partai: Demokrat

TRIBUNNEWS.COM, AS – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mulai menepati janjinya untuk memulai deportasi massal mengusir para imigran yang masuk ke negara itu secara ilegal.

Deportasi massal telah dilakukan sejak pekan lalu dengan memulangkan ratusan warga Meksiko pulang ke negaranya.

Sebelum dideportasi, aparat terkait di AS melakukan penggerebekan besar-besaran di kota-kota AS, dari New York hingga Denver, pada minggu pertama Donald Trump menjabat presiden AS.

Jutaan Warga Asing akan Dideportasi

Menurut Newsweek, jika deportasi terus berlanjut maka  akan butuh waktu sekitar 28 tahun untuk memenuhi janji presiden Donald Trump memulangkan lebih dari 11 juta orang warga asing di negara itu.

Data publik dari pelacakan penerbangan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE ), dianalisis oleh ahli pihak ketiga, menunjukkan telah ada tiga penerbangan deportasi menggunakan pesawat militer sejak Presiden Trump menjabat Senin lalu.

“Mereka bermaksud melakukan lebih banyak lagi. Mereka bermaksud mendeportasi lebih banyak orang dari pedalaman dan itu tentu saja membutuhkan lebih banyak sumber daya,” kata Tom Cartwright, dari kelompok advokasi Witness at the Border, kepada Newsweek pada hari Selasa (28/1/2025).

Didukung Publik Amerika

Presiden Donald Trump  memenuhi janjinya untuk mendeportasi massal imigran ilegal.

Jajak pendapat terkini menunjukkan dukungan kuat bagi kebijakan Trump ini, baik dari Partai Republik maupun Demokrat.

Namun untuk mewujudkan janji kampanye Trump ini terbentur hambatan birokrasi yang umum, seperti sumber daya dan uang. 

Tom Homan “raja perbatasan” yang baru, mengatakan bahwa pemerintah akan membutuhkan anggaran setidaknya $86 miliar untuk mendeportasi warga asing.

Jumlah Sebenarnya Warga Asing di AS

Perkiraan jumlah Imigran yang berada di AS secara ilegal bervariasi, dengan perkiraan terbaik dari pemerintah federal dan Pew Research menetapkan sekitar 11 juta oranh. 

Namun, tidak semua dari mereka masuk dalam radar ICE untuk dideportasi.

Data yang dirilis pada bulan Desember menunjukkan setidaknya ada 1.445.549 warga negara dari 208 negara yang menunggu deportasi.

Mereka saat ini berada di seluruh AS, beberapa ribu lainnya ditahan di berbagai fasilitas di seluruh negeri.

Cartwright mengatakan bahwa selama enam bulan terakhir, rata-rata ada 126 penerbangan deportasi yang dilakukan oleh ICE per bulan, dengan sekitar 115 orang di setiap pesawat.

Artinya sekitar 3.500 orang dideportasi setiap bulan.

Selain itu, ada sekitar 15.000 dan 17.000 orang dipulangkan ke Meksiko melalui jalur darat.

Dalam laporan tahunannya untuk tahun 2024, tahun terakhir masa jabatan penuh Biden, ICE mengatakan telah memulangkan 271.484 orang, jumlah terbanyak sejak 2019.

Badan tersebut mengatakan hal ini, sebagian, karena keberhasilan negosiasi dengan negara-negara lain untuk mencegah masuknya migran.

Meksiko sering menerima sekitar lima penerbangan setiap hari Selasa, kata Cartwright, tetapi ini tidak terjadi sehari setelah pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2025 lalu.

Meksiko telah mengatakan tidak akan menerima penerbangan militer.

Hingga Selasa pagi belum jelas apakah layanan reguler telah dilanjutkan.

Kolombia mengirim pesawatnya sendiri untuk menjemput sekitar 200 orang yang dideportasi pada hari Senin kemarin.

 Para orang asing yang dideportasi mengatakan kepada media lokal bahwa mereka telah dijemput di perbatasan AS-Meksiko setelah permintaan suaka mereka ditolak.

Tidak satu pun dari 200 orang tersebut memiliki catatan kriminal di kedua negara , menurut pemerintah Kolombia.

Pada hari Jumat, Gedung Putih membagikan foto-foto imigran ilegal yang digiring ke pesawat militer dengan tangan diborgol.

Jumlah total migran dan tujuan mereka tidak dipublikasikan.

Cartwright mengatakan penggunaan pesawat kargo militer, sebuah inisiatif baru, belum tentu merupakan cara yang efisien untuk memulangkan migran.

 Meskipun Gedung Putih tidak menyebutkan jumlah atau tujuan, penerbangan militer secara realistis hanya dapat mengangkut sekitar 80-84 orang, dibandingkan dengan sekitar 120 orang yang dapat diangkut oleh pesawat komersial pada umumnya, kata Cartwright.

“Menurut saya, penerbangan ini tidak hanya tidak manusiawi karena memuat orang ke dalam pesawat kargo, menurut saya, hanyalah bentuk lain dari tindakan kriminal, tetapi juga tidak efisien,” katanya.

Data yang dihimpun oleh Witness at the Border menunjukkan 90 penerbangan deportasi sejauh ini pada bulan Januari.

Dalam dua minggu terakhir pemerintahan Biden, rata-rata harian adalah sekitar 5,5 penerbangan per hari.

 Angka itu turun menjadi 4,8 penerbangan per hari dalam seminggu terakhir.

Jumlah total deportasi lebih sulit didapat. ICE menerbitkan beberapa data secara publik, tetapi data tersebut jarang diperbarui dan tidak selalu memberikan gambaran lengkap tentang pekerjaannya.

Badan tersebut juga berpendapat di pengadilan bahwa mereka tidak selalu dapat memenuhi permintaan data.

Masalah Baru

Austin Kocher, seorang pakar imigrasi yang mengajar di Universitas Syracuse, mengatakan kepada Newsweek bahwa janji kampanye Trump yang luas tentang imigrasi berpotensi menciptakan serangkaian masalah baru di lembaga yang bertugas melaksanakan janjinya.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menjelaskan lebih lanjut ketika ditanya oleh seorang reporter berapa banyak dari mereka yang telah dideportasi memiliki catatan kriminal. 

“Semuanya,” katanya. 

“Karena mereka melanggar hukum negara kita secara ilegal dan karena itu mereka adalah penjahat.”

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt, dalam jumpa pers hari Selasa kemarin.

“Kepada warga negara asing yang berpikir untuk mencoba masuk secara ilegal ke Amerika Serikat – pikirkan lagi. Di bawah Presiden ini, Anda akan ditahan dan dideportasi. Setiap hari warga Amerika menjadi lebih aman karena adanya penjahat kejam yang disingkirkan oleh pemerintahan Presiden Trump dari komunitas kita.”

Bagaimana dengan WNI yang Ada di AS?

Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington, D.C. Ida Bagus Made Bimantara, Sabtu (25/1/2025), mengingatkan seluruh warga negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat untuk senantiasa membawa kartu identitas dan bersikap tenang saat berhadapan dengan petugas imigrasi dan bea cukai (Immigration and Custom Enforcement/ICE) jika terjadi pemeriksaan.

Diplomat tertinggi di KBRI Washington yang akrab disapa dengan Sade itu menyampaikan imbauan tersebut seiring dimulainya operasi pemeriksaan identitas imigran dan penggerebekan warga yang diduga tidak memiliki status hukum tetap di Amerika Serikat.

“Selalu membawa kartu identitas dan apabila diberhentikan oleh petugas imigrasi. Ingat, bahwa seluruh warga dari negara mana pun di AS, dilindungi oleh hukum dan konstitusi AS. Artinya, kita berhak untuk tidak bicara dan menelepon pengacara ketika menghadapi situasi keimigrasian atau situasi hukum lain di AS,” ujar Sade dikutip dari VOA Indonesia.

WNI Tanpa Status Hukum Kini Pasrah

Salah seorang WNI tanpa status hukum tetap di DC, yang tidak ingin disebut namanya karena khawatir dengan kemungkinan dampaknya, mengatakan kepada VOA bahwa ia “siap pulang jika memang tertangkap.”

“Saya serahkan pada Gusti Allah. Saya sudah di AS lebih dari 25 tahun, saya selalu bayar pajak, saya tidak pernah terlibat hal yang aneh-aneh. Saya hanya jadi tukang bersih rumah, jualan, apapun saya lakukan supaya anak saya bisa sekolah bagus,” ujarnya.

Menurut WNI itu, dia sudah berupaya untuk mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan, tetapi prosesnya mandek di pengacara.

“Saya sudah ke KBRI, hanya ditawari SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor-red). Jadi jika akhirnya saya harus pulang, saya siap. Saya pasrah,” ujarnya lirih.

Sumber: Newsweek/VOA Indonesia