partai: Demokrat

  • Ferdinand Sebut Kabinet Seperti Kompromi Kerja di Era Prabowo: Seolah Presiden Tak Bisa Kendalikan Jajaran

    Ferdinand Sebut Kabinet Seperti Kompromi Kerja di Era Prabowo: Seolah Presiden Tak Bisa Kendalikan Jajaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Kader Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyentil pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, di era Prabowo, kabinet Merah Putih jadi seperti kompromi kerja yang tak punya komando

    “Di jaman Prabowo, kabinet jadi seperti kompromi kerja yang tak punya komando tapi hanya punya kekuasaan tertinggi” kata Ferdinand dalam akun X, pribadinya, Kamis, (6/2/2025).

    Dia mengungkit soal pembatalan PPN 12 persen. Dimana sebelumnya banyak ditolak hingga Prabowo mengumumkan bahwa hanya akan berlaku bagi barang dan jasa mewah.

    Kemudian polemik pagar laut yang masih menjadi perbincangan publik hingga saat ini.

    Meski sudah dalam tahap pembongkaran, tapi tak sedikit yang pesimis dengan keberadaan pagar laut tersebut.

    Teranyar terkait kisruh penjualan LPG 3 kilogram yang dikeluarkan Menteri ESDM lalu dibatalkan Prabowo Subianto.

    “Pembatalan PPN, Kisruh Pagar Laut dan Pembatalan LPG 3 kg adalah fakta menyedihkan seolah Presiden tak bisa kendalikan jajaran tapi bisa batalkan keputusan menteri,” tandasnya. (*)

  • MK Tolak Permohonan Sengketa Paslon Bambang-Bayu dalam Pilkada Kota Blitar
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        5 Februari 2025

    MK Tolak Permohonan Sengketa Paslon Bambang-Bayu dalam Pilkada Kota Blitar Surabaya 5 Februari 2025

    MK Tolak Permohonan Sengketa Paslon Bambang-Bayu dalam Pilkada Kota Blitar
    Tim Redaksi
    BLITAR, KOMPAS.com
    – Majelis Hakim
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) menolak permohonan sengketa Pilkada Kota Blitar 2024 yang diajukan pasangan calon kepala daerah
    Bambang Rianto
    -Bayu Setyo Kuncoro (Bambang-Bayu) pada Rabu (5/2/2025) malam.
    Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Suhartoyo, MK mengabulkan eksepsi yang disampaikan oleh termohon, yang menyatakan bahwa permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan regulasi yang berlaku.
    “Kedua, mengabulkan eksepsi berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan,” ujar Suhartoyo saat membacakan amar putusan yang disiarkan secara langsung melalui akun Youtube Mahkamah Konstitusi.
    Pada poin pertama, majelis hakim menolak eksepsi termohon yang menyatakan bahwa MK tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan pemohon.
    “Pertama, menolak eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi,” tegas Suhartoyo.
    Amar putusan tersebut dibacakan pada pukul 20.30 WIB dan mencakup putusan atas permohonan sengketa dari 11 paslon yang berbeda, termasuk paslon Bambang-Bayu dalam pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Blitar.
    Dalam pertimbangan yang dibacakan Arsul Sani, majelis hakim menekankan bahwa permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
    “Maka eksepsi mengenai tenggang waktu permohonan adalah beralasan menurut hukum,” ujar Arsul.
    Ia menambahkan bahwa eksepsi lain serta kedudukan hukum dan pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan karena dianggap tidak relevan.
    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya, menyatakan bahwa dengan penolakan permohonan oleh majelis hakim MK, pihaknya akan segera menggelar rapat pleno untuk menetapkan paslon Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih.
    “Rapat pleno penetapan wali kota dan wakil wali kota Blitar terpilih akan kami gelar pada 8 Februari 2025 ini,” ujarnya.
    Sebelumnya, KPU Kota Blitar telah menetapkan bahwa paslon
    Ibin-Elim
    unggul dalam perolehan suara atas paslon Bambang-Bayu dengan selisih lebih dari 6.000 suara.
    Dalam rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara Pilkada Kota Blitar 2024 pada Rabu (4 Desember 2024), KPU mencatat paslon Bambang-Bayu meraih 43.543 suara (45,18 persen).
    Sementara itu paslon Ibin-Elim memperoleh 49.674 suara (51,55 persen), dengan suara tidak sah sebanyak 3.150 suara (3,27 persen).
    Jika suara tidak sah diabaikan, proporsi perolehan suara paslon Bambang-Bayu menjadi 46,71 persen dan paslon Ibin-Elim 53,29 persen.
    Paslon nomor urut 1, Bambang-Bayu, diusung koalisi partai politik yang menguasai 64 persen kursi DPRD Kota Blitar, terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Gerindra.
    Sementara itu, paslon nomor urut 2, Ibin-Elim, diusung koalisi partai politik yang hanya menguasai 36 persen kursi DPRD, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat.
    Ibin-Elim akan menjadi wali kota dan wakil wali kota Blitar pertama setelah reformasi 1998 di mana pemenang tidak diusung PDI-P.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPU Tetapkan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2025-2030
                
                    
                        
                            Makassar
                        
                        5 Februari 2025

    KPU Tetapkan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2025-2030 Makassar 5 Februari 2025

    KPU Tetapkan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2025-2030
    Tim Redaksi
    MAKASSAR, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan pasangan
    Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi
    sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur
    Sulawesi Selatan
    (Sulsel) terpilih periode 2025-2030.
    Penetapan ini diputuskan KPU Sulsel dalam rapat pleno terbuka di Hotel Claro,
    Makassar
    , Rabu (5/2/2025) malam.
    KPU Sulsel menetapkan Sudirman-Fatma sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Sulsel melalui surat keputusan KPU Sulsel Nomor 437 Tahun 2025.
    “Menetapkan, Saudara Andi Sudirman Sulaiman dan Saudari Fatmawati Rusdi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2025-2030 dengan perolehan suara 3.014.255 atau 65.32 persen dari total suara sah,” kata Anggota KPU Sulsel, Upi Hastati membacakan surat keputusan.


    Rapat pleno terbuka penetapan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi juga dihadiri Penjabat Gubernur Sulsel Fadjry Djufry, Kajati Sulsel Agussalim dan Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi.
    Tidak terlihat kehadiran pasangan, Mohammad Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad yang merupakan pesaing Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi pada Pilgub Sulsel 2024.
    Diketahui, pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi diusung 10 partai politik yaitu Partai Nasdem, Gerindra, Demokrat, PAN, Partai Golkar, Partai Hanura, PKS, PSI, Partai Gelora, dan Perindo 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pekerja Pemerintah dan Swasta Tetap Bisa Bekerja Online

    Pekerja Pemerintah dan Swasta Tetap Bisa Bekerja Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar rapat koordinasi persiapan Lebaran 2025 membahas rencana penerapan work from anywhere (WFA).

    “Ini tujuannya adalah untuk mengurai kemacetan. WFA bukan berarti tidak bekerja, tetapi tidak harus masuk kantor sehingga para pegawai, baik pemerintah maupun swasta, bisa melakukan perjalanan sambil tetap bekerja dan tetap online,” kata AHY di kantornya di Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    Pimpinan Partai Demokrat itu menilai penerapan WFA saat musim Lebaran dinilai mampu menekan kemacetan di jalan raya. Meski demikian pihaknya sedang menghitung skema penerapan WFA jelang Lebaran dan berkoordinasi dengan instansi lainnya.

    Kebijakan tersebut akan dibicarakan dengan Kementerian PAN-RB, Kementerian Ketenagakerjaan hingga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk membahas lebih detail.

    “Kami perlu duduk bersama lagi, tidak hanya perhubungan yang sudah membuat simulasi-simulasi sehingga kalau work from anywhere dimulai tanggal berapa, H min berapa,” imbuhnya.

    Jika pertemuan telah terlaksana, maka selanjutnya akan dikeluarkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri antara Kementerian PAN-RB, Kementerian Agama, hingga Kementerian Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kata AHY, penerapan WFA jelang Lebaran belum bisa diputuskan.

    “Namun, belum bisa diputuskan sekarang, belum bisa dihubungkan sekarang karena masih perlu sekali lagi kita hitung dengan cermat, pada saatnya akan kita umumkan,” tutup AHY dalam menanggapi WFA saat Lebaran.
     

  • Gempar Trump Usulkan Ambil Alih Gaza, Politisi AS: Dia Kehilangan Akal!    
        Gempar Trump Usulkan Ambil Alih Gaza, Politisi AS: Dia Kehilangan Akal!

    Gempar Trump Usulkan Ambil Alih Gaza, Politisi AS: Dia Kehilangan Akal! Gempar Trump Usulkan Ambil Alih Gaza, Politisi AS: Dia Kehilangan Akal!

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pernyataan mengejutkan tentang usulan untuk “mengambil alih” dan “memiliki” Gaza. Sejumlah politisi AS mengecam keras pernyataan Trump tersebut.

    Senator Chris Murphy dari Partai Demokrat dengan tegas menolak pernyataan Trump, menyebutnya berbahaya.

    “Dia benar-benar kehilangan akal,” tulisnya di media sosial X, dilansir kantor berita AFP, Rabu (5/2/2025).

    “Invasi AS ke Gaza akan menyebabkan pembantaian ribuan tentara AS dan perang selama puluhan tahun di Timur Tengah. Itu seperti lelucon yang buruk dan sakit,” imbuhnya.

    Anggota DPR dari Partai Demokrat Jake Auchincloss juga mengkritik usulan tersebut sebagai tindakan yang sembrono dan bermotif politik.

    “Usulan tersebut sembrono dan tidak masuk akal,” katanya kepada NewsNation. Dia memperingatkan bahwa hal itu dapat membahayakan fase kedua gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    Dia juga mempertanyakan motivasi Trump, yang menunjukkan adanya kepentingan finansial pribadi akan masa depan Gaza.

    “Seperti biasa, ketika Trump mengusulkan suatu kebijakan, ada hubungan nepotisme dan kepentingan pribadi,” cetusnya.

    Mengacu pada Trump dan menantunya Jared Kushner, dia menambahkan: “Mereka ingin mengubah ini menjadi resor.”

    Sebelumnya, Trump menyampaikan usulannya bahwa AS akan mengambil alih jalur Gaza. Trump juga menegaskan kembali seruannya bagi warga Palestina untuk pindah dari wilayah yang dilanda perang itu ke negara-negara Timur Tengah seperti Mesir dan Yordania, meskipun Palestina dan kedua negara itu dengan tegas menolak usulannya.

    “AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan kami juga akan melakukan pekerjaan di sana. Kami akan menguasainya,” kata Trump dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berkunjung ke AS, dilansir AFP, Rabu (5/2/2025).

    Netanyahu pun memuji Trump sebagai “sahabat terbaik yang pernah dimiliki Israel.”

    Ia mengatakan rencana presiden AS tersebut untuk Gaza dapat “mengubah sejarah” dan layak “diperhatikan.”

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • DPRD Pamekasan Beri Atensi Khusus Bagi Pekerja Perempuan

    DPRD Pamekasan Beri Atensi Khusus Bagi Pekerja Perempuan

    Pamekasan (beritajatim.com) – DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Pamekasan memberikan atensi khusus bagi para pekerja perempuan yang bekerja di perusahaan di wilayah setempat.

    Atensi tersebut dalam rangka memberikan kepastian sekaligus advokasi bagi para pekerja wanita, seiring dengan banyaknya kasus pekerja perempuan yang diputus kerja secara sepihak oleh suatu perusahaan saat sedang menjalankan masa Iddah (perceraian) dan halangan lainnya.

    “Kepastian ini mulai kita atur dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pamekasan, tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Sehingga perlu ada klausul khusus, sebab masa Iddah itu cukup lama, dan perlu ada perlindungan,” kata Legislator Pamekasan, Tabri S Munir, Rabu (5/2/2025).

    Politisi muda Partai Demokrat yang juga tercatat sebagai anggota Bapemperda DPRD Pamekasan, juga meminta pihak eksekutif agar bisa memasukkan poin substansi yang menitikberatkan pada pekerja wanita.

    “Substansi ini busa berupa pembentukan lembaga pelatihan kerja, perlindungan tenaga kerja perempuan, perlindungan jaminan kesehatan, perlindungan tenaga kerja anak, perlindungan jaminan sosial tenaga kerja, lembaga pelaku usaha, lembaga kerja bipartit, lembaga kerja tripartit, UMKM, dan dewan pengupahan,” ungkapnya.

    Lebih lanjut disampaikan jika beberapa poin tersebut sempat dibahas di internal DPRD Pamekasan, namun perlu bahasan lebih lanjut bersama eksekutif. “Memang hampir semua kepentingan para pekerja secara komprehensif akan tertuang dalam Raperda, seperti omnibus law,” jelasnya.

    “Namun yang pasti, atensi ini juga sangat penting untuk dimasukkan sebagai klausul khusus. Sehingga peran pemerintah, peran serikat pekerja maupun para pelaku usaha bisa sama-sama masuk disitu (Raperda),” pungkasnya. [pin/suf]

  • DPRD Kota Serang apresiasi kebijakan Presiden soal gas elpiji 3 kg 

    DPRD Kota Serang apresiasi kebijakan Presiden soal gas elpiji 3 kg 

    Sumber foto: Mamo Erfanto/elshinta.com.

    DPRD Kota Serang apresiasi kebijakan Presiden soal gas elpiji 3 kg 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 16:53 WIB

    Elshinta.com – DPRD Kota Serang apresiasi kebijakan Presiden Prabowo agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa kembali.  

    Intruksi Presiden tersebut direspon positif oleh anggota DPRD Kota Serang dari Fraksi Demokrat, Syahril Fausi, dirinya menilai di tengah polemik kesusahan masyarakat mencari tabung gas ukuran 3 kg. Presiden mengambil sikap yang cepat dan tepat. 

    Akibat regulasi baru yang dikeluarkan oleh kementrian ESDM soal pembelian gas elpiji untuk kalangan menengah tersebut. Dua hari ini masyarakat kebingungan lanjut, Syahril Fausi.

    “Dengan sikap yang di ambil oleh Presiden Prabowo Subianto, kekhawatiran masyarakat soal tabungan gas 3 kg sudah kembali normal, masyarakat bisa kembali membeli tabung gas di warung warung yang biasa berjualan,” ujar Syahril seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Mamo Erfanto, Selasa (4/2). 

    Ketua Fraksi Partai Demokrat tersebut menambahkan selain mengambil langkah yang cepat dan tepat soal kegaduhan gas ukuran 3kg, Presiden dinilai juga memberi solusi ke depan soal kontroling harga eceran di kalangan masyarakat.

    “Dengan memproses pengecer menjadi subpangkalan diharapkan harga jual ke masyarakat masih di ambang harga yang ditetapkan pemerintah,” tegasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Donald Trump Mau AS Ambil Alih Gaza Setelah Singkirkan Warga Palestina: Kami akan Memilikinya

    Donald Trump Mau AS Ambil Alih Gaza Setelah Singkirkan Warga Palestina: Kami akan Memilikinya

    PIKIRAN RAKYAT – Donald Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) akan mengambil alih dan memiliki Gaza, setelah menyingkirkan warga Palestina dari Tanah Airnya. Rencana itu akan dilakukan, setelah warga Palestina ‘direlokasi’ ke negara lain saat Gaza dibangun kembali.

    Presiden AS yang baru dilantik itu menyatakan niatnya untuk menjadikan Gaza sebagai “Riviera Timur Tengah”.

    Dalam pengumuman mengejutkan yang membalikkan kebijakan AS selama beberapa dekade terhadap konflik Israel-Palestina, Donald Trump mengungkapkan bahwa pihaknya akan mempelopori pembangunan di Gaza untuk memasok pekerjaan dan perumahan dalam jumlah tak terbatas bagi orang-orang di daerah tersebut.

    “AS akan mengambil alih Jalur Gaza, dan kami juga akan melakukan pekerjaan dengannya. Kami akan memilikinya,” kata Donald Trump di Gedung Putih setelah pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Dia menambahkan bahwa pemerintahannya akan bertanggung jawab untuk membersihkan bangunan yang hancur dan membongkar bom berbahaya yang tidak meledak serta senjata lainnya.

    Kutukan Keras Hamas

    Kelompok Palestina yang memerintah Gaza, Hamas dengan cepat mengutuk rencana Donald Trump itu sebagai “resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut”.

    “Orang-orang kami di Jalur Gaza tidak akan mengizinkan rencana ini berlalu,” ucapnya dalam sebuah pernyataan.

    “Apa yang diperlukan adalah mengakhiri pendudukan dan agresi terhadap rakyat kami, bukan pengusiran mereka dari tanah mereka. Orang-orang kami di Gaza telah menggagalkan rencana pengungsian dan deportasi di bawah pemboman selama lebih dari 15 bulan,” kata Hamas menambahkan.

    Usulan luar biasa ‘agak lain’ Donald Trump pun menimbulkan ketidakpastian atas putaran negosiasi berikutnya untuk memperpanjang gencatan senjata yang rapuh antara Israel penjajah dan Hamas.

    Gencatan senjata awal selama 42 hari, yang akan melihat pembebasan 33 tawanan Israel penjajah dan hampir 2.000 tahanan Palestina, berakhir pada 1 Maret 2025.

    Juru bicara Hamas sebelumnya mengatakan bahwa negosiasi untuk fase kedua gencatan senjata telah dimulai. Jika disepakati, fase itu akan melihat penarikan penuh pasukan Israel penjajah dari Gaza dan pembebasan semua tawanan. Namun, Donald Trump meragukan kekuatan perjanjian dan kemungkinan itu akan bertahan.

    “Pemogokan bisa dimulai besok,” ucapnya.

    Klaim Kepemilikan Gaza

    Dalam pengumumannya tentang rencana pembangunan kembali Gaza, Donald Trump menyarankan AS akan mengambil “posisi kepemilikan jangka panjang” atas daerah kantong tersebut.

    “Ini bukan keputusan yang dibuat dengan mudah. Semua orang yang saya ajak bicara menyukai gagasan Amerika Serikat memiliki sebidang tanah itu, mengembangkan dan menciptakan ribuan pekerjaan dengan sesuatu yang akan luar biasa,” tuturnya.

    Menawarkan beberapa rincian tentang bagaimana rencananya akan diimplementasikan, Donald Trump menyatakan harapan bahwa pengungsi Palestina di Gaza akan pergi ke negara-negara lain yang berkepentingan dengan hati kemanusiaan. Meskipun, dia menyarankan warga Palestina juga akan terus tinggal di sana.

    Gaza Jadi Rumah Orang-Orang Dunia

    Donald Trump juga mengatakan bahwa Gaza bisa menjadi rumah bagi ‘orang-orang dunia’.

    “Saya pikir Anda akan membuatnya menjadi tempat internasional yang luar biasa. Saya pikir potensi di Jalur Gaza tidak dapat dipercaya. Dan saya pikir seluruh dunia, perwakilan dari seluruh dunia akan berada di sana dan mereka akan tinggal di sana. Palestina juga, Palestina akan tinggal di sana,” tuturnya.

    “Banyak orang akan tinggal di sana,” ucap Donald Trump menambahkan.

    Ditanya apakah tentara AS dapat dikirim ke Gaza untuk menjaga keamanan, dia mengatakan itu adalah kemungkinan.

    “Sejauh menyangkut Gaza, kami akan melakukan apa yang diperlukan. Jika perlu, kami akan melakukannya,” ujar Donald Trump.

    Netanyahu: Rencana yang Mengubah Sejarah

    Sementara itu, Benjamin Netanyahu memuji Donald Trump sebagai ‘teman terbesar’ yang pernah dimiliki Israel penjajah. Dia pun mengatakan bahwa rencana Presiden AS itu layak diperhatikan dan bisa mengubah sejarah.

    “Dia melihat masa depan yang berbeda untuk sebidang tanah yang telah menjadi fokus dari begitu banyak terorisme, begitu banyak serangan terhadap kami, begitu banyak cobaan dan begitu banyak kesengsaraan,” katanya.

    Dikecam Dunia

    Pengumuman Donald Trump secara luas dikutuk oleh para pendukung Palestina.

    “Dia pada dasarnya mengatakan bahwa, secara resmi, kebijakan AS sekarang adalah penghancuran masyarakat Palestina, penyebaran warga Palestina ke negara-negara tetangga, dan di atas itu, bagi AS untuk datang dan memiliki wilayah Palestina tanpa batas waktu,” tutur analis politik dan advokat hak asasi manusia (HAM), Omar Baddar.

    “Saya tidak tahu di planet mana kita tinggal di mana pernyataan ini keluar dari presiden Amerika Serikat,” ucapnya menambahkan.

    Direktur eksekutif di Komite Anti-Diskriminasi Amerika-Arab (ADC), Abed Ayoub menggambarkan proposal Donald Trump sebagai rencana yang “menakutkan” dan “gila”.

    “Itu akan bertentangan dengan semua norma dan hukum internasional. Ini bukan sesuatu yang akan diizinkan untuk terjadi,” ujarnya.

    “Tetapi pada titik ini, Anda harus bertanya pada diri sendiri jika Anda melihat satu setengah tahun terakhir: Seberapa besar komunitas internasional, termasuk Israel, benar-benar peduli dengan hukum dan norma internasional?” kata Abed Ayoub menambahkan.

    ,Warga Palestina-Amerika yang merupakan rekan senior residen di Dewan Atlantik, Ahmed Fouad Alkhatib mengatakan bahwa Gaza bukanlah proyek pengembangan real estat untuk dimiliki atau diambil alih oleh pemerintah Amerika Serikat.

    “Gaza milik rakyat Palestina. Mengalihkan perhatian dari kebutuhan untuk memulai transformasi politik untuk memastikan bahwa Hamas tidak tetap memegang kendali tidak perlu dan berbahaya,” tuturnya.

    Anggota parlemen Demokrat juga mengkritik proposal Donald Trump Trump. Satu-satunya anggota Kongres AS dari Palestina, Rashida Tlaib menuduh Donald Trump secara terbuka menyerukan pembersihan etnis saat duduk di sebelah penjahat perang genosida.

    “Dia baik-baik saja memotong orang Amerika yang bekerja dari dana federal sementara dana untuk pemerintah Israel terus mengalir,” ujarnya.

    Seorang senator Demokrat untuk Connecticut, Chris Murphy mengatakan bahwa proposal Donald Trump adalah upaya untuk mengalihkan perhatian dari kontroversi di dalam negeri.

    “Saya punya berita untuk Anda, kami tidak akan mengambil alih Gaza. Tetapi, media dan kelas obrolan akan fokus padanya selama beberapa hari dan Trump akan berhasil mengalihkan perhatian semua orang dari cerita nyata, miliarder yang merebut pemerintah untuk mencuri dari orang-orang biasa,” tuturnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Al Jazeera.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemilu Dini Jerman 2025, Kandidat Kanselir CDU Serang AfD

    Pemilu Dini Jerman 2025, Kandidat Kanselir CDU Serang AfD

    Jakarta

    Friedrich Merz, pemimpin oposisi dari Partai Kristen Demokrat (CDU) yang berhaluan konservatif dan kandidat kanselir Jerman dalam pemilu dini (23/2) mendatang, berupaya secara eksplisit menjauhkan diri dan partainya dari Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) yang berhaluan ekstremkanan.

    Merz meyakinkan para pemilih, ia tidak akan bekerja sama dengan AfD di masa mendatang.

    “Dan warga negara juga tidak perlu ragu, karena pesan saya selalu sangat jelas: kami tidak bekerja sama dengan partai itu. Tidak minggu lalu, dan tidak akan terjadi minggu ini, minggu depan, atau minggu setelah itu. Kami tidak akan menoleransi mereka, kami tidak mengadakan pembicaraan apa pun dengan AfD,” kepada kepala editor politik DW, Michaela Kuefner, di sela-sela konferensi terakhir partai CDU menjelang pemilu Jerman 23 Februari mendatang.

    Ada apa antara CDU dan AfD?

    Pada Rabu 29 Januari lalu, CDU dinilai telah melanggar konvensi arus utama politik Jerman selama puluhan tahun, ketika partai ini mengandalkan suara AfD untuk meloloskan rancangan undang-undang pengetatan imigrasi melalui majelis rendah parlemen Jerman, Bundestag.

    CDU juga memperoleh dukungan suara dari Partai Liberal Demokrat (FDP) yang ramah bisnis dan partai populis sayap kiri Bndnis Sahra Wagenknecht (BSW). Namun AfD adalah partai yang paling besar mendukung RUU ini. AfD oleh sebagian badan intelijen Jerman disebut “ekstremis”.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Pada hari Jumat (31/01), proposal untuk membatasi masuknya imigran ke Jerman ditolak di parlemen dengan suara mayoritas tipis. Banyak anggota parlemen CDU abstain atau tidak memberikan suaranya dalam pemungutan suara di parlemen, sebagai aksi penentangan terhadap manuver politik Merz.

    Desakan Merz agar parlemen Jerman melakukan voting tentang masalah imigrasi telah memicu ratusan ribu warga Jerman turun ke jalan di berbagai kota di seluruh negeri.

    Dalam protes itu, massa menuding Merz telah melanggar apa yang dianggap sebagai ‘firewall’ yakni sebuah kesepakatan di antara partai-partai lain untuk tidak bekerja sama dengan partai-partai ekstremkanan seperti AfD.

    Kesepakatan ini berangkat dari pengalaman Jerman dengan partai Nazi dan kebangkitannya ke tampuk kekuasaan dalam sistem demokrasi.

    Merz menegaskan CDU tidak berniat bekerja sama dengan partai AfD yang menurutnya ingin “menghancurkan” CDU.

    “AfD memperjuangkan hal yang bertolak belakang dengan semua hal yang penting bagi kami: NATO, hubungan dengan Barat, Uni Eropa, Euro. AfD ingin menyingkirkan semua hal,” katanya.

    Namun selain diprotes warga, Merz juga malah secara terbuka diejek oleh pemimpin AfD Alice Weidel setelah gagalnya pelolosan RUU tersebut. Weidel mengatakan Merz “tidak bisa menjadi kanselir, dia tidak dapat menjadi kandidat kanselir.”

    Merz: Jerman masih bisa berpengaruh di UE di era Trump

    Dalam wawancara dengan DW, Merz juga menegaskan kembali seruan untuk persatuan dan kerja sama Uni Eropa (UE) dalam menanggapi tantangan ekonomi apa pun yang mungkin ditimbulkan oleh Presiden AS Donald Trump.

    “Kita pernah mengalami semua ini sebelumnya,” katanya kepada DW, mengacu pada tarif yang dikenakan pada baja dan aluminium Eropa selama masa jabatan pertama Trump. Tarif ini dengan cepat dicabut setelah UE menanggapinya dengan mengenakan tarif pada celana jins, wiski, dan sepeda motor buatan Amerika.

    “Akan ada beberapa turbulensi,” katanya, tetapi ia memperkirakan turbulensi tersebut juga akan berdampak pada konsumen Amerika, yang memicu “diskusi” segera di AS. “Donald Trump telah memulai sesuatu yang harus kita selesaikan bersama,” ujarnya.

    Ketika ditanya oleh DW tentang kemampuan Jerman untuk membantu memimpin Eropa, Merz menyuarakan keyakinannya.

    Ia mengatakan, baik pemilihan umum yang akan datang maupun penundaan dalam pembentukan pemerintahan baru di Jerman tidak akan menjadi halangan untuk masalah ini.

    “Bundestag akan tetap dapat bertindak kapan saja hingga Bundestag yang baru dapat bersidang. Bundestag bahkan dapat bersidang setelah pemilihan umum,” kata Merz.

    “Kebijakan perdagangan adalah urusan Uni Eropa dan Komisi UE-lah yang bertanggung jawab untuk ini,” katanya, seraya menambahkan: “Semakin bersatu Eropa dalam situasi ini, semakin baik bagi kita, dan semakin kuat kita dalam menghadapi Washington.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    Lihat juga Video ‘Penabrak Kerumunan di Pasar Natal Jerman Diduga Tak Puas soal Imigran’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Bakal Tutup USAID, Seluruh Pegawai Mulai Tinggalkan Kantor 7 Februari

    Trump Bakal Tutup USAID, Seluruh Pegawai Mulai Tinggalkan Kantor 7 Februari

    Jakarta – Presiden AS Donald Trump berencana menutup United States Agency for International Development (USAID), lembaga yang dikenal selama ini membantu pendanaan banyak negara miskin. USAID konon akan digabungkan dengan Departemen Luar Negeri AS.

    Hubungan yang selama ini sudah berkembang ke banyak negara termasuk Indonesia otomatis terhenti. Langkah tersebut juga akan mengurangi secara signifikan tenaga kerja dan dana USAID.

    Satu penasihat utamanya, miliarder Elon Musk, dinilai sangat kritis terhadap USAID. Ada sejumlah tuduhan yang kerap dilayangkan Elon Musk pada lembaga tersebut.

    Musk menuding USAID sebagai sarang ular berbisa kaum Marxis kiri radikal yang membenci AS dan telah bersumpah sebelumnya, untuk menutupnya. ‘Lampu hijau’ dari Trump membuat Musk juga menutup markas besar USAID di Washington.

    Kritik tak berdasar lain dari Musk adalah klaim USAID membantu pekerjaan CIA yang mendanai penelitian senjata biologis, termasuk COVID-19.

    Kini, penutupan USAID dikhawatirkan berdampak besar pada program kemanusiaan seluruh dunia.

    Pada Selasa (4/2/2025), seluruh pegawai USAID diberikan cuti administratif, baik pada karyawan di AS maupun seluruh dunia.

    Dalam sebuah pernyataan di situs resmi USAID, cuti staf akan resmi dimulai sesaat sebelum tengah malam pada Jumat (7/2). Berlaku untuk semua personel yang direkrut langsung oleh USAID, kecuali personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas fungsi-fungsi penting, kepemimpinan inti, dan program-program yang ditunjuk secara khusus.

    Pegawai yang berada di luar negeri diminta kembali ke AS dan mengakhiri kontrak yang dinilai tidak perlu.

    “Terima kasih atas pengabdian Anda,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

    Hal ini dinilai telah mengejutkan Washington dan menyebabkan protes besar-besaran dari Demokrat dan komunitas hak asasi manusia.

    Sebagai badan bantuan kebijakan luar negeri AS, USAID mendanai program kesehatan dan darurat di sekitar 120 negara, termasuk wilayah-wilayah termiskin di dunia.

    CEO SpaceX dan Tesla, yang memiliki kontrak besar dengan pemerintah AS, juga pendukung finansial terbesar kampanye Trump, mengatakan dirinya secara pribadi telah menyetujui langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya tersebut dengan presiden.

    Serangan terhadap USAID terjadi dalam konteks narasi yang sudah berlangsung lama di sayap konservatif garis keras dan libertarian Partai Republik, bahwa AS disebut membuang-buang uang untuk orang asing sambil mengabaikan orang Amerika.

    Badan tersebut menggambarkan dirinya sebagai badan yang bekerja untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem dan mempromosikan masyarakat yang tangguh dan demokratis sambil memajukan keamanan dan kemakmuran negara.

    Anggarannya yang lebih dari US$40 miliar merupakan penurunan kecil dalam keseluruhan pengeluaran tahunan pemerintah AS yang hampir mencapai US$7 triliun.

    (naf/kna)