Xcloud.id

partai: Demokrat

  • Kepsek Pasrah Didemo Ratusan Siswa, Murid Kesal Disuruh Bayar SPP Rp250 Ribu hingga Tuntut Fasilitas

    Kepsek Pasrah Didemo Ratusan Siswa, Murid Kesal Disuruh Bayar SPP Rp250 Ribu hingga Tuntut Fasilitas

    TRIBUNJATIM.COM – Tengah viral di media sosial aksi demo ratusan siswa dan siswi di MAN 2 Kota Bekasi pada Senin (17/2/2025).

    Kepala sekolah atau kepsek pun pasrah digeruduk para muridnya.

    Para siswa tampak membawa spanduk bertuliskan meminta keadilan.

    Saat kepala sekolah MAN 2 Kota Bekasi berdiri di tengah lapangan, mereka pun tak gentar.

    Terlihat di video yang beredar para siswi justru berani mendekat dan berorasi di depan wajah kepala sekolah, melansir dari TribunBogor.

    Detik-detik para siswa menggelar unjuk rasa direkam akun OSIS Man 2 Kota Bekasi di Instagram.

    Tampak para siswa membawa spanduk guna menyuarakan isi hatinya.

    Ada juga spanduk besar terbentang di depan lapangan bertuliskan kalimat satire.

    “Minta dipilih
    minta didengar
    sudah terpilih
    gamau mendengar
    #antikritik”

    Spanduk besar tersebut tepat terletak di belakang kepala sekolah yang sempat berusaha menenangkan para murid.

    Terlihat kepala sekolah MAN 2 Kota Bekasi, Nina beberapa kali berusaha berbicara di depan siswa.

    Namun ucapan Nina tak dihiraukan muridnya, justru membuat suasana makin kacau.

    Terkait aksi demonstrasi yang dilakukan para siswa, akun OSIS MAN 2 Kota Bekasi mengurai rangkuman.

    Bahwa ada enam poin alasan para siswa menggelar demo hari ini, di antaranya:

    Ketiadaan transparansi dana. Perencanaan anggaran yang menyeleweng, walu murid siswa/i kerap dituntut membayar sejumlah uang lagi untuk kegiatan
    Fasilitas yang tidak memadai. Ketiadaan dan rusaknya fasilitas penunjang KBM seperti: proyektor, meja-kursi dan kelas/lab yang tidak disegerakan perbaikan,”
    Ketidakadilan kegiatan. Ekstrakurikuler dan pengajuan perlombaan siswa/i kesulitan beraktivitas dalam mengembangkan minat ataupun bakat
    Kecurigaan penyelewengan jabatan. Kebijakan pemimpin yang otoriter sehingga lembaga lainnya serasa tak berdaya di bawah kekuasaannya,”
    Efisiensi anggaran. Banyak kegiatan atau jadwal tahunan yang dipangkas menyebabkan disorientasi. Efisiensi ini menghemat pengeluaran, sehingga pendanaan dapat dipindahkan ke lainnya,”
    Hak siswa/i kelas XII seperti kelulusan dan buku tahunan yang seakan tidak diprioritaskan padahal dalam hitungan bulan kami akan selesai,”

    Selain itu, siswa juga curhat perihal pemicu unjuk rasa yang digelar para murid.

    Dalam akun viral Twitter @kontraazd, terkuak jeritan para siswa yang selama bertahun-tahun dipendam.

    Ternyata awal mula para siswa gusar dengan sekolah adalah karena dipicu beberapa hal.

    Pertama, para murid heran dengan pihak sekolah yang rutin meminta uang SPP kepada siswanya padahal sekolah tersebut adalah negeri.

    Kedua, para siswa juga curiga dengan pihak sekolah yang selalu meminta biaya acara dan kegiatan sekolah.

    Ketiga, mereka juga mempertanyakan ke mana uang bayaran yang mereka rutin berikan sementara fasilitas sekolah buruk.

    “Kita sekolah negeri dibawah kemenag, aku kurang tau dana anggaran gimana kalau dari kemenag, karena ga pernah transparan dan dijelasin loh.. tapi perbulan kita selalu bayar 250.000 dan masih dimintain uang kegiatan. Waktu pas 17an di sekolah dan classmeet tuh masih minta dana ke setiap kelas. (waktu itu pernah perkelas harus bayar 50-100rb) karena ga di turunin anggaran sama kepala sekolaaahh. dan ini kacau banget. ekskul seperti paskib, marching band, futsal, ga pernah dikasih dana buat lomba. fasilitas ekskul ga memadai, jelek dan udah kuno,” ungkap akun kontraazd di Twitter.

    Keempat, akun tersebut juga membongkar curhatan pembimbing ekskul yang selalu terlambat dapat bayaran.

    “Bahkan pembimbing ekskul tuh, dikasih bayarannya telat kebayang ga telatnya bahkan sampai 3 bulan. Kepsek kita bilangnya sudah di data, tapi ga ada yang sampai ke tangan pembimbing ekskul. udah gitu obat di uks udah ga ada selama 2 bulanan ini,” sambungnya.

    Hal yang paling membuat para siswa kecewa adalah perihal kondisi sekolah yang bobrok.

    Padahal diakui sang siswa, ia membayar mahal saat pertama kali masuk MAN 2 Kota Bekasi.

    “Lantai kelas kita banyak yang retak, ga dibenerin, alesannya proses teruss, aku beneran bingung kemana dana yang selama ini kita bayarkan. siswa yang dikategorikan kurang mampu kan ga bakal bikin kita mandek anggaran, Aku waktu 2024 masuk sini, bayar 8 juta loh,” imbuh akun kontraazd.

    Setelah aksi demonstrasi berlangsung, kabarnya pihak dari Kementerian Agama langsung mendatangi MAN 2 Kota Bekasi.

    Karenanya para murid berharap permasalahan tersebut bisa selesai.

    “Tadi kepala kemenag kota bekasi udah dateng, dan bilang bakal di kerjakan sesuai skala prioritas. aku dan temenku berharap hak kami dipenuhi. bener bener sedih karena kepala sekolah tuh ga ada dukung siswa sama sekali,” pinta akun kontraazd.

    Tak cuma itu, para murid juga merekam kondisi para guru saat murid-muridnya menggelar aksi demo.

    Kata murid, setelah unjuk rasa berlangsung, kepala sekolah tidak diketahui keberadaannya.

    “Ini after demo gais. Muka guru-guru udah pasrah. Enggak tahu bu Nina ke mana. Ya Allah sekolah macam apa ini,” ujar seorang siswa dalam rekaman akun OSIS.

    Hingga artikel ini ditayangkan, pihak MAN 2 Kota Bekasi belum memberikan tanggapan.

    TribunnewsBogor.com telah berusaha mengirimkan pesan guna klarifikasi aksi demonstrasi para siswa kepada MAN 2 Kota Bekasi namun belum ada jawaban.

    Berita Demo Lainnya

    Para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (Untag Banyuwangi) menggelar demo di depan kantor DPRD setempat, Senin (17/2/2025).

    Mereka meminta pemerintah tidak memangkas anggaran sektor pendidikan.

    Pemangkasan anggaran sebagai bentuk efisiensi di berbagai sektor menjadi salah satu isu yang menyita perhatian publik.

    Para mahasiswa yang menggelar demo tak ingin efisiensi tersebut justru mengancam pendidikan generasi muda.

    Dalam demo tersebut, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan.

    Satu di antaranya, menuntut pemerintah agar memprioritaskan anggaran sektor pendidikan.

    “Dan tidak mengalami pemangkasan sesuai dengan amanat UU 20/2023 tentang sistem pendidikan nasional yang menyebutkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN,” kata Ketua BEM Untag Banyuwangi, Dedy Oktaviano Pratama.

    Menurutnya, pemangkasan anggaran pendidikan merupakan bentuk pengabaian pemerintah terhadap pendidikan yang layak, terjangkau, dan berkualitas.

    Mereka juga menolak kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) dan biaya pendidikan.

    Pemangkasan anggaran pendidikan dikhawatirkan akan berdampak pada banyak hal, termasuk kenaikan UKT.

    “Seharusnya pemerintah menghadirkan atau memberikan pendidikan yang murah dan berkualitas tanpa membebani publik,” tutur dia.

    Mereka juga meminta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, baik guru maupun dosen.

    Pemangkasan anggaran juga dikhawatirkan bakal berdampak pada kesejahteraan para tenaga pendidik.

    “Mendesak Presiden Prabowo untuk mengkaji lebih dalam kebijakan efisiensi anggaran,” sambungnya.

    Tuntutan lain yang disampaikan mahasiswa, yakni peningkatan mutu pendidikan, penolakan izin usaha pertambangan untuk kampus, dan penindakan kasus-kasus kekerasan seksual di institutusi pendidikan.

    Para pendemo ditemui Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto.

    Politisi Partai Demokrat itu mendukung upaya para mahasiswa dalam mengkritisi pemerintah terkait efisiensi anggaran.

    “Ini memang perlu disuarakan. Kami akan berjuang juga menyampaikan tuntutan-tuntutan para mahasiswa ke pemerintah pusat,” kata Michael.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Ketua DPP NasDem: Lukisan Paloh kepada Prabowo sesuatu yang berharga

    Ketua DPP NasDem: Lukisan Paloh kepada Prabowo sesuatu yang berharga

    Pak Surya itu orang yang suka lukisan, dan lukisan bagi beliau suatu barang yang sangat berharga.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP NasDem Willy Aditya sebut pemberian lukisan yang dihadiahi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh kepada Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto saat perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2), sebagai sesuatu yang berharga.

    “Anda bisa bayangkan ketika sesuatu yang berharga diberikan kepada orang yang istimewa,” kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Hal itu mengingat, kata dia, Surya Paloh menggemari karya seni lukisan sehingga menempatkannya sebagai sesuatu yang amat bernilai.

    “Pak Surya itu orang yang suka lukisan, dan lukisan bagi beliau suatu barang yang sangat berharga,” ucapnya.

    Di sisi lain, Willy mengatakan bahwa pemberian hadiah lukisan itu juga sebagai timbal balik atas pemberian barang yang sebelumnya pernah diberikan Prabowo kepada Surya Paloh.

    “Lukisan dari Pak Surya untuk Pak Prabowo. Sesuai dengan janji beliau karena sudah dikasih pedang, tetapi sebelumnya ‘kan Pak Surya mengingat untuk kasih kado. Resiprokal (bersifat saling berbalasan) saja,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh menghadiri puncak perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

    Selain Surya Paloh, puncak HUT Ke-17 Gerindra juga dihadiri pimpinan partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM), di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiyono, dan Ketum PSI Kaesang Pangerap.

    Selain itu, anggota Kabinet Merah Putih (KMP), baik dari jajaran menteri maupun wakil menteri, juga menghadiri perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC) itu.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Baleg DPR Rampung Bahas RUU Minerba, Siap Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

    Baleg DPR Rampung Bahas RUU Minerba, Siap Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) Badan Legislatif (Baleg) DPR RI telah menyepakati perubahan keempat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

    Diketahui, RUU ini memuat peraturan yang memberikan wewenang bagi universitas untuk mengelola pertambangan. Adapun kesepakatan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan 9 fraksi di DPR RI, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, Demokrat, dan PAN.

    Anggota Panja dari Fraksi PKS, Muhammad Haris, mengatakan izin pengelolaan tambang yang diberikan untuk perguruan tinggi berguna untuk mendorong riset dan inovasi. Begitu juga dengan izin pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan yang dianggap mampu mendorong kemandirian ekonomi.

    “Fraksi PKS menilai peluang kemitraan dalam pengelolaan pertambangan bagi perubahan tinggi memperkuat riset dan inovasi, serta meningkatkan kualitas lulusan yang siap kerja di sektor energi dan sumber daya alam,” kata Haris dalam penyampaian mini fraksi dalam rapat pleno pengambilan keputusan di ruang Baleg, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.

    Dalam kesempatan yang sama, Anggota Panja RUU Minerba Fraksi NasDem, Arief Rahman, juga menilai perlunya keterlibatan perguruan tinggi dalam mengelola pertambangan untuk meningkatkan perekonomian nasional.

    “Khususnya organisasi kemasyarakatan, keagamaan, perguruan tinggi, koperasi dan usaha kecil dan menengah. Kebijakan akselerasi ini bertujuan untuk melakukan percepatan hilirisasi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara serta diharapkan lebih mempertegas dan mempercepat upaya pemanfaatan kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujarnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Panja Fraksi Gerindra, Rokhmat Ardiyan, yang menyebut bahwa perlunya aturan mengenai perluasan entitas masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan usaha pertambangan sebagai wujud penerapan demokrasi ekonomi sebagaimana yang terkandung pada Pasal 33 UU Dasar 1945.

    “Ke depan usaha pertambangan bukan lagi hanya didominasi oleh pemilik modal besar, namun bisa melibatkan entitas usaha kecil, terutama koperasi, usaha kecil dan menengah atau UMKM, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, perusahaan perorangan, dan perguruan tinggi,” ucapnya.

    Adapun dalam rapat Panja yang dilakukan, telah disepakati RUU tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang secara garis besar sebagai berikut:

    1. Perbaikan pasal-pasal yang terkait dengan Putusan MK, yaitu Pasal 17A, Pasal 22A, Pasal 31A, dan Pasal 169A.

    2. Pasal 1 angka 16 perubahan mengenai definisi studi kelayakan;

    3. Pasal 5 mengenai kewajiban pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak.

    4. Pasal 35 ayat (5), Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 60 ayat (4) dan ayat (5) terkait Perizinan Berusaha dan Mineral logam dan pemberian dengan cara prioritas WIUP Batubara mengikuti mekanisme sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

    5. Pasal 100 ayat (2) terkait pelaksanaan Reklamasi dan pelindungan dampak Pascatambang bagi masyarakat dan daerah, Menteri melibatkan Pemerintah Daerah.

    6. Pasal 108 mengenai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada masyarakat lokal yang ada di sekitar kawasan tambang dan masyarakat adat.

    7. Pasal 169A memasukkan ketentuan terkait audit lingkungan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bahlil: Koalisi permanen upaya keberhasilan stabilitas pemerintahan

    Bahlil: Koalisi permanen upaya keberhasilan stabilitas pemerintahan

    Saya pikir itu sebuah ide dan gagasan yang cukup baik.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai gagasan koalisi permanen untuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus sebagai upaya menuju keberhasilan stabilitas pemerintahan.

    “Tidak ada pemerintahan yang berhasil tanpa ada stabilitas, dan KIM permanen itu menuju pada stabilitas,” kata Bahlil di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Bahlil pun menyatakan Partai Golkar menyambut baik wacana pembentukan koalisi permanen KIM Plus yang mendukung pemerintah sampai 2029.

    “Saya pikir itu sebuah ide dan gagasan yang cukup baik,” ucapnya.

    Menurut dia, gagasan baik terkait dengan koalisi permanen KIM Plus tersebut hanya tinggal dibahas lebih detail terkait dengan implementasinya oleh para partai politik anggota KIM Plus.

    “Partai Golkar berpandangan itu ide yang bagus dan harus kami dukung, tinggal dikomunikasikan bentuknya dan polanya seperti apa itu yang harus dibicarakan dan didetailkan,” kata dia.

    Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai 2029.

    Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai saat mereka ditemui selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2).

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman menyebut partai-partai yang diajak untuk membentuk koalisi permanen merupakan partai-partai KIM Plus yang saat ini mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sebagai informasi, KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri atas sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, dan partai-partai politik lainnya yang semua berseberangan saat pilpres kemudian menyatakan dukungan kepada pemerintahan baru.

    Partai-partai itu, yakni Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mengapa Prabowo Diusung jadi Capres 2029, Padahal Baru 100 Hari Kerja?

    Mengapa Prabowo Diusung jadi Capres 2029, Padahal Baru 100 Hari Kerja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Baru 100 hari lebih pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, elite Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) telah sepakat untuk mengusung kembali Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2029.

    Keputusan tersebut diambil usai Partai Gerindra menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Hambalang, Jawa Barat, Kamis (13/2/2025). 

    Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa dalam KLB tersebut menelurkan 5 hasil keputusan, salah satunya Presiden RI ke-8 Prabowo Prabowo kembali menjadi Ketum Gerindra periode 2025—2030. Selain itu, Partai berlogo burung Garuda itu juga menetapkan Prabowo untuk kembali menjadi Capres pada 2029. 

    “Kongres meminta Pak Prabowo agar bersedia maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Beliau menjawab, ‘InsyaAllah’ tetapi meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji kepada rakyat,” ujar Muzani Kamis (13/2/2025).

    Sehari berselang, Prabowo pun menggelar acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengundang para pertinggi partai politik (parpol) koalisi untuk bertemu. Terpantau Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) hadir sejak pagi hari. 

    Selain itu, datang pula Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY datang mewakili putranya, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang berhalangan hadir. 

    Dalam kesempatan tersebut, SBY menyampaikan agar semua pihak dapat saling membantu dalam upaya menyukseskan pemerintahan Prabowo lima tahun ke depan, bahkan diharapkan 10 tahun ke depan.

    “Dengan prioritas yang beliau punya, agenda yang akan dijalankan lima tahun ke depan, InsyaAllah 10 tahun ke depan,” lanjutnya.

    SBY juga menyarankan agar seluruh pihak dapat melakukan yang terbaik dan membantu keberhasilan pemerintah. Seluruh pihak diharapkan memberikan solusi dari segala permasalahan yang ada.

    “Marilah kita semua untuk beliau [Prabowo], do our best, mari berbuat yang terbaik semua permasalahan akan selalu ada tantangan akan selalu ada tapi percayalah setiap permasalahan akan ada solusinya oleh karena itu kita harus menjadi bagian dari solusi jangan bagian dari masalah,” tandas SBY.

    Tak hanya mantan Presiden, sejumlah elite parpol pun merasa puas dengan kinerja orang nomor satu di Indonesia itu dalam 4 bulan atau 100 hari masa kerjanya sebagai Presiden.

    Misalnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali mempertimbangkan kemungkinan untuk berkoalisi mendukung Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

    Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan bahwa partainya siap bergabung dalam koalisi untuk mendukung Prabowo. Saat ditanya apakah PKS akan bergabung dalam koalisi yang mengusung Prabowo, Habib Aboe menjawab optimis.

    “Kami akan jadi koalisi. Koalisi dengan Pak Prabowo yang terbaik, dan kami akan bantu dan bangun NKRI yang terbaik untuk selanjutnya,” ujarnya kepada wartawan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jumat (14/2/2025).

    Habib Aboe juga mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai berkoalisi dengan Prabowo pada Pemilu 2029 akan dipikirkan lebih lanjut, dengan penuh harapan.

    “InsyaAllah,” ucapnya sambil tersenyum.

    Di kesempatan yang sama, Plh Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heriyawan juga menanggapi pertanyaan mengenai langkah Gerindra yang kembali mengusung Prabowo untuk Pemilu 2029, Heriyawan menjelaskan bahwa sikap PKS, salah satu partai dalam koalisi, akan diputuskan menjelang Pemilu 2029.

    “Sikap partai kan tentu ya jangan sekarang, sikapnya nanti menjelang itu,” ujarnya.

    Heriyawan juga menambahkan bahwa pernyataan Gerindra yang mengumumkan Prabowo akan maju kembali pada 2029 adalah langkah yang harus dihormati.

    “Itu diumumkan. Bahwa kemudian nantinya seperti apa, ya kita tunggu nanti,” jelasnya.

    Di sisi lain, Prabowo pun merespons permintaan dari kader Partai Gerindra agar kembali maju dalam pemilihan presiden 2029. Dia menegaskan dirinya tidak akan maju lagi jika dalam masa pemerintahannya jika gagal memenuhi kepercayaan rakyat.

    Hal ini disampaikan Prabowo saat berbicara dalam HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC Sentul, Sabtu (15/2/2025). Acara tersebut dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), para pimpinan partai politik di Indonesia, serta anggota Kabinet Merah Putih.

    “Saudara-saudara, saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi,” tuturnya.

    Prabowo menegaskan bahwa ambisinya bukan untuk memimpin demi kepentingan pribadi, melainkan demi kejayaan Indonesia.

    “Dari kecil saya hanya ingin lihat Indonesia hebat. Sumpah saya. Sama dengan senior-senior saya di situ. Tidak ada bahwa kita ingin kekuasaan untuk kehebatan kita sendiri. Gak ada,” katanya.

     Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Presiden Ke-7 Joko Widodo saat perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra mengusung tema Berjuang Tiada Akhir. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.Perbesar

    Koalisi Permanen Prabowo 

    Dukungan lain juga diberikan oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyebut Presiden RI Prabowo Subianto merupakan pimpinan negara terkuat di dunia.

    Meskipun tak sama sekali menyebut dukungan terhadap dua periode tetapi menurutnya penerima tongkat estafet kepemimpinan setelahnya begitu kuat dan dipercaya masyarakat dalam memimpin negara. Hal itu berdasarkan data survei kinerja 100 hari yang memperoleh capaian 80,9% dan dukungan parlemen yang juga mencapai diatas 80%.

    “Artinya apa? Dukungan rakyat sangat kuat sekali, dukungan politik di Parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah Presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR,” ujarnya dalam sabutan saat ulang tahun Ke-17 Partai Gerindra, Minggu (16/2/2025).

    Jokowi membandingkan pada saat dirinya menjabat pada tahun 2014 lalu, yang mana peringkat oleh lembaga survei sebesar 62%. Selain itu, Jokowi melanjutkan lebih jauh, kekuatan Prabowo di atas pimpinan negara lainnya. sehingga dia meyakini di bawah kepemimpinan Prabowo, satu persatu program- program yang sudah direncanakan akan bisa terealisasi dengan baik.

    “Kami mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menjadi negara maju yang adil dan makmur, membawa Indonesia menjadi Indonesia Raya,” tandas Jokowi.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus politikus Gerindra Maruarar Sirait (Ara) optimistis bahwa ide menjadikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai aliansi yang permanen merupakan gagasan yang baik dan akan berjalan.

    Bagaimana tidak, Ara saat ini peta politik kursi parpol-parpol koalisi pendukung Prabowo saat ini mencapai 80% di parlemen. Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara silaturahmi kebangsaan Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo, di Padepokan Garuda Yaksa, di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

    “Kami lagi parlemen 80%, 80% di parlemen. pemerintah solid ya, dan presiden akan ke arah koalisi permanen, ya,” katanya kepada wartawan.

    Setali tiga uang, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengamini bahwa Presiden Ke-8 RI itu menawarkan koalisi permanen di hadapan elite parpol koalisi.

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM) itu menilai bahwa orang nomor satu di Indonesia ini menginginkan persatuan yang direalisasikan secara berlanjut.

    “Intinya memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama Pemerintahan,” imbuh Cak Imin.

    PKB, kata Cak Imin, menyambut tawaran itu. Menurutnya, ide Prabowo tersebut memperkuat percepatan pembangunan.

    “Dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan,” ujarnya.

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tiba di HUT Gerindra, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (15/2/2025)/Bisnis-Anshary Madya SukmaPerbesar

    Terlalu Dini Bahas Pilpres 2029 

    Di sisi lain, sejumlah pengamat politik menilai bahwa wacana pencalonan kembali Prabowo Subianto sebagai presiden pada 2029 masih terlalu dini. Keputusan ini dianggap prematur, mengingat masa pemerintahan Prabowo-Gibran baru berjalan 100 hari dan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

    Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago, menyebut bahwa keputusan permanennya Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjadi salah satu strategi Prabowo untuk memastikan dukungan politik yang solid sebagai tiket untuk maju pada 2029.

    “Soal koalisi Indonesia Maju yang dipermanenkan, ini salah satu cara Prabowo untuk memastikan partai-partai pengusung tetap solid dan tegak lurus mendukung pemerintahan. Prabowo ingin punya tulang punggung partai utama yang satu suara, garis komando, tanpa banyak perdebatan,” katanya kepada Bisnis, Senin (17/2/2025).

    Dia juga menyoroti bahwa langkah ini bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan, terutama dalam mendukung kebijakan strategis dan mengcounter isu-isu negatif terhadap pemerintahan Prabowo.

    “Permanennya KIM ini juga menjaga level kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo dan belajar dari pengalaman pemerintahan sebelumnya, agar tidak ada perpecahan di internal koalisi,” tambahnya.

    Namun, Pangi juga mengingatkan bahwa keputusan ini berisiko menghilangkan ruang diskusi dan kritik dalam koalisi. Jika Prabowo ingin mengambil kebijakan tidak populer, seperti pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD, tidak akan ada perdebatan panjang di internal.

    Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, menilai permanennya Koalisi KIM sangat dibutuhkan oleh Gerindra dan partai koalisi sebagai bentuk jaminan solidaritas menjelang Pilpres 2029.

    “Ini untuk memastikan anggota koalisi tidak jalan sendiri-sendiri, apalagi dengan keputusan MK yang memungkinkan setiap partai mengusung capresnya sendiri. Tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan makin kompleks, sehingga dibutuhkan dukungan yang solid,” ujar Ray.

    Dia juga menyoroti bahwa dalam rekomendasi Gerindra untuk Pilpres 2029, nama Gibran Rakabuming Raka tidak disebut sebagai cawapres, membuka kemungkinan bagi Prabowo untuk menggandeng tokoh lain sebagai pendampingnya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo tegas menilai bahwa wacana pencalonan Prabowo terlalu dini dan terkesan terburu-buru.

    “Publik akan membaca ini sebagai langkah yang terlalu dini. Saya pikir terlalu buru-buru jika Gerindra sudah menyatakan Prabowo akan maju lagi di 2029. Ini memang hak partai, tetapi terlalu cepat,” kata Karyono.

    Menurutnya, Prabowo masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya, seperti makan siang gratis, pemotongan harga token listrik, dan kebijakan ekonomi pro-rakyat lainnya.

    Apalagi, kata Karyono, pernyataan Gerindra ini cukup disayangkan karena muncul ketika dinamika politik yang masih terus berkembang dan belum matang di era kepemimpinan Prabowo untuk memastikan soliditas koalisinya dan menjaga momentum dukungan publik.

    “Gaya pidato Prabowo yang selalu berapi-api dan kebijakan populisnya memang menarik perhatian, tetapi periode pemerintahannya baru dimulai. Sebaiknya fokus pada kinerja dulu sebelum bicara soal Pilpres 2029,” pungkas Karyono.

  • Jalan Ekonomi Era Presiden Prabowo Dianggap Berbeda dari 7 Presiden Sebelumnya

    Jalan Ekonomi Era Presiden Prabowo Dianggap Berbeda dari 7 Presiden Sebelumnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi Partai Demokrat Andi Arief, punya pernyataan menarik terkait ekonomi di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Ini tentunya berkaitan dengan efisiensi anggaran yang tampak menonjol dilakukan pemerintah di era kepemimpinan Prabowo Subianto.

    Menurut Andi Arief, perekonomian Indonesia saat ini sangat berbeda dengan era Presiden sebelumnya, Jokowi Widodoz

    Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi terkait hal ini. Karena alasan itulah kebijakan efisiensi anggaran di berbagai lembaga diambil sang Presiden.

    “Jalan ekonomi yang ditempuh Pak Prabowo sekarang menurut saya bukan hanya berbeda dengan jalan yang digunakan Pak Jokowi,” tulisnya dikutip Senin (17/2/2025).

    Andi Arief juga menyebut jalan perekonomian Indonesia bersama Prabowo sangat jauh berbeda dari yang sebelum-sebelumnya.

    Bukan cuma di era mantan Presiden Jokowi, tapi ini sudah jauh berbeda dengan era enam Presiden terdahulu

    “Tetapi juga berbeda dengan jalan yang ditempuh enam presiden lainnya,” sebutnya.

    Sebelumnya, Pemotongan ini terkait dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.

    Beberapa lembaga atau Kementarian pun harus rela anggarannya terkena Efisiensi tercatat setidaknya ada 15 lembaga yang terkena dampak dari kebijakan tersebut.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Andi Arief Sebut Efisiensi Anggaran Prabowo Tak Mudah, Elite Harus Bersatu

    Andi Arief Sebut Efisiensi Anggaran Prabowo Tak Mudah, Elite Harus Bersatu

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Petinggi Partai Demokrat, Andi Arief menyebut efisiensi anggaran pemerintah tidak mudah. karenanya butuh elite untuk bersatu.

    “Tidak mudah, karena itu elite perlu bersatu,” kata Andi Arief dikutip dari unggahannya di X, Senin (17/2/2025).

    Hal tersebut, ia ungkapkan setelah mendengar pidato Prabowo dua kali. Secara langsung dan melalui televisi.

    Menurutnya, cara yang dilakukan Prabowo memang tidak biasa.

    “Mendengar dua pidato langsung di hambalang dan melalui televisi, kesimpulan saya bahwa Pak Prabowo menempuh jalan “tidak biasa” yaitu efisiensi anggaran dan mendorong pertumbuhan dengan Danantara,” terangnya.

    Meski begitu, ia yakin dengan jalan itu. Menurutnya menjanjikan.

    “Cukup menjanjikan tapi harus hati-hati,” tandasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Trump Lagi-Lagi Bikin Keributan, Jaksa Terkenal di AS Jadi Korban

    Trump Lagi-Lagi Bikin Keributan, Jaksa Terkenal di AS Jadi Korban

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memantik kontroversi atas kebijakannya. Langkahnya kali ini memicu pengunduran diri seorang jaksa federal yang dielukan kalangan konservatif.

    Mengutip Reuters, seorang jaksa federal Danielle Sassoon yang sebelumnya menjadi asisten mendiang Hakim Agung Antonin Scalia, mengundurkan diri pada Kamis lalu. Keputusan itu diambil setelah ia menolak perintah Departemen Kehakiman untuk membatalkan kasus korupsi terhadap Wali Kota New York dari Partai Demokrat, Eric Adams.

    Departemen Kehakiman beralasan bahwa pemilihan wali kota yang akan digelar pada November mendatang menjadi faktor utama pembatalan kasus. Mereka menilai bahwa proses hukum dapat mengganggu peran Adams dalam membantu kebijakan imigrasi yang menjadi prioritas Trump.

    Trump membantah telah menginstruksikan langsung pembatalan dakwaan terhadap Adams. Namun, pengunduran diri Sassoon memperlihatkan ketegangan antara gerakan hukum konservatif tradisional dan keinginan Trump untuk mengendalikan pemerintahan federal secara lebih langsung.

    Selain melakukan perubahan dalam sistem peradilan pidana, Trump juga berencana membubarkan beberapa kementerian. Ia juga berhasil menunjuk menteri pertahanan melalui margin suara yang tipis di Senat dan menantang hak-hak konstitusional yang telah berlaku selama lebih dari 150 tahun.

    Kebijakan eksekutif Trump yang agresif kemungkinan besar akan berujung pada perdebatan di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Meski mayoritas hakim memiliki pandangan konservatif, belum jelas sejauh mana mereka akan membatasi kewenangan presiden.

    Sassoon, yang berusia 38 tahun dan anggota Federalist Society, diangkat sebagai Jaksa Amerika Serikat di Manhattan pada 21 Januari. Ia adalah satu dari setidaknya enam pegawai Departemen Kehakiman yang mengundurkan diri akibat kebijakan terkait kasus Adams.

    Foto: Presiden AS Donald Trump menunjuk tamu undangan selama konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Gedung Putih di Washington, D.C., AS, 13 Februari 2025. (REUTERS/Kevin Lamarque)
    Presiden AS Donald Trump menunjuk tamu undangan selama konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Gedung Putih di Washington, D.C., AS, 13 Februari 2025. (REUTERS/Kevin Lamarque)

    Asisten Jaksa Amerika Serikat, Hagan Scotten, juga ikut mundur karena alasan serupa. Scotten sendiri dikenal memiliki latar belakang hukum konservatif dan pernah menjadi asisten Hakim Agung John Roberts serta Brett Kavanaugh sebelum diangkat ke Mahkamah Agung pada masa jabatan pertama Trump.

    Akademisi hukum libertarian, Ilya Somin, menilai perintah Deputi Jaksa Agung Emil Bove untuk menghentikan kasus Adams mencerminkan pergeseran konservatisme di Amerika Serikat. Menurutnya, nilai-nilai supremasi hukum kini semakin dikesampingkan demi kepentingan politik.

    “Ada perbedaan antara mereka yang peduli pada supremasi hukum dan mereka yang lebih mementingkan faktor lain,” kata Somin, profesor di Universitas George Mason. Ia juga memperingatkan bahwa langkah ini bisa menjadi preseden berbahaya di masa mendatang.

    Jaksa Agung pilihan Trump, Pam Bondi, menegaskan bahwa setiap jaksa yang menolak kebijakan pemerintahan bisa dipecat. Bove, yang sebelumnya merupakan pengacara pribadi Trump, menuduh Sassoon dan jaksa lainnya melanggar sumpah jabatan karena tidak mengikuti perintah atasan.

    “Tidak ada alasan konstitusional yang membenarkan pembangkangan terhadap kebijakan presiden yang terpilih secara sah,” tulis Bove dalam pernyataannya. Pernyataan ini semakin mempertegas dominasi Gedung Putih terhadap sistem peradilan federal.

    Dalam surat pengunduran dirinya kepada Bondi, Sassoon menegaskan bahwa tugasnya sebagai jaksa adalah menegakkan hukum secara adil. Ia menilai bahwa membatalkan dakwaan demi kepentingan politik merupakan tindakan yang tidak dapat diterima.

    Skandal ini mengingatkan pada “Saturday Night Massacre” pada tahun 1973. Saat itu, sejumlah pejabat Departemen Kehakiman mengundurkan diri karena menolak perintah Presiden Richard Nixon untuk memecat jaksa khusus yang menyelidiki skandal Watergate.

    Profesor hukum dari Universitas Georgetown, Randy Barnett, menilai bahwa keputusan Bove untuk menghentikan kasus Adams memiliki justifikasi yang cukup. Menurutnya, Sassoon hanya menolak menjalankan perintah yang sah dari atasannya, sehingga konsekuensinya sudah bisa diperkirakan.

    Adams, yang telah menyatakan tidak bersalah atas tuduhan menerima suap dari pejabat Turki, belakangan menunjukkan sikap lebih dekat dengan Trump. Namun, pengacaranya, Alex Spiro, membantah adanya kesepakatan politik antara kliennya dan Gedung Putih.

    Dalam suratnya kepada Bondi, Sassoon juga mengkritik Bove yang masih membuka peluang untuk menghidupkan kembali kasus Adams di masa depan. Ia menganggap langkah tersebut sebagai ancaman terselubung agar Adams mendukung kebijakan imigrasi Trump.

    Bove menanggapi pengunduran diri Sassoon dengan melaporkan dirinya, Scotten, dan satu jaksa lainnya untuk diperiksa atas dugaan pelanggaran etika. Langkah ini semakin memperkuat kesan bahwa Departemen Kehakiman kini sepenuhnya berada di bawah kendali politik Trump.

    Sejumlah mantan jaksa menilai bahwa Departemen Kehakiman di bawah Trump tengah menguji batas hukum dengan ancaman terhadap pejabat yang menentang kebijakannya. Paul Tuchmann, mantan jaksa federal yang menangani kasus korupsi, mengatakan bahwa langkah Bove mengirim pesan jelas kepada para jaksa.

    “Jika Anda tidak melakukan persis seperti yang dia inginkan, maka Anda akan dihukum, terlepas dari apakah permintaan itu sesuai etika atau tidak,” ujar Tuchmann. Ia menambahkan bahwa situasi ini membuat semua pegawai Departemen Kehakiman berada di bawah tekanan politik yang besar.

    Dampak dari kasus Adams ini diperkirakan masih akan berlanjut dalam waktu dekat. Pemerintahan Trump telah menyatakan niatnya untuk menuntut pejabat negara bagian dan kota yang mencoba menghambat kebijakan imigrasi mereka.

    Dalam suratnya kepada Sassoon, Bove menyatakan bahwa Departemen Kehakiman di Washington, D.C., akan mengambil alih kasus dari Kejaksaan Manhattan. Sebelumnya, kantor ini dikenal memiliki independensi yang tinggi dan pernah menangani kasus-kasus besar yang melibatkan orang-orang terdekat Trump.

    Untuk sementara, jabatan Sassoon akan diisi oleh wakilnya, Matthew Podolsky. Namun, para pakar hukum memperingatkan bahwa kemungkinan besar akan ada lebih banyak pengunduran diri di jajaran kejaksaan sebagai bentuk protes atas intervensi pemerintahan Trump.

    “Ini adalah momen penentuan bagi para jaksa karier di Manhattan,” kata mantan jaksa federal Michael Weinstein. “Saya tidak yakin ini akan menjadi akhir dari gelombang pengunduran diri atau protes di Departemen Kehakiman.”

    (wur)

  • Lebaran 2025, Pemerintah Siapkan Penurunan Harga Tiket Pesawat dan Paket Wisata Murah – Halaman all

    Lebaran 2025, Pemerintah Siapkan Penurunan Harga Tiket Pesawat dan Paket Wisata Murah – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengklaim pemerintah akan menurunkan kembali harga tiket pesawat terbang pada saat libur Lebaran 2025. Pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025, pemerintah melakukan penurunan harga tiket pesawat sebesar 10 persen.

    Widiyanti mengatakan, saat periode libur dan mudik Lebaran 2025, pemerintah akan kembali menerapkan penurunan harga tiket pesawat. “Iya pasti akan kami turunkan lagi saat lebaran,” katanya ketika di kawasan wisata Kota Tua Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Widiyanti mengatakan telah melakukan koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi terkait dengan penurunan harga tiket ini.

    Ia membuka kemungkinan penurunan harga tiket pesawat ini akan dibarengi dengan paket wisata murah bagi masyarakat yang berlibur saat momen Lebaran 2025.

    “Harga pesawat dan mungkin paket-paket wisata murah juga,” ujar Widiyanti.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta para jajaran di kabinetnya berupaya menurunkan harga tiket pesawat dan haji. Bahkan, dia meminta penurunan harga dilakukan semaksimal mungkin.

    “Ada menteri agama di sini? ada menteri agama? Badan haji ada? kalau bisa ongkos naik haji turun lagi,” ujar Prabowo di HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    Prabowo menyebut ingin menjadi presiden yang gemar menurunkan harga, tetapi tidak dengan harga gabah yang menurutnya justru harus naik.

    “Harga yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani. Nah, itu harus naik,” kata Prabowo.

    Lebih lanjut, Prabowo juga meminta para pengusaha agar tidak mencekik para petani dengan urusan harga.

    Transportasi Lain Juga Turun

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akan mengupayakan harga tiket pesawat turun lagi saat perayaan Lebaran 2025.

    Hal itu ia sampaikan usai melakukan rapat koordinasi bersama para menteri di bawah Kemenko IPK, Rabu (8/1/2025) lalu.

    “Kita berupaya kembali untuk menurunkan harga tiket pesawat termasuk juga moda transportasi lainnya,” kata AHY.

    Menurut pria yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu, penurunan harga tiket pesawat pada Natal Tahun Baru 2024/2025 sebesar 10 persen besar kaitannya dengan harga avtur dan fuel surcharge.

    Maka dari itu, untuk bisa kembali menurunkan harga tiket pesawat, dibutuhkan kembali kerja sama antara pemangku kepentingan.

    Tidak hanya bersama Kementerian Perhubungan, tetapi juga perusahaan maskapai dan BUMN seperti Pertamina.

    Untuk perayaan Lebaran mendatang, AHY juga mengupayakan agar harga tiket moda transportasi lain seperti kapal laut bisa ikut turun, mengingat pemudik tidak hanya menggunakan pesawat.

    “Kita tahu masyarakat kita juga banyak sekali menggunakan kapal-kapal laut penumpang, dengan berbagai kelas untuk menuju ke lokasi-lokasi yang tidak semua memiliki akses pesawat, dan juga lebih terjangkau harganya, walaupun tentu dari sisi durasi perjalanan lebih panjang,” ujar AHY.

    Saat Natal dan Tahun Baru 2024/2025, sejumlah upaya diambil pemerintah untuk menekan harga tiket pesawat.

    Pertama, opsi penambahan jam operasi bandar udara dan layanan navigasi penerbangan menjadi 24 jam.

    Kedua, potongan 50 persen untuk tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U).

    Ketiga, penurunan fuel surcharge dari 10 persen menjadi 2 persen untuk tipe jet dan dari 25 persen menjadi 20 persen untuk tipe propeller.

    Ketiga langkah di atas berlaku selama periode Nataru 2024/2025, yaitu pada 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025.

    Lalu upaya yang keempat adalah potongan harga jual avtur di 19 bandar udara. Berbeda dengan tiga sebelumnya, ini hanya berlaku selama Desember 2024.

    “Pemberian potongan harga jual avtur di 19 bandara dengan rentang harga Rp 700 sampai Rp 980 per liter berlaku selama bulan Desember 2024,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Kementerian Perhubungan juga telah menerbitkan produk hukum untuk beberapa upaya optimalisasi harga tiket di atas.

    Antara lain, Keputusan Menteri Perhubungan KM 15 Tahun 2024 tentang Penurunan Biaya Fuel Surcharge, Surat Menteri Perhubungan PR.303/1/20/MHB/2024 kepada penyelenggara bandara/badan usaha bandar udara, serta Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara 250 DJPU tahun 2024 Pengurangan Tarif Jasa Kebandarudaraan.

  • Profil Karolin, Bupati Landak 2 Periode, Dokter yang Dekat dengan Politik sejak Kecil Regional 16 Februari 2025

    Profil Karolin, Bupati Landak 2 Periode, Dokter yang Dekat dengan Politik sejak Kecil Regional 16 Februari 2025

    Profil Karolin, Bupati Landak 2 Periode, Dokter yang Dekat dengan Politik sejak Kecil
    Tim Redaksi
    PONTIANAK, KOMPAS.com
    –
    Karolin Margret Natasa
    , akan dilantik sebagai Bupati Landak,
    Kalimantan Barat
    (Kalbar) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025) mendatang.
    Ini merupakan pelantikan keduanya.
    Karolin sebelumnya merupakan bupati petahana yang menjabat sejak 2018.
    Waktu itu, Karolin menang mayoritas suara melawan kotak kosong.
    Karolin berlatar belakang sebagai seorang dokter.
    Setelah lulus dari Universitas Atmajaya pada 2007, wanita kelahiran Mempawah, 12 Maret 1982 ini pernah menjadi dokter di Puskesmas Menjalin, Kabupaten Landak.
    Sebelum akhirnya, dalam pemilihan umum 2009, Karolin meninggalkan karier dokternya untuk menjadi Anggota DPR daerah pemilihan Kalbar, dan meraih suara terbanyak ketiga setelah Edhi Baskoro Yudhoyono dan Puan Maharani.


    ISTIMEWA Karolin Margret Natasa
    Karolin berasal dari keluarga politisi, ayahnya Cornelis, merupakan tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kalbar yang saat ini jadi Anggota DPR RI.
    Sebelum itu, Cornelis adalah mantan Bupati Kabupaten Landak dan Gubernur Kalbar, dalam dua periode berturut-turut.
    Pilkada 2024
    gagal lawan kotak kosong
    Rencana Karolin untuk kembali melawan kotak kosong di Pilkada serentak 2024 gagal.
    Selain karena sejumlah partai mengubah arah dukungan, putusan Mahkamah Konstitusi juga berperan besar.
    Berpasangan dengan Erani, Karolin mendaftar sebagai bakal calon Bupati Landak dengan membawa dukungan 8 partai politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
    Kemudian Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
    Karolin, sebagai petahana, ditantang pasangan Heri Saman-Vinsensius, yang membawa dukungan Partai Gerindra, PSI, Golkar dan Glora serta Perindo.
    Hasilnya, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Karolin-Erani mendapat total 122.922 suara.
    Sementara penantangnya nomor urut 2, Heri Saman-Vinsensius mendapat total 102.876 suara.
    Dengan selisih 20.046 suara, Karolin – Erani ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Landak terpilih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.