Xcloud.id

partai: Demokrat

  • Prabowo ke Cak Imim: Terima Kasih Sudah Kembali ke Jalan yang Benar

    Prabowo ke Cak Imim: Terima Kasih Sudah Kembali ke Jalan yang Benar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar karena telah bergabung di pemerintahannya.

    Prabowo mengatakan Muhaimin adalah salah satu tokoh politik yang awalnya lawan menjadi kawan saat memperkenalkannya dalam Puncak Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra yang digelar di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

    “Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, saudara Abdul Muhaimin Iskandar, terima kasih sudah kembali ke jalan yang benar,” ujar Prabowo yang disambut sorak sorai para kader yang hadir.

    Dalam perayaan HUT ke-17 Gerindra ini, nampak hadir seluruh ketua partai lainnya, seperti Katua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum Parta Nasdem Surya Paloh, hingga Ketum PSI Kaesang Pangarep.

    Sementara itu, partai oposisi pemerintahan saat ini yakni PDI-Perjuangan kehadiriannya diwakili oleh Said Abdullah dan Olly Dondokambey yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara.

    “Perwakilan dari kawan-kawan kita PDI-P saudara Olly Dondokambey,” kata Prabowo mengawali sambutannya.

    Tak hanya itu, jajaran menteri Kabinet Merah Putih juga tampak hadir seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri PU Dody Hanggodo hingga Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.

    Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) serta Wakil Presiden ke 10 dan 12 Jusuf Kalla dan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno juga tampak hadir dalam perayaan HUT Gerindra ini.

    (luc/luc)

  • Cak Imin Ungkap PKB dan Gerindra Punya Agenda Sama: Tak Ada Lagi Kemiskinan

    Cak Imin Ungkap PKB dan Gerindra Punya Agenda Sama: Tak Ada Lagi Kemiskinan

    Cak Imin Ungkap PKB dan Gerindra Punya Agenda Sama: Tak Ada Lagi Kemiskinan
    Tim Redaksi
    SENTUL, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (
    PKB
    )
    Muhaimin Iskandar
    (Cak Imin) mengatakan, PKB dan Partai
    Gerindra
    yang dipimpin oleh Presiden
    Prabowo Subianto
    memiliki agenda atau misi yang sama, yaitu untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
    Hal ini disampaikan Muhaimin ketika menghadiri peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra yang diadakan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).
    “Tidak ada lagi kemiskinan di tanah air, itulah agenda PKB bersama Gerindra,” ujar Muhaimin di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).
    Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin, sapaan akrabnya, mengucapkan selamat atas umur Partai Gerindra yang telah menyentuh angka ke-17.
    “Selamat pada Gerindra, bagi PKB, Gerindra dan Prabowo harus sukses menjadikan negara ini negara maju, menjadikan rakyat tersenyum bahagia,” lanjut Muhaimin.
    Muhaimin memastikan, PKB akan kembali mendukung Prabowo di tahun 2029.
    “Pokoknya koalisi ini harus terus dijaga, nanti kita lanjut,” lanjut dia.
    Dalam peringatan HUT ke-17 Gerindra, hadir jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan petinggi-petinggi partai politik (parpol).
    Hadir di lokasi Menteri ESDM sekaligus Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia;
    Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan;
    Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar; serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
    Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan putranya Gibran Rakabuming Raka ikut hadir dalam acara.
    Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri absen. Dia diwakili oleh Bendahara Umum Dolly Dondokambey dan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah.
    Diketahui, Partai Gerindra menginjak usia 17 tahun pada 6 Februari 2025. Namun, puncak perayaannya digelar hari ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sopir Pikap yang Terlibat Kecelakaan dengan Renville Antonio Beri Pengakuan, Ternyata Tak Punya SIM – Halaman all

    Sopir Pikap yang Terlibat Kecelakaan dengan Renville Antonio Beri Pengakuan, Ternyata Tak Punya SIM – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengemudi mobil pikap yang terlibat kecelakaan dengan Bendahara Umum Partai Demokrat, Renville Antonio di Jalan Raya Asembagus, Kelurahan Dawuhan, Situbondo, Jawa Timur (Jatim) pada Jumat (14/2/2025) pagi, ternyata tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

    Hal tersebut dijelaskan oleh Direktur Ditlantas Polda Jatim, Kombes Pol Komarudin. 

    Sopir yang membawa pikap bernomor polisi P 9308 NY itu diketahui berinisial MDS (19).

    Anggota Traffic Accident Analysys Team (TAA) kini telah melakukan olah pengecekan di lokasi kejadian, termasuk memeriksa sopir dan para saksi. 

    MDS masih menjalani pemeriksaan lanjutan di Markas Unit Laka Satlantas Polres Situbondo, Jumat (15/2/2025) malam.

    “Data yang terlibat kecelakaan adalah kendaraan pikap P 9308 NY yang dikendarai saudara MDS, 19 tahun.”

    “Diketahui dari hasil pemeriksaan sementara, dia tidak memiliki SIM,” ujar Kombes Pol Komarudin di Gedung Ditlantas Mapolda Jatim, Jumat, dikutip dari Surya.co.id.

    MDS juga memberikan penjelasan mengenai kronologi kecelakaan.

    Menurut Komarudin, MDS melaju dari arah barat menuju timur.

    Saat tiba di lokasi kejadian, MDS bermanuver ke kanan dengan tujuan berhenti di toko bangunan untuk membeli perlengkapan material.

    Namun, pada saat yang bersamaan, motor gede (moge) Harley-Davidson yang dikendarai Renville Antonio melintas dari sisi kanan bodi mobil pikap.

    MDS mengaku sudah menyalakan lampu sein pada saat belok ke kanan.

    “Pengakuan sih katanya menghidupkan sein, katanya. Ya, tapi tentu akan dibuktikan lebih lanjut,” ucap Komarudin.

    Akibatnya, lanjut Komarudin, tabrakan antara kedua kendaraan pun tak dapat dihindari.

    Bagian depan motor Harley-Davidson yang dikendarai Renville Antonio menabrak ujung sisi kanan bodi mobil, tepatnya di pintu kanan kendaraan berwarna hitam tersebut.

    Benturan keras antara kedua kendaraan mengakibatkan korban terlempar ke sisi kanan jalan hingga sekitar 40 meter.

    Tak hanya itu, tubuh korban juga menghantam pohon serta vas bunga yang berada di seberang jalan.

    Akibat benturan tersebut, korban mengalami cedera parah di bagian kepala dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

    Komarudin melanjutkan, kendaraan roda dua atau empat yang akan bermanuver putar balik, atau berbelok arah, harus memahami beberapa ketentuan.

    Di antaranya adalah pengendara tersebut diwajibkan menyalakan lampu sein sebagai pertanda arah laju kendaraan selanjutnya. 

    Kemudian, pengendara tersebut diwajibkan memastikan bahwa situasi ruas jalan di sekitarnya yang menjadi area bermanuver dalam keadaan aman. 

    Hal tersebut tertuang pada Pasal 112 Ayat 1 dan 2 dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). 

    “Kembali sebagaimana diatur dalam UU tahun 2009, untuk berbelok itu ada beberapa ketentuannya, nah ini buat edukasi untuk masyarakat. Selain menghidupkan sein, dia harus memastikan bahwa jalur aman untuk dilalui. Karena prioritas jalan tentu ada aturan, ya,” jelas Komarudin. 

    Saat disinggung mengenai kecepatan laju dari kendaraan moge yang dikendarai korban, Komarudin mengaku belum dapat mengungkapkannya. 

    Komarudin mengatakan, Tim TAA masih melakukan penyelidikan dan juga masih ada beberapa aspek yang harus diukur secara presisi, seperti berat beban motor dengan bekas goresan di permukaan badan jalan. 

    “Kecepatan moge, nanti akan dibuktikan hasil dari TAA. Kami baru akan melihat di sana, setelah nanti ada bekas bekas goresan, dengan teknologi yang kami miliki nanti bisa menghitung perbandingan antara bobot kendaraan dengan bekas goresan di jalan. Ini nanti yang akan kami cek,” ungkapnya. 

    Selain itu, penyidik Tim TAA juga belum menemukan bukti adanya bekas goresan yang menunjukkan jejak pengereman dari roda moge milik korban.

    Menurut Komarudin, kemungkinan korban tersebut terkejut dengan manuver belokan mobil pikap yang melaju searah di jalur yang sama.

    “Sementara memang tidak ada ditemukan bekas pengereman, yang artinya ini dimungkinkan bersamaan. Misalnya, kalau memang dari jauh mobil sudah berbelok, tentu akan ada upaya pengereman. Tapi Ini tidak ada sama sekali,” ulas Komarudin. 

    “Kemungkinan sementara, pengendara motor terkaget menghindari mobil yang mendadak berbelok, oleh karenanya titik perkenaannya (benturan) ada di depan. Jadi bukan motor menabrak mobil. Kalau motor menabrak mobil, berarti benturan di belakang, tapi ini perkenaannya dari depan kendaraan pikap,” pungkasnya. 

    Sebagian artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Hasil Penyelidikan Kecelakaan Renville Antonio, Polisi: Sopir Pikap Tidak Memiliki SIM

    (Tribunnews.com/Falza) (Surya.co.id/Luhur Pambudi)

  • KPK akan Panggil Anggota Komisi XI DPR Telisik Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia – Halaman all

    KPK akan Panggil Anggota Komisi XI DPR Telisik Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana untuk kembali memanggil para anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pengusutan kasus dugaan korupsi program corporate social responsibility alias dana CSR Bank Indonesia (BI) atau program sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Sebabnya,berdasarkan penjelasan anggota DPR, Satori, yang pernah diperiksa, disebutkan seluruh anggota Komisi Keuangan DPR kecipratan dana CSR Bank Indonesia.

    “Kalau memang penyidik menilai bahwa pihak-pihak yang menerima akan dipanggil dan dimintai keterangan, maka itu akan dilakukan. Pada prinsipnya semua saksi yang dipanggil adalah dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, kepada wartawan, Sabtu (15/2/2025).

    KPK sebelumnya sempat menyatakan bahwa angka dana CSR Bank Indonesia yang disalurkan ke Komisi XI DPR mencapai triliunan rupiah.

    Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu.

    “Triliunan lah. Kalau jumlah pasnya nanti lah ya. Takutnya nanti salah,” kata Asep dalam keterangannya dikutip Rabu (22/1/2025).

    Asep menyebut salah satu anggota DPR, Satori, telah mengakui bahwa seluruh rekan kerjanya di komisi XI menerima dana CSR BI yang ditampung dalam yayasan.

    “Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain. Karena berdasarkan keterangan saudara S (Satori), teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat. Ya, kan, seluruh anggota komisi XI terima CSR itu,” sebut Asep.

    Asep memastikan penyidik KPK terus mendalami penyelewengan dana CSR BI tersebut. 

    Menurut dia, ada beberapa temuan bahwa dana tersebut tak dipakai sesuai peruntukannya.

    “Nah, yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan, karena kita dapat informasi, juga kita dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tidak sesuai peruntukannya,” katanya.

    Asep mengungkap penyidik telah menemukan dugaan penyimpangan yang dilakukan Satori dalam penggunaan dana CSR BI di Cirebon. 

    Wilayah Cirebon merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.

    “Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi setelah semuanya terima tapi ada yang amanah ada juga yang tidak sesuai peruntukkannya,” tutur Asep.

    Dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyidik KPK telah memanggil dua anggota DPR pada Jumat, 27 Desember 2024.

    Keduanya adalah Heri Gunawan dari fraksi Partai Gerindra dan Satori dari fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem). 

    Satori dan Heri merupakan anggota Komisi XI DPR periode 2019–2024 dan terpilih lagi untuk periode 2024–2029. 

    Namun, keduanya kini bertugas di komisi yang berbeda dari periode sebelumnya.

    Menurut Satori, seluruh anggota komisi XI mendapatkan dana CSR Bank Indonesia. Komisi XI merupakan mitra kerja Bank Indonesia di parlemen. 

    “Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat,” ucap Satori saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan seusai pemeriksaan.

    Satori menyampaikan dana PSBI digunakan untuk kegiatan sosial di daerah pemilihan (dapil). 

    “Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata dia.

    KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk perkara ini pada 16 Desember 2024. Kasus ini diduga melibatkan anggota DPR RI Komisi Xl periode 2019–2024.

    Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia pada Senin, 16 Desember 2024. Termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga turut diperiksa.

    Kemudian pada Kamis, 19 Desember 2024, penyidik KPK menggeledah kantor OJK.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK melakukan penyitaan berupa dokumen dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik (BBE) dan catatan-catatan yang diduga punya keterkaitan dengan perkara.

  • 9 Tewas Kecelakaan, Seberapa Cepat Moge Bendum Demokrat Renville Antonio Melaju? Surabaya

    9 Tewas Kecelakaan, Seberapa Cepat Moge Bendum Demokrat Renville Antonio Melaju? Surabaya

    Tewas Kecelakaan, Seberapa Cepat Moge Bendum Demokrat Renville Antonio Melaju?
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com –
    Satlantas Polda Jawa Timur tengah menyelidiki kecepatan motor gede (
    moge
    ) yang dikendarai Bendahara Umum DPP Demokrat, Renville Antonio, sebelum mengalami kecelakaan fatal di
    Jalan Pantura
    , Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus.
    Renville Antonio mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia dan sempat dievakuasi ke RS Asembagus pada Jumat (14/2/2025).
    Berdasarkan keterangan saksi, rekan Antonio menyebut bahwa kecepatan moge yang dikendarai Antonio tidak terlalu tinggi.
    “Pengakuan (rekan korban) tidak terlalu cepat karena mereka tidak sedang dalam ikatan rombongan dan tidak dikawal,” kata Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Komarudin, Jumat malam (14/2/2025).
     
    Saksi menambahkan bahwa Antonio memang ingin berkendara dengan santai untuk menikmati perjalanan.
    “Korban memang tidak mau bergabung dengan rombongan besar, ingin santai-santai,” jelas Komarudin.
     
    Polisi masih melakukan pendalaman terkait kecepatan moge yang dikendarai Antonio dengan metode Traffic Accident Analysis (TAA).
    “Kita baru akan melihat di sana, setelah nanti ada bekas-bekas goresan yang dengan teknologi yang kami miliki. Nanti bisa menghitung perbandingan antara bobot kendaraan dengan bekas goresan di jalan. Ini nanti yang akan kita cek,” terangnya.
    Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa tidak ditemukan bekas pengereman di lokasi kejadian.
    Diduga korban kaget dan mencoba menghindar saat melihat mobil berbelok, mengingat titik benturan ada di bagian depan kendaraan pikap.
    MDS (19), pengemudi mobil pikap bernomor polisi P 9308 MY, hendak menuju toko bangunan di sebelah kanan jalan.
    Namun, ia terlebih dahulu mengambil haluan ke kiri sebelum berbelok ke kanan.
    Pada saat yang bersamaan, moge Harley-Davidson milik Antonio dengan nomor polisi B 6789 A melaju dari arah yang sama.
    Nahas, kecelakaan pun tak terhindarkan. Antonio mengalami benturan keras dan terpental sejauh 100–200 meter sebelum akhirnya menghantam pohon di tepi jalan.
    Korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.
    Jenazah Renville Antonio tiba di rumah duka di Perumahan Jemursari Regency,
    Surabaya
    , pukul 16.19 WIB, Jumat (14/2/2025).
    Suasana haru menyelimuti keluarga dan kerabat saat jenazah diturunkan dari ambulans.
    Setelah prosesi di rumah duka, jenazah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Keputih, Surabaya, pada hari yang sama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Beda Gaya Efisiensi Anggaran di Era Megawati, SBY, Jokowi, Prabowo

    Beda Gaya Efisiensi Anggaran di Era Megawati, SBY, Jokowi, Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dari berbagai masa kepemimpinan Presiden di Tanah Air. Hal itu merupakan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dan pengelolaan keuangan negara. 

    Setiap pemimpin pun menyesuaikan prioritas dan tantangan yang dihadapi pada setiap periode kepemimpinan. Mulai dari Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Lalu, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), hingga Presiden Prabowo Subianto.

    Setiap era memiliki fokus dan kebijakan anggaran yang berbeda, mencerminkan prioritas dan tantangan yang dihadapi masing-masing pemerintahan.

    Apa perbedaan antara setiap pemimpin dalam menata kelola anggaran pemerintahannya?

    Cara Presiden RI Efisiensi Anggaran 

    1. Efisiensi Era Megawati Soekarnoputri (2001-2004)

    Pada masa kepemimpinan Presiden Ke-5 Megawati, Indonesia tengah berupaya memulihkan ekonomi pasca krisis finansial Asia 1997-1998. Fokus utama pemerintah saat itu adalah stabilisasi ekonomi dan restrukturisasi utang. 

    Data spesifik mengenai alokasi dan efisiensi anggaran pada periode ini terbatas, tetapi prioritas utama adalah pemulihan ekonomi dan penyehatan sektor perbankan.

    Ada banyak gebrakan dalam mengelola keuangan negara yang dilakukan oleh putri proklamator RI Soekarno itu. Salah satunya, pada Desember 2003, pemerintahan Megawati memutuskan untuk mengakhiri program reformasi kerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Keputusan ini diikuti dengan privatisasi perusahaan negara dan divestasi bank guna menutup defisit anggaran negara.

    Tak hanya itu, selama masa jabatannya, Megawati juga cenderung cukup waspada dalam menjaga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berhasil diturunkan dari 77,32% pada 2001 menjadi 56,60% pada 2004.

    Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. JIBIPerbesar

    2. Era Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

    Di bawah pemerintahan SBY, penggagas partai Demokrat itu pun memiliki sejumlah racikan dalalam mengatur strategi keuangan negara. Misalnya, pada 2011, SBY menyoroti agar biaya rutin (overhead cost) tidak semestinya harus dikurangi.

    Meskipun angka anggaran makin naik, tetapi yang diperbanyak bukan untuk overhead cost-nya, tapi justru belanja (spending) atau pengeluaran (expenditure) yang mengarah kepada stimulasi pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan program-program pengurangan kemiskinan.  

    SBY juga sering mengingatkan tentang kebijakan pemerintah untuk terus mengurangi utang luar negeri. Termasuk, meminta para menteri mengatur pengeluaran. SBY juga selektif dalam melakukan kunjungan kerja ke luar negeri demi menghemat anggaran. 

    Gebrakan lainnya adalah mingkatkan target dan realisasi penerimaan pajak. Sebagai contoh pada 2005, target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp334,4 triliun dengan realisasi Rp331,8 triliun. Angka ini terus meningkat hingga 2014, dengan target Rp1.189,8 triliun dan realisasi Rp1.015,8 triliun.

    Dari utak-atik keuangan yang ketat, pendiri klub voli putra LavAni pun terlihat menunjukkan hasil yakni pada Oktober 2006, Indonesia melunasi sisa utang sebesar US$3,7 miliar kepada IMF, lebih cepat dari jadwal yang seharusnya pada 2010.

    Termasuk, anggaran infrastruktur mengalami peningkatan. Pada 2010, anggaran infrastruktur tercatat sebesar Rp99 triliun dan meningkat 107% menjadi Rp178 triliun dalam lima tahun berikutnya.

    Namun, rasio anggaran infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata masih di bawah 5%. Selain itu, subsidi energi, khususnya BBM, menyerap porsi besar anggaran, mencapai lebih dari Rp200 triliun pada periode 2012-2014.

    Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). JIBIPerbesar 

    3. Era Joko Widodo (2014-2024)

    Presiden Ke-7 RI Jokowi mengalihkan fokus anggaran dengan memangkas subsidi BBM dan mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur.

    Pada 2015, anggaran infrastruktur mencapai Rp290 triliun, naik 63% dibandingkan 2014, dengan rasio terhadap PDB sebesar 3,2%. Pada 2016, anggaran ini meningkat menjadi Rp314 triliun atau 3,3% dari PDB. Langkah ini menunjukkan pergeseran prioritas dari subsidi konsumtif ke investasi produktif dalam bentuk infrastruktur.

    Mantan Wali Kota Solo itu meracik efisiensi elalui Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan APBN 2016.

    Bahkan, upaya ini dilakukan Jokowi dengan menunjuk Sri Mulyani pada Juli 2016 untuk menggantikan Bambang Brodjonegoro sehingga instruksi efisiensi anggaran pun ditargetkan Rp64,7 triliun yang menyasar 87 Kementerian/Lembaga

    Kementerian Pertahanan pun menjadi instansi yang terkena pemangkasan paling besar mencapai Rp7,93 triliun, disusul Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp6,9 triliun.

    Jokowi pun menghemat anggaran guna menunjang program-program pembangunan, terutama infrastruktur. Efisiensi juga dilakukan karena realisasi penerimaan pajak yang terancam mengalami kekurangan dari target pemerintah hingga mencapai lebih dari Rp200 triliun.

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (2014-2024). JIBIPerbesar 

    4. Era Prabowo Subianto (2024-sekarang)

    Memasuki masa kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah menginisiasi langkah penghematan anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Berbeda dengan Jokowi yang berfokus di pusat, Presiden Ke-8 RI itu menyasar penghematan anggaran tak hanya di lingkup Kementerian/Lembaga tetapi juga daerah dengan target Rp306,69 triliun, yang mencakup anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun. 

    Kementerian PU pun menjadi instansi terkena pemangkasan paling besar mencapai Rp81 triliun dari alokasi pagu Rp110 triliun. Bahkan, berbeda dengan Jokowi anggaran Kementerian Pertahanan sejauh ini tidak terkena pemangkasan anggaran.

    Prabowo pun berulang kali menekankan bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk mendukung program makan bergizi gratis, perumahan, dan swasembada pangan, juga pembangunan sarana pendidikan.

    Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto. JIBIPerbesar

  • Cerita Jokowi saat Diminta Sambutan oleh Prabowo di HUT ke-17 Gerindra

    Cerita Jokowi saat Diminta Sambutan oleh Prabowo di HUT ke-17 Gerindra

    Bisnis.com, BOGOR — Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menceritakan pengalamannya saat diminta oleh Prabowo Subianto untuk memberikan sambutan di HUT ke-17 Gerindra.

    Awalnya, Jokowi mengaku tidak ingin memberikan pidato sambutan pada momen penting partai berlogo Garuda tersebut.

    “Sebetulnya tadi malam saya sudah bernegosiasi bernegosiasi dengan pak sekjen Gerindra agar saya tidak usah memberikan sambutan,” ujar Jokowi di SICC, Bogor, Sabtu (25/2/2025).

    Namun demikian, Jokowi langsung menyatakan kesiapannya usai diminta langsung oleh Prabowo. Permintaan itu dilayangkan ke Jokowi melalui Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

    “Tetapi pak Muzani dan pak Dasco menyampaikan, pak Jokowi ini yang meminta langsung dari Presiden prabowo. Karena yang meminta panglima tertinggi, saya sampaikan siap pak!” tutur Jokowi.

    Sebagai informasi, dalam acara HUT ke-17 Gerindra di SICC telah dihadiri sejumlah tokoh mulai dari ketua umum partai politik dan pejabat penting di pemerintahan.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya hadir di acara HUT tersebut.

    Selain itu, Ketum Parpol mulai dari Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh.

    Kemudian, Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tiba di lokasi.

    Adapun, dari jajaran pemerintahan mulai dari Menko Ekonomi Airlangga Hartarto dan Menkopolkam Budi Gunawan. Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir, Menkum Supratman hingga Menkomdigi Meutya Hafid turut hadir di HUT Gerindra.

  • Prabowo Ngaku Siap Dikritik, tapi Ada Syaratnya

    Prabowo Ngaku Siap Dikritik, tapi Ada Syaratnya

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto menyebut siap dikritik terkait kinerjanya di pemerintahan. Hal itu disampaikannya saat HUT ke-17 Gerindra di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat pada hari ini, Sabtu 15 Februari 2025.

    Tak sendirian, sang presiden datang di acara partai yang dipimpinnya tersebut bersama ketua umum partai lain. Contohnya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Demokrat AHY, Ketua NasDem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, sampai petinggi PDIP Olly Dondokambey.

    Prabowo mengaku siap diberi kritik, tapi ada syaratnya

    Presiden Prabowo menyebut tidak masalah apabila dirinya dikritik. Hanya saja, pria 73 tahun itu menekankan harusnya kritik yang dilontarkan harus benar, kritik tersebut hendaknya tidak dilandasi oleh dendam.

    “Kita harus mau dikritiik, saudara-saudara, tapi kritiknya benar. Jangan kritik berdasarkan dendam,” ucapnya di depan hadirin.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyinggung soal demokrasi di Indonesia yang di dalamnya tidak boleh ada lawan politik. Menurutnya, yang ada hanyalah kawan seperjuangan yang harusnya sama-sama berbakti kepada rakyat.

    “Negara, walaupun kaya, walaupun luas, walaupun punya sumber alam yang luar biasa, kalau elitenya nggak bisa kerja sama, apalagi elitenya maling. Tidak mungkin negara itu bisa berhasil. Kita mengerti hal ini, saya mengerti hal ini,” ujarnya.

    Demokrasi Indonesia, kata presiden, harus bersaing. Setelah proses pemilu selesai dan sudah ada yang menang, Prabowo ingin semuanya bersatu. Caranya tidak mesti dengan semuanya masuk ke pemerintahan.

    “Kalau perlu, iya (masuk pemerintahan), kalau perlu. Kalau tidak juga, nggak apa-apa, dalam arti mereka yang gak masuk pemerintahan, kita tetap anggap sebagai rakyat patriot bangsa Indonesia,” ujarnya.

    “Mungkin mereak di luar. Berarti mereka membantu kita. Mereka akan koreksi kita, mereka akan mengawasi kita. Kita harus mau diawasi. Kita harus mau dikoreksi,” ucapnya melanjutkan.

    Demikian penjelasan Prabowo soal kritik, ia mengaku siap dikritik, tapi ada syaratnya. Salah satunya adalah kritik itu tidak boleh dilandasi dendam.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jokowi: Saking Kuatnya Prabowo, Dikit-Dikit Salah Jokowi Tak Ada Berani Kritik – Page 3

    Jokowi: Saking Kuatnya Prabowo, Dikit-Dikit Salah Jokowi Tak Ada Berani Kritik – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra menyatakan pihak yang tidak bergabung di pemerintahan juga merupakan patriot bangsa. Sebab, mereka sangat dibutuhkan kritik dan sarannya demi kemajuan bangsa.

    “Tapi kritiknya yang benar, jangan kritik berdasarkan dendam,” tutur Prabowo dalam HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    Menurut Prabowo, Pilpres 2024 hanyalah merupakan ajang kontestasi, yang ketika selesai maka sepatutnya semua pihak kembali berdamai dan bersatu.

    “Kemarin sembahyang Jumat khotibnya luar biasa di tempat saya, antara lain dikatakan Allah subhanahu wata’ala tidak akan merestui orang yang punya dendam di hatinya,” jelas dia.

    Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menghadiri acara tersebut. Pantauan Liputan6.com, Sabtu (15/2/2025), Jokowi berdiri di samping Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum (Ketum) Gerindra. Tampak pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    Sebelumnya, tampak hadir pula Seperti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim yang berjalan beriringan. Kemudian tampak juga Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketum Demokrat yang juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Kemudian terlihat Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menkomdigi Meutya Hafid.

  • Prabowo: Kritik yang Benar, Jangan Kritik Berdasarkan Dendam

    Prabowo: Kritik yang Benar, Jangan Kritik Berdasarkan Dendam

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto menyinggung oposisi pemerintah agar memberikan kritik tanpa berdasarkan dendam.

    Prabowo menyampaikan, usai bertanding dalam Pemilu maupun Pilkada, semua pihak harus bersatu dan bekerja sama untuk berbakti kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Konsep bersatu yang dimaksud Prabowo, tidak melulu harus bergabung dalam pemerintahan. 

    “Bersatu tidak berarti semua masuk pemerintahan tidak. Kalau perlu iya, kalau perlu, kalau tidak juga nggak apa-apa,” kata Prabowo dalam sambutannya pada hari ulang tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    Dalam hal ini, pihak-pihak yang tidak bergabung dengan pemerintahan tetap dianggap Prabowo sebagai patriot-patriot bangsa. Sebab, pihak-pihak tersebut dapat membantu pemerintahan dengan mengoreksi hingga mengkritik kinerja pemerintah.

    Namun, Prabowo mengharapkan agar kritik yang dilontarkan tidak berdasarkan dendam semata. Apalagi, Prabowo, mengutip salah satu ucapan khatib pada saat shalat Jumat menyebut, Tuhan tidak akan merestui orang yang memiliki dendam.

    “Tapi kritiknya yang benar, jangan kritik berdasarkan dendam. Betul?” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, Partai Gerindra pada hari ini merayakan HUT ke-17. Perayaan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), hingga Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla.

    Turut hadir pula sejumlah Ketua Umum, diantaranya Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

    Hadir pula Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie hingga jajaran pemerintahan mulai dari Menko Ekonomi Airlangga Hartarto dan Menkopolkam Budi Gunawan.