partai: Demokrat

  • Sigit Widodo Pertanyakan Fungsi Dokumen Dinotariskan di Rusia, Ferdinand: Otak Orang PSI Emang Tak Mampu Menjangkau

    Sigit Widodo Pertanyakan Fungsi Dokumen Dinotariskan di Rusia, Ferdinand: Otak Orang PSI Emang Tak Mampu Menjangkau

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sigit Widodo menyinggung ihwal dokumen penting Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang dibawa dan dinotariskan di Rusia.

    “CMIIW, dokumen dinotariskan kan fungsinya untuk mengesahkan dokumen penting, seperti surat perjanjian, akta, surat wasiat, dan kontrak, ya?,” kata Sigit Widodo dalam Akun X, Senin, (30/12/2024).

    Dia mempertanyakan alasan dibawanya dokumen tersebut ke Rusia. “Kalau ada dokumen yang katanya dibawa ke Rusia untuk dinotariskan, buat apa ya? Biar sah menurut Hukum Rusia?,” tambahnya.

    Menanggapi hal tersebut, Mantan Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mencoba memberikan penjelasan kepada Sigit Widodo. “Dinotariskan kan artinya tidak selalu dalam konteks pengesahan dokumen,” kata Ferdinand.

    Lebih jauh dia menjelaskan bahwa dinotariskan dalam hal ini untuk diamankan. Lalu dia menyentil Sigit Widodo sebagai Kader PSI. “Dinotariskan disini adalah diamankan, disimpan pada notaris untuk dicatat sebagai barang berharga pemilik. Ibarat wasiat disimpan di notaris,” ujarnya.

    “Yang begini otak orang PSI emang tak mampu menjangkau,” lanjut Ferdinand Hutahaean.

    Sebelumnya, Analis Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengaku dititipi dokumen penting oleh Hasto untuk disimpan dan dinotariskan di Rusia.

    “Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat saja,” kata Connie lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Kamis (25/12/2024).

  • Komisi VIII dan Kemenag Bentuk Panja Bahas Kemungkinan Biaya Haji 2025 Turun

    Komisi VIII dan Kemenag Bentuk Panja Bahas Kemungkinan Biaya Haji 2025 Turun

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi VIII DPR dan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar sepakat membentuk panitia kerja (panja) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M dengan melibatkan Badan Penyelenggara Haji. Panja tersebut akan secepatnya membahas asumsi dasar dan komponen BPIH 2025.

    Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Senin (30/12/2024), Nasaruddin Umar telah menyampaikan usulan anggaran operasional haji 2025. Sumber biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dan nilai manfaat.

    Asumsi dasarnya dalam menyusun rancangan besaran BPIH ini dengan mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang rata-rata sebesar Rp 16.000 per dolar AS, serta asumsi kurs SAR terhadap rupiah sebesar Rp 4.266,67.

    “Untuk 2025, pemerintah mengusulkan rata-rata rata-rata BPIH per jemaah haji Rp 93.389.684. Komposisinya, Bipih sebesar Rp 65.372.779,49 atau 70%, dan nilai manfaat sebesar Rp 28.016.905,5 atau 30%,” kata Nasaruddin Umar.

    Usulan biaya ini belum final dan masih akan dibahas dalam panja haji bersama Komisi VIII DPR.

    Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Demokrat Nanang Samodra mempertanyakan usulan Kemenag terkait Bipih 2025. Nanang mempertanyakan biaya haji yang dibebankan kepada jemaah haji atau Bipih naik, meskipun total BPIH per jemaah turun.

    “Dari segi biaya, memang ada penurunan BPIH dari 93.410.286 pada tahun lalu menjadi 93.389.648,99. Namun yang agak membingungkan, komponen nilai manfaat dan Bipih-nya ini berbalik, yang tadinya 60% Bipih dan nilai manfaat 40%, sekarang Bipih-nya naik menjadi 70% dan nilai manfaatnya 30%,” ujar Nanang.

    Dengan perubahan komposisi itu, masyarakat akan membayar lebih besar. Padahal sebelumnya ada pernyataan bahwa biaya haji 2025 akan turun.

    Mengenai hal ini, Wakil Menteri Agama H.R Muhammad Syafi’i mengakui, memang menjadi kontradiksi antara statement sebelumnya dengan angka yang diajukan. Namun, komponen Bipih dan nilai manfaat tersebut masih bisa berubah dalam pembahasan bersama panja haji.  

    “Pertama, ini kan bisa selesai kalau komponenya kita pertahankan 60% dan 40%. Karena perubahan 60% 40% ke 70% 30% ini tidak diatur oleh undang-undang. Jadi saya kira kita sepakati nanti 60% 40%, berarti sudah ada penurunan Rp 20.000,” kata Muhammad Syafii.

    Ia menambahkan, dirinya bersama beberapa orang yang paham tentang penyelenggaraan haji juga sudah membuat kajian mengenai rasionalisasi BPIH 2025 yang nilainya bisa turun mencapai Rp 87 juta. Kajian tersebut bisa menjadi panduan untuk membahas penurunan biaya haji 2025.

    “Ini masih bisa kita dalami, masih banyak unsur-unsur yang bisa kita ganti. Armuzna misalnya, itu masih bisa turun. Kemudian ada upaya dari bapak presiden kita untuk meminta kepada Pertamina menurunkan keuntungan Avtur khusus untuk pemberangkatan haji. Ini kemudian berkaitan dengan Garuda, yang juga bisa menurunkan ongkos haji. Jadi ini memang belum didiskusikan karena ingin menjadi success bersama dengan DPR,” kata Syafii.  

    Pemerintah Arab Saudi sendiri telah menetapkan kuota haji Indonesia pada 2025 sebanyak 221.000 jemaah. Adapun kuota petugas haji Indonesia sebanyak 2.210 orang atau lebih sedikit dibandingkan penyelenggaraan haji sebelumnya.

    Menurut menag, jumlah petugas haji tersebut belum ideal apabila melihat jumlah jemaah haji yang harus dilayani mencapai 221.000 jemaah. Karenanya, Kemenag akan terus berupaya untuk mendapatkan tambahan kuota petugas haji seperti penyelenggaraan haji sebelumnya. Sedangkan mengenai biaya haji 2025, hal itu akan segera dibahas dalam panja haji secara intensif dan detail.

  • DPRD Surabaya Usulkan Satgas Khusus PKL dan Miras di Bawah Jembatan Suramadu

    DPRD Surabaya Usulkan Satgas Khusus PKL dan Miras di Bawah Jembatan Suramadu

    Surabaya (beritajatim.com) – Penertiban puluhan pramusaji warkop berkedok penjual minuman keras (miras) di bawah Jembatan Suramadu menjadi perhatian serius DPRD Surabaya. Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin, menyampaikan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan kasus serupa tidak terulang.

    Saifuddin menekankan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan tiga pilar di Kecamatan Kenjeran, termasuk melibatkan perangkat kelurahan, LPMK Tambakwedi, serta RT dan RW setempat. Hal ini bertujuan agar pengawasan di lokasi-lokasi strategis, seperti di bawah Jembatan Suramadu, lebih efektif.

    “Kami akan melakukan pengawalan dengan melibatkan banyak unsur, termasuk pihak kepolisian,” ujar Saifuddin, Senin (30/12/2024).

    Dalam penertiban yang dilakukan Satpol PP bersama tim gabungan, terungkap bahwa puluhan pramusaji dan muda-mudi terlibat dalam pesta miras. Situasi ini memunculkan desakan agar pengawasan lebih intensif dilakukan di wilayah-wilayah rawan.

    Politisi Demokrat ini mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang fokus mengontrol aktivitas pedagang kaki lima (PKL) dan area yang diduga menjadi tempat penjualan miras.

    “Kami juga akan memverifikasi keberadaan PKL yang ada di lokasi tersebut dan mengusulkan harus ada satgas khusus yang mengontrol lokasi-lokasi PKL,” tambah Saifuddin.

    Satgas ini, menurut Saifuddin, akan bekerja sama dengan Satpol PP, kepolisian, dan masyarakat setempat untuk mencegah praktik ilegal dan menjaga kondusivitas Kota Surabaya. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi keresahan warga yang kerap melaporkan adanya aktivitas mencurigakan di wilayahnya.

    Penertiban oleh Satpol PP kali ini juga menjadi sinyal tegas bahwa aturan harus ditegakkan demi menjaga ketertiban umum. Dengan adanya satgas khusus, Saifuddin berharap pengawasan dapat dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, sehingga kasus serupa tidak lagi mencoreng wajah Kota Surabaya.

    “Harapannya, dengan adanya satgas khusus ini, pengawasan terhadap PKL maupun indikasi penjualan miras bisa lebih terkontrol dan masyarakat merasa lebih aman,” tutup Saifuddin. [asg/but]

  • Janet Yellen Ingatkan AS Bakal Sentuh Batas Utang pada 14 Januari 2025 – Page 3

    Janet Yellen Ingatkan AS Bakal Sentuh Batas Utang pada 14 Januari 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen mengingatkan negaranya akan mencapai batas utang paling cepat pada 14 Januari 2025.

    “Departemen Keuangan memperkirakan akan mencapai batas utang menurut undang-undang antara tanggal 14 Januari dan 23 Januari,” tulis Yellen dalam surat yang ditujukan kepada pimpinan DPR dan Senat AS, dikutip dari Deutsche Welle (DW), Senin (30/12/2024).

    Setelah AS mencapai batas utang, Departemen Keuangan negara itu tidak dapat meminjam lebih banyak uang, yang dapat memaksa negara tersebut gagal membayar utangnya.

    Seperti diketahui, AS tidak pernah gagal membayar utangnya sebelumnya. Batas utang AS ditangguhkan pada 2023 setelah kesepakatan bipartisan antara Demokrat dan Republik DPR.

    Namun, penangguhan tersebut dijadwalkan berakhir pada 2 Januari 2025, yang memaksa Departemen Keuangan AS untuk mulai mengambil tindakan yang memungkinkan pemerintah tetap membayar tagihannya.

    Yellen mengatakan pada 2 Januari mendatang, utang AS akan sedikit menurun sehingga batas baru akan tercapai lagi akhir bulan ini.

    “Saat ini Departemen Keuangan memperkirakan akan mencapai batas baru antara tanggal 14 Januari dan 23 Januari, saat itulah Departemen Keuangan perlu mulai mengambil tindakan luar biasa,” ungkap Yellen.

    “Saya dengan hormat mendesak Kongres untuk bertindak guna melindungi kepercayaan dan kredit penuh Amerika Serikat,” ucapnya.

    Pekan lalu, Kongres AS mengesahkan rencana pengeluaran pemerintah sementara yang mendanai pemerintah hingga tanggal 14 Maret tetapi tidak membahas pagu utang. Kongres yang baru harus menegosiasikan kesepakatan sekali lagi pada saat itu.

  • Badan Pesawat Jeju Air Hancur Total Sulitkan Identifikasi Penumpang Tewas – Halaman all

    Badan Pesawat Jeju Air Hancur Total Sulitkan Identifikasi Penumpang Tewas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MUAN — Kecelakaan pesawat tragis Jeju Air jenis Boeing 737 800 di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan, hari Minggu pagi kemarin menjadi bencana penerbangan domestik terburuk di Korea Selatan.

    Kecelakaan ini merenggut 179 nyawa penumpang dan pilot pesawat.  

    Pesawat dengan nomor penerbangan 7C 2216 tersebut jatuh dalam penerbangan dari Bangkok menuju Muan membawa total 181 penumpang dan awak pesawat.

    Jeju Air menerbangi rute Bangkok-Muan empat kali seminggu.

    Badan pesawat Jeju Air hancur total dalam kecelakaan itu dan membuat identifikasi korban tewas oleh tim penyelamat menjadi sangat sulit.

    Tim penyelamat melanjutkan upaya mereka untuk menemukan sisa-sisa penumpang yang hilang, sementara kamar mayat sementara telah didirikan untuk menampung jenazah yang ditemukan.

    Kementerian Perhubungan mengatakan landasan pacu di Bandara Internasional Muan akan ditutup hingga 1 Januari 2025.

    Penerbangan dari dan ke luar negeri di Bandara Internasional Muan sempat ditutup karena Covid-19.

    Jeju Air kembali menerbangi rute internasional melalui bandara ini kurang dari sebulan lalu.

    Menurut Kementerian Perhubungan Korea Selatan, pesawat keluar landasan saat mendarat lalu meledak dan terbakar hebat karena gangguan roda pendaratan.

    Insiden ini terjadi lima menit setelah pilot memberi isyarat mayday ke menara pengawas bandara. Pesawat mendarat darurat dan menabrak pagar pembatas dan terbakar.

    Petugas Bertengkar Hebat dengan Keluarga Penumpang

    Pertengkaran antara pihak berwenang dan keluarga yang ditinggalkan terjadi ketika orang yang berduka berusaha mengidentifikasi secara pribadi jenazah tersebut.

    Polisi menyatakan bahwa nama-nama tersebut hanya akan terungkap setelah mengkonfirmasi identitas melalui analisis sidik jari, yang menyebabkan perselisihan di Bandara Internasional Muan.

    Pemimpin Partai Demokrat Korea, Lee Jae-myung, berlutut menghibur keluarga penumpang pesawat Jeju Air jenis Boeing 737 800 yang jatuh di Bandara Internasional Muan di Jeonnam, Minggu sore, 29 Desember 2024. Chosun/Yonhap

    Bandara dipenuhi oleh keluarga-keluarga yang berduka, diliputi oleh kehilangan orang-orang yang mereka cintai, saat mereka menunggu dalam kesedihan yang mendalam.

    “Saya hanya melihat insiden besar seperti bencana Feri Sewol dan Itaewon di berita, tapi sekarang seseorang yang dekat dengan saya mengalami hal seperti ini, ini adalah situasi yang sangat berat.”

    “Saya rasa saya tidak dapat sepenuhnya memahami kesedihan yang dialami. keluarga,” kata seorang perempuan yang menemani temannya, anggota keluarga salah satu korban.

     

  • Verizon dan AT&T AS Disebut Jadi Sasaran Operasi Spionase Salt Typhoon China

    Verizon dan AT&T AS Disebut Jadi Sasaran Operasi Spionase Salt Typhoon China

    Bisnis.com, JAKARTA – Dua operator telekomunikasi besar Amerika Serikat, yaitu AT&T dan Verizon dikabarkan menjadi sasaran operasi spionase siber yang dikenal dengan nama Salt Typhoon.

    Melansir dari Reuters, Senin (30/12/2024) operasi Salt Typhoon ini diyakini terkait dengan pihak-pihak dari negara China. 

    Meski serangan siber yang dilakukan Salt Typhoon cukup signifikan, kedua perusahaan mengonfirmasi bahwa jaringan mereka kini aman berkat kerja sama dengan penegak hukum dan pejabat pemerintah AS.

    “Kami tidak mendeteksi adanya aktivitas oleh aktor negara-bangsa di jaringan kami saat ini. Berdasarkan penyelidikan kami saat ini atas serangan ini, China menargetkan sejumlah kecil individu yang menjadi perhatian intelijen asing,” kata juru bicara AT&T.

    Meskipun ada beberapa kasus informasi yang dikompromikan, AT&T menyatakan bahwa mereka terus memantau dan memperbaiki sistem mereka untuk melindungi data pelanggan.

    Di sisi lain, pihak Verizon juga mengklaim belum mendeteksi adanya ancama yang masuk kedala sistem dari perusahaan tersebut.

    “Kami dapat melaporkan bahwa Verizon telah menahan aktivitas yang terkait dengan insiden khusus ini,” kata Kepala Bagian Hukum Verizon dalam sebuah pernyataan.

    Serangan yang disebut-sebut melibatkan peretas yang berasal dari China ini diketahui memberikan mereka akses penuh ke jaringan telekomunikasi tersebut, memungkinkan mereka untuk memantau data pelanggan dan rekaman panggilan telepon. 

    Keberadaan mereka dalam sistem memungkinkan mereka untuk memperoleh informasi lokasi geografis jutaan orang, serta melakukan intersepsi panggilan telepon dengan leluasa.

    Pada Jumat (27/12), pejabat AS mengungkapkan bahwa sebuah perusahaan telekomunikasi kesembilan, yang tidak disebutkan namanya, juga menjadi sasaran serangan yang sama.

    Mereka menyebutkan bahwa peretas ini memiliki akses luas terhadap data sensitif dan mampu merekam komunikasi pribadi.

    Pihak berwenang sebelumnya menduga bahwa Salt Typhoon juga menargetkan beberapa perusahaan telekomunikasi besar lainnya seperti Lumen, untuk mencuri data rekaman panggilan dari berbagai instansi penting. 

    Sumber yang mengetahui masalah ini juga menyebutkan bahwa serangan tersebut menargetkan pejabat yang terkait dengan kampanye pemilu  Kamala Harris (Demokrat) dan Donald Trump (Republik).

    Meskipun demikian, Kementerian Luar Negeri Tiongkok belum memberikan komentar mengenai tuduhan ini, meskipun pejabat China sebelumnya mengklaim bahwa mereka menentang segala bentuk serangan siber dan pencurian data. 

    Selain itu, Departemen Pertahanan AS dan Komisi Komunikasi Federal juga belum memberikan pernyataan terkait situasi yang terjadi saat ini.

  • Pertemuan ketum partai di rumah Prabowo juga bahas PPN

    Pertemuan ketum partai di rumah Prabowo juga bahas PPN

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berbincang dengan salah satu penumpang di yang tengah menunggu keberangkatan di Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu sore (29/12/2024). ANTARA/Uyu Septiyati Liman.

    AHY: Pertemuan ketum partai di rumah Prabowo juga bahas PPN
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 30 Desember 2024 – 08:59 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pertemuan ketua umum partai pendukung di kediaman Presiden Prabowo Subianto juga membahas kenaikan PPN menjadi 12 persen.

    “Dibahas semuanya. Nanti Beliau (Presiden Prabowo) akan menjelaskan dengan baik, kami semua juga akan menjelaskan (lebih lanjut terkait kenaikan PPN tersebut),” kata Agus Harimurti Yudhoyono saat ditemui usai meninjau kesiapan angkutan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (29/12) sore.

    Ia mengatakan bahwa pemerintah berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat untuk mengurangi dampak kenaikan PPN di tengah kondisi ekonomi global yang masih belum stabil.

    “Pemerintah yang jelas akan meyakinkan agar benar-benar masyarakat bisa mendapatkan yang terbaik dari pemerintah, cuma ada hal yang perlu dijelaskan dengan baik karena mungkin selama ini juga ada hal yang belum terjelaskan dengan cukup (terkait kenaikan PPN tersebut),” ujarnya.

    AHY menuturkan bahwa dalam pertemuan tersebut, para ketua partai juga memberikan update terkait situasi dalam negeri kepada Presiden Prabowo, mengingat kepala negara baru saja pulang dari sejumlah kunjungan ke luar negeri.

    “Jadi tentu kita saling update situasi terakhir. Presiden (Prabowo) sendiri kan belum lama baru kembali dari lawatan ke luar negeri Jadi banyak hal yang dibahas,” ucapnya.

    Sementara mengenai penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka terkait kasus suap Harun Masiku terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, AHY mengatakan bahwa hal tersebut tidak dibahas dalam pertemuan tersebut.

    “Nggak, nggak ada yang dibahas (terkait kasus Hasto),” katanya.

    Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra melakukan pertemuan dengan para ketua umum partai pendukung pemerintah di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta, Sabtu (28/12), selama kurang lebih 2 jam.

    Selain AHY, ketua umum partai yang hadir ialah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

    Selain itu, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemmas) sekaligus Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar serta Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

    Sumber : Antara

  • Ketua DPC PKB Blitar Diduga Syok Usai Kalah Pemilihan Bupati? 

    Ketua DPC PKB Blitar Diduga Syok Usai Kalah Pemilihan Bupati? 

    Blitar (beritajatim.com) – Selama beberapa bulan terakhir, Bupati Blitar Rini Syarifah seperti tidak pernah muncul ke publik.

    Perempuan yang akrab disapa Mak Rini tersebut seperti menghilang usai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kemarin.

    Hilangnya Mak Rini tersebut diduga kuat berkaitan dengan hasil Pilkada Blitar 2024 yang usai digelar beberapa waktu lalu.

    Ketua DPC PKB Blitar tersebut diduga syok usai mengetahui dirinya kalah dari Rijanto-Beky di Pilkada 2024.

    Bagaimana tidak syok, Mak Rini sejatinya adalah calon petahana namun dirinya harus menerima kenyataan bahwa ia harus kalah oleh sang penantang. Secara hitung-hitungan di atas kertas, Mak Rini harusnya bisa menang mudah atas Rijanto-Beky.

    Namun kenyataan jauh dari harapan. Mak Rini harus mengikhlaskan kursinya jatuh ke tangan Rijanto-Beky selama 5 tahun ke depan. Kondisi itulah yang diduga kuat membuat Mak Rini syok hingga menghilang dari pandangan publik.

    “Jika dilihat dari unsur atau efek Pilkada kemarin mungkin beliau butuh waktu bisa membangun kembali kepercayaan diri yang telah pupus akibat Pilkada kemarin,” ungkap Pengamat politik sekaligus dosen Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar, Muhammad Iqbal Baihaqi, Senin (30/12/2024).

    Rini Syarifah sendiri sebenarnya menatap Pilkada 2024 dengan kepercayaan tinggi. Calon petahana tersebut dengan berani menggandeng seorang anak muda dari luar Blitar yang besar dan tumbuh di lingkungan organisasi yakni Abdul Ghoni.

    Mak Rini dan Abdul Ghoni pun diusung oleh koalisi gemuk. Keduanya diusung oleh PKB, Gerindra, Golkar hingga Demokrat. Dengan kondisi tersebut, Mak Rini-Ghoni pun tentu sangat percaya diri bisa menumbangkan sang rival yang dulu pernah dikalahkannya yakni Rijanto yang pada Pilkada ini bergandengan dengan Beky Herdihansah.

    Namun kenyataan jauh dari pandang. Mak Rini-Ghoni justru dipermalukan oleh Rijanto-Beky di Pilkada 2024. Rini-Ghoni kalah telah telak dan hanya mendapatkan 137.706 suara. Calon petahana Rini-Ghoni pun harus mengakui kekalahannya dari Rijanto-Beky yang memperoleh 504.655 suara.

    “Dalam pandangan saya sangat perlu sekali Mak Rini segera munculkan diri ke publik dan media dalam bidang aktifitas apapun agar nama baik pribadi maupun partai pengusungnya elektabilitasnya semakin naik,” imbuhnya.

    Tentu jika Mak Rini terus menghilang dari pandangan publik itu akan berdampak semakin buruk. Bukan hanya akan merusak citra pribadi namun juga akan membuat elektabilitas partai pengusung Mak Rini juga menurun.

    Mak Rini pun diharapkan publik segera bangkit dan tidak terpuruk dalam kekalahan usai Pilkada 2024 kemarin. Sehingga kepercayaan publik terhadap Mak Rini tidak semakin terkikis.

    “Kalau menghilang tidak mungkin mengurangi aktivitas lebih tepatnya, dan mungkin pasca Pilkada kemarin aktivitas Mak Rini kurang di publish,” tegasnya.

    Terkait hal itu Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi berharap Mak Rini tetap menjalankan tugas-tugasnya seperti biasa di akhir masa jabatannya sebagai Bupati Blitar. Pria yang akrab disapa Kuwat tersebut berharap Mak Rini tetap profesional menjalankan tugasnya sebagai Bupati Blitar.

    “Saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Blitar saya cuma mengharap di sisa waktu yang ada karena ini memang bupati ini masih ranah beliau (Mak Rini) seharusnya tetap menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan hari hari biasanya,” harap Ketua DPRD Kabupaten Blitar.

    Terakhir Mak Rini menghadiri acara DPRD Kabupaten Blitar adalah saat rapat kesepakatan R-APBD tahun 2025. Diketahui rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 November 2024 kemarin.

    Setelah itu, DPRD Kabupaten Blitar belum ada lagi rapat dengan Bupati Blitar. Namun meski belum ada pertemuan lagi dengan Bupati Blitar, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi menyebut bahwa komunikasi antar lembaga tetap berjalan lancar.

    “Harapan kami memang hari ini Mak Rini masih resmi Bupati Blitar ya harusnya tetap menjalankan tugas-tugasnya dengan biasa,” tandasnya. (owi/ted)

  • PPN 12 Persen Berlaku 1 Januari 2025, Siapa yang Mengesahkan?

    PPN 12 Persen Berlaku 1 Januari 2025, Siapa yang Mengesahkan?

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia telah menetapkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, yang akan berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara hingga 6,4 persen pada 2025, dengan target total pendapatan sebesar Rp 2.996 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 2.490 triliun direncanakan berasal dari penerimaan pajak. Sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, PPN memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pemerintah.

    Apa Itu PPN?

    PPN adalah jenis pajak konsumsi yang wajib dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa yang termasuk dalam Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Sebagai pajak tidak langsung, PPN disetor oleh pihak lain (misalnya, pedagang) atas nama konsumen yang menjadi penanggung pajak.

    Sejak 1 April 2022, tarif PPN di Indonesia ditetapkan sebesar 11 persen. Namun, kenaikan menjadi 12 persen pada 2025 diperkirakan akan berdampak pada daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi secara umum.

    Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Agus Herta Sumarto, mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati agar kebijakan ini tidak menggerus daya beli masyarakat.

    “Untuk menaikkan tax ratio kita salah satunya adalah dengan menaikkan tarif pajak, walaupun masih ada cara lain. Namun, pemerintah juga harus hati-hati jangan sampai kenaikan pajak ini malah menggerus daya beli,” kata Agus, dikutip dari Antara pada Senin (30/12/2024).

    Siapa yang Mengusulkan Kenaikan PPN 12 Persen?

    Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, keputusan untuk menaikkan tarif PPN sebesar 12 persen pada 2025 diambil melalui banyak pertimbangan berat dan bukan tanpa alasan oleh pemerintah. Kenaikan PPN menjadi 12 persen didasarkan pada sejumlah pertimbangan berikut:

    Meningkatkan pendapatan negara: Dengan peran strategis PPN, peningkatan tarif ini diharapkan membantu memperbaiki kondisi fiskal yang terdampak pandemi Covid-19.Mengurangi ketergantungan pada utang: Pendapatan pajak yang lebih tinggi akan membantu menekan defisit anggaran dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada utang luar negeri.Penyesuaian standar internasional: Dengan tarif baru ini, Indonesia mendekati rata-rata PPN global yang mencapai 15 persen, termasuk di negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebutkan bahwa kenaikan ini juga bertujuan untuk memastikan Indonesia tetap kompetitif di tingkat internasional.

    Siapa yang Mengesahkan PPN 12 Persen 2025?

    Rencana kenaikan tarif PPN telah disepakati pemerintah bersama DPR RI melalui pengesahan RUU HPP menjadi UU pada 7 Oktober 2021. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022. Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, memimpin sidang pengesahan tersebut.

    Sebanyak delapan fraksi DPR RI menyetujui pengesahan UU HPP, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. Sementara itu, Fraksi PKS menolak dengan alasan rencana kenaikan PPN berpotensi kontraproduktif terhadap pemulihan ekonomi nasional. PKS juga menyoroti kemungkinan penerapan pajak pada kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, dan keagamaan, meskipun saat ini tarifnya masih 0 persen.

    Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 2025 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi nasional melalui peningkatan penerimaan negara, mengurangi ketergantungan pada utang, dan menyesuaikan dengan standar internasional. Meski demikian, pemerintah diingatkan untuk memastikan kebijakan ini tidak membebani masyarakat, terutama kelompok rentan, demi menjaga stabilitas ekonomi secara menyeluruh.

  • Kecelakaan Pesawat Jeju Air Membuat Drama Politik di Korea Selatan Mereda dan Pemakzulan Presiden – Halaman all

    Kecelakaan Pesawat Jeju Air Membuat Drama Politik di Korea Selatan Mereda dan Pemakzulan Presiden – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, KOREA SELATAN – Menjelang akhir tahunM 2024, warga Korea Selatan berharap akan ada jeda dari kekacauan politik yang melanda negara  itu dalam beberapa pekan terakhir.

    Korea Selatan dilanda kekacauan politik akhir-akhir ini setelah munculnya darurat militer yang dikeluarkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada Selasa 3 Desember 2024 lalu.

    Sejumlah pejabat negara itu diproses hukum termasuk Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun.

    Aksi unjuk rasa terus menghantui negara itu di saat perekonomian tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

    Tidak berhenti disitu, Presiden Yoon Suk Yeol kemudian diberhentikan dari jabatannya.

    Kekacauan politik kian menjadi-jadi setelah Perdana Menteri Han Duck-soo juga ikut dimakzulkan oleh parlemen karena menolak menyelesaikan proses pemakzulan mantan Presiden Yoon Suk Yeol.

    Pesawat Jeju Air Jatuh

    Di tengah kekacauan politik di Korea Selatan yang belum menemui titik terang, sebuah pesawat komersial Jeju Air kecelakaan fatal menewaskan 179 orang dari 181 penumpangnya.

    Pesawat kecelakaan di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan pada Minggu (29/12/2024).

    Meski penyebab kecelakaan masih diinvestigasi.

    Namun perdebatan kini tertuju pada penyebab kecelakaan apakah karena keberadaan burung yang memasuki mesin pesawat atau penyebab lain.

    Kekacauan politik dan jatuhnya pesawat adalah dua peristiwa yang akan memilukan terjadi di Korea Selatan  tahun 2024  ini.

    Terutama bagi negara yang selama ini terkenal karena kehebatan ekonomi dan budayanya.

    Dikutip dari The Guardian, Senin (30/12/2024), dua peristiwa itu tentu saja tidak berhubungan, tetapi tidak mungkin untuk mengabaikan latar belakang politik atas tragedi jatuhnya pesawat itu.

    Peristiwa ini menyorot potensi risiko yang ditimbulkan oleh ketidakstabilan di tingkat tertinggi pemerintahan terhadap respons bencana.

    Ada tanda-tanda yang menggembirakan segera setelah tragedi itu terjadi.

    Kekacauan politik mereda

    Partai-partai politik yang bersaing di Korea Selatan meluncurkan inisiatif terpisah sebagai tanggapan terhadap bencana tersebut, yang tampaknya mengesampingkan permusuhan yang terjadi beberapa minggu terakhir.

    Pemimpin partai oposisi Demokrat, Lee Jae-myung, yang selama ini menyerang pemerintah berangkat ke Muan lokasi jatuhnya pesawat.

    Dia berencana tinggal tanpa batas waktu untuk mendukung upaya penyelamatan, kata surat kabar Hankyoreh,.

    Meskipun ia akan menjauh dari lokasi kecelakaan sementara operasi pemulihan terus berlanjut.

    Sementara itu, Partai People Power yang berkuasa membentuk satuan tugas yang berfokus pada penyelidikan kecelakaan dan memberikan dukungan kepada keluarga korban.

    Penjabat pemimpin partai, Kweon Seong-dong, akan mengunjungi Muan pada hari Senin bersama anggota satuan tugas untuk “meninjau langkah-langkah tanggap kecelakaan dan strategi pencegahan” serta bertemu dengan keluarga yang ditinggalkan.

    Pejabat blusukan ke lokasi

    Beberapa jam setelah kecelakaan, penjabat presiden Choi Sang-mok, tiba di lokasi kejadian untuk mendukung petugas darurat bekerja menyelamatkan korban.

    Dia juga menyampaikan kata-kata penghiburan kepada lebih dari 100 kerabat yang sangat ingin mendapatkan kabar tentang orang yang mereka cintai. 

    Beberapa orang mengelilinginya, menuntut kabar terbaru dan memohon kepadanya untuk mengutamakan keluarga.

    Choi hanya bisa menundukkan kepala berulang kali sambil berkata “Saya mengerti”.

    Ada pula kemarahan atas apa yang dianggap sebagian orang sebagai respons lambat dari pihak berwenang dan maskapai penerbangan.

    Seorang pria memegang plakat bertuliskan, “Pemberontakan Yoon Suk Yeol mundur!” saat ia berdiri di depan polisi sementara para pengunjuk rasa mengambil bagian dalam pawai menentang Presiden Korea Selatan Yoon menuju Kantor Kepresidenan di Seoul pada tanggal 4 Desember 2024. – Ribuan pengunjuk rasa berbaris di kantor Yoon di ibu kota Korea Selatan pada malam hari tanggal 4 Desember, bergabung dalam upaya oposisi negara tersebut untuk memakzulkan pemimpin tersebut setelah penerapan darurat militer yang luar biasa namun berumur pendek. (Photo by Philip FONG / AFP) (AFP/PHILIP FONG)

    Keluarga korban telah memohon agar diizinkan mendekati lokasi kecelakaan sejak Minggu pagi, tetapi ditolak karena sifat zona bandara yang terbatas.

    Ketika Lee Jeong-hyeon, kepala pemadam kebakaran Muan, memberi tahu keluarga bahwa sebagian besar penumpang diduga tewas, ruangan itu dipenuhi ratapan duka, menurut kantor berita Yonhap.

    “Apakah sama sekali tidak ada peluang untuk selamat?” tanya salah seorang anggota keluarga.

    Lee membungkuk dan menjawab: “Saya turut berduka cita, tetapi memang begitulah kenyataannya.”

    Kehadiran Choi menjadi pengingat bahwa bencana penerbangan terburuk di tanah Korea terjadi pada saat kekacauan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya, terjadi hanya dua hari setelah ia menggantikan Han yang dimakzulkan.

    Choi mengakui beratnya situasi tersebut dalam pernyataan yang disampaikannya di bandara.

    “Tidak ada kata-kata penghiburan yang cukup bagi keluarga yang telah menderita tragedi seperti itu,” katanya, sambil berjanji bahwa “pemerintah akan berupaya keras untuk mendukung keluarga yang ditinggalkan”.

    Korea Selatan dalam Keprihatinan

    Permainan politik yang tidak menyenangkan yang melambungkan Choi yang tidak mau menjadi presiden 48 jam sebelumnya dimulai ketika Yoon Suk Yeol diskors dari jabatan presiden setelah mencoba memberlakukan darurat militer pada 3 Desember. 

    Penggantinya, Han, dimakzulkan oleh parlemen pada hari Jumat karena menolak menunjuk hakim ke pengadilan konstitusi – badan yang akan memutuskan nasib Yoon.

    Selain menangani bencana penerbangan hari Minggu, Choi juga mewarisi sejumlah tantangan langsung lainnya.

    Yakni mata uang yang telah jatuh ke level terendah sejak krisis keuangan 2009, dan meningkatnya kekhawatiran keamanan setelah beberapa komandan militer ditangkap atas dugaan keterlibatan mereka dalam rencana darurat militer.

    Tanggapan terhadap kecelakaan pesawat telah menarik perhatian dari kelompok-kelompok masyarakat sipil.

    Termasuk keluarga dari 159 orang yang tewas dalam kerumunan massa di Itaewon 2022 di Seoul – sebuah tragedi yang diperparah oleh tanggapan darurat pemerintah yang tidak memadai.

    Pada hari Minggu, perwakilan kelompok Itaewon menyerukan dukungan yang layak bagi keluarga korban, termasuk layanan konseling dan penerjemahan bagi kerabat dari dua korban asing dalam penerbangan Jeju Air – keduanya warga negara Thailand.

    Kelompok tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan “Mengingat kekacauan politik akibat situasi pemberontakan dan pemakzulan presiden, penjabat presiden Choi harus melakukan segala upaya untuk memastikan tidak ada kegagalan dalam peran menara kontrol pemerintah dalam menanggapi dan mengelola bencana ini.”

    Saat keluarga korban Jeju Air mencoba memahami apa yang telah terjadi, tragedi Muan dengan cepat berubah menjadi ujian apakah lanskap politik Korea Selatan yang terpecah dapat menemukan persatuan dan kasih sayang di tengah kehancuran.