Xcloud.id

partai: Demokrat

  • Imbas Surat Perintah Penangkapan Netanyahu, ICC Dapat Sanksi dari DPR AS – Halaman all

    Imbas Surat Perintah Penangkapan Netanyahu, ICC Dapat Sanksi dari DPR AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) pada Kamis (9/1/2025) sepakat untuk memberlakukan sanksi terhadap Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

    Langkah tersebut diambil DPR AS sebagai protes atas surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan-nya Yoav Gallant terkait agresi Israel di Gaza.

    Kebijakan ini diambil oleh DPR AS setelah mereka melakukan pemungutan suara.

    Melalui metode tersebut, tercatat ada 243 anggota DPR AS yang mendukung sanksi untuk ICC dan 140 anggota lainnya menentang.

    Sebanyak 45 anggota Partai Demokrat bergabung dengan 198 anggota Partai Republik yang mendukung langkah ini.

    Dari pemungutan suara yang ada, tidak ada anggota Partai Republik yang menentangnya.

    “Amerika sedang mengesahkan kebijakan ini karena sebuah pengadilan kanguru berusaha menangkap perdana menteri sekutu besar kita, Israel,” kata Wakil Brian Mast, ketua Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Republik

    Pemungutan suara Dewan ini juga menegaskan dukungan kuat dari anggota Partai Republik dan Presiden terpilih AS Donald Trump terhadap pemerintah Israel.

    Apalagi Partai Republik sekarang menjadi mayoritas di Kongres dengan menguasai Senat dan DPR.

    Menanggapi hasil tersebut, ICC mengaku prihatin dan memperingatkan bahwa DPR AS telah merampas keadilan dan harapan bagi korban kekejaman.

    “Pengadilan dengan tegas mengutuk setiap tindakan yang dimaksudkan untuk mengancam pengadilan dan pejabatnya, merongrong independensi yudisial dan mandatnya, serta merampas keadilan dan harapan bagi jutaan korban kekejaman internasional di seluruh dunia,” kata ICC dalam sebuah pernyataan yang dikirimkan kepada Reuters.

    Bukan Sanksi Pertama dari AS untuk ICC

    Sanksi dari AS kepada ICC ini bukanlah kejadian yang pertama kali.

    Di masa pemerintahan pertama Trump, AS juga memberlakukan sanksi terhadap ICC pada tahun 2020.

    Sanksi tersebut kala itu ditujukan sebagai respons terhadap langkah ICC yang ingin menyeret AS dalam penyelidikan kejahatan perang di Afghanistan,.

    ICC kala itu menuding bahwa AS terlibat dalam tuduhan penyiksaan warga negara Afghanistan.

    Akibat sanksi tersebut, jaksa ICC saat itu, Fatou Bensouda, dan staf lainnya yang memiliki kartu kredit dan rekening bank di AS mengalami pembekuan aset.

    Sanksi tersebut kemudian dicabut dalam era pemerintahan Presiden Joe Biden, meskipun Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan pada Mei tahun lalu bahwa pemerintahannya bersedia bekerja sama dengan Kongres untuk kembali memberlakukan sanksi baru terhadap ICC.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • Penetapan wali kota/wakil wali kota Salatiga terpilih dijaga ketat aparat kepolisian

    Penetapan wali kota/wakil wali kota Salatiga terpilih dijaga ketat aparat kepolisian

    Foto: Pranoto/Radio Elshinta

    Penetapan wali kota/wakil wali kota Salatiga terpilih dijaga ketat aparat kepolisian
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 13:15 WIB

    Elshinta.com – Ratusan aparat Kepolisian menjaga ketat jalanya  penetapan pasangan calon (Paslon) terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga, Jawa tengah di Kayu Arum Salatiga, pada Kamis (9/1). 

    Selain banyaknya personil Kepolisian yang menjaga, simpatisan dan pendukung serta kader partai pengusung pasangan calon terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga Robby Hernawan-Nina Agustin juga tampak memadati Kayu Arum lokasi dilaksanakanya penetapan. 

    Pasangan Robby Hernawan-Nina Agustin memenangi Pilwakot Salatiga 2024 menggungguli pasangan calon lainya, yakni pasangan calon Sinoeng Nugroho Rahmdi-Budi Santoso yang diusung koalisi PDIP, PKS, Nasdem dan PAN, dan  pasangan calon Juan Rama-Sri Wahyuni yang diusung PKB. Sedangkan Robby Hernawan-Nina Agustin diusung oleh koalisi Gerindra, Demokrat dan partai non parlemen. 

    Ketua KPU Kota Salatiga Yesaya Tiluata menjelaskan, penetapan calon terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga ini merupakan tahapan terakhir pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, namun masih ada lagi satu tahapan yang nanti akan harus dilalui oleh pasangan calon terpilih adalah proses pelantikan yang nanti akan dilaksanakan secara administrasi oleh DPRD Kota Salatiga melalui Gubernur.  

    “KPU Kota Salatiga menetapkan pasang calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga nomor urut 1 Robby Hernawan-Nina Agustin sebagai pemenang di Pilwakot Salatiga 2024 dengan perolehan suara 45,77 persen suara,” jelasnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto. 

    Penetapan calon terpilih ini lanjut Yesaya sekaligus sebagai pengumuman bahwa pada hari Kamis tanggal 9 bulan Januari tahun 2025 KPU Kota Salatiga telah menetapkan Wali Kota dan Wakil  Wali Kota Salatiga terpilih periode 2025-2030.

    “Secara keseluruhan proses penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga hari ini berjalan lancar,” kata Yesaya.

    Sumber : Lansir

  • Sebut PDIP Sedang Tak Baik-baik Saja, Pengamat Sarankan Megawati Tiru Posisi SBY di Demokrat

    Sebut PDIP Sedang Tak Baik-baik Saja, Pengamat Sarankan Megawati Tiru Posisi SBY di Demokrat

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Usai merayakan HUT ke-52, PDIP akan menggelar kongres pada April 2025 mendatang.

    Menurut Pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga, peluang Megawati Soekarnoputri digeser dari jabatan Ketua Umum pada kongres mendatang sangat terbuka.

    Menurutnya, hal itu memang perlu dilakukan karena kondisi objektif Megawati Soekarnoputri yang saat ini sudah sepuh. 

    “Hal ini membuat Megawati sudah tidak lagi cukup lincah untuk memimpin partai sebesar PDIP,” kata Jamiluddin, Jumat (10/11/2025).

    Namun, kata Jamiluddin, karena posisi PDIP saat ini sedang tidak baik-baik saja, maka Megawati sebaiknya tetap diberi posisi strategis dan menentukan. 

    Ia menyarankan Megawati menempati posisi seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Partai Demokrat.

    “Posisinya digeser dari Ketua Umum ke Ketua Dewan Pembina atau yang setara dengan itu,” kata Jamiluddin.

    Menurutnya, posisi semacam itu diperlukan agar pergantian Ketua Umum dapat berjalan mulus. 

    Setidaknya, kata dia, bila Megawati menjadi Ketua Dewan Pembina dapat menjadi benteng gempuran dari internal dan eksternal.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Ucapan Effendi Simbolon Dinilai Membuat Perang Terbuka Presiden ke-7 RI Jokowi Vs PDIP berlanjut. Pengamat Nilai Effendi Mantap Jika Masih kader PDIP.

    Dari internal, faksi-faksi yang ada berpeluang besar menerima ketua umum yang dikehendaki Megawati. 

    “Hal itu berpeluang terjadi karena Megawati selama ini dinilai sebagai pemersatu faksi-faksi yang ada. Semua faksi akan legowo, minimal tidak berani frontal menolak pilihan Megawati,” papar Jamiluddin.

    Sedangkan untuk eksternal, jabatan Ketua Dewan Pembina membuat Megawati tetap dapat menjadi benteng untuk menahan gempuran dari luar terhadap PDIP. 

    “Pihak eksternal, termasuk kader yang sudah dipecat, tentu akan menghadapi tembok bila Megawati menjadi Ketua Dewan Pembina.

    Jadi, Megawati masih tetap dibutuhkan sebagai pemersatu partai. Dengan menjadi Ketua Dewan Pembina, Megawati juga dapat mengamankan ketua umum yang dikehendakinya,” tutur Jamiluddin.

    Dengan cara itu, ujarnya, Megawati berhasil mengalihkan tongkat kepemimpinan di PDIP. 

    Ini akan menjadi sejarah bagi Megawati yang sukses dalam suksesi estapet kepemimpinan di partainya.

    Jamiluddin menyebut hal semacam itu sudah dilakukan Partai Demokrat dimana SBY diberi tempat yang strategis, sementara Ketua Umum diserahkan kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Strategi tersebut dapat menahan gempuran dari eksternal dan internal. Regenerasi di Partai Demokrat berjalan mulus dan sekarang soliditas internal sangat terjaga,” kata dia.
     Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pidato Politik Megawati di HUT ke-52 PDIP, Ekspresi Marah Partai Banteng? – Page 3

    Pidato Politik Megawati di HUT ke-52 PDIP, Ekspresi Marah Partai Banteng? – Page 3

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai bahwa perayaan HUT Partai Persatuan Demokrasi Indonesia (PDIP) ke-52 kali ini memiliki sejumlah perbedaan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

    Menurutnya, HUT kali ini digelar secara sederhana dan untuk yang kedua kalinya tanpa kehadiran Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

    “HUT-nya dilaksanakan sederhana dan tak ada Jokowi. HUT kali ini juga dirayakan saat Hasto tersangka KPK dan sejumlah elitnya diperiksa KPK,” kata Adi kepada Liputan6.com, Jumat (10/1/2025).

    Adi mengatakan, HUT ke-52 PDIP yang mengangkat tema ‘Satyam Eva Jayate’ dan sub tema ‘Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam’ menandakan bahwa PDIP ingin terus menunjukkan perjuangan politiknya, namun juga momen evaluasi terhadap hasil Pilpres hingga Pilkada 2024.

    “Pastinya PDIP melakukan evaluasi menyeluruh atas perjuangan politik mereka selama ini. Mulai soal Pilpres, Pileg, Pilkada, hingga soal kontribusinya buat rakyat seperti apa,” ujarnya.

    Adi melihat bahwa PDIP ke depan, tentu akan menghadapi tantangan besar di tahun 2025, terutama terkait konsolidasi internal dan regenerasi kepemimpinan.

    “Konsolidasi internal, regenerasi kepemimpinan terutama soal posisi Ketum partai apakah tetap Megawati atau dimandatkan pada figur lain. Termasuk soal apakah PDIP akan jadi oposisi atau bergabung dengan 08 (Prabowo),” jelas Adi.

    Selain itu, Adi menilai bahwa dinamika politik internal PDIP saat ini terlihat cenderung terbelah, di mana seperti ada dua barisan politik di internal PDIP sendiri.

    “Di 2025 sikap politik PDIP terlihat terbelah. Ada yang agresif seperti Hasto dan barisan politiknya. Ada wajah lain seperti Puan yang lebih soft. Bahkan dengan Jokowi sekalipun barisan Puan terlihat tak ada persoalan apa pun. Berbeda dengan barisan Hasto yang ofensif kritis ke Jokowi,” pungkas Adi.

    Senada, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah menghadapi situasi yang berbeda di tengah perayaan HUT ke-52. Menurutnya, ada sejumlah tantangan besar yang kini mengintai partai berlambang banteng tersebut.

    Salah satu isu besar yang mencuat adalah penetapan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus hukum di KPK.

    “Pada HUT ke-52, PDIP sedang tidak baik-baik saja. PDIP sedang menghadapi beberapa masalah. Salah satunya, Sekjen Hasto dijadikan tersangka,” ujar Jamiluddin kepada Liputan6.com, Jumat (10/1/2025).

    Di sisi lain, tekanan eksternal terhadap PDIP juga semakin kuat. Beberapa pihak bahkan menyerukan agar Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengundurkan diri dari jabatannya. Situasi ini berbeda drastis dari tahun-tahun sebelumnya, di mana PDIP tampak begitu solid dan sulit digoyahkan oleh berbagai persoalan.

    “PDIP tampak begitu digdaya dalam sembilan tahun terakhir, seolah tak tersentuh berbagai masalah. Namun, kini tantangan yang dihadapi jauh lebih besar,” ucapnya.

    Menurutnya, PDIP perlu menghadapi dua tantangan besar pada tahun 2025 agar dapat mempertahankan eksistensinya di panggung politik nasional. Pertama, PDIP harus membangun benteng pertahanan yang kokoh untuk menangkal serangan dari pihak eksternal. Upaya melemahkan partai harus dapat diantisipasi dengan memperkuat konsolidasi internal.

    “PDIP harus mampu melakukan konsolidasi di internal. Setidaknya struktur partai mulai dari DPP, DPD, DPC, DPAC, hingga ranting harus solid dan satu komando. Hanya dengan cara demikian, gangguan dari eksternal dapat ditangkal. Sebab, eksternal tidak akan bisa masuk bila struktur internal PDIP solid,” ungkapnya.

    Jamiluddin mencontohkan pengalaman Partai Demokrat dalam menghadapi upaya pengambilalihan partai. Menurutnya, Demokrat berhasil menggagalkan upaya tersebut karena struktur partainya solid dan berada dalam satu komando.

    Kemudian tantangan kedua yang harus dihadapi PDIP adalah melakukan regenerasi kepemimpinan. Jamiluddin menyebut, regenerasi ini perlu dilakukan saat PDIP menggelar kongres pada tahun ini.

    “Dalam regenerasi kepemimpinan, sebaiknya menggabungkan trah Soekarno dan non-trah Soekarno. Perpaduan ini dapat menghilangkan friksi di PDIP sehingga regenerasi kepemimpinan dapat berjalan mulus,” jelasnya.

     

  • Demokrat nilai pemagaran laut di Tangerang salahi aturan perundangan

    Demokrat nilai pemagaran laut di Tangerang salahi aturan perundangan

    Nah, kalau laut saja sudah dipagar, ya sudah pasti ini menyalahi terhadap peraturan perundang-undangan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menilai pemagaran laut sepanjang 30,16 km yang membentang di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, menyalahi aturan perundang-undangan.

    “Tidak serta merta seseorang dapat memiliki laut karena bahkan di dalam Undang-Undang Kelautan itu kan diberi sepadan garis pantai yang itu juga menjadi common property. Nah, kalau laut saja sudah dipagar, ya sudah pasti ini menyalahi terhadap peraturan perundang-undangan,” kata Hero, sapaan karibnya, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Sebab, kata dia, laut masuk ke dalam kategori properti umum (common property) yang menjadi milik bersama, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan).

    “Kalau dalam convention international ada UNCLOS 82, The United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 82 (1982), yang mengatur terhadap laut adalah sebagai common property,” ujarnya.

    Bahkan, kata dia, laut bila di Indonesia disebutkan sebagai pemersatu bangsa, jalur transportasi, serta kekayaan sumber daya alam yang bisa dieksploitasi oleh para nelayan.

    “Kalau nelayannya nanti dipagar enggak bisa keluar, ya bagaimana dong? Kan ini milik kita semua, kalau namanya common property, ya juga milik nelayan,” ucapnya.

    Dia juga menyebut apabila laut tersebut hendak dimanfaatkan sebagai kawasan reklamasi maka harus terlebih dahulu mengantongi izin yang jelas.

    “Selama perizinannya belum ditempuh, belum ada izin dari negara untuk melaksanakan itu ya enggak bisa pemagaran, kecuali kalau memang sudah ada izin dari negara, semuanya sudah ditempuh, amdal-nya sudah ada, kemudian izin-izin reklamasinya sudah legal,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Jadi jangan dulu melakukan sesuatu yang tidak ada landasan hukumnya sehingga kemudian berimplikasi terhadap kesulitan nelayan.”

    Menurut dia, apabila tindakan pemagaran laut tersebut dibiarkan maka dikhawatirkan dapat menjadi yurisprudensi negatif yang bisa ditiru pula oleh masyarakat lain.

    “Ini yang menurut saya kita dudukkan kepada peraturan perundang-undangan sehingga negara kita betul-betul menjadi negara yang panglimanya adalah peraturan perundang-undangan, panglimanya adalah hukum,” kata dia.

    Sebelumnya, Kamis (9/1), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyegelan terhadap kegiatan pemagaran laut tanpa izin sepanjang 30,16 kilometer (km) yang ada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

    “Dari siang tadi sampai sore kami melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono, di Tangerang.

    Dia menyampaikan bahwa penyegelan dilakukan, karena pemagaran tersebut diduga tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

    Adapun pagar laut sepanjang 30,16 km itu berada pada wilayah 16 desa di 6 kecamatan dengan rincian tiga desa di Kecamatan Kronjo; tiga desa di Kecamatan Kemiri; empat desa di Kecamatan Mauk; satu desa di Kecamatan Sukadiri; tiga desa di Kecamatan Pakuhaji; dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Demokrat Akui Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Masih Perlu Diperbaiki

    Demokrat Akui Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Masih Perlu Diperbaiki

    Demokrat Akui Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Masih Perlu Diperbaiki
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai
    Demokrat
    sekaligus Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Herman Khaeron mengakui bahwa
    program makan bergizi gratis
    masih perlu diperbaiki setelah diluncurkan pada pekan ini.
    Hanya saja, Herman mengingatkan bahwa program
    makan bergizi gratis
    ini memberikan banyak dampak yang luar biasa.
    “Tentu pasti dalam pelaksanaan awal di tanggal 6 (Januari) kemarin, ada hal-hal yang tentu harus terus diperbaiki ke depan. Namun, tentu kita melihat esensinya bahwa program ini akan memberikan dampak yang luar biasa dalam berbagai sisi,” ujar Herman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (10/1/2025).
    Herman mengatakan, tujuan utama dari makan bergizi gratis adalah untuk meningkatkan gizi dan nutrisi anak-anak.
    Dengan gizi yang cukup, menurut dia, diharapkan para anak-anak ini akan menjadi sumber daya manusia yang mampu meneruskan generasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045.
    Kemudian, Herman menyinggung bahwa program ini mulai meningkatkan ekonomi wilayah masing-masing daerah.
    “Ekonomi daerah akan meningkat karena ada banyak pesanan ataupun ada banyak kebutuhan akan komoditas-komoditas lokal yang dihasilkan di wilayahnya masing-masing ini, yang tentu akan menjadi pembangkit ekonomi baru. Dan makan bergizi gratis memang belum semasif yang kita harapkan, karena memang dari sisi anggaran kan baru Rp 71 triliun ya tersedianya,” katanya.
    Sementara itu, terkait masih banyaknya ketidaksempurnaan dari program makan bergizi gratis, Herman menyebut bahwa kondisi itu merupakan hal yang biasa terjadi di awal pelaksanaannya.
    Menurut dia, ketika sebuah program dilakukan secara masif dalam wilayah yang besar, pasti masih ada hal-hal yang tidak sesuai harapan.
    Pasalnya, di beberapa daerah, ada anak-anak yang tidak mendapatkan susu hingga makanannya sudah asem.
    “Tetapi saya kira ini adalah proses ya. Proses kepada tahap dan ya mungkin butuh sedikit waktu untuk sampai kepada semua bisa jalan,” ujar Herman.
    “Karena ini adalah program negara, sehingga kalau dari sisi anggarannya belum mencukupi, ayo kita duduk kembali, nyisir kembali dari mana anggaran yang bisa kemudian mencukupi terhadap kebutuhan idealnya anggaran untuk makan bergizi gratis,” katanya lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Sosok Artis Punya Rumah di Los Angeles, Terdampak Kebakaran Hutan? Pagar Uya Kuya Sampai Roboh

    4 Sosok Artis Punya Rumah di Los Angeles, Terdampak Kebakaran Hutan? Pagar Uya Kuya Sampai Roboh

    TRIBUNJATIM.COM – Kebakaran hutan terjadi di Los Angeles bahkan menyebar hingga rumah warga.

    Peristiwa ini diketahui terjadi sejak Selasa (7/1/2025).

    Area yang terdampak dari kebakaran hutan ini mencapai 17.234 hektare.

    Rumah-rumah ini tak hanya milik warga Negeri Paman Sam itu namun juga artis Tanah Air.

    Empat sosok artis Indonesia diketahui memiliki rumah di Los Angeles.

    Siapa saja? Lantas, bagaimana keadaan rumah mereka?

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Dereten kondisi rumah artis Indonesia di Los Angeles

    1. Sarah Azhari

    Adik Ayu Azhari itu diketahui sudah menetap di Los Angeles. 

    Lewat unggahan di akun Instagram Story-nya, Sarah mengatakan kondisinya baik-baik saja.

    “Terima kasih semuanya yang sudah menghubungi saya karena khawatir,” tulis Sarah dikutip Kompas.com, Jumat (10/1/2025). 

    “Saya ingin kalian tahu bahwa saya aman dan tinggal di area Los Angeles yang tak terdampak oleh kebakaran itu,” sambungnya.

    Kendati demikian, Sarah Azhari mengaku sangat terpukul dengan kejadian kebakaran di Los Angeles.

    Sarah mendoakan korban yang terdampak dari kebakaran tersebut. 

    “Saya doakan semua orang tetap selamat dan kebakarannya segera dipadamkan. Tuhan memberkati kalian,” tulisnya.

    2. Uya Kuya

    Selain itu, Uya Kuya, menyaksikan langsung kebakaran dahsyat di Los Angeles, California, sejak 7 Januari 2025.

    Kebetulan, Uya Kuya yang awalnya berlibur di Los Angeles bersama keluarganya menyaksikan kebakaran tersebut.

    Momen ini pun ia bagikan di media sosialnya, terkihat suasana mencekam saat api besar terlihat di kejauhan.

    “Guys, hari ini ada angin kencang banget, dan gara-gara ini jadi ada kebakaran di gunung tuh deket banget sama rumah kita. Terjadi tadi siang di Malibu, sekarang sudah sampai Altadena, dekat Pasadena,” kata Uya Kuya, dikutip Jumat (10/1/2025).

    “Orang-orang di sekitar Altadena dan Pasadena sudah dievakuasi. Jadi gara-gara angin kencang, api menyebar cepat banget,” lanjutnya.

    Selain liburan, adapun kehadiran Uya Kuya juga menjenguk anaknya yang menempuh pendidikan di sana, Cinta Kuya dan Nino Kuya.

    Bersyukurnya, ia dan keluarga tak terkena dampak dari kebakaran tersebut.

    Namun Uya mengungkapkan banyak rumah milik orang Indonesia yang terkena imbasnya.

    “Banyak orang muslim dan Indonesia di sini yang juga jadi korban rumahnya terbakar,” tulis Uya Kuya.

    Lokasi kebakaran yang melanda Los Angeles sebenarnya cukup jauh dari rumah Uya di Pasadena. 

    Namun apinya yang begitu besar tampak jelas dari rumah mereka.

    Tampak daun-daun beterbangan di depan rumah Uya Kuya.

    Halaman mereka pun berubah bak hutan karena saking kotornya akibat angin kencang.

    Tak cuma itu, pagar rumah Uya Kuya juga roboh diterjang angin kencang.

    Meski hanya sebagian kecil, namun robohnya pagar ini jelas membuat Uya sedih.

    3. Nikita Willy

    Keluarga Nikita Willy dan Indra Priawan diketahui sedang berada di Los Angeles.

    Mereka memang sudah merencanakan untuk melahirkan di rumah, Los Angeles.

    Putra kedua Nikita Willy dan Indra Priawan pun telah lahir pada 15 Desember 2024 lalu.

    Namun tahun ini berbeda, lantaran Los Angeles di awal tahun 2025 mengalami tragedi kebakaran hebat.

    Berawal dari kebakaran hutan hingga kini meluas hingga wilayah perkotaan.

    Nikita Willy juga sempat mengabadikan langit Los Angeles yang berkabut.

    “Pray for LA,” tulis akun @nikitawillyofficial94.

    Dan pada hari ini, Jumat (10/1/2025), istri Indra Priawan tersebut mengungkapkan kondisi keluarganya di LA.

    Nikita Willy mengaku dalam kondisi aman.

    “Hey everyone, thank you for the messages.

    I just wanted to share that our family is safe. And we are incredibly thankful for that.”

    “But out hearts go out to those who have been affected by this tragedy,” tulis @nikitawillyofficial94.

    (Hai semuanya, terima kasih atas pesannya.

    Aku hanya ingin berbagi bahwa keluargaku dalam kondisi aman dan selamat.

    Dan kami sangat bersyukur atas itu),” tulisnya.

    4. Agnez Monica

    Agnez Monica diketahui tinggal di kota Los Angeles California.

    Mega bintang indonesia sudah menetap disana sejak tahun 2015 silam.

    Terhitung sudah 9 tahun Agnez Monica menetap di salah satu kota terbesar di Amerika Serikat tersebut.

    Adapun terkait kebakaran hutan yang melanda kota Los Angeles.

    Agnez Monica sendiri belum memberikan kabar apapun.

    Kebakaran Los Angeles

    Sebelumnya, kebakaran hutan Los Angeles telah menewaskan sedikitnya 10 orang dan menghanguskan hampir 10.000 bangunan sejak Selasa (7/1/2025).

    Reuters pada Jumat (10/1/2025), kebakaran Palisades antara Santa Monica dan Malibu di sisi barat kota dan kebakaran Eaton di timur dekat Pasadena jadi yang paling merusak dalam sejarah Los Angeles. 

    Kebakaran itu menghabiskan lebih dari 13.750 hektar dan mengubah seluruh lingkungan menjadi abu.

    Menurut data terbaru Pemeriksa Medis Los Angeles Country pada Kamis (9/1/2025), jumlah korban tewas akibat kebakaran ini bertambah menjadi sepuluh orang. 

    Sheriff Kabupaten Los Angeles Robert Luna mengatakan pada konferensi pers sebelumnya, ia memperkirakan jumlahnya akan bertambah.

    “Sepertinya bom atom dijatuhkan di area ini. Saya tidak mengharapkan kabar baik, dan kami tidak menantikan angka-angka tersebut,” tutur Luna. Dikutip Kompas.com

    Peramal cuaca AccuWeather memperkirakan kerusakan dan kerugian ekonomi mencapai 135-150 miliar dolar AS (Rp 2.186-2.429 triliun). 

    Hal itu menandakan pemulihan yang cukup sulit dan melonjaknya biaya asuransi bagi pemilik rumah atau korban kebakaran. 

    “Kami sudah melihat ke depan untuk membangun kembali kota Los Angeles secara agresif,” kata Wali Kota Karen Bass, seorang Demokrat, yang menghadapi kritik dari Presiden terpilih Donald Trump dan Republikan lainnya atas penanganannya terhadap bencana tersebut.

    Presiden Joe Biden, yang mengumumkan bencana besar pada Selasa, berjanji pada Kamis bahwa pemerintah federal akan mengganti 100 persen pemulihan selama 180 hari ke depan. Yakni untuk membayar pemindahan puing dan material berbahaya, tempat penampungan sementara, dan gaji responden pertama. 

    “Saya memberi tahu gubernur, pejabat lokal, jangan segan-segan mengeluarkan biaya untuk melakukan apa yang perlu mereka lakukan dan mengendalikan kebakaran ini,” kata Biden setelah bertemu dengan penasihat senior di Gedung Putih. 

    Secara keseluruhan, lima kebakaran hutan terjadi di Los Angeles County, dengan kebakaran terbesar di Palisades hanya 6 persen terkendali dan kebakaran Eaton 0 persen terkendali.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Legislator harap Gubernur terpilih terapkan sekolah gratis di Jakarta

    Legislator harap Gubernur terpilih terapkan sekolah gratis di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD Jakarta Ali Muhammad Johan berharap, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pramono Anung dan Rano Si Doel Karno untuk segera merealisasikan program sekolah gratis untuk seluruh warga Jakarta mulai 2025.

    “Sekolah gratis adalah langkah strategis untuk memastikan setiap anak di Jakarta mendapat pendidikan yang setara, tanpa terkendala biaya,” kata Ali yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Jumat.

    Ali berharap pasangan pemimpin baru ini dapat membawa perubahan positif bagi Jakarta dan segera mewujudkan program-program pro rakyat.

    Dalam kesempatan yang sama, Ali juga meminta pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih segera mengisi jabatan-jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta ketika resmi dilantik nanti.

    Menurut dia, sekolah gratis dan pengisian jabatan kosong sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Jakarta.

    “Kami berharap Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dapat segera merealisasikan ini,” kata Ali.

    Pembahasan sekolah swasta gratis kata Ali, telah menjadi fokus pembahasan di DPRD Jakarta, namun harus melakukan revisi regulasi yang mengaturnya.

    Dia mendorong agar Pramono Anung mengawal revisi regulasi tersebut secepatnya agar bisa diimplementasikan pada tahun ajaran 2025/2026.

    Selain itu, Ali juga menekankan pentingnya pengisian jabatan kosong di Pemprov DKI Jakarta yang saat ini dapat menghambat kinerja pemerintah.

    Ia mendorong agar proses seleksi dan pengisian jabatan dilakukan dengan cermat, agar pejabat yang terpilih dapat menjalankan tugasnya secara maksimal demi kepentingan publik.

    “Saat ini masih banyak jabatan yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Tentu hal ini akan menghambat program pembangunan karena pejabatnya terkadang bertugas di dua SKPD, sehingga tidak fokus pada program yang ada,” ucapnya.

    Dia juga memastikan, Fraksi Partai Demokrat DPRD Jakarta siap bekerja sama dengan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, dalam menjalankan program-program pembangunan di ibu kota.

    “Kami akan selalu siap bekerja sama dan mendukung berbagai program pembangunan asalkan program tersebut berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan Kota Jakarta,” katanya.

    Ali berharap, dengan adanya kerja sama yang baik antara DPRD dan gubernur terpilih, berbagai tantangan yang ada di Jakarta dapat dihadapi bersama demi mencapai tujuan bersama dalam menciptakan Jakarta yang lebih baik.

    Dia juga optimis kepemimpinan Gubernur terpilih Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno akan membawa Jakarta menuju kemajuan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • PD Dorong Makan Bergizi Gratis Terus Disempurnakan: Pembangkit Ekonomi Baru

    PD Dorong Makan Bergizi Gratis Terus Disempurnakan: Pembangkit Ekonomi Baru

    Jakarta –

    Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mendorong program Makan Bergizi Gratis yang kini telah berjalan agar terus disempurnakan pelaksanaannya. Herman menilai ada beberapa hal yang harus diperbaiki di lapangan.

    “Ya, ini kan program relatif baru ya, meskipun sudah diuji coba dan tentu seluruh staf yang terlibat di dalam Makan Bergizi Gratis ini juga telah di-training sebelumnya dan tentu strukturnya sudah ada, ada Badan Gizi Nasional dan kemudian dibantu oleh seluruh instrumen negara, tentu pasti dalam pelaksanaan awal di tanggal 6 (Januari) kemarin ada hal-hal yang tentu harus terus diperbaiki ke depan,” kata Herman kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Sebab, menurut Herman, program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu memberikan dampak besar pada berbagai sektor. Salah satunya, sebut dia, di sektor ekonomi.

    “Namun, tentu kita melihat esensinya bahwa program ini akan memberikan dampak yang luar biasa dalam berbagai sisi. Selain, tentu sekarang sudah mulai terasakan akan meningkatkan ekonomi wilayah masing-masing,” kata anggota Komisi VI DPR itu.

    Herman mengatakan program itu akan mendongkrak ekonomi daerah. Dia juga mengungkit komoditas ekonomi tiap daerah dimanfaatkan dalam pelaksanaan program itu.

    “Ekonomi daerah akan meningkat, karena ada banyak pesanan ataupun ada banyak kebutuhan akan komoditas-komoditas lokal yang dihasilkan di wilayahnya masing-masing. Ini yang tentu akan menjadi pembangkit ekonomi baru,” katanya.

    “Dan tentu ke depannya mudah-mudahan pemerintah dan DPR segera membicarakan kembali nanti setelah tanggal 20 (Januari) masuk masa sidang (DPR) dibicarakan kembali, agar betul-betul program ini sukses, program ini mencapai tujuan, program ini mencapai sasaran. Program ini tentu menjadi program prioritas utama yang bukan berarti mengenyampingkan terhadap program-program lainnya,” kata Herman.

    (fca/azh)

  • Partai Demokrat sebut masih dini bicarakan figur untuk Pemilu 2029

    Partai Demokrat sebut masih dini bicarakan figur untuk Pemilu 2029

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan bahwa masih dini untuk membicarakan figur untuk Pemilu 2029.

    Herman menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons pertanyaan jurnalis mengenai ada atau tidaknya keinginan Partai Demokrat untuk kembali mengusung kadernya sebagai calon presiden, seperti pada Pemilu 2004 dan 2009, yakni Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian terpilih menjadi Presiden Ke-6 RI.

    “Yang penting kami membicarakan sistem dengan hasil keputusan MK presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden) nol persen ini, sistem apa yang harus kita bangun ke depan,” kata Herman ditemui usai menghadiri acara KAHMI di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, saat ini Partai Demokrat sedang fokus menyusun syarat pencalonan presiden dan wakil presiden bersama dengan fraksi partai lain di DPR RI, dan pemerintah.

    “Nah baru saya kira nanti figur lah selanjutnya karena kalau melihat sistem pun kan belum jelas sekarang seperti apa,” ujarnya.

    Dia mengatakan bahwa hal lain yang lebih penting saat ini adalah menyukseskan program yang sedang ditata oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, Kamis (2/1), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus ketentuan presidential threshold pada Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penghapusan tersebut diatur dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024.

    MK menilai presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada Pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Selanjutnya, MK mempelajari bahwa arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon.

    Menurut MK, kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan Indonesia apabila tidak diantisipasi.

    Oleh karena itu, MK menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025