Xcloud.id

partai: Demokrat

  • Fraksi Demokrat DPR belum khusus bicarakan “presidential threshold”

    Fraksi Demokrat DPR belum khusus bicarakan “presidential threshold”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Herman Khaeron menjelaskan bahwa fraksinya belum membicarakan secara khusus mengenai penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold).

    “Akan tetapi, tentu wacana ini menjadi diskusi kecil lah di antara kami, di antara kader, bahwa ini akan menjadikan dinamika pilpres ke depan akan lebih positif, akan lebih demokratis, dan tentu akan berpeluang bagi siapa pun,” kata Herman di Jakarta, Jumat.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa perlu ada batasan atau syarat yang perlu diatur mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden tersebut.

    “Nah, syarat-syarat itu apa? Ya nanti kami akan dibicarakan dari masing-masing fraksi dengan pemerintah dalam revisi Undang-Undang Pemilu,” ujarnya.

    Ia menekankan bahwa yang pasti persyaratan pencalonan adalah nol persen atau tidak ada ambang batas, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024.

    Sebelumnya, Kamis (2/1), MK memutuskan menghapus ketentuan presidential threshold pada Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    MK menilai presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Selanjutnya, MK mempelajari bahwa arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon.

    Menurut MK, kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan Indonesia apabila tidak diantisipasi.

    Oleh karena itu, MK menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sehari Usai Ditetapkan KPU, Mitha-Wurja Gelar Rapat dengan Jajaran Pemkab Brebes Regional 10 Januari 2025

    Sehari Usai Ditetapkan KPU, Mitha-Wurja Gelar Rapat dengan Jajaran Pemkab Brebes Regional 10 Januari 2025

    Sehari Usai Ditetapkan KPU, Mitha-Wurja Gelar Rapat dengan Jajaran Pemkab Brebes
    Tim Redaksi

    BREBES, KOMPAS.com
    – Sehari usai ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih, pasangan Paramitha Widya Kusuma-Wurja langsung menggelar pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
    Brebes
    , Jawa Tengah, Jumat (10/1/2025).
    Pertemuan di Kantor Pemerintahan Terpadu Pemkab Brebes dihadiri Penjabat Bupati Brebes, Djoko Gunawan, dan para Aparatur Sipil Negara Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
    Pertemuan
    Mitha-Wurja
    bersama tim transisi dan jajaran Pemkab tersebut untuk membahas sejumlah program unggulan Mitha-Wurja 100 hari pertama kerja. 
    Pj Bupati Brebes, Djoko Gunawan menyebut pentingnya sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan visi dan misi pasangan Mitha-Wurja.
    Dalam rapat koordinasi itu, Djoko meminta agar draf RPJMD yang ada disesuaikan dengan janji kampanye dan program kerja Mitha-Wurja agar tercipta keselarasan program.
    “Harapannya, apa yang telah disampaikan oleh pasangan Mitha-Wurja pada saat kampanye lalu dapat diwujudkan dan dikolaborasikan dalam RPJMD,” kata Djoko usai pertemuan di lantai 5 gedung KPT Pemkab. Brebes, Jumat.
    Ketua tim pemenangan Mitha-Wurja, Heri Fitriansyah, yang juga masuk tim transisi pemerintahan, menyebut fokus utama 100 hari kerja pertama pasangan Mitha-Wurja akan menjadi sorotan publik.
    Untuk itu, diperlukan penyesuaian program dengan APBD 2025 yang telah ditetapkan.
    “Harus ada penyesuaian karena APBD 2025 sudah ditetapkan. Beberapa poin di dalamnya bisa menjadi program 100 hari kerja. Selanjutnya, akan dilakukan inventarisasi dan penentuan prioritas program yang langsung menyentuh masyarakat,” kata Heri.
    Menurut Heri, ada empat poin prioritas yang akan dipertimbangkan, berdasarkan visi-misi dan hasil survei tim transisi.
    Keempatnya yakni perbaikan infrastruktur jalan, program nakes (tenaga kesehatan) door to door, penyempurnaan administrasi kependudukan, dan pencapaian target pendapatan daerah sebagaimana tertuang dalam APBD 2025.
    Berdasarkan Milestone Program 100 Hari Kerja, program Pembangunan Jalan Beres dimulai Maret 2025. Kemudian Program Sembako (Wardoyo) di Maret pekan pertama.
    Selanjutnya Insentif Guru Ngaji dan Nakes door to door (penjemputan pasien gratis RSUD Ketanggungan) mulai minggu kedua Februari 2025.
    Kemudian, Perbaikan Layanan Dasar dimulai pekan ketiga Februari 2025 yang meliputi Kepengurusan Adminduk 1 Hari Jadi dan Perubahan Status KK (Updating) 200-400 KK/Desa/tahun.
    Selanjutnya, apel siaga Nakes door to door pada pekan kedua Februari 2025, dan penyerahan Insentif Ketua RT/RW dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan.
    “Tim transisi dan tim Pemerintah Daerah (Pemda) Brebes akan berkoordinasi untuk memastikan sinkronisasi program dan penyesuaian yang diperlukan,” pungkasnya.
    Dalam Pilkada 2024, asangan Mitha-Wurja bertanding melawan kotak kosong karena tak ada calon lain yang mendaftar. 
    Mitha-Wurja diusung oleh 11 partai politik, di mana sembilan di antaranya memiliki total 50 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Brebes.
    Partai-partai tersebut meliputi PDI-P, PKB, Gerindra, Nasdem, Golkar, PPP, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.
    Selain itu, terdapat dua partai nonparlemen yang juga mendukung, yaitu Perindo dan Partai Buruh.
    Dalam surat suara,
    Paramitha-Wurja
    menempati posisi sebelah kiri, sedangkan nomor urut 02 berada di sebelah kanan dengan kotak kosong atau kolom kosong tanpa gambar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Tahun Terakhir Rupanya Jepang masih Melihat-lihat Apakah Asean Dekat AS atau China – Halaman all

    10 Tahun Terakhir Rupanya Jepang masih Melihat-lihat Apakah Asean Dekat AS atau China – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Sepuluh tahun terakhir rupanya Jepang melihat-lihat apakah Asean lebih dekat Amerika Serikat atau lebih dekat China.

    Kini waktunya Jepang mendekati diri lebih banyak lagi dengan Asean khususnya Malaysia dan Indonesia yang dikunjungi PM Jepang Shigeru Ishiba hari ini (10/1/2025).

    “Logis sekali dalam 10 tahun terakhir posisi Jepang masih terus melihat Asean  dekat Amerika Serikat atau China sehingga kunjungungan PM Jepang Shigeru Ishiba ke Malaysia dan Indonesia sangat tepat sekali kali ini untuk memperkuat Jepang dengan Asean,” papar Profesor Miyagi Taizo dari Universitas Chuo  kepada Tribunnews.com Jumat ini (10/1/2025).

    “Asean menurutnya sangat penting bagi Jepang, namun tidak baik mempertanyakan penting mana antara China dan Asean di mata Jepang,”  tekannya lagi.

    “Mungkin kurang baik kalau mempertanyakan dekat mana Asean atau China bagi Asean, karena keduanya sama penting bagi Jepang,” tekannya.

    Setelah perang dunia sekitar tahun 70-an memang diakui hubungan dengan Asean sangat baik bagi Jepang.

    “Setelah perang dunia kedua memang Asean dilihat sangat penting sekali bagi Jepang.

    Namun kini dengan perkembangan jaman yang ada berbagai variasi bermunculan di antara anggota Asean sendiri. Misalnya Indoensia menjadi anggota BRICS saat ini,” jelasnya.

    Kemudian munculnya kelompok G20 dan sebagainya sehingga Jepang perlu melihat dengan lebih teliti lagi hubungan dengan betbagai pihak itu.

    “Kini hubungan Jepang dengan Asean mungkin agak mengendor. Tetapi dengan kunjungan PM Jepang kali ini ke Malaysia dan Indonesia sangat bagus bisa memperkuat lagi tali persahabatan kedua negara dan juga dengan Asean apalagi Indonesia juga sebagai negara besar di Asean. Jadi efeknya akan cukup besar bagi kedua negara nantinya.”

    Sementara PM Ishiba sendiri menurut Miyagi bukanlah orang yang kuat di dalam lingkungan partai liberal demokrat (LDP).

    “Posisi dia lemah di dalam LDP. Demikian pula posisi Ishiba juga lemah di dalam parlemen,” katanya.

    Ishiba bisa menang di masyarakat karena dukungan masyarakat yang melihat Ishiba suka menyerang dan mengritik Shinzo Abe di masa lalu.

     “Karakter ishiba di dalam LDP sebenarnya lemah juga lemah di parlemen. Tetapi mendapat dukungan kuat dari masyarakat karena mengritik Abe sehingga dia lebih banyak didukung masyarakat ketimbang partainya sendiri.”

    Selain itu Ishiba menurutnya juga memiliki diplomasi yang kuat dengan pihak oposisi khususnya dengan pimpinan oposisi Noda
     
    “Konsensus pemerintahan yang dipimpin Ishiba dan oposisi embuat dia harus bisa kerjasama baik dengan pihak oposisi. Kalau tak bis akerjasama maka dia akan jatuh segera karea di parlemen dia lemah dan di dalam partai nya juga lemah.”

    Meskipun demikian dengan dukungan masyarakt dan kerjasama yang baik dengan pihak oposisi kini dia punya modal sebagai pemimpin di Jepang entah sampai kapan, lanjutnya lagi.
     
    Diskusi mengenai kunjungan PM Ishiba ke Jakarta dilakukan wag Pencinta Jepang yang bisa ikutan gratis lewat email:  tkyjepang@gmail.com. (Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang)

     

     

     

  • DPRD Bojonegoro Gelar Paripurna Pengumuman Bupati Terpilih di Pilkada 2024

    DPRD Bojonegoro Gelar Paripurna Pengumuman Bupati Terpilih di Pilkada 2024

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman penetapan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) terpilih, Setyo Wahono dan Nurul Azizah dalam Pilkada serentak 2024, Kamis (9/1/2025) malam.

    Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdulloh Umar mengatakan, Paripurna Pengumuman Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini dilakukan setelah adanya surat dari Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro nomor 06/PL.02.7-1SR/3522/2025 tanggal 9 Januari 2025 perihal Surat Penyampaian Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2024.

    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini melanjutkan, sebagaimana regulasi yang ada, bahwa pengesahan pengangkatan pasangan calon kepala daerah terpilih dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih oleh KPU kabupaten/kota yang disampaikan oleh DPRD kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur setelah terlebih dahulu diumumkan dalam rapat paripurna DPRD kabupaten/kota.

    Berkenaan dengan telah terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Bojonegoro Tahun 2024, maka dalam rangka memenuhi amanat konstitusi di atas, kemudian DPRD melaksanakan rapat paripurna dengan agenda sesuai telah disebutkan sebelumnya.

    “Maka pada rapat paripurna ini kami umumkan bahwa Saudara Setyo Wahono dan Saudari Nurul Azizah telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024,” ujar Abdulloh Umar.

    Bupati Bojonegoro terpilih, Setyo Wahono dalam kesempatan smbutan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bojonegoro yang telah memberikan kepercayaan kepada pihaknya untuk mengemban amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro 2025-2030.

    Kemenangan ini disebutnya adalah kemenangan seluruh masyarakat Bojonegoro, kemenangan demokrasi, dan kemenangan masa depan yang insyaallah lebih baik. Setyo Wahono juga juga memberikan penghargaan kepada Teguh Haryono-Farida Hidayati dan tim pemenangannya yang tak hadir dalam rapat paripurna tersebut.

    “Perbedaan pandangan dan pilihan adalah bagian dari demokrasi yang sehat,” ucap pria asli Desa Dolokgede itu.

    Sedangkan Wabup Bojonegoro Terpilih Nurul Azizah berharap Bojonegoro menjadi kuat. Pun ia bersama Setyo Wahono dalam istilah yang ia sampaikan “menjemput takdir” diberikan kemudahan. Untuk itu ia memohon doa kepada seluruh yang hadir.

    “Ini semua karena adanya sinergi, sekali lagi kami berterima kasih mendampingi Mas Bupati, mudah-mudahan ke depan kami selalu diberikan kabegjan (keberuntungan, red.) dan mendapat keselamatan dunia akhirat,” tandas perempuan asli Desa Sumbertlaseh itu

    Sementara diketahui, hadir dalam agenda tersebut Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto dan jajaran bersama seluruh anggota forum koordinasi pimpinan daerah (Forkompimda), Ketua dan seluruh komisioner baik Komisi Pemilhan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bojonegoro.

    Selain diikuti oleh anggota DPRD Bojonegoro, agenda ini dihadiri juga oleh anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Eko Wahyudi, dan Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat, Sri Wahyuni, serta tokoh agama, Asosiasi Kepala Desa (AKS), dan tokoh masyarakat. [lus/ted]

  • DPRD Depok Bakal Panggil Disdik Terkait SDN Utan Jaya Dipalang Kayu oleh Ahli Waris – Page 3

    DPRD Depok Bakal Panggil Disdik Terkait SDN Utan Jaya Dipalang Kayu oleh Ahli Waris – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok berencana akan memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, terkait penutupan SDN Utan Jaya menggunakan kayu oleh ahli waris. DPRD Kota Depok akan menginvestigasi duduk perkara terhadap polemik SDN Utan Jaya.

    Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Aditya Wiradiputra mengatakan, penutupan SDN Utan Jaya dengan cara memalang kayu sempat viral di media sosial pada Senin (6/1/2025). Peristiwa yang terjadi pada hari pertama masuk sekolah, langsung menjadi pembasahan Komisi D DPRD Kota Depok.

    “Di waktu yang bersamaan kami juga langsung berkomunikasi di komisi D,” ujar Aditya kepada Liputan6.com, Jumat (10/1/2025).

    Aditya menjelaskan, penutupan SDN Utan Jaya dengan cara pemalangan kayu telah menjadi pembahasan di internal Komisi D DPRD Kota Depok. Komisi D akan segera membahas permasalahan tersebut guna mencari kronologi dan fakta.

    “Dalam waktu terdekat mungkin kami akan memanggil Disdik terlebih dahulu,” jelas Aditya.

    Pemanggilan Disdik Kota Depok guna mengetahui Pemerintah Kota Depok menginventarisir permasalahan aset. Komisi D ingin mengetahui sejauh mana Pemerintah kota Depok menginventarisir aset milik daerah, khususnya untuk pendidikan.

    “Kami ingin mengetahui Pemerintah Kota Depok menjaga aset, jangan sampai terdapat permasalahan yang sama terkhusus di wilayah Depok,” ucap Aditya yang berasal dari fraksi Partai Demokrat.

    DPRD Kota Depok ingin meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, salah satunya dukungan sarana dan prasarana sekolah. DPRD Kota Depok tidak ingin pendidikan masyarakat yakni sekolah, mengalami gangguan akibat permasalahan aset.

    “Kemarin sudah pembasahan, Insya Allah di minggu depan akan memanggil Disdik Kota Depok,” tegas Aditya.

    Rencananya DPRD Kota Depok akan menanyakan kronologis lengkap dari sisi Disdik Kota Depok. Selanjutnya, Disdik Kota Depok dapat menunjukan bukti otentik apabila SDN Utan Jaya merupakan aset Pemerintah Kota Depok.

    “Mungkin pertama dari kronologi terkait permasalahan tersebut. Kedua terkait bukti dari aset-aset yang dimiliki Pemkot Depok,” ungkap Aditya.

    Aditya menuturkan, apabila SDN Utan Jaya merupakan aset Pemerintah Kota Depok, dapat diperkuat dengan bukti kepemilikan. Hal itu untuk menjadi pegangan Pemerintah Kota Depok apabila kedepannya terjadi dualisme kepemilikan lahan.

    “Ini kan menjadi dualisme ya (lahan SDN Utan Jaya), karena memang dari sisi Pemda juga menilai itu adalah aset kita, nah tetapi dari ahli waris pun juga sama,” tutur Aditya.

    Aditya menambahkan, DPRD Kota Depok akan mengkaji dan meneliti bukti kepemilikan lahan SDN Utan Jaya baik dari ahli waris maupun aset Pemerintah Kota Depok. DPRD Kota Depok akan berusaha membantu memecahkan permasalahan tersebut sehingga tidak mengganggu aktivitas belajar dan mengajar siswa.

    “Ini mungkin yang nanti akan betul-betul kita lihat, semoga nanti terdapat titik terang,” kata Aditya.

     

  • Cegah Bangunan Liar Kolong Tol Tak Cukup dengan Pagar

    Cegah Bangunan Liar Kolong Tol Tak Cukup dengan Pagar

    Jakarta –

    PT Jasa Marga memagar kolong Tol Angke, Jakarta Barat (Jakbar) untuk mencegah bangunan liar usai dibersihkan. Partai Demokrat DKI Jakarta menyebut mencegah bangunan liar tak cukup hanya dengan pemagaran.

    Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono menyebut pemagaran bisa mencegah orang untuk mendirikan bangunan di kolong tol.

    “Pemasangan tembok pembatas dan pendirian posko pengamanan Satpol PP di Kolong Tol Angke menurut saya langkah yang tepat agar lokasi tersebut tidak lagi dijadikan tempat pemukiman ilegal,” kata Mujiyono, Kamis (9/1/2025).

    “Apabila lokasi tersebut dibiarkan begitu saja pasti nantinya akan ada lagi orang yang menempati lokasi tersebut sehingga upaya mengurangi kawasan kumuh dan ilegal tidak akan berhasil,” ujarnya.

    Namun, pemerintah perlu memperhatikan hal lain untuk mencegah kembalinya orang membangun bangunan di kolong tol. Pemerintah perlu memastikan kehidupan warga yang direlokasi dari kolong tol ke rumah susun (Rusun).

    “Penting diperhatikan bahwa warga yang direlokasi memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha di lokasi yang baru sehingga dapat mencari nafkah serta membayar sewa. Sehingga perlu adanya dukungan dari Pemprov Daerah Khusus Jakarta untuk mengembangkan ekonomi warga relokasi. Tidak cukup hanya dengan pemagaran,” katanya.

    Pemagaran Kolong Tol Angke

    Camat Grogol Petamburan Agus Sulaeman menuturkan, sampai saat ini pemasangan pagar masih berlangsung. Pagar mulai dibangun pada Minggu (5/1) lalu.

    “Pemagaran masih berlangsung, cob cek aja lapangan. Nanti sepanjang BKB (Banjir Kanal Barat), nanti lampu merah yang perbatasan dengan (Jakarta) Utara juga akan ditutup, Kalijodo itu,” kata Agus Sulaeman saat dihubungi detikcom, Kamis (9/1).

    “Setiap ada yang lahan yang habis kita bongkar kemarin itu sepanjang BKB kurang lebih sekitar berapa meter? 200 meter kan. Itu baru yang sepanjang BKB ya yang selama ini dibongkar,” jelas dia.

    (aik/aud)

  • Dedi Mulyadi nyatakan ingin segera laksanakan tugas di Jabar

    Dedi Mulyadi nyatakan ingin segera laksanakan tugas di Jabar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Dedi Mulyadi nyatakan ingin segera laksanakan tugas di Jabar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 20:35 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi menyatakan ingin segera melaksanakan tugas-tugas sebagai Gubernur Jawa Barat setelah nanti dirinya resmi dilantik menjadi gubernur di provinsi tersebut.

    “Karena saya biasa bekerja dengan cepat. Tapi seluruh kecepatan itu kan tergantung pada penetapan kapan dilakukan pelantikan. Kami masih menunggu akan dilaksanakan kapan, apakah dipisah yang tidak ada gugatan ke MK lebih dulu atau digabung menunggu seluruh gugatan itu selesai. Itu kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah,” kata Dedi di Jawa Barat, Kamis.

    Dedi mengaku dirinya akan tetap melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan yang kerap dilakukannya selama ini setiap hari. “Karena dalam setiap hari saya selalu menerima tamu, selalu menyelesaikan problem,” katanya.

    Untuk pekerjaan di Jabar yang pertama, Dedi mengungkapkan dirinya ingin menyukseskan program ketahanan pangan dan program memberi makanan bergizi gratis bagi siswa.

    Kemudian, lanjut Dedi, pihaknya juga ingin mendorong penyelesaian berbagai masalah infrastruktur di Jawa Barat, juga menyelesaikan dampak dari bencana yang ada di Sukabumi dan Cianjur, sehingga tidak menunggu terlalu lama seperti yang terjadi di Cianjur.

    “Dan selanjutnya juga saya ingin berbagai problem di Jawa Barat, walaupun masih dalam masa transisi bisa secara bersama-sama diselesaikan. Jadi ini kami ingin secara bersama-sama, sehingga nanti tidak lagi terlalu lama menunggu untuk melakukan eksekusi-eksekusi kebijakan dan yang paling mendasar, yang paling mendesak di sekitar Bandung Raya adalah sampah,” ujarnya.

    Untuk sampah di Bandung Raya itu, kata Dedi, salah satunya disebabkan TPA yang bermasalah yakni TPA Sarimukti, sehingga perlu eksekusi cepat, mengingat saat ini tumpukan sampah masih terjadi yang menurutnya disebabkan keterlambatan pengangkutan, jumlah armada dan petugas yang kurang.

    “Sehingga harus ditambah, tidak boleh lagi dilakukan pembiaran terlalu lama. Itu hal-hal yang bisa saya lakukan eksekusi dalam waktu cepat dan walaupun itu kewenangan pemerintahan kota, tetapi pemerintah provinsi harus memberikan dorongan, stimulus dan turun secara bersama,” ujarnya.

    Menurut Dedi, keberhasilan provinsi Jawa Barat tergantung juga dengan keberhasilan kepala desa, bupati dan wali kota di seluruh Jawa Barat. Karenanya dia mengungkapkan tiap petang dirinya akan bertemu dengan para bupati dan wali kota terpilih untuk mendiskusikan hal-hal yang harus dilakukan untuk membangun Jabar.

    “Bicara bersama apa yang mesti dilakukan Untuk membangun, menata Jawa Barat ke depan, dengan tagline ‘lembur diurus kota ditata’,” ucapnya.

    Selain itu, Dedi juga mengaku akan terbuka atas berbagai masukan, pikiran dan gagasan, termasuk dari pasangan calon lain dalam Pilgub Jabar untuk bersama-sama membangun Jawa Barat.

    “Pasti dong pasangan calon lain itu kan rata-rata memimpin di partainya dan memiliki representasi anggota DPRD di provinsi dan di DPR. Pasti dilakukan secara bersama karena kalau sudah sekarang tidak lagi bicara didukung oleh partai mana, seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat harus secara bersama menyepakati pembangunan yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan oleh publik,” kata Dedi menambahkan.

    Pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Jawa Barat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Kamis ini.

    Pada 9 Desember 2024 lalu, KPU Provinsi Jawa Barat telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

    Pasangan nomor urut 4, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan, berhasil meraih suara terbanyak dengan total 14.130.192 suara. Pasangan ini diusung oleh Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PSI, PAN, Buruh, PBB, Gelora, dan Perindo.

    Di urutan kedua, pasangan nomor urut 3, Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie, yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan PPP, memperoleh 4.267.612 suara.

    Sementara itu, pasangan nomor urut 1, Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwi Natarina dari PKB memperoleh 2.204.452 suara dan pasangan nomor urut 2 dari PDIP, Jeje Wiradinata dan Ronald Supradja meraih 2.116.017 suara.

    Sumber : Antara

  • KIP tetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Aceh Pilkada 2024

    KIP tetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Aceh Pilkada 2024

    Banda Aceh (ANTARA) – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh menetapkan pasangan Muzakir Manaf dan Fadhullah sebagai ​Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih hasil Pilkada 2024, melalui rapat pleno terbuka KIP Provinsi Aceh di Aceh Besar, Aceh, Kamis.

    Rapat pleno tersebut dipimpin Ketua KIP Provinsi Aceh Agusni AH serta didampingi para anggota lembaga penyelenggara pemilihan umum dan dihadiri Penjabat Gubernur Aceh Safrizal, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Aceh, unsur partai politik serta undangan lainnya.

    Pasangan Muzakir Manaf dan Fadhullah meraih 1.492.846 suara atau 53,27 persen. Pasangan ini diusung koalisi partai politik lokal dan nasional yakni Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh (PNA), Gerindra, Demokrat, PPP, PKS, PKB, dan PDI Perjuangan.

    Ketua KIP Provinsi Aceh Agusni WH mengatakan penetapan gubernur dan wakil gubernur hasil pemilihan pada 2024 dilakukan setelah tidak ada perselisihan hasil pemilihan berdasarkan surat dari Mahkamah Konstitusi.

    “Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih pada Pilkada 2024 setelah Mahkamah Konstitusi menyurati KPU RI yang menyebutkan tidak ada perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Pilkada 2024,” katanya.

    Selanjutnya, kata Agusni, pihaknya menyerahkan berita acara penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Kemudian, DPRA menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri guna penerbitan surat keputusan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030.

    “Terkait pelantikan, itu bukan ranah kami, tetapi DPRA. DPRA yang berkomunikasi menyangkut SK pengangkatan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih hasil Pilkada 2024,” kata Agusni AH.

    Sementara itu Gubernur Aceh terpilih Muzakir Manaf mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersama menyukseskan pilkada. Dia mengajak semua elemen masyarakat kembali bersatu membangun Aceh.

    “Sekarang ini tidak ada lagi kosong satu maupun kosong dua. Kini semua pendukung pasangan calon bersatu padu bersama-sama membangun Aceh demi mewujudkan kemakmuran masyarakat,” kata Muzakir Manaf.

    Pewarta: M.Haris Setiady Agus
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penetapan Bupati Jombang Terpilih, Mundjidah-Sumrambah Tak Hadir

    Penetapan Bupati Jombang Terpilih, Mundjidah-Sumrambah Tak Hadir

    Jombang (beritajatim.com) – Penetapa Bupati-Wakil Bupati Jombang terpilih periode 2025-2030 dilakukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) di aula setempat, Kamis (9/1/2025). Paslon (pasangan calon) 01 Mundjidah Wahab-Sumrambah tidak hadir dalam acara tersebut.

    Praktis, Rapat Pleno Terbuka penetapan tersebut hanya dihadiri oleh paslon 02 Warsubi-KH Salmanudin Yazid (Warsubi-Gus Salman) atau WarSa. Selain itu, Nampak hadir pimpinan partai pengusung, serta jajaran dari Bawaslu Jombang.

    Ketua KPU Kabupaten Jombang Ahmad Udi Masjkur membenarkan bahwa paslon 01 Mundjiah-Sumrambah tidak hadir dalam penetapan tersebut. Namun demikian, hal tersebut tidak membatalkan penetapan Bupati-Wakil Bupati Jombang terpilih.

    Pasalnya, KPU Jombang sudah melayangkan undangan secara patut kepada semua pihak, termasuk kepada dua paslon. “Kami sudah melayangkan undangan secara patut kepada pihak prisipal, termasuk ke pasangan calon. Tadi pihak parpol dan Bawaslu hadir,” kata Udhi.

    Dalam penetapan itu, Udhi membacakan Keputusan KPU Jombang Nomor 01 Tahun 2025. Yakni, menetapkan pasangan Warsubi-Salman sebagai Bupati-Wakil Bupati Jombang terpilih periode 2025-2030.

    Rinciannya, paslon 02 Warsubi-Salman meraup 515.880 suara atau 74,88 persen. Sedangkan paslon 01 Mundjidah Wahab-Sumrambah mengantongi 173.098 suara atau 25,12 persen. “Hari ini kita putuskan paslon 02 Warsubi-Salman sebagai Bupati-Wakil Bupati Jombang terpilih periode 2025-2030,” ujar Udhi Masjkur.

    Mantan Ketua Tim Pemenangan Mundjidah-Sumrambah, Syarif Hidayatulloh atau Gus Sentot membenarkan tidak hadirnya paslon 01. Namun demikian, dirinya tidak mengetahui penyebab ketidakhadiran pasangan tersebut.

    Gus Sentot sendiri mengaku hadir di KPU Jombang sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Jombang. Partai tersebut mengusung Mundjidah-Sumrambah dalam Pilkada Jombang 2024. “Jadi tidak tahu alas an ketidakhadiran paslon 01. Karena saya hadir sebagai ketua partai pengusung,” jelasnya. [suf]

  • Kubu Trump Mulai Pecah Gara-gara China

    Kubu Trump Mulai Pecah Gara-gara China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden AS terpilih Donald Trump mulai beda pendapat dengan rekan-rekannya di Partai Republik. Perbedaan itu merujuk pada nasib TikTok di AS.

    Trump telah meminta Mahkamah Agung (MA) AS untuk menangguhkan aturan yang berpotensi memblokir TikTok secara permanen. Aturan itu diteken oleh Presiden AS Joe Biden karena kekhawatiran soal keamanan nasional.

    Pasalnya, ByteDance yang merupakan induk TikTok berasal dari China. Pemerintah AS takut China bisa mengakses data warga AS dan melakukan eksploitasi yang berdampak bahaya.

    Trump sendiri pada masa kepemimpinan sebelumnya pernah mengajukan pemblokiran terhadap TikTok, namun gagal. Kali ini, Trump terang-terangan membela TikTok pasca melakukan pertemuan dengan petinggi ByteDance dan TikTok.

    Trump juga secara publik mengatakan TikTok memiliki jasa besar dalam kampanye Pilpres AS sehingga memungkinkan ia menang melawan Kamala Harris dari Partai Demokrat.

    “Presiden Trump menentang pelarangan TikTok di AS pada saat ini, dan berupaya mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada melalui cara-cara politik begitu ia menjabat,” tulis pengacara Trump, John Sauer dalam pengajuannya kepada hakim.

    Namun, rekan-rekan Trump dari Partai Republik banyak yang tidak sependapat dan menilai aturan yang melarang TikTok penting untuk ditegakkan.

    Pandangan-pandangan yang berbeda ini meningkatkan pertaruhan bagi MA, yang mayoritas berisi kubu konservatif dari Partai Demokrat dengan skala 6-3.

    TikTok selama ini mengatakan aturan yang memaksa pihaknya lepas dari ByteDance atau diblokir permanen merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat 170 juta pengguna di AS yang diatur dalam Amandemen Pertama AS.

    “Ini adalah kasus kebebasan berpendapat yang paling signifikan setidaknya dalam satu generasi,” kata Timothy Edgar, mantan pejabat keamanan dan intelijen nasional AS yang pernah bekerja di pemerintahan kepresidenan Partai Republik dan Demokrat.

    “Jika kita memperhitungkan ada 170 juta pengguna aktif TikTok setiap bulan di AS, maka volume kebebasan berpendapat yang terancam adalah yang terbesar dibandingkan kasus MA lainnya dalam sejarah AS,” tambah Edgar, yang kini mengajar keamanan siber di Brown University dan bergabung dengan kubu pendukung TikTok dalam kasus ini.

    Sebaliknya, banyak anggota parlemen dan pejabat Partai Republik yang mendesak pengadilan untuk mendukung pemerintahan Biden dalam pembelaannya terhadap tindakan tersebut.

    Jaksa Agung Partai Republik dari 22 negara bagian mengajukan laporan singkat ke pengadilan yang tidak setuju dengan argumen TikTok dan meminta hakim untuk menegakkan undang-undang tersebut.

    “Mengizinkan TikTok beroperasi di AS tanpa memutuskan hubungannya dengan Partai Komunis China akan membuat warga AS menghadapi risiko Partai Komunis China mengakses dan mengeksploitasi data mereka,” tulis pejabat negara tersebut, yang dipimpin oleh Jaksa Agung Montana Austin Knudsen, dalam pernyataannya.

    Montana mencoba melarang TikTok di tingkat negara bagian tetapi diblokir oleh pengadilan federal.

    Mantan pemimpin Senat dari Partai Republik, Mitch McConnell, membandingkan litigasi TikTok dengan penjahat kelas kakap yang meminta “penundaan eksekusi”.

    Ketua panel Partai Republik dan anggota utama Dewan Perwakilan Rakyat AS dari Partai Demokrat yang fokus pada isu-isu China mendesak para hakim untuk menjunjung tinggi tindakan tersebut guna melindungi rakyat AS dari ancaman asing.

    Pemerintahan Biden pada 3 Januari meminta para hakim untuk menolak permintaan Trump untuk menunda larangan tersebut.

    (fab/fab)