Xcloud.id

partai: Demokrat

  • TikTok Diberi Waktu untuk Jual Sahamnya Jelang Pelarangan di AS

    TikTok Diberi Waktu untuk Jual Sahamnya Jelang Pelarangan di AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) pada hari Jumat memutuskan memberikan waktu hingga Minggu bagi TikTok untuk dijual kepada perusahaan Amerika atau akan dilarang beroperasi.

    Melansir dari Reuters, keputusan ini datang setelah Kongres AS mengesahkan hukum tersebut dengan dukungan bipartisan pada tahun lalu dan ditandatangani oleh Presiden Joe Biden.

    Para hakim memutuskan bahwa putusan ini tidak melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS yang melindungi kebebasan berbicara.

    Putusan ini menjadi pukulan bagi TikTok serta bagi mantan Presiden Donald Trump, yang telah berupaya mempertahankan aplikasi tersebut selama masa jabatannya. 

    Trump, yang baru saja menjabat kembali pada hari Senin, sempat meluncurkan upaya pertama untuk melarang TikTok, meski gagal. Dia kini berusaha menemukan solusi yang memungkinkan aplikasi tersebut bertahan di AS.

    Dengan batas waktu yang semakin dekat, pertanyaan utama yang muncul adalah apakah Presiden Biden atau Pemerintahan Trump yang akan datang akan memberikan perpanjangan waktu bagi TikTok untuk menemukan pembeli potensial. 

    Namun beberapa anggota parlemen, seperti Senator Chuck Schumer, menyerukan agar upaya ini terus dilanjutkan, demi memastikan aplikasi tersebut dapat dijual kepada pihak Amerika dan terhindar dari pengaruh China.

    “Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan TikTok tetap berjalan, agar jutaan kreator dapat terus berkarya,” kata Schumer. 

    Sementara itu, Perwakilan Republik John Moolenaar menyatakan bahwa ByteDance harus segera datang ke meja perundingan untuk menyelamatkan aplikasi tersebut dan menghindari masalah lebih lanjut terkait pengaruh dari pemerintah China

    Di sisi lain, para anggota parlemen dari kedua kubu memberikan apresiasi terhadap putusan ini. 

    Perwakilan Demokrat Frank Pallone menyatakan bahwa keputusan ini mengirimkan pesan tegas mengenai perlindungan terhadap warga Amerika dari potensi ancaman yang ditimbulkan oleh aplikasi yang dikendalikan oleh pihak asing.

    “Keputusan bulat Mahkamah Agung mengirimkan pesan yang jelas. Melindungi Warga Amerika dari Undang-Undang Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing adalah hukum negara ini,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Senator Republik Tom Cotton menekankan bahwa keputusan ini merupakan langkah penting untuk menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh ByteDance, perusahaan induk TikTok yang berbasis di Tiongkok.

  • Abaikan Sanksi DPR AS, Jaksa ICC Tegaskan Proses Hukum atas Tuduhan Kejahatan Perang Netanyahu – Halaman all

    Abaikan Sanksi DPR AS, Jaksa ICC Tegaskan Proses Hukum atas Tuduhan Kejahatan Perang Netanyahu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Karim Khan, kembali menegaskan keputusannya untuk mengajukan tuduhan kejahatan perang terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. 

    Dalam wawancara dengan Reuters, Khan menekankan bahwa Israel belum menunjukkan ‘upaya nyata’ untuk menyelidiki tuduhan kejahatan perang yang diarahkan pada pemimpin negara tersebut.

    Dengan keputusan Khan ini tentunya menjawab sanksi yang diberikan oleh DPR Amerika Serikat pekan lalu.

    Di mana pada saat itu, DPR AS memberikan suara untuk memberikan sanksi kepada ICC sebagai bentuk protes terkait surat penangkapan terjadap Netanyahu.

    Para legislator di majelis rendah Kongres AS meloloskan “Undang-Undang Penanggulangan Pengadilan yang Tidak Sah” dengan margin yang sangat besar, 243 berbanding 140, pada hari Kamis sebagai sinyal dukungan yang kuat bagi Israel.

    Sebanyak 45 anggota Demokrat bergabung dengan 198 anggota Republik dalam mendukung RUU tersebut. 

    Sanksi tersebut akan mencakup pembekuan aset properti, serta penolakan visa bagi warga negara asing yang secara material atau finansial memberikan kontribusi terhadap upaya pengadilan.

    “Amerika meloloskan undang-undang ini karena pengadilan yang tidak jujur ​​berusaha menangkap perdana menteri sekutu besar kita, Israel,” kata Perwakilan Brian Mast, ketua Partai Republik dari Komite Urusan Luar Negeri DPR, dikutip dari Al Jazeera.

    Khan menyebut tindakan tersebut sebagai sesuatu yang ‘tidak diinginkan dan tidak disambut baik’.

    Sebagai informasi, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Israel Yoav GallanT.

    Surat perintah penangkapan tersebut telah dikeluarkan oleh ICC pada bulan November lalu.

    Tuduhan ini mencakup dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi selama konflik di Gaza.

    Meski begitu, kantor Perdana Menteri Israel hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Khan tersebut.

    Sebelum adanya pernyataan Khan, Israel secara konsisten menolak yurisdiksi ICC.

    Israel mengklaim ICC tidak memiliki kewenangan atas negaranya. 

    Selain itu, sekutu utama Israel yaitu AS yang juga bukan anggota ICC secara terbuka merasa tidak terima dengan surat yang dikeluarkan hakim kepada Netanyahu.

    Pengadilan Pilihan Terakhir Netanyahu

    Dalam wawancaranya, Khan menegaskan bahwa ICC berfungsi sebagai pengadilan pilihan terakhir.

    Tidak hanya itu, Khan menyoroti tindakan Israel yang hingga saat ini tidak melakukan penyelidikan atas tuduhan tersebut.

    “Kami di sini sebagai pengadilan pilihan terakhir dan…saat kita berbicara sekarang, kami belum melihat upaya nyata dari Negara Israel untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan yurisprudensi yang berlaku, yaitu penyelidikan terhadap tersangka yang sama untuk tindakan yang sama,” kata Khan, dikutip dari Al-Arabiya.

    Namun apabila Israel memilih untuk melakukan penyelidikan mandiri, Khan akan mengubah keputusannya.

    “Itu bisa berubah dan saya harap itu terjadi,” katanya dalam wawancara hari Kamis (16/1/2025).

    Menurutnya, investigasi domestik yang kredibel dapat membuat kasus tersebut dialihkan kembali ke sistem peradilan Israel berdasarkan prinsip pelengkap yang diadopsi ICC. 

    “Penyelidikan Israel dapat menyebabkan kasus tersebut dikembalikan ke pengadilan Israel berdasarkan apa yang disebut prinsip pelengkap. Israel masih dapat menunjukkan kesediaannya untuk melakukan penyelidikan, bahkan setelah surat perintah dikeluarkan,” katanya.

    Namun hingga kini, hal tersebut belum terjadi.

    Sebagai salah satu pengadilan permanen dunia yang menangani kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan agresi, ICC menghadapi tantangan besar dalam menjalankan yurisdiksinya. 

    Dengan 125 negara anggota, pengadilan ini tetap berpegang pada prinsip hukum internasional meski menghadapi penolakan dari negara-negara seperti Israel dan Amerika Serikat.

    Khan menyoroti bahwa Israel sebenarnya memiliki sistem hukum yang sangat maju.

    Namun sayangnya hingga saat ini, Israel belum melakukan upaya apapun dalam menyelidiki ini.

    “Pertanyaannya adalah apakah para hakim, jaksa, dan instrumen hukum tersebut telah digunakan untuk meneliti dengan benar tuduhan yang telah kita lihat di wilayah Palestina yang diduduki, di Negara Palestina? Dan saya pikir jawabannya adalah ‘tidak’,” tegasnya.

    Pernyataan ini muncul sehari setelah Israel dan kelompok Palestina Hamas mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata di Gaza.

    Khan menyampaikan harapannya agar Israel mengambil langkah konkret untuk menyelidiki tuduhan ini, demi menunjukkan komitmen pada hukum internasional dan keadilan global.

    Konflik Palestina vs Israel

    Israel telah melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Mereka mengabaikan resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata segera dan terus melancarkan serangan tanpa henti hingga saat ini.

    Serangan Israel ini telah menewaskan lebih dari 46.800 warga Palestina.

    Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.

    Sejak saat itu, militer Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza, mengusir hampir seluruh penduduknya yang berjumlah 2,3 juta orang dari rumah mereka.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Gencatan Senjata di Gaza

  • Trump Dilantik Minggu Depan, Deretan Bos Raksasa Teknologi Bakal Hadir

    Trump Dilantik Minggu Depan, Deretan Bos Raksasa Teknologi Bakal Hadir

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kurang dari satu minggu lagi, pelantikan presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan digelar.

    Upacara Pelantikan Presiden AS ke-60 Donald Trump akan berlangsung di Gedung Kongres AS (US Capitol) pada hari Senin, 20 Januari 2025. Upacara ini dijadwalkan pada pukul 12 siang waktu setempat.

    Sejumlah tokoh teknologi dijadwalkan hadir pada pelantikan Trump. Sejauh ini ada beberapa nama yang disebut akan hadir, termasuk Elon Musk, Jeff Bezos, dan Mark Zuckerberg.

    Berikut daftar tamu bos teknologi di pelantikan Trump pekan depan.

    Elon Musk

    Elon Musk dijadwalkan akan hadir dan diperkirakan duduk di dekat Trump saat pelantikan, karena hubungannya yang dekat dengan Trump.

    Musk telah diberikan posisi di pemerintahan Trump, yakni Departemen Efisiensi Pemerintah, atau DOGE, sebuah badan non-pemerintah yang akan memberikan rekomendasi kepada Trump dan Kongres untuk memangkas pengeluaran federal.

    Ia diperkirakan akan memimpin komite tersebut bersama rekan miliarder Vivek Ramaswamy, yang kabarnya mengejar kursi di Senat.

    Musk dilaporkan akan memiliki ruang kantor sendiri di Gedung Kantor Eksekutif Eisenhower, yang bersebelahan dengan Gedung Putih. Ini memungkinkannya untuk terus memiliki akses ke Trump.

    Musk telah menyewa sebuah pondok di klub Mar-a-Lago milik Trump dalam beberapa minggu terakhir sehingga ia dapat memberikan saran kepada presiden yang akan datang di “Gedung Putih Musim Dingin” dan menyiarkan secara langsung saat ia bermain video game.

    Dia juga bergabung dengan Trump dalam sejumlah pertemuan dengan para pemimpin dunia dan sesama pemimpin teknologi, termasuk Jeff Bezos.

    Jeff Bezos

    Pendiri Amazon dan pemilik Blue Origin, Jeff Bezos, juga akan bergabung dengan Musk dalam pelantikan Trump.

    Amazon adalah salah satu perusahaan publik besar pertama yang diketahui menyumbang untuk pelantikan Trump. Amazon menyumbangkan US$1 juta dan merencanakan sumbangan terpisah sebesar US$1 juta dalam bentuk barang dengan menyiarkan acara tersebut di Amazon Video.

    Bezos seolah berusaha untuk menebus kesalahannya dengan presiden terpilih, yang sering berselisih dengan dia selama masa jabatan pertamanya terkait kontrak yang menguntungkan yang dikenal sebagai JEDI, yang pada awalnya diberikan kepada Microsoft.

    Pada Oktober, ia membatalkan rencana The Washington Post miliknya untuk mendukung saingan Trump dari Partai Demokrat.

    Bulan lalu, Bezos bertemu dengan Trump untuk makan malam di klub Mar-a-Lago miliknya di Palm Beach, Florida, bersama dengan Musk.

    “SEMUA ORANG INGIN MENJADI TEMAN SAYA!!!” Trump menulis di Truth Social keesokan paginya.

    Mark Zuckerberg

    Mark Zuckerberg dilaporkan akan bergabung dengan Bezos dan Musk pada pelantikan karena ia terus mendekatkan diri dengan pemerintahan berikutnya.

    Selain menyumbang untuk dana peresmian, Meta telah menambahkan Dana White, CEO Ultimate Fighting Championship (EDR) dan sekutu Trump, ke dalam jajaran direksinya. Meta juga menghapus fitur cek fakta di platform media sosialnya untuk mendukung pemerintahan Trump.

    Kebijakan moderasi juga telah dibatalkan, dalam sebuah langkah yang dipuji oleh kaum konservatif tetapi dikritik oleh kelompok-kelompok yang khawatir bahwa hal tersebut akan memungkinkan antisemitisme, retorika anti-LGBTQ+, dan disinformasi menyebar.

    Sundar Pichai

    CEO Google Sundar Pichai diperkirakan akan bergabung dengan iring-iringan para pemimpin teknologi yang akan menghadiri pelantikan Trump, lapor Business Insider, mengutip seseorang yang mengetahui rencananya.

    Berita ini muncul tidak lama setelah perusahaannya menyumbang US$1 juta untuk dana pelantikan dan mengatakan bahwa mereka akan menyiarkan langsung acara tersebut di YouTube dengan tautan langsung yang ditampilkan di beranda platform berbagi video tersebut.

    Pichai juga mengungkapkan kegembiraannya untuk mengerjakan “Proyek Manhattan” untuk kecerdasan buatan (AI) menjelang pertemuan dengan Trump pada bulan Desember.

    Dalam acara DealBook Summit di The New York Times bulan lalu, Pichai mengatakan bahwa ia berharap Trump dapat membantu membangun infrastruktur untuk kecerdasan buatan.

    Hal ini kemungkinan akan membuat Google, dan perusahaan-perusahaan AI lainnya, bekerja sama dengan David Sacks, pemodal ventura yang dijuluki Trump sebagai “crypto and AI czar,” dan Mantan eksekutif Microsoft Sriram Krishnan, yang akan menjadi penasihat senior Trump di bidang AI.

    Shou Zi Chew

    The New York Times melaporkan bahwa CEO TikTok Shou Zi Chew akan menghadiri pelantikan Trump pada hari Senin. Pelantikan Trump ini bertepatan sehari setelah TikTok kemungkinan besar akan dilarang di Amerika Serikat.

    Chew diundang untuk duduk di posisi kehormatan di podium, di mana para tamu penting termasuk Zuckerberg, Bezos, dan Musk juga akan duduk.

    Ini adalah sebuah langkah yang menyoroti tidak hanya perubahan pandangan Trump terhadap TikTok, tetapi juga rencananya untuk menyelamatkan aplikasi ini agar tidak tendang dari negara tersebut.

    Perusahaan China ByteDance, yang telah menyatakan keengganannya untuk menjual TikTok, diberi waktu hingga 19 Januari untuk menemukan pembeli atau menghadapi larangan, yang akan membuat aplikasi ini tidak dapat diunduh di AS dan memblokir penyedia layanan internet AS.

    Mahkamah Agung saat ini sedang memperdebatkan apakah akan memblokir larangan tersebut.

    Trump telah meminta Mahkamah Agung untuk menunda penerapan larangan tersebut hingga ia mulai menjabat sehingga ia dapat memeriksa kasus ini dengan saksama.

    Pada Desember, Trump mengatakan bahwa dirinya memiliki “tempat yang hangat” di hatinya untuk TikTok, yang ia puji karena telah memberikan dukungan dari para pemilih yang lebih muda. Dia juga bertemu dengan Chew bulan lalu di klub Mar-a-Lago miliknya.

    Tim Cook

    CEO Apple Tim Cook berencana untuk menghadiri pelantikan Trump. Menurut Axios, ia menyumbangkan sekitar US$1 juta kepada komite pelantikan Trump tahun 2025.

    Cook adalah salah satu dari sedikit CEO teknologi yang belum pernah berselisih dengan Trump. Selama masa pemerintahan Trump yang pertama, Cook sering menelepon presiden saat itu, duduk di Dewan Penasihat Kebijakan Tenaga Kerja, dan menjamu Trump di kampus Apple di Austin, Texas.

    Pada t2019, setelah Cook berhasil meyakinkan Trump agar Apple mendapat pengecualian dari serangkaian tarif yang memengaruhi impor Tiongkok, Cook menghadiahkan salah satu Mac Pro pertama yang dibuat di fasilitas barunya di AS kepada presiden saat itu.

    Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg News pada bulan Juni, Trump mengatakan bahwa ia menganggap Cook sebagai “pebisnis yang sangat baik.”

    “Saya percaya bahwa jika Tim Cook tidak menjalankan Apple, jika Steve Jobs yang menjalankannya, Apple tidak akan sesukses sekarang,” ujar Trump dalam sebuah episode PBD Podcast Oktober lalu.

    “Saya berpikir demikian karena saya pikir Tim Cook telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, dan saya tidak meremehkan Steve Jobs, tapi itu tidak akan sama.”

    (fab/fab)

  • Tak Dapat Fasilitas Mobil Dinas, Begini Kata Pejabat di Swedia

    Tak Dapat Fasilitas Mobil Dinas, Begini Kata Pejabat di Swedia

    Jakarta –

    Jadi pejabat di Swedia mungkin dianggap tidak enak. Sebab, pejabat di Swedia tidak difasilitasi kendaraan dinas, apalagi pengawalan polisi di jalan.

    Dikutip Mail and Guardian, Swedia tidak menawarkan kemewahan atau hak istimewa kepada para politisinya. Tanpa mobil dinas atau sopir pribadi, para menteri dan anggota parlemen Swedia bepergian dengan bus dan kereta, berbarengan bersama warga negara yang mereka wakili.

    Politisi di sana yang berani menghabiskan uang rakyat untuk naik taksi, alih-alih transportasi massal, malah akhirnya menjadi berita utama. Hanya perdana menteri yang berhak menggunakan mobil dari pasukan keamanan secara permanen.

    BBC memberitakan, semua anggota parlemen Swedia tidak mendapatkan mobil dinas atau tunjangan untuk membeli mobil. Parlemen hanya punya tiga mobil dinas berupa Volvo S80. Mobil itu hanya untuk ketua dan tiga wakilnya dan hanya boleh dipakai untuk tugas-tugas parlemen.

    “Kami ini tak berbeda dengan warga kebanyakan,” ujar Per-Arne Hakansson, anggota DPR dari Partai Sosial Demokrat seperti dikutip BBC.

    “Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistemewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi,” kata Hakansson.

    “Yang membuat kami istimewa adalah kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan negara,” imbuhnya.

    Semua anggota DPR Swedia tidak mendapatkan mobil dinas atau tunjangan untuk membeli mobil. Parlemen hanya punya tiga mobil dinas berupa Volvo S80. Mobil itu hanya boleh digunakan oleh ketua dan tiga wakilnya. Itu pun cuma bisa dipakai untuk tugas-tugas parlemen. Ketiga mobil tersebut tidak boleh dipakai untuk mengantarkan anggota DPR dari kantor ke rumah.

    “Kami bukan perusahaan taksi,” kata pejabat parlemen, Rene Poedtke, menanggapi pertanyaan kenapa tidak ada mobil dinas.

    Sementara itu di Indonesia, anggota DPR RI bahkan diberikan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) atau pelat nomor khusus untuk keperluan dinas. Aturan terkait pelat nomor anggota DPR tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR No. 4 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI.

    Mobil-mobil dinas para pemangku kursi DPR RI ini tentunya punya format yang berbeda dari masyarakat sipil biasa. Pelat nomor khusus anggota dewan yang terhormat punya logo ‘Dewan Perwakilan Rakyat’ dan kombinasi angka. Perbedaan lainnya tidak ada keterangan masa berlaku pajak pada TNKB seperti mobil warga sipil.

    (rgr/din)

  • Viral, Calon Menhan Trump Tak Tahu Negara ASEAN

    Viral, Calon Menhan Trump Tak Tahu Negara ASEAN

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pete Hegseth, calon menteri pertahanan (menhan) yang dicalonkan Presiden terpilih AS Donald Trump, menjadi viral. Pasalnya ia kesulitan menyebutkan nama-nama anggota ASEAN selama sidang konfirmasi Senat.

    Pada Selasa waktu setempat, senator Tammy Duckworth meminta Hegseth, yang berusia 44 tahun, untuk menyebutkan nama negara mana saja di blok Asia Tenggara, serta menjelaskan perjanjian AS dengan kelompok tersebut dan jumlah negara anggotanya. Namun jawabannya justru salah.

    “Saya tidak dapat memberi tahu Anda jumlah pasti negara-negara di sana, tetapi saya tahu kami memiliki sekutu di Korea Selatan, dan Jepang, dan di AUKUS dengan Australia, (kami) bekerja sama dengan mereka dalam pembuatan kapal selam,” jawab Hegseth, seperti dikutip Anadolu Agency pada Kamis (16/1/2025).

    Duckworth menyela dan berkata “Tidak satu pun dari ketiga negara itu yang menjadi anggota ASEAN”. Ia bahkan menyarankan Hegseth untuk “mengerjakan sedikit pekerjaan rumah” sebelum negosiasi di masa mendatang.

    ASEAN memiliki 10 negara anggota Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. AS secara teratur melakukan latihan militer gabungan dengan negara-negara anggota.

    Kawasan ASEAN merupakan rumah bagi lebih dari 700 juta orang, membentang seluas 4,5 juta kilometer persegi (1,7 juta mil persegi). ASEAN mencatat PDB sebesar US$3,62 triliun pada tahun 2022.

    Duckworth, seorang Demokrat dari negara bagian Illinois, kemudian mengatakan bahwa dia “terperangah” oleh ketidakmampuan Hegseth untuk menjawab “pertanyaan yang sangat sederhana”. Meski dia telah menekankan pentingnya kawasan Indo-Pasifik dalam pernyataan pembukaannya.

    Dia kemudian mengkritik kualifikasi Hegseth. Menurutnya pria itu “tidak layak” untuk jabatan menhan.

    (sef/sef)

  • Cuma Ini Pejabat Swedia yang Dapat Mobil Dinas, yang Lain Harus Naik Kereta-Bus

    Cuma Ini Pejabat Swedia yang Dapat Mobil Dinas, yang Lain Harus Naik Kereta-Bus

    Jakarta –

    Pemerintah Swedia tidak memberikan fasilitas mewah terhadap pejabatnya. Pejabat dan anggota parlemen negara itu tidak dapat mobil dinas, apalagi pengawalan di jalan raya.

    Dikutip Mail and Guardian, Swedia tidak menawarkan kemewahan atau hak istimewa kepada para politisinya. Tanpa mobil dinas atau sopir pribadi, para menteri dan anggota parlemen Swedia bepergian dengan bus dan kereta, berbarengan bersama warga negara yang mereka wakili.

    Politisi di sana yang berani menghabiskan uang rakyat untuk naik taksi, alih-alih transportasi massal, malah akhirnya menjadi berita utama. Bahkan juru bicara Parlemen menerima kartu untuk menggunakan transportasi umum. Hanya perdana menteri yang berhak menggunakan mobil dari pasukan keamanan secara permanen.

    BBC memberitakan, hanya ada satu pejabat di Swedia yang mendapat mobil dinas. Pejabat itu adalah Perdana Menteri.

    “Satu-satunya pejabat tinggi negara yang punya mobil dinas adalah Perdana Menteri,” demikian dikutip dari BBC.

    Parlemen Swedia juga hanya punya tiga mobil berupa Volvo S80. Itu hanya boleh digunakan oleh ketua dan tiga wakilnya dan cuma dipakai untuk tugas-tugas parlemen. Tiga mobil dinas itu tak boleh dipakai untuk mengantarkan anggota DPR dari kantor ke rumah.

    “Kami ini tak berbeda dengan warga kebanyakan,” ujar Per-Arne Hakansson, anggota DPR dari Partai Sosial Demokrat seperti dikutip BBC.

    “Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistemewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi,” kata Hakansson.

    “Yang membuat kami istimewa adalah kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan negara,” imbuhnya.

    (rgr/dry)

  • Hamas dan Israel Sepakat Gencatan Senjata, Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya? – Halaman all

    Hamas dan Israel Sepakat Gencatan Senjata, Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hamas dan Israel akhirnya mencapai kata sepakat atas gencatan senjata di Gaza setelah 15 bulan berperang.

    Kesepakatan gencatan senjata ini akan mulai berlaku pada Minggu (19/1/2025) mendatang.

    Meski telah mencapai kata sepakat, namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan rincian akhir kesepakatan masih dalam tahap pengerjaan.

    Akan tetapi, Netanyahu berterima kasih kepada Presiden AS, Joe Biden karena telah “mempromosikan” kesepakatan itu.

    Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya setelah Hamas dan Israel damai?

    Setelah Hamas dan Israel sepakat untuk melaksanakan gencatan senjata, ada beberapa rencana pascaperang di Gaza.

    Rencana pascaperang di Gaza ini sempat diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken pada Selasa (14/1/2025) lalu.

    Dalam pernyataan publik terakhirnya sebagai Menteri Luar Negeri, Blinken berusaha membela kebijakan pemerintahan Biden terkait Gaza – sebuah kebijakan yang telah menuai kritik tajam dari sejumlah anggota parlemen Demokrat dan pejabat AS saat ini dan sebelumnya, serta organisasi hak asasi manusia yang mengatakan Israel melakukan genosida.

    Dalam pidatonya, diplomat tinggi AS itu mengakui adanya perpecahan mendalam atas kebijakan pemerintah di Gaza.

    “Saya berharap dapat berdiri di sini hari ini dan memberi tahu Anda dengan pasti bahwa kami telah mengambil setiap keputusan dengan benar. Saya tidak bisa,” kata Blinken, dikutip dari CNN.

    “Saya berharap dapat memberi tahu Anda bahwa para pemimpin di kawasan ini selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan mereka sendiri.”

    “Namun, mereka tidak melakukannya,” lanjutnya.

    Blinken mengatakan rencana tersebut akan mengharuskan “semua pihak untuk mengumpulkan kemauan politik untuk membuat keputusan yang sulit, untuk membuat kompromi yang sulit”.

    Hal itu, ujar Blinken, termasuk reformasi dari Otoritas Palestina (PA) dan penerimaan oleh pemerintah Israel atas aturan PA atas negara Palestina yang bersatu.

    “Kami percaya bahwa Otoritas Palestina harus mengundang mitra internasional untuk membantu mendirikan dan menjalankan pemerintahan sementara yang bertanggung jawab atas sektor-sektor sipil utama di Gaza, seperti perbankan, air, energi, kesehatan, koordinasi sipil dengan Israel,” jelas Blinken.

    Blinken mengatakan bahwa pemerintahan sementara akan mencakup warga Palestina dari Gaza dan anggota PA.

    “Mereka akan menyerahkan tanggung jawab penuh kepada pemerintahan PA yang telah direformasi sepenuhnya segera setelah memungkinkan,” katanya.

    Tanpa menyebut nama negara tertentu, Blinken mengatakan bahwa “beberapa mitra AS telah menyatakan kesediaan mereka untuk menyumbangkan pasukan dan polisi untuk misi tersebut”.

    “Tetapi jika dan hanya jika disepakati bahwa Gaza dan Tepi Barat disatukan kembali di bawah PA yang direformasi sebagai bagian dari jalan menuju negara Palestina yang merdeka,” ujar Blinken.

    Blinken mengatakan bahwa jalur tersebut harus “terikat waktu” dan “berdasarkan kondisi,” dan mengatakan bahwa “prinsip-prinsip tersebut saling memperkuat”.

    “Terbatas waktu, karena tidak seorang pun akan percaya atau menerima proses yang tidak ada habisnya,” katanya.

    “Berdasarkan kondisi karena meskipun warga Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, hak tersebut disertai dengan tanggung jawab.”

    “Tidak seorang pun boleh mengharapkan Israel untuk menerima negara Palestina yang dipimpin oleh Hamas atau ekstremis lainnya,” ungkap Blinken.

    Diplomat tertinggi AS itu mengangkat prospek kesepakatan normalisasi Israel-Saudi yang sulit dipahami sebagai “peluang terbaik untuk mencapai tujuan yang telah lama dicari yakni integrasi Israel yang lebih besar di kawasan tersebut”.

    Blinken menyetujui ekstremisme pejabat sayap kanan Israel seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.

    “Israel harus meninggalkan mitos bahwa mereka dapat melakukan aneksasi de facto tanpa biaya dan konsekuensi bagi demokrasi Israel, kedudukannya, dan keamanannya.”

    “Kami sungguh berharap para pihak akan siap untuk membuat pilihan sulit di masa mendatang, namun, kenyataan yang tak terbantahkan adalah bahwa hingga saat ini, mereka gagal membuat keputusan sulit atau bertindak dengan cara yang membuat kesepakatan dan perdamaian jangka panjang semakin sulit dicapai,” lanjutnya.

    Pemerintah Israel, kata Blinken, secara sistematis telah merusak kapasitas dan legitimasi satu-satunya alternatif yang layak bagi Hamas, yakni Otoritas Palestina.

    Blinken mengungkapkan bahwa Israel terus menahan pendapatan pajak PA yang dikumpulkannya atas nama Palestina, dana yang merupakan milik Palestina dan yang dibutuhkan PA untuk membayar orang-orang yang menyediakan layanan penting.

    “Israel memperluas permukiman resmi dan menasionalisasi tanah dengan kecepatan lebih cepat daripada sebelumnya dalam satu dekade terakhir, sambil menutup mata terhadap pertumbuhan permukiman ilegal yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

    “Serangan kekerasan oleh pemukim ekstremis terhadap warga sipil Palestina telah mencapai rekor tertinggi,” ungkap Blinken.

    Tangisan Warga Gaza

    Setelah Hamas dan Israel sepakat untuk melaksanakan gencatan senjata, warga di Jalur Gaza bersorak sambil menangis kegirangan.

    “Saya bahagia, ya, saya menangis, tetapi itu adalah air mata kebahagiaan,” kata salah seorang warga Gaza, Ghada, dikutip dari Middle East Monitor.

    “Kami terlahir kembali, dengan setiap jam penundaan, Israel melakukan pembantaian baru, saya harap semuanya segera berakhir,” lanjut Ghada.

    Para pemuda menabuh rebana, meniup terompet, dan menari di jalan di Khan Yunis di bagian selatan daerah kantong tersebut beberapa menit setelah mendengar berita tentang perjanjian yang dicapai di Ibu Kota Qatar, Doha.

    Kesepakatan tersebut, yang belum diumumkan secara resmi, menguraikan fase gencatan senjata awal selama enam minggu dan mencakup penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza.

    Kesepakatan itu juga mengatur pembebasan sandera yang ditahan Hamas dengan imbalan tahanan Palestina yang ditahan Israel, kata seorang pejabat yang diberi pengarahan mengenai negosiasi tersebut kepada Reuters.

    (Tribunnews.com/Whiesa)

  • Fraksi Demokrat Nilai Penurunan BI Rate Jadi Sinyal Positif Pelaku Usaha

    Fraksi Demokrat Nilai Penurunan BI Rate Jadi Sinyal Positif Pelaku Usaha

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Fathi mengapresiasi langkah Bank Indonesia (BI) yang sudah mengesahkan kebijakan penurunan suku bunga acuan BI rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75% dalam rapat dewan gubernur (RDG) Januari 2025. 

    Menurut Fathi, langkah BI tersebut relevan untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik sekaligus mendorong sektor prioritas seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi hijau.

    “Penurunan suku bunga BI rate ini bukan hanya langkah tepat untuk menurunkan biaya pinjaman, tetapi juga sinyal positif bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, agar lebih percaya diri dalam mengembangkan bisnis mereka. Dukungan terhadap sektor ekonomi hijau juga menunjukkan keberpihakan terhadap masa depan yang berkelanjutan,” ujar Fathi kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).

    Selain BI rate, kata Fathi, suku bunga deposit facility dan lending facility juga dipangkas untuk memperkuat kebijakan makro-prudensial yang mendukung sektor prioritas. Menurut Fathi, langkah tersebut akan menciptakan ruang lebih besar bagi perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif, terutama UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

    “Sebagai anggota DPR, saya akan terus mendorong agar kebijakan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama pelaku UMKM. Kami juga akan memastikan bahwa sektor perbankan mampu memanfaatkan kebijakan ini untuk memperluas akses pembiayaan yang lebih inklusif dan terjangkau,” jelas Fathi.

    Lebih lanjut, Fathi juga menyoroti pentingnya sinergi antara BI, pemerintah, dan pelaku usaha untuk mendorong implementasi ekonomi hijau.

    “Investasi pada sektor ramah lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga membuka peluang bisnis baru yang mampu meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global,” pungkas Fathi.

    Fathi berharap, langkah strategis BI menurunkan BI rate dan memangkas deposit facility dan lending facility, akan terus diikuti oleh kebijakan fiskal dan moneter yang harmonis.

  • Hubungan Ketua DPRD Kota Kediri dan Vinanda Usai Pilkada 2024, Mencair?

    Hubungan Ketua DPRD Kota Kediri dan Vinanda Usai Pilkada 2024, Mencair?

    Kediri (beritajatim.com) – Pilkada Kota Kediri 2024 sudah rampung dan pasangan Vinanda Prameswati – KH Qowimuddin Thoha ditetapkan sebagai wali kota dan wakil wali Kota Kediri terpilih periode 2025-2030. Lalu bagaimana hubungan antara Ketua DPRD setempat Firdaus dengan Mbak Vinandan dan Gus Qowim usai pesta demokrasi tersebut?

    Sebagaimana diketahui, Pilkada 2024 seolah membelah menjadi dua poros politik di Kota Kediri.

    Poros pertama, koalisi pemenangan paslon nomor urut 01 Vinanda – Qowim yang diusung oleh koalisi Partai Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, PKS dan Hanura. Poros kedua koalisi Partai NasDem dan PAN yang mengusung pasangan nomor urut 02 Ferry Silviana Veronica – Regina Nadya Suwono (FREN).

    Pembelahan itu berlanjut hingga ke Gedung DPRD Kota Kediri. Poros pertama dengan kekuatan 21 anggota dewan. Sedangkan poros kedua sebanyak 9 anggota dewan, termasuk Ketua DPRD Firdaus (bibi ipar dari Bunda Fey – panggilan akrab Ferry Silviana Veronica).

    Firdaus mengaku hubungannya dengan Mbak Vinanda maupun Gus Qowim dalam kondisi baik-baik saja. Bahkan, mereka sudah saling bertemu dan bersilaturahmi.

    “Kemarin, Alhamdulillah mbak Wali dan Gus Qowim berkunjung, sowan ke rumah saya. Sebenarnya sudah lama ingin berkunjung, tetapi karena kesibukan beliau, akhirnya baru terealisasi kemarin,” kata Firdaus usai memimpin rapat paripurna DPRD Kota Kediri tentang penetapan wali Kota dan wawali Kediri terpilih, pada Rabu 15 Januari 2025.

    Bibi dari Wali Kota Kediri periode sebelumnya Abdullah Abu Bakar ini mengaku sudah sangat mengenal Gus Qowim. Sebab, selain adik dari almarhumah Hj. Lilik Muhibbah (mantan Wawali Kediri era Mas Abu), Gus Qowim juga ketua tim pemenangan Mas Abu – Ning Lik.

    “Saya dengan Gus Qowim itu sudah sangat dekat. Dengan Mbak Vinanda, memang baru kemarin baru nampak di Pilkada. Tetapi Alhamdulillah dengan pertemuan kemarin, jelas hubungannya kekeluargaan. Barang kali sama-sama, punya visi dan misi ingin membangun Kota Kediri agar lebih baik,” jelasnya.

    Terpisah, Vinanda Prameswati menyatakan rasa syukurnya telah ditetapkan sebagai wali Kota Kediri terpilih bersama wakilnya Gus Qowim oleh DPRD Kota Kediri. Dirinya juga berkomitmen untuk menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan.

    “Tentunya saya dan Gus Qowim akan berkolaborasi dan bekerjasama dengan anggota DPRD Kota Kediri untuk mewujudkan program-program pembangunan demi Kota Kediri yang MAPAN (maju, agamis, produktif, aman dan ngangeni sesuai visi dan misinya),” tutup Vinanda. [nm/aje]

  • DPR Dukung Langkah OJK Dorong Sinergi Pembiayaan Perumahan MBR – Halaman all

    DPR Dukung Langkah OJK Dorong Sinergi Pembiayaan Perumahan MBR – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, H. Fathi, menyampaikan dukungannya terhadap langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong kerja sama antara perusahaan pembiayaan dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). 

    Kolaborasi ini dinilai strategis dalam menghadapi tantangan pembiayaan program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Fathi menilai, upaya ini merupakan langkah nyata untuk mencapai pemerataan ekonomi, terutama di sektor perumahan. 

    “Perumahan adalah kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi kelompok MBR. Dukungan dari lembaga pembiayaan seperti PT SMF dan BP Tapera akan memberikan solusi nyata dalam menyediakan pendanaan yang stabil dan berjangka panjang untuk program ini,” kata Fathi dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).

    Dia menegaskan pentingnya kebijakan yang berpihak pada masyarakat yang membutuhkan. 

    “Semua kebijakan yang diambil harus berpihak pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan tidak ada kendala administratif maupun teknis yang menghambat percepatan pembangunan,” ujar Fathi.

    Hingga 2024, BP Tapera telah menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 655.300 unit rumah dengan total nilai Rp 76,05 triliun. 

    Sementara itu, PT SMF telah berkontribusi dalam pendanaan FLPP senilai Rp 26,33 triliun untuk 709.956 unit hunian sejak 2018.

    Komisi XI DPR RI, menurut Fathi, akan terus memantau pelaksanaan program ini agar sesuai target. 

    “SMF, dan BP Tapera harus menjadi contoh sinergi yang mendukung kesejahteraan rakyat. Kami akan memastikan pengawasan dan dukungan regulasi berjalan optimal,” ungkapnya.