Xcloud.id

partai: Demokrat

  • Badan Intelijen Sebut Donald Trump dan Kim Jong-un Mungkin Dapat Mencapai Kesepakatan

    Badan Intelijen Sebut Donald Trump dan Kim Jong-un Mungkin Dapat Mencapai Kesepakatan

    JAKARTA – Badan intelijen Korea Selatan pada Hari Senin mengatakan, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dapat melakukan pembicaraan langsung, menambahkan, kemungkinan adanya ‘kesepakatan kecil’ mengenai program nuklir Pyongyang.

    Jika AS menyadari bahwa tujuan denuklirisasi penuh Korea Utara tidak dapat dicapai dalam jangka pendek, AS dapat melanjutkan dengan kesepakatan yang lebih kecil, seperti kesepakatan pengendalian senjata atau perjanjian pelucutan senjata dengan Pyongyang, kata Badan Intelijen Nasional (NIS), melansir The Korea Times 13 Januari.

    Trump yang memenangi Pemilu November lalu, mengungguli petahana Wakil Presiden Kamala Harris, akan mengambil sumpah sebagai presiden pada 20 Januari mendatang.

    NIS membagikan informasi tersebut kepada anggota parlemen selama rapat subkomite parlemen tertutup, menurut anggota parlemen Lee Seong-kweun dari Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, serta Park Sun-won dari oposisi utama Partai Demokrat Korea, keduanya adalah pemimpin Komite Intelijen Majelis Nasional.

    “Trump telah menggembar-gemborkan pembicaraannya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sebagai salah satu pencapaian utamanya dari masa jabatan pertamanya, jadi ada kemungkinan untuk melanjutkan dialog dengan Kim,” kata NIS seperti dikutip oleh para anggota parlemen.

    Lebih lanjut badan mata-mata itu mengatakan, beberapa penunjukan Trump baru-baru ini menunjukkan kemungkinan dialog.

    Diketahui, Trump menunjuk mantan Duta Besar untuk Jerman Richard Grenell, yang dikenal karena sikapnya yang pro-dialog tentang isu-isu Korea Utara, sebagai utusan presidennya untuk misi-misi khusus.

    Berikutnya, ada Alex Wong, yang terlibat dalam pembicaraan nuklir tingkat kerja dengan Korea Utara selama masa jabatan pertama Trump, ditunjuk sebagai wakil penasihat keamanan nasional utama Trump.

    NIS mengatakan, Korea Utara diperkirakan akan fokus pada pengamanan manfaat militer dan ekonomi dengan mengirimkan lebih banyak pasukan dan senjata untuk mendukung perang Rusia di Ukraina.

    Badan itu juga mengatakan, mereka memantau dengan saksama tanda-tanda kemungkinan kunjungan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un ke Rusia.

    “Kim mungkin akan mengunjungi Rusia pada paruh pertama tahun ini,” kata Park.

    Sejumlah analis meyakini kunjungan tersebut bertepatan dengan Hari Pembela Tanah Air Rusia, yang jatuh pada tanggal 23 Februari. Hari libur tahunan tersebut menghormati pasukan militer negara tersebut.

  • Legowo, Anggota DPRD Jatim Rasiyo Siap Mundur dari PMI

    Legowo, Anggota DPRD Jatim Rasiyo Siap Mundur dari PMI

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim, Rasiyo yang disorot karena merangkap jabatan sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan PMI Provinsi Jatim masa bakti 2020-2025, bersedia mengundurkan diri.

    “Kalau aturannya memang seperti itu, saya secara legowo bersedia mundur dari PMI Jatim, sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan. Saya akan menyampaikan kepada Ketua PMI Jatim, Pak Imam Utomo,” kata Rasiyo yang menghubungi beritajatim.com, Selasa (14/1/2025) sore.

    Koordinator Parliament Watch Jatim, Umar Sholahuddin mengapresiasi sikap tersebut.

    “Menurut saya, jika aturannya jelas dan tegas seperti itu, tidak ada alasan apapun bagi Pak Rasiyo untuk untuk tidak melepas jabatan di PMI. Lebih baik Pak Rasiyo memang legowo dan taat aturan dengan mengundurkan diri. Ini juga untuk kebaikan yang bersangkutan dan institusi PMI, serta nama baik DPRD Jatim. Ini karena jika Pak Rasiyo dengan jabatannya mendapatkan insentif dari PMI, yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD, akan menimbulkan double account en income,” tukas Umar yang juga Wakil Dekan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) ini.

    Diberitakan sebelumnya, Rasiyo menjabat Sekretaris Dewan Kehormatan sejak 2020. Sedangkan, Rasiyo dilantik sebagai anggota DPRD Jatim sejak 31 Agustus 2024. Sebelum menjadi anggota dewan, Rasiyo pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Jatim dan Sekdaprov Jatim era Gubernur Soekarwo.

    Pasalnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Pasal 350 ayat (1) huruf c memuat larangan bagi anggota dewan untuk merangkap jabatan.

    Bunyinya, (1). Anggota DPRD provinsi dilarang merangkap jabatan:

    a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;

    b. Hakim pada badan peradilan atau;

    c. Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

    PMI Jatim merupakan badan yang bersumber dari APBD Jatim. (tok/ted)

  • Ini Beda Pagar Laut di Tangerang dan Bekasi, Johan: Jangan Disamakan Nanti Bisa Menyesatkan – Halaman all

    Ini Beda Pagar Laut di Tangerang dan Bekasi, Johan: Jangan Disamakan Nanti Bisa Menyesatkan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pagar laut yang terbuat dari bambu menghebohkan rakyat Indonesia.

    Jika sebelumnya pagar laut sepanjang 30,16 kilometer ditemukan di perairan Tangerang, Banten.

    Kini, pagar laut serupa ditemukan di perairan Bekasi, Jawa Barat.

    Temuan terbaru pagar laut di perairan Bekasi ini memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan.

    Pagar ini membentang sepanjang 8 kilometer di dua sudut wilayah Tarumajaya, pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Pagar laut di Bekasi ini memiliki struktur unik yang berbeda dari pagar laut di Tangerang.

    Baca juga: 3 Pihak Disebut Pemilik Pagar Laut Tangerang: 1 Membantah, 1 Mengklaim, 1-nya Lagi Misterius

    Struktur pagar bambu di Bekasi tampak menopang gundukan tanah, membentuk garis panjang menyerupai tanggul, dengan bagian tengahnya terdapat perairan menyerupai sungai.

    Tayum, seorang nelayan setempat, mengungkapkan bahwa pembangunan pagar laut ini telah berlangsung selama enam bulan terakhir.

    Bahkan untuk membuat pagar laut di Bekasi itu melibatkan tiga alat berat ekskavator yang bekerja siang dan malam untuk mengeruk tanah laut.

    Tanah yang dikeruk kemudian digunakan untuk menguruk sela-sela bambu yang tertancap, membentuk struktur menyerupai tanggul.

    “Iya, sudah enam bulan belakangan ini (keberadaan bambu misterius tersebut),” ujar Tayum,  Senin (13/1/2025) dikutip dari Kompas.com.

    Lalu Apa Beda Pagar Laut di Tangerang dan Bekasi?

    Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai pagar laut di Bekasi dan Tangerang berbeda.

    Sehingga jika menyamakannya merupakan tindakan menyesatkan.

    Menurutnya, pemagaran laut di perairan Tangerang, Banten berbeda dengan yang ada di pesisir Bekasi, Jawa Barat.

    “Pemagaran di Tangerang Utara adalah persoalan serius yang merugikan masyarakat nelayan dan hingga kini belum jelas siapa pihak yang bertanggung jawab,” tuturnya dikutip dari Kompas.TV, Selasa (14/1/2025).

    Lalu bagaimana dengan pagar laut di Bekasi?

    “Sedangkan pemagaran di Bekasi jelas bertujuan untuk konservasi mangrove dan pengendalian abrasi,” tambah dia.

    Ia menegaskan  pemagaran di Bekasi bertujuan konservasi lingkungan yang melibatkan masyarakat lokal.

    “Pemagaran di Bekasi adalah contoh pengelolaan pesisir yang berkelanjutan dan mendukung ekosistem, bukan pembatasan akses nelayan seperti yang terjadi di Tangerang,” tuturnya.

    “Mencoba menyamakan keduanya adalah tindakan menyesatkan dan salah satu upaya membiaskan isu pagar misterius Tangerang Utara,” tegas Johan.

    Pagar laut di Tangerang Berdampak Buruk ke Nelayan

    Sebaliknya, kata dia,  pagar laut yang ada di perairan Tangerang disebutnya membawa dampak buruk bagi nelayan kecil terhadap akses area penangkapan ikan.

    Untuk itu, dia mendesak Pemerintah dan pihak berwenang untuk segera mengusut tuntas kasus pemagaran laut yang berada di perairan Tangerang.

    “Kami menolak segala upaya pengalihan isu atau pembenaran yang mencoba membingkai tindakan ini sebagai hal yang positif. Hak-hak nelayan harus dilindungi, dan pihak yang bertanggung jawab atas pemagaran misterius ini harus diungkap,” bebernya.

    Dalam keterangan itu, ia juga menyatakan  komitmennya mengawal kasus pemagaran laut di Tangerang dan memastikan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir berpihak pada masyarakat.

    Dikutip dari Kompas.TV, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menduga pemagaran laut di Tangerang merupakan bagian dari proyek reklamasi. 

    Walhi menilai pemerintah seharusnya mengetahui dan menindak pelanggaran tersebut.

    Baca juga: Kata PIK 2 soal Pagar Misterius di Laut Tangerang

    Pemerintah Sedang Investigasi

    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  meminta masyarakat untuk bisa menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Investigasi ini pun tak hanya dilakukan KPP sendiri, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah setempat.

    “Kita ikuti, Kementerian Kelautan juga tengah melakukan investigasi bersama berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah setempat,” kata AHY dilansir Kompas TV, Senin (13/1/2025).

    Lebih lanjut, AHY pun berharap agar pembuat atau pemilik pagar laut ini bisa segera diketahui.

    “Mudah-mudahan bisa diketahui segera (pembuat pagar laut),” imbuh Ketum Partai Demokrat itu.

    Selanjutnya AHY pun ingin berfokus dalam pembangunan di berbagai sektor.

    AHY juga menginginkan adanya kepastian hukum kepada masyarakat, salah satunya dalam kasus pagar laut misterius ini.

    Menurut AHY tidak boleh ada lagi kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum di tengah masyarakat.

    “Yang jelas kita ingin fokus pada pembangunan di berbagai sektor dan juga ingin menghadirkan kepastian hukum.”

    “Dan tidak boleh ada hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum,” kata AHY.

    Sumber: Tribunnews.com/Kompas.TV/Kompas.com

     

     

  • Pemerintah China Diisukan Buka Peluang Jual TikTok ke Elon Musk, ByteDance Buka Suara – Halaman all

    Pemerintah China Diisukan Buka Peluang Jual TikTok ke Elon Musk, ByteDance Buka Suara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kabar mengejutkan datang dari dunia sosial media setelah pemerintah China dikabarkan tengah mengevaluasi penjualan TikTok di AS kepada Elon Musk.

    Dikutip dari Bloomberg, pemilik media sosial X tersebut dikabarkan akan mengakuisisi operasi TikTok di AS jika perusahaan gagal menghindari larangan kontroversial terhadap aplikasi video pendek tersebut.

    Hal tersebut terjadi di tengah langkah TikTok menggugat larangan operasional di AS dengan mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

    Para hakim Mahkamah Agung dijadwalkan untuk memutuskan sebuah undang-undang yang menetapkan tenggat waktu 19 Januari bagi TikTok untuk menjual operasi AS-nya atau menghadapi larangan di negara tersebut.

    Menghadapi resiko terburuk itu, Pejabat senior Cina pun dikabarkan telah mulai membahas rencana kontinjensi untuk TikTok sebagai bagian dari diskusi luas tentang operasi mereka di bawah pemerintahan Donald Trump.

    Salah satunya adalah melibatkan Musk yang dekat dengan Trump sebagai salah satu pemilik utama TikTok.

    Spekulasi itu disebut menguat setelah pada bulan Desember lalu, Trump mendesak Mahkamah Agung untuk menunda keputusannya hingga ia menjabat  sebagai Presiden.

    Trump dikabarkan ingin mencari “penyelesaian politik” agar TikTok dapat terus beroperasi di AS.

    Pernyataan Trump kala itu dibagikan seminggu setelah dirinya bertemu dengan CEO TikTok, Shou Zi Chew, di kediamannya, Mar-a-Lago, di Florida.

    Pada hari Senin, dua anggota legislatif dari Partai Demokrat, Senator Edward Markey dan Wakil Ro Khanna, juga menyerukan agar Kongres dan Presiden Joe Biden memperpanjang tenggat waktu vonis larangan ke TikTok hingga 19 Januari.

    Selama sidang Mahkamah Agung minggu lalu, para hakim tampaknya cenderung untuk mendukung undang-undang tersebut dan tetap pada tenggat waktu yang ditetapkan.

    Selama hampir tiga jam argumen, kesembilan hakim berulang kali kembali membahas masalah keamanan nasional yang melatarbelakangi undang-undang tersebut.

    Pemerintahan Biden berpendapat bahwa tanpa penjualan, TikTok dapat digunakan oleh China sebagai alat untuk mata-mata dan manipulasi politik.

    Perusahaan tersebut berulang kali membantah adanya pengaruh dari Partai Komunis China dan mengatakan bahwa undang-undang untuk melarangnya di AS melanggar hak kebebasan berbicara yang dijamin oleh Amandemen Pertama bagi penggunanya.

    Bytedance Buka Suara

    Menanggapi rumor yang dibagikan Bloomberg pada Senin tersebut (13/1/2025) pihak ByteDance selaku pemilik TikTok pun menyebut laporan tersebut omong kosong belaka.

    Dalam pernyataan resminya ByteDance kembali menegaskan bahwa mereka tak akan menjual operasi mereka di AS.

    “Kami tidak bisa diharapkan untuk mengomentari fiksi belaka,” kata seorang juru bicara TikTok kepada BBC News.

    Di lain pihak, Elon Musk dan X enggan memberikan tanggapan terkait pernyataan dari ByteDance tersebut maupun laporan dari Bloomberg.

    Musk adalah sekutu dekat presiden terpilih AS, Donald Trump, yang dijadwalkan kembali ke Gedung Putih pada 20 Januari.

    Sebelumnya, Bloomberg melaporkan bahwa para pejabat di Beijing sendiri dikabarkan mau menjual TikTok ke Musk.

    Namun mereka lebih menginginkan akuisisi Elon Musk tersebut bersifat parsial.

    Pemerintah China dikabarkan ingin TikTok secara keseluruhan tetap berada di bawah kepemilikan perusahaan induknya yakni ByteDance Ltd., dan sebagiannya dimiliki Elon Musk melalui X kata sumber dari Bloomberg.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • Ini Beda Pagar Laut di Tangerang dan Bekasi, Johan: Jangan Disamakan Nanti Bisa Menyesatkan – Halaman all

    3 Pihak Disebut Pemilik Pagar Laut Tangerang: 1 Membantah, 1 Mengklaim, 1-nya Lagi Misterius – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Teka teki siapa pemilik pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di  perairan pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten, masih belum terungkap dan tetap misterius.

    Hingga kini, Selasa (14/1/2025), ada tiga pihak yang disebut sebagai pemilik pagar laut itu.

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku sudah punya titik terang dan mengantongi pemilik pagar laut itu.

    “Ada sedikit titik terang dan kami itu sudah kantongi,” kata  Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho Saksono, dikutip dari Kompas.TV pada Jumat (10/1/2025) lalu.

    Namun dia belum dapat menjelaskan lebih lanjut terkait temuan ihwal pemilik pagar laut di Tangerang.

    “Kami akan lapor ke pimpinan dulu dalam hal ini untuk ditindaklanjuti terkait pagar tersebut,” ujarnya.

    Namun demikian ada 3 pihak yang disebut-sebut pemilik pagar laut misterius itu adalah:

    Diduga Punya PIK 2 Tapi Dibantah

    Sejak awal banyak pihak mencurigai pagar laut yang terbuat dari bambu itu milik pengembang Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    Maklum saja tak jauh dari situ, PIK 2 telah melakukan reklamasi pantai.

    Namun demikian, Manajemen PIK 2 melalui Toni, perwakilan resminya, menegaskan bahwa proyek mereka tidak ada kaitannya dengan pembangunan pagar laut tersebut.

    Pengembangan kawasan kota baru di PIK 2 saat ini masih akan terus berlangsung ke beberapa wilayah pesisir utara Tangerang hingga ke wilayah Kecamatan Kronjo. 

    Namun, Toni menegaskan tudingan bahwa pagar laut misterius itu adalah milik PIK 2, tidaklah benar.

    “Itu tidak ada kaitan dengan kita, nanti selanjutnya oleh kuasa hukum yang akan menyampaikan dengan tindak lanjut,” ujar Toni di Tangerang, Banten, Minggu (12/1/2025) dikutip dari Kompas.com.

    Toni menjelaskan bahwa pengembangan kawasan PIK 2, yang telah berjalan sejak 2009, berbeda dari proyek strategis nasional (PSN) yang baru dimulai pada 2024.

    “Ada empat hal yang perlu saya sampaikan untuk me-resume semua berita yang ada. Pertama adalah bahwa PSN dan PIK 2 itu adalah 2 hal berbeda,” kata Toni.

    “PIK 2 sendiri adalah proyek yang berorientasi ke real estate itu sudah berjalan sejak 2009,” imbuhnya.

    Menurut Toni, pengembangan kawasan PIK yang telah dilakukan sejak 2009 atau berjalan sebelum adanya penetapan PSN oleh Presiden Joko Widodo pada 2024.

    “Artinya PIK 2 itu sudah mulai melalui izin yang diterima sudah mulai berjalan sejak 2009. Sedangkan PSN ini adalah wilayah di luar perencanaan PIK 2 yang dari 2009 itu berjalan itu di luar dan itu menjadi bagian dari terintegrasi PIK 2 mulai Maret 2024,” ujarnya.

    Toni menambahkan, sejak diputuskannya area PSN PIK 2 seluas 1.800 hektare berdasarkan Keputusan Presiden RI Joko Widodo, maka pengembangan kawasan PIK dan PSN adalah dua hal berbeda.

    2. Ormas JRP Klaim Pemiliknya

    Di sisi lain, Jaringan Rakyat Pantura (JRP) Kabupaten Tangerang mengklaim bahwa pagar laut tersebut dibangun oleh masyarakat setempat sebagai langkah mitigasi bencana.

    Sandi Martapraja, koordinator JRP, menyebutkan bahwa struktur bambu itu berfungsi mencegah abrasi dan melindungi ekosistem pantai.

    “Pagar laut yang membentang di pesisir utara Kabupaten Tangerang ini sengaja dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Ini dilakukan untuk mencegah abrasi,” ujarnya pada Sabtu (11/1/2025) dikutip dari Kompas.TV.

    Menurut Sandi, keberadaan pagar laut memiliki beberapa manfaat, termasuk memitigasi ancaman tsunami, mencegah abrasi, dan mendukung kegiatan ekonomi seperti tambak ikan.

    “Tambak ikan di dekat tanggul juga dapat dikelola secara berkelanjutan untuk menjaga ekosistem tetap seimbang,” kata Sandi.

    Hal senada disampaikan Holid, nelayan anggota JRP, yang menekankan bahwa pagar tersebut juga membantu budidaya kerang hijau dan menjadi tambahan penghasilan bagi nelayan.

    “(Usaha itu) jadi penghasilan tambahan para nelayan,” katanya.

    3. Kata Nelayan Punya Artis

    Seorang nelayan di Pulau Cangir, dekat pagar laut, membocorkan sosok artis tanah air yang diduga menjadi pemiliknya.

    Adapun nelayan itu bernama Heru.

    Menurutnya, semua orang pasti mengenal artis itu.

    “Wah semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya, siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming, kalau disebutin satu persatu takutnya banyak abcd-nya, yang jelas semua orang pasti tahu,” ungkap Heru.

    Selain terkenal, si pemilik pagar laut tersebut juga tak meminta izin kepada warga sekitar perairan.

    Minimal, menurut Heru, ada sosialisasi tentang pembangunan dan pemasangan pagar laut.

    Pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara, Refly Harun,  pun ikut menerka-nerka siapa nama artis tersebut. 

    Refly menduga bahwa sosok artis itu pastinya dekat dengan kekuasaan. 

    “Kita bisa membayangkan kalau clue-nya adalah selebriti yang lagi booming, kemudian yang berbisnis, maka harus tambah yang dekat dengan kekuasaan pastinya. Karena yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melakukan ini,” ujar Refly Harun seperti dikutip dari Youtube Channel-nya yang tayang pada Senin (13/1/2025). 

    Refly pun merasa miris jika keterangan yang disampaikan Heru itu benar adanya. 

    Sebab, tidak ada siapapun yang bisa membeli laut. 

    “Kalau ini tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh selebriti, wah luar biasa, dia bisa memiliki laut, padahal tidak ada orang yang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, karena laut itu belongs to the republic, belongs to the people, belongs to indonesian people yang berjumlah 270 juta lebih. Not belongs to even prabowo himself,” ujar Refly.

    Pemerintah Sedang Investigasi

    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  meminta masyarakat untuk bisa menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Investigasi ini pun tak hanya dilakukan KPP sendiri, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah setempat.

    “Kita ikuti, Kementerian Kelautan juga tengah melakukan investigasi bersama berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah setempat,” kata AHY dilansir Kompas TV, Senin (13/1/2025).

    Lebih lanjut, AHY pun berharap agar pembuat atau pemilik pagar laut ini bisa segera diketahui.

    “Mudah-mudahan bisa diketahui segera (pembuat pagar laut),” imbuh Ketum Partai Demokrat itu.

    Selanjutnya AHY pun ingin berfokus dalam pembangunan di berbagai sektor.

    AHY juga menginginkan adanya kepastian hukum kepada masyarakat, salah satunya dalam kasus pagar laut misterius ini.

    Menurut AHY tidak boleh ada lagi kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum di tengah masyarakat.

    “Yang jelas kita ingin fokus pada pembangunan di berbagai sektor dan juga ingin menghadirkan kepastian hukum.”

    “Dan tidak boleh ada hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum,” kata AHY.

     

    Sumber: Kompas.com/Kompas.TV/Warta Kota/Tribun Jakarta

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Dugaan Refly Harun soal Sosok Selebriti Pemilik Pagar Laut di Tangerang: Pasti Juga Dekat Kekuasaan

     

     

  • Rangkap Jabatan di PMI, Anggota DPRD Jatim Rasiyo Belum Mundur

    Rangkap Jabatan di PMI, Anggota DPRD Jatim Rasiyo Belum Mundur

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur, Rasiyo, menuai sorotan karena masih merangkap jabatan sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Timur periode 2020-2025. Hingga saat ini, Rasiyo belum mengundurkan diri dari posisi tersebut, meskipun aturan melarang rangkap jabatan bagi anggota dewan.

    Rasiyo menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan PMI Jatim sejak 2020. Sementara itu, ia resmi dilantik sebagai anggota DPRD Jatim pada 31 Agustus 2024. Sebelum terjun ke legislatif, Rasiyo memiliki karier panjang di pemerintahan, termasuk sebagai Kepala Dinas Pendidikan Jatim dan Sekdaprov Jatim di era Gubernur Soekarwo.

    Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 350 ayat (1) huruf c secara tegas melarang anggota DPRD provinsi untuk merangkap jabatan.

    Pasal tersebut menyebutkan: (1) Anggota DPRD provinsi dilarang merangkap jabatan:

    a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
    b. Hakim pada badan peradilan; atau
    c. Pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

    PMI Jatim, sebagai lembaga yang menerima anggaran dari APBD, termasuk dalam kategori badan yang disebut dalam undang-undang tersebut.

    Sekretaris PMI Jatim, Edi Purwinarto, saat dikonfirmasi pada Selasa (14/1/2025), mengonfirmasi bahwa Rasiyo masih menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan PMI Jatim. Ia menegaskan bahwa PMI Jatim tidak memiliki kewenangan untuk meminta Rasiyo mundur, karena hal tersebut diatur dalam UU legislatif.

    “Posisi kami bukan pada wewenang meminta yang bersangkutan Pak Rasiyo untuk mengundurkan diri atau segera mundur dari PMI Jatim. Tapi, larangan itu ada di UU legislatif yang mengaturnya, dan bukan aturan di PMI Jatim. Silakan ditanyakan kepada Pak Rasiyo langsung. Jadi, keputusan ada di Pak Rasiyo,” jelas Edi.

    Sementara itu, Rasiyo mengaku akan mengikuti aturan yang berlaku, meskipun ia menyatakan masih menunggu Musyawarah Provinsi (Musprov) PMI Jatim untuk menyelesaikan hal ini. “Kalau aturannya (seperti itu), ya ikut aturan, cuma saya menunggu Musprov PMI Jatim dulu. Ini karena kedudukannya sebagai penasihat (Sekretaris Dewan Kehormatan),” ujar Rasiyo singkat. [tok/beq]

  • Persiapan Perayaan Natal Partai Demokrat 2024 masuki tahap finalisasi

    Persiapan Perayaan Natal Partai Demokrat 2024 masuki tahap finalisasi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Panitia Natal Nasional Partai Demokrat Sabam Sinaga yang juga anggota Komisi X DPR RI mengatakan bahwa persiapan Perayaan Natal Nasional Partai Demokrat Tahun 2024 telah masuk tahapan finalisasi dan evaluasi.

    “Sejumlah persiapan dan pendelegasian tugas atau kerja kepanitiaan sebenarnya sudah dilakukan, dalam pleno ini kami coba kembali mengecek dan evaluasi per bidang atau seksi sembari menyamakan persepsi sehingga apapun itu adalah kesepakatan bersama dan kesimpulan terbaik yang bisa diupayakan,” kata Sabam dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (13/1) malam.

    Hal itu disampaikannya seusai rapat pleno bersama panitia dan pengurus Perayaan Natal Nasional Partai Demokrat di Auditorium Yudhoyono, DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (13/1).

    Tahapan finalisasi dan evaluasi itu mencakup kegiatan bakti sosial dan acara puncak ibadah perayaan Natal yang akan dilakukan eksekusi terkait rangkaian penyelenggaraannya.

    Dia mengatakan bahwa pihaknya juga melibatkan semua komponen untuk mensukseskan acara Perayaan Natal Partai Demokrat Tahun 2024.

    “Karena ini acara bersama dan semua komponen yang ada di partai harus berkontribusi dan terlibat, demikian juga unsur kepanitiaan bukan hanya yang Nasrani, tetapi melibatkan teman-teman non-Nasrani, inilah keistimewaan partai nasionalis religius, saling tolong menolong,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris Panitia Natal Nasional Partai Demokrat Panti Silaban merinci rangkaian kegiatan yang akan diselenggarakan untuk agenda tahunan Partai Demokrat tersebut.

    “Konsep kegiatan yang akan kita gelar sebenarnya sederhana, namun kami sangat yakin akan berdampak dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sesuai dengan sub tema natal ‘Peduli dan Berbagi’,” ucapnya.

    Untuk itu, dia mengajak seluruh kader dan pengurus Partai Demokrat untuk berpartisipasi mensukseskan acara tersebut, termasuk mengikuti acara peduli dan berbagi pada 17 dan acara puncak pada 21 Januari.

    “Kepada seluruh kader dan pengurus Partai Demokrat Jumat 17 Januari silakan hadir dan berpartisipasi di DPP Demokrat akan ada donor darah dan bakti sosial dengan puluhan saudara kita difabel,” tuturnya.

    Dia menjelaskan bahwa perayaan puncak Natal Nasional Partai Demokrat Tahun 2024 nantinya akan dilaksanakan di Ballroom Krakatau Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, pada 21 Januari pukul 18.00 WIB.

    Selain tokoh nasional, pejabat dan pengurus partai, pihaknya akan menghadirkan pula peserta dari panti asuhan yang akan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembagian bingkisan Natal.

    “Yang kita libatkan tanpa melihat latar belakang agama ataupun kelompok, namun untuk semua kalangan, karena memang konsep Natal kita adalah peduli dan berbagi,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pilkada Jombang Sudah Berlalu, Bagaimana Hubungan Warsubi dengan Mundjidah?

    Pilkada Jombang Sudah Berlalu, Bagaimana Hubungan Warsubi dengan Mundjidah?

    Jombang (beritajatim.com) – Pasangan H Warsubi dan KH Salmanudin Yazid (WarSa) telah resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih untuk periode 2025-2030. Penetapan ini menandai berakhirnya kontestasi Pilkada Jombang 2024 yang digelar pada 27 November lalu.

    Pasangan yang diusung oleh koalisi partai besar ini unggul telak dengan perolehan 515.880 suara atau 74,88 persen, mengalahkan pasangan Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah) yang memperoleh 173.098 suara atau 25,12 persen.

    “Setelah Pilkada Jombang, saya sudah bertemu dengan beliau (Mundjidah). Kita saling mendukung untuk pembangunan Jombang,” ungkap Warsubi saat diwawancarai usai penetapan dirinya sebagai Bupati terpilih, Kamis (9/1/2025).

    Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk mengesampingkan perbedaan selama masa kampanye demi kemajuan Jombang. Warsubi menambahkan, pertemuan dengan Mundjidah Wahab lebih bersifat silaturahmi dan saling memberikan dukungan moral.

    “Kami mohon doa restu, dukungan, dan juga mohon maaf selama proses demokrasi kemarin jika ada kesalahan dan kekurangan. Intinya kami saling mendukung,” jelasnya. Pernyataan ini menunjukkan kedewasaan politik yang patut dicontoh.

    Meski telah ditetapkan sebagai pasangan terpilih, Warsubi dan Gus Salman masih harus menunggu jadwal pelantikan resmi. Hingga kini, jadwal tersebut masih belum pasti. Awalnya direncanakan berlangsung pada pertengahan Februari 2025, tetapi kemungkinan besar akan mundur hingga akhir Maret 2025.

    Proses ini melibatkan rapat paripurna DPRD Jombang yang telah dilaksanakan pada Senin (13/1/2025) sebagai bagian dari syarat pengajuan pelantikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur.

    Sementara itu, pasangan MuRah menjalani aktivitas baru pasca Pilkada. Mundjidah Wahab kembali ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum di Tambakberas untuk mengasuh santri-santrinya. Di ranah politik, ia tetap aktif sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur.

    Adapun Sumrambah kini lebih fokus pada tugasnya sebagai Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur, sebuah organisasi yang berperan penting dalam memberdayakan petani dan nelayan.

    Secara politik, Pilkada Jombang 2024 mencatat persaingan dua koalisi besar. Pasangan MuRah didukung oleh PDIP, PPP, Partai Demokrat, serta Hanura dengan total 20 kursi di DPRD.

    Sementara itu, WarSa diusung oleh Gerindra, PKB, Partai Golkar, PKS, dan Partai Nasdem dengan total 30 kursi, serta tambahan dukungan dari partai non-parlemen seperti PAN, PSI, dan Partai Gelora. Hasilnya, WarSa meraih suara dominan yang mencerminkan dukungan kuat dari masyarakat Jombang.

    Pilkada Jombang tidak hanya menjadi ajang kompetisi politik, tetapi juga mencerminkan kematangan demokrasi di daerah tersebut. Dengan selesainya proses pemilihan, harapan masyarakat kini tertuju pada kepemimpinan Warsubi dan Gus Salman untuk membawa Jombang menuju pembangunan yang lebih baik. [suf]

  • Kejar Free Trade Agreement, Pemerintah Indonesia Upayakan Penurunan Tarif Dagang dengan AS

    Kejar Free Trade Agreement, Pemerintah Indonesia Upayakan Penurunan Tarif Dagang dengan AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia tengah berusaha menegosiasikan penurunan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) melalui kerja sama bilateral antara kedua negara.  

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan, langkah ini diambil sebagai strategi untuk mengantisipasi kebijakan tarif impor yang kemungkinan diberlakukan di bawah pemerintahan Donald Trump, yang segera dilantik sebagai Presiden AS ke-47 pada 20 Januari 2025.  

    “Kita sedang meminta supaya akan ada kerja sama ekonomi secara bilateral, supaya tarifnya kita turunkan,” kata Airlangga di Jakarta, Senin (14/1/2025), dilansir dari Antara.

    Hubungan dagang antara Indonesia dan AS, kata dia, dapat ditingkatkan melalui berbagai mekanisme, termasuk perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA).  

    AS memang sudah lama mengenakan tarif untuk berbagai produk Indonesia, mulai dari sepatu hingga pakaian.

    “Bagi kita dengan Amerika, Amerika mengenakan tarif ke kita. Jadi Amerika itu mengenakan tarif untuk sepatu, untuk baju, dan berbagai komoditas kita. Sedangkan yang tidak dikenakan tarif adalah Vietnam. Jadi kita sudah agak imun dengan tarif yang dikenakan Amerika terhadap Indonesia,” ucap dia.

    Dalam konteks politik, Kongres AS pada 6 Januari 2025 secara resmi mengesahkan kemenangan Donald Trump sebagai pemenang Pilpres 2024. Trump berhasil mengumpulkan 312 suara elektoral, melebihi batas minimum 270 suara, sementara rivalnya, Kamala Harris, memperoleh 226 suara.  

    Acara pengesahan tersebut dipimpin oleh Kamala Harris, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden AS dan merupakan kandidat Partai Demokrat dalam pilpres.  Pemerintah Indonesia pun berupaya menegosiasikan tarif dagang dengan pemerintahan baru AS di bawah kepemimpinan Donald Trump ini. 
     

  • Anggota Komisi XI DPR Dukung Percepatan Hilirisasi dengan Pendanaan yang Inklusif – Halaman all

    Anggota Komisi XI DPR Dukung Percepatan Hilirisasi dengan Pendanaan yang Inklusif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Fathi menilai langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo, yang mewajibkan perbankan dan lembaga keuangan non-bank untuk mendukung pendanaan proyek hilirisasi perlu didukung.

    Dikatahui, keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

    Fathi menilai kebijakan tersebut sebagai upaya nyata dalam mempercepat hilirisasi sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri. 

    “Hilirisasi adalah jalan menuju kemandirian ekonomi. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan sektor keuangan,” kata Fathi dalam keterangannya, Senin (13/1/2035).

    Dia pun menyoroti pentingnya partisipasi aktif lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan yang adil dan terjangkau.

    Fathi juga mendukung pendekatan inovatif untuk meminimalkan ketergantungan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    “Saya juga ingin mengingatkan agar akses pendanaan ini bersifat inklusif dan tidak hanya menguntungkan sektor tertentu seperti nikel. Sektor bauksit, yang memiliki potensi besar, juga perlu mendapatkan perhatian serius,” tegas Fathi.

    “Perbankan harus diberi insentif untuk mau mengambil risiko yang terukur, sementara pemerintah dapat memberikan jaminan atau dukungan kebijakan yang memperkuat kepercayaan investor,” jelasnya.

    Fathi juga mengusulkan agar pembahasan mengenai pendanaan proyek hilirisasi dimasukkan dalam agenda Komisi XI DPR RI untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan optimal. 

    “Sebagai wakil rakyat, kami berkomitmen untuk mengawal kebijakan ini agar membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing nasional,” tambahnya.

    Dia juga mengajak semua pihak untuk bergerak bersama mewujudkan cita-cita hilirisasi yang berkeadilan. 

    “Hilirisasi bukan hanya soal meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga soal memberikan peluang bagi generasi muda untuk tumbuh di sektor industri. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” jelasnya.