Asal Usul Kenaikan PPN 12 Persen: Diusulkan Jokowi, Disetujui DPR, Kini Ditolak Banyak Pihak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025, mendapat penolakan luas dari masyarakat.
Tak hanya lewat petisi di media sosial, sejumlah elemen masyarakat pun turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan pungutan pajak ini.
Di tataran elite partai politik, PDI Perjuangan menjadi parpol yang paling keras menolak rencana kenaikan tersebut.
Meskipun, fraksi partai ini juga yang menjadi pimpinan panitia kerja (panja), ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menjadi dasar kenaikan PPN tersebut, dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani, misalnya, menilai kenaikan PPN akan memperburuk situasi ekonomi, terutama masyarakat kelas menengah dan pelaku usaha kecil.
“Kita harus memahami kondisi rakyat, jangan sampai dengan kenaikan PPN ini malah membuat perekonomian rakyat semakin sulit,” ujar Puan dalam keterangannya, Rabu (18/12/2024).
“Pemerintah harus menyiapkan langkah antisipatif, termasuk stimulus ekonomi yang benar-benar efektif, agar kenaikan PPN ini tidak menambah beban bagi rakyat kecil,” ujarnya.
Ia mengatakan, kondisi perekonomian masyarakat saat ini sudah cukup tertekan. Hal ini yang kemudian membuat tidak sedikit dari mereka yang justru terjebak pinjaman online (pinjol) demi memenuhi kebutuhannya.
“Dengan dinamika ekonomi yang ada saat ini, banyak masyarakat yang sudah tertekan. Tak sedikit yang lalu akhirnya terjerumus pada pinjaman online (pinjol) dengan bunga tak masuk akal. Kita berharap tak ada lagi tambahan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat,” ungkap Puan.
Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo mengatakan, kenaikan PPN memang memiliki tujuan yang baik untuk memenuhi pemasukan negara dan menutup defisit. Namun, penerapannya dilaksanakan pada waktu yang kurang tepat.
“Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen ini bisa membuat ngilu sedikit kehidupan rakyat. Dengan angka ini, Indonesia menjadi negara dengan PPN tertinggi di ASEAN bersama Filipina,” kata Ganjar dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya @ganjar_pranowo, Kamis (19/12/2024), melansir
Kompas.tv
.
Ia khawatir, menaikkan PPN pada saat ini justru akan memunculkan efek samping yang tidak diinginkan, seperti menurunnya daya beli masyarakat dan kepercayaan terhadap pemerintah.
“Saya khawatir kenaikan
PPN 12 persen
yang dimaksudkan sebagai obat justru menyebabkan sejumlah komplikasi. Jika kita membiarkan ini terjadi, maka kita bukan saja kehilangan pekerjaan, tetapi juga kepercayaan. Kepercayaan rakyat kepada negara bahwa negara hadir melindungi mereka,” kata Ganjar.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai
Gerindra
, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengaku heran dengan respons kritis PDI-P atas rencana kenaikan ini.
Ia pun mengungkit bahwa pembahasan RUU HPP pada tiga tahun lalu, justru dikomandoi oleh Fraksi PDI-P. Saat itu, kader PDI-P, Dolfie Othniel Frederic Palit, ditunjuk menjadi ketua panjanya.
“Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDI-P berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12 persen,” kata Rahayu dalam pesan singkatnya kepada
Kompas.com
, Sabtu (21/12/2024) malam.
Kemenakan Presiden RI Prabowo Subianto itu bilang, banyak anggota partainya yang hanya bisa senyum dan geleng-geleng tertawa mendengar respons kritis
PDIP
.
“Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya,” lanjut dia.
“Padahal mereka saat itu Ketua Panja RUU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka ketua panjanya?” tambah Saras.
Dihubungi terpisah, Dolfie berdalih bahwa pembahasan revisi UU HPP merupakan usul inisiatif pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
“UU HPP merupakan UU inisiatif pemerintahan Jokowi yang disampaikan ke DPR pada 5 Mei 2021,” kata Dolfie kepada Kompas.com, Minggu (22/12/2024).
“Seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah atas RUU HPP,” sambungnya.
Sebagai informasi, hubungan Jokowi saat itu masih menyandang status kader PDI-P. Namun, baru-baru ini Jokowi dan keluarganya dipecat dari partai karena dianggap melakukan pelanggaran berat.
Dari laporan Dolfie, pembahasan revisi UU tersebut terbilang cepat, yaitu hanya berlangsung selama lima bulan hingga disahkan pada 7 Oktober 2021.
Diketahui, Jokowi mengirim Jokowi mengirimkan surat presiden bernomor R-21/Pres/05/2021 pada 5 Mei 2021. Surat itu kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR RI dengan menerbitkan surat nomor PW/08529/DPR RI/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021.
Saat itu, UU HPP masih menggunakan nomenklatur Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sebab, UU HPP merupakan revisi kelima dari UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP.
Pada 28 Juni 2021, Komisi XI memulai pembahasan Revisi UU KUP bersama Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM dengan agenda membentuk panitia kerja (panja).
Setelahnya, Komisi XI DPR RI melanjutkan pendalaman, perumusan, dan sinkronisasi terkaiu RUU itu. Dolfie mengeklaim DPR juga sudah melakukan rapat dengar pendapat dari akademisi, praktisi, pakar, maupun pengamat.
“Lembaga yang dilibatkan dalam penggalian informasi dan keilmuan melalui rapat dengar pendapat ini di antaranya KADIN, HIPMI, APRINDO, Asosiasi Ekspor Impor, Asosiasi Pendidikan, Asosiasi Keagamaan, dan Asosiasi Kesehatan, HIMBARA, Perbanas, Asbisindo, Asosiasi BPR, Asosiasi Buruh, YLKI, HKTI, dan Asosiasi Pedagang Pasar,” tulis laporan yang dibacakan Dolfie.
Dari berbagai rapat itu, disepakati perubahan nomenklatur menjadi Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta memuat aturan yang membuat
PPN naik
12 persen di tahun 2025.
Pada 29 September 2021, ditetapkan bahwa RUU HPP akan dibawa ke rapat paripurna untuk diketok menjadi undang-undang.
Tercatat sebanyak delapan dari sembilan fraksi di DPR setuju dengan revisi UU HPP yakni PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, PPP. Hanya PKS yang menolak revisi tersebut.
RUU HPP pun resmi ditetapkan DPR menjadi Undang-Undang dalam Sidang Paripurna pada 7 Oktober 2021. Rapat saat itu dihadiri 120 anggota dan 327 anggota secara virtual.
“Kepada seluruh anggota dewan, apakah RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?,” tanya Pimpinan Sidang dan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dalam Sidang Paripurna pada 7 Oktober 2021, disambut ucapan setuju para anggota DPR.
Adapun UU HPP mengubah dan menambah regulasi terkait perpajakan. Beberapa di antaranya yakni mengubah UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), UU Pajak Penghasilan (UU PPh).
Kemudian, mengubah UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN).
Lalu, mengatur program pengungkapan sukarela Wajib Pajak, mengatur pajak karbon, dan mengubah UU terkait cukai.
Tujuan pembentukan UU ini diklaim untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara.
Selanjutnya diklaim akan mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, mereformasi administrasi, konsolidasi perpajakan, perluasan basis perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.
Berdasarkan UU HPP, kenaikan tarif PPN diatur dalam Pasal 7 yang menyebut PPN sebesar 12 persen yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
Dalam UU HPP Pasal 4A, barang yang tidak terkena pajak meliputi makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, uang, emas batangan, hingga barang kebutuhan pokok. Sejumlah jasa juga dibebaskan dari PPN 12 persen yaitu jasa keagamaan, kesenian dan hiburan, perhotelan, penyediaan tempat parkir, katering, keuangan, hingga pendidikan.
Sejumlah jasa juga dibebaskan dari PPN 12 persen yaitu jasa keagamaan, kesenian dan hiburan, perhotelan, penyediaan tempat parkir, katering, keuangan, hingga pendidikan.
Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah akan menerapkan kenaikan tarif PPN 12 persen khusus untuk barang dan jasa mewah.
Menurutnya, barang dan jasa mewah ini dikonsumsi oleh penduduk terkaya dengan pengeluaran menengah ke atas yang masuk dalam kategori desil 9-10 .
“Kita akan menyisir untuk kelompok harga barang dan jasa yang masuk kategori barang dan jasa premium tersebut,” terangnya dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024).
Barang dan jasa mewah yang akan dikenai PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 adalah Rumah Sakit kelas VIP atau pelayanan kesehatan premium lainnya; Pendidikan standar internasional berbayar mahal atau pelayanan pendidikan premium lainnya; Listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3600-6600 VA.
Kemudian, beras premium; buah-buahan premium; ikan premium, seperti salmon dan tuna udang dan crustasea premium seperti king crab; daging premium, seperti wagyu atau kobe yang harganya jutaan.
Sedangkan barang yang tidak kena PPN 12 persen yaitu beras, daging ayam ras, daging sapi, ikan bandeng/ikan bolu, ikan cakalang/ikan sisik, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, ikan tuna, telur ayam ras, cabai hijau, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, serta gula pasir.
Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen pun menuai kontra dari masyarakat.
Kebijakan ini diprediksi akan memicu lonjakan harga barang dan jasa, yang berpotensi mengubah pola konsumsi masyarakat. Banyak yang khawatir bahwa PPN yang lebih tinggi akan memberikan efek domino yang merugikan.
Sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tolak kenaikan PPN 12 persen di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024). Inisiator gerakan Bareng Warga, Rasyid Azhari menilai, kenaikan PPN 12 persen akan berdampak luas pada perekonomian masyarakat.
Menurutnya, alasan pemerintah mengatakan bahwa kenaikan PPN 12 persen hanya dikenakan untuk barang mewah merupakan sebuah cara untuk meredam isu ini.
“Harus dibatalkan karena dampaknya sangat luas. Harusnya didengarkan ya, itu doang harapannya,” katanya.
Warganet di media sosial juga ramai-ramai menandatangai petisi penolakan kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan berlaku tahun depan.
Penandatanganan petisi penolakan kenaikan PPN 12 persen tersebut dibuka seiring digelarnya demonstrasi tolak kenaikan PPN tersebut. Petisi dibuat oleh akun dengan nama “Bareng Warga” dengan judul “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!”.
Petisi Penolakan Kenaikan PPN 12 persen itu telah diserahkan ke Kantor Kementrian Sekretaris Negara (Kemensesneg) oleh perwakilan aksi massa di Jakarta Pusat, saat aksi demontrasi berlangsung.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, hingga Kamis pukul 20.00 WIB, petisi penolakan kenaikan PPN 12 persen tersebut telah ditandatangani lebih dari 132.703 ribu dari target 150.000 orang.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
partai: Demokrat
-
/data/photo/2024/12/09/6756a047cd1e6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Asal Usul Kenaikan PPN 12 Persen: Diusulkan Jokowi, Disetujui DPR, Kini Ditolak Banyak Pihak")
Asal Usul Kenaikan PPN 12 Persen: Diusulkan Jokowi, Disetujui DPR, Kini Ditolak Banyak Pihak
-
Elon Musk Diprediksi Jadi Presiden AS di Masa Depan, Trump: Tak Akan Terjadi
Jakarta –
Nama miliarder Elon Musk digadang-gadang bisa menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) di masa depan. Namun, prediksi itu langsung dipatahkan oleh Donald Trump selaku presiden terpilih AS selama empat tahun mendatang.
“Dia tidak akan menjadi presiden, saya dapat memberitahu Anda,” kata Trump dalam pidatonya di konferensi Partai Republik di Arizona dilansir AFP, Senin (23/12/2024).
Trump menjelaskan alasan bos Tesla dan SpaceX itu tidak akan bisa menjadi Presiden AS. Dia menyinggung tempat kelahiran dari Elon Musk.
“Anda tahu kenapa dia tidak bisa? Dia tidak lahir di negara ini,” kata Trump.
Konstitusi AS memang mengatur seorang presiden harus warga negara yang lahir di wilayah Amerika Serikat. Elon Musk sendiri diketahui lahir di Afrika Selatan.
Kritik terhadap Trump bermunculan dari Partai Demokrat terkait posisi Elon Musk dalam pemerintahan Trump mendatang. Miliarder itu diketahui dipercaya memimpin departemen baru yang disebut Departemen Efisiensi Pemerintahan.
Partai Demokrat mengkritik Trump yang memberikan peran besar kepada Elon Musk di kabinetnya kelak. Istilah ‘Presiden Musk’ pun muncul sebagai sindiran kepada Trump.
“Tidak, tidak, hal itu tidak akan terjadi,” ujar Trump.
(ygs/zap)
-
Elon Musk Tidak Mungkin Jadi Presiden AS
Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk tidak akan menjadi presiden karena terbentur peraturan.
“Dia tidak akan menjadi presiden, itu yang bisa saya katakan,” kata Trump dalam sebuah konferensi Partai Republik di Phoenix, Arizona, dikutip dari AFP, Minggu (22/12).
“Anda tahu mengapa dia tidak bisa? Dia tidak lahir di negara ini,” ujar Trump melanjutkan. Elon Musk lahir di Afrika Selatan.
Konstitusi AS mengharuskan seorang presiden menjadi warga negara AS yang lahir di negara tersebut.
Trump menanggapi kritik, khususnya dari kubu Demokrat, dengan menggambarkan miliarder teknologi dan orang terkaya di dunia itu sebagai “Presiden Musk” atas peran besar yang dimainkannya dalam pemerintahan yang akan datang.
Mengenai penyerahan jabatan presiden kepada Musk, Trump juga meyakinkan orang banyak: “Tidak, tidak, itu tidak akan terjadi.”
Pengaruh Musk, yang akan bertindak sebagai “raja efisiensi” Trump, telah menjadi titik fokus serangan Demokrat, dengan pertanyaan yang diajukan tentang bagaimana seorang warga negara yang tidak dipilih dapat menggunakan begitu banyak kekuasaan.
Muncul kemarahan yang meningkat di kalangan Republik setelah Musk mengecam proposal pendanaan pemerintah minggu ini dalam serangkaian posting — banyak di antaranya sangat tidak akurat — kepada lebih dari 200 juta pengikutnya di platform media sosialnya X.
Bersama Trump, Musk akhirnya membantu menekan Republik untuk mengingkari RUU pendanaan yang telah mereka sepakati dengan susah payah dengan Demokrat, mendorong Amerika Serikat ke ambang kelumpuhan anggaran yang akan mengakibatkan penutupan pemerintah hanya beberapa hari sebelum Natal.
Kongres akhirnya mencapai kesepakatan pada Jumat hingga Sabtu malam, menghindari penghentian besar-besaran terhadap layanan pemerintah.
Donald Trump menunjuk Elon Musk masuk dalam kabinetnya. Trump memberikan jabatan kepada Musk di Departemen Efisiensi Pemerintah (US Department of Government Efficiency) guna mengurus masalah keuangan dan efisiensi bujet pemerintahan.
Musk akan didampingi mantan kandidat presiden dari Partai Republik, Viviek Ramaswamny, dalam memimpin badan baru yang akan resmi berdiri saat pelantikan Januari 2025 mendatang.
(AFP/fra)
[Gambas:Video CNN]
-
Hari Ibu, AHY Persembahkan Gelar Doktor di Unair untuk Almarhumah Ani Yudhoyono
Surabaya, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meraih gelar doktor sebagai lulusan terbaik pada Program Doktor Sumber Daya Manusia (SDM) di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Bertepatan dengan peringatan Hari Ibu, AHY mempersembahkan pencapaian akademiknya tersebut untuk almarhumah ibunya, Ani Yudhoyono.
AHY menghadiri prosesi wisuda bersama ribuan wisudawan lainnya di Unair, Surabaya pada Minggu (22/12/2024). Ditemani keluarga, ketua umum Partai Demokrat ini menerima penghargaan sebagai lulusan terbaik dengan disertasi berjudul “Transformational Leadership and Human Resources Orchestration Towards Indonesia Emas 2045”.
Dalam sambutannya, AHY mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada keluarga, terutama kepada almarhumah ibunya, Ani Yudhoyono, yang menjadi inspirasi dan motivasi dalam perjalanan akademiknya.
“Semoga pendidikan yang saya tempuh di sini dapat membekali saya untuk berkontribusi membangun infrastruktur yang berkelanjutan. Dengan begitu, ilmu yang saya dapat dari Unair bisa membawa dampak positif bagi pertumbuhan negara Indonesia,” ujar AHY seusai meraih gelar doktor di bidang SDM.
Gelar doktor yang diraih AHY bukan hanya simbol pencapaian akademik, tetapi juga tanggung jawab besar untuk mengaplikasikan ilmu ke dunia nyata. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan transformasional dan orkestrasi sumber daya manusia sebagai fondasi menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Gelar ini bukan sekadar prestasi pribadi, tetapi juga amanah untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa,” tegas AHY.
Bertepatan dengan Hari Ibu, AHY mempersembahkan gelar akademiknya kepada almarhumah Ani Yudhoyono. Momen ini menjadi penghormatan khusus bagi sosok yang berperan besar dalam membentuk karakter dan dedikasi AHY.
Gelar doktor AHY di Unair menegaskan komitmennya untuk terus belajar dan berkontribusi, baik sebagai pemimpin politik maupun sebagai akademisi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
-
Saya Dedikasikan untuk Ani Yudhoyono
Surabaya, CNN Indonesia —
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menyandang gelar doktor melalui Wisuda Pascasarjana Univetsitas Airlangga (Unair) yang digelar, Minggu (22/12).
AHY mengaku mendedikasikan gelar ini untuk keluarga dan juga mendiang ibundanya Kristiani Herrawati Yudhoyono alias Ani Yudhoyono.
“[Kelulusan] ini saya dedikasikan juga selain untuk keluarga dan masyarakat untuk ibunda Almarhumah Ani Yudhoyono, karena beliau lah yang sangat menginginkan saya bisa menyelesaikan program studi doktor ini. Jadi saya tentunya mendedikasikan untuk beliau,” kata AHY.
AHY didampingi istrinya Annisa Pohan dan anaknya Almira Tunggadewi Yudhoyono dalam wisudanya ini. Tampak sejumlah menteri turut hadir, seperti Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman.
Kemudian Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan dan Ketua DPD Demokrat Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.
AHY dinobatkan menjadi wisudawan terbaik pascasarjana Unair program doktoral bidang pengembangan sumber daya manusia, dengan IPK 3,9. Dia pun didaulat memberikan pidato dalam acara Wisuda ke-245 Unair, mewakili 903 wisudawan.
“Dengan rendah hati ini sebuah kehormatan yang diberikan kepada saya mewakili seluruh Wisudawan-Wisudawati Yang hari ini berbahagia dengan sukacita kita akan mengawali lembar baru ke depan,” ujarnya.
AHY menyebut semua wisudawan Unair harus bersyukur karena mereka dipersiapkan untuk mengemban tugas dan amanah di masa depan, untuk bisa memimpin dan mengawal Indonesia.
“Karena 2045 hanya tinggal 20 tahun lagi generasi muda hari ini tentu menjadi tulang punggung dan menjadi motor yang harus dipersiapkan dengan baik,” ujarnya.
Usai diwisuda, putra sukung Presiden ke-6 RI Susislo Bambang Yudhoyono ini mengaku berbahagia. Ia juga merasa terhormat karena dinobatkan sebagai wisudawan terbaik untuk program doktoral pengembangan sumber daya manusia.
AHY juga sempat terlihat terharu dan berkaca-kaca saat mendengarkan puisi tentang Ibu yang dibacakan oleh seorang wisudawan lain.
“Saya ketika mendengarkan puisi yang disampaikan tadi oleh seorang wisudawan bagus sekali sangat menyentuh perasaan. Walaupun itu personal ditujukan untuk ibunda tercintanya tapi kita semua langsung merasakan ketulusan dari kata demi kata, bait demi bait,” ujarnya.
Sementara itu Rektor Unair Mohammad Nasih mengatakan wisuda kali ini Unair meluluskan dua tokoh publik, yaitu AHY dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Keduanya lulus pada Program Studi S3 Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekolah Pascasarjana.
Nasih menyampaikan Indonesia memang memiliki banyak orang-orang cerdas, yang dapat menjadi harapan untuk masa depan bangsa.
“Hari ini sangat luar biasa, melihat hari ini banyak orang-orang hebat. Tentu ini akan memperkuat Unair dan tentu memperkuat Indonesia. Karena Indonesia itu butuh orang-orang hebat dan cerdas untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan sumber daya,” ucap Nasih dalam sambutannya.
(frd/fra)
[Gambas:Video CNN]
-
Ramai Politikus Gerindra Serang Balik PDIP Usai Kritik Prabowo Soal Tarif PPN 12%
Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah politkus Gerindra mengkritik balik PDI Perjuangan (PDIP) yang belakangan ini cukup sering melontarkan keberatan dengan keputusan pemerintah untuk tetap menaikan tarif PPN menjadi 12%.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan bahkan menyarankan agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) segera menyatakan diri sebagai oposisi.
Sebelum Hergun, politikus Gerindra lainnya yakni Wihadi Wiyanto dan Bahtra Banong juga mengungkapkan hal yang sama. Mereka mempertanyakan sikap PDIP yang berubah menetang tarif PPN 12%..
Adapun Heru Gunawan menuding bahwa banyak politisi PDIP mengunakan isu PPN untuk menyampaikan kritik kepada pemerintahan Prabowo Subianto atas rencana kenaikan PPN 12% atas barang tertentu.
Dia menyebut Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI menyatakan, kenaikan PPN 12% dapat memperburuk kondisi kelas menengah dan pelaku usaha kecil.
Termasuk, mantan calon presiden yang diusung PDIP yang juga Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyatakan, kebijakan tersebut bisa membuat ngilu kehidupan rakyat.
“Menurutnya, PDIP tidak perlu bermain drama dengan berpura-pura membela rakyat kecil. Semua tahu, bahwa kenaikan PPN 12% merupakan tanggung jawab PDIP yang kala itu menjadi pimpinan pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP),” tuturnya lewat rilisnya, Minggu (22/12/2024).
Politisi yang biasa disapa Hergun itu menyatakan, dasar kenaikan PPN adalah Pasal 7 Ayat (1) UU HPP yang menyatakan tarif PPN sebesar 11% berlaku 1 April 2022 dan tarif 12% berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
Dia menilai bahwa berdasarkan ketentuan UU HPP, kenaikan tarif PPN dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama sudah dilakukan pada 2022.
“Waktu itu PDIP paling bersemangat menyampaikan kenaikan PPN dan bahkan mau pasang badan. Sehingga aneh menjelang pemberlakukan tahap kedua, PDIP berpaling muka dan mengkritik dengan keras,” katanya.
Lebih lanjut, mantan anggota Panja UU HPP itu, menjelaskan bahwa pembahasan tingkat I UU HPP dilakukan di Komisi XI DPR. Waktu itu yang menjabat sebagai Ketua Panja adalah kader PDIP Dolfi OFP.
Selain itu, sebagai partai terbesar di DPR, PDIP juga mengirim anggotanya paling banyak di Panja. “Pembahasan di tingkat I terbilang lancar. Hampir semua fraksi menyatakan persetujuannya terhadap UU HPP. Lalu, pembahasan dilanjutkan pada tingkat II yaitu di Rapat Paripurna DPR RI. Konfigurasinya tidak berbeda. Perlu diketahui, waktu itu Ketua DPR juga dijabat oleh kader PDIP Puan Maharani,” jelasnya.
Hergun menyatakan, pembentukan UU HPP sejatinya bertujuan memperkuat fondasi fiskal dan meningkatkan tax ratio Indonesia. Sebagaimana diketahui, tax ratio Indonesia tercatat masih lebih rendah dibanding negara-negara lain.
“Pada 2021 tax ratio Indonesia tercatat sebesar 10,9%. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata 36 negara Asia Pasifik yang sebesar 19,3%. Tax ratio Indonesia juga tercatat lebih rendah 22 poin persen dibanding negara-negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dengan rata-rata 34%,” jelasnya.
Hergun berdalih bahwa berdasarkan catatan OECD, penerimaan pajak Indonesia masih didominasi pajak penghasilan (PPh) yaitu sebesar 5,1% dari PDB, disusul pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu sebesar 3,4% dari PDB, dan terakhir dari cukai sebesar 1,6% dari PDB.
Hergun menilai bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan sejumlah insentif untuk rumah tangga berpenghasilan rendah dan untuk menjaga daya beli. Paket insentif tersebut antara lain berupa bantuan beras/pangan, diskon biaya listrik 50% selama 2 bulan, serta insentif perpajakan seperti.
“Ada berbagai insentif PPN dengan total alokasi mencapai Rp265,6 triliun untuk 2025,” tandasnya.
Oleh sebab itu, Hergun berpandangan, para politisi seharusnya menunjukkan keteladanan dan konsistensi perjuangan. Sikap PDIP yang berubah 180 derajat bisa dipandang sebagai sikap oportunis yang memanfaatkan panggung demi menaikkan pencitraan.
“Sebaiknya PDIP mengambil sikap tegas sebagai opisisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, konfigurasi politik di parlemen akan menjadi jelas. Tidak seperti sekarang, PDIP terkesan menjadi partai yang tidak bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuatnya,” pungkas Hergun.
Jawaban PDIP
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI sekaligus anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Dolfie Othniel Frederic Palit, menjawab tudingan politikus Gerindra tentang protes kenaikan tarif PPN menjadi 12%.
Dolfie bahkan menegaskan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) disetujui oe 8 fraksi di parlemen dalam paripurna 7 Oktober 2021 lalu.
Adapun, kedelapan fraksi tersebut adalah Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP menyetujui UU HPP. Dia menyebut hanya Fraksi PKS tidak menyetujui itu.
“Seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah atas RUU HPP. Selanjutnya RUU HPP dibahas bersama antara Pemerintah dan DPR RI [Komisi XI]. Disahkan dalam Paripurna tanggal 7 Oktober 2021,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, pada Minggu (22/12/2024).
Adapun dalam amanat UU HPP, lanjut Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU HPP pada kala itu, bahwa tarif PPN mulai 2025 adalah 12%, yang sebelumnya adalah 11%.
Dia menjelaskan, dalam UU itu, pemerintah dapat mengusulkan perubahan tarif dalam rentang 5% hingga 15% dan bisa menurunkan ataupun menaikkan. Sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) UU HPP, tambahnya, pemerintah dapat mengubah tarif PPN sesuai dengan persetujuan DPR.
“Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa kenaikan atau penurunan tarif PPN sangat bergantung pada kondisi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah diberi ruang untuk melakukan penyesuaian tarif PPN [naik atau turun],” jelasnya.
Kendati demikian, Politikus PDIP ini menyebut jika Pemerintahan Prabowo Subianto tetap menggunakan tarif PPN 12%, ada enam hal yang perlu menjadi perhatian saat membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Kinerja ekonomi nasional yang semakin membaik, pertumbuhan ekonomi berkualitas, penciptaan lapangan kerja, penghasilan masyarakat meningkat, pelayanan publik yang semakin baik, efisiensi dan efektivitas belanja negara,” pungkasnya.
-
PAN-Gerindra hingga Projo Kompak Soroti PDIP Dianggap Cuci Tangan soal PPN 12 Persen – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025.
Wacana kenaikan PPN 12 persen itu merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Namun, belakangan muncul penolakan dari berbagai kalangan masyarakat yang menilai kenaikan PPN 12 persen bakal memberatkan ekonomi masyarakat.
Kritikan juga datang dari PDI Perjuangan (PDIP) yang notabene merupakan salah satu di antara partai yang menyetujui RUU HPP bersama Partai Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP.
Sementara fraksi yang menolak adalah PKS.
Sikap PDIP itu lantas mendapat sorotan dari Partai Gerindra, PAN hingga ormas Projo (Pro Jokowi).
Gerindr: Hanya Bisa Senyum dan Geleng-Geleng Ketawa
Wakil Ketua Umum Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengaku heran dengan sikap PDIP yang mengkritik kebijakan ini.
Padahal, kata Rahayu, Fraksi PDIP saat itu menjadi ketua panitia kerja (panja) pembahasan RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP).
Kala itu, kader PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit yang menjadi Ketua Panja.
“Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12 persen.”
“Jujur saja, banyak dari kita saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng ketawa,” ungkap Rahayu kepada Tribunnews, Sabtu (21/12/2024).
Politisi yang kerap dipanggil Sara itu menilai PDIP semestinya menolak saat pembahasan RUU HPP.
“Padahal mereka saat itu Ketua Panja UU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka Ketua Panjanya?” ungkapnya.
PAN: Lempar Batu Sembunyi Tangan
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi mengibaratkan sikap PDIP seperti lempar batu sembunyi tangan.
Menurutnya, kenaikan PPN 12 persen sudah termaktub dalam usulan revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), yang kemudian disahkan menjadi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada 7 Oktober 2021, dan telah disetujui oleh Fraksi DPR PDI-P.
Menurut Viva, perubahan sikap PDIP yang kini menolak kenaikan PPN 12 persen, memberikan kesan inkonsistensi.
“Jika sekarang sikap PDI-P menolak kenaikan PPN 12 persen dan seakan-seakan bertindak seperti hero, hal itu akan seperti lempar batu sembunyi tangan, hehe,” ucapnya.
Ia pun menganggap bahwa sikap PDIP merupakan strategi politik.
“Dulu setuju dan berada di garis terdepan, sekarang menolak, juga di garis terdepan,” tambahnya.
Lebih lanjut, menurut Viva, kebijakan yang diambil oleh Presiden RI Prabowo Subianto terkait PPN 12 persen, merupakan langkah bijaksana.
Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat serta mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam.
“Kebijakan Presiden Prabowo untuk memberlakukan PPN 12 persen secara lex specialist hanya untuk barang-barang mewah adalah langkah bijaksana dalam rangka untuk melindungi daya beli masyarakat dan mencegah kontraksi ekonomi” ungkapnya
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memonitor dan mengevaluasi aspirasi masyarakat terkait kebijakan tersebut.
Projo: PDIP Jangan Cuci Tangan
Kritikan sikap PDIP juga datang dari organisasi Projo (Pro Jokowi).
“PDIP sebagai pemilik suara terbesar di DPR waktu itu ikut mendorong pemberlakuan PPN 12 persen.”
“Kok, sekarang lempar batu sembunyi tangan,“ kata Wakil Ketua Umum DPP PROJO, Freddy Damanik, Minggu (22/12/2025).
Projo menilai PDIP sebagai partai pemenang yang berkuasa ketika itu tidak bisa lepas tanggung jawab terhadap rakyat.
Ketua DPR waktu itu juga politikus PDIP Puan Maharani, yang kini kembali menjabat Ketua DPR.
Namun, para politikus PDIP justru membuat seolah Presiden Prabowo yang menyebabkan munculnya kenaikan tarif PPN 12 persen.
“Masyarakat harus tahu bahwa ada tindakan membohongi publik lewat pernyataan-pernyataan yang memojokkan Presiden Prabowo, Projo mendukung penuh kebijakan pemerintahan Prabowo,” ujar Freddy.
Menurut Freddy, pemerintah tidak lepas tangan dengan persoalan ini.
Presiden Prabowo melaksanakan perintah UU HPP untuk menerapkan tarif PPN 12 persen per 1 Januari 2025.
Meski begitu, tarif pajak tersebut hanya dikenakan bagi barang mewah.
Menurutnya, ini bukti Presiden Prabowo memahami kondisi dan mencari cara untuk tidak membebani rakyat.
(Tribunnews.com/Milani/ Hendra Gunawan/Gilang Putranto)
-
/data/photo/2024/12/22/6767c05211b3b.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "9
AHY Jadi Wisudawan Doktoral Terbaik Unair Surabaya
Surabaya")
9 AHY Jadi Wisudawan Doktoral Terbaik Unair Surabaya Surabaya
AHY Jadi Wisudawan Doktoral Terbaik Unair Surabaya
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,
Agus Harimurti Yudhoyono
(AHY), menjadi wisudawan program doktoral terbaik
Universitas Airlangga
(Unair) Surabaya.
Berdasarkan pantauan
Kompas.com
, AHY didampingi oleh istrinya, Annisa Pohan, dan anaknya, Almira Tunggadewi Yudhoyono, saat wisuda di Gedung Airlangga Convention Center (ACC) pada Minggu (22/12/2024).
Selain itu, AHY juga terlihat didampingi oleh sejumlah menteri yang ada di Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifky Harsya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan, dan Ketua DPD Demokrat Jatim, Emil Elestianto Dardak.
“Saya berbahagia bersama keluarga kecil saya, istri dan anak, yang menghadiri wisuda secara langsung di kampus Unair Surabaya,” kata AHY, usai menghadiri wisuda, Minggu (22/12/2024).
“Saya juga mendapatkan kehormatan sebagai
wisudawan terbaik
untuk program doktor, di mana saya mengambil (disertasi) pengembangan sumber daya manusia, human capital,” tambahnya.
AHY yang merupakan wisudawan doktoral terbaik tersebut berkesempatan memberikan sambutan di depan ratusan mahasiswa lain.
Dia berharap gelarnya itu bisa bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami ingin mengontribusikan segala ilmu pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan selama pendidikan di kampus ini, di profesi masing-masing, di pengabdian masing-masing,” ujarnya.
Selain itu, AHY juga berharap bisa bertanggung jawab kepada masyarakat selama menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Diberitakan sebelumnya, AHY dinyatakan lulus dengan predikat
cumlaude
.
Dia menyelesaikannya dengan disertasi bertema ‘Kepemimpinan Transformasional dan Orkestrasi Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045’.
“Kehadiran politisi yang intelektual mutlak diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa hari ini,” kata AHY ketika menyampaikan orasi ilmiahnya, Senin (7/10/2024).
“Serta untuk menjawab peluang dan tantangan zaman di masa depan yang semakin penuh dengan kejutan dan ketidakpastian,” tambahnya.
AHY berharap disertasinya itu bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan, salah satunya memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) untuk kesejahteraan.
“Jadi, bonus demografi tidak sia-sia begitu saja, dan juga sekaligus melihat industri-industri yang perlu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Tumbangkan Calon PDIP di Pilwali Blitar, Mas Ibin Mbak Elim Buka Ruang Kerjasama
Blitar (beritajatim.com) – Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin berhasil menumbangkan calon yang diusung oleh PDIP pada Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Blitar 2024.
Berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar diketahui bahwa pasangan Mas Ibin-Mbak Elim memperoleh 49.674 suara.
Mas Ibin-Mbak Elim unggul dari calon yang diusung PDIP yakni Bambang Rianto-Bayu Setyo yang mendapatkan 43.543 suara. Dengan hasil ini maka Mas Ibin-Mbak Elim yang diusung oleh PKB, PAN serta Demokrat bisa mematahkan dominasi PDIP di Kota Blitar selama 20 tahun terakhir.
Meski telah dapat menumbangkan calon yang diusung oleh PDIP, Mas Ibin tidak ingin bersikap angkuh. Wasekjen PP GP Ansor tersebut justru tengah membuka ruang-ruang kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan PDIP.
“Ya tentunya kita bersama-sama yang namanya bersama-sama jadi semuanya diajak,” ungkap Mas Ibin, Minggu (22/12/2024).
Bagi Mas Ibin yang terpenting saat ini adalah persatuan masyarakat Kota Blitar pasca Pilkada. Pria yang lama menetap di Jakarta tersebut ingin semua pihak termasuk PDIP untuk bersatu dan bahu membahu menjalankan roda pemerintahan yang baik demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kota Blitar bisa terwujud.
“Mungkin di eksekutifnya kalah bisa legislatifnya kan teman-teman (PDIP) perwakilan partai kan ada. Jadi yang dimaksud pemerintahan daerah ini adalah terdiri dari eksekutif dan legislatif tentunya setidak-tidaknya di legislatif pun kita harus bersama-sama membangun Kota Blitar,” tegasnya.
Sebenarnya selama proses Pilkada, antara Mas Ibin dan calon yang diusung PDIP beberapa kali terlibat friksi. Namun nampaknya usai Pilkada, Mas Ibin tidak ingin berlarut dalam friksi tersebut.
Dirinya pun kini memilih untuk membuka diri serta membuka ruang pembicaraan dengan sejumlah pihak termasuk dengan partai politik yang selama ini jadi rivalnya yakni PDIP. Meski pun Mas Ibin juga menyadari bahwa hal itu juga tidak mudah tercapai.
“Prinsipnya saya ini akomodatif, saya ini sedang berteman seneng bareng-bareng gitu jangan khawatir saya ini tidak bisa membangun Kota Blitar sendiri jadi membutuhkan kebersamaan seluruh partai untuk membangun Kota Blitar,” tandasnya.
Kini patut dinanti langkah PDIP, apakah akan bergabung ke pemerintahan daerah Mas Ibin-Mbak Elim, atau tetap berada di luar. Sejauh ini calon yang diusung oleh PDIP yakni Bambang-Bayu masih tidak terima dengan hasil Pilwali Blitar 2024.
Pasangan yang diusung oleh PDIP, Golkar, Gerindra serta PPP tersebut memilih untuk melayangkan gugatan sengketa hasil Pilwali Blitar ke Mahkamah Konstitusi. Adapun isi dari gugatan tersebut diantaranya adalah diadakan pemungutan suara ulang secara total di Kota Blitar.
“Pada hari ini Senin tanggal 9 Desember 2024, Paslon 01 yang dikuasakan kepada Joko Trisno dan Mas Hendi mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada kemarin. Pendaftaran secara online dan sudah dinyatakan lengkap selanjutnya kami menunggu undangan dari Mahkamah Konstitusi pemberitahuan dan undangan,” ucap Joko Trisno, Ketua Tim Hukum Pasangan Bambang-Bayu, Senin (9/12/2024) lalu.
Pengajuan gugatan sengketa hasil Pilkada yang diajukan oleh pasangan Bambang-Bayu pun telah dinyatakan lengkap. Kini pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Blitar nomor urut 1 tersebut masih menunggu surat pemberitahuan dan undangan dari Mahkamah Konstitusi.
Diharapkan dengan adanya gugatan ini maka penetapan Wali Kota-Wakil Wali Kota Blitar terpilih oleh KPU Kota Blitar bisa dibatalkan. Dan sengketa Pilkada 2024 Kota Blitar bisa dilanjutkan dengan proses yang ada.
“Semoga penetapan KPU nomor 666 tahun 2024 bisa dibatalkan harapan kami tentunya nanti dipembuktian pada saat persidangan di Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.
Ada 3 harapan yang dituangkan dalam isi gugatan ke MK oleh pasangan Bambang-Bayu. Ketiga harapan tersebut adalah Pendiskualifikasian, Pemungutan Suara Ulang (PSU) total, serta PSU di 45 TPS (tempat pemungutan suara).
“Apakah nantinya didiskualifikasi atau PSU total atau PSU di 45 TPS,” tegasnya. [owi/aje]
-
Kongres AS Sepakati RUU Pengeluaran, Pemerintah Terhindar dari ‘Shutdown’
Bisnis.com, JAKARTA – Kongres AS meloloskan undang-undang pengeluaran pada Sabtu (21/12/2024) dini hari waktu setempat yang menghindarkan pemerintah mengalami penutupan atau government shutdown yang tidak stabil menjelang musim liburan yang sibuk.
Mengutip Reuters pada Minggu (22/12/2024), Senat AS yang dikuasai Demokrat dalam pemungutan suara 85-11 meloloskan RUU untuk melanjutkan pendanaan pemerintah 38 menit setelah berakhir pada tengah malam. Adapun, Pemerintah AS tidak menerapkan prosedur penutupan sementara.
Pemerintah federal menghabiskan sekitar US$6,2 triliun tahun lalu dan memiliki utang lebih dari US$36 triliun. Dengan demikian, Kongres AS merasa perlu bertindak untuk mengesahkan pinjaman lebih lanjut pada pertengahan tahun depan.
UU tersebut akan memperpanjang pendanaan pemerintah hingga 14 Maret, menyediakan US$100 miliar untuk negara bagian yang dilanda bencana dan US$10 miliar untuk petani, dan memperpanjang program bantuan pertanian dan pangan yang akan berakhir pada akhir tahun.
RUU itu sekarang akan dikirim ke Gedung Putih, di mana Presiden Joe Biden diperkirakan menandatanganinya menjadi undang-undang. Paket tersebut sebelumnya telah disetujui DPR yang dikuasai Partai Republik dengan dukungan bipartisan.
Pemungutan suara larut malam itu mengakhiri minggu yang penuh kepanikan saat Presiden terpilih Donald Trump dan sekutu miliardernya Elon Musk mengalahkan kesepakatan bipartisan awal, yang membuat Kongres menjadi kacau.
Versi final UU itu mencabut beberapa ketentuan yang didukung oleh Partai Demokrat, yang menuduh Partai Republik menyerah pada tekanan dari miliarder yang tidak dipilih dan tidak memiliki pengalaman dalam pemerintahan.
Kongres tidak menindaklanjuti permintaan Trump untuk menaikkan pagu utang, tugas yang sulit secara politis, sebelum dia menjabat pada 20 Januari 2025.
Beberapa anggota Partai Republik memberikan suara menentang paket tersebut karena tidak memangkas pengeluaran. Ketua DPR Mike Johnson mengatakan partai tersebut akan memiliki pengaruh yang lebih besar tahun depan, ketika mereka akan memiliki mayoritas di kedua kamar Kongres dan Trump akan berada di Gedung Putih.
“Ini adalah langkah yang diperlukan untuk menjembatani kesenjangan, untuk membawa kita ke momen di mana kita dapat memberikan pengaruh pada keputusan akhir tentang pengeluaran,” katanya kepada wartawan setelah pemungutan suara DPR.
Dia mengatakan Trump mendukung paket tersebut. Penutupan pemerintah akan mengganggu segalanya mulai dari penegakan hukum hingga taman nasional dan menangguhkan gaji bagi jutaan pekerja federal.
Sebuah kelompok perdagangan industri perjalanan memperingatkan bahwa hal itu dapat merugikan maskapai penerbangan, hotel, dan perusahaan lain sebesar US$1 miliar per minggu dan menyebabkan gangguan yang meluas selama musim Natal yang sibuk.
Upaya Ketiga
Paket tersebut menyerupai rencana bipartisan yang dibatalkan awal minggu ini setelah serangan daring dari Trump dan Musk. Mereka mengatakan paket tersebut berisi terlalu banyak ketentuan yang tidak terkait, seperti kenaikan gaji untuk anggota parlemen dan tindakan keras terhadap pengelola tunjangan farmasi.
Partai Republik mencoret sebagian besar elemen dari RUU tersebut – termasuk ketentuan yang membatasi investasi di China yang menurut Partai Demokrat akan bertentangan dengan kepentingan Musk.
“Dia jelas tidak ingin menjawab pertanyaan tentang seberapa besar rencananya untuk memperluas bisnisnya di China dan berapa banyak teknologi Amerika yang akan dijualnya,” kata anggota DPR AS dari Partai Demokrat Rosa DeLauro di gedung DPR.
Trump telah menugaskan Musk, orang terkaya di dunia, untuk memimpin gugus tugas pemotongan anggaran tetapi dia tidak akan memegang jabatan resmi di Washington.
Sementara itu, Musk menulis di platform media sosialnya X bahwa dia senang dengan paket tersebut.
“Uang itu berubah dari tagihan yang beratnya hanya beberapa pound menjadi tagihan yang beratnya hanya beberapa ons,” tulisnya.
Pemimpin DPR dari Partai Demokrat, Hakeem Jeffries, mengatakan partainya masih mencapai beberapa tujuannya dan mencegah Partai Republik memberlakukan kenaikan plafon utang yang akan mempermudah pemotongan pajak.
“Kami telah berhasil memajukan kebutuhan warga Amerika sehari-hari, tetapi masih ada hal-hal yang harus dikerjakan dan kami menantikan perjuangan itu di tahun baru,” katanya kepada wartawan.
Permintaan Trump untuk menaikkan plafon utang ditolak dengan suara bulat oleh DPR – termasuk 38 anggota Partai Republik – pada hari Kamis. Johnson mengatakan anggota parlemen akan membahas masalah tersebut pada bulan Januari.
Perwakilan Rich McCormick, salah satu dari 34 anggota Partai Republik yang memberikan suara menentang RUU hari Jumat, mengatakan RUU itu tidak mengubah lintasan fiskal negara dan hanya akan menambah beban utang.
“Kita akan menjadi negara masa lalu jika kita terus melakukan apa yang kita lakukan,” katanya.
Pemerintah federal terakhir kali tutup selama 35 hari selama masa jabatan pertama Trump di Gedung Putih karena perselisihan tentang keamanan perbatasan.
Pertikaian sebelumnya mengenai batas utang telah membuat pasar keuangan khawatir, karena gagal bayar pemerintah AS akan menyebabkan guncangan kredit di seluruh dunia.
Batas tersebut telah ditangguhkan berdasarkan perjanjian yang secara teknis berakhir pada 1 Januari, meskipun anggota parlemen kemungkinan besar tidak perlu menangani masalah tersebut sebelum musim semi.