partai: Demokrat

  • Ferdinand: Jokowi Takut Hanya Dijadikan Ornamen Hiasan Tak Berguna

    Ferdinand: Jokowi Takut Hanya Dijadikan Ornamen Hiasan Tak Berguna

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tak akan berani masuk ke salah satu partai politik manapun.

    Alasannya kata dia, Jokowi takut dijadikan ornamen hiasan tak berguna oleh partai politik yang dimasuki.

    “Jokowi tak akan berani masuk salah satu partai politik. Kenapa tak berani? Takut hanya dijadikan ornament hiasan tak berguna,” kata Ferdinand dalam akun X, Sabtu, (21/12/2024). 

    Bahkan Ferdinand menyebut Jokowi juga tak akan berani mendirikan partai politik sendiri karena takut ketahuan tak memiliki massa pemilih.“Jokowi tak akan berani mendirikan partai politik. Kenapa? Takut ketauan tak punya massa pemilih dan malu-maluin,” tambahnya. 

    Seperti diketahui, Jokowi telah resmi dipecat dari PDI Perjuangan. Jokowi dipecat bersama putranya sendiri yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta Gubernur Sumatera Utara Terpilih, Bobby Afif Nasution yang juga menantunya.

    Mereka dipecat bersama 27 kader yang lainnya. Hal itu sesuai dengan SK bernomor Surat Keputusan No 1649/KPTS/DPP/XII/2024, No 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan No 1651/KPTS/DPP/XII/2024. 

    Hingga saat ini, Jokowi belum memberikan sinyal untuk menjatuhkan pilihan kepada parpol lain untuk berlabuh setelah dipecat oleh PDIP. (selfi/fajar) 

  • Isu Politik Terkini: Jokowi Dinilai Cocok Gabung Gerindra hingga Zulhas Umumkan Pengurus PAN

    Isu Politik Terkini: Jokowi Dinilai Cocok Gabung Gerindra hingga Zulhas Umumkan Pengurus PAN

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Jumat (13/12/2024). Berita mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai cocok gabung Gerindra menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait optimisme publik terhadap Prabowo-Gibran untuk menjalankan program prioritasnya, Zulkifli hasan yang mengumumkan susunan pengurus PAN, Efendi Simbolon yang mengajak Megawati dan Jokowi berdamai, hingga survei LPI terkait kinerja menteri Kabinet Merah Putih.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Publik Nilai Jokowi Cocok Gabung dengan Partai Gerindra
    Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik menilai Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) cocok bergabung dengan Partai Gerindra seusai keluar dari PDIP. Kehadiran Jokowi di Gerindra akan saling menguntungkan dan faktor kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pengikat.

    Hal ini disampaikan Wakil Direktur LPI Ali Ramadhan dalam acara peluncuran hasil survei bertajuk “Evaluasi Kabinet Merah Putih Akhir Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025” di Hotel Aryaduta, Semanggi, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

    Berdasarkan data hasil survei tentang partai Jokowi, kata Ali, sebanyak 37,84% responden menginginkan dia bergabung dengan Partai Gerindra. Lalu disusul dengan Partai Golkar sebanyak 23,48%, PKB sebanyak 8,15%, PAN sebanyak 6,58%, Partai Demokrat 5,53% dan terakhir PKS sebanyak 2,52%. Sisanya responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

    2. Mayoritas Publik Optimistis Prabowo-Gibran Bakal Sukses Wujudkan Program Prioritas
    Survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik optimistis pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa memujudkan visi misi dan program prioritas, seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, energi dan hilirisasi. Dengan komposisi kabinet saat ini, publik menilai Prabowo-Gibran bisa melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan program-program prioritasnya.

    Sebanyak 63,1% responden menilai cukup yakin dan 16,5% menilai sangat yakin bahwa Prabowo-Gibran mampu meneruskan dan mengembangkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelumnya. Sementara publik yang tidak yakin Prabowo-Gibran mampu mewujudkan programnya sebanyak 2,2% dan kurang yakin sebanyak 13,5%. Sisanya menjawab tidak tahu dan tidak menjawab.

    3. Zulhas Umumkan Pengurus PAN, Menteri Sakti Wahyu jadi Waketum
    Selain berita publik yang menilai Jokowi cocok masuk Gerindra, isu politik lainnya yang juga menjadi perbincangan hangat yakni Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengumumkan jajaran pengurus PAN yang menjadi menteri dan utusan presiden di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Zulhas menyebut ada sembilan pengurus PAN yang masuk dalam Kabinet Merah Putih.

    Selain Zulhas yang menjabat menteri koordinator bidang pangan, delapan pengurus PAN yang berada di jajaran kabinet Prabowo-Gibran adalah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Wakil Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani.

    4. Effendi Simbolon Ajak Megawati Berdamai dengan Jokowi
    Mantan politisi PDIP Effendi MS Simbolon menyampaikan pesan Natal agar Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bisa berdamai dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pesan ini disampaikan Effendi Simbolon saat menggelar Simbolon Mar Natal 2024 di Gedung Smesco, Jakarta pada Kamis (19/12/2024) malam.

    Effendi Simbolon menilai hingga saat ini masih banyak yang mencintai sosok Jokowi. Menurutnya, jasa Jokowi bagi partai maupun bangsa ini begitu besar.

    Dalam kesempatan tersebut Effendi Simbolon juga berharap pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membawa Indonesia kepada keadaan yang lebih baik.

    5. Daftar 10 Menteri Terbaik Kabinet Merah Putih, Budi Gunawan Tempati Posisi Teratas
    Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan Menko Polkam Budi Gunawan menjadi menteri terbaik Kabinet Merah Putih atau kabinet Prabowo-Gibran.

    Berdasarkan hasil survei LPI tersebut menunjukkan mayoritas responden menilai kinerja Budi Gunawan terbaik di antara 10 menteri kabinet yang terjaring, meskipun selisih dengan menteri yang lain tidak terlalu berbeda jauh.

    Dari berbagai aspek yang diukur LPI, Budi Gunawan unggul dibandingkan menteri yang lainnya, yakni di aspek kinerja, dimensi progam kerja, dan kapasitasnya bekerja sesuai dengan visi-misi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Ali mengatakan sebanyak 92,36% responden menilai Budi Gunawan mempunyai kecakapan, well communicated terhadap awak media serta mempunyai kapasitas dan pengalaman yang lebih dari cukup untuk memimpin institusinya.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya Jokowi yang dinilai cocok gabung Gerindra.

  • Kaleidoskop 2024: Pramono Menang, Ridwan Kamil Keok, Anies Gagal Maju – Halaman all

    Kaleidoskop 2024: Pramono Menang, Ridwan Kamil Keok, Anies Gagal Maju – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah mengumumkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, sebagai pemenang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

    Pramono-Rano sukses mengamankan kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta, setelah mengalahkan rival utama mereka, pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono dan pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    Namun, gagalnya petahana Anies Baswedan  maju sebagai calon gubernur Jakarta menjadi menarik perhatian semua pihak.

    Sebab, mantan calon presiden ini diprediksi menjadi salah satu tokoh kunci dalam perhelatan Pilkada Jakarta 2024.

    Sebagai kota episentrum politik Indonesia, Jakarta telah menjadi panggung pertarungan yang menarik perhatian publik. 

    Nama Anies Baswedan awalnya santer disebut akan maju sebagai calon gubernur Jakarta.

    Bahkan, PKS, NasDem, dan PKB sempat menyatakan dukungan terhadapnya.

    Namun, belakangan PKS, NasDem, dan PKB membatalkan keputusannya, lalu mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

    Calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) mengatakan Pilkada Jakarta 2024 berpotensi dua putaran berdasarkan hasil perhitungan cepat atau quick count lembaga survei hari ini.  (Tribunnews/Rahmat Fajar Nugraha)

    Atas hal tersebut, Anies dipastikan gagal maju sebagai calon gubernur. Sebab, syarat pencalonan kepala daerah, yaitu mendapatkan dukungan 20 persen kursi DPRD dan atau 25 persen suara sesuai Undang-undang Pilkada.

    Sejatinya, Anies bisa saja maju melalui jalur independen. Namun, dia beralasan bahwa dirinya sudah menjalin kerja sama cukup panjang dengan partai.

    “Ya, kita sudah bekerja sama dengan partai sejak panjang. Dan bahkan percakapan dengan partai sudah panjang, ya kita terus bekerja bersama dengan partai,” kata Anies di kawasan Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (9/8/2024)

    Setelah PKS, NasDem, dan PKB beralih dukungan, partai politik pendukung Ridwan Kamil-Suswono semakin gemuk.

    Mereka mendapatkan dukungan dari 13 partai di antaranya NasDem, PKS, PAN, PKB, Golkar, Partai Gerindra, PPP, Partai Demokrat, Perindo, Partai Garuda, PBB, PSI, dan Partai Gelora.

    Pasangan Ridwan Kamil-Suswono mulanya diprediksi akan melawan kotak kosong. Tak sedikit pihak yang mengkritisi.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berkeyakinan warga Jakarta akan memilih kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024.

    Ahok mengatakan, kotak kosong akan menang apabila melawan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada Jakarta 2024.

    “Saya yakin ya, kalau KIM itu lawan kotak kosong, saya kira masyarakat Jakarta akan melawan pilih kotak kosong,” kata Ahok di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).

    Namun, Ridwan Kamil-Suswono batal melawan kotak kosong setelah mendapatkan penantang dari jalur independen, yakni Dharma-Kun.

    Dharma-Kun berhasil maju melalui jalur independen setelah mendapatkan dukungan dari 677.468 warga melalui salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

    Langkah Dharma-Kun maju di Pilkada Jakarta mendapatkan banyak protes dari masyarakat karena diduga melakukan pencatutan nomor induk kependudukan ratusan warga.

    Kendati demikian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menyatakan bahwa Dharma-Kun tak melanggar pidana Pemilu atas dugaan pencatutan tersebut, sehingga diloloskan.

    Ketika itu, Pilkada Jakarta hampir dipastikan hanya diikuti dua pasangan calon. Namun, angin segar datang untuk PDI Perjuangan (PDIP), satu-satunya partai yang belum menentukan dukungan.

    PDIP pun bisa mengusung pasangan berkat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 /PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan Pilkada atas gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora.

    Dalam putusan MK, ambang pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara di pemilihan legislatif sebelumnya.

    Putusan ini juga sempat membawa angin segar bagi Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Sebab, PDIP berencana mengusungnya berpasangan dengan Rano.

    Bahkan, Anies sempat mendatangi Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta pada Senin (26/8/2024).

    Anies memakai batik tenun berwarna merah dan datang melalui pintu samping Kantor DPP PDIP tanpa diketahui awak media. 

    Dia datang ke DPP PDIP saat partai berlambang banteng moncong putih itu mengumumkan calon kepala daerah yang diusung di Pilkada 2024.

    Bahkan, dalam sebuah foto yang beredar, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sempat berbincang dengan Rano.

    Namun, dari sekian nama yang diumumkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Pilkada Jakarta tak disebut. Anies pun meninggalkan Kantor DPP PDIP tanpa diketahui awak media. 

    Keesokan harinya pada Selasa (27/8/2024), Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey, mengumumkan partainya akan mendaftarkan pasangan Pramono-Rano ke KPU.

    “Pak Pram besok mendaftar jam 11.00 WIB di KPU sama Rano Karno,” kata Olly ketika itu.

    Alhasil, pada Rabu (28/8/2024), PDIP pun mendaftarkan pasangan Pramono-Rano ke KPU DKJ, sehari menjelang penutupan pendaftaran.

    Anies Dukung Pramono

    Meski hanya didukung PDIP yang kemudian disusul Partai Hanura dan Partai Ummat, Pramono-Rano berhasil memenangkan Pilkada Jakarta.

    Kemenangan Pramono-Rano tak terlepas dari dukungan Anies dan Ahok melalui pendukung mereka, yakni Anak Abah dan Ahokers.

    Anies Baswedan kedatangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno. (TRIBUNNEWS)

    Bahkan, Anies dan Ahok secara terpisah beberapa kali ikut blusukan ke warga mengkampanyekan Pramono-Rano.

    Sementara Ridwan Kamil-Suswono terpaksa menerima kekalahan meksipun didukung Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

    Hasil Rekapitulasi KPU

    Pada Minggu (8/12/2024), KPU DKJ secara resmi mengumumkan hasil perolehan suara Pilkada Jakarta 2024.

    Hasil rekapitulasi KPU DKJ menunjukkan pasangan Pramono-Rano unggul dengan 2.183.239 suara atau 50,07 persen.

    Disusul Ridwan Kamil-Suswono sebanyak 1.718.160 suara atau 39,40 persen. Sementara, Dharma Pongrekun-Kun Wardana hanya 459.230 suara atau 10,53 persen.

    Mengacu pada hasil tersebut, Pilkada Jakarta hanya berlangsung satu putaran dan dimenangkan Pramono-Rano.

    Sebab, Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta telah mengatur bahwa calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.

    Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma-Kun sempat berencana menggugat hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Namun, belakangan mereka memutuskan batal untuk mengajukan gugatan ke penjaga konstitusi tersebut.

    KPU DKJ menyatakan penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih paling lambat setelah mendapat Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi.

    Adapun, Pramono-Rano akan dilantik pada 7 Februari 2025 sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

    Pada Pasal 22A di peraturan itu tertulis bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan secara serentak pada 7 Februari 2025.

     

  • Survei LPI: Publik Nilai Jokowi Cocok Gabung dengan Partai Gerindra

    Survei LPI: Publik Nilai Jokowi Cocok Gabung dengan Partai Gerindra

    Jakarta, Beritasatu.com – Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik menilai Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) cocok bergabung dengan Partai Gerindra seusai keluar dari PDIP. Kehadiran Jokowi di Gerindra akan saling menguntungkan dan faktor kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pengikat.

    Hal ini disampaikan Wakil Direktur LPI Ali Ramadhan dalam acara peluncuran hasil survei bertajuk ‘Evaluasi Kabinet Merah Putih Akhir Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025’ di Hotel Aryaduta, Semanggi, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

    “Mayoritas publik menginginkan Pak Jokowi bergabung dengan Partai Gerindra. Itu karena kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, kesinambungan pembangunan, kesamaan ideologi,” ujar Ali.

    Berdasarkan data hasil survei tentang partai Jokowi, kata Ali, sebanyak 37,84% responden menginginkan dia bergabung dengan Partai Gerindra. Lalu disusul dengan Partai Golkar sebanyak 23,48%, PKB sebanyak 8,15%, PAN sebanyak 6,58%, Partai Demokrat 5,53% dan terakhir PKS sebanyak 2,52%. Sisanya responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

    Ali mengungkapkan, sebanyak mayoritas publik setuju jika Jokowi bergabung dengan partai politik setelah purnatugas dan dipecat oleh PDIP. Sebanyak 65,32% publik setuju Jokowi bergabung dengan partai politik dan sebanyak 31,28% tidak setuju Jokowi bergabung partai politik. Sementara sisanya tidak menjawab.

    “Mereka yang menyetujui Pak Jokowi bergabung di partai politik agar dukungan terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetap terkonsolidasi. Mereka yang memilih jawaban ini cukup besar, yaitu sebesar 37,42%,” ungkap Ali.

    Selain itu, kata Ali, pihak yang setuju dengan Jokowi bergabung partai politik juga beralasan memperkokoh dukungan politik sebanyak 23,27% dan memperkuat arah pembangunan Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan dukungan politik sebanyak 21,45%.

    “Alasan lain karena respoden menilai Pak Jokowi masih memiliki modal sosial politik yang kuat sebanyak 13,27% dan sisanya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab,” pungkas Ali.

    Survei LPI tentang partai Jokowi ini digelar pada 12-19 Desember 2024 terhadap 700 responden dari 20 provinsi besar di Indonesia. Metode survei adalah face to face interview dan online interview dengan margin of error plus minus 3,69% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden dalam survei ini adalah kelas menengah intelektual, yaitu kelompok masyarakat berpendidikan tinggi (S1, S2, S3) yang secara sadar dan aktif mengamati proses sosial dan politik dan memiliki pandangan mandiri terhadap situasi sosial-politik yang terjadi, setidaknya selama 2024.

  • Rencana Anggaran Trump Gagal, Pemerintah AS Bakal “Tutup” – Halaman all

    Rencana Anggaran Trump Gagal, Pemerintah AS Bakal “Tutup” – Halaman all

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) yang dipimpin oleh Partai Republik telah menolak rencana baru Donald Trump terkait pendanaan operasi federal dan berupaya mencegah penutupan pemerintah.

    Rencana itu ditolak pada Kamis (19/12) waktu setempat. Sebanyak 38 anggota fraksi Partai Republik menentang paket tersebut, meskipun ada tekanan kepada mereka untuk menyetujui rencana itu.

    Paket ini, dianggap bakal meningkatkan pengeluaran dan untuk sebuah rencana, dapat dipastikan akan menambah utang hingga $36 triliun (sekitar Rp586 kuadriliun).

    Setidaknya, DPR Amerika Serikat atau yang dikenal dengan Kongres memiliki waktu hingga Jumat (20/12) waktu setempat untuk membuat rencana lain, supaya disetujui oleh Partai Republik dan Demokrat.

    Penutupan pemerintahan akan dimulai pada Sabtu (21/12) pukul 12.01 dini hari waktu setempat.

    Trump dan Elon Musk tolak rencana sebelumnya

    Sebuah rencana pengeluaran bipartisan sebelumnya telah ditolak oleh Trump dan sekutu utamanya, Elon Musk, pada Rabu (18/12).

    Oleh karena itu menjelang tenggat waktu penutupan pemerintahan, Partai Republik harus berupaya membuat rencana pengganti.

    Pada Kamis (19/12), Donald Trump mendukung rencana pengganti yang akan menangguhkan pagu utang, atau jumlah maksimum yang dapat dipinjam oleh pemerintah federal untuk membiayai pengeluaran negara, selama dua tahun.

    Trump puji “keberhasilan” rencana baru

    Donald Trump sebelumnya juga meminta Kongres untuk mencegah penutupan dengan mengatakan bahwa ada “keberhasilan” dalam penyusunan rencana baru untuk pendanaan pemerintah.

    “SUKSES di Washington! Ketua DPR Mike Johnson dan DPR telah mencapai Kesepakatan yang sangat baik untuk Rakyat Amerika,” cuit Trump lewat akun media sosialnya.

    Saat ini, DPR AS dikuasai oleh Partai Republik dengan selisih 219-211 kursi.

    Tekanan dari Elon Musk dan Trump

    Para pimpinan Republik dan Demokrat telah mencapai kesepakatan terkait undang-undang sementara, yang dikenal sebagai “resolusi berkelanjutan”, untuk menjaga supaya pemerintah tetap didanai hingga pertengahan Maret 2025.

    Hanya saja, Elon Musk menyerang RUU tersebut lewat cuitan di platform media sosial miliknya, X. Dia memperkuat kritik soal berbagai ketentuan mahal yang ada dalam RUU tersebut.

    Belakangan, Donald Trump sendiri juga menyerang kesepakatan tersebut dan mengancam diadakannya pemilihan kembali anggota Partai Republik yang dianggap mendukung Trump. Dia juga menuntut agar RUU tersebut meningkatkan atau bahkan menghapus aturan batas utang negara.

    Apa isi kesepakatan itu?

    Saat ini, Partai Republik tengah bergegas untuk menyusun paket rancangan undang-undang baru yang sesuai dengan keinginan Trump. Paket baru tersebut akan mendanai operasi pemerintah selama tiga bulan, menyediakan dana sebesar $100 miliar (sekitar Rp1,6 kuadriliun) untuk bantuan bencana dan $10 miliar (sekitar Rp162 triliun) untuk bantuan pertanian, untuk memperpanjang program bantuan pertanian dan makanan yang akan berakhir tahun 2024.

    RUU tersebut menghapus elemen-elemen dalam paket kebijakan awal yang ditentang oleh Elon Musk dan para pengkritik lain. Mereka menyerang soal kenaikan gaji anggota parlemen dan aturan baru terkait tunjangan manajer farmasi.

    Bagian yang paling mengejutkan dari paket ini adalah penangguhan pagu utang hingga Januari 2027, yang dianggap bakal menambah utang federal hingga triliunan dolar. Saat ini, utang federal AS sudah membengkak hingga $36 triliun (sekitar Rp586 kuadriliun).

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris.

    mh/rs (Reuters, AP, AFP)

  • Menko Infra dan Pembangunan Kewilayahan Kunjungi Bandara Internasional Juanda

    Menko Infra dan Pembangunan Kewilayahan Kunjungi Bandara Internasional Juanda

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harmurti Yudhoyono (AHY) melakukan kunjungan kerja di Bandara Internasional Juanda Jumat (20/12/2024).

    Ikut menyambut dan mendampingi AHY keliling ke pelayanan Bandara Internsional Juanda, GM Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir, Ketua DPD Partai Demokrat Emil Dardak, anggota DPRD Jatim dari Partai Demokrat dr. Agung Mulyono dan lainnya.

    Kedatangan AHY ke Bandara Internasional Juanda untuk melihat secara langsung di bagian dari tugasnya selaku Menko Bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, terutama untuk meyakinkan memasuki masa Nataru ini dalam hari-hari ke depan akan semakin tinggi traffic transportasi baik darat, laut maupun udara, termasuk termasuk perkeretaapian.

    “Dan kali ini saya ingin cek satu persatu seperti apa suasananya dan termasuk di posko bandara ini. Kita ingin tahu apakah sudah siap dengan sesuatunya yang jelas kita berharap pemerintah atau kali ini juga bisa berjalan dengan baik terutama masyarakat yang menggunakan berbagai model transportasi,” ucapnya.

    Dia juga ingin meyakinkan transportasi udara di Bandara Internasional Juanda yang merupakan salah satu bandara paling sibuk di Indonesia, terutama untuk Indonesia bagian timur, siap dalam Nataru tahun ini.

    AHY juga mengaku sempat mengobrol dengan para calon penumpang soal apa yang dirasakan dalam pelayanan di Bandara Internasional Juanda. “Pihak bandara juga harus tetap mewaspadai cuaca akhir tahun yang juga seringkali kurang baik agar para penumpang tetap nyaman,” paparnya.

    Sepanjang kunjungan ke dalam Bandara Internasional Juanda, AHY juga merasa bahagia karena di ruangan keberangkatan banyak menampilkan produk-produk UMKM lokal. Hal ini sebut putra mantan Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, tentu akan menjadikan UMKM lebih maju. (isa/kun)

  • Pemerintah AS Terancam Shutdown pada 21 Desember, Karyawan Federal Akan Bekerja Tanpa Digaji – Halaman all

    Pemerintah AS Terancam Shutdown pada 21 Desember, Karyawan Federal Akan Bekerja Tanpa Digaji – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah AS akan shutdown atau tutup akhir pekan ini kecuali Kongres segera membuat rencana dan bertindak cepat.

    Dilansir NBC News, pendanaan federal akan berakhir saat jam menunjukkan pukul 12:01 dini hari, Sabtu (21/12/2024).

    Anggota Kongres dari Partai Republik kembali menyusun rencana setelah miliarder Elon Musk dan Presiden terpilih Donald Trump mengacaukan RUU pertama, dan kemudian rencana cadangan juga gagal disahkan pada Kamis (19/12/2024) malam.

    Sementara Kongres memperdebatkan langkah selanjutnya, operasi pemerintah yang diandalkan rakyat dan gaji jutaan pekerja federal masih belum pasti.

    Berikut hal-hal yang perlu diketahui tentang penutupan pemerintah AS dan dampaknya bagi warga AS.

    1. Apa yang dimaksud dengan penutupan pemerintah?

    Konstitusi memberi Kongres kekuasaan atas keuangan, yang berarti hampir semua keputusan pendanaan pemerintah dilakukan di Capitol Hill.

    Setiap tahun, Kongres harus mengesahkan RUU pengeluaran sebelum 1 Oktober, yang merupakan awal tahun fiskal baru.

    Jika tidak, pemerintah akan kehabisan dana untuk tetap beroperasi.

    Anggota Kongres AS

    Jika Kongres gagal bertindak sebelum tanggal tersebut, DPR dan Senat dapat mengesahkan undang-undang yang disebut “resolusi berkelanjutan” untuk menjaga agar pemerintah tetap beroperasi dalam jangka waktu singkat.

    Pada bulan September, Kongres menetapkan 20 Desember sebagai batas waktu baru setelah memperpanjang pendanaan.

    Kini, Kongres harus bertindak sebelum akhir hari Jumat atau akan terjadi kekurangan dana.

    Jika itu terjadi, semua fungsi pemerintah yang tidak dianggap esensial akan dihentikan.

    2. Bagaimana bisa pemerintah AS terancam shutdown?

    Begini cara kerja proses pengeluaran pemerintah:

    Komite alokasi di kedua kamar (DPR dan Senat) seharusnya meloloskan belasan RUU pengeluaran yang mencakup berbagai lembaga federal setiap tahun.

    Setelah itu, RUU tersebut harus disetujui oleh seluruh DPR dan Senat sebelum diserahkan ke meja presiden untuk ditandatangani menjadi undang-undang.

    Namun, hal itu jarang terjadi di Kongres modern.

    Seperti yang terjadi saat ini, Kongres kehabisan waktu untuk menyelesaikan proses tersebut pada bulan September, sehingga mereka meloloskan perpanjangan pendanaan jangka pendek.

    Meskipun Kongres sudah mengetahui tentang batas waktu 20 Desember, mereka baru mencapai kesepakatan untuk menghindari penutupan pekan ini.

    Pada Selasa (17/12/2024) malam, Ketua DPR Mike Johnson mengumumkan kesepakatan telah dicapai antara anggota DPR dari Partai Republik dan Demokrat.

    Kesepakatan tersebut akan memperpanjang pendanaan pemerintah hingga 14 Maret dan memberikan bantuan ekonomi bagi para petani serta daerah-daerah yang terdampak badai.

    Selain itu, kesepakatan tersebut mencakup kenaikan gaji kecil bagi anggota DPR, maksimal 3,8 persen, untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade.

    Namun, sebelum DPR menjadwalkan pemungutan suara, Elon Musk mulai memposting komentar negatif tentang RUU tersebut di platformnya, X.

    Trump dan sejumlah anggota Kongres sayap kanan juga menentang RUU tersebut, menyebutnya sebagai “hadiah” untuk Demokrat dan mengkritik beberapa kebijakan, termasuk kenaikan gaji anggota Kongres.

    Trump bahkan menambahkan tuntutan di menit-menit terakhir, meminta Kongres untuk memasukkan undang-undang terkait batas utang.

    Amerika Serikat diperkirakan tidak akan mencapai batas pinjamannya hingga tahun depan, tetapi pada Kamis, Trump mengatakan kepada NBC News bahwa ia ingin Kongres menghapuskan batas utang sepenuhnya.

    Partai Republik di DPR mencoba meloloskan RUU kedua untuk menyenangkan Trump, namun gagal.

    Hampir semua anggota Demokrat dan 38 anggota Republik memberikan suara menentang RUU kedua itu.

    Kini, mereka harus mencari “Plan C” sebelum waktu habis.

    3. Berapa lama shutdown pemerintahan dapat berlangsung?

    Jika Kongres tidak mengambil tindakan pada menit-menit terakhir, penutupan pemerintah akan resmi dimulai pada pukul 12:01 dini hari Sabtu.

    Sulit untuk memprediksi berapa lama shutdown ini akan berlangsung.

    Namun, jika terjadi, penutupan bisa saja berlangsung cukup lama, mengingat adanya perpecahan di Capitol Hill dan musim liburan yang mendekat.

    Partai Republik memiliki mayoritas tipis di DPR, sedangkan Partai Demokrat menguasai Senat.

    Komposisi ini akan berubah pada tanggal 3 Januari, ketika Partai Republik mengambil alih kedua kamar Kongres, dan Trump akan dilantik pada tanggal 20 Januari.

    Anggota DPR dari Partai Republik, Marjorie Taylor Greene, memposting di X bahwa ia akan mendukung penutupan pemerintah hingga Hari Pelantikan.

    4. Bagian pemerintah mana yang akan terpengaruh jika terjadi shutdown?

    Selama penutupan, pemerintah federal tidak akan dapat membayar jutaan karyawannya, termasuk anggota militer dan cadangan, padahal musim liburan Natal semakin dekat.

    Ratusan ribu pegawai pemerintah atau PNS bisa dirumahkan, yang berarti mereka akan berhenti bekerja untuk sementara waktu.

    Selama penutupan pemerintah pada tahun 2013, sekitar 850.000 pekerja dirumahkan.

    Bahkan, mereka yang masih harus menjalankan tugas-tugas esensial tidak akan dibayar selama masa penutupan.

    Pekerja federal akan menerima gaji retroaktif setelah pemerintah dibuka kembali.

    Namun, hal ini baru dijamin sejak Kongres meloloskan undang-undang setelah penutupan pada tahun 2019.

    Beberapa fungsi pemerintah tetap berjalan, termasuk militer dan layanan keselamatan publik seperti kontrol lalu lintas udara dan Administrasi Keamanan Transportasi (TSA).

    Setiap lembaga federal memiliki “rencana darurat” untuk menentukan karyawan mana yang “dikecualikan” dari cuti dan bagaimana lembaga tersebut beroperasi selama penutupan.

    Misalnya, Departemen Pertahanan akan mengharuskan personel militer aktif tetap bertugas, dan perawatan medis darurat di fasilitas kesehatan Pentagon akan tetap berjalan.

    Manfaat pensiunan militer tetap akan dibayarkan karena berasal dari dana terpisah, bukan dari alokasi kongres.

    Namun, prosesnya mungkin melambat karena kurangnya personel untuk memprosesnya.

    Sementara itu, Presiden Joe Biden dan anggota Kongres akan tetap bekerja dan dibayar, sebagaimana diatur oleh hukum.

    5. Apakah shutdown akan memengaruhi tunjangan seperti Jaminan Sosial?

    Cek Jaminan Sosial yang diberikan kepada 73 juta orang di Amerika Serikat setiap bulan akan tetap berlanjut selama penutupan pemerintah.

    Hal ini karena tunjangan tersebut dianggap sebagai pengeluaran “wajib” dan tidak didanai melalui RUU anggaran tahunan.

    Contoh lain dari pengeluaran wajib yang akan terus berlanjut adalah pembayaran dari Medicare, Medicaid, Bantuan Sementara untuk Keluarga Miskin, dan tunjangan veteran.

    6. Berapa lama shutdown pemerintahan pernah terjadi?

    Kongres beberapa kali membiarkan pendanaan berakhir dalam empat dekade terakhir, yang menyebabkan 20 shutdown yang berlangsung setidaknya satu hari penuh.

    Shutdown terlama, dan yang terbaru, terjadi selama 34 hari penuh dari 21 Desember 2018 hingga 25 Januari 2019.

    Selama penutupan itu, taman nasional tetap buka, tetapi sampah menumpuk karena karyawan taman dirumahkan.

    Sebagian besar karyawan Administrasi Keamanan Transportasi (TSA), yang diwajibkan tetap bekerja tanpa gaji, memilih izin sakit, menyebabkan penundaan di bandara.

    Administrator TSA telah memperingatkan bahwa shutdown kali ini akan menyebabkan waktu tunggu lebih lama menjelang liburan.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Rencana Anggaran Trump Gagal, Pemerintah AS Bakal ‘Tutup’

    Rencana Anggaran Trump Gagal, Pemerintah AS Bakal ‘Tutup’

    Jakarta

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) yang dipimpin oleh Partai Republik telah menolak rencana baru Donald Trump terkait pendanaan operasi federal dan berupaya mencegah penutupan pemerintah.

    Rencana itu ditolak pada Kamis (19/12) waktu setempat. Sebanyak 38 anggota fraksi Partai Republik menentang paket tersebut, meskipun ada tekanan kepada mereka untuk menyetujui rencana itu.

    Paket ini, dianggap bakal meningkatkan pengeluaran dan untuk sebuah rencana, dapat dipastikan akan menambah utang hingga $36 triliun (sekitar Rp586 kuadriliun).

    Setidaknya, DPR Amerika Serikat atau yang dikenal dengan Kongres memiliki waktu hingga Jumat (20/12) waktu setempat untuk membuat rencana lain, supaya disetujui oleh Partai Republik dan Demokrat.

    Penutupan pemerintahan akan dimulai pada Sabtu (21/12) pukul 12.01 dini hari waktu setempat.

    Trump dan Elon Musk tolak rencana sebelumnya

    Sebuah rencana pengeluaran bipartisan sebelumnya telah ditolak oleh Trump dan sekutu utamanya, Elon Musk, pada Rabu (18/12).

    Oleh karena itu menjelang tenggat waktu penutupan pemerintahan, Partai Republik harus berupaya membuat rencana pengganti.

    Trump puji “keberhasilan” rencana baru

    Donald Trump sebelumnya juga meminta Kongres untuk mencegah penutupan dengan mengatakan bahwa ada “keberhasilan” dalam penyusunan rencana baru untuk pendanaan pemerintah.

    “SUKSES di Washington! Ketua DPR Mike Johnson dan DPR telah mencapai Kesepakatan yang sangat baik untuk Rakyat Amerika,” cuit Trump lewat akun media sosialnya.

    Saat ini, DPR AS dikuasai oleh Partai Republik dengan selisih 219-211 kursi.

    Tekanan dari Elon Musk dan Trump

    Para pimpinan Republik dan Demokrat telah mencapai kesepakatan terkait undang-undang sementara, yang dikenal sebagai “resolusi berkelanjutan”, untuk menjaga supaya pemerintah tetap didanai hingga pertengahan Maret 2025.

    Hanya saja, Elon Musk menyerang RUU tersebut lewat cuitan di platform media sosial miliknya, X. Dia memperkuat kritik soal berbagai ketentuan mahal yang ada dalam RUU tersebut.

    Belakangan, Donald Trump sendiri juga menyerang kesepakatan tersebut dan mengancam diadakannya pemilihan kembali anggota Partai Republik yang dianggap mendukung Trump. Dia juga menuntut agar RUU tersebut meningkatkan atau bahkan menghapus aturan batas utang negara.

    Apa isi kesepakatan itu?

    Saat ini, Partai Republik tengah bergegas untuk menyusun paket rancangan undang-undang baru yang sesuai dengan keinginan Trump. Paket baru tersebut akan mendanai operasi pemerintah selama tiga bulan, menyediakan dana sebesar $100 miliar (sekitar Rp1,6 kuadriliun) untuk bantuan bencana dan $10 miliar (sekitar Rp162 triliun) untuk bantuan pertanian, untuk memperpanjang program bantuan pertanian dan makanan yang akan berakhir tahun 2024.

    RUU tersebut menghapus elemen-elemen dalam paket kebijakan awal yang ditentang oleh Elon Musk dan para pengkritik lain. Mereka menyerang soal kenaikan gaji anggota parlemen dan aturan baru terkait tunjangan manajer farmasi.

    Bagian yang paling mengejutkan dari paket ini adalah penangguhan pagu utang hingga Januari 2027, yang dianggap bakal menambah utang federal hingga triliunan dolar. Saat ini, utang federal AS sudah membengkak hingga $36 triliun (sekitar Rp586 kuadriliun).

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris.

    mh/rs (Reuters, AP, AFP)

    (ita/ita)

  • Dekopin Siap Gelar Munas Rekonsiliasi untuk Perkuat Koperasi Indonesia

    Dekopin Siap Gelar Munas Rekonsiliasi untuk Perkuat Koperasi Indonesia

    Jakarta:  Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Priskhianto, mengungkapkan rencana untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Rekonsiliasi pada 26 hingga 28 Desember 2024. 

    Rencana tersebut bertujuan untuk menyatukan kembali dualisme kepengurusan yang terjadi di tubuh Dekopin, yang saat ini terbagi antara kubu Priskhianto dan kubu Nurdin Halid

    Priskhianto menjelaskan meskipun ada perbedaan pendapat mengenai kepengurusan Dekopin, ia tidak menyalahkan pihak manapun. Menurutnya, langkah yang diambil untuk mengadakan Munas Dekopin pada 1-2 Desember 2024, sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART), mengingat masa bakti pengurus sebelumnya telah berakhir pada 2024. Munas tersebut telah memilihnya sebagai Ketua Umum Dekopin secara aklamasi.

    Namun, Priskhianto menegaskan dirinya tidak ingin adanya perpecahan lebih lanjut di tubuh organisasi tersebut.

    Munas Rekonsiliasi bertujuan untuk memperkuat kembali Dekopin agar lebih berperan dalam mendukung  koperasi-koperasi di Indonesia. 

    “Dekopin sebagai lembaga yang memfasilitasi, advokasi, dan edukasi untuk koperasi, sehingga harus bisa berkontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” kata Priskhianto dalam keterangannya, Kamis, 19 Dsember 2024. 

    Priskhianto juga mengungkapkan meskipun komunikasi telah dilakukan dengan Nurdin Halid, hingga saat ini belum ada tanggapan apapun. Meski demikian, Priskhianto tetap membuka peluang untuk menjalin konsiliasi dengan Nurdin Halid. 

    “Kami tidak menganggap beliau sebagai saingan, tetapi kami ingin mengajak beliau untuk bersama-sama membesarkan Dekopin,” ujarnya.

    Ia berharap, Munas Rekonsiliasi ini dapat mengakhiri dualisme yang terjadi dan membawa Dekopin menjadi lebih kuat serta stabil dalam mendukung program-program pemerintah, termasuk yang digagas oleh Presiden Prabowo. 

    “Dengan begitu, Dekopin bisa kembali menjadi lembaga yang mampu memberdayakan koperasi-koperasi di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

    Turut hadir dalam konferensi pers seperti, ?Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Habiburakhman, Wakil Ketua Komisi XII Fraksi Gerindra Bambang Haryadi, Politikus PKS Habib Idrus Assegaf,  Politikus PDIP Nasyirul Fallah Amru, Politikus PDIP Yulian Gunhar, dan Politikus dari Partai Demokrat Muslim, serta Politikus dari PKB Bertu Merlas.

    Jakarta:  Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Priskhianto, mengungkapkan rencana untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Rekonsiliasi pada 26 hingga 28 Desember 2024. 
     
    Rencana tersebut bertujuan untuk menyatukan kembali dualisme kepengurusan yang terjadi di tubuh Dekopin, yang saat ini terbagi antara kubu Priskhianto dan kubu Nurdin Halid
     
    Priskhianto menjelaskan meskipun ada perbedaan pendapat mengenai kepengurusan Dekopin, ia tidak menyalahkan pihak manapun. Menurutnya, langkah yang diambil untuk mengadakan Munas Dekopin pada 1-2 Desember 2024, sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART), mengingat masa bakti pengurus sebelumnya telah berakhir pada 2024. Munas tersebut telah memilihnya sebagai Ketua Umum Dekopin secara aklamasi.
    Namun, Priskhianto menegaskan dirinya tidak ingin adanya perpecahan lebih lanjut di tubuh organisasi tersebut.
     
    Munas Rekonsiliasi bertujuan untuk memperkuat kembali Dekopin agar lebih berperan dalam mendukung  koperasi-koperasi di Indonesia. 
     
    “Dekopin sebagai lembaga yang memfasilitasi, advokasi, dan edukasi untuk koperasi, sehingga harus bisa berkontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” kata Priskhianto dalam keterangannya, Kamis, 19 Dsember 2024. 
     
    Priskhianto juga mengungkapkan meskipun komunikasi telah dilakukan dengan Nurdin Halid, hingga saat ini belum ada tanggapan apapun. Meski demikian, Priskhianto tetap membuka peluang untuk menjalin konsiliasi dengan Nurdin Halid. 
     
    “Kami tidak menganggap beliau sebagai saingan, tetapi kami ingin mengajak beliau untuk bersama-sama membesarkan Dekopin,” ujarnya.
     
    Ia berharap, Munas Rekonsiliasi ini dapat mengakhiri dualisme yang terjadi dan membawa Dekopin menjadi lebih kuat serta stabil dalam mendukung program-program pemerintah, termasuk yang digagas oleh Presiden Prabowo. 
     
    “Dengan begitu, Dekopin bisa kembali menjadi lembaga yang mampu memberdayakan koperasi-koperasi di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
     
    Turut hadir dalam konferensi pers seperti, ?Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Habiburakhman, Wakil Ketua Komisi XII Fraksi Gerindra Bambang Haryadi, Politikus PKS Habib Idrus Assegaf,  Politikus PDIP Nasyirul Fallah Amru, Politikus PDIP Yulian Gunhar, dan Politikus dari Partai Demokrat Muslim, serta Politikus dari PKB Bertu Merlas.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Kenaikan Tarif PPN, Ini Insentif Stimulus Ekonomi yang Disiapkan Pemerintah – Halaman all

    Kenaikan Tarif PPN, Ini Insentif Stimulus Ekonomi yang Disiapkan Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah menyiapkan sejumlah insentif stimulus ekonomi berkaitan dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan barang dan jasa kebutuhan pokok tetap bebas dari PPN. 

    Kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12 persen berlaku 1 Januari 2025.

    Airlangga mengatakan kenaikan PPN tidak berlaku bagi sejumlah barang dan jasa.

    “Barang seperti kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024). 

    Sementara itu Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengklaim kenaikan PPN mengutamakan prinsip keadilan.

    “Keadilan adalah di mana kelompok masyarakat yang mampu akan membayarkan pajaknya sesuai dengan kewajiban berdasarkan undang-undang.”

    “Sementara kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi bahkan diberikan bantuan. Di sinilah prinsip negara hadir,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

    Stimulus Pemerintah

    Pemerintah memberikan sejumlah insentif kepada masyarakat atas kenaikan PPN.

    Rumah tangga berpenghasilan rendah akan mendapatkan bantuan langsung berupa beras 10 kg per bulan selama dua bulan awal tahun 2025.

    Lalu ada pula diskon listrik 50 persen untuk pelanggan daya 2200 VA ke bawah. 

    Insentif juga diberikan kepada pelaku UMKM, di mana pemerintah memperpanjang insentif PPh final 0,5 persen hingga 2025.

    PPh untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun juga dihapus.

    Pemerintah juga menggelontorkan stimulus pada sektor tenaga kerja.

    Seperti subsidi jaminan kecelakaan kerja dan pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk pekerja dengan gaji hingga Rp 10 juta per bulan, sebagaimana dilansir Kompas TV. 

    Pemerintah juga menyediakan program pembiayaan untuk revitalisasi mesin industri dengan subsidi bunga sebesar 5 persen.

    “Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan mendukung produktivitas industri padat karya melalui berbagai program insentif,” ungkap Sri Mulyani.  

    Melalui kebijakan ini, pemerintah tidak hanya mengelola dampak kenaikan PPN, tetapi juga memperkuat pondasi ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. 

    Dikutip dari Kompas TV, berikut adalah daftar lengkap stimulus yang diberikan Pemerintah akibat kenaikan PPN 12 persen:

    1. MinyaKita, tepung terigu, gula industri PPN-nya tetap 11 persen di 2025, yang 1 persen DTP

    2. Bantuan pangan dan beras bagi desil satu dan dua sebesar 10 kg per bulan

    3. Biaya Listrik untuuk pelanggan di bawah atau sampai dengan 2200 VA diberikan diskon sebanyak 50 persen untuk 2 bulan

    4. PPN DTP Rp 5 miliar dengan dasar pengenaan pajak Rp2 miliar

    5. Melanjutkan kembali fasilitas untuk kendaraan bermotor berbasis listrik atau berbasis baterai (electric vehicle)

    6. PPnBM DTP untuk kendaraan baterai atau EV atas impor roda tertentu secara utuh atau CBU dan roda empat tertentu yang komplet (knock down)

    7. Pembebasan bea masuk EV CBU

    8. PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor hybrid, PPN yang diskon atau PPN DTP sebesar 3 persen

    9. Insentif PPh pasal 21 DTP untuk pekerja gaji Rp4,8 juta-Rp10juta

    10. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan industri padat karya, masa klaimnya diperpanjang sampai dengan 6 bulan dan manfaatnya 60 persen untuk 6 bulan

    11. Jaminan Kecelakaan Kerja bagi industri padat karya tertentu, diberikan diskon sebesar 50 persen untuk 6 bulan

    12. PPh final UMKM 0,5 persen diperpanjang sampai dengan 2025

    13. Subsidi kredit investasi industri padat karya sebesar 5 persen

    Tanggapan DPR

    Anggota DPR RI, Herman Khaeron, berharap masyarakat dapat segera beradaptasi terhadap kenaikan PPN menjadi 12 persen.

    Dia khawatir, ada kemungkinan terjadi inflasi dampak dari kenaikan PPN yang rencananya berlaku tahun depan.

    “Mudah-mudahan bisa segera adaptasi, karena biasanya daya beli menyesuaikan terhadap harga, meski besar kecilnya dampak terhadap inflasi atas kenaikan PPN menurut saya mungkin ada,” kata Herman kepada wartawan, Rabu (18/12/2024).

    Namun, Herman meminta semua pihak menunggu implementasi penerapan kenaikan PPN 12 persen.

    Politikus Demokrat itu juga berharap pemerintah memberikan formulasi lain imbas kenaikan PPN tersebut. 

    Saat ini, pemerintah sudah membebaskan pajak untuk sembako, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air. 

    “Kita tunggu formula yang tepat dari pemerintah selain memberikan fasilitas pajak nol persen untuk barang dan jasa terkait sembako,” ucapnya.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Widya Lisfianti, Reza Deni) (Kompas.com)