Xcloud.id

partai: Demokrat

  • Catat Kepuasan Tertinggi ke Prabowo, PAN: Kami Loyal dan Setia Mendukung Megapolitan 26 Januari 2025

    Catat Kepuasan Tertinggi ke Prabowo, PAN: Kami Loyal dan Setia Mendukung Megapolitan 26 Januari 2025

    Catat Kepuasan Tertinggi ke Prabowo, PAN: Kami Loyal dan Setia Mendukung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyebut, partainya setia mendukung dan mensukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Hal ini disampaikan Eddy merespons hasil
    survei Litbang Kompas
    terbaru yang menunjukan pemilih PAN mencatat tingkat kepuasan tertinggi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dibanding partai lain.
    “15 tahun kami setia mendukung Pak Prabowo dalam pemilu dan saat ini ketika berhasil menjadi Presiden, maka kader PAN tetap loyal, setia mendukung, dan terus berupaya mensukseskan program-program Presiden Prabowo,” kata Eddy dalam keterangannya, Minggu (26/1/2025).
    Eddy menyampaikan, kader-kader PAN di daerah solid dan satu suara mendukung berjalannya program pemerintahan Prabowo-Gibran.
    “Seperti pesan Ketum Zulhas (Zulkifli Hasan), kader PAN harus terlibat dalam memastikan program-program pro rakyat Presiden Prabowo berjalan lancar,” jelasnya.
    Di sisi lain, lanjut Eddy, PAN juga siap mendukung penuh dan terlibat dalam upaya pemerintah mewujudkan ketahanan energi, pangan, dan air.
    Ketiga hal itu merupakan bagian dari upaya mewujudkan asta cita Presiden Prabowo.
    Di sisi legislatif, Eddy memastikan, kader PAN di daerah bakal mengawal Rancangan Undang-Undang (RUU) maupun alokasi anggaran pro-rakyat yang disiapkan Presiden Prabowo.
    “Anggota DPR PAN menjaga dan mengawal implementasi Makan Bergizi Gratis, penghapusan utang UMKM dan nelayan serta stimulus bantuan sosial 38 Triliun untuk rakyat tidak mampu,” ujar Wakil Ketua MPR ini.
    “Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Presiden Prabowo terhadap loyalitas PAN dan selalu melibatkan PAN dalam kebijakan-kebijakan strategis yang berdampak pada rakyat,” tutup dia.
    Untuk diketahui, Litbang Kompas kembali menerbitkan survei soal tingkat kepuasan pemilih partai politik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Dalam survei yang dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh Litbang Kompas pada periode 4-10 Januari 2025 ini, pemilih PAN tercatat yang paling tinggi menyatakan puas pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Angkanya mencapai 96 persen.
    Diikuti oleh Partai Golkar dengan 90,4 persen, dan Partai Gerindra yang meraih 87 persen.
    Sementara itu, Partai Demokrat mendapatkan 86,8 persen, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem masing-masing 83,6 persen, serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan 74,3 persen.
    Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia dalam survei ini.
    Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error +/- 3,10 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Majelis Nasional KAHMI Apresiasi Penyelenggaraan AIFA 2025

    Majelis Nasional KAHMI Apresiasi Penyelenggaraan AIFA 2025

    loading…

    Koordinator Presidium (Korpres) Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) Herman Khaeron mengapresiasi penyelenggaraan Asian Islamic Fashions and Art (AIFA) 2025. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Koordinator Presidium (Korpres) Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) Herman Khaeron mengapresiasi penyelenggaraan Asian Islamic Fashions and Art (AIFA) 2025. Menurutnya, kegiatan ini out of the box dari kebiasaan KAHMI .

    “Biasanya KAHMI kegiatannya pengajian dan kajian,” kata Herman Khaeron dalam acara pembukaan AIFA 2025 dikutip, Minggu (26/1/2025).

    Herman mengatakan, walaupun sedikit aneh, kegiatan AIFA 2025 perlu diapresiasi. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa alumni HMI ada mana saja. “Ini luar biasa. Kegiatannya juga berbagai macam,” kata Herman.

    Anggota DPR dari Partai Demokrat ini mengatakan bukan perkara mudah untuk menyelenggarakan AIFA yang baru digelar pertama kali ini. Walaupun sulit, KAHMI mundur dalam menyelenggarakan kegiatan AIFA. “Alhamdulillah terselenggara dan semoga sukses,” ucap Herman.

    Ia berharap AIFA bisa mendapatkan perhatian agar bisa terselenggara lebih baik di masa yang akan datang. Sementara itu alumni HMI yang kini menjabat sebagai Menteri UMKM Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa AIFA 2025 menjadi momentum bagi KAHMI untuk memikirkan gerakan kewirausahaan.

    KAHMI diharapkan lagi tidak hanya mengkaji gerakan yang bersifat politik tapi juga berperan untuk menyelesaikan persoalan kekinian. Maman menyatakan, AIFA 2025 sebagai bukti KAHMI mulai menjawab persoalan riil kekinian bangsa terutama dalam ekonomi. “Sudah ada diferensiasi gerakan” kata Maman disambut tepuk tangan hadirin.

    AIFA 2025 menunjukkan kepiawaian alumni HMI berperan di berbagai bidang terutama di fesyen muslim. Ia memberikan apresiasi Alumni HMI, terutama KOHATI yang mempelopori acara fesyen ini.

    Maman juga berharap KAHMI berperan aktif menyelesaikan persoalan terkait UMKM di Tanah Air. Menurutnya, ada 3 persoalan utama UMKM yaitu persoalan permodalan, kapasitas UMKM, dan akses pasar. “Silakan lakukan kajian masalah ini,” ungkap Maman.

    Sementara itu, Ketua Panitia Viviana Hanifa menyatakan, AIFA menjadi langkah awal Indonesia menjadi pusat grativasi fesyen muslim di Asia. Menurut Vivi, dalam AIFA hadir 6 negara sahabat yang meramaikan kegiatan, yakni Malaysia, Filipina, Pakistan, Oman, Uzbekistan, dan Kazakhstan.

  • Demokrat Ungkap SHGB Pagar Laut Terbit sebelum AHY Jadi Menteri

    Demokrat Ungkap SHGB Pagar Laut Terbit sebelum AHY Jadi Menteri

    loading…

    Partai Demokrat mengungkapkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang terbit sebelum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi menteri. Foto/Riana Rizkia

    JAKARTA – Partai Demokrat mengungkapkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang terbit sebelum Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) menjadi menteri. Partai berlambang bintang mercy itu menyangkal SHGB itu terbit pada masa AHY menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

    “SHGB itu terbit sebelum Mas AHY menjadi menteri, dan tidak ada laporan dari bawah kalau sudah terbit SHGB tersebut serta terjadinya pemagaran laut,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron dihubungi wartawan, Sabtu (25/1/2025).

    Herman menilai SHGB itu menjadi polemik karena adanya pagar laut di Tangerang. Adapun keberadaan pagar laut itu pertama kali muncul di media sosial.

    “Munculnya pemagaran laut terakhir ini mengemuka karena netizen dan media massa, sehingga pemerintah menertibkannya,” tuturnya.

    Herman mengatakan, AHY selama menjabat Menteri ATR/BPN tengah gencar memberantas mafia pertanahan. “Kita tahu bahwa pada wakti itu, Menteri AHY sedang gencarnya memberantas mafia pertanahan,” tuturnya,

    Maka itu, Demokrat sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto bahwa polemik pagar laut di Tangerang harus ditindak dan ditertibkan. “Saya setuju sesuai perintah Presiden Prabowo harus ditertibkan, dan aparat penegak hukum harus beri tindakan bagi pelanggar aturan pertanahan dan kehutanan,” pungkasnya.

    Diketahui, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY mengaku tak tahu-menahu mengenai penerbitan SHGB di perairan yang dibatasi pagar laut Tangerang saat menjabat sebagai Menteri ATR/BPN. Adapun AHY menjabat Menteri ATR/BPN di penghujung kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Saya tidak tahu, saya tidak tahu dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan, 2023 dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masuk kan 2024,” ujar AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    (rca)

  • Sentil Hasto? Petinggi Demokrat: Di Depan Publik Bicara Perjuangan Soekarno, di Belakang Mau Nyogok Hakim Pra Peradilan

    Sentil Hasto? Petinggi Demokrat: Di Depan Publik Bicara Perjuangan Soekarno, di Belakang Mau Nyogok Hakim Pra Peradilan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief mengunggah perkataan menggelitik di akun X, pribadinya.

    Dia menyentil adanya pihak yang berbicara perjuangan Soekarno di depan publik tapi mau nyogok hakim pra peradilan di belakang.

    “Di depan publik bicara perjuangan Soekarno, di belakang mau nyogok hakim pra peradilan,” tulis Andi Arief, Sabtu, (25/1/2025).

    Menurutnya, menghadapi masalah, ancaman kasus hukum, ancaman penjara dan lain-lain bagi politisi itu biasa. Ada kesempatan membuktikan di pengadilan.

    ”Jangan menyogok. Memang sih, sebaik-baik politisi itu jangan pernah jadi tersangka,” tuturnya.

    Unggahan Andi Arief itu direspon tak sedikit oleh warganet. Meski Andi Arief tak menyinggung langsung tapi warganet menandai akun Jubir PDI Perjuangan Guntur Romli dan akun resmi PDIP.

    “Kau baca tuh romlahhhh @GunRomli 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣,” balas @FD***

    “@PDI_Perjuangan ad yg mulai Nyingung ne 🫢😁😁,” tambah @Le***

    Diketahui, saat ini kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tengah diproses. Sidang perdana praperadilan Hasto Kristiyanto digelar pada Selasa, 21 Januari 2025. Namun saat itu KPK mangkir.

    Karena KPK minta ditunda, sidang pra peradilan itu rencananya akan kembali digelar pada 5 Februari mendatang.

    Di sisi lain, belum lama ini pernyataan Hasto yang banyak menyinggung soal perjuangan Soekarno sempat viral. (*)

  • Banyak Gedung di Jakarta Tak Aman dari Kebakaran, Pengelola Diwajibkan Perkuat Sistem Proteksi Megapolitan 24 Januari 2025

    Banyak Gedung di Jakarta Tak Aman dari Kebakaran, Pengelola Diwajibkan Perkuat Sistem Proteksi Megapolitan 24 Januari 2025

    Banyak Gedung di Jakarta Tak Aman dari Kebakaran, Pengelola Diwajibkan Perkuat Sistem Proteksi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Komisi A DPRD Jakarta dari Fraksi Demokrat, Mujiyono, mendesak pengelola gedung di Jakarta segera melengkapi persyaratan proteksi kebakaran demi mencegah risiko bencana yang dapat membahayakan banyak nyawa.
    “Setiap pengelola gedung harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya sistem proteksi kebakaran,” ujar Mujiyono dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Jumat (24/1/2025).
    Permintaan Mujiyono itu menyusul pernyataan Dinas Gulkarmat Jakarta yang menyebut ratusan gedung tinggi di Jakarta belum memenuhi persyaratan
    keselamatan kebakaran
    .
    Selain itu, Komisi A yang membidangi penanggulangan kebakaran dan bencana daerah juga mengklaim menemukan ketidakpatuhan pengelola gedung di Jakarta dalam memenuhi persyaratan proteksi kebakaran.
    “Banyak dijumpai ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi pengelola gedung kaitannya dengan proteksi kebakaran,” ucap Mujiyono.
    Dengan demikian, Mujiyono juga menekankan perlunya kesadaran lebih tinggi di kalangan pengelola gedung, agar mematuhi setiap ketentuan dan memastikan sistem proteksi kebakaran berjalan dengan baik.
    “Ini sangat penting atas keselamatan gedung karena kebakaran tidak hanya berisiko bagi pemilik atau pengelola, tetapi juga dapat membahayakan orang lain,” kata Mujiyono.
    Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta, Satriadi, sebelumnya merinci dari total 1.228 gedung tinggi di Jakarta, sebanyak 361 gedung belum memenuhi standar keselamatan kebakaran.
    Namun, Satriadi menegaskan, status tidak memenuhi syarat bukan berarti gedung-gedung tersebut tidak layak digunakan.
    Sebaliknya, gedung-gedung itu sedang dalam tahap pembinaan untuk memperbaiki sistem proteksi kebakaran yang belum optimal.
    “Gedung yang tidak memenuhi syarat itu juga dalam rangka pembinaan. Jadi, setiap tahun kami periksa gedung-gedung tersebut terkait dengan proteksi kebakarannya,” ungkap Satriadi.
    Salah satu gedung yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran adalah Glodok Plaza, yang terbakar pada Rabu (15/1/2025) malam.
    Menurut Satriadi, Glodok Plaza sebelumnya telah dinyatakan tidak memenuhi standar keselamatan kebakaran pada 2023.
    “Plaza Glodok ini memang pada 2023 sudah kami nyatakan belum memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran,” kata Satriadi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Legislator Pamekasan Apresiasi Kerja Nyata Paramedis Hewan Atasi PMK

    Legislator Pamekasan Apresiasi Kerja Nyata Paramedis Hewan Atasi PMK

    Pamekasan (beritajatim.com) – Legislator Pamekasan, Tabri S Munir mengapresiasi kerja nyata 55 paramedis dan 8 dokter hewan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan, khususnya dalam menanggulangi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

    “Dari dua hari terakhir, kami ikut serta mendalami penanganan PMK pada ternak sapi di Pamekasan. Alhamdulillah kami mendapat laporan bahwa kondisinya sudah mulai membaik dan menuju penyembuhan,” kata Tabri S Munir, Jum’at (24/1/2025).

    Terlebih kejadian sapi mati maupun disembelih paksa juga sudah mulai berkurang berkat pemberian vitamin maupun vaksinasi anti PMK. “Kondisi ini tentunya tidak lepas dari upaya dan kerja keras dari paramedis kesehatan hewan di Pamekasan,” ungkapnya.

    “Maka dari itu, kami mengapresiasi kerja nyata 55 paramedis dan 8 dokter hewan yang benar-benar dikoordinir oleh DKPP Pamekasan. Bahkan menurut kami, kerja mereka sudah melampaui batas kemampuan fisik mereka sendiri,” sambung politisi muda Partai Demokrat Pamekasan.

    Ungkapan tersebut bukan tanpa alasan, sebab tenaga medis kesehatan hewan terkadang harus melalui situasi sulit saat melakukan penanganan. “Misal sebotol vaksin harus digunakan untuk 25 ekor sapi, sementara keberadaan kandang sapi warga untuk jangkauan 25 ekor dari kandang menuju kandang lainnya membutuhkan limit waktu yang relatif jauh,” jelasnya.

    “Sehingga limit waktu yang terbatas jauh ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi para tenaga medis kesehatan hewan, namun mereka tetap berupaya dan menunjukkan komitmennya melalui melalui beragam tantangan yang harus ditaklukkan saat berada di lapangan,” imbuhnya.

    Namun pihaknya mengaku baru mengetahui jika kinerja para tenaga medis keswan berbanding terbalik dengan upah yang harus mereka terima. “Jadi kami baru tahu keluh kesah mereka bahwa alokasi anggaran untuk honor paramedis keswan yang melakukan vaksinasi PMK tidak ada, dan berbeda dengan tahun sebelumnya (2023-2024),” beber Tabri.

    “Maka dari itu, kami berharap hak dan kesejahteraan paramedis keswan mendapat perhatian, baik honor maupun kendaraan operasional mereka. Sehingga kami juga segera membicarakan hal ini bersama DKPP Pamekasan, agar menemukan solusi konkrit atas jerih paya mereka,” sambung legislator yang tercatat sebagai anggota Komisi II DPRD Pamekasan.

    Fakta di lapangan tersebut menjadi salah satu hal dipikirkan guna memberikan hak dan kesejahteraan sebagaimana mestinya. “Kerja lapangan mereka yang harus datang ke kandang-kandang warga sangat berat, belum lagi dengan medan yang harus mereka lalui,” imbuhnya .

    “Dengan kondisi itu, kita harus berupaya agar mereka benar-benar difasilitasi dengan kendaraan operasional. Setidaknya motor yang sehat dan bisa membawa peralatan dan obat-obatan medis yang harus tetap terjaga temperaturnya,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Jangan Sampai Salah Jalan, ARA: Hanya Satu Kiblat di Pemerintahan Appi!

    Jangan Sampai Salah Jalan, ARA: Hanya Satu Kiblat di Pemerintahan Appi!

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Ketua Partai Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), menegaskan komitmennya untuk mengawal pemerintahan Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin (Appi), hingga akhir masa jabatan pada 2025-2030.

    Pernyataan ini disampaikan ARA di ruang podcastnya, To The Point, di Jl Faisal, Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Kamis (24/1/2025).

    ARA menegaskan bahwa dalam Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Appi, tidak ada istilah “dua matahari.”

    Menurutnya, pemerintahan harus berjalan dengan satu arah yang jelas dan satu pemimpin yang tegas.

    “Semua pihak, baik Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun OPD, harus kompak dan mengikuti satu arahan, yaitu wali kota terpilih (Appi),” tegas ARA.

    “Hanya ada satu kiblat dalam pemerintahan ini, dan jika ada yang mencoba mengalihkan arah, itu sudah tersesat. Jangan sampai anda tersesat di jalan yang tidak jelas,” tambah ARA.

    Oleh karena itu, mantan anggota DPRD Makassar tiga periode itu menjelaskan, Partai Demokrat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan visi-misi, dan program kerja MULIA berjalan dengan lancar dan sukses.

    Menurutnya, pengawalan ini sangat penting agar setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dapat memenuhi harapan masyarakat Makassar.

    “Sebagai partai pengusung, saya harus tertib mengawal beliau (Appi) sampai akhir masa jabatan Wali Kota Makassar periode 2025-2030,” kata ARA.

    Dikatakan ARA, ini adalah tanggung jawab besarnya dan akan bekerja keras mendukung jalannya pemerintahan.

  • Sepak Terjang Muannas Alaidid, Pengacara Agung Sedayu Group dalam Kasus Pagar Laut Tangerang – Halaman all

    Sepak Terjang Muannas Alaidid, Pengacara Agung Sedayu Group dalam Kasus Pagar Laut Tangerang – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam beberapa hari terakhir Muannas Alaidid tampil berbicara ke publik soal polemik pagar laut di kawasan pesisir Tangerang, Banten.

    Muannas Alaidid bertindak sebagai pengacara Agung Sedayu Group (AGS).

    Dia membantah tudingan AGS yang membangun pagar laut sepanjang 30,16 kilometer itu.

    “Bukan pengembang yang pasang, ngapain urusin beginian,” katanya kepada Tribunnews.com, dikutip Minggu (12/1/2025).

    PT Agung Sedayu Group adalah  perusahaan yang didirikan oleh Sugianto Kusuma atau kerap disapa Aguan, merupakan pengembang dari Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    Ia menyampaikan, pagar laut yang terbuat dari bambu itu merupakan tanggul laut biasa yang merupakan hasil inisiatif dan swadaya masyarakat.

    Muannas Alaidid juga menjelaskan soal kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan pesisir Tangerang, tepatnya di Desa Kohod, Pakuhaji.

    Muannas Alaidid mengatakan lahan yang dimiliki berstatus SHGB itu sebelumnya merupakan tambak dan sawah.

    Sosok Muannas Alaidid

    Muannas Alaidid lahir pada 3 Desember 1980.

    Di bio Instagramnya, @muannas_alaidid, ia adalah pendiri biro hukum Muannas Alaidid & Associates, serta Cyber Indonesia.

    Dia diketahui menjabat sebagai Ketua Umum Cyber Indonesia dan Direktur Eksekutif Komite-PMH

    Bela Ahok di Pilkada Jakarta 2027

    Dilansir Kompas.com, Muannas Alaidid  adalah sosok di balik pelaporan Buni Yani hingga berbuntut vonis dua tahun penjara lantaran menyebarkan video Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sudah dipotong-potong.

    Kala itu, ia menjabat sebagai Ketua Umum Komunitas Muda Ahok-Djarot (Kotak Adja).

    Seperti diketahui Ahok ramai dibicarakan pada 2016 usai video pidatonya di Kepulauan Seribu, Jakarta yang menyinggung surat Al-Maidah, viral di media sosial.

    Tak hanya Buni Yani, Muannas saat itu juga turut melaporkan politikus Demokrat, Andi Arief, atas dugaan ujaran kebencian melalui media sosial.

    Tokoh Lain yang Pernah Dilaporkan Muannas Alaidid

    Sejumlah tokoh lainnya juga pernah dilaporkan Muannas Alaidid.

    Ia pernah melaporkan Jonru Ginting atas dugaan ujaran kebencian.

    Politikus Fahri Hamzah dan Fadli Zon juga pernah dilaporkan terkait penyebaran hoaks.

    Pada November 2018, Muannas Alaidid juga melaporkan Bahar bin Smith ke Polda Metro Jaya lantaran dianggap telah menghina dan merendahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Muannas mempermasalahkan kalimat ceramah Bahar saat berada di Palembang, Sumatera Selatan.

    “Ini bukan kritik atau ceramah yang beradab, jika mau protes silahkan tapi yah jangan melecehkan seperti itu,” kata Muannas, Rabu (28/11/2018), mengutip Kompas.com.

    Di tahun 2020, ia melaporkan musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji dan Hadi Pranoto terkait video mereka di kanal YouTube Dunia Manji.

    Sosok Hadi Pranoto sendiri kala itu sempat menjadi perbincangan lantaran mengaku telah menemukan obat Covid-19.

    Caleg PSI Tapi Gagal

    Selama berkarier menjadi advokat, Muannas Alaidid pernah menjadi kuasa hukum untuk Abu Bakar Baasyir, Rizieq Shihab, hingga aktris Nikita Mirzani.

    Selain menjadi advokat, Muannas Alaidid pernah mencoba peruntungan di dunia politik.

    Pada Juli 2018, ia mengajukan diri menjadi calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk DPR RI.

    Dilansir Tribunnews.com, ia maju lewat Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.

    Tahun lalu, Sekjen PAN Eddy Soeparno melaporkan Muannas Alaidid ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus pencemaran nama baik.

    Tak hanya itu, Muannas juga dipersangkakan atas dugaan pemberian keterangan palsu perihal kuasa yang diterima sebagai pengacara Ade Armando.

    Laporan Eddy diterima dan teregistrasi dengan Nomor: STLP/B/2107/IV/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA.

    Eddy menyebut bahwa laporan yang dibuatnya terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik yang diduga dilakukan Muannas Alaidid.

    “Kami sudah melakukan laporan atas perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik. Terlapor adalah saudara Muannas Alaidid dan kawan-kawan,” kata Eddy di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (25/4/2022).

    Dalam laporannya ini, Eddy mempersangkakan Muannas Alaidid dengan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    Lalu, Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 315 KUHP, dan Pasal 263 KUHP tentang Keterangan Palsu.

     

     

  • Siapa Pendeta yang Ceramahi Trump Soal LGBT dan Imigran?

    Siapa Pendeta yang Ceramahi Trump Soal LGBT dan Imigran?

    Washington DC –

    Uskup Mariann Edgar Budde merupakan pendukung hak-hak LGBT+ dan perlindungan imigran. Khotbahnya yang meminta Trump mengampuni kelompok LGBT+ dan imigran mencuat di tengah pertentangan antara kelompok Kristen progresif dan konservatif.

    Bagi banyak orang Kristen progresif di Amerika Serikat, ucapan Uskup Mariann Edgar Budde agar Presiden Donald Trump menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang LGBTQ+ dan imigran adalah contoh kepemimpinan Kristen yang terbaik.

    Sebaliknya, bagi sebagian umat Kristen konservatif, ucapan Budde pada ibadah pelantikan di Katedral Nasional Washington justru ditanggapi dengan cibiran.

    Seorang pendeta menyebut perkataan Budde “tidak pantas dan memalukan”. Presiden Donald Trump mengecam Budde di platform media sosial miliknya, Truth Social.

    Ia menyebut Budde “seorang Radikal Kiri, pembenci Trump garis keras”.

    Trump juga menuntut permintaan maaf publik dari Budde.

    Siapa sosok Budde?

    Dalam khotbah selama 15 menit di Katedral Nasional Washington, Budde membicarakan tentang isu imigran ilegal dan juga kelompok LGBTQ+ yang ia sebut tengah dalam ketakutan menghadapi masa depan.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Khotbah ini disampaikan kala Trump mulai menerapkan sejumlah kebijakan, termasuk pengakuan atas dua gender: laki-laki dan perempuan. Selain itu, Trump juga telah mengumumkan kebijakan lain terkait penghentian migrasi ilegal dan klaim suaka di perbatasan AS.

    Pendeta berusia 65 tahun tersebut merupakan pemimpin spiritual untuk 86 jemaat episkopal di District of Columbia dan juga empat distrik di Maryland. Budde merupakan perempuan pertama yang memegang jabatan tersebut. Ia juga bertugas melayani umat di Katedral Nasional Washington.

    Uskup Mariann Edgar Budde meminta Trump menunjukkan belas kasihan kepada kaum LGBT dan migran (Getty Images)

    Laporan hasil wawancara Washington Post pada 2011 dengan Budde tak lama pasca pelantikannya sebagai uskup Episkopal Washington menggambarkan dirinya sebagai “liberal yang tanpa basa-basi”. Dalam wawancara itu, Budde menyatakan dukungannya terhadap pernikahan sesama jenis.

    Pandangannya tersebut diterima warga DC, yang didominasi simpatisan Partai Demokrat.

    Sementara itu, Gereja Episkopal dinilai sebagai salah satu gereja paling liberal yang membentuk Komuni Anglikan global.

    Situs web gereja ini menuliskan misinya “bercita-cita untuk menyampaikan dan mencontohkan kasih Tuhan bagi setiap manusia. Gereja ini juga mengatakan “semua jenis kelamin dan orientasi seksual” menjabat sebagai uskup, pendeta, dan diaken.

    Unggahan soal Uskup Budde di situs web gerejanya menggambarkan dirinya sebagai “seorang advokat dan organisator yang mendukung masalah keadilan, termasuk kesetaraan ras, pencegahan kekerasan senjata, reformasi imigrasi, (dan) inklusi penuh bagi orang-orang LGBTQ+.”

    Trump mengumumkan darurat nasional di perbatasan AS-Meksiko (Getty Images)

    Pertentangan antara Kristen progresif dan konservatif

    Hal ini sangat kontras dengan pandangan banyak penganut Kristen yang lebih konservatif, seperti kelompok Evangelis yang merupakan kelompok inti pendukung Donald Trump.

    Bagi kelompok konservatif, peningkatan hak LGBT+ bertentangan dengan ajaran Alkitab. Mereka juga khawatir pembiaran terhadap imigrasi membahayakan Amerika, serta menuduh mantan Presiden Biden mendorong perdagangan manusia.

    Ini bukan pertama kalinya Budde berselisih dengan Donald Trump.

    Ia pernah mengecam Donald Trump karena difoto sedang memegang Alkitab di luar Gereja Episkopal St. John di Washington D.C. Foto itu diambil di tengah protes kematian George Floyd warga kulit hitam yang mengalami kekerasan oleh polisi – pada bulan Juni 2020.

    Dalam sebuah wawancara saat itu, Budde menuduh Trump “semua yang dia katakan dan lakukan bertujuan untuk mengobarkan kekerasan… Kita membutuhkan kepemimpinan moral, dan dia telah melakukan segalanya untuk memecah belah kita.”

    Ini menunjukkan adanya pertentangan nilai dalam skala yang lebih luas di tengah warga Amerika, antara dua visi yang saling bertentangan tentang apa artinya menjadi seorang Kristen.

    Kaum progresif berpendapat bahwa hidup seperti Yesus berarti menerima orang lain dan memperjuangkan keadilan sosial. Banyak kaum konservatif memandang negara mereka dalam keadaan kemerosotan moral akibat tidak mengikuti firman Tuhan.

    Pertentangan ini pun terbawa dalam pemilihan presiden, Para pemimpin Evangelis terkemuka seperti Franklin Graham menyebut kemenangan Trump sebagai “kemenangan besar bagi umat Kristen, bagi kaum Evangelis”.

    Kemungkinan pertentangan ini kembali hadir lewat pernyataan Budde di depan Trump pada ibadah pelantikan tersebut.

    Dalam salah satu pernyataannya, Gereja Episkopal menegaskan kembali dukungannya terhadap para migran, dengan menyatakan bahwa “sebagai orang Kristen, iman kita dibentuk oleh kisah Alkitab tentang orang-orang yang dipimpin Tuhan ke negara-negara asing untuk melarikan diri dari penindasan.”

    Lewat akun X, anggota parlemen Republik Mike Collins mencuitkan mengenai Uskup Budde, yang ia sebut “orang yang menyampaikan khotbah ini harus ditambahkan ke daftar deportasi.”

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Senat AS Sepakat, John Ratcliffe Resmi Jadi Direktur CIA di Era Trump Kedua – Halaman all

    Senat AS Sepakat, John Ratcliffe Resmi Jadi Direktur CIA di Era Trump Kedua – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada Kamis (23/1/2025), Senat Amerika Serikat (AS) sepakat, John Ratcliffe menjadi Direktur Central Intelligence Agency (CIA).

    Ratcliffe ditetapkan sebagai Direktur Badan Intelijen Pusat AS dengan hasil pemungutan suara 74-25.

    Sebanyak 21 anggota dari Partai Demokrat bergabung dengan rekan-rekan mereka di Partai Republik dalam memberikan dukungan untuk pencalonan Ratcliffe.

    Ratcliffe dilantik oleh Wakil Presiden JD Vance setelah pemungutan suara selesai, seperti yang diumumkan oleh CIA dalam sebuah pernyataan resmi.

    Keputusan ini menandai pengangkatan penting kedua dalam pemerintahan Presiden Donald Trump yang baru.

    Sebelum Trump menunjuk, Ratcliffe sebagai calon Direktur CIA pada November 2024, dia digadang-gadang sebagai sosok di urutan teratas dalam daftar calon jaksa agung, CNN melaporkan.

    Pemimpin Minoritas Senat, Chuck Schumer dari New York, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Ratcliffe.

    “Saya menentang Ratcliffe bukan hanya karena perbedaan politik kita, tetapi karena saya sangat khawatir dia tidak akan mampu melawan orang-orang seperti Donald Trump dan Tulsi Gabbard yang dikenal memalsukan intelijen.”

    Schumer menambahkan bahwa sebagai Direktur CIA, Ratcliffe harus mampu membuat keputusan berdasarkan intelijen dan fakta, bukan kepentingan politik.

    Selama sidang konfirmasi, Ratcliffe memberikan janji untuk tidak mencampuri urusan politik dalam keputusan-keputusan intelijen yang akan diambilnya.

    Ia menegaskan, tes loyalitas tidak akan dijadikan dasar dalam proses perekrutan atau pemecatan personel CIA.

    Ratcliffe sebelumnya telah dikukuhkan sebagai Direktur Intelijen Nasional pada bulan Mei 2020, setelah melewati pemungutan suara tipis di Senat yang berakhir 49-44.

    Dengan konfirmasi Ratcliffe, Partai Republik kini akan melanjutkan langkah-langkah untuk mempercepat konfirmasi calon-calon lainnya.

    Pilihan Trump untuk memimpin Departemen Keuangan, Scott Bessent, diperkirakan akan menjadi nominasi berikutnya yang akan diproses oleh Senat.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)