partai: Demokrat

  • Janji Atasi Kelesuan Ekonomi Dominasi Isi Kampanye Jelang Pemilu Jerman

    Janji Atasi Kelesuan Ekonomi Dominasi Isi Kampanye Jelang Pemilu Jerman

    Jakarta

    Sudah sejak beberapa pekan terakhir, warga Jerman disuguhi berita muram seputar gelombang pemecatan massal di sektor otomotif, atau perekonomian yang melesu, antara lain akibat perang di Ukraina.

    Bisa disimpulkan, kekhawatiran terhadap hilangnya lapangan kerja atau lonjakan harga bakal mendominasi pemilihan umum legislatif dini di Jerman.

    Stefan Seidler, yang duduk di Bundestag untuk partai minoritas “Asosiasi Pemilih Schleswig Selatan” alias SSW, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan DW, betapa “di sini, di utara, kami melihat bagaimana daya beli masyarakat rendah, harga-harga naik. Dan Anda Seringkali kita tidak bisa lagi membeli barang sehari-hari seperti dulu. Di situlah kita menghadapi tantangan terbesar.”

    Partai-partai lain juga berpendapat demikian. Empat di antaranya, Partai Sosial Demokrat atau SPD yang berkuasa, Partai Hijau, di spektrum kiri-tengah, ditambah kedua oposisi konservatif CDU dan CSU, serta Partai Liberal Demokrat, FDP, kini telah mempresentasikan program politik. Hampir semua partai memberikan penekanan pada agenda pendapatan, ekonomi dan pekerjaan.

    CDU kurangi pajak perusahaan

    Partai konservatif Uni Kristen Demokrat, CDU, misalnya, merencanakan stimulus dengan mengurangi pajak penghasilan dan secara bertahap mengurangi pajak bagi perusahaan hingga 25 persen.

    CDU berjanji bahwa dana pensiun tidak akan dipotong dan membuka peluang bekerja bagi warga di usia pensiun. Pembebasan pajak berlaku bagi penghasilan tambahan hingga 2.000 euro.

    Gagasan calon kanselir CDU Friedrich Merz itu diperkirakan akan menelan biaya miliaran euro. Masalahnya adalah, program tersebut akan sulit dibiayai dengan anggaran saat ini. Padahal, CDU dan partai-partai konservatif atau liberal Jerman bersikukuh menolak utang tambahan untuk membiayai kebijakannya.

    SPD ingin kendurkan rem utang demi investasi

    Partai Sosial Demokrat dengan Kanselir Olaf Scholz sebaliknya bersikeras ingin mereformasi UUD demi mengendurkan larangan berutang. Pinjaman tambahan direncanakan akan membiayai peremajaan infrastruktur, atau stimulus investasi bagi perusahaan.

    SPD antara lain ingin membiayai program politiknya dengan memberlakukan pajak kekayaan bagi individu dengan kekayaan di atas 100 juta Euro.

    Dalam pidatonya di parlemen, Scholz pekan ini juga menegaskan ingin menambah upah minimum nasional.

    “Pada kampanye pemilu lalu, saya menjanjikan upah minimum sebesar 12 euro per jam, dan saya sudah menepati janji itu. Sebabnya, sekarang saya memperjuangkan upah minimum 15 euro pada pemilu berikutnya.”

    Emansipasi partai Hijau

    Selama berkuasa, Partai Hijau acap dimusuhi karena kebijakan perlindungan iklim yang ambisius dan dianggap membebani warga.

    Demi keluar dari stigma negatif, calon kanselir Robert Habeck mengedepankan masa jabatannya sebagai menteri ekonomi untuk menjaring suara. Diharapkan, Partai Hijau kini dilihat sebagai platform ekonomi yang serius dan bisa dipercaya.

    Serupa SPD, Partai Hijau menyerukan kelonggaran utang demi membiayai transformasi dan dekarbonisasi.

    Mereka juga menuntut “pajak miliarder,” seperti yang dikatakan Habeck dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Bild. Menurut perkiraan para ahli, saat ini terdapat 249 orang dengan status miliarder di Jerman:.

    “Jika negara mengenakan pajak atas sebagian kecil kekayaan mereka, maka negara akan mendapat sekitar lima hingga enam miliar euro,” menurut perkiraan Habeck. Duit tersebut bisa digunakan untuk membantu sekolah-sekolah, sarannya.

    FDP gagas perubahan paradigma ekonomi

    Serupa Partai Hijau, FDP pun menggagas reformasi dana pensiun untuk menjamin pemasukan ketika tenaga kerja berkurang. Ketua Umum FDP Christian Lindner juga mendorong ide menginvestasikan sebagian dana pensiun di bursa saham untuk menambah keuntungan.

    Lindner, antara lain, menyebut perbedaan ideologi sebagai sumber perpecahan koalisi pemerintah antara SPD, Partai Hijau dan FDP. Dengan menarik diri, partai demokrat liberal itu tidak lagi berkompromi dalam menyusun program politik.

    Keringanan pajak, misalnya, dijanjikan bagi perusahaan, termasuk juga kompensasi harga energi yang tinggi. Selain itu, FDP berjanji akan merampingkan birokrasi, sebagai bagian dari penghematan anggaran belanja pegawai di kas negara.

    Momok perang dan sikap anti-migrasi

    Selain kelesuan ekonomi, kekhawatiran terhadap invasi Rusia di Ukraina dan isu migrasi diyakini juga akan berperan dalam pemilu. Kandidat kanselir CDU, Merz, mengaku tidak akan mengizinkan masuknya pengungsi Suriah setelah ambruknya rejim Bashar Assad. “Bagaimanapun, adalah hal yang benar untuk tidak menerima pengungsi lagi dari Suriah saat ini,” katanya di stasiun televisi ARD .

    Dalam manifesto pemilunya, CDU mengusulkan pemeriksaan lebih ketat dan penolakan pengungsi di perbatasan. Seperti partai lainnya, CDU juga menyerukan deportasi yang lebih konsisten terhadap pencari suaka berstatus pelaku kriminal.

    Pemilu Jerman juga menentukan bagi Ukraina. Kanselir Scholz selama ini bersikeras tidak akan menyuplai rudal jarak jauh, karena bisa mencapai sasaran di Rusia. Merz sebaliknya mendukung gagasan tersebut.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (haf/haf)

  • Jokowi hingga Mantunya Dipecat PDIP, Dino Patti Djalal: Mungkin Karma Politik

    Jokowi hingga Mantunya Dipecat PDIP, Dino Patti Djalal: Mungkin Karma Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, melontarkan pernyataan kontroversial terkait isu pemecatan mantan presiden Joko Widodo dan keluarganya dari PDIP.

    Dino blak-blakan menyebut hal ini sebagai bentuk karma politik bagi Jokowi.

    “Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi,” ujar Dino dalam keterangannya di aplikasi X @dinopattidjalal (17/12/2024).

    Dikatakan Dino, tindakan PDIP terhadap Jokowi bisa jadi merupakan akibat dari konspirasi yang pernah dilakukan oleh pihak Istana terhadap Partai Demokrat.

    “Karena dulu dari Istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak syah mengambil alih Partai Demokrat,” sentilnya.

    Ia menyinggung bahwa meski Demokrat berhasil menggagalkan upaya pengambilalihan tersebut, partai itu tidak membalas dendam.

    “Demokrat, setelah berhasil mengalahkan upaya take over ini, tidak pernah membalas,” terangnya.

    Hanya saja, Dino menilai bahwa karma akhirnya datang dalam bentuk lain kepada Jokowi dan keluarganya setelah masany sebagai Presiden selesai.

    “Karma terjadi dalam bentuk lain,” tandasnya.

    Sebelumnya, DPP PDIP resmi SK pemecatan terhadap Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution.

    SK pemecatan untuk Jokowi terdaftar dengan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024, sedangkan SK pemecatan Gibran Rakabuming Raka memiliki nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024.

    Sementara itu, SK pemecatan Bobby Nasution teregistrasi dengan nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024.

    Keputusan ini juga disertai dengan larangan bagi ketiganya untuk melakukan kegiatan politik atau menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDIP.

  • Trump Beri Harapan ke TikTok di AS

    Trump Beri Harapan ke TikTok di AS

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberi harapan kepada TikTok jelang pemblokiran platform tersebut di AS.

    Trump bertemu dengan CEO TikTok Shou Chew pada Senin (16/12). Mereka bertemu di Resor Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida, milik Trump pada Senin (16/12).

    Berbagai laporan menyebut bahwa pertemuan itu untuk membahas soal pemblokiran TikTok di AS. Chew, yang terlihat di resor Trump di Florida pada awal Desember, disebut telah berusaha untuk bertemu dengan Trump sejak ia terpilih.

    Sehari sebelum pertemuan tersebut, Trump menyatakan dirinya memiliki kesan baik pada TikTok, dengan mengatakan “kami akan melihat” aplikasi tersebut dan kemungkinan pelarangannya.

    Undang-undang federal yang ditandatangani Presiden Joe Biden tahun ini akan melarang aplikasi TikTok di AS mulai 19 Januari 2025, kecuali jika pemiliknya, Bytedance, yang berasal dari China setuju untuk melepas kepemilikannya.

    Dikutip dari NBC, TikTok meminta Mahkamah Agung pada hari Senin (16/12) untuk memblokir undang-undang tersebut, yang kemudian dikuatkan oleh pengadilan banding federal.

    Biden juga dapat memberikan penangguhan hukuman selama 90 hari kepada aplikasi tersebut. Penangguhan ini bisa dilakukan sebanyak satu kali.

    Trump dijadwalkan akan dilantik pada 20 Januari 2025, sehari setelah undang-undang tersebut diberlakukan.

    Sebelumnya, raksasa teknologi Apple dan Google telah diminta untuk menghapus TikTok dari toko aplikasi mereka. Surat permintaan tersebut berasal dari dua pemimpin komite Dewan Perwakilan Rakyat AS untuk China, yakni Perwakilan dari Partai Republik John Moolenaar, yang merupakan ketua komite, dan Perwakilan dari Partai Demokrat Raja Krishnamoorthi.

    Moolenaar dan Krishnamoorthi juga disebut mendesak CEO TikTok Shou Zi Chew untuk menjual aplikasi tersebut.

    (lom/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Gerindra kembali raih penghargaan keterbukaan informasi publik ke-11 kalinya  

    Gerindra kembali raih penghargaan keterbukaan informasi publik ke-11 kalinya  

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Gerindra kembali raih penghargaan keterbukaan informasi publik ke-11 kalinya  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 18 Desember 2024 – 14:14 WIB

    Elshinta.com – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kembali meraih penghargaan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) pada malam anugerah yang digelar di Hotel Movenpick Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Pada malam anugerah tersebut Partai Gerindra menerima penghargaan dengan predikat kualifikasi informatif partai politik (parpol) terbaik bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta Partai Demokrat yang masing-masing menempati peringkat dua, tiga dan empat.

    Penghargaan keterbukaan informasi publik yang diterima oleh Partai Gerindra sebanyak sebelas kali dimana enam penghargaan lainnya selalu menempati peringkat satu, menurut Wakil bendahara umum Partai Gerindra – Satrio Dimas membuktikan jika Partai Gerindra amanah dalam menjalankan Undang-Undang (UU) yang menyatakan partai bisa dikelola dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel.

    “Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami kader Partai Gerindra diseluruh tanah air dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan baik dan semakin dicintai masyarakat karena keterbukaan dari Partai Gerindra,” ungkap Satrio Dimas.

    Dengan penghargaan keterbukaan informasi publik yang kembali diterima Partai Gerindra, Satrio menambahkan penghargaan ini menjadi motivasi dan keterbukaan informasi publik harus konsisten terus dilakukan di tahun-tahun mendatang.

    Penghargaan keterbukaan informasi publik yang diraih oleh Partai Gerindra yang merupakan hasil monitoring terhadap 363 badan publik yang dilakukan oleh KIP, Satrio menambahkan dapat menjadikan Partai Gerindra sebagai partai modern, partai masa depan yang terus-menerus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

    Seperti diketahui sebelumnya semenjak tahun 2014 disetiap malam anugerah, Partai Gerindra selalu mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Informasi Pusat (KIP). Dari 11 kali keikutsertaannya, Partai Gerindra belum pernah absen memperoleh gelar keterbukaan informasi publik.

    Partai Gerindra pernah meraih penghargaan keterbukaan informasi publik dengan peringkat pertama sebanyak 6 kali masing-masing pada tahun 2014, 2017, 2020, 2022, 2023 serta 2024.

    Pada tahun 2013, Partai Gerindra dinyatakan sebagai parpol dengan indeks transparansi keuangan tertinggi. Sementara itu pada tahun 2023, Partai Gerindra dinobatkan sebagai satu-satunya parpol dengan layanan ramah disabilitas.

    Untuk tahun 2024, Partai Gerindra memperoleh gelar parpol dengan transparansi keuangan dan informasi paling optimal.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Elon Musk dan SpaceX Hadapi Tinjauan Federal Terkait Keamanan Nasional

    Elon Musk dan SpaceX Hadapi Tinjauan Federal Terkait Keamanan Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Elon Musk dan perusahaan roket miliknya, SpaceX, sedang menghadapi tiga tinjauan federal terkait dengan kepatuhan keamanan nasional.

    Melansir dari Reuters, Rabu (18/12/2024), peninjuan terhadap Space X muncul setelah adanya kekhawatiran perusahaan milik Elon Musk ini belum sepenuhnya mematuhi protokol keamanan karena masih adanya interaksi perusahaan dengan pejabat asing.

    Tinjauan federal terbaru ini diprakarsai langsung oleh beberapa instansi terkait, termasuk Angkatan Udara, Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan, dan Wakil Menteri Pertahanan untuk Intelijen dan Keamanan.

    Menurut laporan tersebut, tinjauan baru ini berfokus pada dugaan pelanggaran setelah adanya pertemuan Musk dengan pemimpin asing, yang dianggap dapat membahayakan kerahasiaan negara. 

    “Elon Musk dan SpaceX telah berulang kali gagal memenuhi kewajiban pelaporan yang diperlukan untuk melindungi rahasia negara,” tulis laporan tersebut.

    Pihak Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan menolak untuk mengonfirmasi atau menyangkal adanya investigasi yang sedang berlangsung, dengan alasan untuk melindungi kerahasiaan proses investigasi. 

    Meskipun begitu, sejumlah sumber menyebutkan bahwa kekhawatiran terkait keamanan nasional muncul setelah beberapa kali Musk berhubungan dengan pejabat asing, termasuk beberapa pertemuan dengan pemimpin Rusia. 

    Salah satu yang paling mencolok adalah percakapan Musk dengan Presiden Vladimir Putin, yang memicu penolakan terhadap akses keamanan tingkat tinggi untuknya dari Angkatan Udara.

    Beberapa sekutu internasional, termasuk Israel, juga dilaporkan telah mengungkapkan keprihatinan atas kemungkinan Musk membocorkan informasi sensitif. 

    Pada bulan lalu, dua senator Demokrat AS, Jeanne Shaheen dan Jack Reed, meminta Pentagon untuk menyelidiki hubungan Musk dengan pejabat Rusia dan dampaknya terhadap keamanan nasional.

    Gwynne Shotwell, Presiden dan Chief Operating Officer SpaceX, menolak untuk berkomentar mengenai tinjauan izin keamanan atau penyelidikan lebih lanjut saat ditanya oleh wartawan Reuters. Sementara itu, Musk belum memberikan tanggapan terkait isu ini.

    Tinjauan keamanan ini semakin menambah tekanan pada Musk, yang saat ini sedang menghadapi beragam tantangan di berbagai sektor usaha, dari perusahaan mobil listrik Tesla hingga eksplorasi luar angkasa dengan SpaceX.

  • DPR Khawatir Penerapan PPN 12 Persen Tahun Depan Berdampak Terhadap Inflasi – Halaman all

    DPR Khawatir Penerapan PPN 12 Persen Tahun Depan Berdampak Terhadap Inflasi – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI, Herman Khaeron, mengatakan masyarakat dapat segera beradaptasi terhadap kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

    Dia khawatir, ada kemungkinan terjadi inflasi dampak dari kenaikan PPN yang rencananya berlaku tahun depan.

    “Mudah-mudahan bisa segera adaptasi, karena biasanya daya beli menyesuaikan terhadap harga, meski besar kecilnya dampak terhadap inflasi atas kenaikan PPN menurut saya mungkin ada,” kata Herman kepada wartawan, Rabu (18/12/2024).

    Namun, Herman meminta semua pihak menunggu implementasi penerapan kenaikan PPN 12 persen.

    Politikus Demokrat itu juga berharap pemerintah memberikan formulasi lain imbas kenaikan PPN tersebut. 

    Saat ini, pemerintah sudah membebaskan pajak untuk sembako, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air. 

    “Kita tunggu formula yang tepat dari pemerintah selain memberikan fasilitas pajak nol persen untuk barang dan jasa terkait sembako,” ucapnya.

    Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk tetap memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan tarif PPN 12 persen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Sesuai dengan amanat UU HPP dengan jadwal yang ditentukan tarif PPN akan naik 12 persen per 1 Januari 2025,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024).

    Airlangga menyampaikan, untuk menjaga daya beli masyarakat pemerintah memberikan stimulus kebijakan ekonomi, yakni bagi rumah tangga berpendapatan rendah PPN ditanggung pemerintah 1 persen atau hanya dikenakan tarif 11 persen saja.

    Barang-barang pokok yang dikenakan tarif 11 persen yakni, minyak goreng dengan kemasan Minyakita, tepung terigu, dan gula industri.

    “Jadi stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat terutama untuk kebutuhan pokok dan secara khusus gula industri yang menopang industri pengolahan makanan dan minuman yang peranannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi yakni 36,3 persen, juga tetap 11 persen (tarif PPN),” ungkapnya.

    Adapun Airlangga menyampaikan, pemerintah juga menerapkan pengecualian objek PPN. 

    “Barang-barang yang dibutuhkan masyarakat PPN diberikan fasilitas atau 0 persen. Jadi barang seperti kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan telur, sayur, susu, jasa pendidikan, angkutan umum, seluruhnya bebas PPN,” ucapnya.

    Beberapa barang dan jasa tertentu yang diberikan fasilitas bebas PPN meliputi:

    Barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging
     Telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi
    Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja
    Vaksin, buku pelajaran dan kitab suci
    Air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap)
    Listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA)
    Rusun sederhana, Rusunami, RS, dan RSS
    Jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional
    Mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak.
    Minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi
    Emas batangan dan emas granula
    Senjata/alutsista dan alat foto udara.

  • Demokrat Sangkal SBY Titip Cuitan ke Dino Patti Djalal soal Jokowi Dipecat PDIP

    Demokrat Sangkal SBY Titip Cuitan ke Dino Patti Djalal soal Jokowi Dipecat PDIP

    loading…

    Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Dino Patti Djalal. Foto/Instagram Dino Patti Djalal

    JAKARTA – Partai Demokrat membantah pandangan Pengamat Politik Fernando Emas yang menyebut cuitan Dino Patti Djalal tentang pemecatan Joko Widodo (Jokowi) oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan titipan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ). Adapun Dino dalam cuitannya di media sosial X menyebut pemecatan Jokowi oleh PDIP sebagai karma politik.

    Kemudian, Pengamat Politik Fernando Emas mencurigai cuitan Dino tersebut merupakan titipan SBY. “Sudah pasti salah pandangannya. Masak orang berpendapat harus harus dititip-titip. Pak SBY kan orang yang sedang tidak kehilangan haknya untuk berpendapat di muka umum,” kata Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution kepada SINDOnews, Rabu (18/12/2024).

    “Kok harus titip-titip postingan di medsos? Kalau soal kedekatan personal, kurang dekat apa Ibu Mega dengan Pak Jokowi? Toh dipecat juga sesuai kewenangannya,” sambung Syahrial.

    Adapun mengenai cuitan Dino tersebut, Syahrial enggan mengomentarinya. “Barangkali boleh langsung ditanyakan sama Dino. Karena saya enggak bisa merepresentasikan pandangan Dino. Saya harus hormati pendapatnya,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pengamat Politik Fernando Emas merespons pandangan Mantan Juru Bicara Presiden SBY Dino Patti Djalal yang turut mengomentari pemecatan Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution oleh PDIP. Direktur Rumah Politik Indonesia ini curiga omongan Dino yang menilai pemecatan Jokowi oleh PDIP itu sebagai karma politik merupakan titipan SBY.

    “Jangan-jangan Dino sengaja memposting kalimat tersebut karena ada titipan dari SBY atau AHY? Apalagi Dino sampai saat ini masih memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan SBY karena pernah menjadi bagian dari pemerintahan presiden ke-6 RI tersebut,” kata Fernando kepada SINDOnews, Rabu (18/12/2024).

    Fernando tak sepakat dengan pandangan Dino Patti Djalal. “Saya menganggap terlalu berlebihan kalau Dino Patti Djalal menganggap bahwa pemecatan Joko Widodo dari PDI Perjuangan merupakan karma politik karena ada upaya mengambil alih Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa yang memilih Moeldoko,” tuturnya.

  • Anggota DPR Khawatir Kenaikan PPN 12 Persen Berdampak pada Inflasi

    Anggota DPR Khawatir Kenaikan PPN 12 Persen Berdampak pada Inflasi

    Anggota DPR Khawatir Kenaikan PPN 12 Persen Berdampak pada Inflasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron berharap masyarakat dapat segera beradaptasi terhadap kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (
    PPN
    ) menjadi 12 persen.
    Menurutnya, ada kemungkinan terjadi inflasi terhadap kenaikan PPN di tahun depan.
    “Ini soal kekhawatiran, mudah-mudahan bisa segera adaptasi, karena biasanya daya beli menyesuaikan terhadap harga, meski besar kecilnya dampak terhadap inflasi atas kenaikan PPN menurut saya mungkin ada,” kata Herman saat dikonfirmasi, Rabu (18/12/2024).
    Meski begitu, ia meminta semua pihak menunggu implementasi penerapan kenaikan PPN 12 persen, yang hanya akan diterapkan ke barang mewah pada tahun depan.
    “Kita lihat saja sebulan ke depan apakah kenaikan PPN menjadi 12 persen sebagaimana tertuang dalam UU Harmonisasi perpajakan yang ke depan akan diterapkan pada pajak barang mewah apakah mempengaruhi tidak terhadap kelas menengah ke bawah,” tuturnya.
    Selain itu, anggota Komisi VI DPR RI ini berharap ada formulasi lain dari pemerintah imbas kenaikan PPN tersebut.
    Sebab, saat ini pemerintah sudah membebaskan pajak untuk sembako, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.
    “Dan kita tunggu formula yang tepat dari pemerintah selain memberikan fasilitas pajak nol persen untuk barang dan jasa terkait sembako,” ucapnya.
    Sebagaimana diketahui, pemerintah mengumumkan tarif PPN tetap naik mulai 1 Januari 2025 sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
    Pengumuman itu disampaikan oleh Menko Bidang (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sejumlah menteri lainnya pada Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Senin (16/12/2024).
    “Sesuai dengan amanat UU HPP, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik menjadi 12 persen per Januari,” ujar Menko Airlangga dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan, dikutip dari siaran akun YouTube Perekonomian RI, Senin (16/12/2024).
    Namun, kata dia, tarif
    PPN 12 persen
    ini tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bahan kebutuhan pokok penting yang rinciannya diatur dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 59 Tahun 2020.
    Kelompok barang yang dibebaskan dari PPN adalah sembako, termasuk beras, daging, telur ikan, susu, serta gula konsumsi.
    Di samping itu, pembebasan PPN berlaku pula untuk jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.
    “Barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok seluruhnya bebas PPN,” ucapnya.
    Guna mengantisipasi dampak
    kenaikan PPN 12 persen
    , pemerintah juga akan memberlakukan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sebut Pemecatan Jokowi oleh PDIP sebagai Karma Politik, Omongan Dino Patti Djalal Titipan SBY?

    Sebut Pemecatan Jokowi oleh PDIP sebagai Karma Politik, Omongan Dino Patti Djalal Titipan SBY?

    loading…

    Mantan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Dino Patti Djalal. Foto/Instagram Dino Patti Djalal

    JAKARTA – Pengamat Politik Fernando Emas merespons pandangan Mantan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Dino Patti Djalal yang turut mengomentari pemecatan Joko Widodo ( Jokowi ), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Direktur Rumah Politik Indonesia ini curiga omongan Dino yang menilai pemecatan Jokowi oleh PDIP itu sebagai karma politik merupakan titipan SBY.

    “Jangan-jangan Dino sengaja memposting kalimat tersebut karena ada titipan dari SBY atau AHY? Apalagi Dino sampai saat ini masih memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan SBY karena pernah menjadi bagian dari pemerintahan presiden ke-6 RI tersebut,” kata Fernando kepada SINDOnews, Rabu (18/12/2024).

    Fernando tak sepakat dengan pandangan Dino Patti Djalal. “Saya menganggap terlalu berlebihan kalau Dino Patti Djalal menganggap bahwa pemecatan Joko Widodo dari PDI Perjuangan merupakan karma politik karena ada upaya mengambil alih Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa yang memilih Moeldoko,” tuturnya.

    Dia berpendapat bahwa pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby dari PDIP sangat jelas karena tidak sejalan dengan keputusan partai terkait dengan calon presiden. “Pernyataan Dino Patti Djalal akan berpengaruh membuat hubungan antara Jokowi dengan SBY menjadi kurang baik,” katanya.

    Baca Juga: Wacana Polri di Bawah TNI atau Kemendagri yang Memicu Polemik

    “Walaupun mungkin Dino memiliki informasi terkait dengan keterlibatan Jokowi dengan KLB Partai Demokrat di Sibolangit, namun tidak bisa dihubungkan pemecatan dari PDI Perjuangan sebagai karma politik,” pungkasnya.

    Diberitakan SINDOnews sebelumnya, Dino Patti Djalal turut mengomentari pemecatan Jokowi beserta anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution oleh PDIP. Pemecatan itu telah resmi diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun dan jajaran Pengurus DPP PDIP dalam keterangan melalui video pada Senin (16/12/2024).

    Baca Juga: Gen Z Rentan Jatuh ke Jurang Kemiskinan

  • Gerindra Kembali Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik ke-11 Kalinya Sejak 2014 – Halaman all

    Gerindra Kembali Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik ke-11 Kalinya Sejak 2014 – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kembali meraih penghargaan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) pada malam anugerah yang digelar di Hotel Movenpick Jakarta pada Selasa (17/12).

    Pada malam anugerah tersebut Partai Gerindra menerima penghargaan dengan predikat kualifikasi informatif partai politik terbaik bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta Partai Demokrat yang masing-masing menempati peringkat dua, tiga dan empat.

    Penghargaan keterbukaan informasi publik yang diterima oleh Partai Gerindra sebanyak sembilan kali dimana enam penghargaan lainnya selalu menempati peringkat satu, menurut Wakil bendahara umum Partai Gerindra – Satrio Dimas membuktikan jika Partai Gerindra amanah dalam menjalankan Undang-Undang (UU) yang menyatakan partai bisa dikelola dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel.

    “Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami kader Partai Gerindra diseluruh tanah air dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan baik dan semakin dicintai masyarakat karena keterbukaan dari Partai Gerindra,” ungkap Satrio Dimas.

    Dengan penghargaan keterbukaan informasi publik yang kembali diterima Partai Gerindra, Satrio menambahkan penghargaan ini menjadi motivasi dan keterbukaan informasi publik konsisten terus dilakukan di tahun-tahun mendatang.

    Penghargaan keterbukaan informasi publik yang diraih oleh Partai Gerindra yang merupakan hasil monitoring terhadap 363 badan publik yang dilakukan oleh KIP, Satrio menambahkan dapat menjadikan Partai Gerindra sebagai partai masa modern, partai masa depan yang terus-menerus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

    Seperti diketahui sebelumnya semenjak tahun 2014 pada malam anugerah, Partai Gerindra selalu mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Informasi Pusat (KIP). Dari 11 kali keikutsertaannya, Partai Gerindra belum pernah absen memperoleh gelar keterbukaan informasi publik.

    Partai Gerindra pernah meraih penghargaan keterbukaan informasi publik dengan peringkat pertama sebanyak 6 kali masing-masing pada tahun 2014, 2017, 2020, 2022, 2023 serta 2024.

    Pada tahun 2013, Partai Gerindra dinyatakan sebagai partai politik (parpol) dengan indeks transparansi keuangan tertinggi. Sementara itu pada tahun 2023, Partai Gerindra dinobatkan sebagai satu-satunya parpol dengan layanan ramah disabilitas.

    Untuk tahun 2024, Partai Gerindra memperoleh gelar parpol dengan transparansi keuangan dan informasi paling optimal.