Khofifah Ikut Retreat Usai Pelantikan, Emil Dardak Jabat Plh Gubernur Jatim Sepekan
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
–
Khofifah Indar Parawansa
dan
Emil Elistianto Dardak
resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Timur
untuk periode 2025-2030, Kamis (20/2/2025).
Usai pelantikan di Istana Negara, Khofifah akan mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang selama sepekan.
Selama Khofifah mengikuti retreat, posisi gubernur akan diisi Emil Elistianto Dardak selaku wakil gubernur.
“Pak Wagub menjadi pelaksana harian (Plh) Gubernur Jatim selama sepekan,” ungkap Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Lilik Pudjiasuti, saat dikonfirmasi pada Kamis siang.
Menjelang penutupan retreat kepala daerah, Emil Dardak juga akan mengikuti retreat di Akmil Magelang. “Pak Wagub akan menyusul menjelang penutupan retreat,” ungkap Lilik.
Sebelumnya, posisi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur kosong sejak Khofifah dan Emil menyelesaikan masa jabatan periode pertama mereka pada Februari 2024.
Kemudian, keduanya maju kembali sebagai pasangan calon dalam Pilkada Jatim 2024.
Pasangan Khofifah-Emil diusung koalisi 15 partai politik, termasuk PSI, Nasdem, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan PKS.
Mereka bersaing dengan pasangan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) yang diusung oleh PDI-P, serta pasangan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim yang didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Hasil perolehan suara yang diumumkan KPU Jatim menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Hakim, meraih 1.797.332 suara (8,67 persen).
Sementara itu, pasangan petahana nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak, berhasil memperoleh 12.192.165 suara (58,81 persen).
Pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, mengantongi 6.743.095 suara (32,52 persen).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
partai: Demokrat
-
/data/photo/2025/02/18/67b400183869c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Khofifah Ikut Retreat Usai Pelantikan, Emil Dardak Jabat Plh Gubernur Jatim Sepekan
Surabaya
20 Februari 2025")
Khofifah Ikut Retreat Usai Pelantikan, Emil Dardak Jabat Plh Gubernur Jatim Sepekan Surabaya 20 Februari 2025
-
Donald Trump Tak Ingin Lagi Relokasi Warga Gaza? Mesir dan Yordania Percaya Telah Yakinkan Presiden AS
PIKIRAN RAKYAT – Mesir dan Yordania meyakini bahwa pihaknya telah berhasil mencegah Presiden AS Donald Trump mendukung pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza.
Kedua negara itu menyebut bahwa AS telah mendukung rencana pascaperang Mesir untuk daerah kantong itu, diungkapkan seorang pejabat senior Mesir.
“Ini akan menjadi rencana Mesir yang diadopsi dan didukung oleh orang-orang Arab. Itulah yang disetujui Trump,” kata pejabat itu.
Pejabat Mesir yang berbicara secara anonim itu mengatakan kunjungan Raja Abdullah II dari Yordania ke Washington sangat penting untuk meyakinkan Trump agar membatalkan rencananya untuk mengosongkan Gaza dari warga Palestina. Kairo dan negara-negara Arab lainnya memandang hasil pertemuan Abdullah sebagai kemenangan.
“Pertemuan tertutup itu sangat bagus,” kata pejabat Mesir tersebut.
Tawaran Mesir dan Yordania
Raja Abdullah tidak secara terbuka menentang Trump terkait usulannya untuk mengambil alih Jalur Gaza, tetapi pejabat Mesir itu mengatakan raja secara pribadi memperingatkan Trump bahwa rencananya akan memicu ekstremisme dan menyebabkan runtuhnya pemerintahan pro-AS di seluruh wilayah.
“Trump tampak penuh perhatian dan simpatik, kata pejabat itu.
Sedangkan Mesir mampu memanfaatkan momentum pertemuan Abdullah dan selanjutnya mendapatkan kepercayaan Trump untuk menjadi aktor utama di Gaza dengan berhasil bernegosiasi agar Hamas membebaskan enam tawanan hidup. Jumlah itu dua kali lipat dari jumlah yang diamanatkan oleh kesepakatan gencatan senjata.
Hamas setuju untuk membebaskan tawanan sebagian karena Israel mengizinkan mesin berat masuk ke Gaza untuk memulai rekonstruksi, tambah pejabat itu.
Selain itu, Israel mengizinkan rumah mobil masuk ke Gaza yang sebelumnya telah diblokirnya. Hamas mengatakan Israel melanggar gencatan senjata dengan menahan bantuan dan mengancam tidak akan membebaskan tawanan mana pun.
Pejabat itu mengonfirmasi bahwa Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi akan melakukan perjalanan ke Riyadh, Arab Saudi, untuk membahas rencana Mesir untuk pemerintahan Gaza pascaperang. Seruan Trump agar AS mengambil alih Jalur Gaza yang terkepung dan secara paksa menggusur penduduk Palestina di sana memicu reaksi keras yang meluas di AS dan di seluruh dunia.
Hal itu membuat kecewa mitra-mitra Arab AS, yang khawatir tentang reaksi keras rakyat Arab terhadap usulan tersebut dan meluasnya perang Israel di Gaza.
Pembicaraan Gencatan Senjata Tahap II
Para diplomat dan analis dibuat bertanya-tanya apakah Trump benar-benar menginginkan Jalur Gaza yang dilanda perang atau mengancam akan mengambil alih untuk mendapatkan konsesi dari negara-negara Arab. Menteri Luar Negeri Trump, Marco Rubio, menyatakan bahwa yang terakhir adalah ancaman dan negara-negara Arab harus mengajukan tawaran balasan.
Dengan semakin populernya rencana Mesir, tampaknya Trump telah terpengaruh.
Selama kunjungan ke Israel, Senator Republik Lindsey Graham mengatakan bahwa sangat sedikit keinginan bagi AS untuk mengambil alih Gaza dengan cara, bentuk, atau rupa apa pun.
Senator Demokrat Richard Blumenthal mengatakan Abdullah dari Yordania telah memberitahunya bahwa negara-negara Arab memiliki rencana untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, mencapai penentuan nasib sendiri Palestina, dan memperluas perjanjian pertahanan regional dengan Israel.
Sebelumnya Israel telah memanfaatkan usulan Trump dan telah mendirikan direktorat untuk memfasilitasi imigrasi sukarela warga Palestina dari Gaza.
Namun, Israel juga mengatakan akan memulai negosiasi “minggu ini” pada tahap kedua gencatan senjata Gaza, yang mencakup pembicaraan tentang tata kelola Gaza pascaperang.
Negara-negara Arab dan Otoritas Palestina (PA) telah melontarkan sejumlah rencana pascaperang untuk Jalur Gaza yang akan membuat daerah kantong itu diperintah oleh warga Palestina dari dalam dan luar daerah kantong yang tidak berafiliasi dengan Hamas.
PA memberi tahu utusan Timur Tengah Trump, Steve Witkoff, bahwa mereka siap untuk berselisih dengan Hamas untuk memaksakan pemerintahan di Jalur Gaza.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Ucapkan Selamat Pelantikan Khofifah-Emil, Fraksi Demokrat Siap Sukseskan Program Pemerintahan
Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur, dr Agung Mulyono mengucapkan selamat kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak atas pelantikan mereka sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk periode kedua.
Pelantikan pasangan tersebut dijadwalkan akan berlangsung di istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (20/2/2025) hari ini.
Menurut dia, sebagai partai pengusung, Demokat siap mendukung mensukseskan program Khofifah-Emil, agar warga Jawa Timur semakin sejahtera.
“Selamat kepada Ibu Khofifah dan Bapak Emil atas kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Jawa Timur untuk memimpin kembali provinsi ini. Kami Fraksi Demokrat, sebagai partai pengusung, siap memberikan dukungan penuh terhadap segala kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke depan,” ujarnya.
Sebagai partai yang turut mengusung pasangan Khofifah-Emil, Dokter Agung menegaskan bahwa Fraksi Demokrat akan terus mengawal setiap kebijakan yang diambil, demi kepentingan rakyat dan kemajuan Jawa Timur.
“Kami akan terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi, memastikan program-program yang pro-rakyat berjalan dengan baik. Kami berharap kerja sama ini dapat membawa Jawa Timur ke arah yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih baik lagi,” kata Bendahara DPD Demokrat Jatim tersebut.
Dia menjelaskan, Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif untuk mempercepat pencapaian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Anggota DPRD Jatim tiga periode itu berharap agar kepemimpinan Khofifah dan Emil pada periode kedua ini terus memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur.
“Semoga Tuhan selalu memberikan petunjuk dan berkah dalam menjalankan amanah ini. Kami di Fraksi Demokrat siap mendukung penuh setiap langkah demi kemajuan Jawa Timur,” kata pria kelahiran Banyuwangi tersebut.
Seperti diketahui, pelantikan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih periode 2025-2030 akan dilaksanakan pada Kamis, 20 Februari 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa total pasangan calon yang akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo mencapai 481 pasangan calon.
Selanjutnya, sebanyak 503 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih akan mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.
Dengan pelantikan ini, diharapkan Jawa Timur dapat terus berkembang dan semakin sejahtera, melalui berbagai program yang akan dijalankan oleh Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Dardak pada periode kedua ini.
Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur, Indra Widya Agustina memberikan pernyataan penuh semangat atas pelantikan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
Menurut dia, seluruh kader Partai Demokrat bersyukur dan bahagia karena berhasil mengantarkan Khofifah-Emil kembali memimpin Jatim di periode kedua.
“Kami ikut senang, kalau dalam bahasa Jawa itu mengayu bagyo, ini bukti kemenangan seluruh masyarakat Jawa Timur.” katanya.
“Ini titik kulminasi atau titik puncak perjuangan kami ketika di Pilgub 2024 lalu. Kedepan kita siap mengawal dan mensukseskan program Khofifah-Emil dan melanjutkan yang sudah bagus. Kader Demokrat akan menjadi garda terdepan mensukseskan program Khofifah-Emil,” jelas anggota DPRD Jatim dari Dapil Ponorogo-Pacitan-Trenggalek-Ngawi tersebut.
Dengan dilantiknya pasangan Khofifah-Emil, Indra menegaskan bahwa partai Demokrat siap mendukung penuh pemerintahan mereka ke depan.
“Kami bertekad untuk mengawal dan mempercepat tercapainya berbagai program yang telah dirancang oleh pasangan Khofifah-Emil. Keberhasilan yang sudah dicapai oleh Gubernur Khofifah dan Mas Emil akan dilanjutkan dengan semangat dan inovasi baru yang diusung oleh pasangan ini,” pungkasnya. [tok/beq]
-
Hubungan AS-Ukraina Mendidih, Trump Sebut Zelensky Diktator dan Komedian yang Terjun dalam Perang – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Hubungan Amerika Serikat (AS) dan Ukraina semakin mendidih.
Presiden AS Donald Trump meningkatkan perseteruannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Dikutip dari Al Jazeera, Trump menyebut Zelensky sebagai diktator tanpa pemilu.
Pada Rabu (19/2/2025), lewat Truth Social, media sosial yang ia buat, Trump menyatakan Zelensky memanfaatkan dana AS untuk terjun ke perang yang “tidak dapat dia menangkan”.
Trump menyindir Zelensky yang sebelum mengarungi dunia politik berprofesi sebagai komedian.
“Coba bayangkan, seorang komedian yang cukup sukses, Volodymyr Zelensky, membujuk Amerika Serikat untuk menghabiskan 350 miliar dolar untuk terjun ke dalam perang yang tidak dapat dimenangkan, yang tidak perlu dimulai,” tulis Trump, yang juga pernah tampil di acara reality show.
Pernyataan ini menandai kritikan paling tajam Trump terhadap Zelensky.
Trump juga mengatakan Zelensky ingin agar “kereta gravy” terus berjalan, mengisyaratkan bahwa Ukraina mendapat keuntungan finansial dari bantuan AS.
Perang di Ukraina memasuki tahun ketiga tanpa tanda-tanda berakhir.
Trump sebelumnya mengklaim dapat mengakhiri perang ini dengan cepat.
Pada 12 Februari, ia mengungkapkan telah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan mengusulkan untuk memulai negosiasi segera.
Pernyataan ini memicu kekhawatiran di Ukraina dan Eropa bahwa mereka dikecualikan dari perundingan.
Beberapa hari setelah itu, pejabat AS bertemu dengan Rusia di Arab Saudi tanpa melibatkan Ukraina.
Trump dan Putin juga merencanakan kunjungan ke negara masing-masing.
Sementara itu, Trump terus menekan Ukraina untuk membuat konsesi.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyebut upaya Ukraina untuk merebut kembali seluruh wilayahnya sejak 2014 sebagai tujuan yang “tidak realistis.”
Trump bahkan menyalahkan Zelensky atas dimulainya invasi Rusia dan mengklaim bahwa Ukraina bisa saja menghindari perang dengan membuat kesepakatan lebih awal.
Respons Komunitas Internasional
Rusia telah lama mengklaim bahwa invasi mereka ke Ukraina diperlukan untuk melindungi warga sipil dan mencegah Ukraina bergabung dengan NATO.
Di sisi lain, Ukraina dan sekutunya di Eropa menganggap invasi itu sebagai agresi yang tidak beralasan.
Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, mengatakan bahwa jika dilihat dengan objektif, Rusia yang sebenarnya hidup dalam kondisi kediktatoran, bukan Ukraina.
Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, menanggapi dengan tegas: “Tidak seorang pun dapat memaksa Ukraina untuk menyerah.”
Di AS, kritik terhadap Trump semakin tajam. Senator Demokrat Chris Van Hollen mengatakan bahwa komentar Trump adalah “momen yang memalukan bagi Amerika Serikat.”
Perang Kata-kata yang Memanas
Zelensky merespons Trump dengan mengatakan bahwa Trump hidup dalam “jaringan disinformasi” Rusia tentang perang di Ukraina. Ia menegaskan bahwa Ukraina tidak pernah memulai perang ini.
Kritik terhadap Trump datang dari banyak pihak, termasuk media.
Koresponden Al Jazeera, Kimberly Halkett, menilai komentar Trump merupakan taktik “intimidasi klasik” yang berusaha merendahkan pemimpin Ukraina.
Dikutip dari The New York Times, Zelensky menegaskan Ukraina tidak akan pernah menyerah, dan menuntut jaminan keamanan yang kuat untuk perdamaian yang abadi.
Ia juga mendesak Eropa dan AS untuk bekerja sama dalam mencari penyelesaian perang ini.
Pada saat yang sama, utusan AS Keith Kellogg telah tiba di Kyiv untuk melanjutkan pembicaraan lebih lanjut dengan Ukraina.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)
-
Mbak Ita dan Suami Tambah Daftar Panjang Pasutri Ditahan KPK di Kasus Korupsi
Jakarta –
Wali Kota Semarang Hevearit Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri, telah ditahan KPK. Keduanya menambah daftar panjang pasangan suami istri (pasutri) yang mendekam di Rutan KPK.
Mbak Ita dan Alwin ditahan KPK sejak Rabu (19/2). Keduanya merupakan tersangka kasus korupsi di Pemkot Semarang.
Penahanan Mbak Ita juga dilakukan dengan melalui sejumlah drama. KPK harus menunggu hingga panggilan keempat sebelum menahan Mbak Ita. Kader PDIP itu akhirnya hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK di hari terakhir menjabat sebagai Wali Kota Semarang.
Dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/2), peran Mbak Ita dan Alwin diungkap KPK. Keduanya berperan dalam kasus suap proyek kursi SD, memotong tunjangan ASN dan gratifiksi.
“Bahwa sejak saat HGR menjabat sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan AB telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang TA 2023, pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan TA 2023 dan permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang,” kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam konferensi pers.
Dalam perkara pertama, Mbak Ita dan Alwin diduga terlibat dugaan korupsi pada proyek pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada dinas pendidikan Kota Semarang. Keduanya diduga menerima uang sebesar Rp 1,7 miliar.
“Bahwa atas keterlibatan dari AB membantu RUD (direktur PT Deka Sari Perkasa) mendapatkan proyek tersebut, RUD telah menyiapkan uang sebesar Rp 1.750.000.000 atau sebesar 10% untuk AB,” katanya.
Sedangkan dalam perkara kedua, Mbak Ita dan suaminya, diduga terlibat dalam pengaturan pada proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan. Alwin diduga menerima uang sebesar Rp. 2 miliar.
“Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2022, M menyerahkan uang senilai Rp 2 miliar kepada AB sebagai commitment fee proyek PL Kecamatan,” jelasnya.
Dan yang terakhir, perkara permintaan uang dari kepada Bapenda Kota Semarang. Keduanya menerima uang sebesar Rp 2,4 miliar.
“IIN memberikan uang sekurang-kurangnya Rp.2.400.000.000 (Rp 2 miliar) kepada HGR dan AB yang dipotong dari iuran sukarela Pegawai Bapenda Kota Semarang dari TPP triwulan 1 sampai dengan 4 tahun 2023,” kata Ibnu.
Jika dijumlahkan, Mbak Ita dan suaminya mendapat total uang sekitar Rp 6 miliar dalam 3 perkara tersebut. Keduanya dijerat pasal terkait suap hingga gratifikasi.
Mbak Ita dan Alwin bukan pasutri pertama yang ditahan oleh KPK karena kompak melakukan korupsi. KPK sebelumnya telah menjerat dan menahan 13 pasutri akibat terlibat korupsi. Berikut rinciannya:
1. Mantan Bendum Demokrat M Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni (April 2012)
Menerima suap Rp 4,6 miliar dari PT Duta Graha Indah, pemenang lelang proyek Wisma Atlet, serta kasus pencucian uang. Nazaruddin dipidana bui 13 tahun, sedangkan Neneng 6 tahun.
2. Mantan Bupati Karawang Ade Swara dan Nurlatifah (Januari 2015)
Menerima suap senilai Rp 5 miliar dari CEO PT Tatar Kertabumi, Aking Saputra, untuk penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR). Selain itu, keduanya dijerat pencucian uang. Ade kemudian dihukum penjara 6 tahun, sedangkan Nurlatifah 5 tahun.
3. Mantan Wali Kota Palembang Romi Herton dan Masyitoh (Maret 2015)
Romi menyuap Ketua MK Akil Mochtar saat itu senilai Rp 14,145 miliar dan USD 316.700, dibantu Masyitoh. Tujuannya mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil pilkada Kota Palembang. Pasutri itu juga dijerat dengan pasal pemberian kesaksian palsu di persidangan. Romi lalu dihukum 7 tahun penjara, sedangkan Masyitoh 5 tahun. Romi meninggal di Lapas Gunung Sindur pada September 2017.
Pasutri ini menyuap 3 hakim dan panitera di PTUN Sumatera Utara. Uang suap senilai USD 15 ribu dan SGD 5.000 lewat pengacara OC Kaligis. Selain itu, Gatot kembali dijerat kasus korupsi dana hibah dan dana bantuan sosial (bansos). Gatot kini menjalani hukuman total 12 tahun, sedangkan Evy 2,5 tahun penjara dan telah bebas.
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:
4. Mantan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan Suzanna Budi Antoni (Juli 2015)
Menyuap Ketua MK Akil Mochtar senilai Rp 10 miliar dan USD 500 ribu agar memenangi sengketa pilkada Kabupaten Empat Lawang di MK. Pasutri ini juga memberikan keterangan tidak benar saat menjadi saksi di persidangan dengan terdakwa Akil Mochtar. Budi kemudian dihukum 4 tahun penjara, sedangkan Suzanna 2 tahun.
5. Mantan Bupati Musi Banyuasin, Sumsel, Pahri Azhari dan Lucianty (Mei 2016)
Menyuap anggota DPRD Musi Banyuasin untuk memuluskan pembahasan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin. Uang yang dibagikan ke anggota DPRD berasal dari urunan para kepala dinas. Pahri dihukum 3 tahun dan Lucianty 1,5 tahun bui.
6. Mantan Wali Kota Cimahi Atty Suharti dan Itoc Tochija (Desember 2016)
Atty dan Itoc menerima suap Rp 500 juta terkait proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi tahap II senilai Rp 57 miliar. Duit suap tersebut diterima mereka dari pengusaha Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi. Atty divonis 4 tahun penjara, sedangkan Itoc 7 tahun.
7. Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari (Juni 2017)
Menerima suap Rp 1 miliar dari commitment fee Rp 4,7 miliar. Suap diterima dari bos PT Statika Mitra Sarana (SMS) Jhoni Wijaya yang memenangi dua proyek peningkatan jalan di Kabupaten Rejang Lebong. Lily berperan sebagai perantara suap itu.
8. Eks Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati (Mei 2018)
Dirwan Mahmud dan Hebdrati ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap. Dirwan diduga menerima suap Rp 98 juta dari Juhari selaku kontraktor. KPK menyebut uang itu merupakan bagian dari 15 persen commitment fee atas lima proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai total Rp 750 juta.
9. Xaveriandy Sutanto dan Memi
Pasangan suami-istri, Xaveriandy dan Memi, dijerat KPK karena diduga menyuap eks Ketua DPD Irman Gusman. Keduanya terbukti menyuap mantan Ketua DPD Irman Gusman Rp 100 juta untuk mendapatkan kuota pembelian gula impor sebanyak 1.000 ton. Hakim telah menjatuhkan hukuman 3 tahun bui untuk Xaveriandy dan penjara 2 tahun 6 bulan kepada Memi.
10. Sekeluarga Penyuap Pejabat Kementerian PUPR
Selain pasangan suami-istri, KPK pernah menjerat sekeluarga sebagai tersangka kasus suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR. Mereka ialah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur Keuangan PT WKE Lily Sundarsih, Dirut PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Project Manager PT TSP Yuliana Enganita Dibyo. Mereka telah divonis bersalah dan dieksekusi.
Budi Suharto dan Lily merupakan pasangan suami-istri. Sedangkan Irene dan Yuliana adalah anak dari pasangan suami-istri itu.
11. Ismunandar-Encek, Suami-Istri dari Kutai Timur
Selanjutnya giliran Ismunandar dan Encek UR Firgasih, pasangan suami-istri dari Kutai Timur, yang terjerat kasus korupsi.
Tak tanggung-tanggung, Ismunandar dan Encek merupakan orang nomor satu di eksekutif dan legislatif di kabupaten yang berada di Kalimantan Timur (Kaltim) itu. Ismunandar tercatat sebagai Bupati Kutai Timur, sedangkan istrinya, Encek, adalah Ketua DPRD Kutai Timur.
Keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis, 2 Juli 2020. Setelah itu, KPK memproses hukum keduanya dengan sangkaan suap-menyuap terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2019-2020.
Dalam kasus ini, istri Ismunandar, Encek, juga diduga menerima uang sejumlah Rp 200 juta. Diduga uang itu diterima Encek karena Ismunandar mengamankan anggaran proyek di Pemkab Kutai Timur agar para kontraktor tidak mendapat potongan anggaran.
12. Bupati Probolinggo dan Suami (Agustus 2021)
KPK juga pernah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta suaminya yang merupakan anggota DPR RI, Hasan Aminuddin, menjadi tersangka korupsi. Mereka diduga menerima suap terkait jabatan kepala desa (kades).
Total, ada 22 orang yang dijerat KPK sebagai tersangka. Mayoritas adalah ASN yang hendak mengisi jabatan Kepala Desa dan memberi suap ke pasangan suami istri tersebut.
“KPK menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat konferensi pers di Gedung KPK, Selasa (31/8/2021).
Alexander mengungkap ada tarif jabatan kepala desa di Probolinggo yang ditetapkan oleh Puput. Menurutnya, setiap ASN yang hendak mengisi jabatan Kepala Desa dipungut upeti Rp 20 juta ditambah setoran tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektare.
13. Bupati Kapuas dan Anggota Komisi III DPR
Terbaru ada kasus Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan istrinya yang anggota Komisi III Fraksi NasDem DPR RI, Ary Egahni Ben Bahat. Pasangan suami istri ini telah ditetapkan sebagai tersangka KPK. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri belum menjelaskan lebih lanjut perihal konstruksi perkara kasus yang melibatkan pasangan suami istri tersebut. Namun keduanya diduga menerima suap dari beberapa pihak.
“Pihak penyelenggara negara dimaksud merupakan salah satu Kepala Daerah di Kalteng beserta salah seorang anggota DPR RI,” kata Ali, Selasa (28/3).
“Para tersangka tersebut diduga pula menerima suap dari beberapa pihak terkait dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara,” ujar Ali.
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
-
`Reshuffle` kabinet merupakan hak prerogratif presiden
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Surya Paloh: `Reshuffle` kabinet merupakan hak prerogratif presiden
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 19 Februari 2025 – 23:35 WIBElshinta.com – Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh menegaskan bahwa perubahan susunan atau reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif, sehingga pihaknya tidak memiliki kompetensi untuk berbicara maupun mengomentari hal itu.
Pernyataan tersebut merespons kemungkinan rencana Partai NasDem akan mengisi kursi Kabinet Merah Putih yang kosong apabila terdapat rencana perubahan susunan.
“Intinya apa yang terbaik saja bagi pemerintahan ini,” kata Paloh saat ditemui di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memperingatkan akan mengganti jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah jika tidak bekerja dengan benar.
“Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait reshuffle Kabinet Merah Putih, selepas menghadiri puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu (5/2).
Presiden, saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 NU itu, kembali menekankan tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.
“Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menyatakan keinginannya mewujudkan pemerintahan yang bersih, yang bebas dari segala bentuk penyelewengan.
“Kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.
Presiden, masih dalam pidatonya, kemudian mengajak seluruh pejabat negara untuk berani mengoreksi diri.
“Seluruh aparat, seluruh institusi bersihkan dirimu! Sebelum kau dibersihkan, dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalang-halangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak!” ujar Presiden kepada seluruh menteri, kepala lembaga, dan pejabat negara lainnya.
Sumber : Antara
-
Memperkuat Bilateral RI-Inggris, Airlangga Terima Delegasi British Group Inter-Parliamentary Union – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menerima kunjungan Delegasi British Group Inter-Parliamentary Union (BGIPU).
Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris serta mendukung visi kedua negara dalam meningkatkan kerja sama menjadi Strategic Partnership pada tahun 2025.
Delegasi BGIPU yang dipimpin oleh Rt Hon Graham Stuart MP, terdiri dari perwakilan beberapa partai politik di Inggris, termasuk Partai Buruh, Partai Konservatif, dan Partai Liberal Demokrat.
Delegasi BGIPU yang dipimpin oleh Rt Hon Graham Stuart MP, terdiri dari perwakilan beberapa partai politik di Inggris, termasuk Partai Buruh, Partai Konservatif, dan Partai Liberal Demokrat.
Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga menegaskan komitmen Indonesia untuk memperdalam kerja sama perdagangan multilateral yang berlandaskan prinsip kesetaraan dan keadilan.
“Upaya ini merupakan bagian dari memperkuat hubungan dan meningkatkan investasi antara kedua negara,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Sebagai langkah konkret, Indonesia saat ini tengah dalam proses aksesi ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Inggris menunjukkan perkembangan positif.
Pada periode Januari hingga November 2024, total perdagangan bilateral mencapai USD 26 miliar, meningkat 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Investasi Inggris di Indonesia berfokus pada sektor-sektor strategis seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, dan industri makanan.
Selain itu, terdapat kerja sama di bidang pendidikan, termasuk pendirian Kings College London di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari.
Langkah ini diharapkan dapat mendukung pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.
Airlangga juga mengungkapkan perkembangan proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
Pemerintah Indonesia akan menyerahkan Initial Memorandum pada bulan Maret 2025 di Paris, Prancis.
Dokumen ini menjadi langkah awal dalam menegaskan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan OECD dan memperkuat kerja sama ekonomi global.
Delegasi BGIPU menyatakan minatnya untuk mempelajari berbagai agenda strategis yang tengah dikembangkan oleh Indonesia, termasuk transformasi ekonomi, hilirisasi industri, dan ketahanan pangan serta energi.
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Kemenko Perekonomian, termasuk Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono dan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Investasi Edi Prio Pambudi.
-
Ketua MPR minta tujuh Anggota MPR yang dilantik jaga amanah rakyat
Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat melantik sejumlah Anggota MPR RI melalui mekanisme PAW di Kompleks Parlemen, Jakarta. (ANTARA/HO-MPR)
Ketua MPR minta tujuh Anggota MPR yang dilantik jaga amanah rakyat
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Rabu, 19 Februari 2025 – 09:39 WIBElshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta tujuh anggota baru dilantik melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) masa jabatan 2024-2029, untuk turut menjaga amanah dari rakyat.
Dia mengatakan bahwa anggota PAW memiliki kewajiban yang sama dengan anggota lainnya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Mereka diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tugas-tugas kedewanan dan turut aktif dalam pembahasan berbagai isu strategis yang tengah dihadapi bangsa.
“Terhadap saudara-saudara sekalian yang baru saja mengucapkan sumpah tersebut, kami sampaikan selamat dan selamat menjalankan tugas,” kata Muzani dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.
Dia menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (3) terkait pengucapan sumpah/janji Anggota MPR pengganti antarwaktu.
Dia menjelaskan tugas MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Kemudian mensosialisasikan empat pilar MPR, dan mengkaji sistem ketatanegaraan dan pelaksanaannya.
Ia pun berharap agar anggota baru untuk menyesuaikan diri dan melaksanakan tugas-tugas tersebut, baik di daerah pemilihannya maupun di tempat-tempat para anggota bertugas. Dengan dilantiknya anggota baru, dia berharap kinerja MPR tetap efektif dalam menjalankan tugas konstitusional, termasuk pengkajian sistem ketatanegaraan, pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar, serta menyalurkan aspirasi masyarakat.
Para anggota MPR RI yang dilantik yaitu Anisah Syakur mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur II menggantikan H Faisol Riza yang mengundurkan diri.
Kemudian Muhammad Hilman Mufidi mewakili Fraksi PKB dari Dapil Jawa Timur II menggantikan Mohammad Irsyad Yusuf yang berhalangan tetap. Selain itu Muhammad Khozin mewakili Fraksi PKB dari Dapil Jawa Timur IV menggantikan Gufron Sirodj yang berhalangan tetap.
Kemudian Jamal Mirdad mewakili Fraksi Partai Gerindra dari Dapil Jawa Tengah I menggantikan Sugiono yang mengundurkan diri. Lalu, Aziz Subekti mewakili Fraksi Partai Gerindra dari Dapil Jawa Tengah VI menggantikan Prasetyo Hadi yang mengundurkan diri.
Selanjutnya Bimantoro Wiyono mewakili partai Fraksi Gerindra dari Dapil Jawa Timur VII menggantikan Mochamad Irfan Yusuf yang mengundurkan diri. Selain itu, Ibrahim mewakili fraksi Partai Demokrat dari Dapil Aceh I menggantikan Teuku Riefky Harsya yang mengundurkan diri.
Sumber : Antara
-
Koalisi Prabowo Abadi? Wamendes PDT: Terus Mengisi Pembangunan Indonesia
PIKIRAN RAKYAT – Koalisi yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto direncanakan permanen. Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria.
Ia mengatakan bahwa koalisi bernama Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu, dibentuk demi memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia.
Hal ini dikatakan Riza Patria saat ditemui awak media di Auditorium Universitas Nasional, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025.
“Koalisi permanen yang digagas Pak Prabowo dimaksudkan adalah agar semua partai politik koalisi terus memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat,” kata Riza Patria.
Ia melanjutkan, komitmen ini juga sesuai dengan komitmen yang dibangun ketika memulai KIM hingga KIM Plus di era Pilkada 2024.
“Harapannya juga ke depan koalisi ini terus dapat kontribusi yang terbaik dan terus menjaga kualitas daripada koalisi itu sendiri untuk terus mengisi pembangunan di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai 2029.
Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai.
Tepatnya saat keterangan pers selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025.
Sekilas tentang KIM Plus
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai tahun 2029.
Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai saat mereka ditemui selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 14 Februari 2025.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman menyebut partai-partai yang diajak untuk membentuk koalisi permanen merupakan partai-partai KIM Plus yang saat ini mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri dari sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, yakni siantaranya Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Besok, Gus Barra dan dr Rizal Dilantik Jadi Bupati-Wabup Mojokerto
Mojokerto (beritajatim.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan jadwal pelantikan serentak bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada Kamis (20/2/2025) besok. Termasuk Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih, Muhammad Al Barra dan Muhammad Rizal Oktavian.
Pelantikan akan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Sebelum pelantikan, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diwajibkan mengikuti serangkaian kegiatan. Termasuk registrasi, pemeriksaan kesehatan, dan pengambilan undangan hingga gladi bersih.
Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah terpilih akan mengikuti Orientasi Kepemimpinan (Retret);yang akan berlangsung mulai 21-28 Februari 2025, di Glamping Borobudur International Golf, Magelang. Kegiatan ini diikuti oleh 505 kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024.
Dihubungi beritajatim.com, Bupati Mojokerto terpilih, Muhammad Al Barra mengaku siap mengikuti proses pelantikan. “Insya Allah besok kita siap melaksanakan plantikan. Dua hari ini kita sudah melakukan gladi kotor dan bersih semoga besok pelantikan bisa berjalan lancar,” ungkapnya, Rabu (19/2/2025).
Gus Barra (panggilan akrab, red) berharap kedepan ia bersama Wakil Bupati Mojokerto terpilih, Muhammad Rizal Oktavian bisa merealisasikan visi misi pasangan Mubarok (Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Oktavian). Yakni membawa Kabupaten Mojokerto lebih maju, adil, dan makmur.
“Harapannya kedepan, kita bisa merealisasikan visi misi dan program kerja kita kepada masyarakat di Kabupaten Mojokerto,” tegasnya.
Pasangan nomor urut 2 ini, berhasil meraih 372.537 suara atau 53,38 persen dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024 lalu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menetapkan Muhammad Al Barra dan Muhammad Rizal Oktavian sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih 2025-2030.
Pasangan Gus Barra dan dr Rizal merupakan putra tokoh besar di Kabupaten Mojokerto. Gus Barra merupakan putra pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah, KH Asep Saifuddin Chalim, sementara dr Rizal merupakan putra Achmady, Bupati Mojokerto 2 periode, yakni tahun 2000-2005 dan tahun 2005-2010.
Keduanya diusung diusung enam partai parlemen yang menguasai 25 atau 50 persen dari 50 kursi DPRD Kabupaten Mojokerto periode 2024-2029. Yaitu NasDem, Demokrat, PAN, PPP, Gerindra dan Perindo. Pasangan Mubarok juga didukung enam partai nonparlemen, yakni Hanura, PBB, PKN, Gelora, Ummat dan Garuda. [tin/beq]