Xcloud.id

partai: Demokrat

  • Korea Selatan Khawatir Tersingkirkan di Era Trump-Kim Jong Un

    Korea Selatan Khawatir Tersingkirkan di Era Trump-Kim Jong Un

    Jakarta –

    Ada kekhawatiran yang berkembang di Korea Selatan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan cenderung untuk mengabaikan Seoul dan mendekat ke pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, seperti yang ia lakukan selama pemerintahan pertamanya.

    Contohnya pada Juni 2018, setelah bertukar 27 “surat cinta”, Trump dan Kim secara tak terduga mengumumkan penangguhan penuh latihan militer gabungan AS-Korea Selatan selama pertemuan puncak di Singapura.

    “Ia menulis surat-surat yang indah untuk saya, dan itu surat-surat yang hebat,” kata Trump pada September 2018. “Kami saling jatuh cinta.”

    Tak lama setelah dilantik untuk masa jabatan kedua, Trump mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada 23 Januari bahwa ia bersedia menghubungi Kim, dengan mengatakan, mereka berdua “akrab,” sambil menyebut diktator Korea Utara itu sebagai “orang pintar.”

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Setelah wawancara Trump di Fox News, Lee Jae-Myung, kepala partai oposisi Partai Demokrat, mengatakan, pembicaraan bilateral AS-Korea Utara tanpa masukan dari Seoul dapat membahayakan Korea Selatan.

    “Jika dialog AS-Korea Utara dilanjutkan, ada kemungkinan besar Republik Korea akan dikesampingkan dan ini merupakan masalah yang signifikan,” kata Lee dalam konferensi pers di Seoul.

    “Kita tidak dapat membuat asumsi tergesa-gesa tentang bagaimana pemerintahan baru AS akan menangani masalah nuklir Korea Utara,” tambahnya.

    Korea Utara protes disebut negara ‘nakal’

    Hubungan AS-Korea Utara tetap tegang setelah Trump mengakhiri jabatan pertamanya, dengan Pyongyang memperluas pengembangan misilnya, termasuk klaim uji coba hipersonik. Selain itu, Korea Utara juga mendekati Presiden Rusia Vladimir Putin dengan menyediakan senjata dan tenaga kerja untuk membantu mengobarkan perang Moskow di Ukraina.

    Setelah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut Korea Utara sebagai negara “nakal” dalam sebuah wawancara televisi baru-baru ini, Kementerian Luar Negeri Korea Utara menanggapi dengan mengatakan bahwa “pernyataan kasar dan tidak masuk akal itu menunjukkan secara langsung pandangan yang salah dari pemerintahan baru AS” terhadap Korea Utara. Menlu Korea juga menambahkan bahwa pernyataan ini tidak akan membantu memajukan kepentingan AS.

    Pada bulan Desember, Kim mengatakan Pyongyang akan menerapkan kebijakan anti-AS “terberat” sebelum Trump menjabat.

    Korea Selatan mengatakan selalu menyambut baik upaya diplomatik. Namun negara itu juga bersikeras untuk diikutsertakan dalam perundingan yang menyangkut kepentingannya.

    “Saya tidak berpikir ada yang menentang dialog konstruktif atau upaya diplomatik ke Korea Utara dan negara-negara lain,” kata Lim Eun-jung, profesor madya studi internasional di Universitas Nasional Kongju di Korea Selatan.

    “Pada dasarnya, ketakutannya adalah Trump akan melakukan sesuatu, membuat janji kepada Kim tanpa memberi tahu sekutunya di kawasan itu,” katanya kepada DW.

    Dia menambahkan, mantan Presiden AS Joe Biden bekerja sangat keras untuk meningkatkan pencegahan dan membangun kemitraan keamanan tiga arah di kawasan itu dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dan mantan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.

    “Kami khawatir Trump bersikap transaksional dan semua kerja keras itu akan sia-sia,” kata Lim.

    Lim menyebutkan, para analis khawatir dapat membuat kesepakatan dengan Korea Utara yang mencakup penghapusan rudal jarak jauh Korea Utara, tapi tetap mempertahankan senjata jarak pendek yang dapat mengancam Korea Selatan.

    Masalah di Korea Selatan semakin parah karena kekosongan politik yang terjadi di Seoul sejak Presiden Yoon ditangkap setelah mengumumkan darurat militer yang berlaku sementara pada Desember 2024.

    Kebijakan luar negeri transaksional Trump

    Dan Pinkston, profesor hubungan internasional di Universitas Troy, Seoul, mengatakan Trump belum menyatakan tindakan yang jelas terhadap Korea Selatan. Namun, ia menambahkan, jelas Trump frustrasi selama masa jabatan pertamanya, karena tidak punya waktu untuk memaksa Seoul membayar lebih untuk pasukan AS yang ditempatkan di Korea Selatan.

    “Namun, memaksa sekutu untuk membayar lebih, tampaknya lebih penting daripada memastikan keamanan regional,” kata Pinkston kepada DW.

    “Kemitraan dan aliansinya bersifat transaksional dan jika dia bersedia menentang Kanada dan Meksiko dalam perdagangan, bagaimana dia bisa dipercaya untuk membantu Korea Selatan jika mereka membutuhkannya di masa mendatang?” tanya Pinkston.

    “Sikapnya adalah, sekutu Amerika sedang menipu dan dia harus menghentikannya.”

    Pinkston menambahkan, saat Trump memulai masa jabatan keduanya, Korea Selatan berusaha untuk menjauh dari sorotan.

    “Mereka tampaknya berharap Trump terlalu fokus pada perang dagang dengan Kanada, Meksiko, dan Cina,” katanya. “Korea Selatan berharap diabaikan selama mungkin, meskipun mereka tahu giliran mereka akan tiba.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris dengan tambahan materi dari AP

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Akan Akhiri Status Kewarganegaraan AS Berdasar Kelahiran

    Trump Akan Akhiri Status Kewarganegaraan AS Berdasar Kelahiran

    Jakarta –

    Perintah eksekutif Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri status kewarganegaraan berdasar tempat kelahiran memicu persoalan hukum dan menyebabkan keluarga imigran dalam ketidakpastian.

    Selama hampir 160 tahun, Amandemen ke-14 Konstitusi AS menjamin status kewarganegaraan secara otomatis bagi siapa pun yang lahir di negara tersebut.

    Akan tetapi, Trump berupaya mengubah penafsiran hukum kewarganegaraan ini dan menolak status kewarganegaraan anak-anak migran yang berada di negara tersebut secara ilegal atau dengan visa sementara.

    Kebijakan tersebut hanya berlaku bagi anak-anak yang lahir pada atau setelah 19 Februari 2025 dan tidak mempengaruhi mereka yang lahir sebelum tanggal tersebut.

    Namun, bagaimana kebijakan kewarganegaraan baru di AS ini jika dibandingkan dengan undang-undang kewarganegaraan di seluruh dunia?

    Kewarganegaraan berdasar kelahiran di seluruh dunia

    Kewarganegaraan berdasar tempat kelahiran, atau asas ius soli, tidak diberlakukan di seluruh dunia.

    AS adalah salah satu dari sekitar 30 negarakebanyakan berada di benua Amerikayang memberikan status kewarganegaraan kepada siapa pun yang lahir di dalam garis perbatasan negara mereka.

    Ini kontras dengan hukum kewargengaraan yang diberlakukan di banyak negara di Asia, Eropa dan sebagian Afrika.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Negara-negara itu menerapkan status kewarganegaraan berdasar hubungan darah, atau asas ius sanguinis.

    Anak-anak mewarisi kewarganegaraan mereka dari orang tua mereka, terlepas dari tempat kelahiran mereka.

    Beberapa negara mengombinasikan dua hukum kewarganegaraan tersebut, juga memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak dari mereka yang memiliki izin tinggal tetap di negara tersebut.

    BBC

    Indonesia adalah salah satu negara yang mengombinasikan asas kewarganegaraan tersebut.

    Asas kewarganegaraan di Indonesia adalah asas ius sanguinis, ius soli, kewarganegaraan tunggal, dan kewarganegaraan ganda terbatas.

    Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

    Sementara, asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang ketentuannya diatur lebih rinci dalam undang-undang.

    Asas-asas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

    Getty ImagesAsas kewarganegaraan di Indonesia adalah asas ius sanguinis, ius soli, kewarganegaraan tunggal, dan kewarganegaraan ganda terbatas.

    John Skrentny, profesor sosiologi di Universitas California, San Diego, AS, meyakini bahwa status kewarganegaraan berdasar tempat lahir biasa diterapkan di negara-negara di benua Amerika, “masing-masing negara memiliki cara yang unik dalam penerapannya”.

    “Misalnya, beberapa melibatkan budak dan mantan budak, beberapa tidak. Sejarah itu pelik,” katanya.

    Di AS, Amandemen ke-14 diadopsi untuk mengakomodir status hukum budak yang dibebaskan.

    Bagaimanapun, Skrentny berargumen kesamaan dari penerapan status kewarganegaraan berdasar kelahiran itu adalah “membangun sebuah bangsa dan negara dari bekas jajahan”.

    “Mereka harus menempuh kebijakan strategis tentang siapa yang akan diikutsertakan dan siapa yang akan dikecualikan, dan bagaimana menjadikan negara-bangsa dapat diatur,” jelasnya.

    Baca juga:

    “Bagi banyak orang, kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, berdasarkan tempat kelahiran di wilayah tersebut, sesuai dengan tujuan pembangunan negara mereka.”

    Skrentny melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan bahwa bagi sebagian orang, status kewarganegaraan berdasar kelahiran ini mendorong imigrasi dari Eropa.

    “Bagi yang lain, itu memastikan bahwa penduduk asli dan mantan budak, serta anak-anak mereka, akan dimasukkan sebagai anggota penuh, dan tidak dibiarkan tanpa kewarganegaraan,” jelasnya.

    “Itu adalah strategi khusus untuk waktu tertentu, dan waktu itu mungkin telah berlalu,” ujarnya kemudian.

    Perubahan kebijakan dan pembatasan yang diperketat

    Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara telah merevisi undang-undang kewarganegaraan mereka.

    Beberapa di antaranya memperketat atau mencabut kewarganegaraan berdasarkan kelahiran karena kekhawatiran atas imigrasi ilegal, identitas nasional, dan apa yang disebut “wisata kelahiran”, yakni ketika orang mengunjungi suatu negara untuk melahirkan.

    India misalnya, negara ini pernah memberikan status kewarganegaraan kepada siapa pun yang lahir di negara itu.

    Namun, seiring berjalannya waktu, kekhawatiran akan imigrasi ilegal, terutama dari Bangladesh, memicu kebijakan kewarganegaraan yang lebih ketat.

    Baca juga:

    Sejak Desember 2004, anak yang lahir di India bisa memiliki kewarganegaraan India asal kedua orang mereka merupakan orang India, atau salah satu dari mereka adalah warga negara India dan lainnya bukan dikategorikan sebagai migran gelap.

    Banyak negara-negara di Afrika, yang secara historis menganut asas ius soli di bawah sistem hukum era kolonial, kemudian meninggalkannya setelah memperoleh kemerdekaan.

    Saat ini, sebagian besar mengharuskan setidaknya satu orang tua menjadi warga negara atau penduduk tetap.

    Status kewarganegaraan lebih ketat diberlakukan di kebanyakan negara-negara Asia, seperti yang terjadi di China, Malaysia, dan Singapura.

    Negara-negara itu menerapkan hukum kewarganegaraan yang ditentukan oleh garis keturunan.

    Getty ImagesStatus kewarganegaraan lebih ketat diberlakukan di kebanyakan negara-negara Asia. seperti yang terjadi di China, Malaysia, dan Singapura.

    Eropa juga mengalami perubahan hukum kewarganegaraan yang signifikan.

    Irlandia adalah negara terakhir di kawasan tersebut yang mengizinkan asas ius soli tanpa batas.

    Negara itu menghapus kebijakan tersebut setelah jajak pendapat pada Juni 2024, ketika 79% pemilih menyetujui amandemen konstitusi yang mengharuskan setidaknya satu orang tua menjadi warga negara, penduduk tetap, atau penduduk sementara yang sah.

    Pemerintah mengatakan perubahan itu diperlukan karena banyak perempuan asing yang bepergian ke Irlandia untuk melahirkan agar bisa mendapatkan paspor Uni Eropa bagi anak mereka.

    ReutersKelompok yang mengadvokasi HAM khawatir putusan pengadilan konstitusi di Republik Dominika akan mencabut kewarganegaraan puluhan ribu orang, sebagian besar dari mereka adalah keturunan Haiti.

    Salah satu perubahan kebijakan kewarganegaraan yang drastis terjadi Republik Dominika, saat amandemen konstitusional mendefinisikan ulang kewarganegaraan dengan mengecualikan anak-anak migran tidak berdokumen pada 2010.

    Putusan Mahkamah Agung pada 2013 memberlakukan hal ini secara retroaktif hingga 1929, yang berdampak mencabut kewarganegaraan Dominika puluhan ribu orangsebagian besar keturunan Haiti.

    Kelompok hak asasi memperingatkan bahwa hal ini dapat membuat banyak orang kehilangan kewarganegaraan, karena mereka juga tidak memiliki dokumen sebagai warga Haiti.

    Baca juga:

    Langkah yang ditempuh pemerintah Republik Dominika ini dikecam secara luas oleh organisasi-organisasi kemanusiaan internasional dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika.

    Sebagai akibat dari protes publik, Republik Dominika mengesahkan undang-undang pada 2014 yang menetapkan sistem untuk memberikan status kewarganegaraan kepada anak-anak imigran kelahiran Dominika, khususnya mereka yang keturunan Haiti.

    Skrentny memandang perubahan tersebut sebagai bagian dari tren global yang lebih luas.

    “Kita sekarang berada di era migrasi massal dan transportasi yang mudah, bahkan lintas samudra.”

    “Sekarang, individu juga dapat bersikap strategis tentang kewarganegaraan. Itulah sebabnya kita melihat perdebatan ini di AS sekarang.”

    Gugatan hukum

    Hanya dalam hitungan jam setelah Trump mengeluarkan perintah eksekutif tentang kebijakan kewarganegaraan baru tersebut, 22 negara bagian yang dipimpin Demokrat, kota San Francisco, Distrik Columbia, dan kelompok hak-hak sipil menggugat pemerintah federal, menentang tindakan tersebut.

    Perintah eksekutif tersebut langsung menghadapi ganjalan ketika pada hari keempat masa jabatan Trump, Hakim Pengadilan Distrik AS John Coughenour memblokirnya untuk sementara, dengan menyebutnya “jelas tidak konstitusional”.

    Kebanyakan pakar hukum sepakat bahwa Presiden Trump tidak dapat mengakhiri status kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dengan perintah eksekutif.

    ReutersPerintah eksekutif Trump telah menghadapi gugatan hukum.

    “Dia melakukan suatu hal yang akan membuat banyak orang kecewa, tapi pada akhirnya hal ini akan diputuskan oleh pengadilan,” kata Saikrishna Prakash, seorang pakar konstitusi dan profesor di Fakultas Hukum Universitas Virginia.

    “Ini bukan sesuatu yang dapat ia putuskan sendiri.”

    Perintah eksekutif Presiden Trump meminta penafsiran ulang atas amandemen konstitusi yang ada.

    Untuk mengubahnya, diperlukan suara mayoritas dua pertiga di kedua majelis Kongres, ditambah persetujuan dari tiga perempat negara bagian AS.

    Perintah presiden tersebut kini ditangguhkan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut, tetapi pengacara pemerintah federal mengatakan mereka berencana untuk mengajukan banding atas putusan tersebut dan memperkirakan kasus tersebut akan berakhir di Mahkamah Agung AS.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Khofifah-Emil Menang di MK, Dokter Agung: Hadiah untuk Rakyat Jatim

    Khofifah-Emil Menang di MK, Dokter Agung: Hadiah untuk Rakyat Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim, dr Agung Mulyono mengapresiasi tinggi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3, Tri Rismaharini (Risma) dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans).

    Artinya, putusan tersebut membuat kemenangan resmi pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak (Khofifah-Emil) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2025-2030 dinyatakan sah.

    Bendahara DPD Demokrat Jawa Timur itu mengatakan, keputusan ini merupakan sebuah hadiah yang sangat berarti bagi rakyat Jatim. Serta, hasil dari kerja keras, perjuangan, dan dedikasi pasangan Khofifah-Emil selama masa kampanye.

    “Alhamdulillah, kemenangan Khofifah-Emil di MK ini adalah hadiah untuk rakyat Jawa Timur. Ini semua berkat kerja keras dan perjuangan yang tak kenal lelah dari pasangan Khofifah-Emil. Kemenangan ini adalah bukti nyata bahwa rakyat memilih pemimpin mampu membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi Jawa Timur,” ujarnya, Rabu (5/2/2025).

    Ketua Relawan Sahabat Dokter Agung (SDA) itu menambahkan, bahwa kemenangan Khofifah-Emil bukan hanya kemenangan pasangan calon, tetapi juga kemenangan rakyat Jawa Timur yang telah memberikan dukungan penuh dan percaya pada visi serta misi pasangan tersebut.

    “Ini adalah kemenangan rakyat. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur yang telah memilih dan memberikan kepercayaan kepada Khofifah-Emil. Semoga kepercayaan ini dapat dijaga dan dibalas dengan kerja nyata dalam membangun Jawa Timur,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, politisi senior DPD Demokrat Jatim itu menyatakan, bahwa Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur siap mendukung penuh kepemimpinan Khofifah-Emil.

    “Kami dari Fraksi Demokrat akan terus mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada rakyat dan kemajuan Jawa Timur. Kami percaya bahwa di bawah kepemimpinan Khofifah-Emil, Jawa Timur akan semakin berkembang dan sejahtera,” tambahnya.

    Anggota DPRD Jatim tiga periode itu menambahkan, kemenangan ini harus dijadikan momentum untuk terus bekerja keras demi kepentingan rakyat. Dia optimistis, kepemimpinan Khofifah-Emil pada periode kedua akan semakin mensejahterakan masyarakat Jawa Timur.

    “Mari kita bersama-sama mendukung kepemimpinan Khofifah-Emil dalam mewujudkan Jawa Timur yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera bagi seluruh masyarakatnya,” tegasnya.

    Memang, sejak awal pria yang menjabat Wakil Ketua Tim Pemenangan Khofifah-Emil ini yakin MK akan menolak semua gugatan yang dilayangkan Tim Risma-Gus Hans.

    Dia menilai esensi gugatan Tim Risma-Gus Hans tidak jelas, sehingga hakim MK sudah selayaknya tidak mengabulkan gugatan tersebut.

    “Apalagi juga disinggung hakim, terkait selisih suara yang mencapai 5,4 juta. Hampir jarang ditemukan ada Pilkada selisih sejauh itu digugat, dan dalil gugatannya sebenarnya tidak jelas,” tukasnya.

    “Saya yakin, Insya Allah MK akan menolak. Dan, Khofifah-Emil segera bisa dilantik kemudian bekerja untuk warga Jawa Timur,” tandas Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim ini.

    Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur yang diajukan pasangan calon nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta Gus Hans (Risma-Gus Hans) tidak dapat diterima.

    Keputusan ini sekaligus memperkuat kemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dalam Pilkada Jatim 2024 dan menjadi periode kedua kepemimpinan mereka.

    “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam ruang sidang, Selasa (4/2/2025).

    Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut, ada banyak dalil yang dikemukakan kubu Risma-Gus Hans tidak beralasan menurut hukum. [tok/aje]

  • Anggota DPR Fathi Puji Prabowo Atasi Kelangkaan LPG 3 Kg, Pengecer Boleh Jualan Lagi

    Anggota DPR Fathi Puji Prabowo Atasi Kelangkaan LPG 3 Kg, Pengecer Boleh Jualan Lagi

    PIKIRAN RAKYAT – Keputusan Presiden Prabowo mengizinkan kembali pengecer menjual gas LPG 3 kg diapresiasi Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat. Fathi bilang, langkah Prabowo sudah tepat untuk menghindari gejolak di masyarakat.

    “Saya mengucapkan terima kasih atas ketegasan dan respons cepat Pak Presiden Prabowo dalam menangani isu LPG 3 kg yang sempat membuat masyarakat resah. Keputusan ini membuktikan bahwa pemerintah mendengar suara rakyat dan mengutamakan kepentingan masyarakat kecil,” ujar Fathi.

    Anggota DPR Fraksi Demokrat, Fathi.

    Sebelumnya, larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg membuat masyarakat panik, terutama kalangan pelaku usaha kecil dan rumah tangga yang bergantung pada gas bersubsidi. Kelangkaan yang terjadi bahkan menyebabkan lonjakan harga di beberapa daerah.

    “Dengan diperbolehkannya pengecer kembali menjual LPG 3 kg, saya berharap distribusi gas bisa kembali normal, dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkannya dengan harga yang wajar,” tambah Fathi kepada Pikiran Rakyat, 4 Februari 2025.

    Ia juga mengimbau agar distribusi LPG 3 kg tetap diawasi dengan baik agar subsidi ini benar-benar tepat sasaran.

    “Kami di DPR, khususnya di Komisi XI, akan terus mengawasi kebijakan ekonomi yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Saya juga mendorong pemerintah untuk memastikan distribusi LPG 3 kg tetap transparan dan tidak disalahgunakan,” tegasnya.

    Dengan kebijakan baru ini, Fathi berharap perekonomian masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah (UMKM), bisa kembali stabil tanpa dihantui keresahan akibat keterbatasan akses terhadap LPG bersubsidi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Trump Berencana Hentikan Pendanaan, UNRWA Akui Situasi Keuangannya Sudah Memburuk: Sangat Buruk – Halaman all

    Trump Berencana Hentikan Pendanaan, UNRWA Akui Situasi Keuangannya Sudah Memburuk: Sangat Buruk – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Badan bantuan Palestina PBB, UNRWA, mengatakan pihaknya memperkirakan situasi keuangannya akan memburuk, Selasa (4/2/2025).

    Prediksi terkait memburuknya keuangan UNRWA itu bahkan sebelum keputusan yang diantisipasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk terus menghentikan pendanaannya.

    Juru bicara UNRWA, Juliette Touma, mengatakan keuangan UNRWA sudah memburuk beberapa bulan terakhir.

    Menurutnya, situasi ini diperkirakan akan terus memburuk.

    “Jika dan ketika Perintah Eksekutif dikeluarkan, kami akan dapat mengomentarinya.”

    “Meski demikian, kesehatan keuangan UNRWA sangat, sangat buruk dan memburuk selama beberapa bulan terakhir dan diperkirakan akan terus memburuk,” katanya, Selasa, dikutip dari Al Arabiya.

    Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan menghentikan keterlibatan AS dengan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan melanjutkan penghentian pendanaan untuk UNRWA.

    Hal ini sebagaimana disampaikan seorang pejabat Gedung Putih pada Senin (3/2/2025).

    Langkah ini bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington, yang telah lama mengkritik UNRWA dan menuduh badan tersebut melakukan hasutan anti-Israel dan stafnya “terlibat dalam kegiatan teroris terhadap Israel.”

    Selama masa jabatan pertama Trump, dari tahun 2017-2021, ia juga menghentikan pendanaan untuk UNRWA, mempertanyakan nilainya.

    Trump mengatakan bahwa Palestina perlu setuju untuk memperbarui perundingan damai dengan Israel, dan menyerukan reformasi yang tidak ditentukan.

    Pemerintahan Trump yang pertama juga keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia yang beranggotakan 47 orang di tengah masa jabatan tiga tahunnya karena apa yang disebutnya bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi.

    Sementara, AS saat ini bukan anggota badan yang berpusat di Jenewa tersebut.

    Di bawah mantan Presiden Demokrat Joe Biden, AS terpilih kembali dan menjabat untuk periode 2022-2024.

    Sejak menjabat untuk masa jabatan kedua pada 20 Januari 2025, Trump telah memerintahkan agar AS menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia dan dari perjanjian iklim Paris – juga langkah yang diambilnya selama masa jabatan pertamanya.

    Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, pada hari Senin memuji langkah yang diharapkan oleh Trump.

    Ia menuduh Dewan Hak Asasi Manusia “secara agresif mempromosikan anti-Semitisme ekstrem.”

    “Pada saat yang sama, UNRWA telah lama kehilangan statusnya sebagai organisasi kemanusiaan independen, dan telah berubah menjadi otoritas teroris yang dikendalikan oleh Hamas dengan kedok lembaga kemanusiaan,” katanya.

    Sebelumnya, Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan pada pekan lalu bahwa badan tersebut telah menjadi target “kampanye disinformasi yang ganas” untuk “menggambarkan badan tersebut sebagai organisasi teroris.”

    Sebagai informasi, AS merupakan donor terbesar UNRWA – menyediakan $300 juta-$400 juta per tahun – tetapi Biden menghentikan pendanaan pada Januari 2024 setelah Israel menuduh sekitar selusin staf UNRWA mengambil bagian dalam serangan mematikan pada 7 Oktober 2023 di Israel oleh militan Palestina Hamas yang memicu perang di Gaza.

    Kongres AS kemudian secara resmi menangguhkan kontribusi ke UNRWA setidaknya hingga Maret 2025.

    KEHANCURAN DI GAZA – Tangkap Layar YouTube New York Post yang diambil pada Kamis (30/1/2025) menunjukkan rekaman drone Kota Gaza pada Senin (9/10/2023), tampak dari udara seluruh masjid diratakan tersisa puing-puing. (Tangkap Layar YouTube New York Post)

    UNRWA memberikan bantuan, layanan kesehatan, dan pendidikan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, Suriah, Lebanon, dan Yordania.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa sembilan staf UNRWA mungkin terlibat dalam serangan pada 7 Oktober 2023 dan telah dipecat.

    Seorang komandan Hamas di Lebanon – yang dibunuh pada bulan September oleh Israel – juga ditemukan memiliki pekerjaan di UNRWA.

    PBB telah berjanji untuk menyelidiki semua tuduhan yang dibuat dan berulang kali meminta bukti kepada Israel, yang menurutnya belum diberikan.

    Larangan Israel mulai berlaku pada 30 Januari yang melarang UNRWA beroperasi di wilayahnya atau berkomunikasi dengan otoritas Israel.

    UNRWA mengatakan operasi di Gaza dan Tepi Barat juga akan terganggu.

    Diberitakan Al Jazeera, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan bertemu Presiden Donald Trump di Washington, DC.

    Saat berbicara kepada wartawan, Trump mengatakan ia “tidak memiliki jaminan” bahwa gencatan senjata di Gaza akan berhasil.

    Seorang pria bersenjata ditembak mati oleh pasukan Israel di Tepi Barat yang diduduki setelah ia diduga melepaskan tembakan di sebuah pos pemeriksaan militer, menewaskan dua tentara dan melukai beberapa lainnya.

    Evakuasi medis dari Gaza telah ditunda setelah adanya penundaan dalam daftar pasien Israel yang disetujui untuk melakukan perjalanan.

    Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 61.700 orang, menurut jumlah korban yang direvisi oleh Kantor Media Pemerintah Gaza, yang menyatakan ribuan orang yang hilang kini diduga tewas.

    Setidaknya 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, dan lebih dari 200 orang ditawan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Pejabat Pemerintah Diisi Bocah Kemarin Sore, Elon Musk Makin Kacau

    Pejabat Pemerintah Diisi Bocah Kemarin Sore, Elon Musk Makin Kacau

    Jakarta, CNBC Indonesia – Elon Musk terang-terangan memamerkan kekuasaannya setelah masuk ke pemerintahan Donald Trump. Orang terkaya dunia yang ditunjuk mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) tersebut langsung diberikan akses penuh ke informasi sensitif pemerintah dan data privasi jutaan warga Amerika Serikat (AS).

    Bisa dibilang saat ini DOGE merupakan salah satu lembaga pemerintah dengan kekuasaan paling banyak. Namun, orang-orang yang menduduki jabatan strategis di DOGE ternyata masih muda dan tidak berpengalaman.

    Setidaknya ada 6 engineer dengan usia 19-24 tahun yang dimasukkan Musk sebagai pejabat DOGE, menurut laporan Wired. Mereka memiliki sedikit pengalaman atau sama sekali tidak memiliki pengalaman di pemerintahan sebelumnya.

    Tugas mereka sesuai amanat Trump adalah memodernisasi teknologi dan software federal untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitas pemerintahan.

    Wired melaporkan bahwa setidaknya ada 1 engineer di tim DOGE yang saat ini masih kuliah. Ada 2 engineer yang terkait dengan miliarder Peter Thiel, seorang investor dan pengusahan teknologi yang selama ini terang-terangan anti-demokrasi.

    “Bisa dilihat bahwa oknum-oknum yang [sebelumnya] bukan pejabat publik kini mendapat akses ke data sensitif di pemerintahan,” kata Don Moynihan, profesor kebijakan publik dari University of Michigan dalam wawancara bersama Wired, dikutip dari People, Selasa (4/2/2025).

    “Kongres tak memiliki kemampuan untuk mengintervensi dan mengawasi apa yang sebenarnya terjadi, karena orang-orang ini bukan pekabat publik yang bertanggung jawab. Rasanya seperti pengambilalihan pemerintah ke tangan orang terkaya di dunia,” ia menambahkan.

    Sebelumnya, CNN International melaporkan bahwa staf DOGE mencoba mengakses informasi rahasia dari Lembaga Pengembangan Internasional AS (USAID). Orang-orang di USAID yang mencoba menghalangi upaya tersebut karena kekhawatiran atas keamanan para staf DOGE akhirnya diminta cuti sesegera mungkin.

    AP mengonfirmasi bahwa staf DOGE saat ini sudah bisa mengakses berbagai materi yang mereka inginkan, termasuk laporan-laporan intelijen.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent juga baru-baru ini menyerahkan kunci sistem pembayaran federal ke perwakilan DOGE. Sistem itu menyimpan data sensitif jutaan warga AS, menurut ABC News.

    Sebelum diizinkan Bessent, seorang pejabat Kementerian Keuangan telah menolak permintaan dari tim Musk untuk mengakses sistem pembayaran. Pejabat itu juga lantas dipaksa untuk cuti, lalu kemudian mengumumkan pensiun.

    Senator Massachusetts Elizabeth Warren dari Partai Demokrat mengirimkan surat ke Bessent pada akhir pekan lalu yang menunjukkan kekhawatiran atas hal ini.

    “Saya cemas bahwa salah satu tindakan pertama Anda setelah menjabat menteri adalah menyerahkan sistem yang sangat sensitif terkait data personal jutaan warga AS dan fungsi kunci pemerintah ke miliarder dan sejumlah pengikutnya yang tak terkualifikasi,” kata dia dalam suratnya.

    “Pengontrolan sistem itu memungkinkan pemerintahan Trump secara ilegal memangkas pembayaran ke jutaan warga AS, membawa risiko terhadap keamanan finansial keluarga dan pebisnis berdasarkan favoritisme politik,” ia menambahkan.

    Warren juga memperingatkan data personal jutaan warga AS dilindungi oleh hukum.

    Selain mengakses data sensitif pemerintah dan warga AS, Musk juga mulai berbuat semena-mena terhadap karyawan yang bekerja di Office of Personnel Management (OPM) dan General Services Administration (GSA).

    DOGE melakukan pemangkasan terhadap banyak pegawai negeri dengan tujuan yang tidak jelas. Hal ini tentu berbasis restu dari Trump yang mengatakan tujuannya untuk membentuk “pemerintahan yang lebih kecil, efisien, dan dengan birokrasi yang lebih simpel”.

    (fab/fab)

  • Penunjukan Direksi dan Komisaris Tetap Kewenangan Kementerian BUMN

    Penunjukan Direksi dan Komisaris Tetap Kewenangan Kementerian BUMN

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Khaeron memastikan eksistensi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seusai pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN menjadi undang-undang. Kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak serta merta mereduksi tugas dan peran Kementerian BUMN.

    “Seluruh pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris BUMN menjadi domain Kementerian BUMN,” ujar Herman seusai rapat paripurna pengesahan RUU BUMN menjadi Undang-Undang BUMN di gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Tak hanya kewenangan menunjuk direksi dan komisaris, Herman menyampaikan Kementerian BUMN juga tetap memiliki kewenangan terkait rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) BUMN, termasuk BPI Danantara. Herman menyampaikan detail perubahan UU BUMN masih menunggu peraturan pemerintah (PP).

    “Hal ini juga termasuk detail untuk aset dan pegawai BUMN yang nanti diatur dalam PP, ” ucap politisi Partai Demokrat tersebut.

    Herman menyampaikan UU BUMN mengatur pembagian tugas antara Kementerian BUMN dan BPI Danantara. Herman menyampaikan salah satu perubahan yang terjadi terkait setoran dividen BUMN.

    “Kalau dulu, dividen disetor ke Kementerian Keuangan, ke negara, sekarang itu ke Danantara, dikelola BPI Danantara untuk selanjutnya dilakukan investasi di lingkungan BUMN dan luar BUMN,” pungkas Herman.
     

  • Kacaukan Badan Pemerintahan AS, Elon Musk Digugat ke Pengadilan Kacaukan Badan Pemerintahan AS, Elon Musk Digugat ke Pengadilan

    Kacaukan Badan Pemerintahan AS, Elon Musk Digugat ke Pengadilan Kacaukan Badan Pemerintahan AS, Elon Musk Digugat ke Pengadilan

    Washington DC –

    Miliarder ternama Amerika Serikat (AS) dan orang kepercayaan Presiden Donald Trump, Elon Musk, digugat ke pengadilan federal setelah mengambil alih kendali atas sistem pembayaran pada Departemen Keuangan AS. Gugatan itu menuduh Musk secara ilegal mendapatkan akses kepada data pribadi jutaan warga AS.

    Musk, yang merupakan orang terkaya di dunia, memimpin upaya pemotongan biaya federal AS yang dilakukan pemerintahan Trump di bawah lembaga yang disebut Departemen Efisiensi Pemerintahan atau DOGE.

    Gugatan hukum terhadap Musk, seperti dilansir AFP, Selasa (4/2/2025), diajukan oleh sejumlah serikat pekerja dan kelompok advokasi akar rumput AS ke pengadilan federal Washington DC.

    Gugatan itu meminta hakim federal AS untuk menetapkan bahwa ilegal bagi Musk atau orang lain dari DOGE untuk memperoleh informasi pribadi soal para pembayar pajak dan memblokir Departemen Keuangan agar hal itu tidak terjadi.

    “Orang-orang yang harus membagi informasi dengan pemerintah federal tidak seharusnya dipaksa untuk membagikan informasi mereka dengan Elon Musk atau ‘DOGE’-nya,” demikian bunyi gugatan hukum tersebut.

    “Dan undang-undang federal mengatakan mereka tidak perlu melakukan hal tersebut,” imbuh dokumen gugatan tersebut.

    Musk, dalam pernyataan via media sosial X pada Senin (3/2), mengatakan bahwa: “Satu-satunya cara untuk menghentikan penipuan dan pemborosan uang pembayar pajak adalah dengan mengikuti alur pembayaran dan menghentikan transaksi mencurigakan untuk ditinjau.”

    “Tentu saja, hal ini membuat mereka yang selama ini membantu, bersekongkol, dan menerima pembayaran palsu menjadi sangat kesal. Sangat disayangkan,” tulis Musk dalam pernyataannya.

    Sistem pembayaran Departemen Keuangan AS, yang dijaga ketat, menangani aliran uang pemerintah AS, termasuk dana sebesar US$ 6 triliun per tahun untuk Jaminan Sosial, Medicare, gaji pegawai federal, dan pembayaran penting lainnya.

    Pengambilalihan kendali atas sistem pembayaran itu oleh Musk dan DOGE, menurut dokumen gugatan tersebut, telah disetujui oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent. Bahkan seorang pejabat karier Departemen Keuangan AS yang menolak untuk menyerahkan akses sistem pembayaran itu kepada DOGE telah dijatuhi sanksi cuti administratif. Pejabat itu kemudian memilih pensiun dari departemen tersebut.

    Menurut gugatan hukum itu, pemberian akses informasi pribadi Departemen Keuangan AS kepada individu yang berafiliasi dengan DOGE berarti “individu dari semua lapisan masyarakat tidak memiliki jaminan bahwa informasi mereka akan menerima perlindungan yang diberikan oleh undang-undang federal”.

    Laporan majalah Wired menyebut Musk menempatkan para pegawai muda DOGE, yang diambil dari perusahaannya sendiri, pada posisi-posisi penting pemerintahan. Pegawai muda yang disebut berusia 19-24 tahun itu juga ditempatkan pada Kantor Manajemen Personalia Federal AS — merupakan departemen sumber daya manusia untuk pegawai federal.

    Trump Tegaskan Elon Musk Tak Akan Bertindak Tanpa Izinnya

    Selain membuat geger Departemen Keuangan AS, Musk juga menuai kontroversi dengan menuding Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) sebagai “organisasi kriminal” dan mengumumkan pembubaran organisasi penting tersebut. Dia juga memicu didepaknya sejumlah pejabat tinggi AS.

    Hal semacam ini memicu kekhawatiran atas kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diberikan Trump kepada Musk, yang bukan seorang pejabat federal AS atau pejabat pemerintah AS atau pejabat yang dipilih oleh rakyat.

    Para politikus Partai Demokrat menuduh adanya perebutan kekuasaan yang inkonstitusional oleh Trump dan Musk. Senator ternama Demokrat, Elizabeth Warren, dari Komisi Perbankan Senat bahkan mengecam langkah Musk sebagai tindakan “sangat berbahaya” dan bisa memberikan risiko sistemik terhadap perekonomian.

    Trump, ketika ditanya soal hal tersebut di Ruang Oval Gedung Putih pada Senin (3/2), berusaha meredakan kritikan yang muncul. Dia menegaskan bahwa Musk tidak akan bertindak tanpa mendapat izin dirinya.

    “Elon tidak dapat melakukan dan tidak akan melakukan apa pun tanpa persetujuan kami,” tegas Trump.

    “Kami akan memberinya persetujuan jika diperlukan, dan jika tidak diperlukan, kami tidak akan memberinya persetujuan. Tapi dia akan melapor. Itu adalah sesuatu yang dia rasakan sangat kuat dan saya terkesan,” ucapnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Paripurna DPR Lantik Pengganti Fadli Zon-Sugiono, Jamal Mirdad Kembali ke Senayan

    Paripurna DPR Lantik Pengganti Fadli Zon-Sugiono, Jamal Mirdad Kembali ke Senayan

    loading…

    Rapat Paripurna DPR RI melakukan pelantikan Pengganti Antarwaktu (PAW) terhadap anggota DPR RI yang telah masuk Kabinet Merah Putih (KMP). Di antara nama yang dilantik ada Jamal Mirdad. Foto/Felldy Utama

    JAKARTA – Rapat Paripurna DPR RI melakukan pelantikan anggota DPR Pengganti Antarwaktu (PAW) anggota Dewan yang masuk Kabinet Merah Putih (KMP). Di antara nama yang dilantik ada Jamal Mirdad , yang juga pernah menjadi anggota Dewan.

    Wakil Ketua DPR RI yang bertindak sebagai pimpinan rapat paripurna, Sufmi Dasco Ahmad , menyampaikan bahwa pimpinan Dewan telah menerima petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 21 Januari tentang peresmian PAW Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

    Sejumlah nama anggota PAW yang diterima DPR yakni:

    1. Mulyadi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Daerah Pemilihan Jawa Barat V, menggantikan Fadli Zon.

    2. Jamal Mirdad dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Daerah Pemilihan Jawa Tengah, menggantikan Sugiono.

    3. Azis Subekti dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, menggantikan Prasetyo Hadi.

    4. Bimantoro Wiono dari Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, menggantikan Muhammad Irfan.

    5. HT Ibrahim dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Aceh, menggantikan Teuku Rifqi Harsya.

    Seusai membacakan daftar nama anggota PAW, Dasco langsung meminta persetujuan apakah nama-nama tersebut dapat dilantik pada hari ini.

    “Apakah kita dapat melakukan pelantikan pengganti antarwaktu anggota DPR RI setelah selesai seluruh agenda rapat paripurna hari ini?” tanya Dasco yang langsung dijawab ‘Setuju’ anggota Dewan yang hadir,Selasa (4/2/2025).

    Diketahui, Fadli Zon kini menjadi Menteri Kebudayaan, Sugiono menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu), Prasetyo Hadi menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Muhammad Irfan sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), dan Teuku Riefky Harsya sebagai Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf).

    (zik)

  • Tok! RUU BUMN Sah Jadi UU, Atur Pembentukan Danantara

    Tok! RUU BUMN Sah Jadi UU, Atur Pembentukan Danantara

    Jakarta –

    DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi UU. Salah satu yang diatur di dalamnya adalah soal pembentukan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (4/2/2025).

    “Setuju,” jawab seluruh anggota yang diikuti ketuk palu.

    Berdasarkan laporan Komisi VI DPR RI, terdapat 8 fraksi yang menyetujui atau menerima RUU BUMN menjadi UU yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PPP, serta Fraksi PKS.

    “Pembicaraan tingkat pertama berlangsung secara kritis dan mendalam. Akhirnya melalui rapat yang dilaksanakan 1 Februari 2025, fraksi-fraksi di Komisi VI DPR RI bersama pemerintah menyetujui RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN,” ujar Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini dalam laporannya.

    Berikut poin-poin yang tertuang dalam RUU BUMN:

    1. Penyesuaian definisi BUMN untuk mengakomodasi agar BUMN dapat melaksanakan tugas secara optimal.

    2. Pembentukan BP Danantara dalam rangka meningkatkan tata kelola BUMN agar lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    3. Pemisahan fungsi regulasi dan operator BUMN untuk meningkatkan pengelolaan BUMN agar lebih profesional dan transparan.

    4. Pengaturan terkait bisnis judgement rule yang dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan aksi korporasi BUMN dalam rangka peningkatan kinerja BUMN.

    5. Penegasan terkait pengelolaan aset BUMN sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu dilakukan secara akuntabel dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

    6. Pengaturan terkait SDM, di mana BUMN memberikan peluang bagi penyandang disabilitas serta masyarakat setempat. Selain itu, karyawan perempuan diberikan peluang untuk menduduki posisi jabatan direksi, dewan komisaris, atau jabatan strategis lainnya di BUMN.

    7. Pengaturan terkait pembentukan anak perusahaan BUMN secara lebih mendetil meliputi persyaratan dan mekanisme pendiriannya dalam rangka memastikan anak usaha memberikan kontribusi yang maksimal bagi BUMN dan negara.

    8. Pengaturan secara fundamental terkait privatisasi BUMN termasuk kriteria BUMN yang dapat diprivatisasi beserta mekanismenya dalam rangka memastikan privatisasi BUMN memberikan manfaat bagi kinerja BUMN l, masyarakat dan negara.

    9. Pengaturan mengenai satuan pengawasan interen, komite audit dan komite lainnya.

    10. Pengaturan mengenai kewajiban BUMN untuk melaksanakan pembinaan, pelatihan, pemberdayaan dan kerja sama dengan UMKM dan koperasi, serta masyarakat di seluruh wilayah dengan mengutamakan masyarakat di sekitar BUMN berada sebagai bentuk tanggung jawab sosial di lingkungan BUMN.

    Lihat juga Video Komisi VI DPR Rapat Bareng Mensesneg-Menteri Hukum, Bahas RUU BUMN

    (aid/fdl)