Xcloud.id

partai: Demokrat

  • Pemilu Jerman: Partai Liberal Harus Berjuang Lolos ke Parlemen – Halaman all

    Pemilu Jerman: Partai Liberal Harus Berjuang Lolos ke Parlemen – Halaman all

    Dalam kongres partai di Kota Potsdam, Wakil Ketua Umum Partai Liberal Demokrat, FDP, Wolfgang Kubicki, menegaskan misinya dalam pemilihan legislatif dini, 23 Februari mendatang. “Kita adalah benteng melawan skenario Hitam-Hijau,” kata dia merujuk pada kemungkinan koalisi antara partai konservatif terbesar CDU dengan Partai Hijau di spektrum kiri-tengah.

    Kubicki tidak lama lagi akan berusia 73 tahun. Namun dia bersikeras mencalonkan diri lagi untuk FDP sebagai calon anggota parlemen. Namun, angin sedang tidak berpihak kepada kaum liberal.

    Menurut jajak pendapat teranyar, FDP diprediksi hanya memperoleh empat persen suara. Untuk terpilih kembali di Bundestag, partai di Jerman harus menerima setidaknya lima persen dukungan pemilih.

    Padahal, dalam pemilu lalu, FDP mengantongi sebanyak 11,5 persen suara. Di Potsdam, ketua umum partai Christian Lindner sebabnya berusaha memompa semangat para kader, antara lain dengan moto “semua bisa dibuah”.

    Lindner: Nasib FDP bergantung pada ketidakpastian

    Christian Lindner telah menjadi tokoh sentral yang mendominasi gerak-gerik FDP. Karirnya sebagai ketua umum dimulai sejak FDP gagal lolos ke parlemen pada tahun 2013.

    Dalam pidatonya di Potsdam, dia mengatakan “pertanyaan yang sebenarnya adalah, apakah pertumbuhan atau stagnasi? Kebebasan individu atau kekuasaan negara? Lindner atau Habeck,” ujarnya, merujuk kepada kandidat kanselir Partai Hijau, Robert Habeck, yang ditanggapi hadirin kongres dengan berdiri dan memberikan tepuk tangan.

    Lindner juga dengan jelas menjauhkan diri dari partai radikal di spektrum kiri dan kanan. “Kaum moderat tidak boleh mengalah. Karena jika kita mengalah, negara akan berubah,” seru Lindner kepada hadirin.

    Namun dia juga tahu bahwa karirnya akan ikut dipertaruhkan pada tanggal 23 Februari. Keberhasilan FDP lolos ke Bundestag “bergantung pada ketidakpastian,” katanya kepada DW. “Ya, saya yakin dan yakin: FDP tidak hanya akan berada di Bundestag berikutnya, tetapi juga akan mengubah situasi politik Jerman.”

    Berkuasa, lalu terusir dari parlemen?

    FDP didepak dari koalisi pemerintahan oleh Kanselir Olaf Scholz karena menurutnya Linder “terlalu sering bersiasat dan melanggar kepercayaan saya,” kata kader Partai Sosialdemokrat, SPD, tersebut. Di antara ketiga partai, FDP adalah satu-satunya yang berideologi konservatif.

    Tanpa suara FDP di parlemen, koalisi pemerintahan hanya memiliki porsi minoritas dan sebabnya terpaksa menggelar pemilu dini. Saat itu, tingkat elektabilitas FDP sudah ambruk lebih dulu karena maraknya silang sengketa di tubuh koalisi.

    Ironi bagi Lindner karena dia berpotensi menjadi sosok yang membawa keruntuhan FDP, setelah berhasil membawa partai lolos ke parlemen pada 2017 dan duduk di pemerintahan pada 2021.

    Pertaruhan politik melalui CDU

    Lindner banyak berharap kepada Uni Kristen Demokrat, CDU, yang kini menjadi partai terkuat jelang pemilu. Sejak awal, dia berpihak pada inisiatif CDU, seperti RUU Keimigrasian yang kontroversial dan akhirnya gagal di parlemen.

    Namun betapapun FDP berusaha mendekat ke CDU dengan kebijakan pro-pasar dan pengetatan imigrasi, hasil jajak pendapat belum banyak beranjak. Belum lama ini, ketua umum CDU Friedrich Merz malah secara terang-terangan mengimbau warga tidak memilih FDP dan sebaliknya mencoblos CDU, karena khawatir akan kehilangan suara kaum konservatif jika FDP gagal lolos ke parlemen.

    Soal koalisi, FDP tidak memiliki banyak ruang gerak. Usai perpecahan dengan SPD dan permusuhan dengan Partai Hijau, Linder juga menolak koalisi dengan partai populis kanan Alternatif untuk Jerman, AfD, dan populis kiri, BSW.

    “Setelah pemilu nanti, kami tidak akan membentuk pemerintahan bersama Partai Hijau,” kata Lindner. “Semua bisa berubah, tapi satu yang tidak boleh berubah, yaitu karakter liberal Republik Federal Jerman. Ini harus kita lindungi.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

  • DPR Pertanyakan Ketidakhadiran Bahlil dan Mensesneg dalam Rapat Revisi UU Minerba  – Halaman all

    DPR Pertanyakan Ketidakhadiran Bahlil dan Mensesneg dalam Rapat Revisi UU Minerba  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PDIP, I Nyoman Parta, mempersoalkan ketidakhadiran Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat pembahasan revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

    Rapat tersebut berlangsung di ruangan Baleg DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Hadir dalam rapat tersebut perwakilan pemerintah di antaranya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung.

    Nyoman mengatakan, ketidakhadiran dua menteri tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan dalam pembahasan revisi undang-undang.

    “Kalau bapak mengundang menteri, menterinya yang harus hadir. Harusnya menteri yang hadir. Itu kebiasaan saya dulu di Komisi VI. Kalau Menterinya enggak datang kita enggak jadi rapat,” kata Nyoman dalam rapat.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan, dalam surat presiden (Surpres) dikatakan bahwa menteri tidak diharuskan hadir bersamaan untuk mewakili pemerintah.

    “Di dalam Supres; satu, bahwa menteri itu boleh sendiri-sendiri atau bersama-sama, itu pemerintah,” ujar Supratman.

    Selain itu, kata Supratman, DPR periode sebelumnya memutuskan bahwa rapat boleh diwakili oleh wakil menteri. 

    “Jadi sejak periode yang lalu, menteri tidak mutlak harus datang. Tetapi wakil menteri pun boleh mewakili menteri untuk hadir dalam rapat kerja,” tuturnya.

    Hal senada disampaikan anggota Baleg DPR Fraksi Demokrat, Benny Harman. Dia mengatakan, kehadiran salah satu perwakilan pemerintah sudah cukup untuk mewakili Presiden dalam rapat tersebut.

    “Jadi tidak wajib tiga-tiganya datang. Salah satu saja datang, itu sudah cukup itu mewakili presiden. Bahwa menteri ndak datang yang lain-lain itu ya mungkin beliau ndak menganggap penting ini, ndak masalah,” tegasnya.

  • Bandingkan Pemerintahan Pasca Reformasi, Andi Arief: Ada Pemerintahan yang Jual Aset hingga Berutang Besar

    Bandingkan Pemerintahan Pasca Reformasi, Andi Arief: Ada Pemerintahan yang Jual Aset hingga Berutang Besar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, menyoroti berbagai pendekatan ekonomi yang telah ditempuh oleh pemerintahan Indonesia sejak era reformasi.

    Dikatakan Andi Arief, setiap pemerintahan memiliki strategi berbeda dalam mengelola ekonomi nasional.

    “Setelah reformasi, ada pemerintahan menjual aset menambal APBN, ada yang hutang besar,” ujar Andi Arief di X @Andiarief_ (11/2/2025).

    Dijelaskan Andi Arief, dalam perjalanannya pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang biasa saja.

    “Tetapi, ada juga yang sukses tumbuh tanpa jual aset tanpa hutang besar,” tukasnya.

    Saat ini, kata Andi, pemerintah menempuh strategi efisiensi sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi.

    Meski demikian, ia menilai hasil dari kebijakan tersebut belum dapat dievaluasi dalam waktu dekat.

    “Kini, pemerintah menempuh efisiensi, hasilnya belum bisa dinilai sekarang,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah besar dengan memangkas anggaran belanja negara 2025 sebesar Rp306,7 triliun.

    Pemangkasan ini mencakup anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun serta dana transfer ke daerah senilai Rp50,6 triliun.

    Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut bahwa pos belanja perjalanan dinas dan ATK juga dipangkas signifikan.

    “Masyarakat terkejut. Banyak pihak prihatin, pemangkasan anggaran ini akan membuat ekonomi kontraksi,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Senin (10/2/2025).

    Dikatakan Anthony, langkah Presiden Prabowo seolah-olah bahwa akan mengurangi total belanja negara secara keseluruhan.

  • Trump Ampuni Mantan Gubernur Illinois yang Dibui Atas Korupsi Trump Ampuni Mantan Gubernur Illinois yang Dibui Atas Korupsi

    Trump Ampuni Mantan Gubernur Illinois yang Dibui Atas Korupsi Trump Ampuni Mantan Gubernur Illinois yang Dibui Atas Korupsi

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan pengampunan pada mantan Gubernur Illinois, Rod Blagojevich, yang dipenjara atas kasus korupsi. Pada masa jabatan pertama Trump atau lima tahun lalu, masa hukuman Blagojevich telah diperingan.

    Blagojevich yang berasal dari Partai Demokrat, seperti dilansir AFP, Selasa (11/2/2025), dicopot dari jabatannya tahun 2009 lalu, kemudian dinyatakan bersalah dan dihukum 14 tahun penjara karena menjual kursi Senat yang kosong sepeninggal mantan Presiden Barack Obama yang memenangkan pilpres AS tahun 2008 lalu.

    Trump dalam pernyataannya kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih pada Senin (10/2), saat menandatangani dokumen pengampunan untuk Blagojevich, menyebut kasus yang menjerat mantan Gubernur Illinois itu sebagai “ketidakadilan”.

    “Ini semacam ketidakadilan yang mengerikan. Mereka hanya mengejarnya, mereka mengejar banyak orang. Di sisi lain, mereka adalah orang-orang yang jahat,” sebut Trump.

    “Saya pikir dia orang yang sangat baik, dan hal ini seharusnya tidak terjadi,” ucapnya merujuk pada sosok Blagojevich.

    Ketika ditanya lebih lanjut oleh wartawan apakah dirinya sedang mempertimbangkan Blagojevich untuk menjadi Duta Besar AS untuk Serbia, seperti yang dilaporkan media-media lokal AS, Trump menjawab: “Tidak, tapi saya akan melakukannya. Dia sekarang lebih bersih dari siapa pun di ruangan ini.”

    Sejak mulai kembali ke Gedung Putih pada pertengahan Januari lalu, Trump telah menggunakan kekuasaan luas sebagai Presiden AS dengan memberikan pengampunan dalam beberapa kesempatan.

    Pada malam hari usai pelantikannya pada 20 Januari lalu, Trump mengampuni sekitar 1.500 orang yang dituduh terlibat dalam penyerbuan Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021. Pada saat itu, para pendukung Trump berusaha membalikkan kekalahan dalam pilpres dari mantan Presiden Joe Biden.

    Trump juga mengampuni puluhan demonstran anti-aborsi dan Ross Ulbricht, orang di balik pasar online “Silk Road” yang memfasilitasi penjualan narkoba senilai jutaan dolar Amerika.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Jaksa AS Diperintah Setop Kasus Korupsi Wali Kota New York Jaksa AS Diperintah Setop Kasus Korupsi Wali Kota New York

    Jaksa AS Diperintah Setop Kasus Korupsi Wali Kota New York Jaksa AS Diperintah Setop Kasus Korupsi Wali Kota New York

    New York –

    Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) memerintahkan jaksa federal AS untuk menghentikan kasus korupsi yang menyeret Wali Kota New York, Eric Adams. Perintah ini diberikan setelah Adams, yang merupakan anggota Partai Demokrat, mendekati dan menjalin hubungan baik dengan Presiden Donald Trump.

    “Anda diarahkan, sebagaimana diberi wewenang oleh Jaksa Agung, untuk membatalkan dakwaan yang tertunda dalam kasus Amerika Serikat v. Adams,” demikian bunyi memo Departemen Kehakiman AS, yang diperoleh oleh New York Times dan CNN, seperti dilansir AFP, Selasa (11/2/2025).

    Adams yang mencetak sejarah sebagai Wali Kota New York pertama yang didakwa secara pidana, bersikeras mengaku tidak bersalah atas dakwaan penipuan dan penyuapan yang menjerat dirinya. Dia juga menolak seruan untuk mengundurkan diri yang marak sejak tahun lalu.

    Skandal korupsi yang mengejutkan ini menjadi pertanda buruk bagi upaya Adams untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Wali Kota New York pada November lalu.

    Dalam pembelaan dirinya, Adams menegaskan, tanpa bukti, bahwa dirinya dihukum karena kritikannya terhadap kebijakan imigrasi mantan Presiden Joe Biden.

    Trump, yang juga menghadapi serangkaian kasus hukum, menyatakan solidaritasnya dengan Adams selama kampanye pilpres lalu. Dia bahkan menyebut Adams diadili “karena berbicara menentang perbatasan terbuka”.

    Keputusan Departemen Kehakiman AS menggugurkan kasus Adams ini menuai sambutan baik. Pengacara Adams, Alex Spiro, menegaskan kliennya memang sejak awal tidak bersalah.

    “Seperti yang saya katakan sejak awal, Wali Kota tidak bersalah — dan dia akan menang. Hari ini dia akan menang,” ucap Spiro dalam tanggapannya.

    “Meskipun banyak keriuhan dan klaim sensasional, pada akhirnya tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia pernah melanggar hukum apa pun. Sekarang, syukurlah, Wali Kota dan New York dapat melupakan penuntutan yang sangat disayangkan dan salah arah ini,” ujarnya.

    Sosok Adams, yang pernah disebut sebagai calon bintang Partai Demokrat ini, telah meningkatkan kontak dengan rekan-rekan Trump dari Partai Republik dalam beberapa pekan terakhir.

    Pada Desember lalu, Adams bertemu czar perbatasan Thomas Homan, yang ditugasi Trump dengan rencana mendeportasi imigran tidak berdokumen sah, dan kalangan sayap kiri mencurigai Adams meminta pengampunan presiden sebagai imbalan atas pemulihan hubungan dengan pemerintahan Trump.

    Adams dituduh melakukan penipuan, meminta sumbangan kampanye secara ilegal dan melakukan konspirasi penyuapan yang melibatkan warga negara Turki, dan setidaknya satu pejabat Turki.

    Menurut dakwaan, dia didakwa menerima penerbangan internasional mewah, kamar hotel suites dan makanan di restoran kelas atas gratis termasuk dari rekanan Turki sebagai imbalan atas bantuannya.

    Salah satu contohnya, jaksa AS menuduh Adam menekan dinas pemadam kebakaran New York untuk menyetujui gedung konsulat Turki yang baru di Manhattan meskipun ada masalah keamanan.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • DPRD Surabaya: Sistem Pokir SIPD Harus Akomodir Kepentingan Rakyat

    DPRD Surabaya: Sistem Pokir SIPD Harus Akomodir Kepentingan Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin menyebut Sistem Pokir SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) harus lebih mengakomodir kebutuhan masyarakat.

    Pernyataan ini disampaikan saat reses di RT 01 RW 05, Kelurahan Wonokusmo, Kecamatan Kenjeran, yang mengangkat berbagai keluhan warga setempat terkait masalah infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

    Warga juga berharap adanya pemasangan CCTV untuk meningkatkan keamanan lingkungan mereka. Keinginan warga ini, menurut Saifuddin, sangat wajar dan harus menjadi perhatian pemerintah kota.

    “Saya berharap Pemkot Surabaya dalam sistem SIPD harus membuka permohonan warga ini. Jangan sampai sistem SIPD tidak mengakomodir kepentingan warga, contohnya seperti permohonan CCTV, bantuan terop, dan kebutuhan lainnya,” tegas Saifudin, Selasa (11/2/2025).

    Salah satu masalah utama yang dihadapi warga adalah banjir yang kerap terjadi di RT 01, khususnya di Gg 01, saat musim hujan. Sejumlah warga mengajukan permintaan untuk segera dilakukan pembangunan saluran agar genangan air tidak mengganggu aktivitas sehari-hari mereka.

    “Terkait masalah saluran, saya akan tindaklanjuti dan masukkan dalam program SIPD. Saya juga akan koordinasi dengan lurah dan camat Semampir terkait pembangunan saluran tersebut agar tidak terjadi banjir, apalagi musim hujan seperti sekarang ini,” tegas politisi Demokrat ini.

    Selain itu, Saifuddin juga mengungkap potensi warga di RT 01 yang mayoritas memiliki keahlian dalam bidang las. Ia mengusulkan agar kampung tersebut dijadikan “Kampung Las” sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada.

    “Ini sangat bagus, dan saya mengusulkan Kampung ini kita jadikan Kampung Las. Pemkot Surabaya harus mendukung kreativitas warga dengan memberikan modal pelatihan, bantuan alat las modern, serta pemasarannya,” ujar Saifuddin.

    Dengan dukungan pemerintah kota Surabaya, ia berharap masyarakat dapat semakin sejahtera melalui peningkatan keterampilan dan akses pasar yang lebih baik .[asg/but]

  • Satgas DOGE: Kritik terhadap Tim Efisiensi Elon Musk – Halaman all

    Satgas DOGE: Kritik terhadap Tim Efisiensi Elon Musk – Halaman all

    Kurang dari seminggu setelah dibentuknya Satuan Tugas Department of Government Efficiency (ed. Departemen Efisiensi Pemerintah) atau DOGE oleh Presiden AS, Donald Trump, satgas ini mendapatkan akses masuk ke sistem birokrasi badan-badan federal AS untuk kemudian merombaknya.

    Sebagai respon atas kewenangan tidak terbatas yang dimiliki satgas tersebut, Partai Demokrat, serikat pekerja, kelompok sipil dan non-pemerintah telah mengajukan tuntutan hukum.

    Awal pekan ini, Partai Demokrat menyampaikan kekhawatiran mendalam kepada Trump atas tindakan anggota DOGE yang mendesak masuk fasilitas pemerintah federal untuk mengakses ruang rahasia dan data serta sistem informasi pemerintah yang sensitif.

    Mereka memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan risiko yang sangat besar bagi keamanan nasional dan privasi serta kebebasan sipil warga Amerika.

    Selain itu, pernyataan DOGE bahwa dana bantuan dari Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) harus dikurangi secara besar-besaran juga mendapat kritik keras.

    Namun, kekuasaan praktis dan hukum apa yang sebenarnya dapat dialihkan oleh Trump kepada DOGE?

    Apa yang dimaksud dengan DOGE?

    Meskipun istilah “departemen” biasanya merujuk pada kementerian, DOGE hanyalah sebuah satuan tugas dibawah Kantor Kepresidenan Trump. Setelah melalui rangkaian panjang proses pengambilan keputusan, paska pelantikan 20 Januari lalu, Trump membentuk satgas ini untuk mengurangi secara drastis jumlah peraturan federal, pengeluaran, dan staf pemerintahan.

    Pemimpin satgas tersebut, Elon Musk, mencirikan DOGE dengan mantra “efisiensi dengan cara apa pun”. Akronim DOGE juga mencerminkan mata uang kripto favorit Musk, “Dogecoin”. Pekerjaan Satgas DOGE ini banyak dipromosikan melalui platform media sosial X, yang juga dimiliki oleh Musk.

    Menurut majalah teknologi Wired, tim DOGE terdiri dari sejumlah sarjana informatika berusia sekitar 20 tahunan yang terhubung dengan berbagai perusahaan milik Musk. Para kritikus mengkritik minimnya transparansi dalam perekrutan tim tersebut serta turut mempertanyakan jika tim tersebut telah melalui pemeriksaan menyeluruh terkait faktor kesesuaian dan keamanan. Dan pada akhirnya, kritik ini turut menyerang Musk dan mandat hukum yang diterimanya untuk memimpin satgas tersebut.

    Apa yang telah dilakukan DOGE sejauh ini?

    DOGE telah berhasil “menembus” berbagai lembaga pemerintah – mulai dari Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja, Badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional, dan Badan Bantuan Pemerintah USAID. Selanjutnya DOGE akan mengakses Departemen Kesehatan utama AS, Medicare dan Medicaid, serta Departemen Energi, yang mengelola program senjata nuklir dan keamanan AS.

    Lebih dari 1,2 miliar Dolar AS akan dihemat dari inisiatif diversity, equity, and inclusion-DEI (ed. kerangka kerja untuk keragaman, kesetaraan dan inklusi), demikian halnya dengan kontrak konsultan dan program-program pemerintah di luar negeri. Sebagai bagian dari program kerja yang baru, DOGE menawarkan paket pesangon kepada sekitar dua juta pegawai negeri sipil. Menurut laporan, tiga persen dari mereka telah menerima tawaran tersebut sebelum hakim menghentikannya untuk sementara waktu pada akhir minggu ini.

    Korban terbesar dari pemotongan biaya yang dilakukan Musk adalah USAID. Badan bantuan luar negeri AS yang memiliki anggaran lebih dari 40 miliar dolar AS ini mempekerjakan lebih dari 10.000 orang di seluruh dunia. Badan ini didirikan pada tahun 1961 oleh Presiden John F. Kennedy dan dianggap sebagai bagian penting dari “soft power” AS. Sekarang Trump ingin menghapusnya – juga seluruh Kementerian Pendidikan Federal.

    DOGE memang dapat mengusulkan langkah-langkah pemotongan biaya secara drastis, namun bukan berarti Konstitusi turut mengizinkan Presiden secara sepihak menghapuskan lembaga-lembaga yang telah terbentuk seperti USAID dan Departemen Pendidikan: “Biasanya, lembaga-lembaga yang didirikan atas persetujuan Kongres memerlukan keputusan serupa dari Kongres untuk menganulir lembaga tersebut,” ujar Roger Nober, Direktur George Washington Regulatory Studies Center, kepada DW. Nober mengatakan keraguannya bahwa penghapusan lembaga tersebut akan disetujui oleh kongres.

    Rintangan hukum apa yang harus dihadapi DOGE?

    “Awalnya, DOGE menjadi komite penasihat yang tunduk pada persyaratan spesifik terkait transparansi serta publisitas pertemuannya,” jelas Nober. Namun sekarang, DOGE telah dibentuk sebagai perpanjangan layanan digital pemerintah. Dan hal ini memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi satuan tugas tersebut.

    Menurut Scott R. Anderson dari Lembaga Think Tank Brookings Institution AS, Presiden dapat memberikan akses informasi rahasia, “Pengkategorian informasi biasanya dilakukan melalui keputusan. Jadi jika presiden memutuskan untuk memberikan akses informasi rahasia kepada masyarakat, ia bisa melakukannya,” jelas Anderson kepada DW.

    Tim DOGE secara teknis tidak terdiri dari pegawai negeri sipil. Mereka adalah pegawai pemerintah ‘khusus’ yang dapat bekerja 130 hari per tahun untuk pemerintah dan tunduk pada aturan etika dan konflik kepentingan. Selama waktu tersebut, mereka tidak diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan politik.

    Pimpinan senat minoritas dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, Selasa pekan lalu, menuduh Musk telah menjalankan “pemerintahan bayangan” dan mengatakan bahwa, “DOGE tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan pengeluaran, menghentikan program, atau mengabaikan hukum federal.”

    Analis Brookings, Anderson, memiliki pandangan yang sama: “Kami melihat pemerintahan Trump mengambil berbagai tindakan yang melanggar dan kemungkinan besar melangkahi gagasan konvensional tentang batas-batas hukum.” Anderson percaya bahwa tindakan melanggar tersebut akan kalah di pengadilan.

    Tindakan apa saja yang telah diambil terhadap DOGE?

    Sementara itu, beberapa gugatan hukum telah diajukan ke pengadilan. Pada hari Kamis lalu, serikat pegawai negeri sipil dan Kementerian Luar Negeri mengajukan keberatan atas “pembongkaran praktis” USAID. Keesokan harinya, diumumkan bahwa sembilan dari sepuluh pekerjaan di lembaga pemerintahan tersebut akan dipangkas. Hakim yang bertanggung jawab, Carl Nichols, yang juga ditunjuk oleh Trump, kini telah menghentikan kasus ini untuk sementara waktu. Seorang hakim distrik AS lainnya turut menghentikan sementara rencana pemerintahan Trump untuk “merumahkan” pegawai negeri sipil di semua bagian pemerintahan sebagai bagian dari “program pesangon”.

    Senin lalu, beberapa organisasi pegawai negeri, karyawan dan pensiunan telah mengajukan gugatan ke pengadilan federal di Washington D.C. karena Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, telah memberikan persetujuan untuk mengakses Departemen Keuangan kepada DOGE. Akibatnya, satgas tersebut dapat mengakses berbagai informasi sensitif.

    Pada hari Rabu, berbagai serikat pekerja serta institut kebijakan ekonomi mengajukan gugatan untuk mencegah satgas DOGE mengakses sistem informasi Kementerian Tenaga Kerja Federal. Namun, hakim yang bertanggung jawab menolaknya gugatan tersebut pada hari Jumat.

    Mengapa DOGE begitu penting bagi Trump?

    Trump dan Partai Republik telah lama ingin merampingkan administrasi. Namun, para pengamat berpendapat bahwa langkah-langkah DOGE bisa jadi hanya untuk menciptakan aparat yang lebih setia terhadap Trump. Peneliti regulasi, Nober mengatakan bahwa “Terlepas dari benar atau salahnya kebijakan ini, saya rasa pemerintah merasa banyak aparatur negara yang menentang inisiatif yang dikeluarkan Trump.” Trump turut menegaskan bahwa ia menginginkan birokrat yang loyal untuk menjalankan agenda pemerintahannya.

    “Jika tujuan pemerintah adalah untuk membuat para pegawainya merasa tidak nyaman dan tidak yakin dengan status kepegawaian jangka panjang mereka, maka pemerintahan ini telah berhasil melakukannya,” kata Nober.

    Bagi pakar dari Brookings, Anderson, pemerintahan Trump seharusnya dapat menghindarai kesalahan dengan mudah. Bagaimanapun juga, sesuatu yang efektif di sektor swasta memiliki risiko besar di sektor publik: “Begitu sistem pemerintahan runtuh, tidak mudah menyatukannya kembali,” kata Anderson. “Hingga bisa membangun dan menjalankannya sistem itu kembali, akan ada banyak orang yang menderita.”

  • SBY Akui Hubungannya dengan Megawati Masih Renggang, Taufik Kiemas Sudah Upaya lewat Ani Yudhoyono – Halaman all

    SBY Akui Hubungannya dengan Megawati Masih Renggang, Taufik Kiemas Sudah Upaya lewat Ani Yudhoyono – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui hubungannya dengan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri masih renggang.

    SBY mengatakan siapapun yang berpandangan seperti itu tidak salah.

    Kendati demikian, SBY menegaskan masih renggangnya hubungan dengan Megawati tak membuatnya harus benar-benar menutup komunikasi dengan Ketua Umum PDIP tersebut.

    “Kalau ada yang berpandangan seperti itu, tidak salah. Meskipun, tidak berarti tidak bisa bertemu sama sekali, tidak bisa berjabat tangan, tidak bisa berbicara secukupnya.”

    “Tidak seburuk itu sebetulnya (hubungan SBY dengan Megawati). Tapi, memang benar belum cair sekali,” katanya dikutip dari program SBY Bicara di YouTube Liputan6, Selasa (11/2/2025).

    SBY menilai renggangnya hubungan dengan Megawati berawal dari persaingan di Pemilu 2004 dan 2009.

    Dia menduga hal tersebut turut berdampak dengan belum harmonisnya dirinya dengan Megawati.

    “Kalau saya berusaha memahami, mungkin kontestasi kami dulu begitu keras, (pemilu) 2004 dan 2009. Barangkali itu, mungkin itu sisa-sisa dari kontestasi yang keras,” katanya.

    SBY mengatakan bahwa hubungannya dengan Megawati apakah membaik atau masih belum baik, maka hanya waktu yang bisa menjawabnya.

    “Mungkin time will tell, sejarah menakdirkan nanti seperti apa hubungan saya dengan beliau ke depan,” tuturnya.

    Di sisi lain, SBY mengungkapkan upaya untuk memperbaiki hubungan dengan Megawati telah banyak dilakukan.

    Salah satu yang turut andil untuk mengupayakannya, kata SBY, adalah mendiang suami Megawati, Taufik Kiemas.

    Bahkan, upaya tersebut diupayakan lewat komunikasi antara Taufik Kiemas dengan mendiang istri SBY, Ani Yudhoyono.

    “Sebetulnya ada (upaya untuk membuka komunikasi) dan boleh dikatakan banyak. Paling tidak, mendiang Bapak Taufik Kiemas yang bersahabat baik sampai akhir hayatnya dengan saya, itu ingin betul (SBY dan Megawati berdamai).”

    “Dan Pak Taufik Kiemas sering berbincang-berbincang dengan almarhumah Ibu Ani, untuk bagaimana kedua keluarga ini bisa menjalin lagi silaturahmi dengan baik,” katanya.

    Kendati demikian, SBY mengakui bahwa upaya Taufik Kiemas agar dirinya dan Megawati berhubungan baik lagi belum terealisasi hingga akhir hayatnya.

    Dia mengatakan Taufik Kiemas ingin agar SBY dan Megawati yang merupakan sesama mantan Presiden menjadi wujud keteduhan politik di Indonesia.

    “Kalau ada acara-acara formal, Ibu Megawati juga datang, bertemu dengan saya dan berjabat tangan.”

    “Tapi mungkin Pak Taufik Kiemas dan sahabat yang lain ingin lebih dari itu. Bagus kalau mantan Presiden membawa keteduhan bagi politik di Indonesia,” tegasnya.

    Namun, SBY menegaskan meski hubungannya dengan Megawati masih belum membaik, dirinya tetap menghormati putri dari Presiden pertama RI, Soekarno tersebut.

    “Saya menyerahkan kepada sejarah dan takdir Tuhan. Tapi yang jelas, saya tetap menghormati beliau,” tuturnya.

    Awal Mula Renggangnya Hubungan SBY dan Megawati

    Seperti yang diungkapkan SBY sebelumnya, friksi antara dirinya dan Megawati berawal dari rivalitas mereka di Pemilu 2004.

    Tak disangka, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) menang dari Megawati yang berduet bersama Hasyi Muzadi dengan perolehan suara 60,62 persen berbanding 39,38 persen.

    Di sisi lain, pada tahun 2023 lalu, politisi senior PDIP, Panda Nababan juga sempat membeberkan awal mula keretakan hubungan SBY dan Megawati yaitu dimulai pada tahun 2005.

    Pada saat itu, Panda mengaku ditugaskan Megawati untuk menemui SBY.

    “18 tahun yang lalu Megawati menugaskan saya berbicara dengan Presiden SBY di Istana dalam satu malam, di mana sebelumnya utusan-utusan dari Presiden SBY untuk meminta Mega kapan waktunya mereka berdua bertemu, itu tidak ada kepastian,” ungkap Panda pada 20 Mei 2023 lalu dalam program Kompas Petang Kompas TV.

    Sebelum menemui SBY, Panda mengatakan Megawati meminta dirinya mencatat beberapa pertanyaan yang harus disampaikan kepada Presiden RI ke-6 tersebut.

    “Saya terus terang termasuk yang berbahagia mendapat permintaan dari Ibu Mega, saya menghubungi SBY untuk satu rekonsiliasi dia biar baik.”

    “Waktu itu Bu Mega mengatakan kepada saya ‘Panda, kau catat lima pertanyaanku kepada SBY’,” katanya.

    Panda mengatakan pertanyaan pertama yang diajukan Mega adalah terkait pencapresan SBY pada Pilpres 2004.

    “Dijawab dia (SBY), tidak (menjadi capres). Padahal Hamzah Haz, Yusril, segala macem ada saksi. Di kemudian hari, dia bantah, tidak ada itu,” ujarnya.

    Lalu, pertanyaan kedua apakah SBY merasa dimanusiakan saat menjabat sebagai Menkopolhukam di era pemerintahan Megawati.

    Kemudian, Mega ingin bertanya terkait apakah ada pembuatan Partai Demokrat di Istana.

    “Tidak dijawab juga (oleh SBY),” kata Panda.

    Selanjutnya, Panda mengatakan terkait niat SBY menjadi cawapres dari Mega pada Pemilu 2004.

    Ia mengungkapkan niat tersebut pernah diutarakan oleh SBY secara langsung kepada Mega.

    “Dia ingin menjadi wapres dari Mega. Mega bilang tanya itu karena dia pernah tanyakan kepada saya,” ujarnya.

    Selama menanyakan hal tersebut, Panda mengatakan SBY justru hanya diam dan tidak menjawab.

    “Dan kemudian, dia menerawang ke langit-langit. Saya bilang, ‘Pak Susilo, ini ada pertanyaan ini gimana’. Dia hanya diam,” tuturnya.

    Panda pun kembali menegaskan bahwa Megawati sebenarnya ingin untuk berdamai dengan SBY.

    Namun, Mega memberikan syarat agar SBY menjawab pertanyaannya dengan jujur.

    “Saya pikir Ibu Mega pengen juga untuk ini (berdamai). Tapi harus juga mengakui apa yang sebenarnya itu lho. Kalau saya dekat dengan SBY, jawablah pertanyaan,” katanya.

    Keretakan SBY-Megawati Lanjut hingga Terpilihnya Jokowi

    Hubungan dua tokoh bangsa itu masih belum membaik setelah terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 lalu.

    Dikutip dari Kompas.com, sekira sebulan sebelum Jokowi-JK dilantik, SBY sempat mencurahkan keluh kesahnya karena tak berhasil bertemu dengan Megawati untuk membahas soal kebersamaan di DPR. 

    Saat itu, 30 September 2014, SBY mengaku sempat bertemu dengan Jokowi dan Hatta Rajasa di Istana Negara. 

    Namun, dia menyiratkan kekecewaan karena upayanya untuk ‘mendekati’ Megawati gagal. 

    “Pertemuan dengan Pak Jokowi berlangsung baik. Ketika PDI-P inginkan kebersamaan di DPR saya sampaikan pertemuan SBY-Mega penting,” cuit SBY melalui akun X resminya, @SBYudhoyono kala itu. 

    “Saya mendengar nanti pada saatnya Bu Mega akan ‘menerima’ saya,” tulis dia lagi.

    Sebaliknya politisi senior PDI-P Pramono Anung mengeklaim, pertemuan kedua elite politik tersebut gagal justru karena SBY menolak menerima utusan Megawati kala itu, yakni Jokowi, Jusuf Kalla, Puan Maharani, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. 

    Demokrat Hampir Masuk Koalisi Jokowi Jilid II

    Di tengah hubungan Megawati dan SBY yang tak harmonis, Partai Demokrat sempat hendak bergabung ke gerbong partai politik pengusung Jokowi pada kontestasi Pilpres 2019. 

    Namun, wacana tersebut batal, hingga akhirnya partai berlambang bintang mercy itu memilih untuk merapatkan barisan ke kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. 

    SBY mengakui bahwa alasan partainya tak bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi karena hubungannya dengan Megawati belum pulih. 

    “Masih ada jarak. Masih ada hambatan di situ. Saya harus jujur, belum pulih, masih ada jarak,” ucap SBY dalam konferensi pers 25 Juli 2018. 

    Padahal, kata SBY, Jokowi kala itu dengan tangan terbuka menerima Demokrat jika ingin bergabung mendukung pencapresannya. 

    “Saya selalu bertanya, ‘Apakah kalau Demokrat ada dalam koalisi, partai-partai koalisi itu bisa terima kami?’. ‘Ya bisa, karena presidennya saya’,” tutur SBY menirukan percakapannya dengan Jokowi.

    (Tribunnwes.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

  • Tanggapi Luhut soal Aliran Bansos, Rocky Gerung: Jokowi Lagi, Jokowi Lagi

    Tanggapi Luhut soal Aliran Bansos, Rocky Gerung: Jokowi Lagi, Jokowi Lagi

    GELORA.CO -Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan blak-blakan mengungkap hanya separuh bantuan sosial (bansos) dari Rp500 triliun yang mengalir kepada masyarakat.

    Mantan Menko Maritim dan Investasi (Marves) membeberkan berbagai faktor gagalnya penyaluran itu, di antaranya masalah data ganda.

    Menanggapi itu, pemerhati politik Rocky Gerung menyebut bahwa pengakuan Luhut itu makin menguatkan kebobrokan rezim Joko Widodo (Jokowi).

    “Maka orang bertanya, kalau begitu yang Rp500 itu dari separo itu Rp250 triliun tersalur atau terkorupsi atau tidak tersalur, kan itu pertanyaan akuntansinya. Walaupun kita tahu keterangan Pak Luhut kemudian dia merangkannya bahwa ada data yang tidak jelas,” kata Rocky dikutip dalam akun Youtube pribadinya, Senin malam, 10 Februari 2025.

    Lanjut dia, ada dana Rp250 triliun yang tidak tersalur membuat negara abai terhadap hak rakyat miskin.

    Selanjutnya, akademisi yang pernah disebut-sebut menjadi mentor Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu menegaskan bahwa fenomena ini harus diusut tuntas.   

    “Jadi sekali lagi itu harus diaudit siapa-siapa yang tercecer di penyaluran Bansos. Peran Bansos ini satu upaya untuk jadi social safety net bagi mereka yang rentan terkena badai ekonomi,” jelasnya.

    Rocky pun menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap tidak tersalurnya dana bansos sebesar Rp250 triliun tersebut.

    “Jadi tetap pemerintah hari ini, eh pemerintah kemarin, yaitu Presiden mulia Jokowi, itu harus bertanggung jawab. Saya harus berhati-hati mengucapkan itu karena Jokowi lagi, Jokowi lagi,” tandasnya.

    Dalam akun Instagram pribadinya, Luhut mengungkap hanya separuh bansos yang benar-benar sampai ke rakyat.

    “Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut dikutip Minggu, 9 Februari 2025. 

  • Saat Rapat Bareng DPR Kepala BPH Migas Sebut Ada Kendaraan TNI di Bali Konsumsi Solar Subsidi – Halaman all

    Saat Rapat Bareng DPR Kepala BPH Migas Sebut Ada Kendaraan TNI di Bali Konsumsi Solar Subsidi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengungkapkan adanya sejumlah penyelewengan penyaluran dan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah wilayah Indonesia.

    Misalnya, kata dia, di Kabupaten Gianyar, Bali, analisis terhadap rekaman CCTV dan data digitalisasi ​nozzle mengungkap adanya penggunaan BBM oleh kendaraan yang seharusnya tidak mengkonsumsi BBM subsidi.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR dengan Kepala BPH Migas Erika Retnowati, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    “Ini di Bali ada kita temukan penyaluran kepada enam konsumen pengguna. Jadi ada JBT yang disalurkan kepada kendaraan TNI, kemudian ada juga penjualan dengan jeriken yang tidak ada surat rekomendasinya,” kata Erika.

    Penyelewengan BBM bersubsidi juga terjadi di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Sijunjung dan Kota Padang. Erika mengatakan, pada Agustus 2024 lalu ditemukan penyaluran tidak wajar. 

    Total volume koreksi di Kabupaten Sijunjung mencapai 1,11 kiloliter. Sementara di Kota Padang mencapai 7,24 kiloliter.

    “Kita temukan penyaluran yang tidak wajar dengan pembelian berulang, dengan QR code yang berbeda-beda ke mobil Innova, kemudian ada juga yang berupa truk, itu kami temukan juga,” ucapnya.

    Kemudian, kata Erika, penyelewengan juga terjadi di Kabupaten Mempawah dan Kota Singkawang di Kalimantan Barat, pada Juni 2024.​ Di mana ditemukan pola penyaluran serupa, yakni pembelian berulang dengan QR code berbeda terdeteksi pada beberapa kendaraan.

    “Di Kalimantan Barat itu kurang lebih sama pembelian berulang dengan QR code yang berbeda-beda,” pungkas Erika.

    Diberitakan sebelumnya, Komisi XII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, pada Senin (10/2/2025).

    Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya itu, ramai-ramai anggota dewan menyoroti masih maraknya praktik penyelewengan BBM Bersubsidi.

    Shanty Alda, anggota Komisi XII DPR F-PDIP menyebut hingga awal 2025 ini, masih marak terjadi kasus penimbunan BBM Bersubsidi, hingga praktik SPBU nakal.

    “Dan ini banyak terjadi di Bali, itu banyak sekali kasus yang membeli BBM (bersubsidi) dalam jumlah besar pertalite ya dan dijualnya dalam bentuk dimasukkan ke jeriken dan dijual ke pengecer-pengecer itu di Bali,” kata Shanty di Ruang Rapat Komisi XII DPR, Senayan, Jakarta.

    “Dan juga banyak di berbagai tempat di Aceh, NTT kenakalan-kenakalan SPBU itu dispensernya banyak diakali,” lanjutnya.

    Sebab itu, Shanty mempertanyakan sistem pengawasan yang dilakukan BPH Migas.

    “Sistem pengawasan itu bagaimana? kecurangan ini apakah ada satuan khusus di Pertamina yang mempelajari dan investigasi adanya kecurangan distribusi BBM bersubsidi ini? dan bagaimana koordinasi dengan kepolisian dan instansi lainnya?” ujarnya.

    Sementara itu, anggota Komisi XII DPR RI FPKS Nevi Zuairina, meminta BPH Migas memberi sanksi tegas kepada SPBU nakal.

    Dia mengusulkan agar ada penutupan SPBU nakal supaya ada efek jera.

    “Kalau tidak keras efek jeranya hanya sekadar pengurangan kuota itu rasanya belum keras kalau bisa kita tutup SPBU nya, tidak pandang bulu,” ujarnya.

    Anggota Komisi XII DPR RI F-Demokrat Mulyadi, mendorong BPH Migas untuk meningkatkan sistem pengawasan. Hal ini penting untuk mendeteksi indikasi praktik kecurangan.

    “Dari hasil rapat kita sebelumnya dapat kita sebelumnya bahwa aboh ini kekurangan personel, maka dari itu mendorong penguatan sistem karena kalau kita tidak punya pengawasan cukup, kita harus punya sistem agar sistem kita mendeteksi indikasi terhadap hal-hal yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.