partai: Demokrat

  • AHY Sebut KIM Semakin Solid dan Kuat

    AHY Sebut KIM Semakin Solid dan Kuat

    Bisnis.com, JAKARTA–Partai Demokrat menilai bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ada di bawah Presiden Prabowo Subianto kini semakin kuat dan tidak bisa digoyahkan siapa pun.

    Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan sikap tegas Presiden Prabowo Subianto kini telah membawa KIM ke dalam semangat baru. 

    Menurut AHY, sikap tegas Presiden Prabowo  Subianto tersebut tidak hanya terlihat saat Pilpres 2024 saja, tetapi setelah memegang kendali pemerintahan.

    “Jadi saya rasa ini memperkokoh komitmen KIM sejak masa kampanye ketika menang dan sampai hari ini pemerintahan, ini bisa menjadi kekuatan sendiri bagi kita sebagai anggota koalisi,” tutur AHY di Jakarta, Minggu (16/2).

    AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat bakal terus mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Dia juga optimistis jika Presiden Prabowo Subianto bisa membuat perekonomian Indonesia menjadi semakin baik.

    “Pertama melanjutkan Indonesia bisa yang semakin baik ekonominya, tumbuh dengan baik tapi juga kesejahteraan masyarakatnya meningkat di berbagai sektor. Baik sektor pangan, energi, dan SDM,” katanya.

    Selain itu, AHY juga berharap KIM semakin solid dan mendukung semua visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Partai Gerindra bersama KIM di dalam pemerintahan merah putih yang beliau pimpinan sebagai presiden untuk sama-sama kita menyatukan barisan mewujudkan semua yang jadi visi dan misi beliau,” ujar AHY.

  • VIDEO: Polisi Beberkan Hasil Penyelidikan Sementara Tabrakan Moge Bendahara Demokrat Renville Antonio

    VIDEO: Polisi Beberkan Hasil Penyelidikan Sementara Tabrakan Moge Bendahara Demokrat Renville Antonio

    Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur Komisaris Besar Polisi Komarudin menjelaskan tentang kronologi kecelakaan maut yang merenggut nyawa Bendahara Umum (Bendum) DPP Demokrat Renville Antonio di Asembagus, Kabupaten Situbondo.

    Ringkasan

  • Supian Suri Janji Akan Jadi Pemimpin untuk Semua Warga Depok
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        16 Februari 2025

    Supian Suri Janji Akan Jadi Pemimpin untuk Semua Warga Depok Megapolitan 16 Februari 2025

    Supian Suri Janji Akan Jadi Pemimpin untuk Semua Warga Depok
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wali Kota (Walkot) Depok terpilih,
    Supian Suri
    , berjanji akan menjadi pemimpin untuk seluruh warganya tanpa pandang bulu.
    “Pastinya, kami harus merangkul semua. Sekali lagi, hadirnya kami hari ini sudah menjadi pemimpin buat seluruh masyarakat kota Depok,” ucap Supian saat diwawancarai di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).
    Supian juga berjanji akan menerapkan kebijakan secara merata di Depok. Hal ini akan dilakukannya tanpa melihat apakah salah satu wilayah itu basis pendukungnya atau pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
    Pasalnya, Supian memiliki tanggung jawab untuk melayani semua warga Depok.
    “Kami punya tanggung jawab melayani semuanya,” terang Supian.
    Bahkan, Supian mengaku akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 300 juta untuk setiap RW dan akan direalisasikan mulai tahun 2026.
    “Ini pun sama tidak melihat RW kemarin yang menang pasangan kami atau bukan. Semua alokasi diberikan atau dialokasikan buat seluruh RW di kota Depok yang kurang lebih ada 900 RW,” pungkas Supian.
    Untuk diketahui, Supian-Chandra diusung 12 Partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan Depok Maju saat mencalonkan diri pada Pilkada 2024.
    Ke-12 partai itu di antaranya, Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Bangsa (PKB), Demokrat, Parta Persatuan Pembangunan (PPP), Parta NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gelora, Perindo, Ummat, Partai Buruh, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    Awalnya, Supian-Chandra kerap diragukan bisa menang di Depok.
    Pasalnya, hampir 20 tahun ke belakang, kepala daerah yang diusung oleh PKS lah yang berhasil menang di Depok.
    Namun, dominasi PKS nampaknya berhasil terpatahkan, usai Supian-Chandra berhasil menang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengunduran Diri Massal Jaksa AS Terkait Korupsi Wali Kota New York – Halaman all

    Pengunduran Diri Massal Jaksa AS Terkait Korupsi Wali Kota New York – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Enam jaksa di Amerika Serikat, yang bekerja di New York dan Washington D.C., mengundurkan diri secara bersamaan sebagai bentuk penolakan terhadap perintah Presiden Donald Trump untuk menghentikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota New York, Eric Adams.

    Latar Belakang Pengunduran Diri

    Pengunduran diri ini dipicu oleh permintaan dari Kementerian Kehakiman AS yang meminta pencabutan dakwaan terhadap Adams, yang merupakan anggota Partai Demokrat.

    Adams menjadi Wali Kota New York pertama yang didakwa secara pidana, menghadapi tuduhan penipuan dan penyuapan.

    Dalam surat pengunduran dirinya, Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, Danielle Sassoon, mengungkapkan bahwa pengacara Adams telah menyiratkan adanya quid pro quo terkait kasus ini.

    “Proses yang terburu-buru dan dangkal dalam mengambil keputusan ini tampaknya dilakukan bekerja sama dengan tim hukum Adams dan tanpa masukan langsung dari saya,” ujar Sassoon, seperti dikutip dari CNN.

    Tindakan Kementerian Kehakiman

    Pengunduran diri para jaksa ini terjadi setelah Wakil Jaksa Agung sementara, Emil Bove, mengeluarkan perintah untuk mencabut kasus Adams.

    Dalam memo dua halaman yang dirilis, Bove berargumen bahwa proses hukum yang sedang berjalan menghambat Adams dalam menangani isu imigrasi ilegal dan kejahatan dengan kekerasan.

    Bove, yang sebelumnya merupakan pengacara pribadi Trump, menginisiasi pertemuan dengan pengacara Adams dan jaksa terkait untuk membahas pencabutan kasus tersebut.

    Reaksi Terhadap Keputusan

    Keputusan Departemen Kehakiman untuk menghentikan kasus ini menuai reaksi beragam.

    Pengacara Adams, Alex Spiro, menyatakan bahwa kliennya tidak bersalah dan berharap kasus ini dapat segera dilupakan. “Meskipun banyak klaim sensasional, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia pernah melanggar hukum,” tegas Spiro.

    Sementara itu, Sassoon mengkhawatirkan bahwa pencabutan kasus ini justru akan memperkuat kekhawatiran publik terhadap politisasi Kementerian Kehakiman.

     

    Kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota New York ini menjadi sorotan publik dan berpotensi mempengaruhi pencalonan Adams dalam pemilihan Wali Kota mendatang.

    Pengunduran diri massal para jaksa mencerminkan ketidakpuasan terhadap intervensi politik dalam proses hukum di AS, yang berpotensi merusak independensi lembaga penegak hukum.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • VIDEO: AHY Hadiri Pemakaman Bendahara Demokrat Renville Antonio yang Meninggal karena Kecelakaan Moge

    VIDEO: AHY Hadiri Pemakaman Bendahara Demokrat Renville Antonio yang Meninggal karena Kecelakaan Moge

    Ketua Umum (Ketum) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan takziah atau melayat untuk almarhum Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Demokrat, Renville Antonio yang meninggal dunia karena kecelakaan di Situbondo, Jawa Timur.

    Ringkasan

  • Ramai-ramai Jaksa AS Mundur, Ogah Patuhi Perintah Trump untuk Setop Skandal Korupsi Walkot New York – Halaman all

    Ramai-ramai Jaksa AS Mundur, Ogah Patuhi Perintah Trump untuk Setop Skandal Korupsi Walkot New York – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Enam jaksa Amerika Serikat (AS) di New York dan Washington DC, memilih mengundurkan diri.

    Pengunduran diri massal ini merupakan bentuk penolakan mereka untuk mematuhi perintah Presiden Donald Trump.

    Pasalnya, mereka diminta untuk membatalkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota New York, Eric Adams.

    Sejak awal menjabat, Trump memecat jaksa-jaksa yang menangani kasus hukum yang menyeret dirinya.

    Selain itu, ia juga menuntut informasi mengenai ribuan agen FBI yang terlibat dalam penyelidikan serangan 6 Januari di Gedung Capitol AS.

    Penjabat Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, Danielle Sassoon, mengundurkan diri melalui surat sepanjang delapan halaman.

    Dalam suratnya, Sassoon menjelaskan pengacara Adams “berulang kali menyiratkan adanya quid pro quo” atau pertukaran, menawarkan bantuan kepada Trump dalam isu imigrasi jika kasus ini dihentikan.

    Setelah Sassoon menolak menandatangani berkas pencabutan kasus Adams, Wakil Jaksa Agung sementara, Emil Bove, yang merupakan mantan pengacara pribadi Trump, mencoba mencari jalan lain dengan mendekati bagian integritas publik di kantor pusat Kementerian Kehakiman untuk menutup kasus ini.

    Dalam surat pengunduran dirinya kepada Jaksa Agung Pam Bondi, Sassoon menyatakan bahwa ia “terkejut” dengan keputusan untuk mencabut dakwaan terhadap Adams.

    “Saya tetap bingung dengan proses yang terburu-buru dan dangkal dalam mengambil keputusan ini, yang tampaknya dilakukan bekerja sama dengan tim hukum Adams dan tanpa masukan langsung dari saya mengenai alasan akhir pencabutan kasus,” tulis Sassoon, dikutip dari CNN.

    Sassoon juga menjelaskan Bove mengingatkannya untuk mempertimbangkan kewajibannya dalam membela kepentingan Amerika Serikat dan mengajukan argumen dengan itikad baik demi kepentingan pemerintahan.

    Menurut Sassoon, pencabutan kasus Adams justru akan memperkuat, bukan mengurangi, kekhawatiran publik terhadap politisasi Kementerian Kehakiman.

    Ia juga menyatakan bahwa Adams kini menggunakan memo tersebut untuk menyatakan dirinya tidak bersalah di hadapan publik.

    Sassoon, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala bagian banding, memiliki latar belakang konservatif yang kuat.

    Ia merupakan anggota Federalist Society dan pernah menjadi asisten hakim mendiang Antonin Scalia di Mahkamah Agung AS.

    Setelah menduduki posisi puncak di kejaksaan, ia sempat menulis opini di Wall Street Journal yang mengkritik kebijakan pengampunan Presiden Joe Biden.

    Perintah Kementerian Kehakiman untuk menghentikan kasus korupsi terhadap Adams dianggap sebagai upaya melemahkan independensi kantor kejaksaan AS.

    Bove mengeluarkan perintah pencabutan kasus Adams setelah bertemu pengacara Adams, Alex Spiro dan William Burck, serta Sassoon, dua jaksa dalam kasus Adams, dan kepala bagian banding di kantor Kementerian Kehakiman pada akhir Januari, dikutip dari New York Times.

    Dalam memo dua halaman yang dikeluarkan pada Senin (10/2/2025), Bove memerintahkan jaksa untuk mencabut kasus Adams “secepat mungkin”.

    Memo tersebut menyebut bahwa proses hukum yang sedang berjalan “menghambat kemampuan Wali Kota Adams untuk fokus penuh dalam menangani imigrasi ilegal dan kejahatan dengan kekerasan,” yang secara terang-terangan menunjukkan motif politik di balik keputusan tersebut.

    Bove, yang menginisiasi pertemuan tersebut, mengajukan berbagai pertanyaan tajam.

    Ia menekankan apa yang disebut pemerintahan Trump sebagai “senjata politik” terhadap lawan-lawannya dan mempertanyakan apakah kasus ini menghambat Adams dalam menjalankan tugasnya sebagai wali kota, menurut seorang sumber yang mengetahui jalannya pertemuan, seperti yang dilansir oleh AFP.

    Pada 11 Februari 2025, Departemen Kehakiman AS memerintahkan jaksa federal untuk menghentikan kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota New York, Eric Adams.

    Perintah ini diberikan setelah Adams, yang merupakan anggota Partai Demokrat, menjalin hubungan baik dengan Presiden Trump.

    Adams, yang menjadi Wali Kota New York pertama yang didakwa secara pidana, bersikeras tidak bersalah atas dakwaan penipuan dan penyuapan yang menjerat dirinya.

    Adams juga menolak seruan untuk mengundurkan diri yang marak sejak tahun lalu.

    Skandal korupsi ini dipandang sebagai masalah besar bagi upaya Adams untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Wali Kota New York pada November lalu.

    Dalam pembelaan dirinya, Adams mengklaim ia dihukum tanpa bukti karena kritikannya terhadap kebijakan imigrasi mantan Presiden Joe Biden.

    Trump, yang juga menghadapi serangkaian kasus hukum, menyatakan solidaritasnya terhadap Adams selama kampanye pilpres lalu.

    Trump bahkan menyebut Adams diadili “karena berbicara menentang perbatasan terbuka.”

    Keputusan Departemen Kehakiman AS untuk menggugurkan kasus Adams ini menuai sambutan positif.

    Pengacara Adams, Alex Spiro, menegaskan kalau kliennya memang sejak awal tidak bersalah.

    “Seperti yang saya katakan sejak awal, Wali Kota tidak bersalah — dan dia akan menang. Hari ini dia akan menang,” ucap Spiro dalam tanggapannya.

    “Meskipun banyak keriuhan dan klaim sensasional, pada akhirnya tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia pernah melanggar hukum apa pun. Sekarang, syukurlah, Wali Kota dan New York dapat melupakan penuntutan yang sangat disayangkan dan salah arah ini,” ujarnya.

    Sosok Adams, yang pernah disebut sebagai calon bintang Partai Demokrat, baru-baru ini meningkatkan kontak dengan rekan-rekan Trump dari Partai Republik.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Pesan SBY ke KIM: Pemimpin Kita Prabowo, Jangan Ada yang Mendua Hati – Page 3

    Pesan SBY ke KIM: Pemimpin Kita Prabowo, Jangan Ada yang Mendua Hati – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudyohono (SBY) mengajak seluruh anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk setia terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dia menginginkan KIM tetap satu hati di bawah kepemimpinan Prabowo.

    Hal itu disampaikan SBY saat menghadiri acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang digelar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

    “Pemimpin kita Bapak Prabowo, kita harus bersatu dalam hati, kita siap loyal penuh kepada pemimpin kita. Jangan ada yang mendua hati. Satu hati untuk pemimpin kita, untuk pemerintahan,” tutur SBY.

    Lebih lanjut, SBY juga berpesan kepada Koalisi Indonesia Maju untuk menyukseskan pemerintahan Prabowo lima tahun ke depan. Bahkan diharapkan bisa sampai 10 tahun ke depan.

    “Dengan prioritas yang beliau punya, agenda yang akan dijalankan lima tahun ke depan, insyaAllah 10 tahun ke depan,” katanya.

    Susilo Bambang Yudhoyono juga menyarankan agar seluruh pihak dapat melakukan yang terbaik dan membantu keberhasilan pemerintah. Seluruh pihak diharapkan memberikan solusi dari segala permasalahan yang ada.

    “Marilah kita semua untuk beliau (Prabowo). Do our best. Mari berbuat yang terbaik. Semua permasalahan akan selalu ada tantangan, akan selalu ada, tapi percayalah setiap permasalahan akan ada solusinya. Oleh karena itu kita harus menjadi bagian dari solusi, jangan bagian dari masalah,” ucap SBY.

     

  • Gerindra Tegaskan Koalisi Permanen KIM Plus Jaga Persatuan Nasional

    Gerindra Tegaskan Koalisi Permanen KIM Plus Jaga Persatuan Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan koalisi permanen dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.

    Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sugiono, koalisi tersebut bukan semata-mata bicara soal politik elektoral, melainkan sebagai upaya menjaga persatuan dan kerukunan bangsa.

    “Yang pasti itu, kami ingin menjaga kerukunan dan persatuan. Tidak ada urusan presidential threshold. Yang penting adalah kesejukan dan persatuan,” ujar Sugiono dalam peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Menurut Sugiono, stabilitas politik dan nasional tidak boleh hanya dilihat dalam konteks pemilu lima tahunan, tetapi lebih kepada keberlangsungan negara dalam jangka panjang.

    “Persatuan itu mahal. Jangan take it for granted. Jika ingin negara ini utuh dan survive, kita harus menjaga persatuan,” tegasnya.

    Sugiono juga mengingatkan para pendiri bangsa telah menyadari pentingnya persatuan sejak awal kemerdekaan Indonesia. Koalisi permanen KIM plus merupakan upaya untuk menyatukan kepentingan bersama demi menjaga stabilitas politik dan pemerintahan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus partai politik dalam KIM plus untuk membentuk koalisi permanen yang mendukung pemerintahan hingga 2029.

    Keinginan tersebut disampaikan dalam acara silaturahmi KIM plus bersama Presiden Prabowo di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025).

    Waketum Partai Demokrat Benny K Harman mengonfirmasi, koalisi ini terdiri dari partai-partai yang awalnya mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, serta beberapa partai yang sebelumnya berseberangan tetapi kini bergabung mendukung pemerintahan.

    Koalisi KIM plus saat ini mencakup Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PKB, NasDem, PKS, PSI, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Prima.

    Dengan bergabungnya berbagai partai dalam koalisi permanen KIM plus, diharapkan stabilitas politik tetap terjaga, mendukung jalannya pemerintahan, serta memastikan kesinambungan kebijakan nasional hingga 2029.

  • Efisiensi Anggaran Ala Trump-Musk, Tsunami PHK Amerika Dimulai

    Efisiensi Anggaran Ala Trump-Musk, Tsunami PHK Amerika Dimulai

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rangkaian pemecatan karyawan di berbagai lembaga negara federal AS telah resmi dimulai, Kamis (13/2/2025). Hal ini terjadi setelah program efisiensi anggaran disetujui oleh Presiden Donald Trump dan Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) Elon Musk.

    Mengutip CNN, sebuah surat mulai dikirimkan kepada karyawan Departemen Pendidikan. Surat itu memberitahu mereka tentang pemutusan hubungan kerja.

    “Badan kami menemukan, berdasarkan kinerja Anda, bahwa pekerjaan Anda di Badan kami tidak menjadi kepentingan publik,” tulis surat itu.

    Seorang sumber di serikat pekerja Departemen Pendidikan menyebut pemecatan tersebut berdampak pada karyawan di seluruh lembaga, mulai dari kantor penasihat umum, sampai Kantor Pendidikan Khusus dan Layanan Rehabilitasi yang mendukung program untuk anak-anak penyandang disabilitas, hingga kantor Bantuan Mahasiswa Federal.

    “Kami mendengar dari puluhan karyawan yang telah dipecat, tetapi cakupan pemecatan secara lengkap belum jelas,” ungkapnya.

    Langkah serupa juga terjadi di Departemen Energi (DOE). Sejumlah karyawan mengatakan situasi di dalam departemen tersebut tidak menentu dan sejauh ini tidak jelas berapa banyak total karyawan yang akan dipecat, namun karyawan percobaan lah yang mungkin akan mendapatkan giliran awal untuk dipecat.

    “Ada sekitar 2.000 karyawan masa percobaan di DOE. Tetapi tidak jelas berapa banyak yang dapat terpengaruh oleh tindakan pada hari Kamis,” ungkapnya.

    “Penasihat hukum umum sementara DOE mengadakan rapat pada hari Kamis dengan para kepala kantor departemen dan meminta kantor-kantor untuk menyusun daftar karyawan masa percobaan yang sangat penting yang berpotensi dikecualikan dari PHK. Namun, daftar tersebut belum dirampungkan hingga Kamis sore.”

    Temuan serupa juga didapati oleh Associated Press (AP). Di Departemen Urusan Veteran, ada pemecatan untuk 1.000 karyawan yang telah mengabdi kurang dari dua tahun. Senator AS Patty Murray, seorang Demokrat, menyebut pemecatan itu terjadi juga pada peneliti yang bekerja pada pengobatan kanker, kecanduan opioid dan prostetik di lembaga tersebut.

    Di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), hampir 1.300 karyawan masa percobaan, kira-kira sepersepuluh dari total tenaga kerja lembaga tersebut, dipaksa keluar. Kepemimpinan lembaga yang berpusat di Atlanta tersebut diberitahu tentang keputusan tersebut pada hari Jumat pagi.

    Foto: REUTERS/Kevin Lamarque
    U.S. President Donald Trump speaks as Elon Musk carries X Æ A-12 on his shoulders in the Oval Office of the White House in Washington, D.C., U.S., February 11, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY

    Lalu, pemecatan juga terjadi di Departemen Pertanian. Menteri Pertanian AS Brooke Rollins mengatakan pada hari Jumat bahwa lembaganya telah mengundang tim DOGE Musk dengan ‘tangan terbuka’. Ia juga menegaskan bahwa PHK akan segera dilakukan.

    “Jelas, ini adalah hari yang baru,” kata Rollins di Gedung Putih. “Saya pikir rakyat Amerika berbicara pada tanggal 5 November, bahwa mereka percaya bahwa pemerintah terlalu besar.”

    Kata Pekerja yang Jadi Korban PHK

    Pemecatan ini pun berdampak besar bagi para karyawan. Seorang veteran Marinir yang bertugas di Veterans Affairs Medical Center di Ann Arbor, Michigan, Andrew Lennox, mengatakan bahwa ia menerima email “tiba-tiba” pada Kamis malam yang memberitahukan bahwa ia akan diberhentikan.

    “Demi membantu para veteran, Anda baru saja memecat seorang veteran,” ujar Lennox, 35 tahun, seorang mantan prajurit infanteri USMC yang ditugaskan ke Irak, Afghanistan, dan Suriah.

    Lennox telah bekerja sebagai petugas administrasi di VA sejak pertengahan Desember dan mengatakan bahwa ia “sangat ingin” tetap bekerja. “Ini adalah keluarga saya, dan saya ingin melakukan ini selamanya,” katanya.

    David Rice, seorang penerjun payung Angkatan Darat yang saat ini menjalani masa percobaan di Departemen Energi AS, juga mengungkapkan hal serupa. Rice, yang lumpuh karena tugas sebelumnya, mengatakan ia telah kehilangan pekerjaannya.

    “Saya sebelumnya telah dituntun untuk percaya bahwa pekerjaan saya kemungkinan besar akan aman. Namun pada Kamis malam, ketika saya membuka komputer untuk rapat dengan perwakilan Jepang, saya melihat email yang mengatakan bahwa saya telah dipecat,” pungkasnya.

    Sementara itu, pemecatan juga terjadi di kalangan karyawan yang telah menandatangani perjanjian pembelian dengan pemerintah. Salah satunya adalah seorang pegawai Dinas Konservasi Sumber Daya Alam Departemen Pertanian bernama Detter.

    Detter sebelumnya menandatangani perjanjian pembelian yang membuatnya akan tetap bekerja meski akan dibayar akhir September mendatang, seperti 77 ribu karyawan federal lainnya. Ia mengatakan bahwa dirinya menerima proposal itu karena ia tahu bahwa, sebagai pegawai percobaan, ia kemungkinan menjadi orang pertama yang diberhentikan jika ia tidak menerimanya.

    Namun pada Kamis malam, Detter menerima email yang mengatakan bahwa ia telah diberhentikan efektif sejak saat itu, meskipun ia telah menerima evaluasi yang “sangat positif” selama ia bekerja.

    Ia mengatakan keputusan tersebut membuatnya merasa “tidak dihormati” dan “sedikit tidak berdaya.”

    “Anda hanya seperti pion dalam perjuangan yang jauh lebih besar yang menurut saya khususnya dilakukan oleh Elon Musk untuk mengecilkan pemerintahan,” kata Detter.

    Dampak Ekonomi

    Foto: Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih di Washington, D.C., AS, 13 Februari 2025. (REUTERS/Kevin Lamarque)

    Pemecatan karyawan masa percobaan ini merupakan yang pertama dari pemerintahan Trump karena sang presiden dan Elon Musk bermaksud untuk secara drastis mengurangi jumlah tenaga kerja federal. Hal ini dilakukan untuk mengatasi defisit anggaran negara, yang mencapai US$ 1,8 triliun (Rp 29.475 triliun) di tahun fiskal lalu.

    Meski begitu, PHK tersebut tidak mungkin menghasilkan penghematan defisit yang signifikan. Bahkan jika pemerintah memangkas semua pekerja tersebut, defisitnya akan tetap lebih dari US$ 1 triliun (Rp 16.260 triliun).

    Namun, PHK massal terhadap pekerja federal yang dilakukan Trump dapat menjadi bumerang bagi data ekonominya. Laporan pekerjaan bulanan dapat mulai menunjukkan perlambatan dalam perekrutan, jika tidak berubah menjadi negatif pada suatu saat setelah angka bulan Februari dirilis.

    Terakhir kali ekonomi AS kehilangan begitu banyak pekerjaan adalah pada bulan Desember 2020. Saat itu, AS masih dalam tahap rehabilitasi dari pandemi virus corona.

    “Mengingat semua yang terjadi di pemerintah federal, sangat masuk akal bahwa pertumbuhan pekerjaan dapat berubah menjadi negatif pada suatu saat,” kata Martha Gimbel, direktur eksekutif Budget Lab di Universitas Yale. Ia mencatat bahwa pengusaha yang bergantung pada hibah dan kontrak pemerintah juga akan menunjukkan penurunan.

    (hsy/hsy)

  • HUT Ke-17 Gerindra, Wapres Gibran Beri Semangat

    HUT Ke-17 Gerindra, Wapres Gibran Beri Semangat

    Bogor, Beritasatu.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan dorongan positif atau semangat kepada Partai Gerindra seusai menghadiri puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-17 Gerindra.

    “Untuk Gerindra, semangat terus,” kata Gibran di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    Hal itu wapres sampaikan setelah pamit kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang didampingi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Gibran berada di mobilnya bersama Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

    Dia juga menekankan supaya Gerindra tetap solid dalam mendukung program pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Dukungan dari berbagai pihak juga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan mimpi Asta Cita. “Dukung visi misi Pak Presiden,” imbuh Gibran.

    Dalam kesempatan itu, Gibran duduk di barisan terdepan bersama Prabowo dan Jokowi. Adiknya, Kaesang berada di barisan para ketua umum partai politik di sebelah Bahlil Lahadalia.

    Ada juga pemimpin partai politik lain yang menghadiri perayaan HUT ke-17 Gerindra, mulai dari Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.