Xcloud.id

partai: Demokrat

  • Di Acara Natal Demokrat, AHY Kenang Hampir 10 Tahun Jadi Oposisi Jokowi  – Halaman all

    Di Acara Natal Demokrat, AHY Kenang Hampir 10 Tahun Jadi Oposisi Jokowi  – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenang perjalanan panjang partainya ketika menjadi oposisi Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Hal ini disampaikan AHY pada acara Natal nasional 2024 yang digelar Demokrat di Taman Mini Indonesia Indah, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (21/1/2025).

    AHY mengatakan, selama 10 tahun terakhir, Demokrat tetap konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat meskipun berada di luar pemerintahan.

    Menurutnya, posisi sebagai oposisi bukanlah pilihan yang mudah, namun tetap dijalani dengan komitmen tinggi.

    “Kita menjadi oposisi bukan karena kita tidak ingin berperan di pemerintahan nasional, tetapi setiap kali kita ingin mengambil peran-peran itu, jalan kita ditutup. Betul? Politik memang seperti itu,” kata AHY dalam pidatonya.

    Namun, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini meminta seluruh kader tak perlu menyesalinya.

    “Tidak ada perlu disesali, tetapi memang tidak mudah,” ujar AHY.

    Dia juga menyoroti pentingnya peran eksekutif dalam mendukung kerja-kerja legislatif untuk merealisasikan aspirasi masyarakat. Namun, selama menjadi oposisi, ruang itu dinilai terbatas.

    “Ketika kita ingin mewujudkan aspirasi dan harapan masyarakat, tentu kita bisa berkarya dan berperan di jalur legislatif, tetapi kita membutuhkan tangan-tangan di jalur eksekutif. Tetapi Tidak memungkinkan,” ucap AHY.

    Kini, AHY menyatakan bahwa Partai Demokrat kembali berada di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan berkontribusi aktif dalam mendukung program-program pemerintah.

    “Ini adalah kesempatan yang baik. Mari kita jadikan 2025 ini tonggak atau milestone baru bagi perjuangan dan pengabdian partai Demokrat. Jangan sia-siakan momentum yang baik ini,” tegasnya (*)

  • AHY Tak Mau Buru-Buru Jalankan Proyek Giant Sea Wall, Tunggu Investor Masuk

    AHY Tak Mau Buru-Buru Jalankan Proyek Giant Sea Wall, Tunggu Investor Masuk

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan masih meneliti proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa sebelum mengejar pembangunan.

    Menurutnya, proyek tersebut membutuhkan anggaran besar sehingga sembari mengkaji, pemerintah juga menunggu adanya pihak yang ingin berinvestasi di proyek tersebut.

    Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

    “Tanggul laut adalah sebuah proyek yang besar, yang membutuhkan anggaran juga besar. Kami akan teliti benar dan sambil kita telusuri, sambil kita juga mengetahui pihak-pihak yang memiliki ketertarikan untuk berinvestasi di pembangunan tanggul raksasa ini,” ujarnya kepada wartawan.

    Ketua Umum partai Demokrat ini mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya telah melakukan analisis proyek sejak 2020. Namun, dia menekankan bahwa memang perlu untuk melakukan evaluasi ulang untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.

    Apalagi, kata AHY proyek ini akan bersifat berkelanjutan dan tidak hanya akan melindungi utara Jakarta, tetapi juga wilayah sepanjang pantai utara Jawa.

    “Tentu sudah hampir lima tahun, ini harus kita cek ulang, kita tinjau segala sesuatunya, apakah memang masih sesuai dengan kondisi hari ini dan juga ekspektasi dari proyek ini,” katanya.

    Kendati demikian, dia melanjutkan, proyek ini mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto lantaran guna mengantisipasi dampak perubahan iklim dan melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir.

    “Ini yang tadi mendapatkan atensi juga dari Pak Presiden, tentunya kita tidak ingin menunda-nunda, karena memang lebih cepat, lebih bagus. Karena berbicara kondisi alam dan iklim dan lain sebagainya, kan tidak bisa menunggu,” pungkas AHY.

  • AHY ceritakan kisah Demokrat dijegal saat ingin masuk ke pemerintahan

    AHY ceritakan kisah Demokrat dijegal saat ingin masuk ke pemerintahan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bercerita bahwa partai yang dia bina saat ini sempat dijegal pihak-pihak tertentu ketika ingin masuk dan berkontribusi di dalam pemerintahan.

    Hal tersebut dialami Demokrat kala berada di luar barisan pemerintah atau oposisi selama 10 tahun terakhir.

    “Setelah 10 tahun kita berada di luar pemerintahan, bahkan kita menjadi oposisi, bukan karena kita tidak ingin berperan di pemerintahan nasional, tapi setiap kali kita ingin mengambil peran-peran itu jalan kita ditutup, betul?,” kata pria yang akrab di sapa AHY itu kepada kadernya dalam acara perayaan Natal Partai Demokrat di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini, Jakarta Timur, Selasa.

    ondisi tersebut membuat Partai Demokrat tidak bisa mewujudkan aspirasi untuk kemajuan bangsa dengan leluasa.

    Namun demikian, AHY menegaskan saat ini kondisi telah berubah. Kini Partai Demokrat telah mencetak prestasi dengan mengantarkan beberapa kadernya menjadi pemenang pemilihan legislatif, kepala daerah hingga masuk ke dalam kabinet.

    Partai Demokrat juga saat ini sudah memiliki kesamaan visi dan misi dengan Presiden Prabowo Subianto dalam memajukan bangsa, terutama di bidang pembangunan yang merata.

    Berbekalkan semangat tersebut, AHY memastikan segenap jajaran Partai Demokrat akan memberikan kontribusi terbaik dalam memajukan bangsa.

    “Ini adalah kesempatan yang baik, mari kita jadikan 2025 ini tonggak atau milestone baru bagi perjuangan dan pengabdian Partai Demokrat, jangan sia-siakan momentum yang baik ini,” kata AHY.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Trump Titahkan AS Keluar dari WHO, Apa Dampaknya Bagi Dunia?

    Trump Titahkan AS Keluar dari WHO, Apa Dampaknya Bagi Dunia?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan untuk mengeluarkan Negeri Paman Sam dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hal ini terjadi sesaat setelah Trump dilantik menjadi Presiden, Senin (20/01/2025).

    Trump menyebut serangkaian alasan dalam keluarnya AS dari WHO. Ini termasuk penanganan pandemi Covid-19 yang dianggap buruk dan kegagalan organisasi tersebut dalam melakukan reformasi yang mendesak.

    “WHO menuntut pembayaran yang sangat memberatkan dari AS,” ungkap Trump, seraya menambahkan bahwa kontribusi China jauh lebih kecil.

    Menanggapi rencana Trump tersebut, Jerman pun turun tangan berupaya melobi Trump untuk tidak meninggalkan WHO. Menteri Kesehatan Jerman, Karl Lauterbach, mengatakan bahwa keluarnya AS dari WHO memiliki dampak yang besar bagi infrastruktur kesehatan global.

    “Kami akan mencoba membujuk Donald Trump untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini,” ucapnya, dilansir dari Reuters, Selasa (21/01/2025).

    Jerman adalah donor nasional terbesar kedua bagi WHO, yang menyumbang sekitar 3% dari pendanaan lembaga tersebut.

    Dalam reaksi pertama Badan Kesehatan PBB terhadap langkah AS tersebut, Juru Bicara WHO Tarik Jašarević mengatakan bahwa pihaknya meminta Trump untuk kembali memikirkan dampak dari langkahnya itu.

    “Kami berharap AS mempertimbangkan kembali, dan kami sangat berharap akan ada dialog yang konstruktif demi kepentingan semua orang, bagi warga Amerika tetapi juga bagi orang-orang di seluruh dunia,” tuturnya.

    Dampak AS Keluar dari WHO

    Lantas, apa saja dampak bila AS benar-benar keluar dari WHO?

    Keluarnya AS dari WHO ternyata memiliki sejumlah dampak bagi kesehatan dunia. Berikut daftarnya, seperti dilansir dari Reuters, Selasa (21/01/2025):

    1. Donor

    AS menyumbang sekitar 18% pendanaan untuk WHO. Diketahui, anggaran dua tahun lembaga tersebut untuk tahun 2024-2025 adalah US$ 6,8 miliar.

    Pada periode tersebut, AS membiayai 75% program WHO untuk HIV dan penyakit menular seksual lainnya. Selain itu, lebih dari setengah kontribusi dana itu untuk memerangi tuberkulosis, data lembaga tersebut menunjukkan.

    Di luar WHO, AS sejauh ini merupakan donor kesehatan global teratas di dunia. Washington tercatat memberikan US$ 15,8 miliar pada 2022.

    2. Pandemi

    Trump juga skeptis tentang negosiasi yang dipimpin WHO untuk perjanjian pascapandemi Covid-19 yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas global saat ancaman kesehatan berikutnya menyerang.

    Miliarder sekutu Trump, Elon Musk, mengatakan negara-negara tidak boleh “menyerahkan wewenang” kepada WHO. AS juga akan menghentikan negosiasi dalam perjanjian tersebut sementara penarikannya terus berlanjut.

    3. Staf AS di Jenewa

    Perintah Trump juga mengatakan bahwa staf dan kontraktor AS yang bekerja dengan WHO akan ditarik dan dipindahkan.

    Diketahui, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) sebelumnya telah bekerja sama erat dengan WHO terkait karyawan AS. Tercatat, Washington menempatkan sekitar 30 staf di Jenewa dan berkolaborasi dalam penelitian dan wabah.

    4. Pengawasan Wabah Dunia

    AS, seperti negara anggota WHO lainnya, merupakan bagian dari jaringan pengawasan influenza global yang diawasi oleh WHO.

    Di antara hal-hal lain, kelompok tersebut memberikan saran tentang komposisi vaksin flu musiman tahunan.

    Di luar kerja samanya dengan WHO, AS juga mendanai banyak program kesehatan global lainnya.

    5. Kampanye Melawan AIDS

    AS merupakan penyandang dana utama dalam perang melawan HIV. Sebagian besar berasal dari PEPFAR, Rencana Darurat Presiden AS untuk Penanggulangan AIDS (PEPFAR).

    Rencana tersebut baru disahkan kembali oleh Kongres selama satu tahun tahun lalu setelah klaim konservatif bahwa beberapa penerima hibah mempromosikan aborsi. Otorisasi tersebut berakhir pada bulan Maret.

    6. Aborsi

    Pada masa jabatan terakhirnya, Trump memberlakukan kembali apa yang disebut “Kebijakan Mexico City”, yang mewajibkan badan amal asing yang menerima dana keluarga berencana AS untuk menyatakan bahwa mereka tidak menyediakan layanan atau memberikan nasihat tentang aborsi.

    Ia memperluas kebijakan tersebut, yang dikenal oleh para kritikus sebagai “aturan pembungkaman global”, dengan menindak badan amal yang mendanai kelompok lain yang mendukung aborsi. Trump juga memangkas dana untuk Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA), yang menangani kesehatan reproduksi.

    7. Vaksin

    Dengan Robert F. Kennedy Junior yang skeptis terhadap vaksin dicalonkan sebagai Menteri Luar Negeri untuk kesehatan, pendekatan pemerintahan Trump terhadap vaksinasi, baik di dalam negeri maupun internasional masih belum jelas.

    Namun, selama pemerintahan terakhir Trump, kontribusi untuk kelompok vaksin global, Gavi, tetap hampir sama seperti di bawah pendahulunya dari Partai Demokrat di Gedung Putih, Joe Biden

    Pendanaan juga tetap pada tingkat yang sama untuk Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria, pelaku kesehatan global utama lainnya.

    8. Penelitian

    Badan-badan kesehatan di AS menanggapi keadaan darurat dan wabah di seluruh dunia, dan juga menetapkan norma dan standar untuk obat-obatan dan keamanan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan dan CDC.

    National Institutes of Health AS juga merupakan salah satu pusat penelitian terkemuka di dunia dan mendanai upaya kesehatan global di seluruh dunia, mulai dari upaya memerangi mpox hingga Ebola.

    Peran global AS di bidang-bidang ini di bawah Trump belum jelas, dan kemungkinan akan dipengaruhi oleh peristiwa dan prioritas. Misalnya, Trump mendirikan Operation Warp Speed, untuk menggarap vaksin Covid-19.

    (wia)

  • Cacat Hukum dan Ilegal, AHY Siap Cabut Sertifikat HGB Pagar Laut

    Cacat Hukum dan Ilegal, AHY Siap Cabut Sertifikat HGB Pagar Laut

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa masalah sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang ada di pagar laut masih terus diinvestigasi untuk ditindaklanjuti. 

    Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025). 

    “Ini sedang diinvestigasi, sedang diinvestigasi dan tentunya kami ingin mengetahui seperti apa duduk permasalahannya, kronologisnya seperti apa,” katanya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa sertifikat tanah pagar laut di perairan Tangerang, Banten sebenarnya dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan mengingat objeknya merupakan perairan.

    Dia menjelaskan bahwa aktivitas pembangunan yang memanfaatkan ruang laut hendaknya memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sehingga bukan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

    “Memang ada ketentuan sebelum lima tahun, kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat, baik prosedur maupun material, apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB,” imbuhnya.

    Apalagi, Ketua Umum Partai Demokrat itu pun mengaku baru tahu sertifikat itu terbit sejak 2023 berdasarkan penjelasan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR). Sedangkan, dirinya baru menjabat sebagai Menteri ATR sejak 2024, sebelum akhirnya dipilih kembali menjadi menteri pada masa Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya tidak tahu, saya tidak tahu dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan, 2023. Dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masuk kan 2024,” ucapnya. 

    AHY mengaku saat menduduki jabatan tersebut, tidak semua sertifikat ditinjaunya satu per satu, sehingga hanya jika ada laporan yang disampaikan masyarakat maupun pihak manapun. Mengingat, sertifikat tanah yang diterbitkan kementerian sudah sangat banyak.  

    “Sekali lagi berbicara lahan, tanah, dan juga tata ruang ini kan seluruh Indonesia. Apalagi yang sudah diputuskan di masa lalu tentu kalau tidak ada laporan, tidak ada temuan, tidak mungkin satu per satu kita cek, seperti itu. Nah justru kita melihat ini sebagai bentuk keterbukaan,” pungkas AHY.

  • Prabowo Ingin Jadikan IKN Ibu Kota Politik, Apa Maksudnya?

    Prabowo Ingin Jadikan IKN Ibu Kota Politik, Apa Maksudnya?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginginkan untuk menjadikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada akhir masa pemerintahannya.

    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan dengan menjadi ibu kota politik, maka pembangunan di IKN akan lebih difokuskan untuk gedung-gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    “Ibu kota politik, artinya kalau saat ini kita masih fokus menuntaskan pembangunan berbagai fasilitas untuk pemerintahan eksekutif, tentu belum lengkap karena syarat pemerintahan itu harus hadir pula lembaga legislatif. Kita berbicara DPR RI, DPD RI, tentu juga MPR RI,” ujarnya saat konferensi pers di Kantor Presiden, Selasa (21/1/2025).

    Sedangkan untuk lembaga yudikatif, Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan pembangunan bakal dikejar sehingga setiap bagian dari trias politia tak hanya menjadi berupa simbol, tetapi menjadi bangunan yang nyata.

    Menurutnya, dengan fokus dalam menyiapkan bangunan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka Indonesia bakal memiliki kelengkapan utuh dalam mewujudkan pemerintahan di sebuah negara yang demokratis. 

    “Harapan Bapak Presiden adalah ya fokus dulu di sana, sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi, maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas, kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis. Saya persilakan kepada investor,” pungkas AHY.

  • Susunan Kabinet dan Kepala Lembaga Pilihan Trump

    Susunan Kabinet dan Kepala Lembaga Pilihan Trump

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump akan segera dilantik, Senin (20/1/2025) waktu setempat. Pria penuh kontroversi itu telah menyiapkan sejumlah nama untuk membantunya di pemerintahan.

    Sejumlah loyalis Trump dipastikan akan membantunya di pemerintahan. Tak hanya itu, beberapa sosok mengejutkan pun turut ditunjuk Trump untuk memperkuat pemerintahannya.

    Berikut daftar nama yang sejauh ini telah diumumkan Trump untuk mengisi kabinet dan sejumlah lembaga tinggi AS:

    Menteri Luar Negeri: Marco Rubio

    Marco Rubio telah menjabat sebagai senator AS dari Florida sejak 2011 dan merupakan wakil ketua Komite Intelijen Senat. Ia mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2016 tetapi kalah dalam nominasi Partai Republik dari Trump.

    Menteri Pertahanan: Pete Hegseth

    Pete Hegseth adalah pembawa acara Fox News dan perwira Garda Nasional Angkatan Darat. Ia bertugas dalam perang di Irak dan Afghanistan, serta di Teluk Guantanamo.

    Jaksa Agung: Pam Bondi (Pilihan Kedua)

    Pam Bondi adalah seorang pelobi yang menjabat sebagai jaksa agung Florida dari tahun 2011 hingga 2019. Adapun pilihan pertama untuk posisi ini adalah Matt Gaetz, namun dia mengundurkan diri.

    Menteri Dalam Negeri: Doug Burgum

    Doug Burgum telah menjabat sebagai gubernur North Dakota sejak 2016. Kekayaannya mencapai ratusan juta dolar, terutama karena ia menjual perusahaan perangkat lunaknya ke Microsoft pada 2002. Ia mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024 dan menjadi pendukung utama Trump ketika ia mengundurkan diri.

    Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan: Robert F. Kennedy Jr.

    Robert F. Kennedy Jr. adalah aktivis antivaksin paling terkenal di Amerika. Ia mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024 sebagai seorang Demokrat, kemudian sebagai seorang independen. Ia keluar dari pencalonan pada Agustus 2024 dan mendukung Trump, tetapi ia masih muncul dalam surat suara di beberapa negara bagian.

    Menteri Keuangan: Scott Bessent

    Scott Bessent, 62, adalah seorang miliarder pengelola dana lindung nilai yang saat ini menjabat sebagai CEO, pendiri, dan kepala investasi di Key Square Capital Management di New York. Sebelumnya, ia menjabat sebagai kepala investasi di Soros Fund Management. Bessent merupakan penggalang dana utama kampanye Trump, dan juga menjadi salah satu penasihat ekonomi utama Trump.

    Menteri Perdagangan: Howard Lutnick

    Howard Lutnick adalah CEO miliarder dari perusahaan jasa keuangan Cantor Fitzgerald, wakil ketua tim transisi Trump, pengumpul dana kampanye utama, dan teman lama, sekutu, serta penasihat setia Trump. Lutnick juga merupakan ketua perusahaan pialang BGC Group Inc. dan perusahaan real estat komersial Newmark Group.

    Menteri Transportasi: Sean Duffy

    Sean Duffy adalah mantan perwakilan AS dari Wisconsin, pembawa acara The Bottom Line di Fox Business, dan kontributor di Fox News. Ia menjadi terkenal di The Real World: Boston dan bertemu istrinya Rachel Campos-Duffy di Road Rules: All Stars. Ia juga merupakan pembawa acara Fox News.

    Menteri Energi: Chris Wright

    Chris Wright adalah kepala eksekutif Liberty Energy, sebuah perusahaan fracking yang berpusat di Denver. The New York Times menggambarkannya sebagai “seorang penginjil yang ramah media untuk bahan bakar fosil yang menyebarkan pesan yang menggembirakan bahwa minyak dan gas dapat mengangkat orang keluar dari kemiskinan, sambil meremehkan ilmu iklim.”

    Menteri Pendidikan: Linda McMahon

    Linda McMahon adalah salah satu pendiri World Wrestling Entertainment, yang membangun gulat menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar bersama suaminya kala itu Vince McMahon. Ia memimpin Small Business Administration selama masa jabatan pertama Trump, dan saat ini menjabat sebagai ketua dewan America First Policy Institute, sebuah lembaga pemikir konservatif. Ia telah menjadi pendukung finansial utama kampanye Trump.

    Menteri Tenaga Kerja: Lori Chavez-DeRemer

    Lori Chavez-DeRemer adalah anggota DPR dari Partai Republik moderat yang baru pertama kali menjabat dan mewakili Distrik Kongres Kelima Oregon, tetapi kalah tipis dalam pemilihan ulang pada Hari Pemilihan. Ia juga menjabat sebagai wali kota Happy Valley, Oregon, dari tahun 2011 hingga 2019.

    Chavez-DeRemer adalah anggota Partai Republik pro-serikat pekerja yang langka dan merupakan salah satu dari sedikit anggota DPR dari Partai Republik yang mendukung UU PRO (Protecting the Right to Organize), yang akan memberlakukan perluasan hak-hak buruh yang bersejarah. Ia juga ikut mensponsori undang-undang untuk melindungi tunjangan Jaminan Sosial bagi pekerja sektor publik. Serikat pekerja Teamsters, termasuk presiden Teamsters Sean O’Brien, dilaporkan melobi Trump untuk memilihnya.

    Menteri Pertanian: Brooke Rollins

    Brooke Rollins mengepalai Dewan Kebijakan Dalam Negeri Gedung Putih selama pemerintahan Trump pertama, kemudian mendirikan dan mengepalai lembaga pemikir pro-Trump, America First Policy Institute, yang seperti Project 2025 milik Heritage Foundation, telah berupaya mengembangkan cetak biru untuk pemerintahan Trump kedua.

    Menteri Keamanan Dalam Negeri: Kristi Noem

    Kristi Noem telah menjabat sebagai gubernur South Dakota sejak 2019. Sebelum menjadi gubernur perempuan pertama di South Dakota, ia merupakan satu-satunya wakil negara bagian tersebut di DPR AS selama delapan tahun.

    Menteri Urusan Veteran: Doug Collins

    Doug Collins adalah mantan anggota Kongres AS dari Georgia yang bertugas di DPR dari tahun 2013 hingga 2021. Ia adalah seorang pengacara dan veteran yang bertugas dalam perang Irak dan saat ini menjadi pendeta Angkatan Udara Cadangan.

    Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan: Scott Turner

    Scott Turner bermain selama sembilan musim di NFL, dan terlibat dalam politik selama jeda musim. Setelah pensiun, ia akhirnya menjabat dua periode di DPR Texas, lalu bergabung dengan pemerintahan Trump pertama sebagai kepala White House Opportunity and Revitalization Council. Ia sekarang menjadi ketua Center for Education Opportunity di lembaga pemikir pro-Trump America First Policy Institute. Ia juga pernah menjadi pembicara motivasi, dan menjadi pendeta asosiasi di gereja besar Baptis di Plano, Texas.

    Direktur CIA: John Ratcliffe

    John Ratcliffe adalah mantan anggota kongres Texas yang menjabat sebagai direktur intelijen nasional selama tahun terakhir masa jabatan pertama Trump.

    Komisioner FDA: Martin Makary

    Martin Makary adalah seorang dokter bedah di Universitas Johns Hopkins yang, menurut Stat News, adalah seorang selebritas terkenal di dunia medis, sekaligus pengkritik sistem perawatan kesehatan AS. Ia juga merupakan kepala staf medis di firma telehealth Sesame, tamu tetap di Fox News, dan penasihat pemerintahan Trump pertama.

    Direktur CDC: Dave Weldon

    Dave Weldon adalah seorang dokter dan mantan anggota kongres Florida selama tujuh periode. Di Kongres, Weldon merupakan sekutu setia gerakan anti-vaksin dan anti-aborsi.

    Surgeon General: Janette Nesheiwat

    Janette Nesheiwat adalah dokter keluarga dan gawat darurat, kontributor Fox News, dan direktur medis di CityMD, yang mengoperasikan pusat perawatan darurat di New York dan New Jersey. Ia juga memiliki lini suplemen makanan sendiri dan merupakan penulis buku yang akan segera terbit Beyond the Stethoscope: Miracles in Medicine. Julia Nesheiwat, menjabat sebagai penasihat Keamanan Dalam Negeri dalam pemerintahan Trump yang pertama, dan Trump telah menunjuk suami saudara perempuannya, anggota kongres Florida Mike Waltz, sebagai penasihat keamanan nasional untuk pemerintahan keduanya.

    Administrator Medicare dan Medicaid: Mehmet Oz

    Mehmet Oz adalah seorang ahli bedah jantung, tokoh televisi kawakan, dan penggemar berat crudités yang menerima dukungan Trump dalam pemilihan Senat Pennsylvania tahun 2022 tetapi kalah dari John Fetterman. Ia juga dikenal karena mempromosikan klaim kesehatan yang meragukan, dan bertugas di Dewan Kepresidenan Trump untuk Olahraga, Kebugaran, dan Nutrisi selama pemerintahan Trump yang pertama.

    Administrator EPA: Lee Zeldin

    Lee Zeldin menjabat sebagai perwakilan AS dari New York dari tahun 2015 hingga 2023. Ia mencalonkan diri sebagai gubernur New York pada tahun 2022 tetapi dikalahkan oleh Demokrat Kathy Hochul.

    Direktur National Intelligence: Tulsi Gabbard

    Tulsi Gabbard mewakili Hawaii di DPR AS dari tahun 2013 hingga 2021. Ia adalah veteran Garda Nasional yang bertugas di Irak. Gabbard mencalonkan diri sebagai presiden sebagai seorang Demokrat pada tahun 2020 dan mendukung Joe Biden ketika ia mengakhiri kampanyenya. Dua tahun kemudian, ia meninggalkan Partai Demokrat dan menjadi anggota tetap di tempat-tempat sayap kanan seperti Fox News dan CPAC. Ia mendukung Trump sebagai presiden pada tahun 2024.

    Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran: Russell Vought

    Russell Vought menjabat posisi yang sama selama pemerintahan Trump pertama, dan sebelumnya bekerja sebagai Wakil Presiden di kelompok lobi Heritage Action milik Heritage Foundation. Vought, yang menyebut dirinya sebagai nasionalis Kristen, adalah pendiri Center for Renewing America, salah satu lembaga pemikir yang mempersiapkan pemerintahan Trump kedua, dan ia adalah salah satu penulis cetak biru Project 2025 milik Heritage Foundation.

    Duta Besar NATO: Matthew Whitaker

    Matt Whitaker pernah menjabat sebagai penjabat jaksa agung selama pemerintahan Trump pertama, dan sebelumnya, menjadi Jaksa AS untuk Distrik Selatan Iowa.

    Duta Besar PBB: Elise Stefanik

    Elise Stefanik adalah perwakilan AS dari New York dan anggota peringkat keempat dalam kepemimpinan Partai Republik DPR.

    Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah: Elon Musk dan Vivek Ramaswamy

    Elon Musk adalah orang terkaya di dunia; kepala eksekutif Tesla dan SpaceX; pemilik X dan yang menyatakan dirinya sebagai “Chief Troll Officer.” Dia adalah perwakilan Trump yang paling terkenal dalam pemilihan 2024 dan menggelontorkan US$118 juta ke dalam super-PAC pro-Trump. Vivek Ramaswamy adalah pengusaha bioteknologi yang gagal mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2024 dan mendukung Trump ketika dia mengundurkan diri

    (luc/luc)

  • Elisa Sutanudjaja: Status PIK 2 Jadi PSN Tiga Bulan Setelah AHY Dilantik

    Elisa Sutanudjaja: Status PIK 2 Jadi PSN Tiga Bulan Setelah AHY Dilantik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Elisa Sutanudjaja merespons pernyataan kader Demokrat Jansen Sitindaon terkait Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan pagar laut Desa Kohod, Tangerang.

    Elisa memberikan saran kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN 2024 dan para kader Demokrat lebih bijak menyikapi isu tersebut.

    Elisa menegaskan bahwa AHY yang merupakan Menteri ATR sejak Februari 2024, bertanggung jawab atas urusan agraria, pertanahan, dan tata ruang, terutama terkait proyek strategis nasional (PSN).

    Ia mempertanyakan apakah AHY sudah melakukan evaluasi terhadap status pertanahan di PIK2 sebelum kawasan itu menjadi PSN tiga bulan setelah ia dilantik.

    “Apakah Menteri saat itu sudah melakukan evaluasi terhadap pertanahan PIK 2? Tidak bisa lepas tangan begitu saja. Di bawah kementerian ada tugas pengawasan,” tulis Elisa dalam keterangannya di X @elisa_jkt (20/1/2025).

    Ia juga mengingatkan Demokrat agar waspada terhadap jebakan politik, mengingat bidang ATR sangat teknis dan penuh ranjau administrasi.

    Elisa bahkan curiga terkait alasan pergantian Menteri ATR sebelumnya mendekati akhir masa pemerintahan.

    Lebih lanjut, Elisa menjelaskan bahwa BPN tidak bisa hanya melempar tanggung jawab kepada pemerintah daerah.

    Kanwil BPN berada di bawah koordinasi langsung kementerian sehingga proses administratif tetap menjadi kewenangan pusat.

    Terkait status HGB di Desa Kohod, Elisa menyoroti adanya berbagai jenis HGB, termasuk yang berada di atas laut.

    Ia mempertanyakan bagaimana HGB di atas laut bisa terbit tanpa pengukuran langsung dan mengkritisi kemungkinan maladministrasi dalam proses penerbitannya.

  • Jelang Pelantikan Donald Trump: Presiden Tertua, Hampir Dibunuh dan Dimakzulkan 2 Kali – Halaman all

    Jelang Pelantikan Donald Trump: Presiden Tertua, Hampir Dibunuh dan Dimakzulkan 2 Kali – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada Senin (20/1/2025), Amerika Serikat akan menyaksikan pelantikan presiden baru dengan wajah yang sudah tidak asing lagi: Donald Trump.

    Setelah sebelumnya menjabat sebagai presiden ke-45 pada 2017 hingga 2021, Trump kini terpilih sebagai presiden ke-47 AS.

    Ia akan dilantik di Gedung Capitol, Washington, DC, bersama wakil presiden terpilih, JD Vance.

    Kemenangan Trump di Pilpres 2024

    Trump berhasil memenangkan Pilpres 2024 pada  November lalu dengan mengalahkan Kamala Harris dari Partai Demokrat.

    Kemenangan ini membawanya kembali ke Gedung Putih.

    Trump sempat kalah dalam Pilpres 2020 melawan Joe Biden.

    Pada hari pertama menjabat, Trump berjanji untuk meneken serangkaian instruksi presiden yang terkait dengan isu-isu besar seperti keamanan perbatasan, kebijakan imigrasi, dan produksi minyak serta gas.

    Trump Jadi Presiden Tertua dalam Sejarah AS

    Pelantikan Trump pada Januari 2025 akan mencatatkan namanya sebagai presiden tertua dalam sejarah AS, CNBC melaporkan.

    Saat dilantik, Trump akan berusia 78 tahun, 7 bulan, dan 6 hari, mengalahkan rekor Joe Biden yang dilantik pada usia 78 tahun 2 bulan pada 2021, VOA melaporkan.

    Sebelumnya, presiden AS termuda yang pernah menjabat adalah John F. Kennedy, yang dilantik pada usia 43 tahun.

    Catatan Kriminal

    Meskipun kembali terpilih, Trump adalah presiden pertama yang memiliki catatan kriminal.

    Ia terlibat dalam sejumlah kasus hukum, termasuk kasus uang tutup mulut terhadap seorang bintang porno, yang mengakibatkan vonis pada bulan ini.

    Percobaan Pembunuhan

    Selain itu, selama kampanye Pilpres 2024, Trump juga mengalami dua percobaan pembunuhan.

    Satu di arena kampanye di Pennsylvania dan satu lagi di klub golfnya di Florida.

    Donald Kembali ke Gedung Putih

    Trump menjadi presiden kedua dalam sejarah AS yang terpilih kembali setelah sebelumnya kalah dalam pencalonan.

    Setelah kalah dari Joe Biden pada Pilpres 2020, Trump berhasil kembali mencalonkan diri dan memenangkan Pilpres 2024.

    Perjalanan politik Trump cukup unik karena sebelumnya ia tidak memiliki pengalaman politik pemerintahan.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Trump adalah seorang pengusaha sukses yang mengelola hotel, properti, kasino, klub golf, dan bahkan menjadi bintang acara TV.

    Kebijakan Luar Negeri yang Kontroversial

    Pada periode pertama kepemimpinannya, Trump membuat sejumlah kebijakan luar negeri yang kontroversial.

    Salah satunya adalah pengakuannya terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

    Langkah tersebut memicu protes besar di kalangan warga Palestina.

    Selain itu, Trump juga mengakui klaim Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang diambil alih dari Suriah dalam Perang 1967.

    Ia juga berhasil merundingkan Perjanjian Abraham, yang menormalisasi hubungan Israel dengan beberapa negara Arab.

    Trump juga membuat sejarah dengan menjadi presiden pertama yang dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dua kali, meskipun akhirnya dibebaskan oleh Senat.

    Kunjungan ke Korea Utara

    Selain itu, ia juga menjadi presiden pertama yang menginjakkan kaki di Korea Utara dan bertemu langsung dengan pemimpin Korut, Kim Jong Un.

    Meskipun setelah masa kepresidenannya, mantan presiden Jimmy Carter dan Bill Clinton juga pernah mengunjungi Korea Utara, namun kunjungan Trump mencetak rekor baru.

    Sistem Pemilu AS

    Pada Pilpres 2016, Trump kalah dalam suara populer namun berhasil menang berkat sistem pemilu “Electoral College”.

    Berbeda dengan itu, pada Pilpres 2024, Trump memenangkan kedua kategori—suara populer dan suara elektoral—sehingga memastikan kemenangannya.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Potensi Industri Hulu Migas Aceh Dilirik Perusahaan Asal Kuwait

    Potensi Industri Hulu Migas Aceh Dilirik Perusahaan Asal Kuwait

    Jakarta –

    Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Nasri Djalal menyebutkan Provinsi Aceh memilih potensi yang besar untuk mengembangkan sumber daya alam minyak dan gas bumi. Bahkan, sejumlah negara telah melirik Aceh untuk dijadikan sebagai tempat investasi mereka.

    Hal itu diungkapkan dirinya saat melakukan pertemuan dengan Dubes Indonesia untuk Kuwait, Country Manager Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) Sara Al-Baker, Subsurface Manager KUFPEC Muhammad Farhan, Dosen FH UI Titiek Anggraini, dan politisi Partai Demokrat Yuyon Ali Fahmi di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    “Saya mengajak Country Manager KUFPEC untuk berkunjung ke Aceh melihat langsung potensi wilayah kerja hulu migas yang dapat dikembangkan,” kata Nasri dalam keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).

    Dia menjelaskan pertemuan tersebut juga bertujuan untuk memperkenalkan kepada investor bahwa Aceh memiliki berbagai sektor yang memiliki peluang investasi cukup besar, salah satunya di migas.

    “Potensi industri hulu migas di wilayah Aceh yang dapat mendorong minat investasi perusahaan KUFPEC,” jelasnya.

    Untuk KUFPEC sendiri, dia mengatakan perusahaan tersebut direncanakan bakal menggelontorkan investasi senilai US$ 10 miliar.

    “KUFPEC akan melakukaninvestasi sebesar US$ 10 miliar di bidang oil & gas,” ungkapnya.

    Untuk itu, dirinya terus melakukan berbagai upaya koordinasi supaya investasi tersebut bisa direalisasikan.

    “BPMA akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh atas rencana ini agar Kuwait bisa melirik potensi besar di sektor migas,” jelasnya.

    Dia menjelaskan BPMA bakal terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder untuk melakukan promosi investasi. Hal itu diharapkan mampu mendukung program-program pemerintah daerah dalam mengajak investor untuk berinvestasi di Aceh agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    “BPMA mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu. Sehingga pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” tutupnya.

    (sls/SKK Migas)