Xcloud.id

partai: Demokrat

  • 5 Gerindra Sindir Ketua Panja PPN 12 Persen, PDI-P: Menurut UU, Prabowo Bisa Turunkan PPN Nasional

    5 Gerindra Sindir Ketua Panja PPN 12 Persen, PDI-P: Menurut UU, Prabowo Bisa Turunkan PPN Nasional

    Gerindra Sindir Ketua Panja PPN 12 Persen, PDI-P: Menurut UU, Prabowo Bisa Turunkan PPN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dari fraksi PDI-P, Dolfie Othniel Frederic Palit, buka suara usai disindir Partai Gerindra soal kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.
    Dolfie mengakui, kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12 persen mulai 2025 memang merupakan amanat dari UU HPP.
    Akan tetapi, ia menegaskan, Presiden RI Prabowo Subianto sebetulnya dimungkinkan untuk menetapkan tarif PPN, bahkan lebih rendah dari 11 persen.
    “Pemerintah dapat mengusulkan perubahan tarif tersebut dalam rentang 5-15 persen, bisa menurunkan maupun menaikkan,” kata Dolfie kepada
    Kompas.com
    , Minggu (22/12/2024).
    “Sesuai Pasal 7 ayat (3) UU HPP, pemerintah dapat mengubah tarif PPN di dalam UU HPP dengan persetujuan DPR,” lanjut dia.
    Hal itu, kata Dolfie, didasarkan pertimbangan bahwa kenaikan atau penurunan tarif PPN sangat bergantung pada kondisi perekonomian nasional.
    “Oleh karena itu, pemerintah diberi ruang untuk melakukan penyesuaian tarif PPN, naik atau turun,” tegas dia.
    Kini, setelah pemerintahan Prabowo memutuskan tarif PPN tetap naik ke angka 12 persen, ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian pemerintah menurut Dolfie.
    “Pertama, kinerja ekonomi nasional (harus) semakin baik. Kedua, pertumbuhan ekonomi berkualitas. Ketiga penciptaan lapangan kerja. Keempat, penghasilan masyarakat meningkat. Kelima, pelayanan publik yang semakin baik,” jelasnya.
    Sebelumnya, sejumlah elite Gerindra meledek balik PDI-P yang mulai melayangkan kritik terhadap keputusan pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen.
    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, misalnya, mengaku heran karena kursi Ketua Panja RUU HPP dijabat oleh kader PDI-P sendiri.
    Kemenakan Presiden RI Prabowo Subianto itu bilang, banyak anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng tertawa mendengar respons kritis PDI-P itu.
    “Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya,” kata Rahayu dalam pesan singkatnya kepada
    Kompas.com,
    Sabtu (21/12/2024) malam.
    “Padahal mereka saat itu Ketua Panja RUU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka ketua panjanya?” tambah Saras.
    Adapun sistematika UU HPP terdiri dari 9 bab dan 19 pasal. UU ini telah mengubah beberapa ketentuan di UU lainnya, di antaranya UU KUP, UU Pajak Penghasilan, UU PPN, UU Cukai, dan UU Cipta Kerja.
    Fraksi yang menyetujui adalah PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PAN, dan PPP. Sedangkan satu fraksi yang menolak adalah PKS.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Orang Meninggal, 200 Luka-Luka, Ini yang Perlu Diketahui tentang Serangan Mobil di Jerman – Halaman all

    5 Orang Meninggal, 200 Luka-Luka, Ini yang Perlu Diketahui tentang Serangan Mobil di Jerman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Setidaknya lima orang tewas dan lebih dari 200 orang terluka setelah seorang pria menabrakkan mobilnya ke kerumunan di pasar Natal di kota Magdeburg, Jerman Timur, pada Jumat (20/12/2024).

    Seorang anak berusia sembilan tahun termasuk di antara korban tewas, sementara korban lainnya dirawat di 15 rumah sakit berbeda.

    Pria yang diduga mengemudikan kendaraan tersebut telah ditangkap.

    Saat mengunjungi lokasi serangan pada Sabtu, Kanselir Jerman Olaf Scholz menyebut insiden ini sebagai “tindakan yang mengerikan dan gila.”

    “Tidak ada tempat yang lebih damai dan menyenangkan selain pasar Natal,” kata Scholz. “Sungguh tindakan mengerikan melukai dan membunuh begitu banyak orang di sana dengan kebrutalan seperti itu.”

    “Kami kini mengetahui bahwa lebih dari 200 orang terluka,” tambahnya.

    “Hampir 40 orang mengalami luka serius, dan kami sangat mengkhawatirkan kondisi mereka.”

    Mengutip SBS News, berikut hal-hal yang perlu diketahui tentang insiden ini.

    1. Bagaimana kronologi kejadiannya?

    Petugas berjaga di lokasi kejadian (YouTube Bild)

    Kota Magdeburg, di bagian timur Jerman, terletak sekitar 130 km barat daya Berlin. Orang-orang berkumpul di pasar untuk merayakan Natal, beberapa hari sebelum hari perayaan tersebut.

    Direktur Kepolisian Magdeburg, Tom-Oliver Langhans, mengatakan bahwa tersangka menggunakan rute darurat untuk mencapai pasar Natal.

    Insiden ini berlangsung sekitar tiga menit.

    Rute darurat tersebut tidak dilindungi oleh penghalang dan dirancang untuk memungkinkan layanan darurat mengakses alun-alun pasar jika terjadi keadaan darurat, jelas Ronni Krug, pejabat kota.

    Rekaman video pengawasan menunjukkan sebuah BMW hitam melaju kencang menerobos kerumunan tepat setelah pukul 7 malam waktu setempat.

    Orang-orang jatuh ke tanah.

    Televisi lokal menunjukkan suasana yang kacau dengan ambulans dan mobil pemadam kebakaran di lokasi, disinari lampu biru dan sirine yang meraung-raung.

    Korban yang terluka parah dilarikan ke rumah sakit, sementara yang lainnya dirawat di tempat kejadian.

    2. Siapa pelakunya?

    Tersangka utama adalah seorang dokter berusia 50 tahun asal Arab Saudi, yang telah tinggal di Jerman sejak 2006.

    Media Jerman mengidentifikasinya sebagai Taleb A.

    Pria tersebut tinggal di Bernburg, sekitar 40 km selatan Magdeburg, dan memiliki izin tinggal permanen.

    Polisi telah menggeledah rumahnya.

    Dia bekerja sebagai psikiater di sebuah klinik rehabilitasi khusus untuk pelaku kriminal yang kecanduan di Bernburg sejak Maret 2020.

    Tersangka, yang menggambarkan dirinya sebagai “ateis Saudi,” memiliki pandangan yang sangat anti-Islam.

    “Saat ini, kami dapat memastikan bahwa pelakunya jelas memiliki sikap Islamofobia—ini bisa kami konfirmasi,” kata Menteri Dalam Negeri Jerman, Nancy Faeser, pada Sabtu.

    “Segala hal lainnya masih dalam penyelidikan lebih lanjut, dan kami harus menunggu hasilnya.”

    Seorang sumber dari Arab Saudi mengatakan kepada Reuters bahwa Arab Saudi telah memperingatkan otoritas Jerman tentang tersangka, setelah ia mengunggah pandangan ekstremis di akun media sosial X yang mengancam perdamaian dan keamanan.

    Arab Saudi telah meminta ekstradisi tersangka, tetapi Jerman belum menanggapi permintaan tersebut, kata sumber itu.

    Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga telah mengutuk serangan ini.

    Tersangka muncul dalam sejumlah wawancara media pada tahun 2019, melaporkan tentang pekerjaan aktivisnya yang membantu warga Arab Saudi yang  meninggalkan Islam untuk melarikan diri ke Eropa.

    Dia adalah seorang kritikus Islam yang keras dalam wawancara-wawancara ini.

    Akun X milik tersangka, yang diverifikasi oleh Reuters, menunjukkan dukungannya terhadap partai sayap kanan anti-imigrasi, Alternative for Germany (AfD), serta terhadap miliarder AS, Elon Musk.

    Musk pernah mengkritik Kanselir Jerman Olaf Scholz dan mendukung AfD.

    Sebelum serangan ini, Musk mengatakan bahwa hanya AfD yang dapat “menyelamatkan Jerman”.

    Ia menyerukan agar Scholz mengundurkan diri setelah serangan tersebut.

    3. Apa motifnya?

    Menurut Al Jazeera, jaksa Horst Walter Nopens menyatakan bahwa penyelidikan sedang berlangsung.

    Para penyidik sedang memeriksa apakah serangan ini mungkin dipicu oleh ketidakpuasan pelaku terhadap perlakuan Jerman terhadap pengungsi asal Saudi.

    4. Serangan terjadi menjelang pemilu Jerman

    Kanselir Jerman Olaf Scholz (Deutsche Welle)

    Jerman dijadwalkan menggelar pemilihan umum lebih awal pada 23 Februari, setelah koalisi tiga partai pemerintahan Scholz runtuh pada November karena perdebatan mengenai kebijakan ekonomi.

    Scholz berharap untuk memenangkan masa jabatan kedua, tetapi jajak pendapat menunjukkan bahwa blok Union, oposisi berhaluan kanan-tengah, sedang unggul.

    Sementara Partai Sosial Demokrat (SPD) yang dipimpin Scholz tertinggal jauh di belakang.

    AfD mendapatkan dukungan yang kuat dalam jajak pendapat.

    Namun kandidatnya untuk jabatan kanselir, Alice Weidel, tidak memiliki peluang realistis karena partai-partai lain menolak bekerja sama dengan AfD.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Kronologi Pasar Diserang Jelang Natal, 5 Tewas 40 Luka Parah

    Kronologi Pasar Diserang Jelang Natal, 5 Tewas 40 Luka Parah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Serangan maut terjadi di Pasar Natal di Kota Magdeburg, Jerman, pada Jumat (20/12) malam waktu setempat. Korban meninggal terus bertambah, dan terakhir dilaporkan Reuters sudah menembus 5 orang, dikutip Minggu (22/12/2024).

    Pihak berwenang Jerman sedang menyelidiki seorang pria asal Arab Saudi yang berprofesi sebagai psikiater dengan background retorika anti-Islam sebagai tersangka pengemudi dalam serangan tersebut.

    Pengemudi itu menyerang kerumunan pengunjung pasar yang berkumpul untuk merayakan musim menjelang Natal. Insiden ini terjadi di tengah perdebatan sengit mengenai keamanan dan migrasi selama kampanye pemilu di Jerman, di mana kelompok sayap kanan memberikan suara yang kuat.

    “Sungguh tindakan mengerikan yang melukai dan membunuh begitu banyak orang di sana dengan kebrutalan seperti itu,” kata Kanselir Olaf Scholz di pusat kota, saat meletakkan bunga mawar putih di sebuah gereja untuk menghormati para korban.

    “Kami sekarang mengetahui bahwa lebih dari 200 orang terluka. Hampir 40 orang terluka parah,” ia menambahkan.

    Sosok pria asal Arab Saudi berusia 50 tahun yang sudah tinggal di Jerman selama hampir 2 dekade ditangkap di tempat kejadian. Polisi menggeledah rumahnya semalaman.

    Motifnya masih belum jelas dan polisi belum menetapkan secara resmi status tersangka untuk pria tersebut. Media Jerman menyebut identitasnya bernama Taleb A.

    Juru bicara klinik spesialis rehabilitasi pecandu di Bernburg membenarkan bahwa tersangka pernah bekerja sebagai psikiater untuk mereka. Namun, pria itu sudah berhenti bekerja sejak Oktober 2024 karena sakit dan cuti liburan.

    Postingan di akun X-nya, yang diverifikasi oleh Reuters, menunjukkan dukungan terhadap partai-partai anti-Islam dan sayap kanan, termasuk Alternatif untuk Jerman (AfD), serta kritik terhadap Jerman atas penanganannya terhadap pengungsi Arab Saudi.

    Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser mengatakan Islamofobia yang dialami tersangka terlihat jelas, namun dia menolak berkomentar mengenai motifnya.

    Taleb A. muncul dalam sejumlah wawancara media pada tahun 2019, termasuk dengan surat kabar Jerman FAZ dan BBC, di mana ia berbicara tentang pekerjaannya sebagai aktivis yang membantu warga Arab Saudi dan mantan Muslim melarikan diri ke Eropa.

    “Tidak ada orang Islam yang baik,” katanya kepada FAZ saat itu.

    Sumber Saudi mengatakan kepada Reuters bahwa Arab Saudi telah memperingatkan pihak berwenang Jerman tentang penyerang tersebut setelah dia mem-posting pandangan ekstremis di akun X pribadinya yang mengancam perdamaian dan keamanan.

    Peringatan ini diutarakan beberapa kali sejak ia meninggalkan Arab Saudi pada tahun 2006, kata sumber tersebut, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Penilaian risiko yang dilakukan tahun lalu oleh penyelidik kriminal negara bagian dan federal Jerman menyimpulkan bahwa pria tersebut “tidak menimbulkan bahaya tertentu”, lapor surat kabar Welt.

    Badan intelijen dalam dan luar negeri Jerman menolak mengomentari penyelidikan yang sedang berlangsung.

    Andrea Reis, yang berada di pasar pada hari Jumat, kembali pada hari Sabtu bersama putrinya Julia untuk meletakkan lilin di dekat gereja yang menghadap ke lokasi pasar. Ia mengatakan mereka hampir tergilas mobil karena sempat berada di jalur serangan.

    “Saya berkata, ‘ayo kita pergi dan makan sosis’, namun putri saya mengatakan ‘tidak, mari kita terus berjalan-jalan’. Jika kami tetap di tempat kami berada, kami akan berada di jalur mobil,” katanya.

    Air mata mengalir di wajahnya saat menggambarkan kejadian itu. “Anak-anak berteriak, menangis memanggil mama. Kamu tidak boleh melupakan itu,” katanya.

    Partai Sosial Demokrat pimpinan Scholz tertinggal dari partai sayap kanan AfD dalam jajak pendapat menjelang pemilu yang dijadwalkan pada 23 Februari.

    AfD, yang mendapat dukungan kuat di negara-negara Timur, telah menyerukan tindakan keras terhadap migrasi ke negara tersebut.

    Kandidat kanselir Alice Weidel dan wakil pemimpinnya Tino Chrupalla mengeluarkan pernyataan pada hari Sabtu yang mengutuk serangan tersebut.

    “Serangan mengerikan terhadap pasar Natal di Magdeburg di tengah masa damai menjelang Natal telah mengguncang kami,” kata mereka.

    (fab/fab)

  • PDI-P Kritik PPN 12 Persen, Gerindra: Mereka Ketua Panjanya

    PDI-P Kritik PPN 12 Persen, Gerindra: Mereka Ketua Panjanya

    PDI-P Kritik PPN 12 Persen, Gerindra: Mereka Ketua Panjanya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengaku heran dengan respons kritis PDI-P terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.
    Rahayu mengungkit bahwa ketika rancangan beleid itu dibahas di DPR dalam Rancangan Undang-undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP), PDI-P merupakan fraksi yang mendapatkan jatah kursi ketua panitia kerja (panja) melalui kadernya, Dolfie Othniel Frederic Palit.
    “Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDI-P berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang
    PPN 12 persen
    ,” kata Rahayu dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Sabtu (21/12/2024) malam.
    Kemenakan Presiden RI Prabowo Subianto itu bilang, banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng tertawa mendengar respons kritis PDIP itu.
    “Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya,” lanjut dia.
    “Padahal mereka saat itu Ketua Panja RUU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka ketua panjanya?” tambah Saras.
    Adapun sistematika UU HPP terdiri dari 9 bab dan 19 pasal. UU ini telah mengubah beberapa ketentuan di UU lainnya, di antaranya UU KUP, UU Pajak Penghasilan, UU PPN, UU Cukai, dan UU Cipta Kerja.
    Dolfie berujar ketika itu, pembahasan RUU HPP didasarkan pada surat presiden serta surat keputusan pimpinan DPR RI tanggal 22 Juni 2021 yang memutuskan bahwa pembahasan RUU KUP dilakukan oleh komisi XI bersama pemerintah.
    Fraksi yang menyetujui adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PAN, dan PPP. Sedangkan satu fraksi yang menolak adalah PKS.
    Dalam paparan Dolfie, PKS menolak RUU HPP karena tidak sepakat rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen. Menurutnya, kenaikan tarif akan kontra produktif dengan proses pemulihan ekonomi nasional.
    PKS juga menolak pengungkapan sukarela harta wajib pajak (WP) alias tax amnesty. Pada pelaksanaan tax amnesty tahun 2016, PKS juga menolak program tersebut.
    “Sementara fraksi PDIP menyetujui karena RUU memperhatikan aspirasi pelaku UMKM dengan tetap berkomitmen bahwa bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat, jasa pendidikan, jasa kesehatan, transportasi darat, keuangan, dibebaskan dari pengenaan PPN,” ucap Dolfie.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AHY Jadi Lulusan Terbaik Program Doktoral Unair

    AHY Jadi Lulusan Terbaik Program Doktoral Unair

    Surabaya, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima penghargaan sebagai wisudawan Unair terbaik untuk program doktoral bidang pengembangan sumber daya manusia.

    AHY menerima penghargaan tersebut didampingi istrinya Annisa Pohan dan anaknya Almira Tunggadewi Yudhoyono dalam acara penggelaran calon wisudawan Sekolah Pascasarjana Unair, Sabtu (21/12).

    Ketua Umum Partai Demokrat itu mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas capaiannya.

    “Alhamdulillah, penghargaan ini saya dedikasikan untuk semua pihak yang telah mendukung perjalanan pendidikan saya,” kata AHY.

    Menurutnya, gelar doktor ini bukan hanya tentang pencapaian akademik, tetapi tanggung jawab untuk mengaplikasikan ilmu ke dunia nyata.

    “Saya rasa yang paling penting adalah bagaimana setelah ini kita bisa mengkontribusikan hasil pendidikan, penelitian, termasuk disertasi untuk masyarakat, bangsa, dan negara,” tuturnya.

    AHY berharap agar Unair makin maju dan menjadi institusi pendidikan yang melahirkan sumber daya manusia unggul serta berdaya saing tinggi.

    “Saya berharap Unair terus menjadi pusat keunggulan yang melahirkan pemimpin dari berbagai latar belakang, termasuk politisi, kepala daerah, hingga pemimpin nasional,” ujarnya.

    Putra sulung Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu juga mengucapkan selamat kepada seluruh calon wisudawan dan memberikan apresiasi atas dedikasi yang telah ditunjukkan selama masa pendidikan di Unair.

    “Selamat dan sukses untuk seluruh wisudawan. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi masyarakat dan membawa kemajuan untuk bangsa dan negara,” ujar AHY.

    (frd/vws)

    [Gambas:Video CNN]

  • Baru 2 Bulan Prabowo Jadi Presiden, Profesional di Kabinet Merah Putih Terus Menyusut

    Baru 2 Bulan Prabowo Jadi Presiden, Profesional di Kabinet Merah Putih Terus Menyusut

    Jakarta: Tepat dua bulan setelah dilantik oleh Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, kini terdapat dinamika baru dalam komposisi Kabinet Merah Putih. Pada awal pelantikan, dari 48 nama menteri yang diangkat, sebanyak 25 orang atau lebih dari 50 persen berasal dari kalangan profesional non-partai politik.

    Namun, kini angka tersebut terus menyusut seiring pergeseran arah politik sejumlah menteri yang bergabung ke partai politik.

    Dalam perkembangan terbaru, tiga menteri yang sebelumnya dikenal sebagai profesional, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, resmi bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). 

    Baca juga: Prabowo Tepis Anggapan Banyak ‘Orang Jokowi’ di Kabinet: Pilih yang Merah Putih, Contohkan Budi Gunawan

    Ketiganya bahkan telah diberikan posisi strategis di partai. Sakti Wahyu Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum PAN, sementara Budi Santoso dan Dudy Purwagandhi masing-masing menjadi Ketua DPP PAN.

    “Saudara-saudara malam ini, saya umumkan secara resmi ketiganya telah bergabung menjadi bagian keluarga besar PAN,” ujar Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Jumat 20 Desember 2024.

    Sebelum  itu, kalangan profesional di kabinet sudah tergerus dengan bergabungnya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo ke Partai Demokrat. Dalam sebuah acara resmi, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memperkenalkan Dody sebagai kader baru partai berlambang Mercy tersebut.

    “Malam ini, kita menyambut keluarga baru Demokrat, Menteri Dody Hanggodo, yang kini resmi menjadi bagian dari keluarga besar kami,” kata AHY dalam kegiatan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) di Jakarta, Senin 16 Desember 2024.

    Dengan perubahan ini, posisi profesional di kabinet yang semula mendominasi mulai terpinggirkan oleh kader partai. Saat ini, PAN memiliki sembilan orang di Kabinet Merah Putih, termasuk para menteri, wakil menteri, dan utusan khusus presiden. 

    Demokrat, yang sebelumnya menjadi oposisi, kini menempatkan lima kadernya dalam posisi strategis di kabinet, termasuk AHY yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    “Dahulu Demokrat adalah oposisi, tetapi sekarang kami dipercaya untuk berada di dalam pemerintahan dan membantu Presiden Prabowo,” tegas AHY.

    Fenomena ini memunculkan pertanyaan di kalangan publik terkait arah kabinet yang sebelumnya mengedepankan profesionalisme. Apakah langkah ini merupakan bagian dari strategi politik atau justru kompromi demi stabilitas koalisi pemerintahan? 

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan ini.

    Jakarta: Tepat dua bulan setelah dilantik oleh Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, kini terdapat dinamika baru dalam komposisi Kabinet Merah Putih. Pada awal pelantikan, dari 48 nama menteri yang diangkat, sebanyak 25 orang atau lebih dari 50 persen berasal dari kalangan profesional non-partai politik.
     
    Namun, kini angka tersebut terus menyusut seiring pergeseran arah politik sejumlah menteri yang bergabung ke partai politik.
     
    Dalam perkembangan terbaru, tiga menteri yang sebelumnya dikenal sebagai profesional, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, resmi bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). 
    Baca juga: Prabowo Tepis Anggapan Banyak ‘Orang Jokowi’ di Kabinet: Pilih yang Merah Putih, Contohkan Budi Gunawan
     
    Ketiganya bahkan telah diberikan posisi strategis di partai. Sakti Wahyu Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum PAN, sementara Budi Santoso dan Dudy Purwagandhi masing-masing menjadi Ketua DPP PAN.
     
    “Saudara-saudara malam ini, saya umumkan secara resmi ketiganya telah bergabung menjadi bagian keluarga besar PAN,” ujar Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Jumat 20 Desember 2024.
     
    Sebelum  itu, kalangan profesional di kabinet sudah tergerus dengan bergabungnya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo ke Partai Demokrat. Dalam sebuah acara resmi, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memperkenalkan Dody sebagai kader baru partai berlambang Mercy tersebut.
     
    “Malam ini, kita menyambut keluarga baru Demokrat, Menteri Dody Hanggodo, yang kini resmi menjadi bagian dari keluarga besar kami,” kata AHY dalam kegiatan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) di Jakarta, Senin 16 Desember 2024.
     
    Dengan perubahan ini, posisi profesional di kabinet yang semula mendominasi mulai terpinggirkan oleh kader partai. Saat ini, PAN memiliki sembilan orang di Kabinet Merah Putih, termasuk para menteri, wakil menteri, dan utusan khusus presiden. 
     
    Demokrat, yang sebelumnya menjadi oposisi, kini menempatkan lima kadernya dalam posisi strategis di kabinet, termasuk AHY yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
     
    “Dahulu Demokrat adalah oposisi, tetapi sekarang kami dipercaya untuk berada di dalam pemerintahan dan membantu Presiden Prabowo,” tegas AHY.
     
    Fenomena ini memunculkan pertanyaan di kalangan publik terkait arah kabinet yang sebelumnya mengedepankan profesionalisme. Apakah langkah ini merupakan bagian dari strategi politik atau justru kompromi demi stabilitas koalisi pemerintahan? 
     
    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan ini.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Agenda Politik Jerman 2025: Ekonomi, Demokrasi dan Pengungsi – Halaman all

    Agenda Politik Jerman 2025: Ekonomi, Demokrasi dan Pengungsi – Halaman all

    Terlepas dari partai manapun yang memenangkan pemilihan umum dini Februari nanti, tugas pemerintah Jerman selanjutnya sudah digariskan sejak sebelum masa kampanye: Memerangi imigrasi ilegal dan mengundang tenaga kerja terampil, melindungi ranah digital dari serangan siber dan memperkuat demokrasi dari dorongan otoritarianisme di dalam dan luar negeri.

    Tapi, menurut para veteran politik di parlemen Bundestag, semua tantangan itu tidak sebanding dengan krisis yang sedang dihadapi perekonomian. Satu per satu raksasa industri seperti Volkswagen mengumumkan penutupan pabrik atau pemecatan massal. Masyarakat khawatir kehilangan pekerjaan atau tidak lagi mampu mengimbangi tingkat inflasi yang tinggi.

    Harga energi dan kelangkaan tenaga kerja

    Marco Wanderwitz, CDU, adalah Komisaris Pemerintah Federal untuk negara bagian Jerman Timur hingga tahun 2021. Politisi dari Saxony ini mengatakan kepada DW, “masalah terbesar yang kita hadapi di negara ini adalah perekonomian yang terpuruk. Dan hal ini sangat mempengaruhi pondasi dan kelangsungan hidup kita di masa depan. Masalah terbesarnya adalah hilangnya kepercayaan pelaku ekonomi terhadap politik.”

    Alasannya adalah harga energi dan tingkat upah yang tinggi, infrastruktur yang menua serta persaingan yang ketat dengan Cina.

    Jerman juga dikeluhkan kekurangan tenaga kerja terampil, serta birokrasi yang merajalela dan berjalan lamban.

    Menurut Omid Nouripour, mantan punggawa Partai Hijau, poin terakhir ini terutama menunjukkan kegagalan digitalisasi yang lambat.

    “Kita mengalami krisis ganda, baik ekonomi maupun struktural. Hal ini terlihat dari fakta bahwa mesin fax masih menjadi alat komunikasi kelas atas di departemen kesehatan. Dan hal ini dapat dilihat bersumber pada macetnya investasi di negara ini,” ungkapnya dalam wawancara dengan DW.

    Selain itu, terdapat serangan digital atau upaya peretasan dari luar, seringkali dari Rusia, terhadap infrastruktur vital seperti jaringan listrik. “Yang paling penting adalah melindungi infrastruktur utama. Kita mempunyai terlalu banyak kerentanan di bidang ini. Dan terlalu banyak pihak yang ingin melumpuhkan infrastruktur penting,” kata Nouripour.

    Oleh karena itu, perampungan birokrasi, peningkatan kapasitas kepolisian dan dinas rahasia merupakan tugas penting pemerintah untuk tahun depan.

    Ketegasan soal imigrasi ilegal

    Imigrasi menjadi isu yang harus disikapi kaum moderat di kedua kutub ideologi dalam menghadapi lonjakan populisme dan ekstremisme kanan di Jerman. Dalam hal ini, jumlah permohonan suaka dan perkiraan jumlah imigrasi ilegal baru-baru ini menurun.

    Namun badan perbatasan Eropa Frontex masih memperkirakan sekitar 166.000 orang mencoba memasuki UE secara acak dalam sembilan bulan pertama tahun ini.

    Jerman juga telah menerapkan kembali kontrol di seluruh perbatasan. Partai konservatif Uni Kristen Demokrat, CDU, yang diprediksi memenangkan pemilu dini Februari nanti, bahkan mendukung kebijakan mengusir pengungsi di perbatasan.

    Pemerintah kota kewalahan hadapi imigrasi?

    Di dalam negeri, semakin banyak pemerintahan kota yang mengeluhkan kekurangan dana dan kapasitas untuk menampung dan merawat pengungsi.

    Hal ini juga diamati oleh perwakilan minoritas Frisia dan Denmark di bagian utara, menurut Stefan Seidler dari Asosiasi Pemilih Schleswig Selatan, SSW. Dia mengatakan kepada DW. “Pemerintah kota saat ini menghadapi tugas besar yang sulit dan harus kami tangani. Yang kami butuhkan adalah dukungan dari pemerintah federal.”

    Marco Wanderwitz, pensiunan anggota parlemen Bundestag, melihatnya berbeda. Dia yakin imigrasi bisa dikendalikan, namun polarisasi emosional berpotensi terus terjadi.

    “Di satu sisi, jumlah pengungsi menurun. Dan di sisi lain, menurut saya isu ini terlalu dilebih-lebihkan. Kebanyakan politisi lokal yang saya kenal mengatakan bahwa keadaan di sini tidak seburuk tahun 2014 atau 2015,” katanya. dalam wawancara dengan DW. “Tapi tetap saja, semua orang mengibarkan bendera putih.”

    Omid Nouripour menyatakan bahwa angka imigrasi bisa meningkat lagi dalam beberapa tahun mendatang.”Kami tahu bahwa situasi di Ukraina dapat menyebabkan lebih banyak pengungsi, dan kami melihat satu atau dua konflik di Timur Tengah dapat meningkat lebih jauh lagi.”

    Membentengi Mahkamah Konstitusi Federal

    Partai-partai politik di Jerman menyikapi kebangkitan partai ekstrem kanan Alternatif untuk Jerman, AfD, dengan memperkuat hambatan legislatif bagi campur tangan politik terhadap lembaga peradilan.

    AfD yang kini mengantongi dukungan 17 persen di Jerman berpeluang menghimpun mayoritas sederhana di masa depan, dan dengan begitu bisa mengubah UU terkait lembaga yudikatif. Sebab itu, Bundestag kini menyepakati syarat minimal mayoritas absolut alias dua pertiga untuk meloloskan perubahan penyelenggaraan atau struktur Mahkamah Konstitusi.

    “Saat ini kita sedang mendapat tekanan besar-besaran dari kelompok sayap kanan. Kita sedang mengalami adanya kekuatan di Jerman yang menganggap bahwa mayoritaslah yang selalu mengambil keputusan dan berhak menafsirkan. Dan sebagai politisi minoritas, saya hanya bisa mengatakan dengan jelas dan jelas, demokrasi yang baik juga mempertimbangkan kelompok minoritas.”

  • Kongres Loloskan Rencana Anggaran, Pemerintah AS Terhindar dari Shutdown

    Kongres Loloskan Rencana Anggaran, Pemerintah AS Terhindar dari Shutdown

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) terhindar dari penutupan atau shutdown setelah Kongres, pada Sabtu (21/12) dini hari, berhasil meloloskan rancangan undang-undang (UU) yang mengatur pendanaan untuk lembaga-lembaga federal hingga pertengahan Maret mendatang.

    RUU yang disebut sebagai stopgap funding bill ini, seperti dilansir AFP dan CNN, Sabtu (21/12/2024), mendapatkan dukungan mayoritas anggota House of Representatives atau DPR dan Senat AS dalam voting yang digelar mendekati batas waktu pada Jumat (20/12) tengah malam sebelum shutdown bisa terjadi.

    DPR AS, yang dikuasai politisi Partai Republik, terlebih dulu meloloskan RUU tersebut dalam voting pada Jumat (20/12) malam. Meskipun ada 34 suara anggota dari Partai Republik yang menolak RUU itu, namun hampir semua anggota dari Partai Demokrat menyetujuinya.

    Hasil voting menunjukkan sebanyak 366 anggota DPR memberikan suara dukungan dan 34 suara lainnya menolak, yang berarti RUU itu diloloskan dan selanjutnya diteruskan kepada Senat, yang dikuasai Partai Demokrat, untuk dibahas dan divoting.

    Tidak lama setengah tengah malam, atau pada Sabtu (21/12) dini hari, para Senator AS meloloskan RUU tersebut setelah memutuskan untuk membatalkan prosedur normal guna mempercepat voting. Sebanyak 85 Senator mendukung RUU itu, dengan 11 Senator lainnya menolak.

    Meskipun secara teknis RUU ini diloloskan setelah batas waktu pada malam berakhir, namun langkah ini tetap menghindari penutupan pemerintah AS yang akan berdampak luas.

    Selanjutnya, RUU ini akan diteruskan kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani menjadi undang-undang (UU).

  • Komisi B DPRD Sulsel Bahas Masalah Pertanian dengan Mentan di Jakarta

    Komisi B DPRD Sulsel Bahas Masalah Pertanian dengan Mentan di Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi B DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Jakarta dan diterima oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Dalam kunjungan tersebut, anggota DPRD Sulsel, membawa berbagai masalah yang dihadapi oleh petani yang dikeluhkan saat reses DPRD Sulsel beberapa waktu lalu.

    Anggota DPRD Sulsel, Heriwawan mengatakan, dia bersama anggota Komisi B DPRD Sulsel mengunjungi Menteri Pertanian beberapa waktu lalu. Kesempatan dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

    Terutama tentang kelangkaan pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), ketersediaan bibit jagung dan padi yang menjadi isu utama yang dihadapi oleh petani di Sulsel.

    “Kami menerima banyak keluhan dari petani terkait kelangkaan pupuk, bantuan alsintan, dan ketersediaan bibit jagung dan padi. Masalah-masalah ini sangat mempengaruhi produktivitas pertanian di daerah kami,” ujar Heriwawan, Jumat (20/12/2024).

    Bukan hanya itu, kepastian harga saat pasca panen juga menjadi sorotan, pemerintah lanjut Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulsel ini harus memastikan bahwa harga komoditas pertanian stabil setelah musim panen.

    “Ini juga yang harus dikawal, jangan harga turun saat petani panen, pasti akan mempengaruhi pendapatannya, makanya Pemerintah harus hadir memberikan intervensi,” bebernya.

    Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertanian lanjut Ketua Legislator Demokrat dapil Sinjai-Bulukumba itu menyatakan komitmennya untuk membantu mengatasi masalah-masalah tersebut.

    “Pak menteri memberikan kabar gembira, tahun 2025 tidak ada lagi kelangkaan pupuk di Sulsel. Termasuk bantuan alsintan dan bibit yang dibutuhkan oleh petani di Sulsel. Dukungan dari pemerintah pusat akan terus kami tingkatkan untuk mendukung sektor pertanian di daerah,” tambahnya.

  • 7 Jasa PDIP dalam Karier Politik Jokowi dan Keluarga Sebelum Akhirnya Pecah Kongsi

    7 Jasa PDIP dalam Karier Politik Jokowi dan Keluarga Sebelum Akhirnya Pecah Kongsi

    loading…

    Presiden Jokowi berjalan bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam sebuah acara. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Jasa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) dalam karier politik Jokowi dan keluarganya dapat diketahui dalam artikel berikut ini. Dukungan PDIP itu mengantarkan Jokowi jadi Wali Kota Solo hingga Presiden ke-7 RI.

    Hubungan PDIP dan Jokowi serta keluarga menjadi sorotan publik setelah partai yang dibesut Megawati Soekarnoputri itu resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai pada Senin, 16 Desember 2024. Tidak hanya Jokowi, anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat Wakil Presiden (Wapres) RI dan Bobby Nasution yang menjadi Gubernur Sumatera Utara Terpilih juga terkena sanksi yang sama.

    SK pemecatan Jokowi teregristrasi drngan nomor 1649/ KPTS/ DPP/XII/ 2024. Sementara SK pemecatan Gibran teregristrasi nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024. Sedangkan pemecatan Bobby, teregristrasi nomor 1651/KPTS/XII/2024. Jokowi dipecat PDIP karena dianggap dinilai menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi, sementara Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka lantaran dinilai melanggar kode etik partai.

    “Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP-PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo,” ujar Komarudin dalam dalam keterangan melalui video, Senin (16/12/2024).

    Pemecatan Jokowi dan keluarganya cukup menyita perhatian publik. Sebab, PDIP menjadi kendaraan Utama Jokowi dan keluarga Ketika terjun ke dunia politik. Dari mulai Jokowi mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo pada 2005 hingga berhasil menjabat Presiden ke-7 RI.

    6 Dukungan PDIP dalam Karier Politik Jokowi dan Keluarga

    1. Mengusung Jokowi Jadi Wali Kota Solo

    Pada Pilkada Kota Solo tahun 2005, Jokowi diusung oleh PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai calon Wali Kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%.

    Saat itu Jokowi dikenal dengan pendekatan blusukan yang turun ke masyarakat dan mendengar keluhan mereka secara langsung.

    2. Kembali Usung Jadi Wali Kota Solo

    PDIP Kembali mengusung Jokowi di Pilkada Solo 2010. Jokowi yang berpasangan dengan kader tulen PDIP, FX Hadi Rudyatmo berhadapan dengan politikus Partai Demokrat Eddy Wirabhumi yang berpasangan dengan Supradi Kertamenawi.

    Sebagai incumbent, Jokowi lebih dikenal dan dekat dengan masyarakat. Tak heran Jokowi kembali terpilih sebagai Wali Kota Surakarta dengan meraih suara 90,09%. Jokowi hanya kalah di satu dari 932 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Kota Solo.

    3. Mengusung Jadi Gubernur DKI Jakarta

    Pada 2012, Jokowi yang namanya tengah naik daun diminta Jusuf Kalla (JK) untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu.

    Hasil pilgub putaran pertama dari KPU memperlihatkan Jokowi memimpin dengan 42,6% suara, unggul dari Fauzi Bowo di posisi kedua dengan 34,05% suara. Pada 29 September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi-Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012–2017.

    4. Mengusung jadi Calon Presiden

    Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis. Akibatnya, Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya, sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden.

    Selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDIP harus disetujui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hingga pada 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden, dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia dalam pemilu 2014.