Xcloud.id

partai: Demokrat

  • Trump Punya Gebrakan Baru Lagi, Bakal Tutup Departemen Pendidikan AS hingga Setop Produksi Uang Koin – Halaman all

    Trump Punya Gebrakan Baru Lagi, Bakal Tutup Departemen Pendidikan AS hingga Setop Produksi Uang Koin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump memulai jabatannya yang kedua pada 20 Januari 2025 kemarin, ada saja gebrakan anyarnya yang kontroversial.

    Trump terus mengambil langkah mengejutkan sejak kembali ke Gedung Putih, termasuk dalam bidang efisiensi.

    Setelah mencoba menutup Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), perhatian Trump kini beralih ke Departemen Pendidikan AS.

    Elon Musk, orang kepercayaannya, memimpin upaya tersebut.

    Selain itu, Trump menginstruksikan Departemen Keuangan untuk berhenti memproduksi uang koin satu sen.

    Trump Tutup Departemen Pendidikan

    Dikutip dari Barrons, Senin (10/2/2025), Trump menggambarkan departemen tersebut sebagai lembaga yang tidak efektif, boros, dan didominasi kaum kiri radikal.

    Dalam wawancara yang ditayangkan pada Minggu (9/10/2025) waktu AS, Trump mengatakan kepada Fox News bahwa ia akan memerintahkan Elon Musk untuk mengalihkan perhatiannya ke Departemen Pendidikan.

    Trump juga telah memerintahkan Linda McMahon, calon menteri pendidikannya, untuk “melepaskan diri dari pekerjaan.”

    Politisi Demokrat, guru serikat pekerja, dan banyak orang tua mengkritik rencana Trump untuk menutup badan tersebut, menyebutnya sebagai serangan terhadap pendidikan publik.

    Kelompok konservatif memuji langkah ini sebagai tindakan yang sudah lama tertunda untuk mengembalikan kendali lokal atas ruang kelas Amerika.

    Mereka mengakui bahwa menutup departemen besar itu bukan tugas yang mudah.

    Presiden Asosiasi Pendidikan Nasional (serikat buruh terbesar di negara itu), Becky Pringle mengatakan penutupan Departemen Pendidikan akan merugikan siswa penyandang disabilitas, siswa dengan kesejahteraan rendah, dan anak-anak berisiko.

    “Jika itu terjadi, perebutan kekuasaan Trump akan mencuri sumber daya bagi siswa kita yang paling rentan dan merusak perlindungan hak sipil siswa,” kata Pringle.

    Dia menambahkan bahwa banyak pihak yang akan menentang rencana tersebut.

    Pemotongan Departemen Pendidikan ini merupakan bagian dari upaya Trump dan Elon Musk untuk memangkas pemerintah federal AS secara radikal.

    Pemerintahan Trump sebelumnya juga berupaya menutup USAID dan memberikan keringanan bagi ribuan pekerja federal.

    Selain itu, pemerintah Trump juga menawarkan kompensasi kepada pegawai Badan Intelijen Pusat (CIA) untuk mencapai tujuan tertentu.

    Trump Setop Produksi Uang Koin

    Gebrakan lainnya yaitu Trump menginstruksikan Departemen Keuangan untuk berhenti memproduksi uang koin satu sen.

    Trump menyebut keputusan ini sebagai langkah untuk memangkas pengeluaran pemerintah.

    Dia menyatakan bahwa produksi uang koin sen, yang biayanya lebih dari 2 sen per koin, adalah pemborosan.

    “Sudah terlalu lama Amerika Serikat mencetak uang receh yang harganya lebih dari 2 sen. Ini sungguh pemborosan!” tulis Trump di platform media sosial Truth Social miliknya, dilansir AFP pada Senin (10/2/2025).

    “Saya telah menginstruksikan Menteri Keuangan AS untuk berhenti memproduksi uang receh baru. Mari kita singkirkan pemborosan dari anggaran negara kita, meskipun hanya satu sen,” tambahnya.

    Sebelumnya, Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin Elon Musk sempat menyoroti biaya produksi koin penny dalam sebuah postingan di media sosial X pada bulan Januari.

    Dikutip dari CNBC, perdebatan mengenai biaya produksi koin penny bukanlah hal baru di Amerika Serikat, dengan beberapa RUU yang diajukan di Kongres namun gagal disahkan.

    Perintah Trump ini kemungkinan akan memerlukan persetujuan anggota parlemen.

    Menteri Keuangan Scott Bessent mungkin dapat menghentikan pencetakan uang koin sen baru, menurut profesor ekonomi Robert Triest dari Universitas Northeastern pada Januari lalu.

    “Harga kemungkinan akan dibulatkan ke lima sen terdekat jika uang sen dihilangkan,” tambah Triest.

    Pada 2012, Kanada mengumumkan keputusan serupa untuk menghapuskan uang sen dari sistem mata uang mereka, dengan alasan biaya produksi masing-masing koin mencapai 1,6 sen dan daya beli yang menurun akibat inflasi.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Scholz dan Merz Saling Serang dalam Debat Pertama Calon Kanselir Jerman

    Scholz dan Merz Saling Serang dalam Debat Pertama Calon Kanselir Jerman

    Jakarta –

    Politik dalam negeri Jerman mendominasi duel TV pertama antara Olaf Scholz dan Friedrich Merz, Minggu (9/2). Pertukaran kedua calon kanselir Jerman itu sempat diselingi sejumlah isu internasional, beberapa menit tentang perang Ukraina dan Presiden AS Donald Trump.

    Selama 90 menit, Scholz dari Partai Sosialdemokrat, SPD, dan Merz, kandidat dari partai konservatif Uni Kristen Demokrat, CDU, saling beradu gagasan bagaimana mengatasi masalah terbesar, kelesuan ekonomi, pertahanan dan arus migrasi.

    Sentimen publik sedang tidak berpihak kepada petahana dan partai SPD. Kendati hari pencoblosan pada tanggal 23 Februari sudah dekat, dukungan bagi SPD enggan beranjak dari kisaran 15%, menurut sejumlah jajak pendapat teranyar.

    Padahal, Scholz memenangkan pemilu legislatif terakhir pada September 2021 dengan lebih dari 25 persen suara. Pemilu kali ini sebabnya menjadi ujian bagi masa depannya di SPD. Jika, sebagaimana yang diprediksi, Friedrich Merz memenangkan kekanseliran, Scholz dipastikan bakal pensiun dini.

    Momentum bagi partai konservatif

    Koalisi konservatif CDU/CSU saat ini memimpin dalam jajak pendapat dengan sekitar 30 persen. Dukungan tidak menyusut setelah CDU turut mengandalkan suara partai radikal kanan demi mengetatkan kebijakan keimigrasian yang akhirnya gagal di parlemen. Buntutnya, ratusan ribu orang berdemonstrasi di depan kantor CDU di Berlin, di München jumlah demonstran bahkan berkisar 250.000 orang.

    SPD dan Scholz menuduh Merz melakukan “pelanggaran tabu,” dan “ingkar janji,” karena pernah bersumpah tidak akan bekerja sama dengan partai ekstremis Alternatif untuk Jerman, AfD. Di Jerman, sikap tersebut sudah menjadi konsensus umum di antara partai-partai moderat di parlemen.

    “Kami mendengar dari Merz tahun lalu bahwa tidak akan ada kerja sama dengan AfD – dan sekarang sudah ada.” Menurutnya, kini tidak lagi bisa dipastikan, apakah Merz akan teguh memegang janjinya tersebut, kata Scholz dalam debat TV akhir pekan kemarin.

    Merz bantah ingkar

    Dalam pertukaran tersebut, Merz kembali menegaskan betapa realita politik tidak mengizinkan adanya kerja sama dengan AfD. “Kita sangat berbeda dalam berbagai isu, terutama yang menyangkut Eropa, NATO, mata uang euro, Rusia, Amerika – tidak ada titik temu antara AfD dan CDU, dalam koalisi apa pun, dalam level toleransi apa pun.”

    Namun titik temu tersebut muncul dalam pengetatan kebijakan keimigrasian yang dikampanyekan Merz. Menurut program CDU, Jerman harus kembali mengontrol dan mengusir pengungsi di perbatasan. Bagi Scholz, kedua kebijakan tidak hanya melanggar hukum Eropa, tapi juga berpeluang tipis untuk bisa diloloskan.

    “Saya tidak tahu bagaimana seseorang bisa sangat bodoh. Kebijakan ini mengancam semua yang telah diupayakan Jerman dalam mereformasi sistem suaka di Uni Eropa, dan semua itu untuk sebuah kebijakan, yang bisa dipastikan akan ditolak Mahkamah Eropa dan pengadilan administrasi,” kata dia.

    Merz menjawab bahwa pengusiran pencari suaka dimungkinkan oleh konstitusi. “Kami memperoleh dukungan yang sangat kuat dari masyarakat terhadap kebijakan ini. Hasil jajak pendapat juga menunjukkan peningkatan. Jadi, ini tidak mungkin sepenuhnya salah.” Bahkan, “kami mendapat ratusan anggota baru” di CDU, kilahnya.

    Serangan personal

    Scholz dan Merz tidak pernah menyukai satu sama lain, atau berhemat kata pedas ketika melayangkan kritik. “Anda tidak mampu,” pekik Merz dalam berbagai pidato di parlemen. Penampilan kanselir dianggapnya “memalukan,” dan betapa Scholz tidak lebih dari sekedar “makelar kekuasaan.”

    Scholz sebaliknya membalas dengan menyebut Merz dengan sebutan “Fritze”, singkatan nama Friedrich yang juga berarti “seorang tukang,” yang gemar menceritakan “omong kosong,” tukasnya dalam dialek Jerman Utara.

    Ketika ditanya, bagaimana rivalitas kedua figur akan berdampak pada perundingan koalisi paskapemilu, Merz mengatakan, “Saya tidak merasa terhina dengan ucapan kanselir, saya beranggapan begitu pula sebaliknya, bahwa dia tidak menganggap personal apa yang saya katakan.”

    “Saya yakin, sudah lazim dalam demokrasi bahwa kami saling berdebat,” kata Scholz.

    Ramai isu Domestik

    Kedua partai terutama terbelah soal rem utang bagi pemerintah, yang tertanam di dalam konstitusi demi mencegah belanja berlebihan demi kepentingan politik satu golongan. SPD ingin melonggarkan batasan utang demi membiayai investasi masa depan, terutama modernisasi militer yang kian genting. Pandangan serupa dikampanyekan Partai Hijau.

    CDU dan Partai Liberal Demokrat, FDP, menolak penambahan utang baru, dan sebaliknya menjanjikan dana tambahan investasi dan belanja militer lewat pertumbuhan ekonomi dan pengetatan anggaran sosial. Menurut Merz, jika pemerintah berhasil mendorong 400.000 pengangguran untuk kembali bekerja, negara akan berhemat enam miliar Euro.

    Salah satu cara yang digagas CDU adalah dengan menyusun mekanisme sanksi bagi penerima bantuan negara yang menolak bekerja.

    Wara-wiri koalisi

    Dua pekan jelang pencoblosan, Merz yang merupakan calon favorit, sudah harus menjawab pertanyaan wartawan seputar pembentukan koalisi. Tanpa AfD, CDU hanya memiliki FDP di spektrum kanan, yang sejauh ini belum berhasil melampaui ambang batas lima persen.

    Merz sebabnya tidak menutup kemungkinan berkoalisi dengan kedua partai kiri-tengah, SPD dan Partai Hijau. Dia menyaratkan, koalisi pemerintah di masa depan harus mampu menghasilkan kebijakan politik yang mencegah menguatnya AfD, yang berarti pengetatan kebijakan kemigrasian.

    “Siapapun yang ingin memerintah bersama kami, harus mau bergerak dan berkompromi,” kata dia. “Setelah tanggal 23 Februari nanti, kita harus bisa saling berdialog secara bijak dan mencari solusi atas masalah di Jerman. Jika kita berhasil, maka saya akan sangat puas,” imbuhnya setelah acara debat.

    Siapa pemenang duel?

    Survei yang dilakukan setelah acara debat di televisi menempatkan Olaf Scholz sebagai pemenang duel dengan dukungan 37 persen, sementara 34 persen memilih Friedrich Merz. Adapun sebanyak 29 persen responden tidak melihat perbedaan.

    Keduanya mengaku puas atas hasil debat televisi, yang menurut Merz merupakan “pelajaran bagi demokrasi.” Bagi Scholz, demokrasi berarti bertukar pandangan pada posisi yang berbeda dan saya pikir saya mampu mengemukakan beberapa poin yang sangat bagus.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Proyek Rp40 Miliar di Bojonegoro Tak Berupa, Begini Kondisinya

    Proyek Rp40 Miliar di Bojonegoro Tak Berupa, Begini Kondisinya

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Proyek pembangunan tembok pelindung tebing sungai atau Kali Lebak di Bojonegoro ambles sepanjang ratusan meter.

    Proyek tersebut dianggarkan dengan pagu senilai Rp40 miliar oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun anggaran 2024.

    Sesuai data di laman website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bojonegoro, lelang proyek sepanjang 980 meter di Desa Lebaksari dan Tanggungan Kecamatan Baureno dimenangkan oleh Indopenta Bumi Permai beralamat di Surabaya Kota dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp39,6 miliar.

    Di lapangan, kondisi bangunan terlihat banyak yang rusak. Tiang penopang bangunan banyak yang tercerabut dari dalam tanah dan patah. Sejumlah tiang beton terlihat terangkat ke permukaan dan bangunan penahan tebing ambles. Amblesnya bangunan proyek tersebut diperkirakan terjadi akhir Desember 2024.

    “Sebagian sawah warga juga ikut terbawa ambles. Diduga karena fluktuasi debit air sungai” ujar salah seorang warga di Desa Lebaksari, NA

    Hal yang sama, juga terjadi di Desa Tanggungan. Salah seorang warga di Desa Tanggungan FR menyebut, amblesnya tembok penahan tebing yang ada di desanya kondisinya lebih parah. Hal itu jika dibandingkan dengan kondisi tembok pelindung tebing yang ada di Lebaksari.

    “Mulai ambles sepanjang 200 meter di Desa Tanggungan, sedangkan di Desa Lebaksari sepanjang 70 meter,” bebernya.

    Terpisah, Kepala Dinas PUSDA Kabupaten Bojonegoro, Heri Widodo mengonfirmasi, bahwa kejadian tersebut sudah diketahuinya. Pihaknya mengaku akan segera melakukan cross-check di lapangan, dalam hal ini oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan rekanan yang terkait.

    “Terima kasih infonya. Segera kita cross-check dilapangan (PPK dan rekanan yang terkait), kalau yang dimaksud pada lokasi yang sama kegiatan, pada induk 2024, insyaAllah (betul) dan mestinya masih menjadi tanggungan dari pihak rekanan, masa pemeliharaan ingat saya satu tahun,” katanya.

    Sementara itu, anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto mengaku belum mengetahui secara terperinci terkait ambruknya bangunan pelindung tebing sungai di Lebaksari. Tetapi ia berjanji akan lakukan pengecekan atas kejadian tersebut.

    “Saya belum tahu detilnya ya, karena baru terima informasi dari kawan-kawan di lapangan. Nanti kita akan cek bersama dengan OPD dan kontraktor pelaksana. Kita tinjau sebab musababnya apa, apakah karena kesalahan teknis, atau human error, ataukah keadaan force majeure,” ujar Politikus Partai Demokrat ini. [lus/ted]

  • Trump Perintahkan Menkeu Stop Produksi Uang Koin! Trump Perintahkan Menkeu Stop Produksi Uang Koin!

    Trump Perintahkan Menkeu Stop Produksi Uang Koin! Trump Perintahkan Menkeu Stop Produksi Uang Koin!

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia telah meminta Departemen Keuangan untuk berhenti memproduksi uang koin satu sen. Dia menyebutnya sebagai upaya untuk memangkas pengeluaran pemerintah.

    Trump menyatakan bahwa pembuatan uang sen yang menelan biaya lebih dari 2 sen per koin merupakan pemborosan.

    “Sudah terlalu lama Amerika Serikat mencetak uang receh yang harganya lebih dari 2 sen. Ini sungguh pemborosan!” tulis Trump di platform media sosial Truth Social miliknya, dilansir kantor berita AFP, Senin (10/2/2025).

    “Saya telah menginstruksikan Menteri Keuangan AS untuk berhenti memproduksi uang receh baru. Mari kita singkirkan pemborosan dari anggaran negara kita yang besar, meskipun hanya satu sen,” tambahnya.

    Sebelumnya, Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) — sebuah inisiatif pemotongan biaya yang dipimpin oleh miliarder Elon Musk yang telah membantu memangkas pengeluaran federal — menyoroti biaya produksi uang receh dalam sebuah postingan di media sosial X pada bulan Januari lalu.

    Perdebatan tentang biaya produksi uang logam sen bukanlah hal baru di Amerika Serikat, dengan beberapa RUU yang telah diajukan di Kongres, namun gagal disahkan.

    Perintah Trump ini kemungkinan akan memerlukan persetujuan anggota parlemen. Namun, Menteri Keuangan Scott Bessent mungkin dapat menghentikan pencetakan uang logam sen baru, tulis profesor ekonomi Robert Triest dari Universitas Northeastern pada bulan Januari lalu.

    Trump telah menjadikan pemotongan anggaran federal sebagai bagian penting dari pemerintahan barunya, dengan tim DOGE di bawah pimpinan Musk ditugaskan untuk menyelidiki pengeluaran pemerintah.

    Namun, legalitas beberapa upaya pemerintahan — termasuk memangkas jumlah pegawai Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID)– telah digugat di pengadilan oleh partai Demokrat dan serikat buruh.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AS Bekukan Dana USAID, Negara-negara Akan Beralih ke China?

    AS Bekukan Dana USAID, Negara-negara Akan Beralih ke China?

    Jakarta –

    Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menangguhkan dana bantuan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (United States Agency for International Development/USAID) telah membuat proyek-proyek yang didanai AS di sekitar 130 negara terhenti. Hal ini memiliki konsekuensi dramatis bagi jutaan orang dan pekerja bantuan kemanusiaan di seluruh dunia.

    Trump menuduh badan pembangunan USAID melakukan pemborosan. Pada 6 Februari lalu, ia menulis di platform “Truth Social”, “Sepertinya miliaran dolar telah dicuri di USAID.” Namun, ia tidak memberikan bukti apa pun.

    Para politisi oposisi di AS menuduh Trump membahayakan perjuangan global melawan kelaparan, penyakit, dan konflik.

    “Ini bukan tentang amal,” kata Andy Kim, Senator AS dari Partai Demokrat untuk New Jersey, di CNN.

    “Ini adalah tentang peran kita dalam lingkungan global yang sangat kritis saat ini,” tegasnya.

    “USAID adalah salah satu alat terbaik kami untuk melawan pengaruh keuangan dan ekonomi dari Cina,” lanjutnya.

    ‘Cina juga merupakan teman yang baik’

    Kedua negara adidaya ini juga menggunakan bantuan asing dalam persaingan mereka untuk mendapatkan supremasi global. Persaingan ini sangat jelas terlihat di Indo-Pasifik, misalnya di Bangladesh. Negara ini memiliki kepentingan strategis bagi Cina, dan dengan populasi lebih dari 170 juta jiwa, negara ini merupakan pasar utama bagi barang-barang Cina.

    Cina tidak mengungkapkan angka bantuan luar negerinya, tetapi para peneliti di College of William and Mary di negara bagian Virginia, AS, memperkirakan bahwa Cina telah membiayai 138 proyek pembangunan di Bangladesh sejak tahun 2000, dengan nilai sebesar 21 miliar dolar AS (sekitar Rp343 triliun).

    Sejauh ini, AS telah menentang hal ini, di mana pada tahun 2024 saja, AS telah memberikan bantuan senilai $393 juta (sekitar Rp5,8 triliun) kepada negara tersebut.

    “Bangladesh telah menjalin kemitraan yang sangat baik dengan USAID dan pemerintah AS untuk waktu yang lama,” kata Jashim Uddin, direktur Asosiasi Lembaga Pembangunan di Bangladesh (Association of Development Agencies in Bangladesh/ADAB), kepada DW dalam sebuah wawancara telepon. Ia menyatakan harapannya agar AS segera melanjutkan bantuannya.

    Asosiasi yang dipimpinnya menyatukan lebih dari 1.000 organisasi non-pemerintah.AS, sembari menambahkan, “AS telah mendanai kami sejak awal kemerdekaan kami pada tahun 1971.”

    Uddin mengatakan bahwa penghentian bantuan AS saat ini menyebabkan masalah yang signifikan bagi negaranya, di mana ribuan staf kini telah dirumahkan.

    “Ini adalah masalah yang sangat besar bagi kami sekarang. Ini akan melemahkan masyarakat sipil di Bangladesh. Ketidakstabilan sosial akan muncul dengan risiko kesehatan yang lebih tinggi dan peningkatan kemiskinan. Semua ini akan diperparah,” kata Uddin yang juga menyarankan agar pemerintahnya secara aktif mencari donor baru.

    “Kita perlu melakukan diversifikasi pendanaan. Cina juga merupakan teman baik Bangladesh,” katanya, seraya berharap bahwa Cina sekarang dapat memperluas dukungannya dengan memasukkan bantuan kemanusiaan dan dukungan untuk proyek-proyek sosial.

    Cina berfokus pada proyek-proyek berskala besar

    USAID bekerja dengan organisasi lokal, China Aid, yang didirikan pada tahun 2018 yang berfokus pada pinjaman dan proyek-proyek infrastruktur besar. Namun, kedua lembaga ini memiliki tujuan yang sama: untuk mengamankan pengaruh pemerintah mereka di negara-negara mitra utama.

    Dengan Belt and Road Initiative (BRI), Cina saat ini mencoba untuk mengikat lebih dari 145 negara melalui proyek-proyek besar bersama seperti jembatan, jalan, dan pelabuhan.

    Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Cina pada tahun 2024 menggambarkan bantuan pembangunan AS sebagai “egois, sombong, munafik, buruk, dan dengan ceroboh mencampuri urusan internal negara lain demi keuntungannya sendiri. Bantuan luar negeri AS membawa dampak negatif yang serius terhadap perdamaian dan pembangunan dunia.”

    Meski begitu, pertarungan pengaruh antara AS dan Cina bukanlah permainan zero-sum di mana salah satu pihak memenangkan apa yang dikalahkan oleh pihak lain, kata Evan Cooper, yang mengepalai proyek “Menata Ulang Diplomasi AS” di lembaga pemikir Stimson Center di Washington.

    “Saya kira runtuhnya USAID, pembekuan dana dan pemecatan karyawannya tidak akan membuat para pesaing AS tiba-tiba mendapatkan pengaruh yang sangat besar di dunia,” katanya kepada DW melalui telepon.

    Pembekuan dana mungkin akan menyebabkan runtuhnya industri bantuan pembangunan.

    “Namun hal ini tidak akan membuat Cina melangkah masuk untuk mengisi kekosongan,” katanya.

    Indonesia bersiap hadapi dampak pembekuan dana USAID

    Melansir Tempo, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Rolliansyah “Roy” Soemirat, menyatakan bahwa Indonesia telah menyiapkan langkah antisipatif apabila kebijakan ini berdampak pada kerja sama bilateral dengan AS. Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 7 Februari 2025, Roy menjelaskan bahwa hingga kini belum ada informasi resmi terkait program USAID yang akan terkena dampak langsung dari keputusan tersebut.

    “Beberapa hibah yang diberikan USAID melalui mekanisme Bilateral Development Cooperation Framework periode 2020-2026 sudah berjalan selama beberapa tahun. Kami masih menunggu informasi resmi lebih lanjut dari pihak AS mengenai kelanjutan hibah ini,” ujar Roy.

    Meski begitu, Roy menekankan bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan AS yang telah terjalin selama 75 tahun akan tetap kokoh. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil oleh negara mitra, termasuk AS, selalu dipertimbangkan dengan matang dan didasarkan pada prinsip saling menghormati.

    Mungkinkah Jerman turun tangan?

    “Tidak ada yang lebih menguntungkan bagi Cina selain penarikan Amerika,” kata Volkmar Klein, juru bicara kelompok parlemen untuk kerja sama ekonomi dan pembangunan blok konservatif Jerman, Christian Democrats dan Christian Social Union (CDU/CSU).

    Hal ini akan memperkuat posisi Cina dan mengikis kepercayaan pada Amerika Serikat, kata Klein.

    Setelah AS, Jerman adalah donor terbesar di dunia. Apa dampak dari langkah terbaru ini terhadap kebijakan pembangunan di Jerman?

    “Saya kira tidak akan mempengaruhi kepercayaan terhadap kerja sama dengan kami. Sebaliknya, kami dipandang sebagai mitra yang dapat diandalkan, dan seharusnya tetap demikian,” kata Klein.

    Menteri Pembangunan Jerman Svenja Schulze dari Partai Sosial Demokrat (SPD) yang beraliran kiri-tengah baru-baru ini membuat pernyataan yang sama mengenai RBB. Menurutnya, Eropa sekarang harus melihat apa yang dapat dicapai bersama.

    “Kita akan lebih baik untuk lebih memperkuat kerjasama pembangunan kita, bukan memotongnya,” katanya.

    Kaum konservatif Klein memimpin dalam jajak pendapat. Jika mereka menjadi partai terkuat dan membangun pemerintahan Jerman yang baru setelah pemilihan umum federal pada tanggal 23 Februari nanti, Klein ingin mendorong mereka untuk mengemban lebih banyak tanggung jawab internasional.

    “Namun kami tidak dapat mengimbangi kekurangan Amerika,” tegasnya.

    “Amerika membayar sekitar enam kali lipat lebih banyak untuk kerja sama pembangunan dibandingkan Jerman. Jadi, adalah ilusi belaka jika kita berpikir bahwa kita dapat menutupi kekurangan tersebut.”

    Hampir semua karyawan USAID diberhentikan

    Menurut beberapa media AS, hanya sekitar 300 dari 10.000 karyawan USAID yang saat ini diizinkan untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Tidak jelas berapa banyak proyek pembangunan yang akan diizinkan Trump untuk dimulai kembali setelah tinjauan 90 hari.

    Sudah lama sekali kerja sama pembangunan tidak pernah dibahas seheboh sekarang, terutama di Amerika Serikat dan sekitarnya.

    USAID juga kemungkinan akan menjadi topik dalam Konferensi Keamanan Munich, yang berlangsung dari tanggal 14 hingga 16 Februari 2025. Perwakilan dari Cina, Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio diperkirakan akan hadir.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tinjau Kick Off Program Cek Kesehatan Gratis, AHY Gendong Balita Perempuan di Puskesmas Beji Depok – Halaman all

    Tinjau Kick Off Program Cek Kesehatan Gratis, AHY Gendong Balita Perempuan di Puskesmas Beji Depok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau langsung kick off program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat di Puskesmas Beji, Depok, Jawa Barat, pada Senin (10/2/2025).

    AHY yang tampak mengenakan kemeja putih tiba di Puskesmas Beji sekira pukul 10.00 WIB.

    Kehadiran AHY pun disambut jajaran pemerintah Kota Depok serta Juru Bicara PCO Prita Laura.

    Warga Kecamatan Beji dan sekitarnya pun terkihat antusias ketika menyambut kedatangan AHY beserta rombongan.

    Warga sendiri sudah memadati Puskesmas Beji sejak pukul 08.00 WIB untuk pengecekan kesehatan gratis.

    Dalam kesempatan itu, Agus Harimurti Yudhoyono meninjau dan berdialog langsung dengan masyarakat yang telah tiba di Puskesmas Beji.

    Ketua Umum Partai Demokrat ini langsung mengecek satu per satu klaster pengecekan kesehatan, yang terdiri dari klaster ibu hamil, balita, anak dan remaja serta lansia.

    Dia juga menyempatkan berbincang dengan sejumlah warga disana.

    AHY bahkan sampai menggendong salah satu balita yang tengah dibawa oleh ibunya ke Puskesemas tersebut.

    “Ini putri Ibu, umur berapa? Sehat-sehat ya adek,” ujar AHY menyapa salah satu Ibu.

    Dia kemudian menggendong balita perempuan itu sambil berbincang hangat.

    AHY juga mengecek loket pendaftaran cek kesehatan gratis dan berdialog dengan masyarakat yang akan mendaftar.

    ILUSTRASI PERIKSA GRATIS -Ilustrasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dibuat menggunakan AI pada Sabtu (1/2/2025). Kementerian Sosial akan mengerahkan 120.767 pilar sosial atau pendamping sosial untuk menyosialisasikan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mulai awal Februari 2025. (Tribunnews.com / Ilustrasi AI)

    Usai berkeliling selama kurang lebih 30 menit, AHY juga menyempatkan berfoto dengan sejumlah pekerja di Puskesmas Beji.

    Kepada wartawan, AHY menyampaikan cek kesehatan gratis ini adalah sebuah kebijakan dan arahan yang luar biasa dari Presiden Prabowo Subianto, yang ingin meyakinkan negara hadir. 

    “Ini adalah amanah konstitusi, bukan hanya sekedar visi-misi astacita, bukan hanya sekedar janji kampanye, tetapi benar-benar kita harus menjalankan amanah konstitusi kita, dimana setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata AHY di lokasi.

    Putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menambahkan, program cek kesehatan gratis ini merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis dan menyentuh masyarakat luas. 

    Dimana, seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan gratis. 

    “Jadi medical check-up seperti ini tentu tidak murah, dan seringkali masyarakat kita tidak punya kemampuan, dan juga mungkin belum terlalu memahami pentingnya medical check-up,” terang AHY.

    Dia juga mengatakan, pemeriksaan kesehatan ini seharusnya menjadi hal yang sangat mendasar, karena semangatnya untuk mendeteksi dini kondisi kesehatan masing-masing. 

    “Baru setelah kita tahu apakah ada masalah kesehatan, maka segera kita lakukan pengobatan atau tindakan yang memang diperlukan. Tetapi prinsipnya mencegah jauh lebih baik, jauh lebih murah daripada kita harus mengobati,” tandas AHY.

     

     

  • IKN Disamakan dengan Hambalang Bikin Demokrat Gerah, Jansen Singgung Balas Dendam dalam Politik

    IKN Disamakan dengan Hambalang Bikin Demokrat Gerah, Jansen Singgung Balas Dendam dalam Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo diblokir, kini berbuntut panjang. IKN disebut-sebut bakal senasib dengan proyek Wisma Atlet Hambalang yang digagas era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Beberapa hari terakhir, pengguna media sosial terus memanas-manasi soal Hambalang dan IKN.

    Hal ini kemudian memantik perhatian Partai Demokrat. Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon buka suara.

    “Hampir semua kami kader Demokrat di-mention. Berharap perlakuan lalu dimana Hambalang dimangkrakkan yang tuduhannya sampai sekarang terus kena ke kami, dilawan dgn mangkrak juga. Atau minimal kami juga diharapkan mendukung proses pemangkrakan,” tutur Jansen melalui keterangan tertulisnya di X, dikutip pada Senin (10/2/2025).

    Ia menegaskan, Partai yang dikomandoi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu tidak menganut aliran itu.

    “Marilah kita cukupkan saling “berbalas dendam” dalam politik ini. Karena tidak ada gunanya,” tegasnya.

    Karena menurutnya, dalam setiap proyek itu sudah ada uang negara yang masuk di dalamnya. Kalau dibiarkan atau di-terbengkalaikan akan jadi terbuang percuma.

    “Jadi lebih baik proyek apapun itu dilanjutkan dan dimaksimalkan, berdasarkan kemampuan per keadaan sekarang. Ketimbang dibiarkan mangkrak apalagi dijadikan alat politik untuk memukul seseorang,” pesannya.

    Jansen menyatakan, yang lalu biarlah berlalu. Saat ini semua kader Demokrat menatap ke depan. Dimanapun posisi Demokrat sekarang berada dalam pemerintahan ini. Pihaknya akan berusaha untuk menyukseskan IKN tentu saja berdasarkan kemampuan keuangan Negara yang ada saat ini.

  • Pengakuan Saksi Pertama Kebakaran Kementerian ATR/BPN, Arsip Hangus, DPR Khawatir Bukti Pagar Laut

    Pengakuan Saksi Pertama Kebakaran Kementerian ATR/BPN, Arsip Hangus, DPR Khawatir Bukti Pagar Laut

    TRIBUNJATIM.COM – Kesaksian disampaikan oleh orang pertama yang mengetahui adanya kebakaran di gedung Kementerian ATR/BPN pada Sabtu (8/2/2025).

    Sejumlah kertas dan arsip Kementerian ATR/BPN disebut ikut terbakar dalam kebakaran yang terjadi Sabtu (8/2/2025) malam. 

    Api yang membakar kertas-kertas dan arsip yang mudah terbakar membuat security kesulitan memadamkan api yang awal mula berasal dari ruang humas Kementerian ATR/BPN. 

    Dimuat Wartakota pada Minggu (9/2/2025), seperti dikutip TribunJatim.com, Plt Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi menceritakan kronologi versi saksi mata pertama yang melihat api di Kementerian ATR/BPN.

    Saksi mata pertama kebakaran Kementerian ATR/BPN ialah security gedung.

    Menurut pihak sekuriti gedung, api dilaporkan pertama kali terlihat di ruangan humas yang berada di lantai satu.

    Pada momen itu, sekuriti mencoba untuk memadamkan api tersebut. Hanya saja, upaya itu sia-sia lantaran api yang sudah terlanjur bertambah besar.

    Satriadi menuturkan api yang terlanjur membakar kertas arsip yang berada di atas meja membuat api sulit dipadamkan.

    “Api sudah terlanjur membakar kertas-kertas arsip di atas meja dan menghasilkan asap tebal. Sekuriti kemudian melaporkan ke damkar untuk meminta bantuan,” katanya.

    Sebelumnya, sejumlah 62 orang personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkatmat) Jakarta Selatan berhasil memadamkan kobaran api yang menghanguskan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru.

    “Kami langsung berangkatkan 21 unit mobil pemadam”

    Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Selatan, Syamsul Huda mengungkapkan, informasi terjadinya kebakaran diterima  melalui laporan warga pada pukul 23.10 WIB.

     “Usai menerima laporan kami langsung berangkatkan 21 unit mobil pemadam kebakaran dengan 62 personel ke lokasi,” ujarnya, Minggu (9/2/2025).

    Huda menjelaskan, setibanya di lokasi, petugas bergerak cepat mencegah kobaran api meluas atau terjadi perambatan.

    GEDUNG KEMENTERIAN ATR/BPN – Mobil pemadam kebakaran masuk ke gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Sabtu (8/2/2025) malam. (Tribunnews)

    “Pada pukul 23.45 kebakaran sudah dapat dilokalisir dan 01.11 dini hari operasi pemadaman kebakaran dinyatakan selesai,” terangnya.

    Dan menurutnya, kebakaran gedung yang berada di lantai dasar seluas 48 meter persegi tersebut diduga berasal dari korsleting CPU komputer di ruangan Humas Kementerian  ATR/BPN.

    “Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai Rp 448.656.000,” ungkapnya.

    Sementara itu, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengapresiasi kesigapan tim pemadam kebakaran dalam melakukan penanganan cepat.

    “Berkat respons cepat mereka, kebakaran dapat segera dikendalikan sebelum merambat ke bagian lain gedung,” ujarnya.

    Menurut Nusron, kebakaran gedung ATR/BPN itu diduga berawal dari terbakarnya komputer.

    “Kayanya ya itu ada petugas, pegawai, komputernya itu gak dimatikan,” ujarnya kepada wartawan di lokasi kejadian, Minggu (9/2/2025).

    “Tapi sejauh ini penyebabnya masih diselidiki. Masih, pasti nanti ketahuan kok,” ungkapnya lagi.

    Pada saat kejadian tersebut, Nusron mengaku tengah menghadiri acara haul di Jakarta Barat.

    Begitu mendapat kabar gedung ATR/BPN kebakaran, ia pun langsung meluncur ke kantornya dan tiba sekitar pukul 23.40 WIB.

    “Tadi pas datang ke sini cukup gede apinya. Saya masih liat apinya tadi cukup gede,” ujarnya.

    Nusron memastikan tidak ada korban jiwa imbas kebakaran ini. Kondisi gedung itu dalam keadaan kosong.

    Namun dia belum tahu apa saja yang rusak atau hangus terbakar dalam insiden tersebut.

     “Nggak ada, kosong, gak ada orang. Jadi korban dipastikan tidak ada. Nah (untuk berkas), itu belum tahu,” pungkasnya. 

    Sementara itu, menanggapi peristiwa kebakaran yang terjadi di Kementerian ATR/BPN, DPR RI mengungkapkan ketakutan dan kekhawatiran.

    DPR RI khawatir dengan barang bukti kasus pagar laut usai Kementerian ATR/BPN terbakar Sabtu (8/2/2025) malam.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf seperti dimuat Tribunnews.com berharap penyidik segera mengecek bagaimana kondisi barang bukti pagar laut di Gedung Kementerian ATR/BPN yang terbakar.

    Di mana diketahui dalam kasus ini, Kementerian ATR/BPN pada periode pemerintahan lalu mengeluarkan SHGB di wilayah pagar laut Tangerang, Banten.

    Dia mendorong aparat melakukan penyelidikan, apakah ada barang bukti yang hilang terkait kasus pagar laut.

    KEBAKARAN KEMENTERIAN ATR – Garis polisi terpasang di depan ruangan Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kebakaran terjadi pada Sabtu (8/2/2025) tengah malam, saat kantor kosong. (Wartakotalive.com)

    “Ini perlu penyelidikan lebih jauh oleh para penyidik dan penegak hukum, dilihat dulu juga apakah ada barang bukti yang hilang,” katanya.
     
    “Tapi kita percayakan kepada pemerintah untuk menuntaskan masalah ini secepatnya,” pungkasnya.

    Namun demikian Dede tidak mau berspekulasi lebih jauh terkait dengan kebakaran di Kementerian ATR/BPN di tengah gencarnya pembongkaran HGB di atas laut.

    Dede Yusuf juga menyampaikan keprihatinannya atas musibah kebakaran yang terjadi di Gedung Kementerian ATR/BPN.

    Sebelumnya, Gedung Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kebakaran pada Sabtu (8/2/2025) malam.

    Dinas Gulkarmat Jakarta menduga kebakaran di Kementerian ATR/BPN di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu (8/2/2025) malam akibat konsleting listrik pada AC.

    “Dugaan penyebab diduga korsleting perangkat AC,” kata Plt Kadis Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan dalam keterangannya, Minggu (9/2/2025).

    Satriadi menuturkan, titik api pertama kali terlihat dari Gedung Humas. Saat itu, sekuriti sebenarnya sudah mencoba memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR).

     Namun, upaya tersebut tidak berhasil sehingga menghubungi pihak petugas pemadam kebakaran (damkar).

    “Api sudah membakar kertas kertas arsip di atas meja menghasilkan asap tebal dan security melapor damkar untuk meminta bantuan,” ucapnya.

    Dalam insiden ini, Satriadi memastikan tak ada korban luka maupun jiwa. Hanya saja, kerugian materil ditaksir mencapai Rp 448.656.000.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Sekjen Nasdem Hermawi Taslim: Restorasi Dimulai dari Rumah

    Sekjen Nasdem Hermawi Taslim: Restorasi Dimulai dari Rumah

    Jember (beritajatim.com) – Hermawi Taslim, Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat, menegaskan pentingnya restorasi dimulai dari rumah sebagai bagian dari penguatan organisasi.

    “Setiap kader Nasdem harus membiasakan satu kata dan perbuatan mulai dari rumah masing-masing. Sederhana saja: buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan untuk mencegah banjir,” kata Taslim, dalam acara Kemah Restorasi, di kawasan Rembangan, Kabupaten Jember, Sabtu (8/2/2025).

    Menurut Taslim, semua yang dimulai dari rumah pasti berhasil. “Tidak usah bicara yang besar-besar. Kita mulai dari rumah. Restorasi dimulai dari rumah dengan contoh,” katanya.

    Nasdem memulai kaderisasi lebih awal. “Sebagai partai modern, Partai Nasdem tidak hanya hadir menjelang pemilu. Saya ke Jember sebagai bagian dari peringatan dini kita ke kader, kalau maju dan dicintai rakyat, mulailah dari awal,” kata Taslim.

    Taslim menekankan pentingnya dialog dengan masyarakat untuk mengetahui keinginan rakyat. “Jangan kita pidato A, rakyat maunya B dan C dan seterusnya,” katanya.

    Hasil pemilu harus diterima semua pihak. “Sudah selesai. Kompetisi ada batasnya. Setelah KPU mengumumkan, setelah MK mengumumkan, saya tegaskan lagi bahwa Partai Nasdem mendukung pemerintah. Partai Nasdem bagian dari pemerintahan yang sah, yang telah mendapat amanat dari rakyat yang dipimpin Presiden Prabowo,” kata Taslim.

    Kendati mendukung pemerintah, Nasdem tidak harus masuk dalam kabinet. “Menjadi bagian dari pemerintahan, tidak ada kaitannya dengan kabinet. Kita mendukung pemerintahan dengan anggota Dewan kita sebanyak 1.195 orang seluruh Indonesia,” kata Taslim. [wir]

  • AHY: Demokrat Harus Jadi Bagian Pembangunan Indonesia – Page 3

    AHY: Demokrat Harus Jadi Bagian Pembangunan Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa partainya harus menjadi bagian pembangunan Indonesia, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang serta terus menghadirkan solusi.

    Dalam acara Pemancangan Tiang Pertama Gedung Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat di Bandung, Sabtu, AHY menuturkan bahwa hal tersebut seiring dengan harapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025—2045 yang akan dimulai pada tahun 2025 sebagai tonggak pencapaian (milestone).

    “Jadi, tidak hanya melihat tahun ini atau 5 tahun ke depan, tetapi juga melihat 20 tahun ke depan,” ungkap AHY seperti dilansir Antara.

    Maka dari itu, dia berharap Partai Demokrat tidak boleh hanya memperhatikan dari pinggir dan menjadi penonton, tetapi harus berada dalam barisan eksekutif dan makin kuat dalam barisan legislatif.

    Menurut dia, kedua elemen tersebut penting karena Partai Demokrat memiliki target untuk 4 tahun ke depan, yakni 2029 Demokrat Bangkit.

    AHY mengaku selalu bersyukur lantaran dengan segala dinamika jatuh bangun dalam 10 tahun terakhir, Demokrat bisa tetap eksis dan terus berperan untuk masyarakat.

    Namun, hal lain yang sangat disyukuri, sambung dia, yakni karena Demokrat bisa kembali dapat kepercayaan di pemerintahan nasional

    Dengan demikian, Partai Demokrat ingin fokus menyukseskan visi maupun program kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus terus menghadirkan solusi yang prorakyat bagi masyarakat, terutama masyarakat di Jawa Barat.

    Terkait dengan Kongres Partai Demokrat yang dijadwalkan pada bulan Februari ini, AHY menyampaikan tidak ada persiapan secara khusus karena seluruh kader solid dan sudah mengalami berbagai hal yang tidak mudah, terutama ancaman pemecah belah.

    Apalagi, lanjut dia, hal itu dilakukan oleh berbagai oknum eksternal yang juga hanya memiliki agenda untuk personal atau kelompok.

    “Nah, kami tentu tidak akan kalah, tidak akan mau kalah untuk menghadapi yang begitu-begitu,” tutur dia.

    Terkait dengan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat yang akan dibangun, AHY berharap kantor yang berlokasi di Arcamanik Kota Bandung tersebut bisa segera selesai.

    “Semoga bisa membawa keberkahan dan semangat baru untuk bangkitnya Demokrat di Jawa Barat menuju perhelatan politik pada tahun 2029, baik pemilu maupun pilkada,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu.