partai: Demokrat

  • Video Prabowo Sindir ‘Indonesia Gelap’ dan Minta Dicawe-cawe SBY-Jokowi

    Video Prabowo Sindir ‘Indonesia Gelap’ dan Minta Dicawe-cawe SBY-Jokowi

    Presiden Prabowo Subianto menyebut perekonomian Indonesia akan akan menyalip Jerman, Jepang hingga Inggris pada tahun 2050. Prabowo mempertanyakan pihak yang mengatakan Indonesia gelap.Masih di agenda Partai Demokrat, Prabowo juga meminta pihak-pihak yang memandang Jokowi dan SBY cawe-cawe. Prabowo mengaku memang minta ‘dicawe-cawe’.

  • AHY Soal Peluang Dampingi Prabowo di Pilpres 2029: Fokus ke Partai Dulu

    AHY Soal Peluang Dampingi Prabowo di Pilpres 2029: Fokus ke Partai Dulu

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan membawa partainya bangkit dalam 5 tahun ke depan, terkhusus dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029.

    Dia ingin berfokus pada amanah dari kader Demokrat seusai dirinya secara aklamasi kembali menjadi Ketua Umum untuk periode mendatang.

    “Yang jelas, kita ingin Demokrat bangkit, terutama dalam pemilihan anggota legislatif. Kita ingin semakin banyak suara dan juga sekaligus kirsi di DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota,” katanya kepada awak media, di Ritz Carlton, SCBD, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Kala dirinya ditanyakan soal kans mendampingi Presidan Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 nanti, dia hanya menyebut akan berfokus pada partai Demokrat dahulu.

    “Kita fokus di partai dulu saja, kita sukseskan [pemerintahan] Pak Prabowo,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Agus Hatimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030. Dengan demikian, dia kembali memimpin partai berwarna biru ini untuk lima tahun ke depan.

    Peresmian ini bergulir dalam Kongres ke-VI Partai Demokrat dengan tema “Untuk Rakyat, Demokrat Sukseskan Pemerintahan Presiden Prabowo”, yang diselenggarakan di The Ritz Carlton, Kawasan SCBD, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    “Oleh karena itu, kami bertanya apakah Bapak Agus Harimurti Yudhoyono secara aklamasi dapat disetujui sebagai Ketua Umum Partai Demokrat 2025-2030?” tanya Ketua DPP Demokrat, Herman Khaeron.

    Setelah itu, para peserta kongres mengatakan setuju sembari meneriakan nama AHY dan saat bersamaan pun Herman mengetok palu, yang artinya telah sah.

  • AHY Ungkit Lagi Masa Ditinggal Poros Perubahan, Jubir Anies: Harus Visioner

    AHY Ungkit Lagi Masa Ditinggal Poros Perubahan, Jubir Anies: Harus Visioner

    Jakarta

    Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenang partainya yang ditinggalkan poros perubahan pada Pilpres 2024. Jubir Anies Baswedan, Sahrin Hamid menilai lebih baik AHY fokus melaksanakan tugas, sebab pemimpin harus visioner.

    Koalisi Perubahan adalah koalisi parpol-parpol pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Isi koalisi saat itu adalah Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat. Seiring perkembangan dinamika politik saat itu, Anies menentukan cawapresnya yang bukan AHY dari Demokrat, melainkan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dari PKB. Akhirnya Demokrat cabut dari koalisi pro-Anies itu.

    “Lebih baik fokus melaksanakan tugas. Beban rakyat sedang berat. Pemimpin harus visioner. Melihatnya harus jauh ke depan,” kata Sahrin kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

    Dia mengibaratkan kaca spion yang lebih kecil daripada kaca depan agar lebih fokus melihat ke depan. Menurutnya masa lalu cukup ditengok sesekali.

    “Itulah kenapa kaca spion sangat kecil dibanding kaca depan. Fokus pandangan tetap melihat ke depan, kaca spion ditengok cukup sekali-kali saja,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenang tantangan yang harus dihadapi oleh partainya dalam beberapa tahun belakangan ini. AHY mengulas saat Demokrat ditinggalkan oleh Poros Perubahan di Pilpres 2024.

    “Sebagai partai oposisi, Demokrat memiliki keterbatasan ruang dan pilihan politik, terutama ketika dihadapkan pada konstelasi menuju pemilihan presiden 2024 yang lalu,” kata AHY dalam sambutan Kongres VI Partai Demokrat, di Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2025).

    AHY menyebut saat itu mendapat kesempatan dengan Koalisi Perubahan. Namun, dia curhat pada akhirnya ditinggalkan oleh partai yang lain, yakni PKS dan NasDem, yang saat itu mendukung mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan.

    “Bisa dikatakan ketika itu kita hanya terbuka jalan, ketika itu hanya terbuka jalan bersama Poros Perubahan. Namun, politik adalah politik, ketika Demokrat tengah serius untuk menata langkah, menyusun strategi, dan berikhtiar di lapangan, kita kembali menghadapi ujian,” kata AHY.

    “Kita ditinggalkan begitu saja. Masih ingat?” tanya AHY kepada para kader. Semua serentak menjawab, “Masih.”

    Dia menyebut hal itu menjadi kejutan bagi Demokrat, bahkan sempat menggoyahkan partai. Namun, ia mendapat hikmah dari sana dan justru kini mendapat kesempatan yang lebih baik di pemerintahan.

    “Tentu kejutan itu sempat menggoyahkan kita dan yang lebih berat adalah dinamika politik tersebut telah membingungkan masyarakat luas. Di mana Partai Demokrat berada. Tentu kita punya harga diri dan kehormatan,” kata AHY.

    “Dan kita bersyukur bahwa peristiwa tersebut justru telah membawa kita pada sesuatu yang lebih baik, di mana akhirnya terbuka ruang dan jalan kebersamaan dengan Bapak Prabowo Subianto,” tambahnya.

    (dek/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Wamenko Polkam Jawab SBY soal TNI Aktif Harus Mundur jika Masuk Pemerintahan atau Politik

    Wamenko Polkam Jawab SBY soal TNI Aktif Harus Mundur jika Masuk Pemerintahan atau Politik

    loading…

    Wamenko Polkam Lodewijk F Paulus merespons pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal perwira TNI aktif harus mundur jika berpolitik atau masuk dalam dunia pemerintahan. Foto/Riyan Rizki Roshali

    JAKARTA – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus merespons pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) soal perwira TNI aktif harus mundur jika berpolitik atau masuk dalam dunia pemerintahan. Lodewijk menyebutkan, pemerintah bakal mengevaluasi prajurit TNI aktif yang menempati jabatan sipil.

    “Ya tentunya akan ada evaluasi (TNI yang menempati jabatan sipil),” kata Lodewijk dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025) malam.

    Ia juga mencontohkan soal jabatan Direktur Utama Bulog yang ditempati Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya. Adapun Novi Helmy saat ini tercatat masih aktif di TNI, dengan posisinya sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI.

    Dia menuturkan, pemerintah bakal melihat aturan terlebih dahulu apakah jabatan Dirut Bulog harus diduduki oleh sipil saja. “Contoh mungkin seperti Kepala Bulog. Oh apakah dia harus sipil? Kalau rupanya ketentuan di situ ketentuannya sipil, maka yang bersangkutan harus mengajukan pensiun dini (dari TNI),” ujar Lodewijk.

    Menurutnya, persoalan aturan itu sejatinya mudah untuk diikuti. Namun, dia menilai, yang bersangkutan dalam hal ini perwira TNI aktif harus ditanya lebih dulu apakah memilih membaktikan dirinya di sipil atau tetap bertahan di TNI.

    “Sebenarnya gampang. Katakan, ‘Pak Jenderal mau pilih berbakti di pemerintah sipil dalam hal ini Bulog, atau tetap di TNI? Kalau tetap di TNI, monggo. Kalau mau di Bulog karena ada katakan bisnis itu, maka yang bersangkutan harus pensiun dini. Kita tunggu saja nanti perkembangannya,” jelas dia.

    Diketahui sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan sebanyak 38 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di kediamannya Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, SBY bercerita tentang dirinya yang menjadi salah satu tim reformasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

    “Saya jadi di ingat, karena dulu saya waktu masih di militer dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis,” kata SBY di Cikeas, Minggu (23/2/2025).

  • SBY Ajak Kader Demokrat Dukung dan Kawal Program Danantara

    SBY Ajak Kader Demokrat Dukung dan Kawal Program Danantara

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta seluruh kadernya mendukung program pemerintah, salah satunya BPI Danantara.

    “Kami juga perlu memastikan dalam konteks pengawalan tadi agar semua agenda pemerintah, termasuk keberadaan Danantara yang hari ini telah diluncurkan oleh Presiden, kami kawal,” kata SBY kala memberikan sambutan dalam Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Senin (25/2/2025) dikutip dari Antara.

    Menurut SBY, dukungan itu harus diberikan karena sudah menjadi tanggung jawab Demokrat selaku partai yang ada di dalam koalisi pemerintah.

    SBY mengatakan Demokrat akan selalu siap bahu-membahu dengan partai lain yang ada di Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam menyukseskan program kerja Prabowo.

    Tidak hanya itu, SBY juga memastikan Partai Demokrat akan memberikan dukungan politik yang maksimal demi memperkuat langkah pemerintahan Prabowo.

    “Tekad koalisi untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Kesediaan koalisi untuk terus menjaring harapan dan aspirasi rakyat,” jelas SBY.

  • Video Kemenko Polkam Jawab SBY soal TNI Aktif Harus Mundur Jika Masuk Pemerintahan

    Video Kemenko Polkam Jawab SBY soal TNI Aktif Harus Mundur Jika Masuk Pemerintahan

    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengatakan syarat prajurit TNI terjun ke pemerintahan atau politik yakni mundur dari dunia militer. Wamenko Polkam Lodewijk F Paulus merespons dengan menyebut akan ada evaluasi terkait hal itu.

  • 8
                    
                        AHY Jawab Peluang Dampingi Prabowo pada Pilpres 2029
                        Nasional

    8 AHY Jawab Peluang Dampingi Prabowo pada Pilpres 2029 Nasional

    AHY Jawab Peluang Dampingi Prabowo pada Pilpres 2029
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (
    AHY
    ) menjawab pertanyaan terkait peluang dirinya mendampingi Presiden
    Prabowo
    Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
    AHY mulanya tersenyum saat ditanya seperti itu. Tetapi, dia lantas menyebut bahwa masih akan fokus mensukseskan pemerintahan Presiden Prabowo.
    “Kita fokus di partai dulu saja, kita sukseskan Pak Prabowo,” ujar AHY usai ditetapkan menjadi Ketum Partai Demokrat periode 2025-2030 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Senin (24/2/2025) malam.
    Kemudian, terkait amanah dari kader untuk memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029, AHY menegaskan bahwa Demokrat akan bangkit.
    Putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menekankan akan membawa Demokrat meraih banyak suara dalam berbagai kontestasi pemilihan.
    Adapun sebelum ditetapkan sebagai Ketum Demokrat lagi, AHY diberi tugas berat oleh DPD Demokrat se-Indonesia untuk memenangkan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2029.
    “Ya yang jelas kita ingin Demokrat bangkit, bangkit, terutama dalam pemilihan anggota legislatif. Kita ingin semakin banyak suara dan juga sekaligus kursi kita di DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota,” kata AHY.
    Diketahui, Partai Gerindra kembali mengusulkan Prabowo maju sebagai calon presiden (capres) pada
    Pilpres 2029
    .
    Namun, dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra, Prabowo menyatakan bahwa dia siap tidak dicalonkan kembali menjadi capres pada Pemilu 2029 jika kebijakannya mengecewakan kepercayaan rakyat.
    “Saudara-saudara, saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi 2029. Saya katakan kalau program-program saya tidak berhasil tidak perlu saudara calonkan saya terus,” kata Prabowo di Sentul, Jawa Barat pada Sabtu, 15 Februari 2025.
    “Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi,” ujarnya lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Politik Terkini: Kepala Daerah PDIP Gabung Retret hingga AHY Kembali Pimpin Partai Demokrat

    Isu Politik Terkini: Kepala Daerah PDIP Gabung Retret hingga AHY Kembali Pimpin Partai Demokrat

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik terkini Beritasatu.com sepanjang Senin (25/2/2025) diisi dengan berita bergabungnya kepala daerah PDIP mengikuti retret di Akmil Magelang hingga terpilihnya kembali Agus Harmurti Yudhoyono (AHY) untuk memimpin Partai Demokrat.

    Berita lain yang juga mendapat perhatian adalah soal keputusan PDIP yang menunjuk Ahmad Basarah dan Ronny Talampessy sebagai juru bicara. Tidak ketinggalan soal keputusan MK yang menginstruksikan digelarnya pemungutan suara ulang di 11 daerah.

    Berikut 5 isu politik terkini Beritasatu.com:

    1. 39 Kepala Daerah PDIP Gabung Retret, Mendagri: Silakan Menyesuaikan Diri
    Sebanyak 39 kepala daerah dari PDIP telah bergabung retret di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta mereka segera menyesuaikan diri.

    Mendagri menceritakan hingga pelaksanaan orientasi hingga hari keempat ini sudah banyak perubahan yang dirasakan para peserta. Mereka sudah saling akrab satu sama lain, sehingga suasana makin pembekalan makin hangat. 

    2. Mendagri Instruksikan Efisiensi APBD, Anggaran Seremonial Dibatasi
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

    Beleid yang terbit pada 23 Februari 2025 itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD 2025. Sebelumnya, Tito menegaskan efisiensi anggaran bertujuan untuk mendukung program prorakyat. 

  • SBY pastikan Demokrat dukung keberadaan Danantara

    SBY pastikan Demokrat dukung keberadaan Danantara

    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memberikan sambutan di Kongres VI di Jakarta, Senin (24/2/2025). ANTARA/HO-Tangkapan layar siaran langsung Kongres VI Demokrat di YouTube

    SBY pastikan Demokrat dukung keberadaan Danantara
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 20:26 WIB

    Elshinta.com – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta seluruh kadernya mendukung program pemerintah, salah satunya BPI Danantara.

    “Kami juga perlu memastikan dalam konteks pengawalan tadi agar semua agenda pemerintah, termasuk keberadaan Danantara yang hari ini telah diluncurkan oleh Presiden, kami kawal,” kata SBY kala memberikan sambutan dalam Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Senin (24/2).

    Menurut SBY, dukungan itu harus diberikan karena sudah menjadi tanggung jawab Demokrat selaku partai yang ada di dalam koalisi pemerintah.

    SBY mengatakan bahwa Demokrat akan selalu siap bahu-membahu dengan partai lain yang ada di Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam menyukseskan program kerja Prabowo.

    Tidak hanya itu, SBY juga memastikan Partai Demokrat akan memberikan dukungan politik yang maksimal demi memperkuat langkah pemerintahan Prabowo.

    “Tekad koalisi untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Kesediaan koalisi untuk terus menjaring harapan dan aspirasi rakyat,” jelas SBY.

    Presiden Prabowo meresmikan pembentukan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Dalam acara peresmian itu, Presiden Prabowo bersama presiden ke-7 RI Joko Widodo dan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama-sama menekan tombol yang menandai peresmian Danantara.

    Dalam struktur organisasi BPI Danantara, Presiden Prabowo menunjuk Rosan P. Roeslani sebagai pimpinan BPI Danantara atau CEO Danantara (chief executif officer). Rosan saat ini masih menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

    Rosan dibantu oleh Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) yang bertugas mengelola holding investasi dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai chief operating officer (COO) yang bertugas mengelola holding operasional.

    Presiden Prabowo juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Dewan Pengawas.

    Dalam struktur Dewan Penasihat BPI Danantara, ada presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Selain itu, Komite Pengawas BPI Danantara terdiri atas BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lembaga lainnya.

    Sumber : Antara

  • SBY Minta Kepala Daerah Demokrat Sukseskan Pemerintahan Prabowo: Itu Etika

    SBY Minta Kepala Daerah Demokrat Sukseskan Pemerintahan Prabowo: Itu Etika

    Jakarta

    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepala daerah dari partainya untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan SBY dalam Kongres ke-VI Partai Demokrat.

    “Masih dalam kaitan keberadaan-keberadaan Demokrat dalam pemerintahan Presiden Prabowo, para kader demokrat yang memimpin pemerintahan di daerah, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati wali kota atau wakil walikota juga mesti menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Para gubernur bupati walikota dan wakil-wakilnya yang berasal dari Partai Demokrat,” ujar SBY dalam sambutannya di Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

    Ia melihat dukungan terhadap pemerintah pusat merupakan etika. Ia menekankan pada janji yang dilakukan oleh masing-masing kepala daerah.

    “Itu juga etika karena sekarang karena saudara-saudara para gubernur bupati walikota telah berikrar berjanji untuk memajukan provinsi kabupaten atau kota nya masing masing set atas dasar itu terpilih menjadi pemimpin pemimpin daerah,” katanya.

    SBY juga mengingatkan kepala daerah dari PDIP untuk berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Ia melihat tak akan ada tabrakan visi.

    Itu juga etika karena sekarang karena saudara-saudara, para gubernur, bupati wali kota, telah berikrar berjanji untuk memajukan provinsi kabupaten atau kota nya masing masing set atas dasar itu terpilih menjadi pemimpin-pemimpin daerah,” ungkap SBY.

    “Saya yakin tidak akan ada tabrakan ada visi agenda presiden Prabowo dengan visi dan agenda para gubernur bupati dan walikota pasti pasti akan saling melengkapi sulit memajukan kesejahteraan menegakkan keadilan penegakan demokrasi membangun ekonomi masih tujuannya itu sama lingkupnya yang berbeda,” imbuhnya.

    (dwr/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu