Xcloud.id

partai: Demokrat

  • Kongres Partai Demokrat Digelar Akhir Februari, AHY Didorong Kembali Maju Ketua Umum

    Kongres Partai Demokrat Digelar Akhir Februari, AHY Didorong Kembali Maju Ketua Umum

    loading…

    Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memotong tumpeng saat perayaan HUT ke-23 Partai Demokrat di Kantor DPP, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024). Ikut menyaksikan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). FOTO/ARIF JULIANTO

    JAKARTA – Kongres Partai Demokrat akan digelar pada akhir Februari 2025. Forum tertinggi partai politik berlambang bintang mercy tersebut salah satunya memilih ketua umum.

    “Rencana, tanggal 24-25 Februari ini, di Jakarta,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Berkaitan dengan posisi Ketua Umum Partai Demokrat, Herman mengungkap bahwa seluruh daerah mendorong kembali Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) untuk memimpin partai. Ia yakin tidak ada pandangan yang berbeda.

    “Saya kira hampir seluruh daerah memang mengusulkan kembali Mas AHY untuk memimpin Demokrat. Seluruh ya seluruh daerah saya kira tidak ada yang berbeda pandangan untuk mengusulkan Mas AHY menjadi ketum kembali,” ujarnya.

    Herman menjamin, tidak akan ada gangguan dalam Kongres mendatang. Seluruh DPD dan DPC Demokrat dalam satu semangat yang sama.

    “Saya kira solid ya. Karena soliditas seluruh kader. Baik di tingkat DPC maupun di DPD itu solid, baik sehingga sampai hari ini gangguan gangguan enggak pernah melihat. Enggak ada. Karena itu soliditas kader luar biasa,” tuturnya.

    Selain memilih ketua umum, kata dia, Kongres juga bakal membahas program umum partai dan laporan pertanggungjawaban. “Ya Kongres kan pertama membahas ADRT, kemudian program umum partai, kemudian membahas laporan pertanggungjawaban, dan tentu pada akhirnya kami akan memilih ketua umum,” katanya.

    (abd)

  • Oposisi Khawatirkan Tim Elon Musk yang Dibentuk Trump, Kini Minta Akses Data Pembayar Pajak

    Oposisi Khawatirkan Tim Elon Musk yang Dibentuk Trump, Kini Minta Akses Data Pembayar Pajak

    PIKIRAN RAKYAT – Kehadiran satuan tugas pemangkasan biaya milik Elon Musk, Departemen Efisiensi Pemerintah, di IRS (Internal Revenue Service—lembaga pengumpulan pajak di AS) memicu kekhawatiran baru dari anggota parlemen Demokrat.

    Mereka mengkhawatirkan keamanan informasi pembayar pajak, dan apakah pekerjaan kelompok tersebut dapat menyebabkan keterlambatan dalam penerimaan pengembalian pajak oleh pembayar pajak.

    Dalam surat tertanggal 17 Februari kepada IRS, Senator Ron Wyden dan Elizabeth Warren, keduanya dari Demokrat, mengutip laporan bahwa DOGE menekan IRS untuk menyetujui nota kesepahaman (“MOU”) yang akan memberikan akses luas kepada para insinyur perangkat lunak yang bekerja untuk Elon Musk di DOGE ke sistem, properti, dan kumpulan data IRS yang mencakup informasi pengembalian pajak pribadi dari ratusan juta warga negara dan bisnis Amerika.

    DOGE dan IRS

    DOGE dilaporkan meminta akses ke Sistem Pengambilan Data Terpadu IRS, atau IDRS, yang akan memberi kelompok tersebut akses ke data pajak untuk individu dan bisnis. DOGE saat ini berada di IRS. IRS tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Para pendukung DOGE memandang upayanya sebagai cara untuk memangkas apa yang mereka lihat sebagai pengeluaran federal yang membengkak pada saat pengeluaran negara melampaui pendapatan pajaknya.

    Namun, upaya kelompok tersebut juga telah memicu beberapa tuntutan hukum, dengan para advokat konsumen dan anggota parlemen Demokrat membunyikan peringatan awal bulan ini setelah DOGE memperoleh akses ke sistem pembayaran Departemen Keuangan, yang menyimpan data pribadi sebagian besar warga Amerika.

    Data IRS sangat sensitif, mengingat data tersebut mencerminkan rincian keuangan bagi jutaan warga Amerika dan bisnis, mulai dari pendapatan, pemberi kerja, kerugian, investasi, tanggungan, dan item lainnya. Berdasarkan hak-hak pembayar pajak IRS, informasi yang pembayar pajak berikan kepada IRS tidak akan diungkapkan kecuali diizinkan oleh pembayar pajak atau oleh hukum.

    “Insinyur perangkat lunak yang bekerja untuk Musk yang ingin mendapatkan akses ke informasi pengembalian pajak tidak memiliki hak untuk mengumpulkan data pembayar pajak dan mengirimkan data tersebut kembali ke bagian lain dari pemerintah federal dan dapat melanggar hukum jika mereka melakukannya,” tulis Wyden dan Warren dalam surat tertanggal 17 Februari.

    Perlindungan Data Pembayar Pajak

    Para senator menunjuk pada peraturan privasi dalam undang-undang pajak yang menurut mereka memberikan perlindungan hukum yang kuat untuk data pembayar pajak, dengan mencatat bahwa pelanggaran terhadap undang-undang tersebut dapat mengakibatkan penahanan atau hukuman pidana lainnya.

    Mereka menambahkan bahwa meskipun karyawan DOGE bekerja di Departemen Keuangan, yang mengawasi IRS, mereka mungkin tetap melanggar hukum dengan mengakses data pembayar pajak.

    “Ada pembatasan hukum dan peraturan yang serius tentang kapan karyawan di luar Departemen Keuangan dapat memperoleh akses ke informasi pengembalian pajak,” kata surat itu.

    Perlindungan terhadap data pembayar pajak ditingkatkan pada tahun 1970-an setelah mantan Presiden Nixon berupaya menggunakan IRS untuk melawan lawan politiknya, menurut blog Hukum Pajak Universitas New York.

    “Kongres bertindak untuk memberikan jaminan yang kuat terhadap penyalahgunaan tersebut dan konsensus bipartisan muncul untuk memastikan privasi informasi pajak setiap warga Amerika,” Robert Weissman, wakil presiden kelompok advokasi konsumen Public Citizen.

    “Upaya Musk dan DOGE untuk memperoleh akses ke data IRS menimbulkan pertanyaan mendalam tentang apakah perlindungan tersebut kini sedang dihancurkan,” tambahnya.

    Pembelaan Tim Trump

    Dalam wawancara dengan Fox News, Stephen Miller, wakil kepala staf Gedung Putih, mengatakan DOGE tengah berupaya menemukan tanda-tanda penipuan pajak.

    “Kami berbicara tentang melakukan tinjauan antipenipuan dasar untuk memastikan bahwa orang-orang tidak terlibat dalam pencurian besar-besaran atas manfaat pembayar pajak federal,” katanya.

    “Maksud saya, misalnya, kami membayar miliaran dolar setahun dalam bentuk pembayaran keringanan pajak anak kepada imigran gelap, miliaran dengan nilai B. Jadi ini adalah reformasi sistematis dan terprogram yang sedang kita bicarakan di sini,” tandasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Heboh Dakwaan Korupsi Dibatalkan, Wali Kota New York Didesak Mundur

    Heboh Dakwaan Korupsi Dibatalkan, Wali Kota New York Didesak Mundur

    New York –

    Wali Kota New York, Eric Adams, didesak mengundurkan diri setelah Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) membatalkan dakwaan kasus korupsi yang menjeratnya. Seruan mundur untuk Adams dilontarkan oleh Dewan Kota New York pekan ini.

    Adams yang mengaku tidak bersalah atas dakwaan penipuan dan penyuapan, seperti dilansir AFP, Selasa (18/2/2025), telah membantah tuduhan bahwa dirinya meminta kasusnya dihentikan sebagai imbalan untuk menegakkan agenda imigrasi garis keras Presiden AS Donald Trump.

    Adams yang merupakan wali kota dari Partai Demokrat ini mendapat tekanan dari berbagai pihak, dan beberapa anggota partainya sendiri turut mengkritiknya karena bekerja sama dengan Trump.

    Pada Senin (17/2) waktu setempat, empat wakil Wali Kota New York mengindikasikan bahwa mereka akan mengundurkan diri, yang membuat situasi politik lokal semakin kacau. Dewan Kota New York lantas menyerukan Adams untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

    “Dengan pengunduran diri wakil Wali Kota, menjadi jelas bahwa Wali Kota Adams kini telah kehilangan kepercayaan dari stafnya sendiri, rekan-rekannya di pemerintahan, dan warga New York,” kata Ketua Dewan Kota New York, Adrienne Adams, dalam pernyataannya.

    “Dia sekarang harus memprioritaskan warga New York City dan warga New York, menyingkir dan mengundurkan diri,” cetusnya.

    Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Keempat wakil Wali Kota New York yang mundur itu menyebut “peristiwa luar biasa” dalam beberapa pekan terakhir sebagai alasan pengunduran diri mereka.

    “Karena peristiwa luar biasa dalam beberapa pekan terakhir dan demi tetap setia pada sumpah yang kami ucapkan kepada warga New York dan keluarga kami, kami mengambil keputusan sulit untuk mundur dari jabatan kami,” demikian bunyi surat yang dirilis oleh para pejabat New York, seperti dikutip New York Times.

    Adams, dalam tanggapannya, mengatakan dirinya “kecewa melihat mereka pergi, namun mengingat tantangan saat ini, saya memahami keputusan mereka”.

    Sebelumnya, beberapa jaksa di Distrik Selatan New York yang mengajukan dakwaan terhadap Adams juga mengundurkan diri menyusul perintah Departemen Kehakiman AS untuk menggugurkan Adams.

    Yang terbaru adalah asisten jaksa distrik setempat Hagan Scotten, yang mengatakan bahwa hanya orang “bodoh” atau “pengecut” yang mematuhi perintah itu. Atasan Scotten, pelaksana tugas jaksa AS Danielle Sassoon, juga mengajukan pengunduran diri kepada Jaksa Agung Pam Bondi.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Arab Saudi Tempat Netral bagi Trump Pulihkan Hubungan AS-Rusia, MBS Menentang Rencana Trump di Gaza – Halaman all

    Arab Saudi Tempat Netral bagi Trump Pulihkan Hubungan AS-Rusia, MBS Menentang Rencana Trump di Gaza – Halaman all

    Arab Saudi Tempat Netral bagi Trump Pulihkan Hubungan AS-Rusia, MBS Menentang Rencana Trump di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) di Riyadh pada hari Senin (17/2/2025).

    Pemimpin Saudi berusia 39 tahun itu berada di persimpangan serangkaian konflik yang membentang dari Ukraina hingga Gaza yang ingin diselesaikan oleh pemerintahan Donald Trump.

    Di Ukraina, Arab Saudi telah muncul sebagai mediator yang nyaman bagi pemerintahan Donald Trump, mencerminkan seberapa cepat kebijakan luar negeri AS berubah di Eropa Timur.

    Arab Saudi menyambut Presiden Rusia Vladimir Putin dalam kunjungannya pada tahun 2023 ketika pemerintahan Joe Biden melobi para mitra untuk menjauhi pemimpin Rusia tersebut.

    Sekarang, dengan Donald Trump menjabat dan sekutu NATO AS dikesampingkan.

    Riyadh menjadi tempat netral yang disukai Kremlin dan Washington untuk mulai membahas diakhirinya perang di Ukraina, pembicaraan bersejarah yang menurut para analis dapat mengubah arsitektur keamanan Eropa.

    Rubio, penasihat keamanan nasional Mike Waltz, dan utusan Timur Tengah Steve Witkoff akan bertemu delegasi pejabat Rusia.

    Termasuk Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dan penasihat Putin Yuri Ushakov, di Riyadh pada hari Selasa.

    Namun, di panggung lain, Putra Mahkota Mohammed bin Salman merupakan peserta aktif dan secara resmi berselisih dengan pemerintahan Trump.

    Rubio tiba di Arab Saudi sebagai bagian dari perjalanan Timur Tengah yang lebih luas dengan pemberhentian pertama di Israel. 

    Di sana, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memanfaatkan rencana kontroversial Trump agar AS “mengambil alih” Gaza dan mengubahnya menjadi pembangunan mewah setelah menggusur paksa penduduk Palestina di sana.

    “Setelah perang di Gaza, tidak akan ada Hamas maupun Otoritas Palestina. Saya berkomitmen pada rencana Presiden AS Trump untuk menciptakan Gaza yang berbeda,” kata Netanyahu pada hari Senin.

    Arab Saudi dengan Tegas Menolak Rencana Imigrasi Sukarela

    Sebagai tanda bahwa Israel terus maju dengan upaya untuk mengosongkan Jalur Gaza dari warga Palestina, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengumumkan pada hari Senin sebuah direktorat telah ada untuk memfasilitasi “imigrasi sukarela” warga Palestina keluar dari Gaza melalui darat, laut dan udara.

    Arab Saudi dengan tegas menolak rencana tersebut. 

    Bahkan, setelah Trump melontarkan gagasan pengambilalihan oleh AS, Riyadh menegaskan kembali prasyaratnya untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, dengan mengatakan bahwa langkah tersebut hanya akan terjadi setelah negara Palestina didirikan.

    Dorongan Netanyahu bahwa Palestina dapat mendirikan negara di kerajaan Teluk itu disambut dengan tanggapan marah dari media yang dikendalikan pemerintah Saudi.

    Di Israel, Rubio membela rencana Trump sebagai “berani”, tetapi dalam wawancara sebelumnya, ia mengatakan bahwa jika negara-negara Arab menentang usulan Trump, mereka harus mengajukan tawaran, dengan menyatakan, “Seseorang harus menghadapi orang-orang itu [Hamas].  Bukan tentara Amerika yang akan melakukannya. Dan jika negara-negara di kawasan itu tidak dapat menemukan jalan keluarnya, maka Israel harus melakukannya.”

    Bahkan beberapa sekutu terdekat Trump di AS mempertanyakan mengapa seorang presiden Amerika yang berkampanye untuk melepaskan AS dari perang asing ingin “memiliki” Gaza.

    Dalam kunjungannya ke Israel, Senator Republik Lindsey Graham mengatakan pada hari Selasa bahwa ada “sangat sedikit keinginan” bagi AS untuk mengambil alih Gaza “dengan cara, bentuk, atau wujud apa pun”. 

    Senator Demokrat Richard Blumenthal mengatakan Raja Yordania Abdullah telah memberitahunya bahwa negara-negara Arab memiliki rencana untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, mencapai penentuan nasib sendiri Palestina dan memperluas perjanjian pertahanan regional dengan Israel. 

    Sky News Arabia melaporkan pada hari Senin bahwa Hamas setuju untuk menyerahkan kendali Gaza kepada Otoritas Palestina di bawah tekanan dari Mesir. 

    Menanggapi laporan tersebut, juru bicara Netanyahu Omer Dostri menjawab di X, “Tidak akan terjadi.”

    Ketegangan Saudi-Trump? 

    Putra Mahkota Mohammed bin Salman memiliki hubungan dekat dengan lingkaran dalam Donald Trump selama masa jabatan pertamanya. 

    Ia menjalin persahabatan dengan penasihat dan menantu Trump, Jared Kushner, dan kemudian berinvestasi di grup ekuitas swasta miliknya, Affinity Partners. 

    Kushner mengusulkan penggusuran paksa warga Palestina dari Gaza sebelum Trump dan mengalokasikannya sebagai investasi real estat.

    Arab Saudi akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak multilateral Arab pada hari Kamis untuk membahas proposal bagi Gaza pascaperang. 

    Tetangga Teluk Arab Saudi sekaligus “musuh bebuyutannya”, UEA, telah memutuskan hubungan. Duta Besar UEA untuk AS mengatakan ia tidak melihat “alternatif” untuk rencana Trump.

    Arab Saudi semakin dekat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel sebelum serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan, sebuah kesepakatan yang ingin disegel oleh pemerintahan Trump, tetapi putra mahkota Saudi telah berubah pikiran.

    Para diplomat dan analis mencoba menguraikan seberapa besar retorika sang putra mahkota ditujukan untuk konsumsi dalam negeri atau posisi tawar-menawar. 

    Sang putra mahkota secara terbuka mengatakan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza.

    Dalam kemungkinan adanya ketegangan antara AS dan Arab Saudi, siaran pers dari kedua negara tersebut tidak seperti biasanya, singkat. 

    Departemen Luar Negeri tidak menyebutkan peran mediator Arab Saudi dengan Rusia – sebuah rahasia yang ingin digembar-gemborkan oleh Saudi – dan juga tidak menyebutkan rakyat Palestina.

    Arab Saudi mengeluarkan video pendek putra mahkota dan Rubio yang sedang berbicara.

    Pemerintahan Trump tidak senang dengan Arab Saudi dalam beberapa hal, kata seorang pejabat keamanan nasional AS kepada Middle East Eye.

    Kerajaan itu mengabaikan seruan Trump untuk memompa lebih banyak minyak bulan lalu. Jika seruan itu hanya gertakan, keputusan Arab Saudi untuk terus mencegah AS melancarkan serangan terhadap Houthi Yaman dari pangkalan udara adalah titik yang menyakitkan dalam hubungan tersebut.

    Trump kembali menunjuk Houthi sebagai organisasi teroris asing pada bulan Januari atas serangan mereka terhadap kapal-kapal komersial. 

    AS mengatakan Rubio dan putra mahkota membahas “keamanan Laut Merah dan kebebasan navigasi”. Arab Saudi sebagian besar telah menghentikan perangnya terhadap Houthi dan sedang dalam perundingan damai.

    Israel juga melobi pemerintahan Trump untuk mendukung serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Iran telah sangat dilemahkan oleh perang regional yang dipicu oleh serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Sebagai tanda berkurangnya pengaruhnya, pemerintah baru Lebanon yang pro-AS melarang penerbangan dari Iran tanpa batas waktu pada hari Senin. Hizbullah adalah pencegah utama Iran terhadap serangan langsung Israel.

    Meskipun Arab Saudi mendukung langkah pemerintahan Trump untuk meninggalkan kesepakatan nuklir 2015 pada tahun 2018, sejak itu Arab Saudi berupaya mengelola hubungan dengan Republik Islam melalui diplomasi, bahkan ketika berupaya menggantikannya di Suriah dan Lebanon.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST EYE

  • Pro-Kontra Prabowo Minta Megawati, SBY, hingga Jokowi jadi Pengawas Danantara

    Pro-Kontra Prabowo Minta Megawati, SBY, hingga Jokowi jadi Pengawas Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk meminta para Presiden RI pendahulunya, yaitu Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta Joko Widodo (Jokowi) ikut mengawasi lembaga pengelola investasi anyar pemerintah, yaitu BPI Danantara, mengundang sejumlah pro-kontra. 

    Kuatnya unsur politis atas wacana tersebut membuat beberapa pihak meminta Prabowo mempertimbangkan lagi usulan yang disampaikannya itu.

    Pernyataan Kepala Negara itu awalnya dilontarkan saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025). Saat itu, Prabowo mengungkap Danantara akan diresmikan pada 24 Februari 2025.

    Prabowo lalu secara terbuka meminta agar semua mantan presiden RI ikut menjadi pengawas di lembaga baru tersebut. Dia juga turut membuka potensi untuk turut mengundang pimpinan sejumlah ormas, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah hingga Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

    Saat ini, dari total tujuh pendahulu Prabowo yang pernah memegang kekuasaan eksekutif tertinggi, hanya tersisa tiga orang, yaitu Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Bahkan, saat Prabowo memberikan pernyataan terbuka itu, Jokowi pun turut hadir.

    “Tanggal 24 Februari yang akan datang kita akan luncurkan Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di Danantara ini,” katanya pekan lalu.

    Ketiga mantan presiden sebelum Prabowo itu saat ini masih aktif dalam politik Tanah Air. Dua di antaranya bahkan memegang jabatan level tinggi di partai politik dengan kursi di parlemen. SBY kini menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, sedangkan Megawati hingga kini masih menjabat Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP).

    Kendati permintaan Prabowo, draf RUU BUMN yang baru saja disahkan DPR mengatur Dewan Pengawas Danantara nantinya akan diduduki oleh Menteri BUMN.

    Untuk diketahui, beleid tersebut mengatur adanya tiga komponen yang berada dalam tubuh calon embrio superholding BUMN itu. Ada Dewan Pengawas, Dewan Penasihat dan Badan Pengelola Danantara.

    Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, pasal 3N pada RUU tersebut mengatur bahwa Dewan Pengawas BPI Danantara terdiri atas Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.

    Dengan demikian, Menteri BUMN Erick Thohir akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara.

    Perbesar

    Rangkul Semua Kalangan 

    Peneliti politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai, keinginan Prabowo agar mantan presiden menjadi pengawas Danantara adalah bagian dari upaya merangkul semua kalangan.

    Wasisto lalu mengingatkan, pengawasan kepada Danantara diharapkan bukan semata-mata simbolis saja. Dia menyebut harus ada kompetensi dan pengalaman kerja yang menjadi indikator utama bagi para pejabat Danantara.

    “Mengingat arah lembaga ini diproyeksikan seperti Temasek. Maka ada baiknya peran politik praktis diminimalkan,” kata Wasisto kepada Bisnis, Selasa (18/2/2025).

    Menurut Wasisto, pengawasan Danantara lebih ideal berada di tangan teknokrat. Dia menilai lembaga dengan aset ekonomi terbesar akan riskan apabila berbenturan dengan kepentingan politik.

    Senada dengan Wasisto, Analis Komunikasi Politik KedaiKOPI Hendri Satrio menyebut Prabowo harus mempertimbangkan kembali soal idenya untuk mengajak mantan presiden ke dalam tubuh Danantara. Dia mengatakan bahwa kapabilitas dan potensi konflik kepentingan harus menjadi pertimbangan.

    “Karena kan tujuannya adalah negara mendapatkan keuntungan [dari] Danantara ini. Sebuah ide bagus yang harus dikaji lagi. Jadi jangan sampai kemudian Danantara ini dijadikan organisasi politik, karena ini organisasi bisnis,” katanya kepada Bisnis.

    Perbesar

    Ambisi Prabowo Kelola Aset Rp14.715 Triliun 

    Prabowo menyampaikan bahwa melalui BPI Danantara, atau lengkapnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, proyek besar di Tanah Air bisa dibiayai tanpa harus meminta investasi dari luar negeri.

    Menurut pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu, sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia tersebut diperkirakan bakal mengelola lebih dari US$900 miliar asset under management atau setara Rp14.715 triliun.

    Selain itu, initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksi mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp326 triliun (asumsi kurs Rp16.300 per dolar AS). Nilai itu masih rendah dari amanat Undang-undang (UU) BUMN yang mematok modal BPI Danantara minimal Rp1.000 triliun.

    Danantara, kata Prabowo, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain.

    “Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami. Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” ujarnya saat memberi pidato di gelaran World Government Summit 2025 melalui konferensi video, Kamis (13/2/2025).

    Prabowo mengatakan bahwa semua proyek tersebut diharapkan akan berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%.

    “Semua proyek ini akan berkontribusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi kami sebesar 8%,” pungkasnya.

  • Profil Bobby Nasution – Surya, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Periode 2025-2030

    Profil Bobby Nasution – Surya, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Periode 2025-2030

    Liputan6.com, Medan – Bobby Nasution dan Surya bakal dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) periode 2025-2030. Pasangan ini merupakan pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Bobby-Surya bakal dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama ratusan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 di Istana Jakarta pada 20 Februari 2025.

    Pada Pilkada serentak 2024, Bobby-Surya mengungguli pesaingnya, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala. Bobby-Surya diusung Partai Gerindra, Golkar, NasDem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo dan PPP. Keduanya meraih 3.645.611 suara.

    Informasi dihimpun Liputan6.com dari berbagai sumber, Muhammad Bobby Afif Nasution, nama lengkap Bobby, lahir di Kota Medan pada 5 Juli 1991. Diketahui, Bobby keturunan dari Raja Gunung Baringin Nasution di Panyabungan Timur, Mandailing Natal, Sumut.

    Bobby Nasution merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Erwin Nasution (Almarhum), bekerja di PTPN dan sempat menjabat sebagai Dirut PTPN IV. Bobby menyelesaikan sekolah di lokasi berbeda.

    Dia menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di Pontianak, Kalimantan Barat. Sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Lampung. Kemudian kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB), hingga menyelesaikan sarjana dan magister.

    Bobby Nasution awalnya seorang pengusaha. Lalu, di 2017 menikahi Kahiyang Ayu, anak Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Sebelum maju sebagai Gubernur Sumut, Bobby Nasution menjabat sebagai Wali Kota Medan.

    Jabatan Wali Kota Medan Bobby Nasution hasil Pilwalkot Medan 2020. Kala itu, Bobby maju di Pilwalkot Medan bersama Aulia Rachman, Wakil Wali Kota Medan. Sempat jadi kader PDIP, Bobby pindah ke Gerindra pada 2024, menjelang pendaftaran Calon Gubernur Sumut (Cagubsu).

     

  • Terungkap Makna Kado Lukisan Surya Paloh untuk Prabowo di HUT Gerindra

    Terungkap Makna Kado Lukisan Surya Paloh untuk Prabowo di HUT Gerindra

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengungkapkan makna hadiah lukisan yang diberikan Ketua Umum NasDem Surya Paloh kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, saat Gerindra ulang tahun yang ke-17.

    Menurut Willy, itu merupakan respirokal yakni saling berbalasan saja dan Surya Paloh adalah orang yang menggemari lukisan. Lukisan dianggap sebagai barang yang berharga.

    “Respirokal saja. Pak Surya itu orang yang suka lukisan dan lukisan bagi beliau suatu barang yang sangat berharga. Anda bisa bayangkan ketika sesuatu yang berharga diberikan kepada orang yang istimewa,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    Dilanjutkan Willy, hadiah lukisan itu juga dimaksudkan sebagai balasan dari Surya Paloh yang sebelumnya mendapatkan barang dari Prabowo Subianto.

    “Lukisan dari Pak Surya untuk Pak Prabowo. Sesuai dengan janji beliau karena sudah dikasih pedang, tapi sebelumnya kan Pak Surya mengingat untuk kasih kado,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum NasDem Surya Paloh menghadiri puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (15/2/2025).

    Tak hanya Surya Paloh, sejumlah tokoh politik lainnya pun turut menghadiri acara tersebut seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

    Kemudian juga ada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau cak Imin.

  • 4 Profil Tjhai Chui Mie, Wali Kota Perempuan Tionghoa Pertama di Indonesia, Kembali Pimpin Singkawang Regional

    4 Profil Tjhai Chui Mie, Wali Kota Perempuan Tionghoa Pertama di Indonesia, Kembali Pimpin Singkawang Regional

    Profil Tjhai Chui Mie, Wali Kota Perempuan Tionghoa Pertama di Indonesia, Kembali Pimpin Singkawang
    Tim Redaksi
    PONTIANAK, KOMPAS.com –
    Tjhai Chui Mie
    , perempuan Tionghoa pertama di Indonesia yang menjabat sebagai Wali Kota
    Singkawang
    , Kalimantan Barat, kembali terpilih untuk periode keduanya.
    Ia dan ratusan kepala daerah terpilih lainnya akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025) lusa.
    Perempuan kelahiran Singkawang, 27 Februari 1972, ini telah aktif di dunia politik sejak menjadi anggota DPRD Singkawang pada 2009.
    Dalam Pemilu 2014, ia kembali terpilih sebagai anggota DPRD sebelum akhirnya mengundurkan diri untuk maju sebagai calon wali kota periode 2017-2022.

    Selama masa jabatan pertamanya, Tjhai Chui Mie merealisasikan pembangunan Bandara Singkawang, yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 20 Maret 2024.
    Bandara ini dibangun dengan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan swasta senilai Rp 427 miliar, terdiri dari APBN sebesar Rp 272 miliar dan dana swasta Rp 155 miliar.
    Dalam Pilkada serentak 2024, Tjhai Chui Mie berpasangan dengan Muhammadin dan didukung oleh PDI-P, Gerindra, Nasdem, Hanura, PAN, serta Demokrat.
    Pasangan ini meraih kemenangan dengan perolehan 52.253 suara, mengungguli pasangan Andi Syarif-Yusnita Fitriadi yang mendapatkan 23.484 suara, serta Abdul Muthalib-Irwan dengan 20.101 suara.
    Dengan kemenangan ini, Tjhai Chui Mie kembali melanjutkan kepemimpinannya di Singkawang untuk lima tahun ke depan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Konsesi Tambang Tidak Jadi Diberikan, Kampus Berperan sebagai Penerima Manfaat – Halaman all

    Konsesi Tambang Tidak Jadi Diberikan, Kampus Berperan sebagai Penerima Manfaat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah dan DPR RI sepakat tidak memberikan izin konsesi tambang kepada perguruan tinggi atau kampus.

    Keputusan tersebut diambil dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang berlangsung pada Senin (17/2/2025) dan akan dibawa ke rapat paripurna dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu.

    “Terhadap usulan dari DPR yang tadinya ingin memberikan konsesi tambang kepada perguruan tinggi, pemerintah dan DPR bersepakat bahwa kita tidak memberi konsesi kepada perguruan tinggi,” ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Politisi Gerindra itu mengatakan, pemerintah akan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan swasta untuk mengelola tambang sebagai pihak ketiga yang akan bekerja sama dengan perguruan tinggi.

    Nantinya, badan usaha tersebut akan diberikan penugasan khusus untuk mendukung tambang bagi kampus.

    “Badan usaha yang diberi penugasan khusus yang nanti akan membantu kampus yang membutuhkan, terutama untuk melakukan penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian beasiswa kepada mahasiswanya,” ujar Supratman. 

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyebut bahwa pihak kampus hanya akan berperan sebagai penerima manfaat dari kebijakan ini.

    Dia menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan respons terhadap permintaan publik agar kampus tetap fokus pada pendidikan.

    “Kampus hanya sebagai (penerima) manfaat. Enggak (bukan sebagai pengelola). Enggak, kita nggak kasih sebagai pengelola,” ujar Bahlil. 

    Namun, izin konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta koperasi tetap diberikan. 

    Bahlil menjelaskan bahwa pemberian izin ini bertujuan untuk pemerataan sehingga Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok besar.

    Mekanisme lebih lanjut mengenai hal ini akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP), termasuk terkait badan usaha yang ditunjuk untuk mengelola IUP kampus. 

    “Sekali lagi saya katakan bahwa pemerintah berpandangan dalam rapat tadi bahwa tidak kita berikan langsung kepada kampus. Tetapi kita berikan kepada perusahaan,” pungkas Bahlil.

    Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) untuk disahkan menjadi UU di dalam rapat paripurna.

    Adapun kesepakatan diambil dalam rapat pleno Baleg DPR RI yang sejumlah menteri, di antaranya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto.

    “Kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil pembahasan dari tentang perubahan keempat atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” tanya Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan saat memimpin rapat pleno, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Adapun seluruh fraksi di DPR RI menyatakan setuju atas RUU Minerba. Keseluruh Fraksi itu seperti Fraksi Gerindra, PKB, Demokrat, PAN, NasDem, PKS, Golkar dan PDI Perjuangan.

  • Hasil Sidak DPRD Bojonegoro Soal Proyek Tembok Penahan Tanah Sungai Ambrol, Singgung Pemeliharaan

    Hasil Sidak DPRD Bojonegoro Soal Proyek Tembok Penahan Tanah Sungai Ambrol, Singgung Pemeliharaan

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Misbahul Munir

    TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO – Komisi D DPRD Bojonegoro melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di lokasi proyek pembangunan tembok pelindung tebing Sungai Bengawan Solo di Desa Lebak Sari Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, pada Senin (17/2/2025).

    Sidak yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi D, Sukur Prianto bersama rombongan dewan meninjau lokasi ambrolnya tembok penahan tanah sungai bengawan solo di Desa Lebaksari dan Desa Tanggungan.

    Rombongan wakil rakyat tersebut bertemu dengan kontraktor, konsultan perencana, pengawas proyek, serta perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PUSDA) Bojonegoro.

    Sukur Prianto mengungkap bahwa hasil sidak ditemukan kualitas pembangunan proyek ini jauh dari yang diharapkan.

    Meskipun belum meneliti secara rinci Rencana Anggaran Biaya (RAB), kata Sukur, terlihat hasil pengerjaan proyek tersebut mengecewakan dan harus segera dilakukan perbaikan.

    “Kami minta pihak kontraktor harus berkomitmen melakukan perbaiki keadaan itu (kerusakan) sebaik mungkin, karena (proyek) itu masih dalam masa pemeliharaan,” Kata Sukur.

    Selain itu, Sukur juga meminta pihak PT Indopenta Bumi Permai sebagai kontraktor pelaksana untuk melakukan upaya teknis agar kerusakan tidak semakin meluas. Mengingat saat ini kondisi sungai bengawan solo sewaktu-waktu dapat meluap akibat curah hujan yang masih tinggi.

    “Kamudian, kami juga meminta kontraktor pelaksana untuk melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya kerusakan tambahan yang semakin meluas, ” Sambungnya.

    Di lain sisi, para perencanaan pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut, lanjut Ketua DPC Demokrat Bojonegoro itu, ada informasi bahwa proyek ini dibangun tanpa rekomendasi teknis (rekomtek) dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS-BS), yang seharusnya menjadi bagian dari prosedur pembangunan.

    “Kami meminta PUSDA Bojonegoro segera berkoordinasi dengan BBWS-BS untuk menyelesaikan persoalan ini,” tutupnya.

    Diketahui, proyek pembangunan pelindung tebing Sungai Bengawan Solo ini dilaporkan ambrol sepanjang ratusan meter, dengan rincian 200 meter di Desa Tanggungan dan 70 meter di Desa Lebaksari Kecamatan Baureno.

    Dari pantauan dilokasi, banyak tiang pancang yang sudah terangkat dari tanah serat tembok penahan tanah ambles menjorok ke sungai imbas tergerus derasnya aliran sungai bengawan solo yang beberapa waktu lalu meluap. 

    Terlihat sejumlah alat berat berikut para pekerja nampak tengah sibuk melakukan perbaikan pada tembok yang ambles.

    Sementara itu, diketahui pagu anggaran yang digunakan untuk proyek pembangunan tembok penahan tanah di Sungai Bengawan Solo itu senilai Rp40 milyar yang bersumber dari APBD Bojonegoro. Lelang proyek dimenangkan oleh PT Indopenta Bumi Permai dengan nilai Rp38,6 milyar.