Xcloud.id

partai: Demokrat

  • Belum Genap Setahun, Pimpinan AKD DPRD Kabupaten Pasuruan sudah Dirombak Lagi

    Belum Genap Setahun, Pimpinan AKD DPRD Kabupaten Pasuruan sudah Dirombak Lagi

    Pasuruan (beritajatim.com) – Belum genap satu tahun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Pasuruan dirombak ulang. Hal ini dilakukan setelah digelarnya rapat paripurna internal pada Kamis (19/12/2024).

    Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat mengatakan bahwa hal itu dilakukan guna menciptakan kondisi yang harmonis. Samsul juga mengatakan bahwa sebelum dirombaknya susunan dewan ini para anggota komisi sudah melakukan rapat internal.

    “Ini beracuan pada usulan dari bawah yakni dari fraksi PKS dan Fraksi Gerindra. Ini juga menjadi salah satu upaya kita untuk menjaga keharmonisan antara legislatif dan eksekutif. Mengingat Bupati terpilih dari partai Gerindra,” jelasnya.

    Dalam rapat paripurna yang dilakukan dua kali terakhir sempat memanas. Bahkan dari fraksi Golkar saat sidang paripurna juga melakukan wolkout. Meski wolkout, sidang paripurna tetap berlanjut dan keputusan sidang tetap disetujui.

    “Meski tadi dari Fraksi Golkar melakukan wolkout paripurna tetap dilanjutkan dan disahkan. Karena masih memenuhi 2/3 kehadiran anggota,” tambah Samsul.

    Ketidaksetujuan ini juga diutarakan oleh politisi Nasdem, Eko Suryono yang mengatakan bahwa harusnya pergantian AKD ini dilakukan 2,5 tahun. Atau setidaknya anggota komisi sudah menjalankan tugas selama setidaknya satu tahun.

    “Bagi saya ini aneh. Bahkan bisa dikatakan kalau ini merupakan pergantian AKD paling aneh di Indonesia. Karena dalam penafsiran saya, pimpinan AKD itu diganti setelah 2,5 tahun. Atau pergantian anggota yang dilakukan minimal 1 tahun,” tegas Eko.

    Namun, meski begitu penetapan pimpinan AKD telah disahkan dalam rapat paripurna dengan perombakan kurang lebih 50 persen unsur pimpinan AKD berganti.

    Pada Komisi 1, ketua diduduki oleh Rudi Hartono dari F-PKB, lalu wakil yang sebelumnya diduduki oleh Nik Sugiharti F-Golkar kali ini diisi oleh M Ghozali dari F-PKS. Dan untuk sekretaris yang sebelumnya diisi oleh Eko Suryono dari F-Gabungan kini diganti oleh Bambang Yulianto Putro dari F-Demokrat.

    Sementara pada Komisi 2 juga mengalami perombakan yakni Ketua yang sebelumnya diisi oleh Gaung Andaka dari F-Golkar kini digantikan oleh Agus Setia Wardhana dari F-Gerindra. Lalu untuk wakil dan sekretaris Komisi 2 masih sama yakni diisi oleh Agus Suyanto F-PKB dan H Arifin F-PDI P.

    Untuk Komisi 3 yang berganti hanyalah Sekretaris Komisi, yang sebelumnya diisi oleh Mahdi Haris dari F-Golkar kini diganti oleh Anam dari F-Gerindra. Sementara posisi Ketua dan Wakil Komisi masih sama diisi oleh Yusuf Danial dari F-PKB dan Eko Suyono dari F-PDI P.

    Dan untuk Komisi 4, posisi ketua masih sama diisi oleh Andri Wahyudi dari F-PDI P. Sementara wakil dan sekretarisnya berganti yang sebelumnya diisi oleh Tri Laksono Adi Priyanto dari F-Golkar digantikan oleh Abdul Karim dari F-PKB. Sementara posisi Sekretaris diisi oleh Najib Setiawan dari F-PKS.

    Kemudian dalam susunan Badan Kehormatan (BK) posisi ketua sebelumnya diisi oleh Nikmah Jamilah dari F-Gabungan kini digantikan oleh Nurul dari F-Gerindra. Sementara untuk Wakil BK masih sama yakni A Wasik. (ada/ian)

  • Dekopin Priskhianto Akan Gelar Munas Rekonsiliasi, Elite-elite Parpol Dukung

    Dekopin Priskhianto Akan Gelar Munas Rekonsiliasi, Elite-elite Parpol Dukung

    Jakarta –

    Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Priskhianto menggelar konferensi pers bersama para elite partai politik. Priskhianto menyebut akan menggelar munas rekonsiliasi yang bakal menetapkan ketua umum baru demi penguatan organisasi.

    Konferensi pers berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024). Elite parpol ramai-ramai mengikuti konferensi pers tersebut, yakni Ketua Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi XII DPR Fraksi Gerindra Bambang Haryadi, Anggota Komisi XII DPR Fraksi PDIP Yulian Gunhar, Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Falah Amru, Anggota Komisi XII DPR Fraksi PKB Bertu Merlas, Wakil Sekretaris Fraksi PKS Habib Idrus, Anggota DPR Fraksi Demokrat Muslim.

    Dalam penjelasannya, Priskhianto menyebut Dekopin memiliki landasan hukum sesuai Keppres Nomor 6/2011. Keppres itu disebutkannya mengatur tentang AD/ART berikut soal masa kepengurusan Dekopin. Dia menyebut kepengurusan berakhir pada 2024 dan Munas telah terselenggara pada 1-2 Desember yang disertai pengesahan kepengurusan baru.

    Akan tetapi, dia menyebut Dekopin menginginkan penguatan organisasi. Karenanya, Dekopin akan menggelar ‘Munas Rekonsiliasi’.

    “Dalam AD/ART pula, kenapa kami melakukan Munas kembali ini, di situ (AD/ART) disebutkan bahwa memang Munas bisa berlangsung beberapa kali, tergantung kebutuhan. Nah tentu kebutuhan ini tidak lain, bentuknya adalah untuk merekonsiliasi,” kata Priskhianto.

    Priskhianto mendorong Dekopin kembali menjadi satu tanpa ada isu dualisme kepemimpinan. Dia menghendaki organisasi itu dapat langsung bekerja sejalan dengan program-program Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam kesempatan yang sama, Habiburokhman menyampaikan bahwa unsur partai politik yang hadir turut mendukung munas terselenggara kembali. Dia menegaskan organisasi harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Ya kita ingin namanya berorganisasi AD/ART itu dilaksanakan sepenuhnya. Kami dari Komisi Hukum-nya berkomitmen juga agar ini Dekopin ini benar-benar pelaksanaan organisasinya sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar dia.

    “Jadi kami mendukung langkah Pak Pris melakukan munas kembali yang akan dilaksanakan minggu depan,” kata Bambang.

    “Intinya kami semua dari unsur partai politik tidak ingin Dekopin terpecah belah, tidak juga Dekopin yang mengklaim didukung pemerintah, tapi Dekopin yang berdiri untuk semua golongan, lapisan. Jadi bukan Dekopin asal klaim, klaim didukung pemerintah,” imbuhnya.

    (fca/whn)

  • DPRD Surabaya Dorong Pembangunan SDM di Tambak Wedi

    DPRD Surabaya Dorong Pembangunan SDM di Tambak Wedi

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin, menegaskan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai fokus utama dalam Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel) Tambak Wedi periode 2025. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas SDM harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur fisik.

    “Pak Lurah Tambak Wedi dan saya sepakat bahwa pembangunan tidak hanya sekadar membangun fisik-nya saja, tapi juga bagaimana membangun SDM-nya,” ujar Saifuddin pada Kamis (19/12/2024).

    Saifuddin menilai peningkatan kualitas SDM menjadi kunci utama dalam memajukan wilayah secara berkelanjutan. Program seperti pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat dinilai penting untuk meningkatkan taraf hidup warga.

    “Selain pembangunan fisik, kita juga harus memperhatikan pembangunan non-fisik. Misal program-program pemberdayaan masyarakat dan pelatihan-pelatihan kerja,” jelas politisi Partai Demokrat tersebut.

    Dalam diskusi tersebut, Saifuddin turut mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal di Tambak Wedi. Menurutnya, pengelolaan potensi ini dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

    “Dengan mengembangkan potensi ekonomi lokal, kita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

    Saifuddin juga menyoroti ide pengembangan kawasan wisata, khususnya di wilayah RW 04. Ia melihat potensi besar untuk menjadikan wilayah ini sebagai destinasi wisata mangrove yang dapat menarik wisatawan sekaligus meningkatkan perekonomian lokal.

    “RW 04 saya rasa memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata mangrove, mirip dengan yang sudah ada di Rungkut Surabaya Timur,” tuturnya.

    Selain itu, ia mengusulkan pengelolaan area sekitar Jembatan Suramadu agar lebih optimal. Saat ini, kawasan tersebut masih didominasi oleh pedagang kaki lima (PKL). Saifuddin mengusulkan transformasi kawasan ini menjadi ruang publik yang menyerupai Taman Surabaya dengan konsep berbeda.

    “Kita perlu berdiskusi lebih lanjut untuk mengubah kawasan ini menjadi seperti Taman Surabaya, namun dengan konsep yang berbeda,” lanjutnya.

    Warga Tambak Wedi menyambut baik usulan ini. Mereka berharap pengelolaan kawasan wisata melibatkan masyarakat setempat, baik sebagai pengelola maupun pelaku usaha.

    “Dengan adanya tempat wisata di Tambak Wedi, PKL bisa dikelola dengan lebih baik pula. Warga Tambak Wedi sendiri yang akan dilibatkan dalam pengelolaan, baik itu sebagai pengelola parkir maupun penjual produk-produk UMKM atau home industry,” kata Saifuddin.

    Lurah Tambak Wedi, H. Matlilla, juga menyatakan komitmennya untuk mengakomodasi berbagai usulan, dengan prioritas pada wilayah yang paling membutuhkan pembangunan. Ia memastikan perencanaan pembangunan kota periode 2025-2026 akan memperhatikan pemerataan anggaran.

    “Kami berharap kebutuhan masyarakat di Tambak Wedi dapat terakomodasi dengan baik dalam perencanaan pembangunan kota,” pungkas Saifuddin. [asg/beq]

  • China Perkuat Nuklir dan Aliansi dengan Rusia

    China Perkuat Nuklir dan Aliansi dengan Rusia

    Jakarta –

    Cina sedang memperluas kekuatan nuklirnya, meningkatkan tekanan militer terhadap Taiwan, dan memperkuat hubungan dengan Rusia selama setahun terakhir, menurut laporan Departemen Pertahanan atau biasa disebut Pentagon Amerika Serikat (AS) pada hari Rabu (18/12).

    Seorang pejabat senior pertahanan AS, yang tidak ingin disebutkan namanya, meyakini bahwa Beijing sedang bekerja untuk mengembangkan kekuatan nuklir yang lebih beragam dan lebih canggih secara teknologi.

    “Beijing akan mampu menyerang lebih banyak dengan berbagai jenis target, menyebabkan kerusakan lebih besar, dan memiliki lebih banyak opsi untuk melakukan serangan balasan berkali-kali,” kata seorang pejabat senior pertahanan AS yang tidak ingin disebutkan namanya.

    Namun, laporan tersebut juga mencatat bahwa serangkaian tuduhan korupsi baru-baru ini dalam Komisi Militer Pusat Cina, yang mengawasi Tentara Pembebasan Rakyat, merugikan pertumbuhan militer Beijing dan dapat memperlambat kampanye modernisasi mereka.

    AS desak transparansi program nuklir Cina

    AS mendesak Cina untuk lebih transparan mengenai program nuklirnya, seraya memperingatkan bahwa AS akan tetap membela sekutu-sekutunya dan tidak akan ragu mengambil langkah yang sesuai sebagai tanggapannya.

    Menurut laporan tersebut, Cina memiliki lebih dari 600 hulu ledak nuklir aktif hingga Mei 2024, dan AS memperkirakan jumlahnya akan lebih dari 1.000 pada tahun 2030.

    Kedutaan Besar Cina menanggapi dengan mengatakan bahwa Cina selalu “dengan tegas berpegang pada strategi nuklir untuk membela diri,” mengikuti kebijakan tidak menggunakan nuklir terlebih dahulu, dan mempertahankan kemampuan nuklirnya pada tingkat minimum yang diperlukan untuk keamanan nasional.

    AS batasi akses ekspor cip ke Cina-Rusia

    Mengenai Rusia, laporan tersebut mengatakan bahwa Cina telah mendukung perang Rusia melawan Ukraina dan menjual barang-barang dengan fungsi ganda yang diandalkan oleh industri militer Moskow. Barang-barang dengan fungsi ganda dapat digunakan untuk keperluan sipil dan militer.

    Upaya Departemen Perdagangan AS untuk membatasi akses Cina dan Rusia terhadap cip komputer canggih buatan AS dinilai “tidak memadai”, menurut laporan yang diterbitkan pada hari Rabu (18/12) oleh Subkomite Investigasi Senat AS.

    Sementara itu, Cina justru telah menciptakan “jaringan penyelundupan besar yang hampir tidak terselubung” untuk dapat memanfaatkan teknologi AS, menurut laporan tersebut.

    Washington secara bertahap juga telah memperluas daftar perusahaan Cina yang terkena kontrol ekspor negaranya. Namun, perusahaan-perusahaan Cina telah menemukan cara untuk dapat menghindari kontrol ekspor tersebut, sebagian karena kurangnya ahli penutur bahasa Cina.

    Ketua Subkomite sekaligus Senator Partai Demokrat, Richard Blumenthal, menyebut AS telah gagal mengontrol ekspornya, dan mendesak “Departemen Perdagangan untuk segera mengambil langkah dan menindak perusahaan-perusahaan yang membiarkan semikonduktor buatan AS digunakan untuk mendukung senjata Rusia dan ambisi Cina.”

    Pemerintahan Biden memberlakukan kontrol ekspor tersebut untuk membatasi kemampuan Cina dan Rusia mengakses cip buatan AS, imbas dari invasi Rusia ke Ukraina.

    AS imbangi kekuatan militer Cina

    Pemerintahan Biden telah berusaha menjaga keseimbangan dengan Cina, membangun kehadiran militer AS di kawasan Asia-Pasifik untuk bersiap menghadapi Beijing, sekaligus mendorong adanya komunikasi antara kedua negara di tingkat diplomatik dan militer.

    AS menganggap aktivitas Cina yang masih melakukan penerbangan di area pasukan AS dan sekutunya di kawasan itu, “mengancam”.

    Strategi pertahanan nasional Pentagon AS berfokus pada Cina sebagai tantangan keamanan terbesar negara itu. Sementara ancaman dari Beijing juga mempengaruhi cara militer AS dipersiapkan dan diatur sedemikian rupa untuk bisa menghadapi tantangan di masa depan.

    Pekan lalu, pengerahan sekitar 90 kapal angkatan laut dan penjaga pantai Cina di perairan sekitar Taiwan juga memicu kekhawatiran, ketika pejabat Taiwan mengatakan itu tampak seperti simulasi blokade, yang dirancang untuk menunjukkan bahwa perairan itu milik Cina.

    AS diwajibkan oleh undang-undang domestik untuk membantu mempertahankan Taiwan dengan memasok senjata serta teknologi untuk mencegah terjadinya invasi Cina. Demokrasi pulau itu telah menjadi sumber ketegangan utama antara Washington dan Beijing selama beberapa dekade dan secara luas dipandang sebagai pemicu terciptanya perang AS-Cina yang berpotensi bencana besar.

    kp/ha (AP, Reuters)

    Lihat juga Video ‘Wujud Robot Canggih di China yang Bisa Bantu Patroli Polisi’:

    (ita/ita)

  • Hentikan Konflik, Ibas Ajak Negara OKI Perkuat Kebersamaan

    Hentikan Konflik, Ibas Ajak Negara OKI Perkuat Kebersamaan

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyerukan agar negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dapat memperkuat persatuannya. Menurut Ibas, karena Islam mencintai kedamaian dan kesejahteraan.

    Ia menegaskan bahwa segala bentuk konflik yang merenggut hak-hak asasi kemanusiaan harus berakhir. Pengeboman, pembunuhan, dan jangan sampai ada tangisan lebih banyak lagi di dunia. Hal tersebut disampaikan Ibas dalam pertemuan Pimpinan MPR RI dengan Sekretariat Jenderal Organisasi Kerja Sama (OKI) Islam di Jeddah, Arab Saudi (18/12).

    “Terima kasih banyak atas kesempatan untuk berbicara dengan kami hari ini. Nama saya Edhie Baskoro. Saya dari Indonesia,” kata Ibas ketika mengawali penyampainnya, dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024).

    Menurut Ibas, Indonesia dan OKI memiliki semangat yang sama dalam kepedulian, khususnya semangat ukhuwah islamiyah.

    “Kita adalah satu. Indonesia dan negara-negara OKI berbagi kepedulian terhadap banyak hal yang serupa. Dalam semangat ukhuwah Islamiyah, bersatu dalam persaudaraan nilai-nilai Islam,” ungkapnya.

    “Kita telah melakukan banyak diskusi dan merumuskan berbagai solusi. Kini, saatnya melanjutkan langkah bersama dengan memperkuat upaya politik, komitmen, dan kebersamaan kita demi menghadapi berbagai tantangan, seperti keamanan, konflik, serta isu kemanusiaan seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya” lanjut Ibas.

    “Kita tidak ingin melihat lebih banyak pengeboman. Kita tidak ingin melihat lebih banyak pembunuhan. Kita tidak ingin melihat banyak pertempuran. Kita tidak ingin melihat lebih banyak tangisan,” kata Ibas.

    “Hal ini terutama bagi saudara-saudara kita Palestina, Sudan, Suriah, Yaman, dan negara anggota OKI lainnya yang masih dilanda konflik atau pertikaian,” imbuhnya.

    “Saya juga ingin menyampaikan dukungan untuk meningkatkan pemahaman tentang Islam dan melawan segala bentuk Islamofobia,” ujarnya.

    Menurut Ibas, perlunya perubahan nyata dalam diskusi global mengenai hal ini.

    “Sehingga Islam dapat dipahami sebagai agama yang menawarkan kehidupan, harapan, dan persaudaraan,” ungkapnya.

    “Islam adalah kehidupan, pemuda, dan keluarga. Islam adalah cinta. Islam adalah kedamaian. Islam adalah keramahan. Islam senang dalam kemajuan; dan Islam juga bersahabat dalam produktifitas,” lanjut Ibas.

    Ibas juga mengajak seluruh pihak untuk melanjutkan dukungan kita pada berbagai agenda penting, termasuk keamanan, kesehatan, ekonomi, sosial, sains, teknologi, kemanusian, pelestarian budaya, dan pendidikan. Hal tersebut salah satunya dengan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi melalui bantuan nyata, dialog terbuka, dan tindakan kuat.

    “Semua ini demi menyelamatkan dunia, menciptakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan, tidak hanya dalam Islam tetapi juga untuk seluruh umat manusia,” katanya.

    Di akhir pemaparannya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRI ini menjelaskan tiga point utama yang perlu diperjuangkan bersama.

    “Pertama mendukung kemerdekaan Palestina. Kemudian, mendorong genjatan senjata, dan memberikan bantuan kemanusian khusus. Terakhir menyukseskan solusi dua negara sebagai jalan damai,” tuturnya.

    Ibas menutup dengan semangat optimisme untuk mewujudkan masa depan yang lebih cerah.

    “Dengan semangat persaudaraan dan kerja sama ini, saya yakin kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi dunia Islam dan umat manusia secara keseluruhan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau Organisation of Islamic Cooperation (OIC) adalah sebuah organisasi antar pemerintah dengan 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa.

    OKI bertujuan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak muslim di seluruh dunia. Memajukan perdamaian dan stabilitas internasional, serta mengatasi masalah yang dihadapi oleh negara-negara muslim. Berfokus juga pada isu global seperti perdamaian, HAM, kemiskinan, hingga pendidikan.

    Lebih lanjut, pada pertemuan ini hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani; Wakil Ketua MPR dari PKS, Hidayat Nur Wahid; Wakil Ketua MPR dari PAN Eddy Soeparno; dan Wakil Ketua MPR dari DPD Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

    (akn/ega)

  • Menakar Nasib Mak Rini di PKB, Usai Kalah di Pilbup Blitar

    Menakar Nasib Mak Rini di PKB, Usai Kalah di Pilbup Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Rini Syarifah dipastikan kalah di Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar 2024. Meski berstatus sebagai calon petahana, nyatanya Mak Rini sapaan akrab Rini Syarifah harus menerima kenyataan bahwa dirinya kalah dari Rijanto-Beky.

    Dari hasil hitung rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar diketahui bahwa pasangan Rijanto-Beky resmi memperoleh 504.655 suara. Unggul jauh dari petahana yakni Rini-Ghoni yang hanya mendapatkan 137.706 suara.

    Tentu dengan hasil tersebut Mak Rini harus lengser dari kursi Bupati Blitar. Kondisi itu tentu cukup menyakitkan, bukan hanya untuk Mak Rini semata namun juga bagi partai pengusung yakni PKB, Golkar, Gerindra hingga Demokrat.

    Khusus PKB, hasil Pilbup Blitar ini jadi pukulan telak. Pasalnya Mak Rini juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar.

    Usai kekalahan ini pun, tak sedikit yang bertanya apakah Rini Syarifah bakal digantikan dari posisinya sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar. Terkait hal itu, Sekretaris DPC PKB Kabupaten Blitar pun angkat bicara.

    “Kalau urusan diganti itu adalah kewenangan DPP,” ungkap M. Rifa’i, Sekretaris PKB Kabupaten Blitar, Kamis (19/12/2024).

    Rifa’i menjelaskan bahwa saat ini seluruh kader PKB Kabupaten Blitar masih solid dan menghendaki kepemimpinan Mak Rini. Meskipun kalah di Pilbup Blitar 2024 lalu, para kader masih setia mendukung Mak Rini menjabat sebagai Ketua DPC.

    “Kalau DPC PKB masih tetap solid. Iya tetap menghendaki Mak Rini sebagai ketua, kan pengurusan DPC PKB ini sampai tahun 2026 ya sudah tetap. Jadi ketua mandataris adalah Mak Rini,” tegasnya.

    Mak Rini sendiri menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar sejak tahun 2021 lalu. Kepemimpinan Mak Rini di PKB Kabupaten Blitar baru akan habis pada tahun 2026 mendatang.

    Menurut Rifa’i, meski kalah di Pilbup Blitar namun tidak ada permasalahan di internal PKB. Sehingga semua kader masih cukup solid untuk mendukung Rini Syarifah melanjutkan kepemimpinannya di PKB hingga usai masa jabatan.

    “Kita tidak ada masalah, itukan persoalan kader kita yang ada di legislatif, sama aja dengan kader kita ada yang gagal di Pileg kan ya tidak mungkin harus kita evaluasi dan tidak percaya. Berarti semua evaluasi itu kewenangan dari DPP,” tandasnya.

    Patut dinanti bagaimana nasib Mak Rini di PKB. Usai politikus perempuan tersebut tumbang oleh rivalnya Rijanto-Beky. Pengamat politik sekaligus dosen Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar, Muhammad Iqbal Baihaqi menilai posisi Mak Rini masih cukup aman di internal PKB, meski dirinya harus kalah di Pilbup lalu.

    “Saya rasa masih cukup aman, lain cerita jika Mak Rini digoyang dari akar atau gres rood PKB sendiri,” ungkap Iqbal.

    Menurut Iqbal, posisi Mak Rini bisa saja berubah menjadi tidak aman ketika ada desakan dari internal PKB dan kader. Namun jika tidak ada, maka posisi Mak Rini bakal tetap aman hingga akhir masa jabatan sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar.

    “Kalau soal kalah itu tidak akan berdampak untuk jabatan ketua DPC nya,” tegasnya.(owi/ted)

  • Dino Patti Djalal: Jika PDIP Saja Disakiti Jokowi, Apalagi Demokrat

    Dino Patti Djalal: Jika PDIP Saja Disakiti Jokowi, Apalagi Demokrat

    “Walaupun satu koalisi, etos politik SBY sangat beda dari Jokowi,” tandasnya.

    Dino juga blak-blakan menyebut bahwa pemecatan dirinya beserta anak dan menantu sebagai bentuk karma politik bagi Jokowi.

    “Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi,” timpalnya.

    Dikatakan Dino, tindakan PDIP terhadap Jokowi bisa jadi merupakan akibat dari konspirasi yang pernah dilakukan oleh pihak Istana terhadap Partai Demokrat.

    “Karena dulu dari Istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak syah mengambil alih Partai Demokrat,” sentilnya.

    Ia menyinggung bahwa meski Demokrat berhasil menggagalkan upaya pengambilalihan tersebut, partai itu tidak membalas dendam.

    “Demokrat, setelah berhasil mengalahkan upaya take over ini, tidak pernah membalas,” terangnya.

    Hanya saja, Dino menilai bahwa karma akhirnya datang dalam bentuk lain kepada Jokowi dan keluarganya setelah masany sebagai Presiden selesai.

    “Karma terjadi dalam bentuk lain,” pungkasnya.

    Sebelumnya, DPP PDIP resmi SK pemecatan terhadap Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution.

    SK pemecatan untuk Jokowi terdaftar dengan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024, sedangkan SK pemecatan Gibran Rakabuming Raka memiliki nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024.

    Sementara itu, SK pemecatan Bobby Nasution teregistrasi dengan nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024.

    Keputusan ini juga disertai dengan larangan bagi ketiganya untuk melakukan kegiatan politik atau menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDIP.

    Dengan demikian, Jokowi, Gibran, dan Bobby tidak lagi memiliki hubungan struktural maupun kegiatan politik di bawah naungan partai berlambang banteng tersebut.

  • Jokowi Merapat ke Demokrat? Dino Patti Djalal Singgung Etos Politik SBY

    Jokowi Merapat ke Demokrat? Dino Patti Djalal Singgung Etos Politik SBY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal menyebut kans Joko Widodo diterima masuk Partai Demokrat hanya 0,01 persen.

    “Saya bukan orang Demokrat, tapi analisa saya sebagai political scientist: kans Jokowi diterima masuk Partai Demokrat 0,01 %,” kata Dino Patti Djalal, dalam akun X, Kamis, (19/20/2024). 

    Hal ini kata dia tidak terlepas dari trauma upaya Istana yang mencoba menggulingkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Mengapa? trauma dari upaya Istana yang dengan kasar coba menggulingkan Ketum Demokrat tahun 2021 masih membekas dalam,” ungkapnya.

    Kedua kata dia, sikap Jokowi terhadap PDI Perjuangan yang telah membesarkannya dari Wali Kota Solo hingga jadi Presiden.

    “Kekhawatiran kalau Jokowi bisa tega menyakiti PDIP yang selalu setia membesarkannya dari Walkot Solo sampai menjadi Presiden, apalagi terhadap parpol lain,” jelasnya. 

    Menurutnya, etos politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat jauh berbeda meski saat ini satu koalisi dengan Jokowi.

    “Walaupun satu koalisi, etos politik SBY sangat beda dari Jokowi,” tandasnya. 

    Sebelumnya, Jokowi dan Wapres yang sekaligus putranya sendiri Gibran Rakabuming Raka beserta Gubernur Sumatera Utara terpilih, Bobby Afif Nasution yang juga menantunya dipecat secara resmi dari PDI Perjuangan. (selfi/fajar) 

  • Isu Politik Terkini: Golkar Buka Pintu Lebar bagi Jokowi Jadi Kader hingga Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Isu Politik Terkini: Golkar Buka Pintu Lebar bagi Jokowi Jadi Kader hingga Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta, Beritasatu.com – Berita terkait Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih menyedot perhatian masyarakat. Sejumlah partai politik juga membuka pintu lebar apabila Jokowi ingin bergabung ke parai mereka menjadi kader. Salah satunya Partai Golkar. 

    Berita lainnya terkait wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung seperti dalam Pilkada 2024. Sejumlah parpol juga sudah mulai mengkaji wacana tersebut.

    Berikut isu politik terkini di Beritasatu.com sepanjang Rabu (18/12/2024).

    Buka Pintu Lebar bagi Jokowi Jadi Kader
    Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji mengatakan, partainya membuka pintu bagi Jokowi untuk menjadi kader partai berlambang pohon beringin itu. 

    Menurut Sarmuji, keputusan berada di tangan Jokowi soal langkah politik ke depannya setelah dipecat oleh PDIP.

    “Kami menunggu saja. Kami tidak ingin dikesankan mendesak di saat beliau (Jokowi) sedang berpikir mendalam,” ujar Sarmuji.

    Demokrat Kaji Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
    Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyatakan partainya akan mengkaji wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung seperti dalam Pilkada 2024.

    “Akan dikaji, didalami, tetapi semua tentu untuk kebaikan demokrasi di Indonesia,” ujar Teuku.

    Ia menambahkan Partai Demokrat akan melakukan komunikasi dengan partai-partai koalisi pemerintah dan mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan.

    Prabowo Lawatan ke Mesir, Gibran Jadi Plt Presiden
    Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 pada 17–19 Desember 2024. Prabowo menunjuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai pelaksana tugas atau plt presiden selama dirinya di luar negeri.

    Penunjukan Gibran untuk melaksanakan tugas sehari-hari presiden tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden. Keppres tersebut ditandatangani oleh Prabowo pada Senin (16/12/2024).

    Program Makan Bergizi Gratis Harus Bersih dari Korupsi
    Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebutkan pemerintah harus menjamin program makan bergizi gratis bersih dari korupsi. Hal itu ditujukan agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai.

    “Yang saya khawatirkan dana itu (makan bergizi gratis) dikorupsi karena kita budayanya begitu. Kalau ada anggaran pemerintah diembat dahulu,” kata Agus.

    Agus memaparkan, potensi korupsi pada program pemerintah di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu mencapai angka 40%. Dia pun melihat ada potensi korupsi angka yang sama pada program makan bergizi gratis.

    Gibran Senasib dengan Ketua Umum Pemuda Katolik
    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyinggung soal pemecatan atau dikeluarkan dari PDI Perjuangan (PDIP) dalam acara pelantikan pengurus baru Pemuda Katolik di Jakarta, Selasa (17/12/2024) malam. Meski demikian, Gibran tidak menggunakan kata “dipecat”, tetapi “dikeluarkan” dari partai.

    “Selamat kepada ketua dan jajarannya yang baru saja dilantik malam ini. Jadi, sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya, baru saja dikeluarkan dari partai (PDIP),” kata Gibran.

    Demikian isu politik terkini tentang Jokowi yang ditawari menjadi kader Partai Golkar, hingga wacana kepala daerah dipilih DPRD. 

  • DPRD Surabaya Peringatkan Wali Kota Eri Cahyadi Soal Sewa Mobil Listrik BYD

    DPRD Surabaya Peringatkan Wali Kota Eri Cahyadi Soal Sewa Mobil Listrik BYD

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochamad Machmud menyindir keras Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi soal rencana sewa mobil listrik untuk tahun depan. Pada 2025, Pemkot Surabaya bakal mendatangkan 42 unit mobil listrik asal Tiongkok dengan merek BYD (Build Your Dreams).

    Pembiayaan mobil listrik untuk Pemkot Surabaya itu dilakukan secara sewa. Pemkot Surabaya tak membeli mobil listrik langsung tapi membayar sewa per bulan. Anggaran sewa mobil listrik itu yakni Rp 13 juta per bulan.

    “Tolong dipikirkan kembali atau ulang, apakah lebih baik sewa atau membeli langsung terkait mobil listrik untuk Pemkot Surabaya pada 2025,” terang politikus Demokrat Surabaya itu saat dihubungi Rabu (18/12/2024).

    Pria yang juga menjabat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya itu menyatakan, skema membeli dan menyewa memiliki kelebihan masing-masing. Misalnya, skema membeli mobil listrik itu. Menurut Machmud, Pemkot Surabaya bakal mempunyai inventaris mobil listrik ke depannya.

    Sementara itu, lanjut Machmud, apabila menyewa maka Pemkot Surabaya tak mempunyai aset atau inventaris mobil listrik. Dia menilai, jika mobil listrik tak terlalu rumit dalam perawatan. “Lalu, kalau mobil listrik itu juga bahan bakarnya dari listrik juga,” tambahnya.

    Sebanyak lima mobil listrik dugunakan sebagai kendaraan operasional di Pemkot Surabaya. Kendaraan tersebut resmi didatangkan dengan sistem sewa. Lima kendaraan listrik tersebut sudah beroperasi, dikendarai oleh Kepala BPBD Surabaya, kemudian Kepala DSDABM, hingga jajaran Asisten yang ada di lingkungan Pemkot. Kendaraan ini telah disewa 1 tahun.

    “Kontraknya satu tahun, mulai Desember sampai dengan Desember. Januari satu tahun berikutnya. Nah, lima unit ini uji coba dulu. Kalau lima unit ini sudah cocok ya januari kita ambil lagi,” terang Ali Murtlado, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Kota Surabaya, Rabu (18/12/2024).

    Ali Murtlado menjelaskan harga sewa per unit mobil listrik tersebut Rp13 juta untuk setiap bulannya. Rencananya, pemkot akan melakukan sewa mobil listrik ini sebanyak 42 unit.[asg/kun]