Xcloud.id

partai: Demokrat

  • PMK dan Pupuk Subsidi Jadi Atensi DPRD Pamekasan

    PMK dan Pupuk Subsidi Jadi Atensi DPRD Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan pupuk bersubsidi menjadi atensi Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, bersama mitra kerja terkait.

    Atensi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Komisi 2 DPRD Pamekasan, bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan, di Gedung Wakil Rakyat Jl Kabupaten 107 Pamekasan, beberapa waktu lalu.

    “Dalam rapat koordinasi bersama DKPP, banyak hal yang kami koordinasikan, beberapa di antaranya poin tentang banyaknya sapi sakit mendadak hingga pupuk bersubsidi,” kata salah satu anggota Komisi 2 DPRD Pamekasan, Tabri S Munir, Senin (6/1/2025).

    Poin pertama berkenan dengan temuan yang diduga PMK yang mulai meresahkan masyarakat, khususnya para peternak maupun pemilik sapi. “Dengan adanya temuan ini, segera lakukan proteksi dengan pemberian vaksin PMK maupun penyemprotan disinfektan,” ungkapnya.

    “Terlebih ada temuan 19 ekor sapi di Pamekasan, justru disembelih paksa karena sakit, diduga akibat PMK yang mulai menjangkit ternak. Hal ini tentu mulai meresahkan masyarakat,” sambung legislator muda Partai Demokrat Pamekasan.

    Dalam kesempatan itu, pihaknya juga meminta DKPP agar lebih memudahkan dalam peningkatan swasembada pangan. “Komisi 2 meminta DKPP agar pasar hewan yang ada dikembangkan sebagai pasar hewan terpadu, termasuk melakukan perencanaan seluruh Puskeswan berada di pasar hewan sebagai upaya menjaga dan memastikan kesehatan hewan,” pintanya.

    “Karena itu kami juga berencana memfasilitasi pembahasan pasar hewan terpadu dengan melibatkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, yakni OPD pengelola pasar maupun OPD pengelola limbah atau sampah pasar,” tegasnya.

    Tidak hanya itu, pupuk subsidi juga tidak lepas dari pembahasan dalam rapat koordinasi mitra kerja. “Serapan pupuk subsidi pada 2024, tidak mencapai 100 persen karena ada beberapa permasalahan, di antaranya mundurnya masa hujan sekitar 32 hari,” jelasnya.

    “Termasuk juga ada beberapa kios yang tidak melakukan tebus pupuk karena petani tidak melakukan tebus beli pupuk subsidi, hal itu terjadi karena banyak petani yang belum melakukan beli tebus karena baru tanam padi,” sambung Tabri.

    Bahasan lainnya juga berkenaan dengan alokasi pupuk 2025 yang mengalami penurunan dibanding sebelumnya. “Alokasi pupuk bersubsidi 2025 turun dibanding 2024, atas kondisi ini DKPP masih terus mendalami alasan dari Pemprov Jatim,” pungkasnya. [pin/beq]

  • Tidak Perlu Khawatir Penghapusan “Presidential Threshold”

    Tidak Perlu Khawatir Penghapusan “Presidential Threshold”

    Tidak Perlu Khawatir Penghapusan “Presidential Threshold”
    Pengajar pada Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Djati Bandung
    PUTUSAN
    Mahkamah Konstitusi (MK) yang cukup menggemparkan tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (
    presidential threshold
    ) membuat sejumlah orang khawatir atas dampak yang ditimbulkannya ke depan.
    Sebab, MK bukan sekadar membatalkan ambas batas raihan 20 persen kursi parlemen atau 25 persen raihan suara sah nasional, tapi juga menyatakan bahwa berapa pun besarannya, persentase ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakilnya bertentangan dengan Konstitusi.
    Kekhawatiran sejumlah pihak, di antaranya, terkait mandat kuasa dan legitimasi presiden terpilih, andaikan pasangan terpilih nanti adalah calon dari partai kecil yang minim kursi di parlemen.
    Atau, calon terpilih mendapatkan suara terbanyak, tapi dengan angka raihan yang tidak signifikan karena suara pemilih terdistribusi ke sejumlah kandidat yang berjibun.
    Jika terlalu banyak kandidat bersaing, maka suara pemilih dapat tersebar sangat tipis di antara calon. Dalam kondisi seperti ini, seorang kandidat hanya akan meraih mayoritas relatif, tidak meraih mayoritas absolut suara pemilih.
    Kondisi di atas dikhawatirkan akan menimbulkan instabilitas pemerintahan karena dinamika politik di parlemen yang tidak akan mudah dikendalikan.
    Atau karena presiden terpilih mendapatkan mandat mayoritas yang minim, sehingga akan terhambat menjalankan program-program pemerintahannya.
    Kekhawatiran sebagian orang di atas beralasan ketika menghubungkan raihan angka suara sebagai instrumen legitimasi pemerintahan.
    Namun, dalam demokrasi sejati, legitimasi bukan hanya soal angka, tetapi juga soal kemampuan aktor politik untuk mengelola dinamika politik.
    Paling tidak, kita memiliki dua hal yang dapat diandalkan untuk menghadapi “badai penghapusan ambang batas”, yaitu budaya politik dan aturan Konstitusi tentang sistem
    Pilpres
    .
    Budaya politik Indonesia tertandai oleh fleksibilitas tinggi dalam praktik koalisi. Kita memiliki sejarah bahwa koalisi politik di negeri ini mencerminkan semangat gotong royong, bukan sekadar perilaku politik pragmatis.
    Sampai pun dalam situasi dengan fragmentasi politik yang tajam, aktor-aktor politik di kita mampu menemukan jalan tengah untuk membangun koalisi pemerintahan.
    Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming saat ini melibatkan koalisi besar dari berbagai partai yang sebagiannya malah lawan kontestasi.
    Termasuk pada Pemilu 2004, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden hanya bermodalkan tiga partai kecil, yaitu Demokrat, PBB, dan PKPI pada putaran pertama. Seiring berjalannya waktu dan proses negosiasi, terbangunlah koalisi yang relatif kuat.
    Fleksibilitas koalisi di Indonesia didukung oleh struktur sosial dan budaya yang didasarkan nilai kompromi tinggi. Budaya ini memberikan ruang negosiasi politik untuk mengakomodasi berbagai pihak.
    Kerangka koalisi di negeri ini bertumpu pada jargon “musyawarah untuk mufakat”. Jargon ini cukup teruji dalam menyelesaikan konflik politik.
    Fleksibilitas koalisi di Indonesia memudahkan integrasi politik pasca-pemilu, sehingga pihak yang kalah tidak selalu menjadi oposisi yang keras.
    Partai-partai yang awalnya tidak mendukung presiden terpilih sangat mudah bersedia untuk bergabung dalam pemerintahan jika diberikan “bagian” yang memadai.
    Hal lain yang unik dari modal budaya politik kita adalah figur presiden yang menjadi “pusat gravitasi politik”. Presiden terpilih di kita selalu “memiliki energi alami” untuk menarik dukungan lintas partai dan menjadi katalis bagi terbentuknya koalisi yang luas.
    Satu hal lagi yang dapat digunakan mengantisipasi dampak “nol persen ambang batas” adalah kerangka konstitusi, dalam hal ini peraturan Pemilu Indonesia yang menganut sistem dua putaran (
    two-round system
    ).
    Sistem dua putaran memberikan rancangan bahwa meskipun putaran pertama mencerminkan fragmentasi politik, putaran kedua menawarkan konsolidasi politik melalui calon yang paling kuat.
    Pada putaran pertama, keberagaman kandidat mungkin lebih mencerminkan pluralitas ideologi dan kepentingan politik. Hal ini pun jangan dirisaukan, bukan kelemahan, melainkan modal demokrasi itu sendiri.
    Kehadiran kandidat yang beragam memungkinkan masyarakat untuk bisa menimbang dari spektrum pilihan yang lebih luas dan mendorong partisipasi politik lebih besar.
    Mungkin saja terlihat seperti “overload” kandidat, tapi putaran pertama sebenarnya berfungsi sebagai tahap “seleksi alami”, di mana kandidat dengan dukungan paling besar maju ke putaran berikutnya.
    Sementara itu, putaran kedua berfungsi sebagai mekanisme penyederhanaan politik.
    Di putaran kedua akan terbentuk konsolidasi. Kandidat yang tersisa akan membangun aliansi politik yang lebih besar untuk memenangkan suara mayoritas, sehingga presiden terpilih akan memiliki legitimasi yang lebih kuat.
    Dalam sistem dua putaran, kandidat yang maju ke tahap akhir sering kali bukan sekadar memiliki dukungan terbesar, tetapi juga mampu membangun koalisi lintas partai dan kepentingan.
    Proses ini mendorong terbentuknya pemerintahan yang relatif stabil karena presiden terpilih didukung oleh aliansi politik yang lebih luas dibandingkan pada putaran sebelumnya.
    Dengan demikian, penghapusan
    presidential threshold
    sebaiknya dilihat sebagai tantangan yang dapat dikelola daripada dilihat sebagai ancaman.
    Sekalipun tidak menggaransi apapun tentang kualitas pemimpin terpilih nanti, “ambang batas nol persen” adalah ekspresi dari komitmen kita terhadap demokrasi yang inklusif.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Meta Angkat Rekan Separtai Donald Trump Jadi Petinggi Perusahaan, Makin Dekat ke Penguasa? – Page 3

    Meta Angkat Rekan Separtai Donald Trump Jadi Petinggi Perusahaan, Makin Dekat ke Penguasa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Perusahaan jejaring sosial raksasa, Meta, baru saja mengangkat seorang tokoh penting di Partai Republik –partai yang sama dengan presiden terpilih Donald Trump– yakni Joel Kaplan, sebagai Chief Global Affairs Officer.

    Joel Kaplan menggantikan posisi Nick Clegg yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu.

    Pergantian ini terjadi menjelang pelantikan presiden terpilih AS Donald Trump dan di tengah upaya perusahaan untuk memperbaiki hubungannya dengan Trump.

    Selama ini Trump kerap mengkritik kebijakan perusahaan terhadap konten politik. Bahkan Donald Trump juga mengancam akan memenjarakan CEO Meta, Mark Zuckerberg.

    Mengutip Reuters, Senin (6/12/2025), sebelumnya Joel Kaplan melapor kepada atasannya, Nick Clegg. Clegg merupakan eksekutif Meta yang dulunya mantan Wakil PM Inggris dan pemimpin Partai Liberal Demokrat.

    Meta juga bukan kali ini saja mempekerjakan seseorang berlatar politik sebagai pejabat eksekutif. Eksekutif Meta lainnya yang juga berlatar belakang politik dari partai Republik adalah Kevin Martin.

    Nantinya, ia akan menggantikan posisi lama Kaplan sebagai kepala kebijakan global, demikian pernyataan Clegg di media sosial.

    “Pada awal tahun baru, saya merasa bahwa ini waktu yang tepat untuk meninggalkan peran saya sebagai Presiden Global Affairs di Meta,” kata Clegg.

    Nick Clegg juga menyebut suksesornya, Joel Kaplan, menjadi orang yang tepat untuk memangku pekerjaan lamanya.

    Tumbangnya Facebook, Instagram, dan WhatsApp membuat kerugian bagi Mark Zuckerberg. Zuckerberg diduga mengalami kerugian sampai Rp 85 Triliun akibat turunnya saham Facebook.

  • Jelang Lengser, Biden Berniat Jual Senjata ke Israel Rp 129,6 T

    Jelang Lengser, Biden Berniat Jual Senjata ke Israel Rp 129,6 T

    Jakarta –

    Jelang purna tugas sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden dikabarkan hendak menjual senjata senilai US$ 8 miliar atau sekitar Rp 129.603.200.000.000 (asumsi kurs Rp 16.200) ke Israel.

    Mengutip laporan dari Reuters, usul tersebut Biden dalam kongres kepada dua pejabat AS. Laporan tersebut juga menyebut Washington mempertahankan dukungannya kepada sekutunya yang tengah berperang dengan menewaskan puluhan ribu orang.

    Adapun kesepakatan itu memerlukan persetujuan dari Parlemen AS, Komite Senat, dan mencakup amunisi untuk jet tempur dan helikopter serang serta peluru artileri. Paket itu juga mencakup bom berdiameter kecil dan hulu ledak, menurut sumber Reuters.

    Paket tersebut mencakup rudal udara-ke-udara AIM-120C-8 untuk mempertahankan diri dari pesawat tak berawak dan ancaman udara lainnya, peluru artileri 155 mm, rudal Hellfire AGM-114, bom, serta sistem pemandu lainnya senilai US$ 6,75 miliar.

    Kendati begitu, Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan terkait hal tersebut. permintaan komentar. Sementara itu, para pengunjuk rasa telah menuntut embargo senjata terhadap Israel selama berbulan-bulan , tetapi kebijakan AS sebagian besar tetap tidak berubah.

    Diketahui, pada bulan Agustus lalu AS menyetujui penjualan jet tempur dan peralatan militer lainnya senilai US$ 20 miliar kepada Israel. Pemerintahan Biden mengatakan, pihaknya membantu sekutunya mempertahankan diri dari kelompok militan yang didukung Iran seperti Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Houthi di Yaman.

    Menghadapi kritik internasional, Washington telah mendukung Israel selama serangannya terhadap Gaza yang telah menyebabkan hampir seluruh dari 2,3 juta penduduk Gaza mengungsi dan memperpanjang krisis kelaparan yang menyebabkan tuduhan genosida yang kemudian dibantah Israel.

    Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza memperkirakan jumlah korban tewas lebih dari 45.000 orang, dan banyak tambahan yang dikhawatirkan terkubur di bawah reruntuhan.

    Upaya diplomatik sejauh ini diketahui gagal untuk mengakhiri perang Israel yang telah berlangsung selama 15 bulan di Gaza yang dipicu oleh serangan pada 7 Oktober 2023 oleh militan Hamas Palestina di Israel yang menewaskan 1.200 orang dan sekitar 250 orang disandera.

    Untuk diketahui, Biden dari Partai Demokrat akan meninggalkan jabatannya pada tanggal 20 Januari. Pada saat yang sama, Presiden terpilih dari Partai Republik, Donald Trump, akan menggantikan Biden.

    (rrd/rrd)

  • Fakta Baru Presiden Korsel ‘Tutup Telinga’ Saat Tetapkan Darurat Militer

    Fakta Baru Presiden Korsel ‘Tutup Telinga’ Saat Tetapkan Darurat Militer

    Seoul –

    Fakta baru terkait sikap Presiden Korea Selatan yang sedang diskors, Yoon Suk Yeol, terhadap darurat militer terungkap. Yoon disebut ‘tutup telinga’ dari penolakan anggota kabinetnya soal penerapan darurat militer.

    Dilansir AFP, Minggu (5/1/2025), hal itu terungkap dari tuntutan jaksa terhadap mantan Menteri Pertahanan Korsel, Kim Yong-hyun. Dokumen penuntutan setebal 83 halaman untuk mendakwa Kim itu mengungkap Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keuangan Korsel saat itu menyatakan keberatan terhadap rencana darurat militer.

    Mereka menyatakan kekhawatiran dengan jelas tentang dampak ekonomi dan diplomatik terhadap penerapan darurat militer. Keberatan itu disampaikan dalam rapat kabinet yang diadakan Yoon sebelum pengumuman darurat militer pada 3 Desember 2024.

    “Ekonomi akan menghadapi kesulitan yang parah, dan saya khawatir kredibilitas internasional akan menurun,” kata Perdana Menteri saat itu, Han Duck-soo kepada Yoon, sebagaimana dikutip dari dokumen yang dilihat AFP.

    Han menjadi Penjabat Presiden setelah Yoon dimakzulkan oleh Parlemen Korsel. Namun, Han juga dimakzulkan oleh anggota parlemen oposisi yang berpendapat dia menolak tuntutan untuk menyelesaikan proses pemakzulan Yoon dan membawanya ke pengadilan.

    Menteri Luar Negeri Korsel Cho Tae-yul juga disebut menyatakan darurat militer akan memiliki ‘dampak diplomatik tetapi juga menghancurkan pencapaian yang telah dibangun Korea Selatan selama 70 tahun terakhir’. Sementara, Menkeu sekaligus Penjabat Presiden Korsel saat ini, Choi Sang-mok, berpendapat keputusan darurat militer akan memiliki ‘dampak yang menghancurkan pada ekonomi dan kredibilitas negara’.

    Namun, Yoon tak mempedulikan hal itu. Dia disebut mengatakan ‘tidak ada jalan kembali’. Dia juga mengklaim oposisi, yang menang telak dalam pemilihan parlemen bulan April 2024, akan menyebabkan negara itu runtuh.

    “Baik ekonomi maupun diplomasi tidak akan berfungsi,” katanya.

    Ringkasan laporan bulan lalu juga mengungkap Yoon mengizinkan militer untuk menembakkan senjata mereka untuk memasuki gedung parlemen selama darurat militer yang gagal itu. Pengacara Yoon, Yoon Kab-keun, menolak laporan jaksa penuntut.

    Dia menganggap dakwaan itu tidak menunjukkan adanya pemberontakan dan ‘tidak sesuai dengan hukum, dan juga tidak ada bukti’. Yoon sendiri masih diselidiki atas tuduhan pemberontakan dan menghadapi penangkapan, penjara atau hukuman mati.

    Mahkamah Konstitusi telah menjadwalkan 14 Januari 2025 sebagai awal persidangan pemakzulan Yoon. Sidang tetap dilanjutkan meski Yoon tidak hadir.

    MK Korsel mungkin akan mempertimbangkan laporan jaksa penuntut tentang Kim. Eks Menhan Kim menjadi orang pertama yang didakwa atas penerapan darurat militer yang dibatalkan usai parlemen menggelar pemungutan suara.

    Demonstrasi Pro dan Anti Yoon Terjadi di Korsel

    Demonstrasi di Korea Selatan. (AFP/PHILIP FONG)

    Warga Korsel terbelah menjadi kubu pendukung dan anti Yoon usai krisis politik akibat darurat militer kontroversial melanda negara itu. Terbaru, warga Korsel menerjang badai salju untuk menggelar demonstrasi mendesak Presiden Yoon Suk Yeol segera ditangkap.

    Ada juga kelompok yang menggelar demonstrasi mendukung Yoon. Mereka mendesak upaya pemakzulan dan penangkapan Yoon diakhiri.

    Dilansir AFP, Minggu (5/1), Yoon terus berupaya menghindari penangkapan yang surat perintahnya akan berakhir pada 6 Januari 2025. Pada Sabtu (4/1), ribuan orang turun ke kediaman Presiden Korsel dan jalan-jalan utama di Seoul sehari setelah upaya penangkapan Yoon yang gagal.

    Satu kubu warga menuntut penangkapan Yoon. Sementara, yang lain menyerukan agar pemakzulannya dinyatakan tidak sah.

    Kelompok pro-Yoon berkumpul di depan rumahnya pada Minggu (5/1) saat badai salju yang sangat dingin menghantam ibu kota Korsel sepanjang malam hingga membuatnya tertutup selimut putih.

    Unjuk rasa anti-Yoon akan digelar pada siang hari. Meski demikian, kelompok anti-Yoon telah bersiap.

    “Salju tidak ada apa-apanya bagi saya. Mereka bisa membawa semua salju dan kami akan tetap di sini. Saya berhenti dari pekerjaan saya untuk datang melindungi negara dan demokrasi kita,” kata pengunjuk rasa anti-Yoon Lee Jin-ah (28) yang telah berkemah di luar kediaman Yoon semalaman.

    Sementara, pendemo pro-Yoon, Park Young-chul (70), mengatakan badai salju tidak akan menghalanginya untuk mendukung Yoon. Dia akan terus menunjukkan dukungan terhadap Yoon hingga berakhirnya surat perintah penahanan Yoon pada Senin tengah malam.

    “Saya melewati perang dan suhu minus 20 derajat di tengah salju untuk melawan kaum komunis. Salju ini tidak ada apa-apanya. Perang kita terjadi lagi,” katanya.

    Yoon sendiri mengatakan dia menonton demonstrasi itu lewat YouTube. Dia juga berjanji ‘melawan’ mereka yang mencoba mempertanyakan darurat militer itu.

    Jika surat perintah penahanan dilaksanakan, Yoon akan menjadi presiden Korea Selatan pertama yang ditangkap saat masih menjabat. Partai Demokrat yang beroposisi di Korsel telah menyerukan pembubaran dinas keamanan yang melindungi Yoon.

    Usulan itu muncul usai para penyelidik yang hendak menangkap Yoon menghadapi barikade ratusan pasukan keamanan. Pasukan itu mencegah akses terhadap Yoon.

    “Dinas Keamanan Presiden telah melanggar konstitusi, yang secara efektif memposisikan dirinya sebagai kekuatan pemberontakan,” kata pemimpin DPR Park Chan-dae kepada parlemen pada hari Sabtu.

    “Tidak ada lagi pembenaran atas keberadaannya,” sambungnya.

    Pejabat tinggi dinas tersebut menolak permintaan polisi pada hari Sabtu untuk diinterogasi dengan alasan ‘sifat serius’ dari perlindungan Yoon. Kantor Investigasi Korupsi (CIO) yang menyelidiki deklarasi darurat militer dan oposisi mendesak penjabat presiden Choi Sang-mok, yang baru menjabat selama seminggu dan merupakan rekan satu partai Yoon, untuk memerintahkan dinas keamanan presiden agar bekerja sama.

    Pengacara Yoon telah mengecam upaya penangkapan ‘melanggar hukum dan tidak sah’ dan berjanji untuk mengambil tindakan hukum. Dalam adegan drama yang menegangkan, pengawal Yoon dan pasukan militer melindunginya dari penyidik yang akhirnya membatalkan upaya penangkapan Jumat (3/1) dengan alasan masalah keselamatan.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/rfs)

  • Lamborghini Bupati Jepara Terpilih Tak Ada di LHKPN, Witiarso Utomo Siap Revisi kalau Sudah Dilantik – Halaman all

    Lamborghini Bupati Jepara Terpilih Tak Ada di LHKPN, Witiarso Utomo Siap Revisi kalau Sudah Dilantik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bupati Jepara terpilih, Witiarso Utomo menyebut akan merevisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya setelah kepemilikan mobil sport Lamborghini menjadi polemik.

    Hal itu dikarenakan Lamborghini merah bernopol B 1666 BUL itu tidak masuk dalam LHKPN yang dilaporkan Witiarso Utomo.

    LHKPN yang disampaikan Witiarso Utomo saat mencalonkan diri sebagai Bupati Jepara pada September 2024 hanya mencantumkan kepemilikan empat unit kendaraan.

    Yaitu satu unit mobil Toyota Alphard 2023 senilai Rp 1,5 miliar, satu unit Toyota Fortuner 2020 senilai Rp 450 juta, dan dua motor merek Honda.

    Total nilai kendaraan yang dilaporkan itu mencapai Rp 1,9 miliar.

    Dikutip dari Kompas.com, Witiarso akan merevisi LHKPN miliknya apabila sudah resmi dilantik menjadi Bupati Jepara 2024-2029.

    “Saya taat aturan. Apa pun yang menjadi ketentuan yang berlaku, saya ikuti,” tegas Witiarso, Minggu (5/1/2025).

    Witiarso meminta masyarakat bijak terkait belum tercatatnya Lamborghini miliknya yang belum dimasukkan di LHKPN.

    Ia mengatakan, saat ini dirinya masih belum berstatus pejabat negara.

    Adapun pelantikannya sebagai Bupati Jepara akan digelar pada 10 Februari 2025.

    “Saya berharap masyarakat memahami soal itu karena saat ini saya belum resmi dilantik.”

    “Kalau dilantik harta kekayaan saya utuh dilaporkan ke LHKPN,” katanya.

    Viral di Media Sosial

    Sorotan terhadap Witiarso Utomo berawal dari beredarnya video pendakwah Gus Iqdam mengendarai Lamborghini berwarna merah.

    Gus Iqdam menegaskan bahwa mobil sport yang dinaikinya itu bukan miliknya.

    “Kayak kemarin aku ke Jepara, memang tak sengaja. Kebetulan bupati terpilih teman lamaku, sejak beberapa tahun lalu sudah ketemu,” ungkap Gus Iqdam, dikutip dari TikTok @nanangblitar, Selasa (31/12/2024).

    “Aku datang mobil sport-nya ditata di depan rumah. Bangun tidur sehabis mengaji pagi, mobilnya aku setir,” bebernya. 

    Profil Witiarso Utomo

    Witiarso Utomo dikenal sebagai pengusaha di Jepara.

    Ia lahir di Jepara, Jawa Tengah pada 18 April 1982.

    Witiarso menikah dengan Ella Witiarso dan dikaruniai tiga buah hati.

    Pria yang akrab disapa Wiwit ini memulai jenjang pendidikannya di SD Negeri Bandungharjo 03 pada 1988.

    Kemudian Witiarso Utomo melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Keling.

    Pada 1997, ia mengenyam pendidikan di SMA Negeri 1 Keling.

    Tak sampai di situ, Witiarso Utomo menyelesaikan studi S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stikubank Semarang pada 2005.

    Karier Witiarso Utomo telah malang melintang.

    Ia memulai kariernya sebagai pengusaha.

    Witiarso Utomo mendirikan usaha yaitu PT Dua Putra Utama Makmur. Di perusahaannya tersebut, ia menduduki posisi sebagai Presiden Direktur.

    Tak hanya itu, ia juga menjabat sebagai Komisioner PT Pandawa Putra Investama.

    Di bawah kepemimpinannya, kedua perusahaan tersebut berhasil mengekspor hasil produksinya ke beberapa negara tetangga di Asia.

    Barulah pada tahun 2024 Witiarso Utomo berkiprah di dunia politik.

    Pada Pemilu 2024, Witiarso Utomo maju sebagai calon Bupati Jepara berpasangan dengan Muhammad Ibnu Hajar, seorang politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

    Pasangan nomor urut 2 ini didukung oleh mayoritas partai politik, termasuk PPP, PDI-P, Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, PAN, PSI, dan Partai Buruh.

    Dalam Pilkada tersebut, mereka berhasil terpilih dengan perolehan suara luar biasa, yaitu 80,93 persen atau sebanyak 457.209 suara.

    Witiarso Utomo tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp8,3 miliar.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Falza Fuadina) (Kompas.com)

  • Trump Ngeluh Bendera AS Dikibarkan Setengah Tiang Saat Pelantikan

    Trump Ngeluh Bendera AS Dikibarkan Setengah Tiang Saat Pelantikan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluh soal bendera negara akan dikibarkan setengah tiang di hari pelantikannya pada 20 Januari mendatang.

    Mengutip AFP, pengibaran bendera setengah tiang tersebut untuk menandai suasana berkabung atas meninggalnya mantan Presiden AS Jimmy Carter pada 29 Desember 2024.

    Keluhan panjang itu ia sampaikan dalam unggahan di media sosial miliknya, Truth Social, pada Jumat waktu setempat. Ia menyindir Partai Demokrat yang merupakan oposisi akan sangat senang lantaran bendera AS dikibarkan dalam posisi berkabung saat dirinya dilantik.

    “Partai Demokrat sangat gembira tentang kemungkinan bendera Amerika kita yang megah akan dikibarkan setengah tiang selama pelantikan saya,” tulis Trump.

    “Mereka pikir ini sangat hebat, dan sangat senang karenanya. Pada kenyataannya, mereka tidak mencintai negara kita, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri,” imbuh Trump.

    Trump mengatakan ini akan menjadi peristiwa perdana bendera AS dikibarkan setengah tiang saat pelantikan presiden.

    “Tidak seorang pun ingin melihat ini. Dan tidak ada warga Amerika yang senang karenanya. Mari kita lihat bagaimana hasilnya,” pungkasnya.

    Meski begitu, Trump mengumumkan akan menghadiri upacara peringatan Jimmy Carter di Washington pada 9 Januari.

    Di sisi lain, Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan Gedung Putih tidak berencana untuk mempertimbangkan kembali keputusan soal pengibaran bendera setengah tiang selama 30 hari masa berkabung sejak 29 Desember 2024.

    Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden memerintahkan bendera diturunkan setengah tiang selama 30 hari sejak hari kematian Carter, sebagaimana kebiasaan ketika seorang presiden AS meninggal.

    (pta/pta)

    [Gambas:Video CNN]

  • Lemahnya Literasi Media dan Kasus OCCRP

    Lemahnya Literasi Media dan Kasus OCCRP

    loading…

    Eko Ernada, Dosen FISIP Universitas Jember. Foto/Istimewa

    Eko Ernada
    Dosen FISIP Universitas Jember

    PEMBERITAAN mengenai nominasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) baru-baru ini memicu diskursus luas di Indonesia. Meski OCCRP kemudian membantah memiliki bukti yang menunjukkan keterlibatan Jokowi dalam korupsi, narasi yang telah menyebar di ruang publik terbukti efektif membentuk opini masyarakat.

    Fenomena ini membuka ruang diskusi ilmiah terkait rendahnya literasi media, lemahnya penerapan prinsip jurnalistik, serta efek echo chamber dalam pembentukan persepsi publik. Kasus seperti ini sebenarnya bukanlah yang pertama terjadi, baik di Indonesia maupun di dunia.

    Pada 2016, misalnya, isu terkait Pizzagate di Amerika Serikat menjadi salah satu contoh paling menonjol. Dalam kasus tersebut, sebuah teori konspirasi menyebar secara masif melalui media sosial yang mengklaim bahwa petinggi Partai Demokrat terlibat dalam jaringan perdagangan manusia dan eksploitasi anak yang berpusat di sebuah restoran piza.

    Meski teori ini didasarkan pada informasi yang tidak terverifikasi dan telah dibantah secara resmi, penyebarannya memicu kegaduhan besar di publik, termasuk serangan bersenjata ke restoran tersebut oleh individu yang percaya pada narasi tersebut.

    Di Indonesia, kasus serupa pernah terjadi pada 2019 ketika sebuah video viral di media sosial mengklaim bahwa surat suara untuk Pemilu 2019 telah dicetak dan dicoblos secara ilegal di sebuah gudang di Malaysia. Informasi ini langsung menyebar luas, terutama di kalangan kelompok tertentu yang skeptis terhadap pemerintah.

    Setelah dilakukan investigasi oleh pihak berwenang, klaim tersebut terbukti tidak benar, tetapi narasi awal telah merusak kepercayaan sebagian masyarakat terhadap proses pemilu. Kedua kasus ini, seperti halnya kasus OCCRP, menunjukkan bagaimana narasi yang tidak diverifikasi dapat menciptakan kegaduhan dan memperkuat polarisasi di masyarakat.

    Dalam teori komunikasi Two-Step Flow yang dikemukakan oleh Elihu Katz dan Paul Lazarsfeld, informasi sering kali tidak diterima langsung oleh publik, tetapi melalui perantara seperti media massa atau tokoh berpengaruh (opinion leaders). Dalam ketiga kasus ini, media sosial berperan besar sebagai penyebar utama informasi yang belum terverifikasi.

    Tokoh publik atau kelompok tertentu yang menyebarluaskan narasi awal tanpa melakukan pemeriksaan fakta lebih lanjut memperburuk situasi, sehingga informasi yang salah dianggap kebenaran oleh banyak pihak. Fenomena ini juga diperburuk oleh algoritma media sosial yang menciptakan ruang informasi tertutup (echo chamber).

    Algoritma platform seperti Facebook dan Twitter dirancang untuk menampilkan konten yang relevan dengan preferensi pengguna, yang sering kali memperkuat bias yang ada. Hal ini membuat individu cenderung hanya terpapar informasi yang mendukung keyakinan mereka, sekaligus mengabaikan informasi yang berlawanan.

  • Biden Beri Medal of Freedom ke Bono, Soros, Hingga Messi

    Biden Beri Medal of Freedom ke Bono, Soros, Hingga Messi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Salah satu pemain bola terbaik sepanjang masa, Lionel Messi, menerima penghargaan Presidential Medal of Freedom atau Medali Kebebasan dari Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, pada Sabtu (4/1) waktu setempat.

    Nama Messi masuk dalam daftar 19 nama penerima penghargaan sipil tertinggi di AS itu, bersama sejumlah nama dari berbagai kelompok mulai dari selebriti, musisi, aktor, bintang olahraga, hingga diplomat.

    Presiden AS yang pada 20 Januari 2025 akan mengakhiri masa jabatannya itu akan memberikan penghargaan kepada penyanyi dan aktivis Bono, legenda basket Earvin “Magic” Johnson, editor mode kawakan Anna Wintour, aktor Denzel Washington dan Michael J. Fox, serta perancang busana Ralph Lauren.

    “Para penerima penghargaan adalah pemimpin hebat karena mereka adalah orang baik yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi negara mereka dan dunia,” ujar bunyi pernyataan Gedung Putih, seperti dikutip dari AFP.

    Presidential Medal of Freedom adalah penghargaan sipil tertinggi yang diberikan oleh Presiden Amerika Serikat, setara dengan Congressional Gold Medal. Penghargaan ini diberikan kepada orang-orang yang dinilai telah berjasa secara khusus kepada keamanan atau kepentingan nasional Amerika Serikat, perdamaian dunia, hingga kebudayaan.

    Beberapa nama lain yang mendapat penghargaan koki Jose Andres, pendiri LSM World Central Kitchen, dan peneliti dan aktivis lingkungan Jane Goodall.

    Meski begitu, beberapa nama lain yang menerima penghargaan dinilai bersifat lebih politis. Mereka adalah miliarder sayap kiri George Soros dan Hillary Clinton, mantan ibu negara, senator, dan menteri luar negeri AS yang kalah dari Donald Trump pada Pilpres AS 2016.

    “Soros mendapat penghargaan karena ia telah mendukung organisasi dan proyek di seluruh dunia yang memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan, dan keadilan sosial,” menurut pernyataan Gedung Putih.

    Sementara itu, Clinton dinilai telah mencetak sejarah dan termasuk menjadi wanita pertama yang dicalonkan oleh partai besar untuk pemilihan presiden AS.

    Biden juga memberikan Presidential Medal of Freedom secara anumerta kepada mendiang Robert Francis Kennedy, yang lebih dikenal sebagai “Bobby” Kennedy.

    RFK menjabat sebagai jaksa agung AS saat saudaranya John F. Kennedy menjadi presiden, dan dibunuh pada 1968 saat berkampanye untuk mendapatkan nominasi presiden dari Partai Demokrat.

    “Warisannya terus menginspirasi mereka yang berkomitmen pada keadilan, kesetaraan, dan pelayanan publik,” kata Biden dalam sebuah pernyataan.

    (thr/vws)

  • Mengintip Harta Witiarso Bupati Jepara hingga Lamborghini Tak Tercatat LHKPN, Aset Properti Rp 3,4 M

    Mengintip Harta Witiarso Bupati Jepara hingga Lamborghini Tak Tercatat LHKPN, Aset Properti Rp 3,4 M

    TRIBUNJATIM.COM – Witiarso Utomo Bupati Jepara terpilih belakangan jadi sorotan lantaran punya barang begitu mewah tanpa melaporkan ke LHKPN.

    Bupati Jepara terpilih, Witiarso Utomo, mendadak viral lantaran ketahuan memiliki mobil Lamborghini yang tidak tercatat di LHKPN.

    Hal ini bermula dari sebuah video yang merekam Gus Iqdam memakai Lamborghini warna oranye.

    Video tersebut diunggah di Instagram @sabilu_taubah pada Minggu (29/12/2024).

    Awalnya warganet mengira jika mobil itu milik Gus Iqdam.

    Namun Gus Iqdam lantas menyebut jika mobil tersebut milik temannya, bupati Jepara terpilih.

    “Kayak kemarin aku ke Jepara, memang tak sengaja. Kebetulan bupati terpilih teman lamaku, sejak beberapa tahun lalu sudah ketemu,” ungkap Gus Iqdam, dikutip dari TikTok @nanangblitar, Selasa (31/12/2024). 

    “Aku datang mobil sport-nya ditata di depan rumah. Bangun tidur sehabis mengaji pagi, mobilnya aku setir,” bebernya. 

    Nama Witiarso Utomo pun menjadi viral, karena mobil Lamborghini miliknya tidak tercatat di LHKPN. 

    Siapa Witiarso Utomo? Berikut rekam jejaknya punya kekayaan 8 Miliar. 

    Witiarso Utomo merupakan politikus kelahiran Jepara, 18 April 1982. 

    Sebelum menggeluti bidang politik, Witiarso merupakan pengusaha muda di Jepara. 

    Dilansir dari situs resmi KPU RI, beberapa jabatan penting pernah dirasakan Witiarso. 

    Ia pernah menduduki posisi sebagai Presiden Direktur PT Dua Putra Utama Makmur hingga Komisioner PT Pandawa Putra Investama. 

    Witiarso Utomo seorang bupati terpilih (Tribunnews.com)

    Bahkan, Witiarso Utomo yang menjadi pendiri dua perusahaan tersebut bisa mengekspor hasil produksinya ke beberapa negara tetangga di Asia. 

    Pada Pemilu 2024, Witiarso Utomo pun maju sebagai calon Bupati Jepara. 

    Dia berpasangan dengan politikus PPP, Muhammad Ibnu Hajar. 

    Pasangan nomor urut 2 tersebut didukung oleh sebagian besar partai, yakni PPP, PDI-P, Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, PAN, PSI, dan Partai Buruh. 

    Witiarso-Ibnu Hajar pun memenangkan konstestasi Pilkada Jepara 2024 sebesar 80,93 peren atau 457.209 suara. 

    Riwayat Pendidikan 

    SD Negeri Bandungharjo 03 (1988-1994)
    SMP Negeri 2 Keling (1994-1997)
    SMA Negeri 1 Keling (1997-2000)
    Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIKUBANK Semarang (2001-2005) 
         

    Dilansir dari elhkpn.kpk.go.id, Witiarso Utomo melaporkan hanya memiliki harta kekayaan sebesar Rp8.333.992.917. 

    Dari sejumlah uang tersebut, sebesar Rp1.994.000.000 merupakan harta alat transportasi dan mesin. 

    Di sana, tidak tercatat mobil Lamborghini yang dikatakan Gus Iqdam adalah milik sang Bupati Jepara terpilih. 

    Witiarso hanya melaporkan dua motor dan dua mobil, yakni: 

    1. Motor Honda XIH02N32L1 A/T Tahun 2023 senilai Rp28.000.000

    2. Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 Tahun 2020 senilai Rp450.000.000

    3. Motor Honda K1H02N14L0 A/T Tahun 2015 senilai Rp16.000.000

    4. Mobil Toyota Alphard 2.5G A/T Tahun 2023 senilai Rp1.500.000.000.

    Klarifikasi

    Melansir dari Kompas.com Witiarso pun membenarkan mobil mewah tersebut adalah kendaraan pribadinya yang memang belum sempat dilaporkan di formulir LHKPN. 

    “Ya nanti diperbaiki LHKPN. Itu LHKPN dibuat waktu untuk pendaftaran calon bupati. Nanti kami revisi,” kata Witiarso saat dihubungi Kompas.com melalui ponsel, Sabtu (4/1/2025).

    Sementara itu, mengenai legalitas Lamborghini tersebut, Witiarso enggan berkomentar banyak.

    Dia hanya berujar bahwa keterangan detail terkait dokumen keabsahan Lamborghini akan segera dilaporkan ke LHKPN. 

    “Ditunggu saja revisinya. Nanti dijelaskan semuanya,” pungkas Witiarso. 

     Untuk diketahui, pada Pilkada 2024, Witiarso yang berprofesi sebagai pengusaha ini maju sebagai calon Bupati Jepara berpasangan dengan Muhammad Ibnu Hajar, politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Sebelumnya, video Lamborghini milik Witiarso Utomo itu viral di media sosial setelah dibagikan oleh akun Instagram @sabilu_taubah, Minggu (29/12/2024).

    Dalam video tersebut, terlihat pendakwah Gus Iqdam mengendarai Lamborghini berwarna merah dengan plat nomor B 1666 BUL.

    Hingga artikel ini ditulis, video Gus Iqdam mengendarai Lamborghini itu telah dilihat sebanyak 1 juta kali.

    Selain mobil Lamborghini berwarna merah itu, terdapat juga beberapa mobil sport lainnya yang berjajar.

    Sementara itu, Gus Iqdam sempat membantah bahwa Lamborghini itu miliknya.

    “Kayak kemarin aku ke Jepara, memang tak sengaja.

    Kebetulan bupati terpilih teman lamaku, sejak beberapa tahun lalu sudah ketemu,” ungkap Gus Iqdam, dikutip dari TikTok @nanangblitar, Selasa (31/12/2024).

    “Aku datang mobil sport-nya ditata di depan rumah.

    Bangun tidur sehabis mengaji pagi, mobilnya aku setir,” bebernya. 

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com