partai: Demokrat

Trump Batal Terapkan Tarif-Sanksi Terhadap Kolombia Usai Ada Kesepakatan

Jakarta –

Gedung Putih mengumumkan pada Minggu (26/1) malam bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak akan meneruskan penerapan tarif dan beberapa sanksi terhadap Kolombia, setelah negara Amerika Selatan itu setuju untuk menerima para migran yang dideportasi dari AS, termasuk dengan pesawat militer AS.

Kolombia “telah menyetujui semua persyaratan Presiden Trump, termasuk penerimaan tanpa batas semua orang asing ilegal dari Kolombia yang dikembalikan dari Amerika Serikat, termasuk dengan pesawat militer AS, tanpa batasan atau penundaan,” kata juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt dalam sebuah pernyataan.

Sebelumnya, Trump mengatakan bahwa dia memerintahkan tarif hukuman dan larangan perjalanan ke Kolombia, di antara langkah-langkah pembalasan lainnya.

Leavitt mengatakan bahwa langkah-langkah yang akan memberlakukan tarif 25% untuk semua barang Kolombia yang masuk ke AS dan kemudian dinaikkan menjadi 50% dalam satu minggu akan “disimpan sebagai cadangan, dan tidak ditandatangani.”

Namun pembatasan visa bagi para pejabat pemerintah Kolombia akan tetap diberlakukan “sampai rombongan pertama para deportan Kolombia berhasil dikembalikan.”

Langkah ini dipicu oleh Kolombia yang menolak izin pendaratan untuk setidaknya dua penerbangan deportasi AS.

“Langkah-langkah ini hanyalah permulaan,” tulis Trump di platform media sosialnya, Truth Social.

Presiden Kolombia: Para migran harus diperlakukan dengan ‘bermartabat’

Menyusul pengumuman Gedung Putih, pemerintah Kolombia mengatakan bahwa mereka telah “mengatasi kebuntuan” dengan AS.

“Kami akan terus menerima warga Kolombia yang kembali sebagai deportan, menjamin mereka dalam kondisi yang layak,” kata Menteri Luar Negeri Kolombia Luis Gilberto Murillo dalam sebuah pernyataan.

Presiden Kolombia Gustavo Petro mengatakan pada hari sebelumnya bahwa penerbangan yang membawa migran yang dideportasi dari AS tidak akan diterima sampai pemerintahan Trump membuat protokol yang memperlakukan orang dengan “bermartabat”.

“Seorang migran bukanlah seorang penjahat dan harus diperlakukan dengan martabat yang layak bagi seorang manusia,” kata Petro.

“Itulah sebabnya saya mengembalikan pesawat militer AS yang membawa migran Kolombia.”

Petro menambahkan bahwa negaranya akan menerima warga Kolombia yang tiba dengan pesawat sipil dan “tanpa perlakuan seperti penjahat.”

Belakangan, Kolombia menawarkan untuk mengirim pesawat kepresidenan “untuk memfasilitasi pemulangan warga negara Kolombia secara manusiawi.”

Petro mengkritik Trump dalam sebuah postingan yang menantang di X, dengan mengatakan “blokade Anda tidak membuat saya takut.” Petro mengancam tarif 50% untuk barang-barang AS setelah pengumuman perdagangan Trump sebelumnya terkait negara Amerika Selatan tersebut.

Kolombia kemudian mengatakan akan menerapkan tarif 25% pada barang-barang AS, setelah ancaman Petro.

AS tangguhkan penerbitan visa untuk warga Kolombia

Menyusul penolakan Petro untuk menerima penerbangan tersebut, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, segera memerintahkan penangguhan penerbitan visa di bagian konsuler Kedutaan Besar AS di Bogota.

Rubio mengeluarkan “sanksi perjalanan terhadap individu dan keluarga mereka, yang bertanggung jawab atas gangguan terhadap operasi penerbangan repatriasi AS,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan, dan menambahkan bahwa mereka “akan terus menegakkan dan memprioritaskan agenda America First.”

Pernyataan itu juga mengatakan bahwa langkah-langkah akan tetap diberlakukan sampai Kolombia memenuhi kewajibannya untuk menerima kembalinya warganya.

Mike Johnson, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS dari Partai Republik, mengatakan bahwa Kongres siap untuk memberlakukan sanksi bagi mereka yang gagal untuk “menerima warganya yang berada di Amerika Serikat secara ilegal.”

“Presiden Trump mengutamakan Amerika, seperti yang dia katakan. Dan Kongres akan menerapkan kebijakan-kebijakan yang memperkuat agendanya,”.

Di sisi lain, anggota kongres dari Partai Demokrat di New York, Alexandria Ocasio-Cortez, mengkritik langkah Trump untuk memberlakukan tarif pembalasan terhadap Kolombia.

“Trump hanya membuat inflasi menjadi lebih buruk bagi kelas pekerja Amerika, bukannya lebih baik,” katanya.

Kolombia adalah pengekspor utama kopi, yang berarti sarapan mungkin akan menjadi sedikit lebih mahal bagi sebagian orang Amerika karena tarif Trump.

Penerbangan mendarat di Guatemala, Honduras

Di antara sekian banyak janji kampanye Trump adalah menindak tegas mereka yang memasuki AS secara ilegal.

Dua pesawat kargo C-17 Angkatan Udara yang membawa para migran yang dipindahkan dari AS mendarat lebih awal pada Jumat (24/1) di Guatemala.

Pada hari yang sama, Honduras menerima dua penerbangan deportasi yang membawa total 193 orang.

Menurut data dari kelompok advokasi Witness at the Border, Kolombia menerima 475 penerbangan deportasi dari Amerika Serikat dari tahun 2020 hingga 2024, berada di urutan kelima di belakang Guatemala, Honduras, Meksiko, dan El Salvador.

Kolombia menerima 124 penerbangan deportasi pada tahun 2024.

Honduras menyerukan pertemuan CELAC yang ‘mendesak’

Setelah terjadinya deportasi, Presiden Honduras Xiomara Castro pada Minggu (27/1) menyerukan pertemuan “mendesak” Komunitas Negara-negara Amerika Latin dan Karibia CELAC pada minggu depan.

Menurut sebuah pernyataan dari pemerintah Honduras, Petro telah mengonfirmasi keikutsertaannya secara langsung di Tegucigalpa.

Pertemuan itu akan berlangsung saat Rubio melakukan perjalanan ke Amerika Tengah – perjalanan luar negeri pertamanya sebagai menlu AS.

mel/hp (dpa, AFP, Reuters, EFE)

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

27/01/2025 19:25
Survei IPI: Mayoritas Konstituen PDIP Akui Puas Kinerja Presiden Prabowo – Page 3

Berikut daftar lengkap delapan partai di Parlemen merujuk pada kepuasan kinerja terhadan Presiden Prabowo.

1.PKB: 82,5% puas, 11,3% tidak puas

2.Gerindra: 85,7% puas, 12% tidak puas

3.PDIP: 75,1% puas, 22,2% tidak puas

4.Golkar: 82,1% puas, 15% tidak puas

5.NasDem: 71,7% puas, 24,7% tidak puas

6.PKS: 69,7% puas, 27% tidak puas

7.PAN: 74,6% puas, 21,3% tidak puas

8.Demokrat: 82,8% puas, 12,4% tidak puas

27/01/2025 19:05
Survei Indikator: 79,3 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo

Jakarta, Beritasatu.com – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai angka yang cukup tinggi. Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan sebanyak 79,3 persen masyarakat merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo jelang 100 hari kerja pemerintahan.

“Sebanyak 13,5 persen menyatakan sangat puas dan 65,8 persen cukup puas sehingga total yang merasa puas adalah 79,3 persen,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei yang dilakukan secara daring pada Senin (27/1/2025).

Sebaliknya, survei mencatat 16,3 persen responden merasa kurang puas, 0,6 persen tidak puas sama sekali, dan 3,8 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

Burhanuddin menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinera ini menjadi modal politik yang kuat bagi Presiden Prabowo untuk melangkah ke tahap berikutnya. “Ini menunjukkan bulan madu politik antara publik dan Presiden Prabowo masih berlangsung,” tambahnya.

Burhanuddin membandingkan hasil survei ini dengan awal pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode pertama (2014-2015), yang sempat terdampak kebijakan tidak populer berupa kenaikan harga BBM. Ia juga menyoroti periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang bulan madu politiknya terganggu oleh kasus Century dan isu internal Partai Demokrat.

“Hingga saat ini, belum ada isu besar yang mengganggu tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo meskipun sempat muncul wacana kenaikan PPN 12 persen yang akhirnya direvisi,” jelas Burhanuddin.

Survei ini dilakukan pada 16-21 Januari 2025 terhadap 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas. Sampel dipilih menggunakan metode multistage random sampling dengan distribusi yang proporsional di seluruh Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen dengan margin of error ± 2,5 persen.

Responden Survei Indikator Politik Indonesia diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara yang telah terlatih terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo.

27/01/2025 16:25
Usai PDIP, Hubungan Jokowi dengan Partai Demokrat Bakal Retak?

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah PDI Perjuangan, hubungan Presiden ke-7, Joko Widodo dengan Partai Demokrat terancam retak.

Hal itu berkaitan dengan polemik penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Kabarnya, 243 SHGB diterbitkan saat Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 2024.

Penerbitan SHGB paling awal dilakukan pada 14 Maret 2024. Adapun SHBG paling akhir dikeluarkan pada 11 September 2024.

Namun, AHY sendiri mengaku tak tahu menahu soal penerbitan SHGB di sana. Partai Demokrat juga telah membantah penerbitan SHGB yang membuat polemik pagar laut di Tangerang makin memanas.

Pemerhati Sosial dan Politik, Jhon Sitorus memberikan sentilan. Menurutnya, AHY yang dilantik Jokowi di akhir periode ternyata memiliki niat terselebung.

“Ada hati yang berbunga-bunga setelah dapat jabatan. Ada hati yang tertawa setelah mangsa masuk perangkap. Ngoahahahahaha,” kata Jhon Sitorus dalam akun X, pribadinya, Senin, (27/1/2025).

AHY menjabat sebagai Menteri ATR/BPN sejak 21 Februari 2024 hingga 20 Oktober 2024 lalu.

Jhon Sitorus mengakui permainan Jokowi yang disebutnya menjadikan AHY sebagai tumbal.

“Ngeri juga cara mainnya Jokowi, bahkan AHY juga ditumbal 😂.Kirain pelantikan AHY sebagai menteri ATR/BPN itu beneren tulus untuk melantik orang-orang terbaik. Ternyata Jokowi butuh tumbal yang harus dikorbankan di masa depan. Apalagi, AHY ngaku tidak tahu soal SHGB Pagar Laut 😂Gimana Demokrat? Keberlanjutan ora?,” tandasnya. (*)

27/01/2025 16:01
Survei: Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden capai 79,3 persen

Jakarta (ANTARA) – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih selama 100 hari kerja mencapai 79,3 persen.

“Jadi, ini modal politik yang besar sekali buat Presiden Prabowo Subianto,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei yang dilakukan secara daring dan disaksikan dari Jakarta, Senin.

Selain itu, Burhanuddin menjelaskan bahwa saat ini belum ada indikasi masa bulan madu politik antara Presiden Prabowo dengan rakyat Indonesia akan berakhir.

Terlebih, ketika ada isu yang berpotensi menurunkan kepuasan publik, tetapi Presiden Prabowo dan jajaran dapat menyikapi dengan baik.

“Kemarin sempat muncul isu kenaikan PPN (pajak pertambahan nilai) secara umum, tetapi kemudian Presiden dan Kementerian Keuangan sepertinya berubah. Hanya menaikkan PPN 12 persen untuk barang mewah, dan itu yang membuat kepuasan terhadap Presiden Prabowo relatif masih tinggi,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa masa bulan madu politik antara Presiden Prabowo dengan rakyat akan berlangsung lebih lama dibandingkan masa pemerintahan pertama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan periode kedua Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia menjelaskan bahwa pada 100 hari Presiden Jokowi menjabat saat periode pertama, terdapat kebijakan tidak populer, yakni menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengalami masa bulan madu politik yang singkat pada periode kedua karena terdapat kasus Bank Century dan sejumlah kasus yang melibatkan elite Partai Demokrat.

Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada periode 16–21 Januari 2025. Populasi survei merupakan seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan

Sampel survei dipilih melalui metode multistage random sampling sebanyak 1.220 responden, terdiri atas 49,9 persen laki-laki dan 50,1 persen perempuan.

Sementara itu, toleransi kesalahan survei diperkirakan lebih kurang 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan asumsi simple random sampling.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

27/01/2025 14:29
Survei Indikator: 79,3 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo Nasional 27 Januari 2025

Survei Indikator: 79,3 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia pada 16-21 Januari 2025 menunjukkan, kepuasan publik terhadap Presiden
Prabowo Subianto
dalam 100 hari pemerintahan mencapai 79,3 persen.
Pendiri Indikator Politik Indonesia
Burhanuddin Muhtadi
mengatakan, hasil survei tersebut tidak jauh berbeda dengan hasul survei Litbang Kompas yang menunjukkan 80,9 persen publik puas dengan kinerja Prabowo.
“Approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,5 persen, yang mengatakan cukup puas 65,8 persen, jadi total ada 79,3 persen. Kalau kita bandingkan dengan survei terakhir Kompas awal Januari itu mirip ya,” ujar Burhanuddin dalam jumpa pers virtual, Senin (27/1/2025).
“Kompas mengumumkan 80,9 persen. Kami temukan 79,3 persen. Sedikit lebih rendah dibanding Kompas. Tapi secara statistik tidak berbeda antara temuan Kompas dengan temuan Indikator Politik Indonesia,” kata dia.
Di sisi lain, Burhanuddin memaparkan, rakyat yang tidak puas dengan kinerja Prabowo mencapai 16,9 persen.
Menurut Burhanuddin, capaian tersebut merupakan modal politik yang besar bagi Prabowo.
“Mengindikasikan bulan madu politik dengan publik belum berakhir. Ini agak berbeda dengan misalnya kalau kita bandingkan dengan masa pemerintahan Jokowi ya,” ujar dia.
Burhanuddin menyebutkan, pada 100 hari pertama pemerintahan Joko Widodo, angka kepuasan publiknya terpangaruh oleh kebijakan tidak populer, yakni menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Situasi yang dialami Prabowo juga berbeda dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disebut tidak memiliki masa bulan madu cukup panjang.
“Karena ada drama Century dan juga isu politik yang terkait dengan elite Partai Demokrat,” kata Burhanuddin.
Ia pun memperkirakan masa bulan madu politik dengan publik di era Prabowo akan berlangsung lebih lama.
Terlebih, Prabowo membatalkan kenaikan pajak pertumbuhan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang ditolak rakyat.
“Kemarin sempat ada isu kenaikan PPN secara umum, tetapi kemudian Presiden dan Kemenkeu sepertinya berubah, hanya menaikkan PPN 12 persen hanya kepada barang mewah. Dan itu yang membuat kepuasan kepada Presiden Prabowo relatif masih tinggi,” kata Burhanuddin..
Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei dilakukan dengan wawancara secara tatap muka terhadap 1.220 orang responden pada 16-21 Januari 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/01/2025 14:07
Balas Donald Trump, Ini Pernyataan Lengkap Presiden Kolombia: Saya Tidak Takut dengan Anda – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, AS – Amerika Serikat (AS) dan Kolombia tegang.

‘Bentrokan diplomatik’ dua negara di belahan benua Amerika itu terjadi menyusul langkah Presiden AS Donald Trump mendeportasi imigran dari Kolombia.

Sejumlah imigran Kolombia yang selama ini menetap di AS mulai dipulangkan sejak akhir pekan lalu.

Penerbangan pertama menggunakan pesawat militer mulai lepas landas dari AS.

Gedung Putih menerbitkan foto-foto migran yang menaiki pesawat bersama dengan pernyataan, “penerbangan deportasi telah dimulai.”

Namun demikian pemerintah Kolombia bereaksi keras.

Kolombia menolak menerima penerbangan deportasi migran Kolombia.

Mengapa Hal Ini Penting

Deportasi imigran Kolombia adalah satu dari janji kampanye Donald Trump di Pilpres AS 2024 lalu.

Setelah dilantik jadi Presiden AS pada 20 Januari 2025 lalu, Donald Trump langsung mewujudkan janji kampanyenya memulangkan para imigran asal Amerika latin.

Jajak pendapat New York Times/Ipsos yang dilakukan dari tanggal 2 hingga 10 Januari, menemukan 55 persen pemilih sangat atau agak mendukung rencana tersebut.

Delapan puluh delapan persen mendukung “Deportasi imigran yang berada di sini secara ilegal dan memiliki catatan kriminal.”

Mayoritas besar dari Demokrat dan Republik sepakat bahwa sistem imigrasi rusak.

Kolombia Menolak, Trump Membalas

Kolombia menolak menerima penerbangan deportasi AS untuk para migran Kolombia.

Donald Trump kemudian mengumumkan beberapa tindakan balasan di Truth Social, platform media sosialnya:

Tarif awal 25 persen, meningkat menjadi 50 persen dalam seminggu
Pembatasan visa bagi pejabat pemerintah Kolombia
Peningkatan pemeriksaan bea cukai
Presiden Kolombia Gustavo Petro menanggapi di X, sebelumnya Twitter , dengan tarif yang sesuai dan pernyataan tegas yang membela kedaulatan Kolombia.

Berikut ini balasan dan pernyataan lengkap Presiden Kolombia Gustavo Petro:

Trump, saya tidak begitu suka bepergian ke AS.

Memang agak membosankan, tetapi saya akui ada beberapa hal yang patut dipuji.

Saya suka pergi ke daerah pemukiman warga kulit hitam di Washington, tempat saya melihat perkelahian di ibu kota AS antara warga kulit hitam dan warga Latin dengan barikade, yang menurut saya tidak masuk akal, karena mereka seharusnya bersatu.

Saya akui bahwa saya menyukai Walt Whitman dan Paul Simon dan Noam Chomsky dan Miller.

Saya akui bahwa Sacco dan Vanzetti, yang memiliki darah saya, adalah orang-orang yang tak terlupakan dalam sejarah AS dan saya mengikuti jejak mereka.

Mereka dibunuh oleh para pemimpin buruh di kursi listrik, oleh kaum fasis yang berada di AS dan juga di negara saya.

Saya tidak suka minyak Anda, Trump. Minyak itu akan memusnahkan spesies manusia karena keserakahan.

Mungkin suatu hari, dengan segelas wiski yang saya terima, meskipun saya menderita gastritis, kita dapat berbicara terus terang tentang hal ini, tetapi sulit karena Anda menganggap saya bagian dari ras yang lebih rendah dan saya bukan, begitu pula orang Kolombia mana pun.

Jadi, jika Anda mengenal seseorang yang keras kepala, itu saya, titik.

Anda dapat mencoba melakukan kudeta dengan kekuatan ekonomi dan kesombongan Anda, seperti yang mereka lakukan terhadap Allende.

Namun, saya akan mati sesuai dengan prinsip saya, saya menolak penyiksaan dan saya menolak Anda. Saya tidak ingin budak-budak berikutnya di Kolombia, kami sudah memiliki banyak budak dan kami telah membebaskan diri.

Yang saya inginkan berikutnya di Kolombia adalah para pencinta kebebasan. Jika Anda tidak dapat bergabung dengan saya, saya akan pergi ke tempat lain.

Kolombia adalah jantung dunia, dan Anda tidak mengerti itu, ini adalah negeri kupu-kupu kuning, negeri keindahan Remedios, tetapi juga negeri para kolonel seperti Aureliano Buendía, di mana saya adalah salah satunya, mungkin yang terakhir.

Kau akan membunuhku, tetapi aku akan bertahan hidup bersama orang-orangku, yang hidup, sebelum orang-orangmu, di Amerika. Kita adalah orang-orang yang tinggal di daerah berangin, pegunungan, Laut Karibia, dan kebebasan.

Anda tidak suka kebebasan kami, oke. Saya tidak berjabat tangan dengan para budak kulit putih.

Saya berjabat tangan dengan pewaris kebebasan kulit putih Lincoln dan anak-anak petani kulit hitam dan putih di AS, yang di makamnya saya menangis dan berdoa di medan perang, yang saya capai setelah berjalan di pegunungan Tuscany Italia dan setelah diselamatkan dari Covid.

Mereka adalah Amerika Serikat, dan di hadapan mereka aku berlutut, tidak di hadapan siapa pun lainnya.

Gulingkan saya, Tuan Presiden, dan Amerika serta umat manusia akan membalas.

Kolombia kini berhenti melihat ke utara, ia melihat ke dunia.

Darah kami berasal dari darah Kekhalifahan Cordoba, peradaban pada masa itu, dari orang-orang Latin Romawi di Mediterania, peradaban pada masa itu, yang mendirikan republik, demokrasi di Athena.

Darah kami berasal dari para pejuang perlawanan kulit hitam yang diperbudak oleh Anda.

Kolombia adalah wilayah bebas pertama Amerika, sebelum Washington, [sebelum] seluruh Amerika, dan saya berlindung pada lagu-lagu Afrika-nya.

Tanah saya terdiri dari para tukang emas yang bekerja pada zaman firaun Mesir dan para seniman pertama di dunia di Chiribiquete.

Kalian tidak akan pernah memerintah kami. Kalian menentang pejuang yang menunggangi tanah kami, meneriakkan kebebasan, yang bernama (Simon) Bolívar.

Rakyat kami agak takut, agak pemalu, mereka naif dan baik hati, penyayang, tetapi mereka akan tahu cara memenangkan Terusan Panama, yang Anda rebut dari kami dengan kekerasan.

Dua ratus pahlawan dari seluruh Amerika Latin dimakamkan di Bocas del Toro, Panama saat ini, dulunya Kolombia, yang Anda bunuh.

Saya menaikkan bendera dan seperti yang dikatakan (Jorge Eliecer) Gaitán, bahkan jika bendera itu tetap berdiri sendiri.

Bendera itu akan terus dikibarkan dengan martabat Amerika Latin, yakni martabat Amerika, yang tidak dikenal oleh kakek buyut Anda, dan dikenal oleh kakek buyut saya, Tuan Presiden, seorang imigran di AS.

Blokade Anda tidak membuat saya takut karena Kolombia, selain sebagai negara yang indah, adalah jantung dunia.

Saya tahu bahwa Anda mencintai keindahan seperti saya, jangan meremehkannya dan keindahan akan memberikan kemanisannya kepada Anda.

Mulai hari ini, Kolombia terbuka untuk seluruh dunia, dengan tangan terbuka kami. Kami adalah pembangun kebebasan, kehidupan, dan kemanusiaan.

Saya diberitahu bahwa Anda mengenakan tarif sebesar 50 persen pada hasil kerja manusia kami untuk memasuki Amerika Serikat, dan saya melakukan hal yang sama.

Biarkan masyarakat kami menanam jagung yang ditemukan di Kolombia dan memberi makan dunia.

Sumber: Newsweek/Reuters

27/01/2025 08:38
Presiden Korsel Didakwa Tuduhan Memimpin Pemberontakan, Ini Hukumannya

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol didakwa atas tuduhan memimpin pemberontakan saat penerapan darurat militer secara singkat pada 3 Desember lalu. Hal ini diungkapkan partai oposisi utama pemimpin negeri itu.

“Jaksa telah memutuskan untuk mendakwa Yoon Suk Yeol, yang menghadapi dakwaan sebagai pemimpin pemberontakan,” kata Juru Bicara Partai Demokrat Korea Selatan Han Min – Soo, dalam konferensi pers, mengutip Reuters, Minggu (26/1/2025).

“Hukuman terhadap pemimpin pemberontakan akhirnya dimulai,” sambungnya.

Yoon Suk menjadi presiden pertama di Korea Selatan yang berpotensi menghadapi hukuman penjara bertahun-tahun karena keputusan itu. Saat itu, keputusan darurat militer Yoon disebut mengejutkan, yang berupaya melarang aktivitas politik dan parlemen, serta mengontrol media.

Tindakannya itu memicu gelombang pergolakan politik di Korea Selatan. Dia akhirnya dimakzulkan dan diberhentikan dari kekuasaan.

Sejumlah pejabat penting militer juga didakwa atas peran mereka dalam dugaan pemberontakan itu. Meski Kantor Kejaksaan tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar.

Penyelidik anti korupsi pada pekan lalu juga merekomendasikan dakwaan terhadap Yoon, yang kini dipenjara dan telah diskors dari tugasnya pada 14 Desember lalu.

Pengacara Yoon mendesak jaksa penuntut untuk segera membebaskannya dengan dalih bahwa penahanannya ilegal.

Pemberontakan adalah salah satu dari sedikit tuntutan pidana yang tidak memiliki kekebalan terhadap presiden Korea Selatan. Pelakunya dapat dihukum penjara seumur hidup atau mati, meski Korea Selatan belum pernah melakukan eksekusi terhadap siapapun dalam dekade terakhir.

Yoon telah berada di sel isolasi sejak 15 Januari lalu, setelah terjadi pertikaian bersenjata antara petugas keamanan dan petugas yang menangkapnya.

Lebih lanjut, Yoon dan pengacaranya berargumen dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pekan lalu bahwa ia tidak pernah bermaksud menerapkan darurat militer sepenuhnya. Namun hanya bermaksud sebagai peringatan untuk memecahkan kebuntuan politik.

Sejalan dengan proses pidananya, pengadilan tinggi akan menentukan apakah akan memberhentikan Yoon dari jabatannya, atau mengembalikannya ke pucuk kepemimpinan.

(hsy/hsy)

26/01/2025 21:30
243 Sertifikat SHGB Pagar Laut Diterbitkan Era Menteri AHY, Demokrat Disentil

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebanyak 243 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang berkaitan dengan kasus pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang, dikabarkan diterbitkan pada saat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada tahun 2024.

Kabar ini mencuat melalui unggahan seorang pegiat media sosial, Bang Nalar, yang menyebut dokumen tersebut mengindikasikan keterlibatan di era kepemimpinan AHY.

“Update terbaru! Berdasarkan dokumen yang diterima, setidaknya ada 243 SHGB diterbitkan saat Agus Harimurti Yudhoyono menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada tahun 2024,” tulisnya di X @PaltiWest2024 (26/1/2025).

Bang Nalar juga menyinggung partai Demokrat yang dianggapnya dalam posisi tertekan. “Panik nih kayaknya Demokrat,” tambahnya.

Sebelumnya, kasus pagar laut di Tangerang telah menuai sorotan luas karena dianggap melibatkan penyalahgunaan sertifikat yang berpotensi melanggar hukum.

Dugaan ini memicu kritik terhadap kebijakan era sebelumnya dan mendorong sejumlah pihak untuk meminta pemerintah mengusut tuntas skandal tersebut.

Sebelumnya, terbitnya sertifikat di lahan pagar laut Tangerang diminta tak dikaitkan dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal tersebut diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend)-nya, Jansen Sitindaon.

“Jangan ada yg mengkaitkan HGB di pagar laut itu ke Ketua Umum kami mas @AgusYudhoyono,” kata Jansen dikutip dari unggahannya di X, Senin (20/1/2025).

Jansen menegaskan, HGB itu terbit sejak Agustus 2023. Sebelum AHY menjabat Menteri ATR/BPN di era Presiden Jokowi.

26/01/2025 16:30
Merunut Siapa yang Berwenang Terbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Pagar Laut di Tangerang – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Pagar Laut di Tangerang menuai polemik.

Sampai saat ini masih belum ada yang bertanggung jawab atas terbitnya SHGB tersebut.

Keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di Kabupaten Tangerang ini membentang melintasi 6 kecamatan tanpa diketahui dengan jelas tujuan dan kepemilikannya.

Kehadiran pagar laut misterius itu pun dikeluhkan para nelayan setempat karena mengganggu aktivitas mereka.

Dikutip dari Kompas.com, berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten, sekitar 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya terkena dampak langsung dari pagar laut itu, yang memengaruhi sekitar 21.950 jiwa secara ekonomi.

Selain itu, keberadaan pagar laut ini juga dikhawatirkan dapat merusak ekosistem laut di wilayah tersebut.

Pemerintah pun merespons keluhan masyarakat dengan melakukan penyelidikan terkait perizinan di kawasan yang terpasang pagar laut itu Usut punya usut, ternyata wilayah yang dipasang pagar laut memiliki sertifikat dalam bentuk SHGB dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Untuk diketahui proses pengurusan SHGB, sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Dalam Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2022, kewenangan pemberian hak atas tanah dapat didelegasikan berdasarkan tiga tingkatan.

Mulai dari Menteri, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Pertanahan.

Lalu siapa yang menangani pengurusan penerbitan SHGB terkait dengan pagar laut di Tangerang?

Kementerian ATR/BPN mengungkapkan sertifikat untuk wilayah yang dipasang pagar laut tersebut diterbitkan pada 2023.

Adapun pembangunan pagar itu sudah dimulai sejak Juli 2024, yang kemudian viral di media sosial pada Januari 2025 usai dikeluhkan para nelayan.

Jika mengacu pada penerbitan sertifikat pada 2023, maka saat itu posisi Menteri ATR/BPN ditempati oleh Hadi Tjahjanto.

Hadi diketahui menjabat sebagai Menteri ATR/BPN sejak 15 Juni 2022 hingga 21 Februari 2024, sebelum akhirnya dia bergeser menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan sepanjang 21 Februari-20 Oktober 2024.

Meski begitu, Hadi mengaku tidak mengetahui bahwa pagar laut di wilayah Tangerang yang dipersoalkan memiliki SHGB dan SHM.

Dia bahkan baru mengetahui bahwa dokumen terkait aset itu ternyata terbit pada 2023, ketika dia menjabat sebagai Menteri ATR/BPN, usai ramai diberitakan

“Saya baru mengetahui berita ini dan mengikuti perkembangannya melalui media,” ucap Hadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/1/2025).

Senada dengan Hadi, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sempat menjabat sebagai Menteri ATR/BPN sepanjang 21 Februari-20 Oktober 2024, juga mengaku tak mengetahui keberadaan pagar laut di Tangerang tersebut.

Ketua Umum Partai Demokrat ini mengklaim tidak mengetahui terkait penerbitan SHGB dan SHM maupun proses pembangunannya, sebab baru memimpin Kementerian ATR/BPN setelah sertifikat itu terbit.

Dia juga mengaku tak mengetahui keberadaan pagar laut di Tangerang saat menjabat Menteri ATR/BPN karena memang tidak ada laporan dari pihak tertentu maupun masyarakat.

“Saya tidak tahu, tentunya ini sudah terjadi sebelumnya, untuk yang HGB itu kan 2023. Dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masuk kan 2024, tentu tidak semuanya kan kita review, kecuali ada pelaporan, kecuali ada yang disampaikan oleh masyarakat atau pihak manapun,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025)

Sementara itu, mantan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, menyatakan keyakinannya bahwa penerbitan SHGB atas pagar laut di Tangerang dilakukan tanpa sepengetahuan Menteri yang saat itu menjabat.

Raja Juli mengungkapkan bahwa proses penerbitan sertifikat tersebut berada di luar pengetahuan Menteri dan pejabat kementerian lainnya.

“Saya haqqul yaqin penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut di luar pengetahuan menteri, wamen dan para pejabat di kementerian,” kata Raja Juli, Sabtu (25/1/2025), dikutip dari Kompas TV.

Menurutnya, wewenang untuk menerbitkan SHGB di wilayah tersebut sepenuhnya berada di tangan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Tangerang.

“Sesuai Permen 16 tahun 2022, terutama Pasal 12 secara terang-benderang menjelaskan bahwa penerbitan SHGB di lokasi tersebut adalah wewenang Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Tangerang. Begitulah regulasi yang berlaku,”

“Sekitar 6-7 juta penerbitan sertifikat tiap tahunnya didelegasikan wewenang penerbitannya kepada Kakantah di Kabupaten Kota se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” jelasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan Pasal 7 ayat 2, Kepala Kantor Wilayah menetapkan keputusan mengenai Hak Guna Bangunan untuk orang perseorangan di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan yang luasnya lebih dari 10.000-20.000 meter persegi atau 1-2 hektare.

Selain itu, Kepala Kantor Wilayah juga menetapkan keputusan Hak Guna Bangunan untuk badan hukum di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan yang luasnya lebih dari 30.000-250.000 m2 atau 30-250 hektare.

Kemudian berdasarkan Pasal 12, Kepala Kantor Pertanahan menetapkan keputusan Hak Guna Bangunan untuk orang perseorangan atau badan hukum di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan yang luasnya sampai dengan 10.000 m⊃2; atau 10 hektare.

Sedangkan di Pasal 14 mempetegas jika Kementeri ATR/BPN tidak masuk dalam pengurusan SHGB di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang.

Pasalnya pengukuran tanah tidak dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN.

Berikut bunyi Pasal 14 tersebut:

Dalam rangka optimalisasi tenaga dan peralatan pengukuran, serta dengan mempertimbangkan penguasaan teknologi oleh petugas pengukuran maka:

a. pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya sampai dengan 25 ha (dua puluh lima hektar) dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan;

b. pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya lebih dari 25 ha (dua puluh lima hektar) sampai dengan 1.000 ha (seribu hektar) dilaksanakan oleh Kantor Wilayah; dan

c. pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya lebih dari 1.000 ha (seribu hektar) dilaksanakan oleh Kementerian.

Mengacu pada aturan tersebut, maka pengurusan SHGB pagar laut di Tangerang tidak dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, melainkan Kantor Wilayah.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Agung Sedayu Group, Muannas Alaidid membantah kepemilikan seluruh pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km).

Dia menyampaikan, anak perusahaan Agung Sedayu Group itu hanya memiliki SHGB di dua desa Kohod yang terletak di Kecamatan Pakuhaji.

“Dari 30 km pagar laut itu, kepemilikan SHGB anak perusahaan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) dan PIK non-PANI hanya ada di dua Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji aja, ditempat lain dipastikan tidak ada,” kata Muannas.

Pembatalan Sertifikat HGB dan SHM

Sebelumnya, pada Jumat (24/2), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengumumkan bahwa 50 sertifikat bidang tanah, baik SHGB maupun SHM, di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, resmi dicabut.

“Hari ini, kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertifikat, baik itu hak milik SHM maupun itu Hak Guna Bangunan (HGB),” tegas Nusron saat mengunjungi daerah itu, Jumat (24/1/2025).

“Satu satu, dicek satu-satu, karena pengaturannya begitu. Ini aku belum tahu ada berapa itu yang jelas Hari ini ada lah. Kalau sekitar 50-an ada kali,” ungkapnya.

50 sertifikat yang dibatalkan tersebut terdiri dari sebagian milik SHGB PT Intan Agung Makmur atau IAM, serta sebagian SHM atau perorangan.

Sebelumnya, ada 263 SHGB dan 17 bidang SHM di kawasan pagar laut Tangerang.

Jumlah SHGB tersebut IAM sebanyak 243 bidang, 20 bidang PT Cahaya Intan Sentosa atau CIS bidang, serta 17 bidang SHM milik perorangan.

26/01/2025 15:00

partai: Demokrat

Mengapa Hal Ini Penting

Kolombia Menolak, Trump Membalas