Xcloud.id

partai: Demokrat

  • Benjamin Netanyahu Tiba di Amerika, Dijadwalkan akan Bertemu Donald Trump pada Selasa Tanggal 4 – Halaman all

    Benjamin Netanyahu Tiba di Amerika, Dijadwalkan akan Bertemu Donald Trump pada Selasa Tanggal 4 – Halaman all

    Benjamin Netanyahu Tiba di AS Sebelum Bertemu Donald Trump

    TRIBUNNEWS.COM- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tiba di AS pada Minggu sore menjelang pertemuannya dengan Presiden Donald Trump.

    Netanyahu disambut oleh pejabat Israel termasuk utusan Israel untuk PBB Danny Danon setelah mendarat di Pangkalan Angkatan Udara Andrews di Maryland.

    “Saya gembira menyambut Perdana Menteri @netanyahu, yang baru saja mendarat di Washington sebelum pertemuannya dengan Presiden @realDonaldTrump. Ini adalah pertemuan penting yang memperkuat aliansi mendalam antara Israel dan Amerika Serikat dan akan meningkatkan kerja sama kita,” kata Danon pada X.

    Trump akan bertemu dengan Netanyahu pada hari Selasa, di mana mereka diperkirakan akan membahas Gaza, sandera Israel, dan Iran.

    Menurut laporan media, Perdana Menteri Israel diperkirakan bertemu dengan Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff pada hari Senin.

    Sebelum kepergiannya, Netanyahu mengatakan dia menunda pengiriman tim negosiasinya ke Qatar untuk melakukan pembicaraan yang ditetapkan pada hari Senin mengenai fase kedua perjanjian gencatan senjata Gaza hingga pertemuannya dengan Trump, kata media Israel.

    Presiden AS akan bertemu dengan Perdana Menteri Israel pada hari Selasa, di mana mereka diharapkan akan membahas Gaza, sandera Israel dan Iran.

    Kantor Perdana Menteri Israel sebelumnya mengumumkan bahwa Trump dan Netanyahu akan bertemu di Gedung Putih pada tanggal 4 Februari.

    Netanyahu menuju AS sebagai pejabat asing pertama yang bertemu Donald Trump pasca pelantikan, di tengah gencatan senjata di Lebanon dan Gaza serta kontroversi atas tuduhan kejahatan perang.

    Netanyahu dan Trump berencana untuk membahas situasi yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, masalah tawanan Israel, konfrontasi dengan elemen Poros Perlawanan, dan topik-topik utama lainnya selama pertemuan mendatang mereka.

    Sebelum berangkat ke Amerika Serikat, Netanyahu sepakat dengan Utusan Khusus Presiden AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, untuk memulai negosiasi tahap kedua kesepakatan gencatan senjata dengan gerakan Palestina Hamas selama pertemuan mereka di Washington Senin depan.

    Ini berarti bahwa negosiasi tahap kedua perjanjian tersebut akan dimulai pada hari ke-16 pelaksanaan tahap pertama, di mana 18 tawanan Israel dikembalikan ke wilayah yang diduduki dari Jalur Gaza.

    Negosiasi tersebut akan terjadi di tengah keputusan Trump baru-baru ini untuk mencabut larangan AS atas pengiriman bom seberat 2.000 pon ke “Israel.”

    Akhir bulan lalu, Trump mengundang Netanyahu, menandai konsesi yang signifikan kepada sekutu utama AS yang dicari oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas kejahatan perang .

    “Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjamu Anda sebagai pemimpin asing pertama saya selama masa jabatan kedua saya,” bunyi surat tersebut.

    Inovasi ini muncul seminggu setelah Trump menyarankan agar Gaza “dibersihkan saja” dan 1,5 juta orang diusir secara massal ke negara-negara Arab lainnya —komentar yang secara luas ditafsirkan sebagai dukungan terhadap pembersihan etnis.

    ICC menuduh Netanyahu “menargetkan penduduk sipil” dan menggunakan “kelaparan sebagai metode perang” selama 15 bulan agresi brutal Israel di Gaza.

    Lebih dari 120 negara anggota ICC, termasuk sebagian besar Eropa, secara hukum diwajibkan untuk menangkap Netanyahu jika ia memasuki wilayah mereka. 

    Namun, AS bukan merupakan pihak dalam perjanjian ICC. 

    Partai Republik telah mengajukan undang-undang untuk memberikan sanksi kepada ICC atas surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Keamanan Israel Yoav Gallant, tetapi Partai Demokrat memblokir tindakan tersebut pada hari Selasa.

    SUMBER: AL MAYADEEN, ANADOLU AJANSI

  • Komisi II Tak Masalah Bantuan Parpol Berkurang karena Anggaran Kemendagri Dipangkas Nasional 3 Februari 2025

    Komisi II Tak Masalah Bantuan Parpol Berkurang karena Anggaran Kemendagri Dipangkas Nasional 3 Februari 2025

    Komisi II Tak Masalah Bantuan Parpol Berkurang karena Anggaran Kemendagri Dipangkas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf tak mempersoalkan berkurangnya
    dana bantuan partai politik
    (banpol) imbas efisiensi anggaran di
    Kementerian Dalam Negeri
    (Kemendagri).
    Dede beralasan, efisiensi anggaran diterapkan di hampir semua kementerian dan lembaga (K/L) sebagai bagian dari strategi Presiden Prabowo Subianto untuk mengetatkan pengeluaran yang dianggap tidak mendesak.
    “Sebetulnya efisiensi anggaran berlaku di hampir semua K/L. Kita harus paham bahwa ini adalah kebijakan Pak Prabowo sebagai presiden untuk mengetatkan anggaran-anggaran yang tidak perlu,” ujar Dede Yusuf di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/2/2025).
    Politikus Partai Demokrat ini pun meyakini pengurangan anggaran banpol tidak akan menghambat kinerja partai politik.
    Menurut dia, partai politik baru akan bekerja lebih maksimal menjelang akhir masa pemerintahan, sekitar tiga tahun setelah pemerintahan baru berjalan.
    “Oleh karena itu, kita mengembalikan kepada partai-partai politik untuk memiliki kebijaksanaan agar bantuan-bantuan yang terkurangi tetap tidak menghalangi kinerja mereka,” kata Dede.
    Senada, anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebutkan bahwa efisiensi anggaran merupakan bagian dari kebijakan Presiden yang bertujuan untuk memprioritaskan program-program penting.
    “Saya kira instruksi Presiden sudah jelas. Kita membutuhkan penghematan agar fokus pada program-program prioritas, seperti program makan gratis yang saat ini menjadi salah satu fokus utama,” ujar Doli.
    Menurut Doli, pemangkasan anggaran yang sebagian dialihkan untuk kepentingan rakyat harus diterima dengan lapang dada oleh partai politik.
    Sebab, kata Doli, partai politik tidak boleh mengutamakan kepentingan internal di atas kepentingan rakyat.
    “Kita harus terima. Kalau ada pilihan antara mementingkan kepentingan rakyat atau kepentingan partai politik, tentu kami memilih kepentingan rakyat,” kata politikus Partai Golkar itu.
    “Jadi kita sama-sama tahu bahwa anggaran ini memang dikembalikan untuk rakyat. Kalau memang anggaran partai politik dikurangi demi kepentingan rakyat, kami ikhlas-ikhlas saja,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, Kemendagri melakukan efisiensi sebesar 57,46 persen dari pagu anggaran sebagai tindak lanjut atas instruksi penghematan dari Presiden Prabowo Subianto.
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, pagu anggaran Kemendagri awalnya sebesar Rp 4,7 triliun, tetapi dipangkas menjadi Rp 2,038 triliun.
    “Untuk Kemendagri, khusus Kemendagri, efisiensinya adalah Rp 2,7 triliun lebih. Dari total yang semula pagu anggaran Rp 4,7 triliun atau efisiensinya lebih kurang 57,46 persen, sehingga sisa pagu Kemendagri sebesar Rp 2,038 triliun lebih sebagaimana di slide atau 42,54 persen,” ujar Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (3/1/2025).
    Tito menyebutkan bahwa pemangkasan anggaran ini mengikuti pedoman dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang mengarahkan efisiensi di 16 bidang, termasuk alat tulis kantor, perjalanan dinas, hingga kegiatan seremonial.
    “Beberapa pos yang mengalami pengurangan signifikan antara lain alat tulis kantor hingga 90 persen, kegiatan seremonial 56 persen, rapat dan seminar 45 persen, serta perjalanan dinas sebesar 53,90 persen,” ungkap Tito.
    Dari efisiensi ini, sejumlah unit kerja di Kemendagri turut mengalami pemangkasan anggaran.
    Misalnya, anggaran untuk Sekretariat Jenderal Kemendagri turun dari Rp 453,5 miliar menjadi Rp 279 miliar, dan anggaran untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dipangkas dari Rp 89 miliar menjadi Rp 30 miliar.
    Sementara itu, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) juga mengalami penurunan anggaran dari Rp 234 miliar menjadi Rp 209 miliar.
    “Dan ini sebagian besar terutama untuk bantuan partai politik,” kata Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PD Minta LPG 3 Kg di Pangkalan Dikaji Ulang: Yang Salah Bukan Penyaluran

    PD Minta LPG 3 Kg di Pangkalan Dikaji Ulang: Yang Salah Bukan Penyaluran

    Jakarta –

    Ketua DPP Partai Demokrat sekaligus anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, menyoroti distribusi LPG 3 Kg mesti melalui pangkalan. Herman mengatakan aturan itu perlu dikaji ulang lantaran bisa menyulitkan masyarakat yang kesehariannya tak terlepas dengan produk ini.

    “Menurut saya ini harus dikaji ulang. Karena yang salah kan bukan persoalan penyaluran sampai tingkat penerima dikarenakan oleh aturannya. Misalkan aturannya harus sampai tingkat pangkalan, bukan,” kata Herman kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Herman mengatakan alasan pemerintah meniadakan LPG 3 Kg di pengecer lantaran harga yang dipatok tak sesuai. Menurutnya hal itu mesti ditertibkan, bukan justru menghilangkan eceran LPG di warung-warung.

    “Tetapi ini kan oleh pelanggarannya. Misalkan sudah ditetapkan harga eceran tertinggi (HET). Sekarang berapa? Rp 18.000 ya? Ya Rp 18.000 misalkan harga eceran tertingginya. Nah kemudian ditemukan harga tersebut naik di tingkat pengecer toko atau warung menjadi harga Rp 25 ribu,” ujar Herman.

    “Ya jelas memang melanggar terhadap harga eceran tertinggi. Justru ini yang harus ditertibkan. Bukan ditertibkan barang itu disalurkan melalui warungnya. Karena ini merupakan subordinasi dari pangkalan,” lanjutnya.

    Herman mengatakan wajar bila masyarakat menyebut ada kelangkaan LPG 3 Kg lantaran mesti disalurkan melalui pangkalan. Herman meminta pemerintah untuk mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat di daerah.

    “Maka itu ya, saat ini berita di berbagai tempat ada kelangkaan-kelangkaan ya pasti langka, karena dengan pelarangan terhadap penjualan gas LPG yang ada di warung-warung, toko-toko sebagai subordinasi dari pangkalan, ini juga pada akhirnya semua tidak bisa menyalurkan,” ucap Herman.

    “Oleh karena itu, ya pasti langka. Nah bukan masalah langka gas melonnya, tapi langka di warung-warungnya. Sehingga mereka harus membeli ke pangkalan. Namun demikian tentu harus dipertimbangkan oleh pemerintah, bukan hanya persoalan ketersediaan tapi juga keterjangkauan,” tambahnya.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan tidak ada kelangkaan tabung gas LPG 3 kg. Sebab, Bahlil menyebut kebutuhan terhadap gas LPG 3 kg tahun 2024 dengan 2025 sama.

    “Kelangkaan daripada LPG itu sebenarnya enggak ada, enggak ada. Kenapa? Karena semua kebutuhan dari tahun 2024 ke 2025, volumenya sama, dan kami siapkan sekarang,” kata Bahlil kepada wartawan di kawasan Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2).

    Bahlil menjelaskan yang terjadi saat ini bukanlah kelangkaan, tapi proses perubahan dari pengecer menjadi pangkalan. Menurutnya, pemerintah telah menganalisa dan menunjukkan bahwa masih terjadi kenaikan di tingkat pengecer yang memberatkan masyarakat.

    Dia mengatakan saat ini pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer bisa diubah menjadi pangkalan supaya masyarakat bisa mendapatkan harga yang sesuai jika membeli langsung di pangkalan.

    “Itulah kemudian kami berpikir bahwa harus masyarakat kita bagaimana mensosialisasikan ini, untuk ngambilnya jangan di pengecer, tapi di pangkalan. Supaya apa? Harganya tidak mahal, harganya sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah,” ucapnya.

    (dwr/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Robert F Kennedy Jr Mendadak Bantah Antivax, Ngaku Semua Anaknya Divaksin

    Robert F Kennedy Jr Mendadak Bantah Antivax, Ngaku Semua Anaknya Divaksin

    Jakarta –

    Calon menteri kesehatan Amerika Serikat Robert F Kennedy Jr diinterogasi oleh anggota senator Demokrat terkait pendiriannya tentang vaksin. Para anggota parlemen Demokrat mengkonfrontasi Kennedy dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang pernah ia buat terkait vaksinasi.

    Menghadapi kritik yang meningkat dari pejabat kesehatan masyarakat, kelompok dokter, dan Demokrat, Kennedy mencoba tindakan penyeimbangan yang rumit: membela dan menyangkal masa lalunya yang kontroversial sebagai pengacara antivaksin terkemuka.

    “Saya ingin memastikan komite memahami beberapa hal dengan jelas. Laporan berita mengklaim bahwa saya antivaksin atau antiindustri. Ya, saya bukan keduanya; saya pro-keselamatan,” kata Kennedy dalam pernyataan pembukaannya dikutip dari NBC News, Senin (3/1/2025).

    “Semua anak saya divaksinasi, dan saya yakin vaksin memiliki peran penting dalam perawatan kesehatan,” ucapnya lagi.

    Pernyataan-pernyataan tersebut, bersama dengan sebagian besar pernyataan Kennedy selama empat jam berikutnya, tidak ada kemiripan dengan sikap yang diambilnya selama bertahun-tahun, seperti menasihati semua orang tua yang memiliki bayi untuk tidak memvaksinasi mereka.

    Ketidaksesuaian tersebut tidak banyak mengurangi kegembiraan dalam gerakan anti-vaksin, yang sebagian telah berkumpul di Washington untuk menghadiri sidang berikutnya.

    Kennedy telah menghindari label antivaksin di media arus utama selama bertahun-tahun, tetapi di ruang yang lebih bersahabat secara ideologis, ia telah memperjelas posisinya tentang vaksin. Dalam podcast tahun 2020 untuk kelompok nirlaba antivaksinnya, Children’s Health Defense, ia mengatakan bahwa vaksin telah menyebabkan alergi makanan pada anak-anaknya dan ia berharap dapat kembali dan mengubah keputusannya untuk memvaksinasi mereka.

    (kna/kna)

  • Istri Netanyahu Diselidiki, Diduga Intimidasi Saksi Sidang Korupsi Suaminya Istri Netanyahu Diselidiki, Diduga Intimidasi Saksi Sidang Korupsi Suaminya

    Istri Netanyahu Diselidiki, Diduga Intimidasi Saksi Sidang Korupsi Suaminya Istri Netanyahu Diselidiki, Diduga Intimidasi Saksi Sidang Korupsi Suaminya

    Tel Aviv –

    Kepolisian Israel sedang melakukan penyelidikan pidana terhadap Sara Netanyahu, istri Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu. Sara diduga mencampuri persidangan kasus korupsi Netanyahu, termasuk dengan mengintimidasi saksi penting dalam kasus suaminya.

    Penyelidikan pidana terhadap Sara itu, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (3/2/2025), terungkap dalam surat yang dikirimkan oleh kantor kejaksaan Israel kepada salah satu anggota parlemen atau Knesset dari kubu oposisi, Naama Lazimi, dari Partai Demokrat Israel.

    Lazimi mengungkapkan isi surat kejaksaan itu kepada publik via media sosial X pada Minggu (2/2) waktu setempat. Disebutkan dalam surat kejaksaan tersebut bahwa “penyelidikan pidana telah dimulai” terhadap Sara atas sejumlah dugaan pelanggaran pidana.

    Surat kejaksaan Israel itu mengonfirmasi bahwa penyelidikan pidana telah diluncurkan sejak 26 Desember lalu.

    Lazimi sebelumnya menuduh Sara telah mencampuri sidang korupsi Netanyahu.

    Sementara tayangan investigasi dalam program televisi lokal Uvda yang disiarkan Channel 12 menuduh Sara berusaha mengintimidasi seorang saksi kunci dalam persidangan korupsi suaminya yang sedang berproses.

    Disebutkan juga oleh tayangan investigasi itu bahwa Sara mengorganisir aksi unjuk rasa untuk melecehkan Jaksa Agung Israel, wakilnya dan beberapa individu lainnya yang dianggap memusuhi suaminya.

    Kantor kejaksaan Israel dalam suratnya kepada Lazimi menyebut bahwa penyelidikan sedang “dilakukan oleh Kepolisian Israel dengan didampingi oleh departemen siber pada kantor kejaksaan”.

    Pada Desember tahun lalu, Netanyahu memberikan kesaksian dalam persidangan korupsi di mana dia menghadapi tuduhan penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan publik dalam tiga kasus terpisah. Dia menyebut tuduhan-tuduhan itu “konyol”.

    Persidangan kasus tersebut telah mengalami penundaan berkali-kali sejak pertama dimulai pada Mei 2020 lalu. Persidangan kasus ini dijadwalkan akan berlangsung selama berbulan-bulan, dengan proses banding yang dapat semakin memperpanjang masa persidangan.

    Netanyahu, yang mengajukan banyak permohonan untuk menunda proses hukum karena perang di Gaza dan Lebanon, dengan tegas membantah dirinya telah melakukan pelanggaran hukum.

    Dalam salah satu kasus yang menjeratnya, Netanyahu dan istrinya didakwa menerima barang-barang mewah senilai lebih dari US$ 260.000 yang berupa cerutu, perhiasan dan sampanye dari para miliarder sebagai imbalan atas bantuan politik.

    Netanyahu mencetak sejarah sebagai PM pertama Israel yang menghadapi sidang pidana di negara tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Belum Finalisasi, Anggota DPR Optimistis BPI Danantara akan Dorong Sektor Investasi

    Belum Finalisasi, Anggota DPR Optimistis BPI Danantara akan Dorong Sektor Investasi

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) nantinya membawa dampak besar pada sektor investasi Indonesia.

    Sebab itu dia mengatakan, kebijakan pembentukan BPI Danantara masuk menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Dirinya pun menegaskan bahwa salah satu tujuan utama pembentukan BPI Danantara adalah memperkuat pembiayaan sektor-sektor penting seperti infrastruktur dan energi.

    “Danantara dibentuk sebagai Badan Investasi, tentu untuk menjamin ketersediaan pembiayaan khususnya infrastruktur dan energi,” ujar Herman, Minggu 2 Februari 2025.

    Penggerak pertumbuhan ekonomi

    Menurutnya, kehadiran BPI Danantara diyakini bisa menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional, membuka peluang lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    “Dengan terbentuknya lembaga ini pada akhirnya investasi akan berkembang dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

    Lebih lanjut, ia mengungkapkan BPI Danantara akan menjadi mitra kerja di DPR RI. Meskipun begitu, pembentukan BPI Danantara belum sepenuhnya final.

    Saat ini, ungkapnya, pembentukan lembaga tersebut sedang diselaraskan dengan revisi UU BUMN agar memiliki landasan hukum yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Danantara akan menjadi mitra kerja di DPR, yang tentunya akan berada di bawah pengawasan legislatif. Selain itu, ada pengawasan internal yang akan diterapkan langsung oleh Badan Danantara itu sendiri. Komisi VI DPR saat ini sedang membahas revisi tersebut, dan mudah-mugahan bisa segera diundangkan,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PM Benjamin Netanyahu Resmi Lantik Eyal Zamir Sebagai Kepala Staf Militer Israel – Halaman all

    PM Benjamin Netanyahu Resmi Lantik Eyal Zamir Sebagai Kepala Staf Militer Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, resmi menunjuk Mayor Jenderal Purn Eyal Zamir sebagai Kepala Staf Militer yang baru, menggantikan Letnan Jenderal Herzi Halevi yang mengundurkan diri pada 21 Januari 2025.

    Penunjukan ini diumumkan oleh kantor Netanyahu melalui sebuah pernyataan.

    Eyal Zamir, yang berusia 59 tahun, adalah perwira tinggi dengan pengalaman lebih dari tiga dekade di militer Israel.

    Sebelum penunjukannya, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Kementerian Keamanan Israel sejak tahun 2023.

    Zamir sebelumnya juga menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Militer hingga tahun 2021 dan dikenal karena perannya dalam mengawasi operasi militer yang berfokus pada penghentian terowongan yang menghubungkan Jalur Gaza dengan wilayah Israel.

    Herzi Halevi mengundurkan diri setelah mengakui tanggung jawab atas kegagalan militer dalam Operasi Banjir Al-Aqsa.

    Keputusan ini memicu perubahan signifikan dalam jajaran kepemimpinan militer Israel, termasuk pengunduran diri Mayor Jenderal Yaron Finkelman yang menjabat sebagai Kepala Komando Selatan.

    Reaksi Terhadap Penunjukan Zamir

    Penunjukan Eyal Zamir disambut baik oleh berbagai kalangan politik dan militer di Israel.

    Pemimpin Oposisi Yair Lapid menilai Zamir sebagai sosok yang tepat untuk jabatan tersebut, menggarisbawahi pengalaman dan kepemimpinannya.

    Yair Golan, Ketua Partai Demokrat, juga memuji Zamir sebagai perwira berbakat yang diharapkan dapat memimpin upaya membangun kembali militer Israel dan melindunginya dari intervensi politik yang berbahaya.

    Sementara itu, Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, MK Yuli Edelstein, menyatakan bahwa Zamir menjabat pada masa yang menegangkan dan memiliki tugas bersejarah untuk membentuk masa depan militer Israel.

     

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Netanyahu Tunjuk Eks Jenderal Eyal Zamir Jadi Kepala Staf Militer Baru Israel, Gantikan Herzi Halevi – Halaman all

    Netanyahu Tunjuk Eks Jenderal Eyal Zamir Jadi Kepala Staf Militer Baru Israel, Gantikan Herzi Halevi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengumumkan penunjukan Mayor Jenderal (Purn.) Eyal Zamir sebagai kepala staf militer Israel yang baru pada Sabtu (1/2/2025).

    “Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz telah sepakat malam ini mengenai pengangkatan Mayor Jenderal (Purn.) Eyal Zamir sebagai kepala staf militer Israel berikutnya,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan pada Sabtu, dikutip dari Al Mayadeen.

    Pengangkatan ini terjadi setelah pengunduran diri Letnan Jenderal Herzi Halevi pada 21 Januari 2025.

    Zamir, yang berusia 59 tahun, merupakan pensiunan perwira tinggi dengan pengalaman lebih dari tiga dekade di militer Israel. 

    Sebelum penunjukannya, Zamir menjabat sebagai Direktur Jenderal Kementerian Keamanan Israel sejak 2023. 

    Ia menggantikan Halevi yang mengundurkan diri setelah mengakui tanggung jawab atas kegagalan militer tersebut.

    Zamir sebelumnya memegang posisi Wakil Kepala Staf Militer hingga 2021.

    Ia juga menjabat sebagai Komandan Komando Selatan Angkatan Darat, yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap Gaza. 

    Zamir dikenal karena mengawasi operasi militer yang berfokus pada penghentian terowongan yang menghubungkan Jalur Gaza dengan wilayah Israel.

    Reaksi Pejabat Israel Terhadap Pengangkatan Zamir

    Penunjukan Eyal Zamir mendapat sambutan dari berbagai kalangan politik dan militer Israel.

    Pemimpin Oposisi Yair Lapid menyatakan bahwa Zamir adalah “orang yang tepat untuk jabatan tersebut,” menggarisbawahi pengalaman dan kepemimpinannya dalam dunia militer. 

    Yair Golan, ketua Partai Demokrat, juga memuji Zamir sebagai “perwira berbakat” yang akan memimpin upaya membangun kembali militer Israel dan melindunginya dari intervensi politik yang berbahaya.

    Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, MK Yuli Edelstein menyebut Zamir menjabat pada “masa yang menegangkan dan menentukan,” dengan tugas bersejarah untuk membentuk masa depan militer Israel. 

    Sebagai informasi, ditunjukka Zamir sebagai kepala staf militer Israel yang baru adalah menggantikan tugas Halevi sebelumnya.

    Keputusan Halevi yang mengundurkan diri pada Januari 2025 memicu serangkaian perubahan besar dalam jajaran kepemimpinan militer Israel. 

    Halevi mengundurkan diri setelah mengakui kegagalan dalam menghadapi Operasi Banjir Al-Aqsa.

    Tak lama setelah Halevi, Mayor Jenderal Yaron Finkelman, yang menjabat sebagai kepala Komando Selatan selama perang, juga mengundurkan diri dengan alasan terkait kekurangan sumber daya militer pada tahun 2023.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Konflik Palestina vs Israel

  • 10 Trump Salahkan Biden dan Obama atas Tabrakan American Airlines Internasional

    10 Trump Salahkan Biden dan Obama atas Tabrakan American Airlines Internasional

    Trump Salahkan Biden dan Obama atas Tabrakan American Airlines
    Penulis
    WASHINGTON DC, KOMPAS.com
    – Presiden Amerika Serikat (AS),
    Donald Trump
    , menyalahkan dua pendahulunya, Barack Obama dan Joe Biden, atas kecelakaan yang melibatkan pesawat American Airlines dan helikopter militer Black Hawk UH-60.
    Insiden tragis yang terjadi pada Rabu (29/1/2025) itu menewaskan 67 orang.
    Trump menyampaikan pernyataannya dari Gedung Putih pada Kamis (30/1/2025), tidak jauh dari lokasi kecelakaan.
    Trump menilai kebijakan di era Obama dan Biden berdampak buruk terhadap keselamatan penerbangan.
    “Saya mengutamakan keselamatan. Obama, Biden, dan orang-orang Demokrat lebih mementingkan kebijakan yang sangat buruk. Kebijakan mereka parah dan politiknya lebih buruk,” ujar Trump, dikutip dari
    Associated Press
    (AP).
    Ia juga menyoroti standar yang diberlakukan untuk pengontrol lalu lintas udara. Menurutnya, dia telah memperbaiki kebijakan tersebut saat menjabat sebagai presiden.
    Trump mengklaim bahwa sebelum dirinya menjabat pada 2016, sistem tersebut tidak dijalankan dengan baik. Namun, setelah kepemimpinannya berakhir dan Biden menjabat, standar tersebut kembali menurun.
    “Kita tidak benar-benar melakukannya. Kemudian saya lengser dan Biden berkuasa, dia mengubahnya kembali ke tingkat yang paling rendah,” tambahnya.
    Pernyataan Trump mendapat respons dari Buttigieg yang menilai presiden ke-47 AS tersebut tidak menunjukkan kepemimpinan dalam situasi ini.
    “Saat para keluarga korban berduka, Trump seharusnya memimpin, bukan berbohong,” tulis Buttigieg di platform media sosial X.
    Di sisi lain, Trump menegaskan bahwa kecelakaan tersebut bukanlah kesalahan Sean Duffy, menteri transportasi pilihannya.
    “Itu bukan salahmu,” kata Trump mengenai tabrakan yang merenggut puluhan nyawa tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kegagalan Misi Afghanistan Jadi Pelajaran Penting bagi Jerman

    Kegagalan Misi Afghanistan Jadi Pelajaran Penting bagi Jerman

    Berlin –

    Parlemen Jerman ingin mengetahui mengapa misi Bundeswehr selama 20 tahun di Afghanistan gagal, dan pelajaran apa yang dapat dipetik untuk misi-misi luar negeri lainnya.

    “Kita tidak boleh gagal lagi seperti yang kita alami di Afghanistan,” kata Schahina Gambir, anggota parlemen Partai Hijau berusia 23 tahun. Ia adalah anggota Komisi Angket parlemen Jerman, Bundestag, yang selama dua setengah tahun meneliti kegagalan misi internasional di Afghanistan.

    Dari sudut pandang Gambir, perempuan Afghanistan yang lahir di Kabul dan besar di Jerman, misi militer Jerman Bundeswehr di negara asalnya punya konsekuensi pahit: “Misi 20 tahun di Afghanistan adalah misi terbesar, termahal dengan korban terbanyak dalam sejarah (pascaperang Jerman).”

    Lima puluh sembilan tentara Bundeswehr tewas selama misi di Afghanistan, yang dipicu oleh serangan teroris 11 September 2001 di AS. Setelah penarikan pasukan Bundeswehar Agustus 2021, kelompok Islam radikal Taliban kembali berkuasa. Situasi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan, telah memburuk secara dramatis sejak saat itu.

    “Komisi Angket yang dibentuk parlemen Jerman Bundestag, diberi mandat untuk menarik pelajaran dari Afghanistan untuk keterlibatan militer Jerman di masa depan,” kata Michael Mller, ketua komisi. Selain aspek militer, harus ditinjau juga peran bantuan kemanusiaan dan komitmen diplomatik yang, katanya.

    “Kita perlu melakukan evaluasi diri secara kritis,” kata Michael Mller dari Partai Sosial Demokrat SPD.

    Menyoroti situasi global saat ini, dia mengatakan koordinasi internasional yang lebih baik sangatlah penting. “Kita menyaksikan krisis dan perang. Kita semakin melihat dengan jelas bahwa Jerman juga akan diminta untuk memainkan peran aktif dalam krisis-krisis di masa mendatang,” jelasnya.

    Tidak ada strategi yang jelas untuk misi Afghanistan

    Dengan latar belakang misi Bundeswehr yang gagal di Afghanistan, laporan akhir komisi mencantumkan lebih dari 70 rekomendasi kepada para politisi.

    “Keterlibatan di masa depan memerlukan strategi yang dirumuskan dengan tujuan yang jelas, dapat diverifikasi, dan realistis, serta mendefinisikan efek yang diharapkan,” kata laporan itu.

    Komisi dan para ahli yang diwawancarai meyakini hampir tidak ada satu pun elemen ini yang dikembangkan untuk Afghanistan.

    Untuk misi masa depan di luar negeri, laporan tersebut merekomendasikan agar semua mitra yang terlibat mengembangkan gambaran umum tentang situasi, dan meningkatkan keterlibatan penduduk lokal. “Di negara penempatan, komunikasi harus disesuaikan dengan kelompok sasaran, dengan mempertimbangkan konteks budaya dan agama,” kata laporan itu.

    Salah satu saran adalah menyertakan informasi dari para ahli yang kembali dari daerah penempatan, serta dari pihak sekutu dan mitra dari masyarakat sipil.

    Komisi Angket juga menemukan, selama misi Jerman di Afghanistan tidak ada pertukaran pengalaman dan informasi yang cukup, karena hampir tidak ada koordinasi antara kementerian pemerintah.

    “Masing-masing kementerian mendorong proyeknya dengan komitmen besar, hanya dari perspektifnya sendiri,” kata Michael Mller.

    Meskipun berbagai kementerian melaksanakan proyeknya penuh semangat, tampaknya mereka melupakan gambaran yang lebih besar dari situasi di kawasan. Ada komunikasi yang tidak memadai oleh berbagai kementerian, termasuk pertahanan, pembangunan, urusan luar negeri, dan kementerian dalam negeri. Komisi Penyelidikan Afghanistan secara umum menyetujui penilaian Komisi Angket.

    Merkel akui misi di Afghanistan punya kekurangan serius

    Mantan Kanselir Angela Merkel adalah saksi terakhir yang diperiksa oleh Komisi Penyelidikan Afghanistan pada Desember 2024, dan dia mengakui kegagalan serius dalam misi itu.

    “Perbedaan budaya terasa lebih berat dari yang saya bayangkan,” kata Merkel pada saat itu. Pada saat yang sama, Merkel juga menyerukan, agar upaya kemanusiaan terus dilanjutkan bahkan setelah Taliban mengambil alih kekuasaan.

    Komisi Angket juga memberikan rekomendasi serupa. Situasi sosial di Afghanistan saat ini sangat buruk. Meskipun tidak perlu membuka kedutaan di sana, ia mengatakan penting bagi Jerman untuk terlihat dengan personel di lapangan dalam proyek kemanusiaan.

    Namun Michal Mller mengatakan, itu merupakan tindakan yang sulit. “Tidak ada jalan keluar selain berunding dengan Taliban. Namun, tentu saja, kami tidak ingin terlibat dengan rezim ini,” katanya.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu