Xcloud.id

partai: Demokrat

  • Penyidik Korsel Minta Bantuan Pj Presiden untuk Tangkap Yoon Suk Yeol, Dinas Keamanan Diminta Mundur – Halaman all

    Penyidik Korsel Minta Bantuan Pj Presiden untuk Tangkap Yoon Suk Yeol, Dinas Keamanan Diminta Mundur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penyidik Korea Selatan meminta bantuan kepada Penjabat (Pj) Presiden Korsel, Choi Sang-mok, membuka jalan untuk menangkap Yoon Suk Yeol.

    Dalam permintaan bantuan tersebut, para penyidik meminta Choi Sang-mok untuk memerintahkan Dinas Keamanan Presiden (PSS) mundur dari kediaman Yoon Suk Yeol.

    Dikutip dari Reuters, dinas keamanan, bersama dengan pasukan militer, pada Jumat (3/1/2025), mencegah jaksa menangkap Yoon Suk Yeol di kediamannya.

    Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mengatakan pihaknya telah kembali meminta Choi Sang-mok untuk memerintahkan dinas keamanan presiden agar bekerja sama dengan surat perintah tersebut.

    Polisi juga meminta Kepala Dinas Keamanan Presiden, Park Chong-jun, untuk hadir guna diinterogasi.

    Tak hanya Park Chong-jun, Wakil Kepala Dinas Keamanan Presiden, Kim Seong-hoon, juga diminta untuk datang.

    Namun, keduanya menolak permintaan polisi untuk hadir guna diperiksa pada Sabtu (4/1/2025).

    Dalam pesannya ke media, PSS mengatakan, baik Park Chong-jun maupun Kim Seong-hoon, tidak dapat meninggalkan posisi mereka “bahkan untuk sesaat”, dengan alasan beratnya situasi dalam menyediakan keamanan bagi Yoon.

    Dikutip dari Yonhap, PSS menambahkan mereka sedang berunding dengan polisi untuk menjadwal ulang sesi pemeriksaan.

    Sebelumnya, PSS sempat bersitegang dengan CIO yang berusaha untuk melaksanakan surat perintah penangkapan Yoon.

    PSS sempat mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap CIO atas tuduhan “masuk tanpa izin”.

    Enam partai oposisi, yang dipimpin oleh Partai Demokrat, menuntut hukuman bagi Park Chong-jun atas perannya dalam ketegangan tersebut.

    Dalam konferensi pers bersama di Majelis Nasional, pimpinan enam partai mengatakan Park harus segera dicopot dari jabatannya sebagai Kepala PSS dan ditangkap atas tuduhan menghalangi tugas resmi, menyembunyikan pelaku tindak pidana, dan penyalahgunaan kekuasaan.

    Para pihak juga menuduh Park dan anggota PSS lainnya sebagai kaki tangan pemberontakan.

    Mereka menuduh penjabat Presiden Choi Sang-mok juga bertanggung jawab atas kebuntuan tersebut dan ia harus membuat PSS bekerja sama dengan CIO.

    Partai-partai oposisi meminta CIO untuk melaksanakan surat perintah penangkapan “segera”, dan menambahkan, “Tidak boleh ada kemunduran lagi.”

    Menanggapi perkembangan hari Jumat, Kementerian Pertahanan mengatakan pada Sabtu, Penjabat Menteri Pertahanan, Kim Seon-ho, telah memberi tahu PSS, “tidaklah tepat” untuk mengerahkan tentara guna mencegah CIO menahan Yoon.

    Para prajurit yang membentuk blokade bertugas untuk unit bawahan Komando Pertahanan Ibu Kota yang bertanggung jawab atas keamanan di sekitar kompleks kepresidenan.

    Menurut kementerian, Kim juga telah memberi tahu komandan unit bawahan bahwa prajuritnya tidak boleh terlibat dalam konfrontasi fisik dengan polisi.

    PSS membantah klaim prajurit unit tersebut didatangkan untuk acara tersebut.

    Meskipun unit tersebut milik komando pertahanan, PSS bertanggung jawab atas komando dan kendali di kompleks kepresidenan.

    (Tribunnews.com/Whiesa)

  • Partai Republik Berhasil Kuasai Kongres, Mike Johnson Terpilih Kembali Jadi Ketua DPR AS – Halaman all

    Partai Republik Berhasil Kuasai Kongres, Mike Johnson Terpilih Kembali Jadi Ketua DPR AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mike Johnson dari Partai Republik terpilih kembali sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat pada pemungutan suara pertama yang berlangsung pada Jumat, 3 Januari 2025.

    Johnson berhasil meraih 218 suara, mengalahkan kandidat dari Partai Demokrat, Hakeem Jeffries, yang memperoleh 215 suara.

    Sebelum menyerahkan palu kepada Johnson, Hakeem Jeffries mengajak semua pihak untuk bersatu.

    “Sudah saatnya kita bersatu bukan sebagai Demokrat atau Republik tetapi sebagai warga Amerika untuk menyelesaikan berbagai hal bagi rakyat,” ujar Jeffries.

    Setelah menerima palu, Mike Johnson meminta hening sejenak untuk menghormati para korban serangan Hari Tahun Baru di New Orleans.

    Dalam pidatonya, Johnson menyatakan, “Ini adalah momen penting dalam sejarah bangsa kita. Kongres yang baru akan mendengarkan suara rakyat.” Ia menambahkan bahwa terdapat gelombang tuntutan dari rakyat Amerika untuk mengutamakan kepentingan mereka.

    Dengan terpilihnya kembali sebagai Ketua DPR, Mike Johnson kini menghadapi tantangan dalam menjaga kesatuan Partai Republik di DPR, terutama terkait kebijakan anggaran dan pengeluaran pemerintah.

    Selain itu, ia juga perlu membangun hubungan yang baik dengan Partai Demokrat untuk menjembatani perbedaan dan memastikan undang-undang penting dapat disahkan.

    Sebelumnya, beberapa anggota Partai Republik sempat menentang pencalonan Johnson.

    Namun, setelah negosiasi intensif, mereka mengubah suara mereka sehingga Johnson mencapai mayoritas yang dibutuhkan.

    Dukungan dari Presiden terpilih Donald Trump juga berperan penting dalam keberhasilan pencalonan Johnson.

    Setelah pemilihan umum pada 5 November 2024, Partai Republik berhasil memenangkan 53 kursi di Senat, sementara Partai Demokrat memperoleh 47 kursi.

    Dengan terpilihnya kembali Mike Johnson, Partai Republik kini memegang kendali penuh atas kedua badan legislatif, DPR dan Senat, untuk pertama kalinya sejak 2019.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Dede Yusuf Jamin Syarat Capres Bakal Diperketat Usai PT 20% Dihapus MK

    Dede Yusuf Jamin Syarat Capres Bakal Diperketat Usai PT 20% Dihapus MK

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mengatakan pihaknya siap membahas rekayasa konstitusional agar calon presiden-wakil presiden tak terlalu banyak usai presidential threshold (PT) 20% dihapus. Dia menjamin DPR melibatkan berbagai unsur.

    “Ya ini memang dari kemarin sudah kami sampaikan bahwa rekayasa konstitusional ataupun ‘constitutional engineering’. Itu tentu harus melibatkan berbagai stakeholder, dari perwakilan masyarakat, akademisi, dari civil society, dari government dan tidak kalah pentingnya adalah dari partai politik,” kata Dede kepada wartawan, Jumat (3/1/2025).

    Dia mengatakan partai politik merupakan peserta Pemilu yang dapat mengusung capres-cawapres. Sehingga, menurutnya, pendapat parpol sangat penting untuk menyusun aturan terkait syarat capres-cawapres.

    “Karena bagaimanapun juga pesertanya adalah bagian daripada partai politik itu sendiri, sehingga kita juga harus mengedepankan masukan-masukan dari partai-partai politik,” ujarnya.

    Politikus Demokrat ini menyebut pihaknya akan mengkaji kemungkinan jumlah minimal dan maksimal pasangan capres-cawapres. Dia mengatakan pembentuk undang-undang harus memikirkan efektivitas dan urusan anggaran untuk Pemilu.

    “Soal nanti berapa banyaknya calon apakah ada minimalnya atau maksimalnya tentu kita harus cari mana yang lebih efektif dan efisien tentunya. Baik dari sisi anggaran negara ataupun efektivitasnya,” ucapnya.

    “Persyaratan calon pun juga harus kita perketat tidak serta-merta orang yang punya duit triliunan langsung bisa ikutan begitu saja, jadi harus ada track record pengalaman dan prestasi-prestasi lainnya terutama di bidang politik dan pemerintahan dan konkretnya nanti kita akan rumuskan pada saat kita melakukan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilpres ini,” ujarnya.

    Pernyataan MK

    Sebelumnya, MK mengusulkan adanya rekayasa konstitusional oleh DPR dan pemerintah saat merevisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Hal itu dilakukan untuk mencegah potensi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terlalu banyak usai dihapusnya ambang batas syarat pengusulan calon presiden.

    Saldi mengatakan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan hak konstitusional semua partai politik peserta pemilu. Namun, dalam revisi UU Pemilu nantinya, diharapkan dapat mengatur mekanisme pencegahan lonjakan jumlah pasangan calon berlebihan, sehingga pemilu tetap efektif.

    “Dalam revisi UU 7/2017, pembentuk undang-undang dapat mengatur agar tidak muncul pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah yang terlalu banyak sehingga berpotensi merusak hakikat dilaksanakannya pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat,” ujar Saldi.

    (maa/haf)

  • Dimakzulkan, Kenapa Presiden Korsel Yoon Masih Dijaga Paspampres?

    Dimakzulkan, Kenapa Presiden Korsel Yoon Masih Dijaga Paspampres?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden yang dimakzulkan parlemen Korea Selatan Yoon Suk Yeol masih menjadi sorotan usai Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) gagal menangkap dia pada Jumat (3/1).

    CIO menunda penangkapan Yoon karena alasan keamanan. Hari ini ribuan pendukung dan pasukan keamanan berjaga di kediaman dia.

    Sebelum melakukan penangkapan, CIO sempat mewanti-wanti mereka harus berhati-hati terkait rencana tersebut terutama soal pasukan pengamanan presiden (Paspampres).

    Meski sudah dimakzulkan presiden, kenapa Yoon masih dilindungi paspampres?

    Status Yoon sebetulnya masih sebagai presiden hingga muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Korsel.

    Karena masih presiden, Paspampres punya kewajiban untuk melindungi Yoon termasuk dari siapa pun yang memasuki tempat itu bahkan melaksanakan surat perintah, demikian dikutip CNBC.

    MK saat ini masih menggodok status hukum pemakzulan Yoon yang dilakukan parlemen pada pertengahan Desember. Proses itu disebut memakan waktu hingga enam bulan atau 180 hari.

    Selama proses itu pula Yoon masih memiliki status presiden. Namun, dia kehilangan wewenang dan tugasnya, sehingga tak punya kendali mengurus negara atau hubungan luar negeri.

    Posisi tersebut kemudian akan diisi perdana Menteri sebagai presiden sementara atau penjabat presiden.

    Namun, PM Korsel Han Duck Soo yang menjadi presiden sementara turut dimakzulkan parlemen pada pekan lalu karena enggan menunjuk hakim baru MK.

    MK sekarang hanya memiliki enam hakim yang seharusnya sembilan. Jika, satu orang saja beda suara soal pemakzulan maka Yoon bisa kembali kekuasaan.

    Oposisi Utama, Partai Demokrat, mengkritik tindakan Paspampres. Mereka juga meminta penjabat presiden Choi Sang Mok harus mengambil tindak tegas untuk memastikan penangkapan Yoon.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Penyidik dan Jaksa Dihadang, Presiden Korsel Batal Digelandang

    Penyidik dan Jaksa Dihadang, Presiden Korsel Batal Digelandang

    Jakarta –

    Presiden Korea Selatan (Korsel) yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, batal ditangkap atas penerapan darurat militer yang amat singkat. Dia menghadang para penyidik hingga pihak jaksa negara tersebut.

    Sebagai informasi, kediaman Presiden Korsel, dilansir Yonhap News Agency, Jumat (3/1/2025), sempat didatangi oleh penyidik. Mereka memasuki kediaman Presiden Yook untuk menahan Yoon atas kegagalannya memberlakukan darurat militer bulan lalu.

    Namun demikian, kedatangan penyidik mendapatkan berbagai rintangan. Mereka bahkan diblokir oleh pasukannya di dekat kediaman.

    Tak cuma itu, para pendukung garis kerasnya juga berada di depan kediaman Yook di ibu kota Seoul itu. Upaya penyidik hingga kejaksaan pun tidak membuahkan hasil.

    Tak hanya itu, pihak kejaksaan juga mengalami kendala serupa. Pada akhirnya, penyidik hingga jaksa pun batal menangkap Presiden Yoon.

    Penyidik Korsel Datangi Kediaman Presiden Yoon

    Foto: (Yonhap/via REUTERS)

    Penyidik Korea Selatan tiba di luar kediaman Presiden Yoon Suk Yeol pada Jumat dini hari waktu setempat. Penyidik datang untuk melakukan penangkapan buntut deklarasi darurat militer.

    Dilansir AFP, Jumat (3/1/2025), mobil-mobil yang membawa penyelidik melaju di luar kediamannya di pusat kota Seoul, yang diiringi oleh banyak polisi.

    Dari pantauan AFP, puluhan bus polisi dan ratusan polisi berseragam berjejer di jalan di luar kompleks di pusat kota Seoul.

    “Pelaksanaan surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol telah dimulai,” kata Kantor Investigasi Korupsi, yang sedang menyelidiki pernyataan darurat militer Yoon, dengan para penyelidik dan polisi terlihat memasuki kediaman presiden.

    Anggota tim keamanan Yoon sebelumnya juga sempat memblokir upaya penggerebekan polisi di kediaman presidennya.

    Penyidik dan Jaksa Dihadang

    Foto: (REUTERS/Kim Hong-Ji)

    Penyidik dan Jaksa Korea Selatan sendiri menghadapi tantangan selama upaya penangkapan tersebut. harus melewati barikade keamanan yang super ketat untuk masuk ke rumah Yoon.

    “Eksekusi surat perintah penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol telah dimulai,” ujar Kantor Investigasi Korupsi (CIO) dilansir AFP, Jumat (3/1/2025).

    Penyidik CIO termasuk jaksa senior Lee Dae-hwan dibiarkan melewati barikade keamanan yang ketat untuk memasuki kediaman Yoon guna melaksanakan penangkapan. Namun, mereka dihadang oleh militer.

    “Mereka dihadang oleh unit militer di dalam setelah masuk,” ujar kantor berita Yonhap dalam laporan AFP.

    Terbaru, dilihat di Kantor berita Yonhap, Tim Keamanan Kepresidenan menolak penggeledahan yang dilakukan penyidik di kediaman Yoon. Namun, belum ada laporan rinci mengenai itu.

    Presiden Korsel Ambil Langkah Hukum

    Foto: Reuters

    Pihak Presiden Korsel Yoon tidak tinggal diam merespons kedatangan penyidik hingga pihak kejaksaan. Salah satu perwakilan hukum Yoon, Yun Gap-geun, mengatakan pelaksanaan surat perintah penangkapan itu ilegal. Sebab, kata dia, saat ini pihak Yoon mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi Korsel.

    “Pelaksanaan surat perintah yang ilegal dan tidak sah tidak sah,” kata Yun Gap-geun kepada Yonhap.

    “Karena prosedur keberatan terhadap surat perintah tersebut sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi dan pengadilan, (kami) akan mengambil tindakan hukum atas situasi yang tidak sah dari pelaksanaan surat perintah ilegal tersebut,” katanya.

    Tim pembela Yoon telah mengajukan perintah untuk menangguhkan surat perintah tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Mereka juga menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan surat perintah tersebut ke Pengadilan Distrik Barat Seoul.

    Oposisi Minta Pasukan Keamanan Presiden Korsel Mundur

    Foto: (REUTERS/Kim Hong-Ji)

    Sementara itu, Partai oposisi Korea Selatan yang menguasai mayoritas parlemen meminta presidential security service (PSS) atau pasukan pengamanan Presiden Yoon Suk Yeol untuk bekerja sama dalam penangkapan. Mereka menegaskan bahwa aksi penghadangan penangkapan bisa diproses hukum.

    “Siapa pun yang menghalangi pelaksanaan surat perintah penangkapan akan dihukum atas tuduhan menghalangi tugas resmi khusus dan terlibat dalam pemberontakan,” kata perwakilan Partai Demokrat Park Chan-dae, seperti dilansir BBC, Jumat (3/1/2025).

    Sementara itu, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat Yoon telah meminta penyidik untuk menahan diri. Menurutnya penangkapan itu upaya yang tidak masuk akal.

    “Upaya tidak masuk akal untuk menangkap presiden yang sedang menjabat,” katanya.

    Presiden Korsel Batal Ditangkap

    Foto: (REUTERS/Kim Hong-Ji)

    Penyidik Korea Selatan (Korsel) membatalkan upaya penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol. Pembatalan ini disampaikan langsung Kantor Investigasi Korupsi atau Corruption Investigation Office (CIO).

    “Mengenai pelaksanaan surat perintah penangkapan hari ini, diputuskan bahwa eksekusi secara efektif tidak mungkin untuk dilakukan karena kebuntuan yang sedang berlangsung,” ujar CIO dilansir AFP, Jumat (3/1/2025).

    “Kekhawatiran terhadap keselamatan personel di lokasi menyebabkan keputusan untuk menghentikan eksekusi,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 6

    (maa/maa)

  • dari Teman Reformis Berbalik Jadi Musuh Eropa

    dari Teman Reformis Berbalik Jadi Musuh Eropa

    Jakarta –

    Pada bulan Agustus 1999, Vladimir Putin diangkat sebagai Perdana Menteri Federasi Rusia. Beberapa bulan kemudian, ketika dunia bersiap menyambut tahun 2000, ia menggantikan presiden Rusia yang sedang sakit, Boris Yeltsin.

    Di Eropa dan Amerika Serikat, ia ketika itu dipandang sebagai seseorang yang akan memulihkan ketertiban di Rusia dan keluar dari kekacauan tahun 1990-an.

    “Saya menatap matanya,” kata Presiden Amerika Serikat (AS) George W. Bush setelah pertemuan puncak dengan Putin Juni 2001 di Slovenia.

    “Saya melihat dia adalah orang yang sangat lugas dan dapat dipercaya. Kami melakukan dialog yang sangat baik. Saya bisa memahami jiwanya: seorang pria yang sangat berkomitmen terhadap negaranya dan demi kepentingan terbaik negaranya.”

    Ketika berpidato di parlemen Jerman, Bundestag, pada September 2001, Putin menawarkan kepada negara-negara Uni Eropa (UE) untuk menjalin kemitraan keamanan dengan Rusia dan tidak menutup kemungkinan Rusia pada akhirnya akan menjadi anggota aliansi NATO dan Uni Eropa.

    Sejak itu, UE dan Rusia menyepakati sejumlah program dan inisiatif kerja sama, dengan tujuan membangun “kemitraan strategis.” NATO juga membuka kantor di Moskow, dan Rusia membentuk misi permanen untuk NATO di Brussel.

    Kanselir Schrder: Vladimir Putin ‘Demokrat Sejati’

    Pada tahun 2004, Kanselir Jerman Gerhard Schrder menggambarkan Putin sebagai “demokrat sejati” meskipun ada bukti bahwa ia menekan oposisi dalam negeri dan pers. Setelah ia meninggalkan jabatannya, Gerhard Schrder diberi posisi yang menguntungkan di perusahaan energi negara Rusia, Gazprom.

    Namun pada Konferensi Keamanan Mnchen tahun 2006, nada bicara Putin berubah. Dia mengatakan AS dan UE belum menerima Rusia sebagai kekuatan besar, dan menggambarkan perluasan NATO yang mencakup negara-negara Eropa tengah dan timur sebagai pelanggaran terhadap jaminan bahwa aliansi tersebut tidak akan mendekatkan perbatasannya ke Rusia. Sekalipun Rusia telah menyetujui perluasan NATO itu pada tahun 1997, dengan ditandatanganinya Undang-Undang Pendirian NATO-Rusia.

    Agustus 2008, Rusia melakukan intervensi dalam konflik di Georgia, dan, setelah perang singkat, menjadikan wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia di bawah kendali Kremlin.

    Tahun 2013, Komisi Eropa masih membahas visi jangka panjangnya untuk membangun “ruang ekonomi dan kemanusiaan bersama” dengan Rusia di bawah kepemimpinan Putin, yang membentang “dari Lisabon hingga Vladivostok.”

    Perang agresif Rusia di bawah Putin

    Setelah Revolusi Maidan yang demokratis di Kyiv dan tergulingnya Presiden pro-Rusia Viktor Yanukovych pada awal 2014, Putin lalu menyerang Ukraina, mencaplok Semenanjung Krimea dan menduduki sebagian wilayah timur Ukraina dengan bantuan kelompok separatis pro-Kremlin.

    AS dan UE lalu menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dan berusaha melakukan mediasi. Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Francois Hollande menjadi perantara Perjanjian Minsk, yang seharusnya mengarah pada perdamaian. Namun hal ini tidak pernah terjadi.

    Di mata para pejabat Uni Eropa, Putin telah menjadi penguasa yang semakin otokratis. Pada 2021, Komisi Eropa mencatat adanya “spiral negatif” dalam hubungan UE-Rusia, namun UE masih mengimpor energi dari Rusia dalam jumlah besar.

    Pada bulan Maret 2022, tak lama setelah invasi besar-besaran ke Ukraina oleh Rusia, Presiden AS Joe Biden menyebut Putin sebagai “penjahat perang” dan “seorang diktator pembunuh.” Sejak saat itu, NATO menganggap Rusia di bawah pimpinan Putin, sebagai “ancaman paling signifikan dan langsung terhadap keamanan Sekutu serta perdamaian dan stabilitas di kawasan Euro-Atlantik.”

    Uni Eropa juga memberlakukan sanksi besar-besaran terhadap Rusia, dan berupaya mempercepat berakhirnya ketergantungan kawasan itu terhadap minyak dan gas dari Rusia. Hampir tiga tahun setelah dimulainya perang di Ukraina, Uni Eropa belum sepenuhnya mencapai tujuan itu.

    Dua puluh lima tahun setelah Putin menjabat, NATO kini bersiap menghadapi perlombaan senjata baru. Misi utamanya saat ini adalah mempertahankan diri dari agresi Rusia.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    (haf/haf)

  • Bupati Terpilih Mahakam Ulu Tetap Setia Dukung Prabowo meski Menang Tanpa Gerindra

    Bupati Terpilih Mahakam Ulu Tetap Setia Dukung Prabowo meski Menang Tanpa Gerindra

    Jakarta, Beritasatu.com – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur terpilih Owena Mayang Shari Belawan menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Meskipun terpilih pada Pilkada 2024 tanpa dukungan Partai Gerindra, Owena memastikan tetap setia sebagai kader partai.

    “Meski saya terpilih jadi bupati Mahakam Ulu tanpa dukungan Partai Gerindra. Saya tetap menjadi kader partai yang akan menjalankan perintah Pak Presiden Prabowo,” ujar Owena kepada wartawan, Jumat (3/1/2025).

    Owena, putri dari pendiri Partai Gerindra di Mahulu, Bonifasius Belawan Geh, menegaskan dirinya tidak menyimpan rasa dendam terhadap Partai Gerindra yang tidak memberikan dukungan pada Pilkada 2024.

    “Meski disingkirkan dari DPC Gerindra, ayah saya, Bonifasius Belawan Geh, adalah pendobrak suara Partai Gerindra pertama di Mahulu Kaltim ini,” tegas Owena terkait Asta Cita Prabowo Subianto.

    Owena yang didukung oleh tiga partai, yakni Partai Demokrat, PKB, dan PAN dalam Pilkada Mahulu, berharap dapat melanjutkan kepemimpinan di Mahakam Ulu sesuai dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo.

    “Saya hanya ingin Pak Prabowo tetap memberikan perhatian kepada kami yang tetap berjuang untuk Asta Cita Pak Prabowo,” ungkap Owena.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pasangan calon yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Menurutnya, melayani rakyat adalah tugas utama seorang pemimpin.

    “Yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua, yang kalah harus bekerja sama. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat,” ujar Prabowo Subianto.

  • Mark Zuckerberg Dekati Donald Trump, Angkat Joel Kaplan jadi Kepala Kebijakan Meta

    Mark Zuckerberg Dekati Donald Trump, Angkat Joel Kaplan jadi Kepala Kebijakan Meta

    Bisnis.com, JAKARTA – Meta, perusahaan induk Instagram dan Whatsapp, mengumumkan penunjukan Joel Kaplan sebagai Kepala Kebijakan Meta menggantikan Nick Clegg mengundurkan diri setelah tujuh tahun menjabat.

    Penunjukan ini disinyalir sebagai upaya Mark Zuckerberg untuk mendekati Donald Trump, mengingat Joel merupakan seorang Republikan di internal Meta. 

    Melansir dari The Verge, Jumat (3/1/2025) dalam pengumumannya di Facebook, Clegg menyatakan bahwa ini adalah waktu yang tepat baginya untuk meninggalkan Meta.

    Selain itu, dirinya mengungkapkan keyakinannya bahwa Kaplan adalah orang yang tepat untuk menggantikan posisinya sebagai Kepala Kebijakan Global Meta.

    “Joel jelas merupakan orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat,” tulis Clegg.

    Clegg pun menyampaikan bahwa Kaplan merupakan individu yang siap untuk memimpin strategi perusahaan seiring dengan perkembangan ekspektasi publik dan politik mengenai teknologi.

    Diketahui Clegg, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil perdana menteri Inggris dari Partai Demokrat Liberal, bergabung dengan Meta pada 2018 dan memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan perusahaan pasca skandal Cambridge Analytica. 

    Clegg juga terlibat dalam pengambilan keputusan terkait misinformasi, termasuk pelarangan akun Trump setelah serangan 6 Januari 2021. Pada bulan Desember, Clegg membalikkan beberapa kebijakan moderasi konten perusahaan, mengakui bahwa Meta telah keliru memoderasi terlalu banyak hal.

    CEO Meta Mark Zuckerberg memberikan pujian kepada Clegg atas kontribusinya, menyatakan bahwa ia telah membawa dampak besar dalam memperkuat suara dan nilai-nilai Meta, serta visinya tentang kecerdasan buatan dan metaverse. 

    “Anda telah membuat dampak penting dalam memajukan suara dan nilai-nilai Meta di seluruh dunia, serta visi kami untuk AI dan metaverse,” kata Zuckerberg dalam tanggapan terhadap unggahan Clegg.

    Di sisi lain, Zuckerberg juga menyatakan keyakinannya bahwa Kaplan, dengan pengalaman dan wawasan mendalam, akan memimpin kebijakan Meta ke arah yang tepat.

    “Saya senang Joel akan mengambil peran ini selanjutnya mengingat pengalaman dan wawasannya yang mendalam dalam memimpin kerja kebijakan kami selama bertahun-tahun,”

    Adapun, peran Kaplan sebagai kepala kebijakan global datang di tengah upaya CEO Meta Mark Zuckerberg untuk lebih mendekatkan diri dengan Trump, meskipun hubungan keduanya sempat tegang. 

    Zuckerberg dilaporkan menyumbangkan $1 juta untuk pelantikan Trump dan bertemu dengannya di Mar-a-Lago pada November lalu. Meskipun sebelumnya berselisih, Zuckerberg kini tampak lebih mendukung pendekatan pro-Trump seiring dengan semakin dekatnya pelantikan presiden.

  • Bos Meta Nick Clegg Tinggalkan Perusahaan Setelah 7 Tahun Mengabdi, Ini Alasannya – Page 3

    Bos Meta Nick Clegg Tinggalkan Perusahaan Setelah 7 Tahun Mengabdi, Ini Alasannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Mantan Wakil Perdana Menteri Inggris, Nick Clegg, yang menjadi eksekutif Meta menyatakan bakal meninggalkan perusahaan media sosial tersebut setelah tujuh tahun bekerja.

    Clegg mengumumkan kepergiannya dalam posting di X dan Threads, dengan alasan bahwa “Ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk meninggalkan peran saya sebagai Presiden, Urusan Global di Meta.”

    Clegg akan digantikan oleh Joel Kaplan, seorang eksekutif kebijakan lama dan mantan ajudan Gedung Putih untuk George W. Bush yang dikenal karena hubungannya yang erat dengan lingkaran Republik di Washington. Demikian sebagaimana dikutip dari Engadget, Jumat (3/1/2025).

    Sebagai Chief Global Affairs Officer, Kaplan akan berada dalam posisi yang baik untuk menjalankan campur tangan bagi Meta saat Donald Trump mengambil alih Gedung Putih.

    Clegg bergabung dengan Meta pada 2018, setahun setelah publik Inggris menganggap mantan pemimpin Partai Demokrat Liberal itu tidak dapat dipilih.

    Perusahaan yang saat itu dikenal sebagai Facebook berupaya memperbaiki hubungan politiknya setelah Cambridge Analytica dan skandal lainnya.

    Pada tahun 2022, ia dipromosikan menjadi Presiden Urusan Global, sebuah posisi yang melapor langsung kepada Mark Zuckerberg (jabatan sebelumnya diawasi oleh COO Meta saat itu, Sheryl Sandberg).

  • SIM Berlaku Seumur Hidup Tidak di Tahun 2025

    SIM Berlaku Seumur Hidup Tidak di Tahun 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) per lima tahun mendapat perhatian sejumlah pihak karena kepengurusannya dinilai memberatkan masyarakat.

    Bahkan Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengusulkan masa berlaku SIM sama seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku seumur hidup.

    “Saya minta dalam forum ini agar dikaji ulang perpanjangan SIM, STNK, dan TNKB cukup sekali,” kata Sudding saat rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Polisi Aan Suhanan di Jakarta beberapa waktu lalu.

    Tak hanya Sudding, Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K. Harman dalam mengungkapkan proses perpanjangan SIM sangat menyengsarakan masyarakat karena memakan waktu dan banyak biaya.

    Ia mencontohkan salah satu kasus yang ditemuinya, di mana warga salah satu kabupaten di NTT harus mengurus perpanjangan SIM jauh-jauh ke Kupang sebab mesin cetak SIM di daerahnya mengalami kerusakan.

    “Di daerah saya di NTT, provinsi kepulauan, untuk memperpanjang SIM saja harus datang ke Kupang. Ada SIM tertentu yang di kabupaten lah. Di kabupaten saja susah, tiba-tiba mesin rusak, SIM tidak bisa diperpanjang,” ujarnya dikutip dari YouTube.

    Namun usulan tersebut tak bisa direalisasikan menurut Polri. Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan. Ia mengatakan bahwa pemilik SIM harus memiliki keterampilan yang setiap 5 tahun harus diuji.

    Ia juga menjelaskan SIM tak bisa berlaku seumur hidup karena pertimbangan dalam kurun 5 tahun seseorang bisa berganti identitas ataupun alamat.

    Ke depan, polisi sudah menyiapkan aturan yakni sistem poin SIM yang mana jika pemegang SIM telah mencapai batas jumlah poin maksimal melakukan pelanggaran lalu lintas maka wajib melakukan uji SIM ulang atau dicabut hak kepemilikannya.

    Poin ini termasuk jika seorang pemegang SIM mengalami kecelakaan berat yang berpengaruh pada poin pelanggaran dan wajib test ulang SIM.

    “Satu orang pemegang SIM diberikan 12 poin kemudian dipotong ketika melakukan pelanggaran. Ketika melakukan pelanggaran sedang 3 poin. Kalau habis harus dicabut,” kataAan, Kamis (5/12).

    Usulan SIM berlaku seumur hidup ini sebelumnya pernah diajukan ke Mahkamah Konsitusi. Namun usulan ini ditolak pada14 September 2023.

    (can/mik)

    [Gambas:Video CNN]