Xcloud.id

partai: Demokrat

  • Trump akan mengirim migran tak berdokumen ke Teluk Guantanamo – Tempat apa itu? – Halaman all

    Trump akan mengirim migran tak berdokumen ke Teluk Guantanamo – Tempat apa itu? – Halaman all

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memerintahkan pembangunan fasilitas penahanan migran di Teluk Guantanamo yang disebut-sebut akan menampung hingga 30.000 orang.

    Trump mengatakan bahwa fasilitas penahanan itu berada di Pangkalan Angkatan Laut AS di Kuba, terpisah dari penjara militer berkeamanan tinggi. Fasilitas tersebut, kata Trump, akan menampung “imigran gelap kriminal terburuk yang mengancam rakyat Amerika.”

    “Kami akan mengirim mereka ke Guantanamo,” kata Trump pada Rabu (29/01).

    Teluk Guantanamo telah lama digunakan untuk menampung para migran, sebuah praktik yang dikritik oleh beberapa kelompok hak asasi manusia.

    Pangkalan AL AS di Teluk Guantanamo digunakan untuk apa?

    Pangkalan AL AS di Kuba terkenal sebagai tempat penampungan para tersangka setelah serangan 11 September 2001.

    Pangkalan ini memiliki pusat penahanan militer dan ruang sidang bagi orang-orang asing yang ditahan semasa pemerintahan Presiden George W Bush. Periode itu disebut pemerintah AS sebagai “perang melawan teror.”

    Didirikan pada tahun 2002 oleh Bush, fasilitas tersebut kini menampung 15 tahanan, termasuk sosok yang dituduh sebagai dalang serangan 11 September 2001 atau kerap disebut dengan istilah 9/11, Khalid Sheikh Mohammed.

    Sosok lainnya yang ditahan di Guantanamo adalah Hambali. Pria asal Indonesia itu disebut sebagai ‘otak’ serangan teror bom di Bali, Oktober 2002, dan beberapa serangan bom lainnya,

    Pria yang bernama asli Encep Nurjaman, bersama dua orang terduga teroris asal Malaysia, telah muncul di pengadilan di pusat penahanan Guantanamo pada 2021.

    Pascaserangan 11 September 2021, AS menjebloskan hampir 800 orang ke Guantanamo.

    Beberapa presiden dari Partai Demokrat, termasuk Barack Obama, berjanji untuk menutupnya tetapi tidak dapat melakukannya.

    Pangkalan ini juga memiliki fasilitas kecil terpisah yang digunakan selama beberapa dekade untuk menahan para migran. Dikenal sebagai Pusat Operasi Migran Guantanamo (GMOC), fasilitas ini telah digunakan oleh sejumlah presiden AS, baik dari Partai Republik maupun Demokrat.

    Pangkalan ini terutama menampung orang-orang yang dicegat saat mencoba mencapai AS secara ilegal dengan perahu, sebagian besar berasal dari Haiti dan Kuba.

    “Kami hanya akan memperluas pusat migran yang sudah ada,” kata Tom Homan, orang yang ditunjuk Trump menangani imigrasi AS.

    Tom menambahkan bahwa pusat tersebut akan dikelola oleh Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE).

    Apa yang ingin Trump lakukan?

    Pengumuman Trump mengemuka saat ia menandatangani Undang-Undang Laken Riley. UU ini mengharuskan migran tak berdokumen resmi yang ditangkap karena pencurian atau kejahatan kekerasan untuk ditahan di penjara sambil menunggu persidangan.

    UU tersebut, yang dinamai berdasarkan nama seorang mahasiswa keperawatan Georgia yang dibunuh tahun lalu oleh seorang migran Venezuela, telah disetujui oleh Kongres minggu lalu. Hal itu menandai kemenangan legislatif pertama bagi pemerintahan Trump.

    Trump mengatakan bahwa para migran dapat diangkut ke sana secara langsung setelah dicegat di laut oleh Penjaga Pantai AS. Trump membuat klaim bahwa standar penahanan “tertinggi” akan diterapkan dalam pelaksanaannya.

    Menurutnya, fasilitas tersebut akan menggandakan kapasitas AS untuk menahan migran tidak berdokumen.

    Siapa saja yang akan ditahan di Guantanamo?

    Fasilitas penahanan migran di Guantanamo akan digunakan untuk menahan orang-orang “terburuk dari yang terburuk,” kata pejabat pemerintah AS.

    Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, dan Kepala Badan Imigrasi, Tom Homan, sama-sama menggunakan frasa tersebut saat berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih.

    Pernyataan Gedung Putih soal siapa yang akan ditahan di Guantanamo justru kurang spesifik.

    Gedung Putih mengatakan fasilitas yang diperluas itu akan “memberikan ruang penahanan tambahan bagi kriminal asing berprioritas tinggi yang secara ilegal berada di Amerika Serikat, dan untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum imigrasi terkait.”

    Bagaimana reaksi terhadap rencana Trump?

    Deepa Alagesan, seorang pengacara senior di International Refugee Assistance Project (IRAP), menyebut rencana Trump untuk menambah jumlah migran yang ditahan di Guantanamo sebagai “prospek yang menakutkan.”

    Deepa yakin fasilitas migrasi itu digunakan untuk menahan orang “dalam jumlah dua digit,” paparnya dalam sebuah wawancara dengan kantor berita AP.

    Vince Warren, direktur eksekutif Center for Constitutional Rights yang berbasis di New York, sebuah kelompok advokasi hukum yang telah mewakili puluhan pria yang ditahan di pangkalan itu sejak 9/11, mengatakan keputusan Trump “harus membuat kita semua ngeri.”

    Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan keputusan Trump “mengirimkan pesan yang jelas: migran dan pencari suaka dianggap sebagai ancaman teroris baru, yang pantas dibuang di penjara pulau, dicabut dari layanan dan dukungan hukum dan sosial.”

    Dalam sebuah laporan tahun 2024, IRAP menuduh pemerintah AS secara diam-diam menahan migran di Guantanamo dalam kondisi “tidak manusiawi” tanpa batas waktu setelah menangkap mereka di laut.

    Baru-baru ini, organisasi sipil American Civil Liberties Union menuntut transparansi soal fasilitas di Guantanamo menggunakan hak kebebasan informasi. Bentuk transparansi yang dimaksud adalah mengungkap catatan resmi pemerintah tentang lokasi tersebut.

    Pemerintahan Biden menanggapi bahwa “itu bukan fasilitas penahanan dan tidak ada migran di sana yang ditahan.”

    Namun, pemerintahan Trump mengatakan bahwa fasilitas yang bakal diperluas itu memang dimaksudkan sebagai pusat penahanan.

    Berapa besar biayanya dan kapan dibuka?

    Tidak jelas berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengongkosi fasilitas tersebut atau kapan fasilitas itu akan selesai.

    Pemerintahan Trump dilaporkan akan meminta Kongres untuk mendanai perluasan fasilitas penahanan yang ada sebagai bagian dari rancangan undang-undang pengeluaran yang sedang disusun oleh Partai Republik.

    Ketika ditanya oleh wartawan di Gedung Putih, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem hanya mengatakan bahwa dana tersebut akan dialokasikan melalui “pencocokan dan penyesuaian” anggaran.

    Bagaimana reaksi di Kuba?

    AS menyewa Teluk Guantanamo dari Kuba selama lebih dari satu abad, situasi yang bermula setelah Perang Spanyol-Amerika pada 1898.

    Setelah AS mengalahkan Spanyol, Kuba memperoleh kemerdekaannya. Namun, Kuba harus melaksanakan berbagai syarat yang ditetapkan oleh AS, termasuk AS berhak campur tangan dalam urusan Kuba dan AS berhak menyewa tanah untuk pangkalan angkatan laut.

    Pada 1903, AS dan Kuba menandatangani perjanjian sewa yang memberikan kendali AS atas Teluk Guantanamo.

    Perjanjian tersebut memberi AS sewa abadi untuk pangkalan tersebut, dengan imbalan sewa tahunan sebesar US$2.000 dalam bentuk koin emas. Jumlah ini kemudian disesuaikan pada 1934 menjadi nilai yang setara dengan US$4.085, tetapi pembayaran tersebut sebagian besar masih bersifat simbolis.

    Kuba menentang sewa tersebut dan biasanya menolak pembayaran sewa dari AS.

    Melalui media sosial X, Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel menilai keputusan Trump sebagai “tindakan brutal”. Dia menyatakan pangkalan di Guantanamo “terletak di wilayah Kuba yang diduduki secara ilegal.”

  • Trump Akan Kirim Migran Ilegal ke Teluk Guantanamo, Tempat Apa Itu?

    Trump Akan Kirim Migran Ilegal ke Teluk Guantanamo, Tempat Apa Itu?

    Washington DC –

    Teluk Guantanamo telah lama digunakan untuk menampung migran, tapi paling terkenal sebagai tempat menahan para tersangka setelah serangan 11 September 2001 (Reuters)

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memerintahkan pembangunan fasilitas penahanan migran di Teluk Guantanamo yang disebut-sebut akan menampung hingga 30.000 orang.

    Trump mengatakan bahwa fasilitas penahanan itu berada di Pangkalan Angkatan Laut AS di Kuba, terpisah dari penjara militer berkeamanan tinggi. Fasilitas tersebut, kata Trump, akan menampung “imigran gelap kriminal terburuk yang mengancam rakyat Amerika.”

    “Kami akan mengirim mereka ke Guantanamo,” kata Trump pada Rabu (29/01).

    Teluk Guantanamo telah lama digunakan untuk menampung para migran, sebuah praktik yang dikritik oleh beberapa kelompok hak asasi manusia.

    Pangkalan AL AS di Teluk Guantanamo digunakan untuk apa?

    Pangkalan AL AS di Kuba terkenal sebagai tempat penampungan para tersangka setelah serangan 11 September 2001.

    Pangkalan ini memiliki pusat penahanan militer dan ruang sidang bagi orang-orang asing yang ditahan semasa pemerintahan Presiden George W Bush. Periode itu disebut pemerintah AS sebagai “perang melawan teror.”

    Didirikan pada tahun 2002 oleh Bush, fasilitas tersebut kini menampung 15 tahanan, termasuk sosok yang dituduh sebagai dalang serangan 11 September 2001 atau kerap disebut dengan istilah 9/11, Khalid Sheikh Mohammed.

    Sosok lainnya yang ditahan di Guantanamo adalah Hambali. Pria asal Indonesia itu disebut sebagai ‘otak’ serangan teror bom di Bali, Oktober 2002, dan beberapa serangan bom lainnya,

    Pria yang bernama asli Encep Nurjaman, bersama dua orang terduga teroris asal Malaysia, telah muncul di pengadilan di pusat penahanan Guantanamo pada 2021.

    Pascaserangan 11 September 2021, AS menjebloskan hampir 800 orang ke Guantanamo.

    Salah satu dari 80 tahanan Al-Qaeda dan Taliban (kedua dari kiri) mengenakan pakaian oranye dengan dikelilingi sejumlah petugas di Pangkalan Angkatan Laut Guantanamo, AS, 17 Januari 2002 (AFP)

    Beberapa presiden dari Partai Demokrat, termasuk Barack Obama, berjanji untuk menutupnya tetapi tidak dapat melakukannya.

    Pangkalan ini juga memiliki fasilitas kecil terpisah yang digunakan selama beberapa dekade untuk menahan para migran. Dikenal sebagai Pusat Operasi Migran Guantanamo (GMOC), fasilitas ini telah digunakan oleh sejumlah presiden AS, baik dari Partai Republik maupun Demokrat.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Pangkalan ini terutama menampung orang-orang yang dicegat saat mencoba mencapai AS secara ilegal dengan perahu, sebagian besar berasal dari Haiti dan Kuba.

    “Kami hanya akan memperluas pusat migran yang sudah ada,” kata Tom Homan, orang yang ditunjuk Trump menangani imigrasi AS.

    Tom menambahkan bahwa pusat tersebut akan dikelola oleh Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE).

    Apa yang ingin Trump lakukan?

    “Kami akan mengirim mereka ke Guantanamo,” kata Trump pada Rabu (29/01) (Getty Images)

    Pengumuman Trump mengemuka saat ia menandatangani Undang-Undang Laken Riley. UU ini mengharuskan migran tak berdokumen resmi yang ditangkap karena pencurian atau kejahatan kekerasan untuk ditahan di penjara sambil menunggu persidangan.

    UU tersebut, yang dinamai berdasarkan nama seorang mahasiswa keperawatan Georgia yang dibunuh tahun lalu oleh seorang migran Venezuela, telah disetujui oleh Kongres minggu lalu. Hal itu menandai kemenangan legislatif pertama bagi pemerintahan Trump.

    Trump mengatakan bahwa para migran dapat diangkut ke sana secara langsung setelah dicegat di laut oleh Penjaga Pantai AS. Trump membuat klaim bahwa standar penahanan “tertinggi” akan diterapkan dalam pelaksanaannya.

    Menurutnya, fasilitas tersebut akan menggandakan kapasitas AS untuk menahan migran tidak berdokumen.

    Siapa saja yang akan ditahan di Guantanamo?

    Fasilitas penahanan migran di Guantanamo akan digunakan untuk menahan orang-orang “terburuk dari yang terburuk,” kata pejabat pemerintah AS.

    Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, dan Kepala Badan Imigrasi, Tom Homan, sama-sama menggunakan frasa tersebut saat berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih.

    Pernyataan Gedung Putih soal siapa yang akan ditahan di Guantanamo justru kurang spesifik.

    Gedung Putih mengatakan fasilitas yang diperluas itu akan “memberikan ruang penahanan tambahan bagi kriminal asing berprioritas tinggi yang secara ilegal berada di Amerika Serikat, dan untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum imigrasi terkait.”

    Bagaimana reaksi terhadap rencana Trump?

    Deepa Alagesan, seorang pengacara senior di International Refugee Assistance Project (IRAP), menyebut rencana Trump untuk menambah jumlah migran yang ditahan di Guantanamo sebagai “prospek yang menakutkan.”

    Deepa yakin fasilitas migrasi itu digunakan untuk menahan orang “dalam jumlah dua digit,” paparnya dalam sebuah wawancara dengan kantor berita AP.

    Vince Warren, direktur eksekutif Center for Constitutional Rights yang berbasis di New York, sebuah kelompok advokasi hukum yang telah mewakili puluhan pria yang ditahan di pangkalan itu sejak 9/11, mengatakan keputusan Trump “harus membuat kita semua ngeri.”

    Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan keputusan Trump “mengirimkan pesan yang jelas: migran dan pencari suaka dianggap sebagai ancaman teroris baru, yang pantas dibuang di penjara pulau, dicabut dari layanan dan dukungan hukum dan sosial.”

    BBC

    Dalam sebuah laporan tahun 2024, IRAP menuduh pemerintah AS secara diam-diam menahan migran di Guantanamo dalam kondisi “tidak manusiawi” tanpa batas waktu setelah menangkap mereka di laut.

    Baru-baru ini, organisasi sipil American Civil Liberties Union menuntut transparansi soal fasilitas di Guantanamo menggunakan hak kebebasan informasi. Bentuk transparansi yang dimaksud adalah mengungkap catatan resmi pemerintah tentang lokasi tersebut.

    Pemerintahan Biden menanggapi bahwa “itu bukan fasilitas penahanan dan tidak ada migran di sana yang ditahan.”

    Namun, pemerintahan Trump mengatakan bahwa fasilitas yang bakal diperluas itu memang dimaksudkan sebagai pusat penahanan.

    Berapa besar biayanya dan kapan dibuka?

    Tidak jelas berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengongkosi fasilitas tersebut atau kapan fasilitas itu akan selesai.

    Pemerintahan Trump dilaporkan akan meminta Kongres untuk mendanai perluasan fasilitas penahanan yang ada sebagai bagian dari rancangan undang-undang pengeluaran yang sedang disusun oleh Partai Republik.

    Ketika ditanya oleh wartawan di Gedung Putih, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem hanya mengatakan bahwa dana tersebut akan dialokasikan melalui “pencocokan dan penyesuaian” anggaran.

    Bagaimana reaksi di Kuba?

    Presiden Kuba, Miguel Daz-Canel, menilai keputusan Trump sebagai “tindakan brutal” (Getty Images)

    AS menyewa Teluk Guantanamo dari Kuba selama lebih dari satu abad, situasi yang bermula setelah Perang Spanyol-Amerika pada 1898.

    Setelah AS mengalahkan Spanyol, Kuba memperoleh kemerdekaannya. Namun, Kuba harus melaksanakan berbagai syarat yang ditetapkan oleh AS, termasuk AS berhak campur tangan dalam urusan Kuba dan AS berhak menyewa tanah untuk pangkalan angkatan laut.

    Pada 1903, AS dan Kuba menandatangani perjanjian sewa yang memberikan kendali AS atas Teluk Guantanamo.

    Perjanjian tersebut memberi AS sewa abadi untuk pangkalan tersebut, dengan imbalan sewa tahunan sebesar US$2.000 dalam bentuk koin emas. Jumlah ini kemudian disesuaikan pada 1934 menjadi nilai yang setara dengan US$4.085, tetapi pembayaran tersebut sebagian besar masih bersifat simbolis.

    Kuba menentang sewa tersebut dan biasanya menolak pembayaran sewa dari AS.

    Melalui media sosial X, Presiden Kuba Miguel Daz-Canel menilai keputusan Trump sebagai “tindakan brutal”. Dia menyatakan pangkalan di Guantanamo “terletak di wilayah Kuba yang diduduki secara ilegal.”

    Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodrguez, mengatakan, “Keputusan pemerintah AS untuk memenjarakan para migran di Pangkalan Angkatan Laut Guantanamo, di tempat mereka menciptakan pusat penyiksaan dan penahanan tanpa batas waktu, menunjukkan penghinaan terhadap kondisi manusia dan hukum internasional.”

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • DPR: Tantangan Makan Bergizi Gratis di Papua Bisa Jadi Peluang Ekonomi Baru

    DPR: Tantangan Makan Bergizi Gratis di Papua Bisa Jadi Peluang Ekonomi Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menanggapi pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menyebut kesulitan mendapatkan sayuran dan telur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Menurut Herman, kondisi ini justru membuka peluang bagi masyarakat setempat untuk menjadi produsen bahan pangan.

    Herman menegaskan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    “Ini kan peluang. Pak Prabowo selalu menekankan bahwa MBG bukan hanya soal rasa lapar, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang, termasuk menciptakan ekonomi baru,” ujar Herman dalam acara Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) bertajuk “100 Hari Kabinet 100 Menteri, Antara Harapan dan Tantangan” di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Herman menilai kementerian teknis dan pemerintah daerah perlu turun tangan dalam memfasilitasi masyarakat yang ingin menyediakan sayuran dan telur untuk MBG. Ia mencontohkan Kementerian Pertanian dapat melakukan intervensi dengan memberdayakan masyarakat setempat menjadi produsen.

    “Kementerian Pertanian harus menyiapkan kebutuhan terkait MBG. Ini adalah peluang ekonomi baru yang bisa menggerakkan perekonomian di daerah,” tandasnya.

    Herman menyoroti skala besar program MBG yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima di seluruh Indonesia. Hal ini berarti kebutuhan telur mencapai 82,9 juta butir per hari, membuka peluang besar bagi daerah yang belum memiliki produksi bahan pangan.

    “Di sinilah kecerdasan Presiden Prabowo diuji, bagaimana men-trigger pertumbuhan ekonomi 8 persen, termasuk melalui MBG,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengakui tantangan dalam menjalankan MBG di Papua, terutama dalam mendapatkan bahan makanan seperti sayur dan telur. Namun, ia memastikan program tetap berjalan dengan baik.

    “Medan Papua memang sulit, tetapi prajurit tetap berupaya memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah,” ujar Agus dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2025 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (31/1/2025).

  • Suwarso Resmi Gantikan Ronny Wahyono di DPRD Pacitan Lewat PAW

    Suwarso Resmi Gantikan Ronny Wahyono di DPRD Pacitan Lewat PAW

    Pacitan (beritajatim.com) – Suwarso resmi dilantik sebagai anggota DPRD Pacitan dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Ronny Wahyono, yang mengundurkan diri karena maju dalam kontestasi Pemilihan Bupati (Pilbup) Pacitan 2024. Prosesi pengambilan sumpah dan janji jabatan digelar di Gedung DPRD Pacitan pada Jumat (31/1) malam, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pacitan, Arif Setia Budi.

    Suwarso, yang merupakan calon anggota legislatif dari Partai Demokrat pada Pemilu 2024, sebelumnya berada di urutan keenam perolehan suara partainya di daerah pemilihan Tulakan-Kebonagung. Dengan raihan 2.546 suara, Ia berhak menggantikan Ronny Wahyono sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Pacitan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Suwarso saat mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu Ketua DPRD.

    Pergantian ini didasarkan pada PKPU RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017, yang mengatur bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD wajib mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Dengan demikian, Ronny Wahyono, yang baru dilantik sebagai anggota DPRD Pacitan pada 22 Agustus lalu, harus melepas jabatannya demi mengikuti Pilkada 2024.

    Pelantikan Suwarso sebagai anggota DPRD Pacitan, menandai berakhirnya keanggotaan Ronny Wahyono di legislatif. Selain mengundurkan diri, Ronny juga dikabarkan telah dicabut status keanggotaannya sebagai kader Partai Demokrat.

    Acara pelantikan berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh jajaran anggota DPRD Pacitan. Dengan bergabungnya Suwarso, Partai Demokrat tetap mempertahankan komposisi kursinya di DPRD Pacitan untuk masa jabatan 2024-2029. Dia berada di komisi 3 yang diketuai Anung Dwi Ristanto.

    Usai pelantikan, Warso mengaku sangat bersyukur cita-cita dan perjuangannya di Pemilihan Legislatif (pileg) tahun 2024 lalu, bisa membuahkan hasil dan bisa duduk di gedung dewan.

    “Ya sangat senang seperti dapat durian runtuh, karena perjuangan yang panjang,” pungkasnya. [end/beq]

  • Penyebab Tabrakan Ngeri Pesawat Komersil-Black Hawk Masih Misteri

    Penyebab Tabrakan Ngeri Pesawat Komersil-Black Hawk Masih Misteri

    Jakarta –

    Penyebab tabrakan pesawat penumpang versus helikopter militer di Amerika Serikat (AS) masih misterius. Sementara, Presiden Donald Trump menuding pendahulunya turut berkontribusi terhadap kecelakaan yang menewaskan puluhan orang itu.

    Pesawat penumpang yang mengalami kecelakaan itu berasal dari anak perusahaan maskapai American Airlines bernama PSA Airlines. Helikopter militer yang bertabrakan dengan pesawat itu adalah helikopter Black Hawk milik Angkatan Darat AS. Kecelakaan terjadi di dekat Bandara Nasional Reagan Washington DC, di Sungai Potomac yang membeku, pada Rabu (29/1) waktu setempat.

    Pesawat penumpang membawa 64 orang dan helikopter membawa 3 orang. Dipastikan, tidak ada yang selamat dari kecelakaan itu. Itu memang kecelakaan yang mengerikan.

    Reuters mengutip berita CBS News yang mengatakan bahwa tim penyelam telah menemukan dua perekam data (data recorder), atau sering disebut sebagai black box. Benda itu diangkat dari pesawat American Airlines yang jatuh tersebut.

    Kotak hitam pesawat yang bertabrakan dengan helikopter Black Hawk sudah ditemukan. Penyidik pun langsung bekerja mencari tahu penyebab kecelakaan tersebut. Foto: NTSB/Handout via Reuters

    Apakah kemudian penyebab kecelakaannya menjadi segera diketahui? Belum. Hingga sekarang, penyebab kecelakaan masih misterius.

    Tabrakan pesawat dan helikopter itu terjadi saat pesawat hendak mendarat di Bandara Reagan. Rekaman komunikasi radio antara menara kontrol (air traffic controler) dengan Black Hawk menunjukkan bahwa kru helikopter tahu ada pesawat di dekatnya. Sekretaris Transportasi Amerika Serikat, Sean Duffy, mengatakan bahwa tidak ada kendala komunikasi yang terjadi.

    Simak halaman selanjutnya, penyebab masih misterius:

    Penyebab Masih Misterius

    Foto: Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon, US Coast Guard via AP

    Para investigator Amerika Serikat mengatakan bahwa akan butuh waktu untuk memahami penyebab tabrakan mematikan di udara antara pesawat jet penumpang dan helikopter militer Black Hawk.

    “Kami melakukan misi keselamatan penting di mana kami mengambil pendekatan yang sangat hati-hati,” kata ketua Badan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) Jennifer Homendy kepada wartawan. “Kami melihat fakta… dan itu akan memakan waktu,” imbuhnya, dilansir kantor berita AFP, Jumat (31/1/2025).

    Anggota dewan NTSB Todd Inman juga mengatakan tidak akan ada kesimpulan cepat tentang penyebab bencana tersebut.

    “Kami belum tahu apa yang kami ketahui. Kami tidak tahu cukup banyak fakta untuk dapat mengesampingkan atau menyingkirkan faktor manusia, faktor mekanis — itu adalah bagian dari proses investigasi NTSB,” kata Inman.

    Yang sudah pasti: Black Hawk lampaui ketinggian

    Helikopter militer Black Hawk disebut melampaui batas ketinggian saat bertabrakan dengan sebuah pesawat penumpang yang dioperasikan American Airlines pada Rabu (29/1) waktu setempat. Hal ini dijelaskan di berita CNN.

    Awalnya, pesawat penumpang itu dijadwalkan mendarat di landasan pacu 33 di Bandara Nasional Reagan saat kecelakaan terjadi. Landasan pacu 33 merupakan landasan pacu sekunder yang sering digunakan dalam pendaratan pesawat, agar operator lalu lintas udara (ATC) bisa menjaga laju kedatangan dan keberangkatan penerbangan di bandara tersebut.

    Para pilot penerbangan komersial menuturkan kepada CNN bahwa landasan pacu 33 itu terletak dekat dengan rute helikopter yang ada di sebelah timur bandara. Antara landasan pacu 33 di Bandara Reagan dengan rute helikopter militer dipisahkan oleh Sungai Potomac.

    Helikopter jenis UH-60 Black Hawk milik Angkatan Darat AS menggunakan apa yang dikenal sebagai Route 4. Antara Route 4 dengan landasan pacu 33 berdekatan, dipisahkan Sungai Potomac.

    Grafik Otoritas Penerbangan Federal AS (FAA) menunjukkan helikopter militer itu harus berada pada atau di bawah 200 kaki di atas permukaan laut, namun jalur penerbangannya memotong pendekatan ke landasan pacu 33.

    Mantan penyelidik pada Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS (NTSB), Greg Feith, dalam pernyataannya menyebut ketinggian helikopter Black Hawk yang terlibat insiden itu menyimpang hampir 200 kaki (sekitar 61 meter) dari batas ketinggian aman.

    “Mengapa mereka melenceng dari batas ketinggian, mengingat fakta bahwa mereka sangat disiplin?” tanya Feith.

    Simak halaman selanjutnya, Trump tuding Biden hingga Obama:

    Trump Tuding Kebijakan Pendahulunya

    Lokasi kecelakaan pesawat, tak jauh dari pusat politik AS. (Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon, US Coast Guard via AP_

    Donald Trump berbicara soal insiden tabrakan pesawat American Airlines dan helikopter Black Hawk di Washington. Trump menyalahkan kebijakan presiden pendahulunya dari Joe Biden hingga Barack Obama yang diklaim telah menyingkirkan karyawan yang baik di Administrasi Penerbangan Federal.

    Trump menyalahkan kebijakan keterbukaan terhadap keberagaman (Diversity, Equity, and Inclusion/DEI) dari pemerintahan sebelumnya. Ada yang mau masuk lembaga Administrasi Penerbangan Federal (FAA), meski berbakat tapi ‘terlalu putih’ untuk kebijakan DEI, jadinya ditolak.

    “Saya mengutamakan keselamatan. Obama, Biden, dan Demokrat mengutamakan kebijakan,” kata Trump, dilansir AFP, Jumat (31/1/2025).

    “Mereka benar-benar mengeluarkan arahan ‘terlalu putih’. Dan kami menginginkan orang-orang yang kompeten,” kata Trump.

    Halaman 2 dari 3

    (dnu/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Menko AHY: Terlalu Dini Nilai Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Menko AHY: Terlalu Dini Nilai Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan terlalu dini untuk menyimpulkan kinerja Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sukses atau gagal dalam 100 hari pertama. Meskipun demikian, AHY menilai 100 hari kerja bisa menjadi fondasi untuk melangkah lebih lanjut, merealisasikan program-program prioritas Prabowo-Gibran.

    “Artinya, too early to tell. Terlalu awal untuk kita langsung menyimpulkan ini sukses atau ini gagal,” ujar AHY dalam diskusi yang digelar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) bertajuk “100 Hari Kabinet 100 Menteri, Antara Harapan dan Tantangan” di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    AHY menerangkan, periode tiga bulan awal pemerintahan hanya mencakup sekitar 5% dari total masa jabatan lima tahun. Menurut dia, periode tersebut tidak bisa menggambarkan keseluruhan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya.

    “Saya sudah hitung. Kalau tidak percaya silakan hitung sendiri, 5 tahun itu 1.826 (hari). Dari 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2029. Tiga bulan dari 60 bulan depan. Itu hanya sekitar 5%,” tandas ketua umum Partai Demokrat ini.

    Menurut AHY, publik memang memiliki harapan dan ekspektasi tinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berusia tiga bulan ini. Hal tersebut, kata AHY, tercermin dari berbagai hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat tinggi terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Tentu untuk menjawab ini bukan dengan berpuas diri, tetapi lebih melecut diri kita agar kita sama-sama bisa menjaga public trust and confidence,” tutur AHY.

    Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Herman Khaeron, mengatakan Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki program unggulan yang sudah mulai dikejar, yakni makan bergizi gratis. 

    “Program makan bergizi gratis dari Prabowo-Gibran ini  memang belum mencapai target yang disasar, yakni 82,9 juta penerima manfaat, tetapi perlu didukung dan dikawal,” ujar Herman.

  • Siapa Salwan Momika? Pria Pembakar Al-Quran di Swedia yang Ditembak Mati, Ternyata Izin Tinggal Dicabut

    Siapa Salwan Momika? Pria Pembakar Al-Quran di Swedia yang Ditembak Mati, Ternyata Izin Tinggal Dicabut

    PIKIRAN RAKYAT – Seorang pria Irak yang memicu kecaman dari seluruh dunia pada 2023 lalu karena membakar Al-Quran di depan umum ditemukan telah ditembak mati di Swedia.

    Menurut laporan media lokal Swedia, polisi mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa seorang pria yang diduga berusia 40-an ditembak mati pada Rabu malam, yang mengungkapkan bahwa lima orang telah ditangkap atas dugaan pembunuhan tersebut.

    Pria yang dimaksud terungkap sebagai Salwan Momika yang berusia 38 tahun, seorang warga negara Irak yang tinggal di Swedia. Ia menjadi terkenal karena melakukan banyak protes anti-Islam dan membakar salinan Al-Quran di luar Masjid Pusat Stockholm pada tahun 2023.

    Tindakan itu memicu protes dan kemarahan di seluruh dunia, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim.

    Seperti apa krolonologi penembakannya dan siapa itu Salwan Momika?

    Penembakan dan Penangkapan

    Menurut The Local yang berbasis di Swedia, penembakan terjadi sekitar pukul 11 ​​malam, di mana Momika sedang melakukan live streaming langsung pada saat itu. Polisi menahan lima orang terkait dengan kasus tersebut tetapi belum mengonfirmasi identitas korban atau rincian luka-lukanya. Investigasi masih berlangsung sementara pihak berwenang memeriksa kemungkinan motif di balik serangan tersebut.

    Pembakaran Al-Quran dan Tanggapan Global

    Pembakaran Al-Quran yang dilakukan Momika dan Najem pada tahun 2023 menyebabkan kecaman luas, terutama dari negara-negara mayoritas Muslim. Insiden tersebut memicu protes keras, termasuk serangan terhadap kedutaan besar Swedia di Baghdad.

    Di Teheran, para pengunjuk rasa melambaikan bendera Iran sambil meneriakkan yel-yel menentang Amerika Serikat, Inggris, Israel, dan Swedia. Pihak berwenang Swedia telah mengutuk penodaan tersebut tetapi mengatakan bahwa mereka menegakkan undang-undang kebebasan berbicara negara tersebut. Menanggapi masalah keamanan, badan intelijen Swedia menaikkan tingkat kewaspadaan teror menjadi empat dari lima.

    Siapakah Salwan Momika?

    Momika, yang berasal dari Qaraqosh di provinsi Nineveh, Irak utara, lahir dalam keluarga Katolik Asiria. Selama kekerasan sektarian antara tahun 2006 dan 2008, ia bergabung dengan Partai Patriotik Asiria dan bekerja sebagai penjaga keamanan di Mosul.

    Setelah ISIS merebut Mosul pada tahun 2014, ia menjadi bagian dari Pasukan Mobilisasi Populer (PMF), muncul dalam rekaman dengan mengenakan perlengkapan militer dan menyatakan kesetiaan kepada Brigade Imam Ali. Pada tahun 2017, ia pindah ke Jerman menggunakan visa Schengen, di mana ia secara terbuka meninggalkan keyakinannya dan mengidentifikasi dirinya sebagai seorang ateis.

    Pada tahun 2018, ia mencari suaka di Swedia dan diberi status pengungsi. Dia kemudian menerima izin tinggal sementara pada tahun 2021, tetapi permohonannya untuk mendapatkan tempat tinggal tetap ditolak karena ketidakkonsistenan dalam permohonan suakanya, termasuk klaim yang disengketakan tentang hubungannya dengan Brigade Imam Ali.

    Di Swedia, dia terlihat berinteraksi dengan politisi, termasuk Anggota Parlemen Demokrat Kristen Robert Halef dan Julia Kronlid dari Demokrat Swedia, dan kemudian menjajaki potensi karier politik dengan Demokrat Swedia.

    Status Imigrasi Momika

    Momika melarikan diri ke Swedia setelah menghadapi masalah hukum di Irak. Pada Oktober 2023, Swedia mencabut izin tinggalnya, dengan alasan informasi palsu dalam permohonan suakanya. Irak meminta ekstradisinya, tetapi pihak berwenang Swedia menghentikan sementara deportasinya.

    Momika kemudian mencari suaka di Norwegia tetapi dideportasi kembali ke Swedia, di mana ia diberi izin selama satu tahun. Pihak berwenang Swedia melanjutkan penyelidikan mereka atas penembakan tersebut sambil menilai potensi risiko keamanan yang terkait dengan kasus tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 100 Hari Kerja Pemerintahan Baru, KAHMI Luncurkan Buku soal Wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo – Halaman all

    100 Hari Kerja Pemerintahan Baru, KAHMI Luncurkan Buku soal Wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) meluncurkan buku berjudul ‘Mewujudkan Asta Cita Prabowo’ di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

    Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Herman Khaeron mengungkapkan alasan pihaknya menulis buku ini.

    Herman mengatakan bahwa buku ini dibuat karena adanya obrolan kecil saat berkumpul. Kala itu, KAHMI merasa sayang bila program Presiden Prabowo tak didokumentasikan secara tertulis.

    “Ini sayang sekali ada program-program negara yang jadi program unggulan Presiden tapi KAHMI tidak memberikan tanggapan secara terdokumentasi dan kita mencoba menggagas ini,” kata Herman dalam sambutannya, Jumat (31/1/2025).

    Karena itulah, Herman mencoba membuat sebuah diskusi supaya diskusi tersebut bisa menjadi sebuah karya.

    “Tentu masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya mohon saran dan masukan jika nanti Bapak/Ibu sekalian telah membaca buku ini karena buku ini disusun tentu juga dalam waktu yang sangat pendek dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” sambungnya.

    Adapun dalam buku ini, dituliskan program-program Presiden Prabowo.

    Politisi Partai Demokrat itu pun menyinggung soal program Makan Bergizi Gratis.

    Menurutnya, ini adalah program prioritas Presiden Prabowo yang bisa ditemukan di seluruh pelosok Indonesia.

    “Tentu ini menjadi program yang akan ditemukan di manapun. Kita masuk ke pelosok-pelosok akan ditemukan. Kita masih memproses, memang targetnya 82,9 juta sasaran,” tandas Herman.

  • Jokowi Tak Ingin Dilupakan, Pengamat Ungkit Putra Mahkota Hingga Beda Dengan SBY dan Megawati

    Jokowi Tak Ingin Dilupakan, Pengamat Ungkit Putra Mahkota Hingga Beda Dengan SBY dan Megawati

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat politik Adi Prayitno melihat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mau dilupakan dan terus menunjukkan eksistensi dirinya.

    Hal itu ditunjukkan dengan aktifnya Mantan Gubernur Jakarta merespon berbagai isu publik. 

    Adi mencontohkan Jokowi aktif merespon kemungkinkan putranya Gibran Rakabuming Raka bergabung dengan Partai Golkar.

    Kemudian, Jokowi juga ikut bicara mengenai pagar laut di Kabupaten Tangerang.

    “Bahkan persoalan bola sekalipun persoalan Sin Tae-yong dipecat oleh PSSI sekalipun, Jokowi juga ikut merespon,” kata Adi Prayitno dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Adi Prayitno Official, Jumat (31/1/2025).

    Menurut Adi, sejumlah hal tersebut memperlihatkan Jokowi ingin terus menunjukkan dirinya eksis serta tidak mau dilupakan sebagai mantan Presiden Republik Indoonesia.

    Bahkan, kata Adi, banyak video viral yang memperlihatkan rumah Jokowi setiap hari didatangi orang yang hanya sekadar ingin berforto bersama Mantan Wali Kota Solo.

    “Satu pesan politik yang ingin dikesankan oleh Jokowi bahwa sekalipun dirinya tak lagi jadi presiden teruslah disukai dan dicintai oleh rakyatnya,” katanya.

    Adi pun menilai Jokowi pandai sekali menciptakan peristiwa politik supaya terus diperbincangkan dan eksis di jagat politik tanah air. 

    Namun, aksi Jokowi itu menuai respon pro dan kontra. Adi menyebut pihak yang pro melihat Jokowi tetap memiliki magnet meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI.

    KLIK SELENGKAPNYA: Prabowo Perintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Efisiensi APBN. Rocky Gerung Menduga Ada Kaitan dengan 10 tahun Era Jokowi.

    “Buktinya bukan hanya di rumahnya yang begitu banyak orang, antre tapi berbagai tempat yang dikunjungi oleh Jokowi banyak sekali masyarakat yang hanya sekedar datang berfoto dan bersalaman dengan Jokowi itu,” katanya.

    Sedangkan pihak kontra, Adi mengungkapkan aksi yang dilakukan Jokowi sebagai bentuk cari perhatian publik. 

    “Karena Jokowi setelah tak lagi jadi presiden tentunya panggung politiknya akan senyap dan pastinya akan gelap gulita,” ujarnya.

    Adi lalu mengungkapkan perbedaan Jokowi dengan Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri.

    Adi menuturkan Jokowi kerap memberikan respon politik karena hanya itulah satu-satunya panggung politik yang dimilikinya.

    Sementara, Presiden ke-6 RI SBY menjabat sebagai elit Partai Demokrat. 
    Sedangkan, Presiden  ke-5 RI Megawati Soekarnoputri masih menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.

    “Itu yang tidak  dimiliki oleh Jokowi maka satu-satunya cara bagi Jokowi membangun panggung politiknya adalah dengan aktif memberikan respon-respon yang terkait dengan isu politik, isu sosial termasuk isu bola,” kata Adi Prayitno.

    Selain itu, Adi Prayitno juga mengungkit putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI.

    Oleh karena itu, ia melihat niat pengkritik yang mengharapkan Jokowi meninggalkan dunia politik adalah perbuatan yang sia-sia.

    “Apalagi kita tahu bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia hari ini Gibran bumiraka adalah putra mahkota dari Jokowi,” ujarnya.

    Ia juga melihat pihak yang menyerang Jokowi begitu aktif merupakan pihak yang dulu juga aktif memberikan dukungan kepada Mantan Gubernur Jakarta.

    Adi menilai hal itu tidak terlepas dari manuver Jokowi di akhir masa jabatan yang dianggap terlalu ekstrim.

    “Jokowi dianggap ya dan dituduh melanggangkan politik dinasti, dituduh soal putusan Mahkamah Konstitusi soal calon presiden dan wakil presiden dan seterusnya dan seterusnya,” katanya.

    Jokowi Touring 

    Sebelumnya diberitakan, Presiden ke-7 RI  Joko Widodo alias Jokowi dijemput belasan pengendara motor yang tergabung dalam klub motor Legend Riders di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo pada Minggu (26/1/2025).

    Tak hanya menemui Jokowi, belasan rider tersebut menjemput mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut untuk ikut serta touring bersama mereka.

    Jokowi nampak mengendarai motor Kawasaki jenis Chopper hijau silver dengan ornamen tulisan RI 1 dan emblem bertuliskan Jokowi serta berplat nomor B 3450 INA.

    Ia juga nampak mengenakan pakaian santai dengan setelah celana hitam, kaos warna coklat serta jaket jeans dengan gambar Indonesia.

    Namun, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tersebut hanya ikut berkendara dari kediaman sampai ke kafe Kelana Kopi yang berada di jalan Menteri Supeno, Manahan Solo.

    Rio Sarwono, Koordinator touring menerangkan bahwa mereka merupakan komunitas motor asal Jakarta yang memang tujuan berkendara ke Kota Bengawan.

    “Dari Jakarta ada 22 (orang) tapi ada yang sakit, tinggal 12. Kita dari Jakarta ke Solo terus besok istirahat. Lusa ke luar kota lagi, terus balik ke Solo lagi,” ujar Rio.

    Rio menambahkan bahwa memang setiap libur Imlek, mereka selalu turing dari Jakarta ke Solo. Dan kebetulan usai Jokowi purna tugas sebagai Presiden, mereka mencoba untuk menemui dan mengajak mantan Wali Kota Solo tersebut untuk ikut Turing keliling kota Bengawan.

    “Nggak ada apa-apa, memang kita suka turing-turing dan memang setiap Imlek kita selalu ke Solo. Iya (mengajak Jokowi). Kebetulan beliau kan hobi juga,” urai Rio.

    “Dalam kota Solo aja kalau ini,” pungkas dia. (TribunJakarta/TribunSolo)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Kenapa Rencana CDU Perketat Perbatasan Diperkarakan? – Halaman all

    Kenapa Rencana CDU Perketat Perbatasan Diperkarakan? – Halaman all

    Jelang pemilihan dini legislatif di Jerman, partai terbesar Uni Kristen Demokrat mengusulkan pengetatan kebijakan keimigrasian. Inisiatif tersebut digerakkan oleh insiden tewasnya dua orang di tangan seorang warga Afganistan di Kota Aschaffenburg belum lama ini.

    Ketua Umum CDU Friedrich Merz menegaskan, ingin melaksanakan rencana tersebut jika memenangkan pemilu dini, yang akan digelar 23 Februari nanti. Usulannya ditolak kedua partai pemerintah, dan sebaliknya menjaring dukungan partai ekstrem kanan Alternatif untuk Jerman, AfD.

    Partai Hijau dan Partai Sosialdemokrat SPD, mengatakan rencana Merz berpotensi melanggar konstitusi dan hukum internasional. Berikut di antaranya:

    Kontrol perbatasan vs. rezim Schengen

    Pemeriksaan perbatasan sejatinya ingin dihindari dalam rezim visa Schengen. Kodeks Perbatasan Schengen hanya mengizinkan pemeriksaan dalam waktu terbatas, “dalam kasus ancaman keamanan nasional dan ketertiban umum.”

    Atas dasar tersebut, Kementerian Dalam Negeri Jerman yang dipimpin SPD telah menjalankan kontrol perbatasan, sejak serangan teror mematikan di Solingen, Agustus 2024. Tersangka pelaku adalah pemohon suaka asal Suriah, yang seharusnya sudah dideportasi ke Bulgaria.

    Menurut Hukum Uni Eropa, pemeriksaan perbatasan adalah “ultima ratio” atau senjata pamungkas yang hanya bisa digunakan dalam batas waktu tertentu. Artinya, kontrol permanen di perbatasan internal Uni Eropa tidak diizinkan.

    Pengusiran pencari suaka di perbatasan?

    Berdasarkan Peraturan Dublin III, Uni Eropa mewajibkan negara anggota tempat pencari suaka pertama kali berjejak untuk bertanggung jawab atas prosedur suaka.

    Itu sebabnya Jerman terbebas dari kewajiban memproses pengungsi karena bukan negara singgahan pertama.

    Namun, Uni Eropa juga menentukan prosedur spesifik, yang berarti Jerman tidak bisa begitu saja menolak pencari suaka di perbatasan. “Hukum Eropa menetapkan bahwa pencari suaka harus terlebih dahulu diizinkan masuk,” kata pengacara migrasi Daniel Thym dari Universitas Konstanz, dalam program berita televisi ARD, Tagesschau.

    “Kemudian mereka akan diberikan prosedur, dan kemudian kita dapat mencoba mengirim orang-orang itu kembali ke negara-negara yang bertanggung jawab.” Elemen utama dalam prosedur ini adalah wawancara pribadi untuk menentukan negara mana yang bertanggung jawab atas prosedur suaka.

    Bahkan jika pencari suaka sebelumnya tinggal di negara Uni Eropa lainnya, pemerintah dapat bertanggung jawab, jika terdapat anggota keluarga yang sedang menjalani prosedur suaka di Jerman.

    Jika semua pencari suaka ditolak di perbatasan tanpa kecuali, Jerman mengambil risiko konflik dengan negara jiran. Austria, misalnya, telah mengumumkan tahun lalu, tidak akan “menerima kembali” migran mana pun yang ditolak oleh Jerman.

    Celah terakhir lewat status darurat nasional?

    Menurut pasal 72 Perjanjian mengenai Berfungsinya Uni Eropa, TFEU, Jerman berwenang mendeklarasikan darurat keimigrasian dan dibebaskan dari aturan UE. Rencana ini sudah diumumkan calon kanselir Merz pada Agustus 2024 di Solingen.

    CDU bersikeras, Jerman berkewajiban “menggunakan hukum nasional, jika regulasi Eropa tidak lagi ditaati.”

    Namun, penerapannya tidak mudah. Pemerintah pertama-tama harus membuktikan bahwa Jerman benar-benar dalam situasi darurat, yaitu adanya ancaman serius terhadap ketertiban atau keamanan nasional.

    Dalih tersebut sulit dubuktikan karena kontrol perbatasan sejauh ini telah secara signifikan mengurangi migrasi ilegal. “Mayoritas entri ilegal sudah bisa dicegah melalui pengusiran di perbatasan,” menurut koalisi pemerintah.

    Jika Merz berhasil menjadi kanselir Jaerman seperti yang diperkirakan, pemerintahannya harus menemukan argumen yang kuat untuk membuktikan keadaan darurat. Karena rintangannya tinggi: aktivasi klausul pengecualian dikontrol oleh Mahkamah Keadilan Eropa, ECJ. Dan sejauh ini, semua upaya negara anggota untuk mengajukan situasi darurat ditolak oleh ECJ .

    “Jika Jerman bersikeras menutup perbatasannya bagi pencari suaka, negara-negara Eropa lainnya tentu akan melakukan hal yang sama,” prediksi pengacara dan pakar migrasi Daniel Thym. “Dan kemudian kita harus berkumpul dengan cepat di Brussels, dan bertanya pada diri sendiri bagaimana kita dapat mendesain ulang hukum suaka Eropa secara mendasar.”