Xcloud.id

partai: Demokrat

  • Catatan Sejarah Korsel Saat Presiden Yon Suk Yeol Ditangkap

    Catatan Sejarah Korsel Saat Presiden Yon Suk Yeol Ditangkap

    Jakarta –

    Penangkapan Presiden Korea Selatan (Korsel) yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol menjadi catatan sejarah. Pasalnya, ini adalah kali pertama presiden yang menjabat ditangkap.

    Sebagaimana diketahui, darurat militer yang berlaku singkat awal Desember lalu telah membawa Korsel ke dalam krisis politik paling buruk dalam beberapa dekade terakhir. Yoon kemudian dimakzulkan oleh parlemen pada 14 Desember lalu, yang menonaktifkannya dari tugas-tugas kepresidenan.

    Nasib Yoon kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi, yang akan mempertimbangkan apakah akan memperkuat pemakzulan Yoon dan memberhentikannya, atau mengembalikannya ke kekuasaan.

    Selain menghadapi pemakzulan, Yoon juga menghadapi rentetan investigasi kriminal atas tuduhan pemberontakan — satu-satunya dakwaan yang mementahkan kekebalan yang dimiliki Presiden Korsel — termasuk yang dipimpin oleh Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO).

    Dalam penyelidikan paralel, Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa meluncurkan persidangan untuk memutuskan pemakzulan Yoon oleh parlemen.

    Jika pengadilan menyetujui pemakzulan tersebut, Yoon akhirnya akan kehilangan kursi kepresidenan dan pemilihan umum baru harus diadakan dalam waktu 60 hari.

    Sidang ditunda pada hari Selasa setelah sidang yang sangat singkat karena Yoon menolak untuk hadir. Sidang berikutnya ditetapkan pada hari Kamis, meskipun prosesnya bisa berlangsung selama berbulan-bulan.

    Partai Demokrat oposisi Korea Selatan merayakan penahanan Yoon. “Penangkapan Yoon Suk Yeol adalah langkah pertama menuju pemulihan ketertiban konstitusional, demokrasi, dan supremasi hukum,” kata pemimpin fraksi Park Chan-dae kepada partai tersebut dalam sebuah pertemuan.

    Bagaimana drama penahanan ini? Baca halaman selanjutnya.

    Yoon Ditangkap

    Pendukung Menangis Saat Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Ditangkap (Foto: AP/Lee Jin-man)

    Pihak berwenang Korea Selatan (Korsel) menangkap Presiden Yoon Suk Yeol buntut penetapan darurat militer ini. Surat perintah penangkapan Yoon juga sudah terbit.

    “Markas besar investigasi gabungan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol hari ini (15 Januari) pukul 10.33 waktu setempat,” ujar penyidik yang menangani kasus Yoon dilansir AFP, Rabu (15/1/2025).

    Yoon sendiri telah memutuskan dirinya akan memenuhi panggilan Kantor Investigasi Korupsi atau Corruption Investigation Office (CIO). Dia mengatakan keputusan ini diambil “untuk mencegah pertumpahan darah”.

    “Saya memutuskan untuk memberikan tanggapan kepada Kantor Investigasi Korupsi,” kata Yoon dalam pesan video yang direkam sebelumnya.

    Meski begitu, dia tetap menyatakan tidak menerima legalitas penyelidikan tersebut. Namun, dia mematuhinya “untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak diinginkan”.

    Jadi Catatan Sejarah Korsel

    Foto: Presiden Korsel Yoon Suk Yeol ditangkap (AFP/JUNG YEON-JE)

    Penangkapan ini, seperti dilansir Reuters, Rabu (15/1/2025), merupakan yang pertama dilakukan terhadap seorang presiden petahana di Korsel. Negara ini memiliki sejarah panjang dalam mengadili dan memenjarakan mantan pemimpinnya, namun kebanyakan ditangkap saat sudah tidak menjabat lagi.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (15/1/2025), reporter AFP sebelumnya sempat menyaksikan keributan singkat di gerbang kediaman Yoon, tempat para pendukung garis keras Yoon berkemah untuk melindunginya. Keributan antara pendukung Yoon dan polisi tersebut terjadi saat para petugas pertama kali bergerak menuju kompleks kediaman Yoon.

    Sejumlah anggota parlemen dari partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat yang menaungi Yoon, juga bergegas ke lokasi dalam upaya yang jelas untuk membelanya.

    Para pendukungnya terdengar meneriakkan “surat perintah ilegal!” sambil melambaikan tongkat dan bendera Korea Selatan dan Amerika Serikat. Beberapa di antaranya berbaring di tanah di luar gerbang utama kompleks kediaman Yoon.

    Polisi dan petugas CIO mulai mengeluarkan mereka secara paksa dari pintu masuk, demikian Yonhap News TV melaporkan.

    Karena situasi yang menegangkan, polisi memutuskan untuk tidak membawa senjata api tetapi hanya mengenakan rompi antipeluru dalam upaya penangkapan ini, untuk berjaga-jaga jika mereka bertemu dengan pengawal bersenjata.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/isa)

  • Menekraf Dorong Startup Untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Menekraf Dorong Startup Untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya mendorong agar perusahaan rintisan atau startup turut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Teuku melanjutkan bahwa pihaknya bakal melakukan komunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk merealisasikan peluang agar startup, khususnya perusahaan Tanah Air dapat turut mendukung program andalan Presiden Prabowo Subianto.

    “Tentu kami melihat peluang itu [startup berkontribusi]. Bagaimana karya anak bangsa juga bisa dilibatkan dalam proses ini. Kami ingin melihat peluang para pelaku ekraf termasuk startup bisa terlibat dalam program prioritas nasional, terutama juga program makan gratis bergizi ini,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Rabu (15/1/2025).

    Lebih lanjut, Teuku melanjutkan bahwa ada banyak cabang fokus dari startup di Indonesia. Mulai dari yang berfokus di makanan dan minuman (mamin) atau foodtech, startup perjalanan, startup pertanian dan lainnya.

    Menurutnya, peluang agar rintisan dapat berkolaborasi dengan pemerintah khususnya untuk mendukung lancarnya makanan gizi gratis dapat dilakukan atau direalisasikan.

    Meski begitu, Sekjen Partai Demokrat itu mengatakan bahwa nantinya keputusan akhir akan tetap berada di tangan BGN, karena instansi tersebut tentu memiliki standar-standar dalam memilah pihak yang menjadi vendornya atau terlibat dalam program mereka.

    “Tetapi tentu pelaku-pelaku startup yang terkait dengan sektor ini tentu juga menjadi binaan kami,” ucapnya.

    Di sisi lain, Teuku juga mendorong pelaku ekraf untuk dilibatkan dalam program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun itu.

    “Kami siap men-support dan sudah mendahului melatih juga para juru-juru masak ini di beberapa kota besar dan sudah dilakukan juga. Intinya kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif tentu siap untuk berkolaborasi lebih lanjut,” pungkas Teuku.

  • Penangkapan Presiden Korsel Nyaris Berakhir dengan Pertumpahan Darah

    Penangkapan Presiden Korsel Nyaris Berakhir dengan Pertumpahan Darah

    Jakarta –

    Yoon Suk Yeol menjadi Presiden Korea Selatan aktif pertama yang ditangkap penegak hukum, Rabu (15/01). Penangkapan ini adalah perkembangan ketegangan terbaru antara penyidik dan personel keamanan pribadi Yoon selama berminggu-minggu.

    Penangkapan Yoon merupakan buntut dari upaya sang presiden dalam menerapkan status darurat militer di Korea Selatan, Desember lalu.

    Keputusan Yoon saat itu memicu kekacauan di Korea Selatan. Parlemen kemudian memakzulkannya. Penegak hukum pun berusaha menjeratnya dengan tuduhan pemberontakan.

    Ketika ditangkap, Yoon secara teknis masih berstatus Presiden Korea Selatan. Alasannya, usulan pemakzulan parlemen masih harus terlebih dulu diuji dan disahkan oleh Mahkamah Konstitusi.

    Dalam proses penangkapan yang berlangsung dalam cuaca dingin di Seoul, para penyidik harus menggunakan tangga dan pemotong kawat agar bisa masuk ke kediaman presiden.

    Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Korea Selatan sebelumnya membentuk barikade untuk menggagalkan penangkapan Yoon.

    Presiden berusia 64 tahun itu akhirnya setuju untuk hadir ke hadapan Kantor Investigasi Korupsi Korea (CIO) Selatan untuk menghindari pertumpahan darah.

    Para penyidik harus menggunakan tangga dan pemotong kawat agar bisa masuk ke kediaman presiden. (Reuters)

    Dalam pesan video berdurasi tiga menit, Yoon menyatakan akan mengikuti proses penyidikan, meski dia membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum.

    Yoon secara konsisten menuding bahwa surat perintah penangkapannya tidak sah.

    Yoon berkata, dia menyaksikan bagaimana pihak berwenang “menyerbu” batas keamanan rumahnya dengan peralatan pemadam kebakaran.

    “Saya memutuskan untuk hadir di hadapan CIO, meskipun ini adalah penyelidikan ilegal, untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak menyenangkan,” kata Yoon.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Proses penangkapan Yoon yang berlangsung dini hari melibatkan lebih dari 1.000 penegak hukum. Ini merupakan upaya kedua para penyidik untuk menangkapnya.

    CIO sebelumnya berusaha menangkap Yoon pada 3 Januari lalu.

    Para penyidik memperoleh surat perintah penangkapan setelah Yoon mengabaikan beberapa panggilan untuk datang dan memberi keterangan kepada CIO.

    Aparat penegak hukum di dalam kompleks kediaman Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Seoul, Korea Selatan, pada Rabu, 15 Januari 2025. Penyelidik Korea Selatan tiba di kediaman Yoon pada Rabu pagi dalam upaya kedua mereka untuk menangkap Yoon. (Getty Images)

    Partai Kekuatan Rakyat (Kweon Seong-dong) yang mengusung Yoon mengecam penangkapannya. Mereka menuding langkah penyidik sebagai tindakan ilegal.

    Pemimpin partai Kweon Seong-dong menilai penangkapan itu semestinya tidak terjadi.

    Di sisi lain, pimpinan kelompok oposisi dari Partai Demokrat, Park Chan-dae, menilai penangkapan Yoon menunjukkan bahwa “keadilan di Korea Selatan masih hidup”.

    “Penangkapan ini adalah langkah pertama menuju pemulihan ketertiban konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum,” ujarnya.

    Usai penangkapan Yoon, Korea Selatan saat ini dipimpin sementara oleh Menteri Keuangan, Choi Sang-mok. Dia diangkat ke tampuk kekuasaan setelah penjabat presiden pertama, Han Duck-soo, juga dimakzulkan oleh parlemen mayoritas oposisi.

    AFPSebuah kendaraan yang membawa Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, tiba di kompleks gedung Kantor Investigasi Korupsi Pejabat Tinggi (CIO) di Gwacheon pada 15 Januari 2025.

    Setelah menjalani pemeriksaan, Yoon diperkirakan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, Provinsi Gyeonggi, sekitar 5 kilometer dari kantor CIO.

    Namun, jika pengadilan tidak mengeluarkan surat perintah penahanan dalam waktu 48 jam setelah penangkapan Yoon, penyidik harus melepaskannya.

    Penangkapan presiden yang sedang menjabat merupakan hal yang luar biasa bagi politik Korea Selatan. Meski Yoon telah ditangkap, krisis politik negara dinilai banyak pakar masih jauh dari selesai.

    Penangkapan Yoon hanyalah salah satu fase dalam drama politik yang sedang berlangsung.

    Kerumunan orang di luar rumah Yoon, Rabu pagi tadi, memperlihatkan perpecahan mendalam di negara tersebut.

    Kerumunan anti-Yoon bersorak, bertepuk tangan, dan menyanyikan lagu “selamat dan perayaan” saat pengumuman penangkapannya.

    Suasana di sisi lain benar-benar berbeda.

    “Kami sangat kecewa dan marah, supremasi hukum telah dilanggar,” kata seorang pendukung Yoon kepada BBC.

    Kebuntuan ini juga mempertemukan dua cabang kekuasaan eksekutif: aparat penegak hukum, yang dilengkapi surat perintah penangkapan resmi, dan staf keamanan presiden, yang membuat klaim berkewajiban melindungi presiden.

    Sebelum mengumumkan darurat militer, kekuasaan Yoon melemah karena partai oposisi memegang mayoritas di parlemen.

    Yoon belakangan juga menghadapi kontroversi karena istrinya yang menerima hadiah tas Dior.

    (ita/ita)

  • Presiden Korea Selatan ditangkap – Drama perseteruan penyidik-paspampres nyaris berakhir dengan pertumpahan darah – Halaman all

    Presiden Korea Selatan ditangkap – Drama perseteruan penyidik-paspampres nyaris berakhir dengan pertumpahan darah – Halaman all

    Yoon Suk Yeol menjadi Presiden Korea Selatan aktif pertama yang ditangkap penegak hukum, Rabu (15/01).

    Penangkapan ini adalah perkembangan ketegangan terbaru antara penyidik dan personel keamanan pribadi Yoon selama berminggu-minggu.

    Penangkapan Yoon merupakan buntut dari upaya sang presiden dalam menerapkan status darurat militer di Korea Selatan, Desember lalu.

    Keputusan Yoon saat itu memicu kekacauan di Korea Selatan. Parlemen kemudian memakzulkannya. Penegak hukum pun berusaha menjeratnya dengan tuduhan pemberontakan.

    Ketika ditangkap, Yoon secara teknis masih berstatus Presiden Korea Selatan. Alasannya, usulan pemakzulan parlemen masih harus terlebih dulu diuji dan disahkan oleh Mahkamah Konstitusi.

    Dalam proses penangkapan yang berlangsung dalam cuaca dingin di Seoul, para penyidik harus menggunakan tangga dan pemotong kawat agar bisa masuk ke kediaman presiden.

    Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Korea Selatan sebelumnya membentuk barikade untuk menggagalkan penangkapan Yoon.

    Presiden berusia 64 tahun itu akhirnya setuju untuk hadir ke hadapan Kantor Investigasi Korupsi Korea (CIO) Selatan untuk menghindari pertumpahan darah.

    Dalam pesan video berdurasi tiga menit, Yoon menyatakan akan mengikuti proses penyidikan, meski dia membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum.

    Yoon secara konsisten menuding bahwa surat perintah penangkapannya tidak sah.

    Yoon berkata, dia menyaksikan bagaimana pihak berwenang “menyerbu” batas keamanan rumahnya dengan peralatan pemadam kebakaran.

    “Saya memutuskan untuk hadir di hadapan CIO, meskipun ini adalah penyelidikan ilegal, untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak menyenangkan,” kata Yoon.

    Proses penangkapan Yoon yang berlangsung dini hari melibatkan lebih dari 1.000 penegak hukum. Ini merupakan upaya kedua para penyidik untuk menangkapnya.

    CIO sebelumnya berusaha menangkap Yoon pada 3 Januari lalu.

    Para penyidik memperoleh surat perintah penangkapan setelah Yoon mengabaikan beberapa panggilan untuk datang dan memberi keterangan kepada CIO.

    Partai Kekuatan Rakyat (Kweon Seong-dong) yang mengusung Yoon mengecam penangkapannya. Mereka menuding langkah penyidik sebagai tindakan ilegal.

    Pemimpin partai Kweon Seong-dong menilai penangkapan itu semestinya tidak terjadi.

    Di sisi lain, pimpinan kelompok oposisi dari Partai Demokrat, Park Chan-dae, menilai penangkapan Yoon menunjukkan bahwa “keadilan di Korea Selatan masih hidup”.

    “Penangkapan ini adalah langkah pertama menuju pemulihan ketertiban konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum,” ujarnya.

    Usai penangkapan Yoon, Korea Selatan saat ini dipimpin sementara oleh Menteri Keuangan, Choi Sang-mok. Dia diangkat ke tampuk kekuasaan setelah penjabat presiden pertama, Han Duck-soo, juga dimakzulkan oleh parlemen mayoritas oposisi.

    Setelah menjalani pemeriksaan, Yoon diperkirakan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, Provinsi Gyeonggi, sekitar 5 kilometer dari kantor CIO.

    Namun, jika pengadilan tidak mengeluarkan surat perintah penahanan dalam waktu 48 jam setelah penangkapan Yoon, penyidik harus melepaskannya.

    Penangkapan presiden yang sedang menjabat merupakan hal yang luar biasa bagi politik Korea Selatan. Meski Yoon telah ditangkap, krisis politik negara dinilai banyak pakar masih jauh dari selesai.

    Penangkapan Yoon hanyalah salah satu fase dalam drama politik yang sedang berlangsung.

    Kerumunan orang di luar rumah Yoon, Rabu pagi tadi, memperlihatkan perpecahan mendalam di negara tersebut.

    Kerumunan anti-Yoon bersorak, bertepuk tangan, dan menyanyikan lagu “selamat dan perayaan” saat pengumuman penangkapannya.

    Suasana di sisi lain benar-benar berbeda.

    “Kami sangat kecewa dan marah, supremasi hukum telah dilanggar,” kata seorang pendukung Yoon kepada BBC.

    Kebuntuan ini juga mempertemukan dua cabang kekuasaan eksekutif: aparat penegak hukum, yang dilengkapi surat perintah penangkapan resmi, dan staf keamanan presiden, yang membuat klaim berkewajiban melindungi presiden.

    Sebelum mengumumkan darurat militer, kekuasaan Yoon melemah karena partai oposisi memegang mayoritas di parlemen.

  • Penangkapan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Rabu Pagi Penuh Drama, 3 Ribu Polisi Terlibat – Halaman all

    Penangkapan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Rabu Pagi Penuh Drama, 3 Ribu Polisi Terlibat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SEOUL- Lebih dari 3.000 personel polisi terlibat langsung dalam penangkapan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, Rabu (15/1/2025) pagi.

    Penangkapan dramatis ini dilakukan setelah berbagai upaya sebelumnya gagal akibat sistem keamanan ketat di kediaman Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Berikut adalah kronologi penangkapan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.

    Persiapan Penangkapan Presiden Korea Selatan

    Yoon Suk Yeol berlindung di kediamannya yang terletak di perbukitan, sejak dimakzulkan pada 14 Desember 2024 lalu. Pemakzulan Yoon Suk Yeol merupakan buntut pengumuman darurat militer yang dibuat sang presiden pada 3 Desember 2024.

    Dilansir dari Reuters, proses penangkapan Yoon Suk Yeol di kediamannya berlangsung penuh drama. Kompleks kediaman Yoon dijaga ketat oleh pasukan keamanan pribadi yang loyal, lengkap dengan barikade fisik dan patroli nonstop.

    Pada Selasa (14/1/2025) malam, kepolisian Korea Selatan mengumumkan rencana besar untuk menangkap Yoon Suk Yeol. Ribuan personel polisi dikerahkan, dilengkapi kendaraan lapis baja, tangga, dan alat pemotong kawat.

    Suasana di sekitar kediaman Yoon menjadi sangat tegang dengan ratusan pendukungnya berkumpul di depan gerbang untuk memprotes langkah ini.

    Eksekusi Penangkapan Yoon Suk Yeol

    Pada Rabu pukul 04.30 pagi waktu setempat, langkah pertama dilakukan pihak otoritas Korea Selatan. Polisi mulai memotong kawat pengaman dan menggunakan tangga untuk masuk ke area lebih dalam dari kompleks tersebut.

    Pendukung Yoon yang mencoba menghalangi langkah ini menyebabkan beberapa bentrokan kecil, tetapi situasi berhasil dikendalikan.

    Siaran langsung dari media lokal menunjukkan momen-momen penuh ketegangan ini, dengan jutaan warga Korea Selatan menyaksikan perkembangan yang berlangsung secara real-time. Dalam upaya ini, lebih dari 3.000 personel polisi terlibat langsung.

    Penyerahan dan Interogasi Presiden Korsel

    Sekitar pukul 07.00 pagi, setelah tekanan yang semakin intensif, Yoon akhirnya menyerahkan diri secara sukarela untuk menghindari kemungkinan kekerasan lebih lanjut.

    Dalam pernyataan singkatnya, ia menyebut bahwa keputusan tersebut diambil untuk mencegah pertumpahan darah.

    “Saya memutuskan untuk merespons penyelidikan CIO, meskipun ilegal, demi mencegah pertumpahan darah yang tidak diinginkan,” ujarnya.

    Yoon meninggalkan kediamannya dalam iring-iringan kendaraan lapis baja sekitar pukul 08.00 pagi dan tiba di kantor Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO).

    Pihak berwenang memiliki waktu 48 jam untuk menginterogasi Yoon sebelum memutuskan untuk mengajukan surat perintah penahanan atau membebaskannya.

    Reaksi Publik atas Penangkapan Yoon Suk Yeol

    Penangkapan presiden Korea Selatan ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat.

    Di sisi pendukung Yoon, ada kekecewaan mendalam yang diungkapkan dengan demonstrasi di suhu dingin. Mereka membawa spanduk dengan slogan “Stop the Steal” dan mengaitkan nasib Yoon dengan mantan Presiden AS Donald Trump.

    “Sangat menyedihkan melihat negara kita hancur seperti ini,” kata salah satu pendukung Yoon, Kim Woo-sub, dilansir dari Reuters.

    Namun, mayoritas publik Korea Selatan mendukung langkah hukum ini sebagai bagian dari proses demokrasi. Banyak yang berharap bahwa kasus ini dapat menjadi pelajaran penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di masa depan.

    Dampak Politik dan Internasional

    Krisis ini membawa dampak signifikan terhadap lanskap politik Korea Selatan. Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai pendukung Yoon, mengalami lonjakan dukungan, naik menjadi 40,8 persen dalam survei terbaru Realmeter.

    Partai Demokrat oposisi, meskipun masih unggul dengan 42,2%, mengalami penurunan dukungan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat internasional, ketegangan ini menjadi perhatian negara-negara lain, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok, yang memiliki kepentingan strategis di kawasan tersebut.

    Pascapenangkapan Yoon Suk Yeol, Korea Selatan kini menghadapi tantangan besar untuk memulihkan stabilitas politik dan menjaga kredibilitasnya sebagai salah satu demokrasi terkemuka di Asia. (Kompas.com/Tribun)

  • Detik-detik Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Ditangkap, Petugas Pakai Tangga untuk Memanjat Penghalang – Halaman all

    Detik-detik Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Ditangkap, Petugas Pakai Tangga untuk Memanjat Penghalang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah ditangkap, Rabu (15/1/2025).

    Penangkapan tersebut dilakukan enam minggu setelah upayanya yang singkat untuk memberlakukan darurat militer.

    Adapun Yoon Suk Yeol telah dimakzulkan atas tuduhan pemberontakan terkait dengan pernyataan darurat militernya pada 3 Desember 2024.

    Dalam sebuah pernyataan, Yoon Suk Yeol mengatakan dia menyerahkan diri untuk diinterogasi guna menghindari kekerasan setelah lebih dari 3.000 petugas polisi berbaris di kediamannya untuk menangkapnya sejak Rabu dini hari.

    “Ketika saya melihat mereka menerobos masuk ke area keamanan menggunakan peralatan pemadam kebakaran hari ini, saya memutuskan untuk menanggapi penyelidikan CIO – meskipun itu adalah penyelidikan ilegal – untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak menyenangkan,” kata Yoon dalam sebuah pernyataan, Rabu, dilansir Reuters.

    Para penyidik ​​memasuki kediaman Yoon Suk Yeol pada Rabu pagi dalam upaya baru untuk melaksanakan surat perintah penangkapannya.

    Pengacara Yoon sebelumnya telah mencoba membujuk para penyelidik agar tidak melaksanakan surat perintah penangkapan, dengan mengatakan presiden akan hadir secara sukarela untuk diinterogasi, tetapi lembaga tersebut menolak.

    Diberitakan Sky News, polisi berupaya mengakses kantor resmi presiden untuk menahan Yoon Suk Yeol, tetapi mereka terlibat dalam kebuntuan dengan dinas keamanan Yoon.

    Beberapa jam kemudian, ratusan petugas berhasil memasuki area properti dengan menggunakan tangga untuk memanjat penghalang.

    Polisi mengatakan mereka telah mengerahkan 3.200 petugas untuk melaksanakan surat perintah penangkapan.

    Satu orang yang pingsan di tengah kebuntuan, telah diangkut dari tempat kejadian oleh pemadam kebakaran, kata media setempat.

    Ribuan orang, termasuk para pendukungnya, diketahui berkumpul di luar rumah Yoon Suk Yeol.

    Sementara, sekelompok anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat konservatif yang berkuasa dan pengacara Yoon juga berusaha mencegah penangkapan di dalam kompleks perumahan.

    Setelah penangkapan, iring-iringan mobil kepresidenan Yoon Suk Yeol terlihat meninggalkan kediamannya di lereng bukit dengan pengawalan polisi.

    Sebuah kendaraan yang tampaknya membawa Yoon Suk Yeol kemudian tiba di Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi di kota terdekat, Gwacheon.

    Patrick Fok, melaporkan untuk Al Jazeera dari Seoul, mengatakan sekitar 1.000 petugas polisi terlibat dalam operasi penangkapan di kediaman presiden.

    Operasi pada hari Rabu itu adalah upaya kedua yang dilakukan oleh penyidik ​​untuk menangkap Yoon, setelah upaya sebelumnya yang gagal berakhir setelah kebuntuan selama berjam-jam dengan tim keamanannya di dalam kompleks kepresidenan pada awal Januari 2025.

    Sejak itu, Yoon tetap berada di dalam vilanya di lereng bukit di Seoul selama berminggu-minggu dalam upaya untuk menghindari penangkapan.

    Pengacara Yoon berpendapat bahwa upaya untuk menahan Yoon Suk Yeol adalah ilegal dan dirancang untuk mempermalukannya di depan umum.

    Surat perintah yang diperoleh penyidik ​​untuk menangkapnya adalah yang pertama kali dikeluarkan terhadap Presiden Korea Selatan yang sedang menjabat.

    Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol ditangkap di kediamannya di Seoul pada Rabu (15/1/2025) terkait kasus deklarasi darurat militer yang diumumkannya pada awal Desember 2024 lalu. (Yonhap News)

    Saat penyiar berita lokal melaporkan bahwa penahanan Yoon akan segera dilakukan, beberapa perkelahian kecil terjadi antara pengunjuk rasa pro-Yoon yang menangis dan polisi di dekat kediaman tersebut, menurut seorang saksi mata Reuters di tempat kejadian.

    Selama dua minggu terakhir, ribuan pengunjuk rasa anti dan pro-Yoon berkumpul setiap hari dalam unjuk rasa yang bersaing di dekat kantornya di Seoul, untuk mengantisipasi penahanannya.

    Sebelumnya, pernyataan darurat militer Yoon mengejutkan warga Korea Selatan dan menjerumuskan salah satu negara demokrasi paling dinamis di Asia ke dalam periode kekacauan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Yoon berpendapat bahwa deklarasi darurat militer yang diberlakukannya adalah tindakan pemerintahan yang sah, dan menyebutnya sebagai peringatan bagi partai oposisi liberal utama, Partai Demokrat, yang ia gambarkan sebagai “pasukan anti-negara pro-Korea Utara yang tercela”.

    Ia mengklaim partai tersebut menggunakan mayoritas legislatifnya untuk memakzulkan pejabat tinggi dan melemahkan anggaran pemerintah.

    Tak lama setelah Yoon membuat pengumumannya, orang-orang mulai berkumpul di luar gedung parlemen, beberapa dari mereka berteriak agar darurat militer dicabut.

    Pasukan militer juga terlihat berusaha memasuki parlemen.

    Ketika itu, para pembantu parlemen terlihat mencoba memukul mundur tentara tersebut dengan menyemprotkan alat pemadam kebakaran.

    Militer mengatakan kegiatan parlemen dan partai politik akan dilarang, dan media serta penerbit akan berada di bawah kendali komando darurat militer.

    Ini adalah pertama kalinya sejak 1980 darurat militer diberlakukan di Korea Selatan.

    Namun, Yoon Suk Yeol mengumumkan mencabut darurat militer, beberapa jam setelah Korea Selatan memberlakukannya.

    Di sisi lain, anggota parlemen memilih untuk memakzulkan Yoon dan mencopotnya dari jabatan pada 14 Desember 2024.

    Mahkamah Konstitusi juga sedang mempertimbangkan untuk menguatkan pemakzulan Yoon itu dan memberhentikannya secara permanen dari jabatan Presiden Korea.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Krisis Korea

  • Soal Kekurangan Makan Bergizi Gratis, Demokrat: Longgarkan Dulu Daya Kritis Kita Nasional 15 Januari 2025

    Soal Kekurangan Makan Bergizi Gratis, Demokrat: Longgarkan Dulu Daya Kritis Kita Nasional 15 Januari 2025

    Soal Kekurangan Makan Bergizi Gratis, Demokrat: Longgarkan Dulu Daya Kritis Kita
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP Partai Demokrat sekaligus Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR,
    Herman Khaeron
    , meminta rakyat untuk melonggarkan daya kritis mereka terhadap
    program makan bergizi
    gratis.
    Hal ini ia sampaikan merespons sejumlah catatan dalam pelaksanaan
    program makan bergizi gratis
    , seperti tidak semua penerima mendapatkan susu, hingga ada makanan yang asam karena sudah dimasak sejak malam harinya.
    “Ini adalah program yang baru diluncurkan. Persiapannya memang sudah dilakukan sebelumnya. Tetapi dengan besaran yang begitu masif dan kontinu tiap hari harus dilakukan, ini pasti ada kekurangan di awal-awal. Maka itu, longgarkanlah dulu daya kritis kita, supaya kita melihat dalam sebulan ini,” ujar Herman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
    Herman menjelaskan, pasti akan ada penyesuaian yang dilakukan oleh
    Badan Gizi Nasional
    , mulai dari menu, porsi, pengiriman, hingga waktu memasaknya.
    Jika terlalu lama dimasak pun, kata Herman, risikonya adalah makan bergizi gratis terlambat diantar ke sekolah.
    “Kalau terlalu cepat (dimasaknya), ini bisa basi nanti. Masaknya subuh, baru dikirim jam 12, ya basi,” ucapnya.
    Menurut Herman, tidak mudah untuk mengatur sebuah dapur dengan target 3.000 siswa per hari.
    Namun, Herman meyakini, pada akhirnya program makan bergizi gratis di RI bisa lancar seperti yang dipraktikkan di Jepang.
    “Pemerintah Jepang juga mendukung dan memberikan apresiasi. Karena ini cara-cara yang tentu dilakukan untuk kebaikan kita, baik dalam jangka pendek untuk memenuhi nutrisi gizi, kemudian memenuhi unsur kebutuhan utama siswa,” ujar Herman.
    “Tetapi dalam jangka panjang, ini akan mempersiapkan generasi-generasi yang unggul,” kata dia melanjutkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Parlemen Desak Joe Biden untuk Perpanjang Tenggat Waktu Pelarangan TikTok di AS

    Parlemen Desak Joe Biden untuk Perpanjang Tenggat Waktu Pelarangan TikTok di AS

    JAKARTA – Dua anggota parlemen dari Partai Demokrat pada Senin, 13 Januari, mendesak Kongres dan Presiden Joe Biden untuk memperpanjang tenggat waktu 19 Januari bagi ByteDance untuk menjual asetnya ke AS. 

    Pada sidang yang dilaksanakan hari Jumat lalu, Pengacara ByteDance, Noel Francisco, juga mengatakan bahwa sangat mustahil menyelesaikan proses penjualan perusahaan dalam waktu seminggu. 

    Adapun yang memiliki wewenang untuk menunda larangan TikTok beroperasi adalah Presiden Joe Biden. Ia dapat memperpanjang tenggat waktu hingga 90 hari jika ia menilai ByteDance telah membuat kemajuan signifikan dalam proses pemindahan kepemilikan. Tapi hingga kini, sangat kecil kemungkinannya. 

    Senator Edward Markey menyatakan akan memperkenalkan legislasi untuk menunda tenggat waktu hingga 270 hari tambahan. Karena menurutnya, larangan TikTok akan menghancurkan sistem informasi jutaan warga. 

    “Larangan TikTok akan membawa dampak serius bagi jutaan warga Amerika yang bergantung pada aplikasi ini untuk hubungan sosial dan penghidupan ekonomi mereka. Kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi,” ujar Markey mengutip Reuters. 

    Sementara itu, anggota DPR Ro Khanna turut mendesak Presiden Biden dan mantan Presiden Donald Trump untuk menghentikan rencana pelarangan tersebut. 

    Di sisi lain, Mahkamah Agung AS tampaknya cenderung untuk mendukung undang-undang yang mengharuskan TikTok dijual atau dilarang di Amerika Serikat sebelum 19 Januari. 

    Pada sidang Jumat, 10 Januari, yang berlangsung 2,5 jam, sembilan hakim yang hadir berfokus pada kekhawatiran terkait keamanan nasional mengenai China yang memicu penindakan terhadap aplikasi video pendek populer ini. 

  • Demokrat Dukung Rencana Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis

    Demokrat Dukung Rencana Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron mendukung rencana anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah usai program berjalan. Herman menilai akan ada banyak penyesuaian yang perlu dilakukan setelah program diluncurkan ke masyarakat.

    “Sekali lagi, ini adalah program yang baru diluncurkan. Persiapannya memang sudah dilakukan sebelumnya, tetapi dengan besaran yang begitu masif dan continue tiap hari harus dilakukan, ini pasti ada kekurangan di awal-awal. Maka itu tadi saya bilang longgarkan lah dulu daya kritis kita, supaya kita melihat dalam sebulan ini,” kata Herman kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Herman menilai, penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan pun beragam, dari menu hingga sistem distribusi. Selain itu, kata dia, penyajian makanan kepada anak-anak harus tepat.

    “Karena pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian terhadap menu, penyesuaian terhadap porsi, penyesuaian terhadap delivery, penyesuaian terhadap memulai masaknya kapan, dapurnya. Kan nggak bisa terlalu lama (penyajian makanan), tidak terlalu cepat juga,” lanjutnya.

    Ketua BPOKK Demokrat ini menilai pengelolaan dapur makan bergizi bukanlah hal mudah. Dia kemudian menyinggung pelaksanaan program makan gratis di Jepang yang telah sukses berjalan bertahun-tahun.

    “Oleh karena tadi saya katakan, ini tidak sederhana dan tidak mudah untuk mengelola per dapur, per satuan unit dapurnya itu untuk alokasi 3.000 siswa. Ini tidak mudah. Tetapi saya kira ini pasti dalam hari-hari ke depan akan terjadi penyesuaian dan pada akhirnya akan lancar seperti yang dilakukan di Jepang,” katanya.

    Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis bisa terus bertambah. Ia menyampaikan saat ini memang baru disepakati pemerintah dan DPR sebesar Rp 71 triliun.

    “Mungkin ada miss info mengenai anggaran makanan bergizi yang kemarin saya sampaikan di Jawa Timur ya. Agar ngutipnya tepat, memang tahun 2025 baru disepakati, diputuskan pemerintah dan DPR Rp 71 triliun. Bukan untuk 6 bulan,” kata Zulkifli Hasan di Serang, Jumat (10/1/2025).

    Zulhas mengungkap adanya pembahasan untuk penambahan anggaran. Ia menyebut potensi anggaran akan bertambah hingga Rp 140 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat.

    “Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, nambah ini, kalau, dilihat APBN menambah di Rp 140 triliun di bulan Agustus, Juli atau Agustus, ditambah Rp 140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang, jadi hampir semuanya,” ujarnya.

    (fca/taa)

  • Geger Dokumen Skandal Kriminal Trump Dirilis ke Publik, Ini Isinya

    Geger Dokumen Skandal Kriminal Trump Dirilis ke Publik, Ini Isinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah laporan yang mengaitkan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam sebuah pelanggaran kriminal dirilis Selasa (14/1/2025). Hal ini dilakukan sepekan menjelang pelantikan figur yang pernah menjadi presiden AS dari tahun 2017-2021 itu.

    Dalam laporan Penasihat Khusus AS Jack Smith, Trump disimpulkan terlibat dalam ‘upaya kriminal yang belum pernah terjadi sebelumnya’ untuk mempertahankan kekuasaan setelah kalah dalam pemilihan umum 2020. Namun laporan itu digagalkan oleh kemenangan pemilihan presiden terpilih itu pada bulan November.

    Laporan tersebut merinci keputusan Smith untuk mengajukan dakwaan empat kali terhadap Trump. Analisis Smith menuduhnya merencanakan untuk menghalangi pengumpulan dan sertifikasi suara setelah kekalahannya pada tahun 2020 oleh Presiden Demokrat Joe Biden.

    Laporan tersebut kemudian menyimpulkan bahwa bukti-bukti tersebut akan cukup untuk menghukum Trump di pengadilan. Tetapi kembalinya dia ke kursi kepresidenan yang akan segera diadakan pada tanggal 20 Januari membuat hal itu mustahil.

    “Klaim dari Tuan Trump bahwa keputusan saya sebagai jaksa dipengaruhi atau diarahkan oleh pemerintahan Biden atau aktor politik lainnya, dengan kata lain, menggelikan,” tulis Smith dalam sebuah surat yang merinci laporannya dikutip Reuters.

    Setelah laporan itu dirilis, Trump, dalam sebuah posting di situs Truth Social miliknya, menyebut Smith sebagai “jaksa bodoh yang tidak dapat mengadili kasusnya sebelum pemilihan umum.”

    Pengacara Trump, dalam sebuah surat kepada Jaksa Agung Merrick Garland yang dipublikasikan oleh Departemen Kehakiman, menyebut laporan itu sebagai “serangan bermotif politik” dan mengatakan bahwa merilisnya sebelum Trump kembali ke Gedung Putih akan merusak transisi kepresidenan.

    Trump sendiri berungkal kali didakwa setelah dirinya keluar dari Gedung Putih pada 2021 lalu. Salah satu yang kontroversial adalah kasus uang tutup mulut yang diberikan kepada bintang porno Stormy Daniels saat pemilu 2016 lalu.

    Penyelidikan kasus ini dimulai setelah juri mencium keterlibatan Trump yang diduga memberikan uang senilai US$ 130 ribu atau setara Rp 1,9 miliar pada tahun 2016 lalu kepada bintang porno Stormy Daniels karena telah berhubungan seks dengannya pada tahun 2006 di Nevada. Saat itu, Trump diketahui telah menikah dengan Melania.

    Dalam skema pembayaran. pengacara Trump Michael Cohen membayar Daniels, melalui perusahaan cangkang sebelum diganti oleh Trump. Kemudian, Trump Organization mencatat penggantian tersebut sebagai biaya hukum.

    Dari kasus ini, Trump menjadi mantan presiden pertama yang didakwa melakukan kejahatan, dalam kasusnya terkait pembayaran uang tutup mulut menjelang pemilihan kepada Stormy Daniels. Dakwaan itu turun pada bulan Maret.

    Selain itu, Trump juga menghadapi 7 skandal spionase karena diduga menyimpan dokumen penting di rumahnya. Secara detail, Trump didakwa menyembunyikan dokumen secara ilegal, menyembunyikan dokumen dalam penyelidikan federal, merencanakan sekutu bohong, hingga mengeluarkan pernyataan palsu.

    (luc/luc)