Xcloud.id

partai: Demokrat

  • Israel Siapkan Rencana untuk Warga Palestina yang Mau Tinggalkan Gaza

    Israel Siapkan Rencana untuk Warga Palestina yang Mau Tinggalkan Gaza

    Yerusalem –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana mengambil alih Gaza, Palestina. Israel menyiapkan rencana untuk warga Palestina yang sukarela meninggalkan Gaza.

    Dilansir dari AFP, Kamis (6/2/2025), Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, telah menginstruksikan kepada militer untuk merumuskan rencana bagi warga Palestina yang mau meninggalkan Gaza.

    “Saya telah menginstruksikan IDF (militer) untuk menyiapkan rencana yang memungkinkan keberangkatan sukarela bagi warga Gaza,” kata Katz.

    Katz mengatakan warga Palestina dapat pergi ke negara mana pun yang bersedia menerima mereka.

    Usulan pengambilalihan Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah mereka sendiri itu diutarakan Trump kala menerima kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Pernyataan Trump ini mendapatkan kecaman dari dunia, termasuk dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

    PBB mengatakan pemindahan paksa warga Palestina sama saja dengan pembersihan etnis. Trump pun mengklaim semua orang akan menyukai rencananya.

    Namun, dia hanya memberikan sedikit rincian tentang bagaimana cara memindahkan sekitar 2 juta warga Palestina dari Gaza. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut pemindahan warga Palestina hanya sementara.

    Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut seruan Trump itu adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Perdamaian tidak akan tercapai tanpa berdirinya negara Palestina.

    “Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah air mereka,” demikian pernyataan kantor kepresidenan Palestina.

    Juru bicara Hamas, Hazem Qassem.mengecam pernyataan Trump. Apa yang diutarakan Trump, jelas Hamas, sama sekali tidak dapat diterima.

    “Pernyataan Trump tentang Washington yang mengambil kendali atas Gaza sama dengan pernyataan terbuka mengenai niatnya untuk menduduki wilayah tersebut,” kata Hazem Qassem.

    “Gaza adalah untuk rakyatnya dan mereka tidak akan pergi,” lanjutnya.

    Meski dihujani kritik, Trump kembali menegaskan tetap akan mengambil alih Gaza. Ia menyebut Israel akan menyerahkan Gaza kepada AS.

    “Jalur Gaza akan diserahkan ke Amerika Serikat oleh Israel pada akhir pertempuran. Warga Palestina, seperti Chuck Schumer, sudah akan dimukimkan kembali di komunitas yang jauh lebih aman dan indah, dengan rumah-rumah baru dan modern, di wilayah tersebut,” tulis Trump.

    Diketahui, Chuck Schumer adalah pemimpin minoritas di Senat dan seorang Demokrat. Dalam pidatonya pada pekan lalu, Schumer mengkritik Trump ‘sembrono dan melanggar hukum’.

    (isa/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Bawa AS ‘Cerai’ dengan PBB, dari WHO hingga Sinyal Keluar UNESCO

    Trump Bawa AS ‘Cerai’ dengan PBB, dari WHO hingga Sinyal Keluar UNESCO

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengambil langkah yang keras terhadap Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Hal ini dibuktikannya dari rencananya untuk menarik Washington dari sejumlah lembaga yang berada di bawah organisasi multilateral itu.

    Mulai dari WHO hingga UNHRC dan UNESCO, Trump menyebut niatnya untuk keluar dari seluruh organisasi itu didasari sikap lembaga yang seringkali kurang adil terhadap semua negara dunia. Ia juga menitikberatkan kontribusi AS yang besar dalam semua organisasi itu.

    Berikut sejumlah organisasi PBB yang diniatkan Trump untuk keluar dikutip dari berbagai sumber:

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

    Trump memutuskan untuk mengeluarkan Negeri Paman Sam dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Senin (20/1/2025). Hal ini terjadi sesaat setelah Trump dilantik menjadi presiden.

    Trump menyebut serangkaian alasan dalam keluarnya AS dari WHO. Ini termasuk penanganan pandemi Covid-19 yang dianggap buruk dan kegagalan organisasi tersebut dalam melakukan reformasi yang mendesak.

    “WHO menuntut pembayaran yang sangat memberatkan dari AS,” ujar Trump, seraya menambahkan bahwa kontribusi China jauh lebih kecil.

    Keluarnya AS dari WHO pun memiliki sejumlah dampak bagi kesehatan dunia. Pasalnya, AS menyumbang sekitar 18% pendanaan untuk WHO. Diketahui, aggaran dua tahun lembaga tersebut untuk tahun 2024-2025 adalah US$ 6,8 miliar.

    Pada periode tersebut, AS membiayai 75% program WHO untuk HIV dan penyakit menular seksual lainnya. Selain itu, lebih dari setengah kontribusi dana itu untuk memerangi tuberkulosis, data lembaga tersebut menunjukkan.

    Di luar WHO, AS sejauh ini merupakan donor kesehatan global teratas di dunia. Washington tercatat memberikan US$ 15,8 miliar pada tahun 2022.

    Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) dan UNRWA

    Truump berencana menghentikan keterlibatan AS dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) dan melanjutkan penghentian pendanaan untuk badan bantuan Palestina PBB, UNRWA. Hal ini terjadi setelah pertemuan Trump dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, Senin (3/2/2025).

    Mengutip Reuters, langkah ini diumumkan langsung oleh seorang pejabat Gedung Putih. Manuver ini sejalan dengan paham Netanyahu, yang telah lama mengkritik UNRWA dengan menuduh badan tersebut melakukan hasutan anti-Israel dan stafnya ‘terlibat dalam kegiatan teroris terhadap Israel’.

    “Dewan Hak Asasi Manusia secara agresif mempromosikan anti-Semitisme yang ekstrem. Pada saat yang sama, UNRWA telah lama kehilangan statusnya sebagai organisasi kemanusiaan yang independen, dan telah berubah menjadi otoritas teroris yang dikendalikan oleh Hamas dengan kedok badan kemanusiaan,” ucap Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon.

    Selama masa jabatan pertama Trump, dari tahun 2017-2021, ia juga menghentikan pendanaan untuk UNRWA dengan mempertanyakan nilai dari organisasi itu. Ia saat itu mengatakan bahwa Palestina perlu setuju untuk memperbarui perundingan damai dengan Israel, dan menyerukan reformasi.

    Pemerintahan Trump yang pertama juga keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia yang beranggotakan 47 negara karena apa yang disebutnya bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi. AS saat ini bukan anggota badan yang berkantor pusat di Jenewa tersebut. Namun, di bawah mantan Presiden Demokrat Joe Biden, AS sempat terpilih kembali dan menjabat untuk masa jabatan 2022-2024.

    Pada masa Biden, AS adalah donor terbesar UNRWA dengan menyediakan US$ 300 juta (Rp 4,9 triliun) – US$ 400 juta (Rp 6,5 triliun) per tahun. Namun Biden menghentikan pendanaan pada Januari 2024 setelah Israel menuduh sekitar selusin staf UNRWA mengambil bagian dalam serangan mematikan pada 7 Oktober 2023 di Israel oleh militan Palestina Hamas yang memicu perang di Gaza.

    Kongres AS kemudian secara resmi menangguhkan kontribusi ke UNRWA hingga setidaknya Maret 2025. UNRWA memberikan bantuan, layanan kesehatan, dan pendidikan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, Suriah, Lebanon, dan Yordania.

    Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO)

    Trump juga memerintahkan peninjauan ulang terhadap keanggotaan AS di badan kebudayaan PBB, UNESCO. Ia mengatakan hal ini merupakan bentuk sikapnya yang memandang PBB sebagai lembaga yang tidak bekerja dengan efektif.

    “Badan ini memiliki potensi besar dan berdasarkan potensi tersebut, kami akan terus mendukungnya, tetapi mereka harus bertindak bersama-sama,” kata Trump kepada wartawan. “Sejujurnya, badan ini tidak dikelola dengan baik dan mereka tidak melakukan tugasnya.”

    “Banyak konflik yang sedang kita tangani seharusnya diselesaikan, atau setidaknya kita harus mendapat bantuan untuk menyelesaikannya. Kita tampaknya tidak pernah mendapat bantuan. Itulah yang seharusnya menjadi tujuan utama PBB.”

    Pada masa jabatan pertamanya, Trump sempat mengeluarkan AS dari keanggotaan UNESCO karena bias anti Israel. Diketahui, UNESCO memasukan sejumlah tempat yang diklaim Israel menjadi milik Palestina, yang juga merupakan anggota lembaga yang berpusat di Paris itu.

    Pada masa administrasi Biden, AS kembali menjadi anggota UNESCO setelah secara resmi menerima konstitusi lembaga itu pada 10 Juli 2023.

    (luc/luc)

  • Utang atau Realokasi, Bagaimana Jerman Ingin Menambah Belanja Pertahanan? – Halaman all

    Utang atau Realokasi, Bagaimana Jerman Ingin Menambah Belanja Pertahanan? – Halaman all

    Dalam skenario invasi adidaya nuklir, sistem pertahanan Jerman hanya mampu bertahan selama beberapa hari, demikian peringatan pakar militer nasional. Sejak perang di Ukraina, pemerintah di Berlin sibuk membenahi anggaran Bundeswehr yang dipaksa menghemat selama lebih dari dua dekade.

    Untuk menjembatani pendanaan, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengucurkan anggaran tambahan yang disebut “asset khusus” untuk belanja militer sebesar 100 miliar Euro pada awal 2022 silam.

    Namun menjelang pemilu legislatif yang dipercepat, Jerman kembali mendebatkan bagaimana membiayai ekspansi Bundeswehr di tengah cekaknya kas negara.

    Pada tahun 2024, anggaran pertahanan Jerman dipatok sebesar 52 miliar Euro, ditambah sekitar 20 miliar Euro per tahun dari dana khusus militer. Jumlah tersebut belum ditambah bantuan militer untuk Ukraina.

    Secara keseluruhan, Jerman membelanjakan sekitar 90,6 miliar Euro tahun lalu untuk pertahanan. Artinya, pemerintah di Berlin berhasil memenuhi syarat minimal belanja militer di NATO, yang sebesar dua persen dari Produk Domestik Bruto, PDB. Tuntutan ini berulang kali disuarakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Eropa.

    Dana khusus habis tahun 2027

    Perkaranya, pengeluaran militer sebesar 2% di Jerman hanya bersifat sementara, dan dihitung selama dana khusus sebesar 100 miliar Euro masih dibayarkan hingga tahun 2027.

    Menurut Menteri Pertahanan Boris Pistorius, dana belanja tambahan tersebut akan sudah diikat secara kontraktual pada tahun ini. Uang itu kemudian akan dibelanjakan paling lambat akhir tahun 2027, antara lain untuk membiayai pemesanan jet tempur siluman F-35A, helikopter serbu, pengangkut personel lapis baja, pesawat patroli maritim, fregat dan sistem pertahanan rudal Patriot.

    Kebutuhannya tinggi, terutama karena Bundeswehr telah mengirimkan sebagian cadangan senjata ke Ukraina. Dengan pengadaan alutsista yang baru, Pistorius ingin memulihkan “kesiapan perang” Bundeswehr, dalam menghadapi ancaman invasi.

    Pemilihan umum legislatif kali ini bisa menjadi kesempatan bagi Jerman untuk melembagakan dana tambahan ke dalam anggaran tahunan. Akibat kisruh politik di Berlin, pemerintah sejauh ini belum menerbitkan rencana belanja untuk tahun 2025. Namun menurut laporan media, anggaran militer hanya akan ditambah sebanyak 1,2 miliar menjadi 53,25 miliar Euro.

    Padahal, untuk mencapai target dua persen dalam jangka menengah, Jerman harus menambah anggaran militer sebanyak antara 28 hingga 30 miliar euro per tahun.

    Kandidat kanselir Jerman dari partai konseratif CDU, Friedrich Merz menegaskan bulan Desember lalu di Berlin, Bundeswehr membutuhkan “setidaknya 80 miliar Euro per tahun.”

    “Kita harus menutup celah ini paling lambat pada tahun 2027. Tugas ini akan menuntut upaya yang sangat besar, dan tidak dapat dilakukan tanpa mengubah prioritas dalam anggaran”, ujar Merz.

    CDU realokasi anggaran belanja

    Bagi Merz, penambahan belanja militer tidak harus dibiayai lewat utang baru. “Kami tetap berpegang pada aturan pembatasan utang dalam Undang-Undang Dasar,” tulis Partai Uni Kristen Demokrat, CDU, dalam program politiknya.

    Sebagai gantinya, Merz mengusulkan untuk merelokasi anggaran demi mendukung angkatan bersenjata Jerman. “Hal ini harusnya bisa tercapai dengan anggaran negara yang lebih dari 1000 miliar euro.”

    Selain itu, Merz menegaskan bahwa CDU memahami “sasaran dua persen NATO sebagai batas bawah, bukan batas atas.”

    Meski demikian, Jerman menolak imbauan Presiden AS Donald Trump bahwa setiap negara anggota NATO harus mengalokasikan lima persen dari PDB-nya untuk pertahanan.

    Menteri Ekonomi Robert Habeck, calon kanselir dari Partai Hijau, bahkan mengusulkan anggaran sekitar tiga setengah persen dari PDB untuk pertahanan dalam beberapa tahun mendatang.

    Namun berbeda dengan usulan CDU, Partai Hijau menilai pemerintah “akan membutuhkan pinjaman lebih tinggi dalam jangka menengah,” demi membiayai modernisasi Bundeswehr.

    Dana Khusus kedua?

    Salah satu isu yang kembali dibahas adalah pembentukan dana khusus kedua untuk militer Jerman. Namun, Menteri Pertahanan Boris Pistorius menolak gagasan tersebut. “Bagi saya, yang penting adalah tidak membuatnya lagi dalam bentuk dana khusus, karena dana khusus tidak menggambarkan kenaikan biaya operasional untuk pengadaan peralatan militer baru,” ujar Pistorius.

    Dalam artian, biaya untuk bahan bakar, suku cadang, pemeliharaan, dan personel yang bertambah akibat pembelian sistem senjata baru.

    Selama Perang Dingin, Jerman Barat memang terbiasa mengalokasikan sejumlah besar uang untuk pertahanan. Rata-rata tiga persen dari PDB digunakan untuk membeli tank, pesawat tempur, dan membangun jaringan barak yang padat. Pada tahun 1963, pengeluaran pertahanan bahkan mencapai 4,9 persen dari PDB.

  • Appi-Aliyah Resmi Ditetapkan KPU sebagai Wali Kota dan Wawali Makassar

    Appi-Aliyah Resmi Ditetapkan KPU sebagai Wali Kota dan Wawali Makassar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA) resmi ditetapkan oleh KPU sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih periode 2025-2030.

    Rapat pleno terbuka, berlangsung di Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (6/2/1025) malam. Dihadiri berbagai perwakilan partai pengusung.

    Ketua KPU Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat membacakan hasil keputusan KPU Makassar tentang penetapan pasangan wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2024.

    Berdasarkan hal tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menetapkan walikota dan wakil walikota Makassar, nomor urut 01 saudara Munafri Arifuddin dan Aliyah mustika Ilham sebagai Pasangan walikota dan wakil walikota terpilih periode tahun 2024-2030.

    “Dengan perolehan suara terbanyak 319.112 suara dengan presentase 54,72 persen dari total suara,” ucap Yasir, saat membacakan pleno.

    Rapat pleno penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar ini dihadiri calon wakil wali kota Makassar Ilham Ari Fauzi, Ketua DPRD Kota Makassar Supratman, Wakil Ketua I DPRD Kota Makassar Andi Suharmika, Ketua DPC Partai Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali (ARA) dan Ketua DPC PKB Kota Makassar Fauzi Andi Wawo.

    Ketua DPC PKS Makassar, Anwar Faruq, perwakilan partai Perindo, perwakilan Partai Bulan Bintang (PBB), perwakilan Partai Gelora dan Perwakilan Partai Hanura, Partai Ummat.

    Ketua KPU Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat membacakan hasil keputusan KPU Makassar tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2024

  • Trump Kembali Nyatakan AS Ingin Ambil Alih Gaza Meski Dikecam Dunia

    Trump Kembali Nyatakan AS Ingin Ambil Alih Gaza Meski Dikecam Dunia

    Jakarta –

    Rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Gaza, Palestina, mendapatkan kecaman keras dari berbagai pihak. Trump kembali menegaskan AS tetap akan mengambil alih Gaza

    Dilansir BBC, Kamis (6/2/2025), Trump menyampaikan hal tersebut di platform Truth Social miliknya. Dia menyebut Israel akan menyerahkan Gaza kepada AS.

    “Jalur Gaza akan diserahkan ke Amerika Serikat oleh Israel pada akhir pertempuran. Warga Palestina, seperti Chuck Schumer (nama politikus AS), sudah akan dimukimkan kembali di komunitas yang jauh lebih aman dan indah, dengan rumah-rumah baru dan modern, di kawasan tersebut,” tulis Trump.

    Diketahui, Chuck Schumer adalah pemimpin minoritas di Senat dan seorang Demokrat. Dalam pidatonya pekan lalu, Schumer mengkritik Trump ‘sembrono dan melanggar hukum’.

    Kembali ke Trump, dia mengatakan orang-orang akan bahagia dan aman jika rencananya terwujud. Meski demikian, Trump mengatakan dirinya tak berencana mengirim tentara AS ke Gaza.

    “Mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk bahagia, aman, dan bebas. AS, bekerja sama dengan tim pembangunan yang hebat dari seluruh dunia, akan perlahan dan hati-hati memulai pembangunan yang akan menjadi salah satu pembangunan terbesar dan paling spektakuler di dunia. Tidak diperlukan tentara dari AS! Stabilitas kawasan akan berkuasa!!!,” jelas Trump.

    Sebelumnya, Trump mengumumkan AS akan mengambil alih Gaza saat menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa (4/2). Sontak pernyataan Trump ini mendapatkan reaksi keras dari sejumlah negara, salah satunya Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

    “Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah air mereka,” demikian pernyataan kantor kepresidenan Palestina.

    Seruan Trump itu, jelas Abbas, adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Perdamaian tidak akan tercapai tanpa berdirinya negara Palestina.

    “Kami tidak akan membiarkan hak-hak rakyat kami, yang telah kami perjuangkan selama beberapa dekade, dilanggar,” tegas Abbas dalam pernyataannya.

    Salah satu warga Palestina, Amir Karaja mengatakan kepada CNN bahwa ia lebih baik memakan puing-puing daripada dipaksa meninggalkan tanah airnya.

    “Kami teguh di sini,” kata Karaja kepada CNN pada hari Rabu (5/2).

    Karaja sedang membersihkan sisa-sisa puing di rumahnya di kamp Nuseirat di Gaza tengah. Bangunan itu menyerupai rumah boneka setelah seluruh dinding depannya runtuh dan memperlihatkan bagian dalam interior yang rusak.

    “Ini tanah kami, dan kami adalah pemilik tanah yang jujur dan sejati. Saya tidak akan tergusur. Tidak (Trump) atau siapa pun dapat mencabut kami dari Gaza,” kata Karaja.

    Rencana Trump itu juga ditentang oleh banyak negara seperti Iran, Jerman, Prancis, bahkan PBB. Indonesia juga menjadi salah satu yang menolak rencana Trump.

    (isa/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • KPU tetapkan Rico-Zakiyuddin sebagai Wali Kota-Wawali Medan terpilih

    KPU tetapkan Rico-Zakiyuddin sebagai Wali Kota-Wawali Medan terpilih

    Ketua KPU Medan Mutia Atiqah. ANTARA/Juraidi

    KPU tetapkan Rico-Zakiyuddin sebagai Wali Kota-Wawali Medan terpilih
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Kamis, 06 Februari 2025 – 12:57 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum Kota Medan menetapkan pasangan Rico Waas dan Zakiyuddin Harahap sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih periode 2025–2030 hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

    Ketua KPU Medan Mutia Atiqah di Medan, Kamis, mengatakan, penetapan tersebut dilakukan setelah KPU Kota Medan menerima salinan putusan resmi dari Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pilkada di wilayah tersebut.

    Penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih itu merupakan tahapan akhir dari seluruh rangkaian penyelenggaraan Pilkada Medan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024.

    “Setelah tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan selesai, kami melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan pasangan calon terpilih. Hasil penetapan ini selanjutnya akan disampaikan kepada DPRD Kota Medan,” tuturnya.

    “Langkah berikutnya kami akan berkoordinasi dengan DPRD untuk proses selanjutnya,” ucapnya.

    Pilkada Kota Medan tahun 2024 diikuti tiga pasangan calon, yakni nomor urut 1 pasangan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Zakiyuddin Harahap yang didukung PKB, Gerindra, Golkar, NasDem, PAN, Demokrat, PSI dan Perindo yang meraih 297.498 suara

    Kemudian pasangan nomor urut 2 Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani yang didukung PDI Perjuangan, Partai Buruh, Gelora Indonesia, PKN, Hanura, PBB, PPP dan Partai Ummat meraih 190.344 suara.

    Serta nomor urut 3 pasangan Hidayatullah dan Ahmad Yasyir Ridho Loebis yang diusung PKS memperoleh 115.903 suara.

    Sementara Wali Kota Medan terpilih Rico Waas menyampikan pihaknya siap menjalankan amanat rakyat Kota Medan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan Ibu kota Provinsi Sumatera Utara menjadi lebih baik lagi ke depannya.

    “Dan kami tentunya akan merangkul semua pihak dalam membangun Kota Medan lebih baik,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Rencana Donald Trump Kuasai Gaza Memecah Belah Anggota Parlemen Republik – Halaman all

    Rencana Donald Trump Kuasai Gaza Memecah Belah Anggota Parlemen Republik – Halaman all

    Rencana Donald Trump Kuasai Gaza Memecah Belah Anggota Parlemen Republik

    TRIBUNNEWS.COM- Rencana Donald Trump mengambilalih Gaza memecah belah Partai Republik, menimbulkan pertanyaan tentang ‘America First’.

    Gagasan itu memicu kecaman internasional dan sejumlah perbedaan pendapat dari kalangan Republik di Kongres, yang sebagian besar mendukung inisiatif Donald Trump.

    Usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar AS menduduki Jalur Gaza memicu kebingungan dan skeptisisme dari sebagian rekan Republiknya pada hari Rabu, sementara yang lain mendukung gagasannya yang “berani dan tegas”.

    Bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada hari Selasa, Donald Trump mengusulkan AS “mengambil alih Gaza” dan menciptakan “Riviera Timur Tengah” setelah mengusir warga Palestina.

    Gagasan tersebut memicu kecaman internasional dan sejumlah perbedaan pendapat dari Partai Republik di Kongres, yang sebagian besar mendukung inisiatif Trump seperti menghentikan bantuan luar negeri dan memberhentikan ribuan pekerja federal.

    Anggota parlemen yang skeptis mengatakan mereka masih mendukung solusi dua negara untuk Israel dan Palestina yang telah lama menjadi dasar diplomasi AS. 

    Beberapa juga menolak gagasan untuk membelanjakan uang pembayar pajak AS atau mengirim pasukan AS.

    “Saya pikir kita memilih Amerika terlebih dahulu,” kata Senator Republik Rand Paul di X. 

    “Kita tidak punya urusan untuk memikirkan pendudukan lain yang akan menghancurkan harta kita dan menumpahkan darah prajurit kita.” 

    Partai Republik memiliki mayoritas tipis di Kongres atas Partai Demokrat, yang menolak gagasan itu secara langsung. 

    “Itu adalah pembersihan etnis dengan nama lain,” kata Senator Chris Van Hollen di MSNBC .

    Senator Republik Jerry Moran mengatakan gagasan solusi dua negara tidak bisa begitu saja ditolak. “Itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan secara sepihak,” katanya kepada wartawan.

    Senator Lisa Murkowski mengatakan dia tidak akan berspekulasi tentang kemungkinan usulan untuk mengirim pasukan AS ke wilayah “yang sudah cukup mengalami kekacauan.”

    “Saya bahkan tidak ingin berspekulasi mengenai pertanyaan itu, karena menurut saya itu cukup menakutkan,” katanya.

    Ketua DPR Mike Johnson memuji rencana tersebut sebagai “tindakan berani dan tegas untuk mencoba mengamankan perdamaian di wilayah tersebut.”

    ‘Dukung presiden’

    Johnson mengatakan dia akan membahas masalah tersebut dengan Netanyahu ketika dia bertemu dengannya di US Capitol pada hari Kamis.

    “Saya pikir orang-orang memahami pentingnya hal itu, dan kami akan mendukung Israel saat mereka berupaya mencapai tujuan ini. Dan kami akan mendukung Presiden atas inisiatifnya,” kata Johnson dalam konferensi pers. 

    Trump berkampanye dengan janji bahwa ia akan menghindari keterlibatan asing baru dan “perang abadi,” dan jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan minat yang terbatas terhadap agenda ekspansionisnya yang baru, bahkan di antara para pemilih Republik.

    Jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dilakukan pada 20-21 Januari, setelah pelantikan Trump tetapi sebelum komentar terakhir tentang Gaza, menemukan bahwa hanya 15 persen dari Partai Republik yang mendukung gagasan AS menggunakan kekuatan militer untuk memperoleh wilayah baru.

    Perwakilan Tim Burchett, anggota Komite Urusan Luar Negeri DPR, mengatakan dia mendukung saran Trump bahwa AS harus mengembangkan properti tepi laut Gaza yang berharga.

    “Saya pikir orang Amerika dan kapitalisme memiliki peluang nyata untuk menyebabkan perubahan nyata di dunia, dan itu akan menjadi contoh sempurna dari itu,” katanya.

    Pemimpin Mayoritas Senat John Thune mengatakan ia mendukung “membawa perdamaian, stabilitas, dan keamanan ke wilayah itu,” tetapi setiap gagasan harus diperiksa secara menyeluruh.

     

    SUMBER: THE NEW ARAB

  • Bobby Nasution Ditetapkan Gubernur Sumut Terpilih, Ini Profil dan Daftar Harta Kekayaannya – Halaman all

    Bobby Nasution Ditetapkan Gubernur Sumut Terpilih, Ini Profil dan Daftar Harta Kekayaannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MEDAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Bobby Afif Nasution dan H Surya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2025-2030.

    Pada Rabu (5/2/2025) kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 telah sah ditetapkan dan ditandatangani.

    Ketua KPU Sumatera Utara, Agus Arifin membacakan 3 poin dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No 139 Tahun 2025, tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. 

    Profil dan Harta Kekayaan Bobby Nasution

    Muhammad Bobby Afif Nasution, lahir di Medan, Sumatera Utara pada 5 Juli 1991.

    Ia kerap disapa Bobby Nasution.

    Bobby merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dalam keluarga Batak Mandailing.

    Ia dikenal sebagai seorang pengusaha dan politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan.

    Bobby Nasution merupakan menantu dari Presiden Joko Widodo.

    Ayahnya, Erwin Nasution, pernah menjabat sebagai presiden dan direktur perusahaan perkebunan milik negara, PTPN IV.

    Masa kecil Bobby dihabiskan di Pontianak, Kalimantan Barat, tempat ia menempuh pendidikan dasar. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan menengah pertama dan atas di Bandar Lampung.

    Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Bobby menempuh studi di Institut Pertanian Bogor (IPB), ia memperoleh gelar sarjana dan magister dalam bidang agribisnis. Pendidikan tinggi ini mempersiapkannya untuk terjun ke dunia bisnis dan politik.

    Karier profesional Bobby dimulai pada tahun 2011 ketika ia mulai berkecimpung di industri properti.

    Ia memulai dengan memperbaiki dan menjual kembali rumah, kemudian berkembang dengan membangun beberapa rumah dan terlibat dalam proyek-proyek yang lebih besar.

    Pada tahun 2016, Bobby bergabung dengan Takke Group sebagai direktur pemasaran, sebuah posisi yang ia peroleh melalui perkenalan ayahnya.

    Selain di bidang properti, Bobby juga sempat menjabat sebagai manajer klub sepak bola Medan Jaya pada tahun 2014.

    Perjalanan karier Bobby Nasution yang dinamis dan beragam ini membawanya ke panggung politik, di mana ia kini melayani masyarakat Medan sebagai Wali Kota.

    Dedikasinya dalam memimpin kota ini mencerminkan komitmennya untuk membawa perubahan positif dan kemajuan bagi warganya.

    Pada Pilkada 2024, Bobby Nasution mendaftar sebagai calon Gubernur Sumatera Utara.

    Ia resmi mendaftar ke Kantor KPU Sumut pada Rabu (28/8/2024).

    Pasangannya adalah Bupati Asahan, Surya.

    Bobby dan Surya diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, Demokrat, PKB, dan PKS.

    Biodata Bobby Nasution

    Nama Lengkap: Muhammad Bobby Afif Nasution

    Tempat Tanggal lahir: Medan, 5 Juli 1991 (usia 33)

    Partai Politik:

    Gerindra (sejak 2024)

    PDI Perjuangan (2019–2023)

    Istri: Kahiyang Ayu

    Hubungan Keluarga: 

     Joko Widodo (ayah mertua)
     Gibran Rakabuming Raka (ipar
     Kaesang Pangarep (ipar)
    Anak-anak:

     Sedah Mirah Nasution
     Panembahan Al Nahyan Nasution
     Panembahan Al Saud Nasution
    Almamater : Institut Pertanian Bogor

    Harta Kekayaan Bobby Nasution

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bobby Nasution memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 57.552.729.408 atau sekitar Rp 57,6 miliar.

    Data kekayaan Bobby Nasution itu merupakan laporan harta kekayannya pada tahun 2023.

    Harta itu terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, surat berharga, serta kas dan setara kas.

    Harta ini termasuk tanah dan bangunan senilai Rp 40,3 miliar yang tersebar di beberapa kota seperti Medan, Jakarta Selatan, dan Surakarta. 

    Berikut data lengkap harta kekayaan Bobby Nasution yang dikutip dari LHKPN KPK:

     Tanah dan Bangunan: Rp40.375.000.000.
     Alat Transportasi dan Mesin: Rp1.360.000.000.
    Harta Bergerak Lainnya: –

     Surat Berharga: Rp10.500.000.000.
     Kas dan Setara Kas: Rp6.817.729.408.
    Harta Lainnya: –

    Sub total: Rp59.052.729.408.

    Hutang: Rp1.500.000.000.

    Total Harta Kekayaan: Rp57.552.729.408.

     

  • Donald Trump Tutup USAID, Menkes Bicara Dampaknya ke Indonesia Donald Trump Tutup USAID, Menkes Bicara Dampaknya ke Indonesia

    Donald Trump Tutup USAID, Menkes Bicara Dampaknya ke Indonesia Donald Trump Tutup USAID, Menkes Bicara Dampaknya ke Indonesia

    Jakarta –

    United States Agency for International Development (USAID) atau Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) akan ditutup.

    Ribuan pegawai di USAID mulai diliburkan atau menjalani cuti administratif mulai Jumat malam, berdasarkan pernyataan resmi di website mereka.

    Arahan ini ditujukan untuk personel yang direkrut langsung, kecuali mereka yang memegang kepemimpinan inti, dan program yang ditunjuk secara khusus.

    Tidak jelas pekerjaan mana saja yang terkena dampak. Pernyataan yang dimuat di situs web agensi tersebut mengatakan karyawan baru akan diberitahu pada Kamis sore.

    Trump menuding USAID hanya membuang-buang uang dan perlu menyesuaikan diri dengan prioritas kebijakan presiden. Staf lembaga, yang didukung oleh anggota parlemen Demokrat, telah memprotes pemotongan dana tersebut, dengan mengatakan pemotongan dana akan membahayakan nyawa dan menghambat keamanan nasional.

    Kisaran Bantuan Dana USAID ke RI

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin turut menyoroti kabar tersebut. Menurutnya, USAID memang memberikan bantuan ke Indonesia sekitar 100 juta dollar atau sekitar Rp 1 triliun-an.

    Menkes mengatakan beberapa bantuan yang diberikan oleh USAID memang tak semuanya melalui Kemenkes, tetapi ada pihak mitra ketiga. Menurutnya, kekurangan tersebut kemungkinan akan berdampak pada Indonesia.

    Meski begitu, Menkes tak menjabarkan dampak seperti apa yang mungkin akan dirasakan oleh Indonesia.

    “Nah kekurangan ini yang nanti akan, pasti akan ada dampaknya,” katanya saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025)

    Dirinya juga menyebut, selain USAID, beberapa negara lainnya seperti Australia juga masih memberikan bantuan.

    “Tapi kita juga masih ada negara donor-donor lain. Kemarin kan saya ke Australia, kita juga dapat komitmen men-secure 130 juta dolar. Walaupun dolar Australia sama dolar USA beda ya. Tapi setidaknya kan komitmen itu sudah kita dapatkan,” katanya.

    “Nanti saya akan berusaha mencari sumber-sumber donor-donor lain juga,” sambungnya lagi.

    NEXT: Pengaruh Tutupnya USAID ke Indonesia

    USAID sudah dibentuk sejak 1961 di bawah kepemimpinan John F. Kennedy. Sejak berdiri, USAID membantu mengelola program bantuan kemanusiaan AS, dalam aspek kesehatan, ekonomi, hingga masalah iklim atau lingkungan.

    Vaksinasi Polio

    Sejak 2023, USAID juga memberikan bantuan dana lebih dari 3,2 juta dolar AS atau sekitar Rp 48,4 miliar untuk mendukung penanganan wabah polio di Indonesia dan dua putaran imunisasi nasional.

    USAID bekerja sama dengan WHO telah membantu pemerintah mendistribusikan 31 juta dosis vaksin polio nOPV2 ke jutaan anak di Aceh hingga Papua. Terlebih, pasca polio kembali ditemukan pada 2022, saat Indonesia melaporkan tiga kasus polio di Pidie, Aceh.

    Stunting di Papua

    Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) bersama PT Freeport Indonesia (PTFI), United States Agency for International Development (USAID) meluncurkan program Partnership to Accelerate Stunting Reduction in Indonesia (PASTI)-Papua, Jumat (13/9).

    Program ini bertujuan untuk mempercepat penurunan stunting dan peningkatan status gizi anak di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire (Papua Tengah) serta Kabupaten Asmat (Papua Selatan).

    Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi kala itu menekankan kerja sama ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan mengalokasikan dana sebesar USD 4 juta.

    Mengingat, menurut data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, Papua Tengah memiliki angka prevalensi stunting sebesar 39,4 persen dengan jumlah kasus stunting sebanyak 46.128 kasus. Sementara angka prevalensi stunting di Papua Selatan mencapai 25 persen, dengan jumlah kasus stunting sebanyak 33.304 kasus.

    Penanganan HIV-AIDS dan Sanitasi Air Minum

    Pada 2023, AS, menggelontorkan USD 72 miliar ke berbagai belahan dunia guna mendanai berbagai program, mulai dari kesehatan perempuan, akses terhadap air bersih penanganan HIV-AIDS, keamanan energi, hingga persoalan antikorupsi.

    USAID juga mendukung pemerintah untuk mencapai target akses air minum aman hingga 45 persen pada 2030 mendatang.

    Program USAID untuk air minum dan sanitasi berketahanan iklim (IUWASH Tangguh) bertujuan untuk memperkuat akses air minum yang dikelola dengan aman. Salah satunya melalui dukungan pada Kementerian Pekerjaan Umum dalam uji coba Zona Air Minum Prima (ZAMP) di Pematangsiantar, Sumatera Utara.

    Pada tanggal 10 Desember 2024, sistem ZAMP di Perumahan Meranti Permai, Pematangsiantar secara resmi diluncurkan oleh Walikota Pematangsiantar. Sistem ZAMP menyediakan akses air berkualitas tinggi selama 24 jam setiap hari, untuk 213 rumah tangga di Perumahan Meranti Permai.

    ZAMP dirancang untuk menyediakan air siap minum yang memenuhi standar kualitas yang disyaratkan oleh Kementerian Kesehatan.

    Simak Video “Video Respons Menkes Budi soal Trump Tutup USAID, Apa Dampaknya ke RI?”
    [Gambas:Video 20detik]

  • 5 Poin Penting Celetukan Donald Trump Ambil Alih Gaza, Presiden Baru AS Akan Dimakzulkan?

    5 Poin Penting Celetukan Donald Trump Ambil Alih Gaza, Presiden Baru AS Akan Dimakzulkan?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menimbulkan kegaduhan usai mengatakan bahwa negaranya akan mengambil alih kepemilikan jangka Panjang atas Gaza, sehingga warga Palestina yang tinggal di sana harus dipindahkan.

    Ia menyampaikan klaim tersebut selama kunjungan Perdana Menteri (PM) Israel Penjajah, Benjamin Netanyahu.

    Ia ingin menerapkan kerangka kebijakan AS di kawasan tersebut, yang selama ini didasarkan pada kemungkinan solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina merdeka dapat hidup berdampingan.

    Dalam pidato serupa, Trump memicu kecemasan di berbagai kalangan politik dan dunia internasional, sebab ia menolak untuk menutup kemungkinan menggunakan militer AS dalam upaya ini. Artinya, pentagon bisa saja diturunkan.

    Saat ditanya mengenai hal tersebut, Trump menjawab, “Kami akan melakukan apa yang diperlukan.”

    Setelah pernyataan itu dirilis, guncangan lanjutan terdengar pada Rabu, 5 Februari 2025. Berikut ini lima poin utama dari pernyataan Presiden Trump mengenai Gaza dan Palestina, setelah 24 jam dikatakan:

    1. Kurangnya Detail Rencana

    Donald Trump mengusulkan pemindahan seluruh warga Palestina dari Gaza sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk mengambil “kepemilikan” atas wilayah tersebut.

    Namun, hingga Rabu, 5 Februari 2025, sangat sedikit informasi yang diberikan mengenai bagaimana rencana ini akan dijalankan.

    Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pemindahan dan siapa yang akan memimpin atau melaksanakan langkah itu.

    Pertanyaan besar muncul, mengenai bagaimana rakyat Palestina yang sangat terikat dengan identitas dan tanah air mereka bisa dipindahkan, serta apakah tentara AS akan dilibatkan untuk memaksa mereka jika mereka menolak.

    2. Gedung Putih yang Plinplan

    Pada awalnya, Trump menyarankan bahwa pemindahan warga Palestina dari Gaza akan bersifat permanen dan diikuti dengan “kepemilikan jangka panjang” oleh Amerika Serikat atas Gaza.

    Namun, beberapa jam setelahnya, Gedung Putih mulai mengubah pernyataannya. Sekretaris Negara, Marco Rubio, dan juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyebutkan bahwa pemindahan tersebut hanya bersifat sementara, dengan alasan untuk memberi ruang bagi pembangunan kembali Gaza.

    “Sementara itu, jelas bahwa orang-orang harus tinggal di suatu tempat sementara Anda membangunnya kembali,” kata Rubio, dalam konferensi pers di Kota Guatemala, dikutip dari Reuters, Kamis, 6 Februari 2025.

    3. Demokrat Ancam Pemakzulan atas Trump?

    Usulan Trump untuk memindahkan warga Palestina dan keterlibatan tentara AS dalam proses tersebut memicu kemarahan dari kalangan Demokrat.

    Beberapa politisi, seperti Perwakilan Rashida Tlaib, yang merupakan warga Palestina-Amerika, menyebutnya sebagai upaya pembersihan etnis.

    Senator Chris Murphy menilai bahwa rencana ini akan memicu ketegangan besar di Timur Tengah dan berdampak panjang.

    Bahkan, beberapa politisi berencana untuk mengajukan pemakzulan terhadap Trump karena usulannya yang dianggap berisiko dan melanggar hak-hak asasi manusia.

    4. Keraguan dari Partai Republik

    Meskipun Trump memiliki dukungan kuat dari Partai Republik, beberapa anggotanya mulai menunjukkan ketidaksetujuan terhadap rencana ini. Senator Rand Paul misalnya, menilai bahwa ini bertentangan dengan prinsip “America First”, yang seharusnya menghindari keterlibatan Amerika dalam konflik internasional yang merugikan.

    Senator Lindsey Graham juga menyatakan bahwa mayoritas warga di negaranya mungkin tidak mendukung pengiriman pasukan AS ke Gaza.

    Beberapa anggota Partai Republik merasa bahwa sumber daya negara tidak seharusnya dialokasikan untuk menangani Gaza, dan mereka meragukan manfaat rencana ini bagi kepentingan nasional AS.

    5. Adanya Motif Bisnis Keluarga Trump

    Rencana Trump ini juga menarik perhatian terkait hubungan bisnis keluarganya di Timur Tengah, terutama yang melibatkan menantunya, Jared Kushner.

    Kushner, yang pernah menyatakan bahwa “properti tepi pantai” Gaza dapat sangat bernilai, juga terlibat dalam kesepakatan bisnis besar di wilayah ini.

    Laporan dari The New York Times mengungkapkan bahwa keluarga Trump telah memperluas bisnis real estate mereka di Timur Tengah, termasuk dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan negara-negara kaya minyak seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

    Hal ini menambah kontroversi terhadap rencana Trump karena munculnya dugaan adanya motif ekonomi pribadi yang melibatkan keluarga presiden. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News