partai: Demokrat

  • Politisi Demokrat Tuding Trump Serang Zelensky-Memihak Putin

    Politisi Demokrat Tuding Trump Serang Zelensky-Memihak Putin

    Washington DC

    Para politisi Partai Demokrat menuduh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Wakil Presiden JD Vance memihak Presiden Rusia Vladimir Putin, setelah mereka terlibat adu mulut dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pertemuan di Gedung Putih.

    Zelensky, pada Jumat (28/2), terlibat adu mulut dengan Trump dan Vance. Zelensky mempertanyakan condongnya Trump pada Rusia dan mempertanyakan “diplomasi” yang diserukan Vance dalam pertemuan itu, dengan menyinggung pelanggaran komitmen yang dilakukan Moskow selama bertahun-tahun di panggung global.

    Trump kemudian menyebut Zelensky “mempertaruhkan nyawa jutaan orang” dan “bertaruh dengan Perang Dunia III”, serta menuduh Presiden Ukraina itu “sangat tidak menghormati negara ini”. Sedangkan Vance menuduh Zelensky “tidak tahu berterima kasih”.

    Pemimpin minoritas Senat AS, Chuck Schumer, dari Partai Demokrat, seperti dilansir AFP, Sabtu (1/3/2025), menuduh Trump dan Vance melakukan “pekerjaan kotor” Putin setelah keduanya mencaci-maki Zelensky di depan banyak wartawan.

    “Trump dan Vance melakukan pekerjaan kotor Putin. Senat Demokrat tidak akan pernah berhenti memperjuangkan kebebasan dan demokrasi,” ucap Schumer dalam pernyataan via media sosial.

    Senator Maryland Chris Ven Holen dari Partai Demokrat dalam pernyataannya menyebut cekcok antara Trump dan Zelensky di Ruang Oval Gedung Putih “sungguh memalukan”.

    “Apa yang kita lihat di Ruang Oval hari ini sungguh memalukan. Trump dan Vance mencaci-maki Zelensky — dengan menunjukkan kebohongan dan informasi keliru yang akan membuat Putin tersipu — adalah hal yang memalukan bagi Amerika dan pengkhianatan terhadap sekutu-sekutu kita,” kecamnya.

    Kecaman serupa disampaikan pemimpin minoritas DPR AS, Hakeem Jeffries, dari Partai Demokrat. “Presiden Trump dan pemerintahannya terus mempermalukan Amerika di panggung dunia,” sebutnya.

    “Pertemuan di Gedung Putih hari ini dengan Presiden Ukraina sangat mengerikan, dan hanya akan semakin menguatkan Vladimir Putin, seorang diktator brutal,” ucap Jeffries.

    Whip Minoritas Senat AS, Dick Durbin, dari Partai Demokrat yang juga salah satu Ketua Kaukus Ukraina menyampaikan permintaan maaf kepada Zelensky atas cekcok yang terjadi dengan Trump.

    “Kita tidak bisa membiarkan Presiden Trump menulis ulang sejarah atau mengubah kemitraan yang sudah terbukti dengan dukungan bipartisan selama puluhan tahun. Saya menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada Presiden Zelensky dan sekali lagi menegaskan kembali dukungan saya untuk teman-teman kita di Ukraina,” ucapnya.

    Politisi Partai Republik Memuji Trump

    Pujian dilontarkan para politisi Partai Republik kepada Trump yang terlibat cekcok dengan Zelensky. Partai Republik menilai Trump sudah benar jika menuduh Zelensky kurang berterima kasih terhadap dukungan AS selama perang berkecamuk melawan Rusia.

    “Terima kasih kepada Presiden Trump — hari-hari di mana Amerika dimanfaatkan dan tidak dihormati telah BERAKHIR… Apa yang kita saksikan di Ruang Oval hari ini adalah Presiden Amerika yang mengutamakan Amerika,” sebut Ketua DPR AS Mike Johnson dari Partai Republik.

    “Zelensky harus melakukan perubahan mendasar atau hengkang. Saya tidak percaya kebanyakan orang Amerika, setelah apa yang mereka lihat hari ini, ingin bermitra dengan Zelensky,” kata Senator South Carolina Lindsey Graham.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PSU PilkadaPulau Taliabu Maluku Utara Digelar pada 5 April 2025

    PSU PilkadaPulau Taliabu Maluku Utara Digelar pada 5 April 2025

    Ternate, Beritasatu.com – KPU Maluku Utara menyatakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Pulau Taliabu akan berlangsung pada 5 April 2025. Pemkab setempat sudah menyediakan anggaran hibah untuk PSU.

    “Jadwal PSU pada 5 April 2025, karena persoalan anggaran sudah final, tetapi tinggal menunggu keputusan KPU RI sesuai dengan tahapannya,” kata Komisioner KPU Maluku Utara Reni S Banjar, Sabtu (1/3/2025).

    KPU mengapresiasi Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus yang telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk PSU Pilkada Taliabu.

    Dikutip dari Antara, anggaran yang dialokasikan, yakni sebanyak Rp 2,69 miliar untuk KPU, Rp 550 juta untuk TNI, dan Rp 1,5 miliar untuk Polri.

    PSU Pilkada Pulau Taliabu akan digelar di sembilan tempat pemungutan suara (TPS) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Putusan MK wajib dilaksanakan dalam waktu 45 hari setelah perkara diputuskan, mulai 25 dari Februari hingga 10 April 2025.

    Menurut Reni, sebenarnya dalil yang disampaikan pemohon ada 20 TPS untuk PSU, tetapi dalam putusan tersebut hanya putuskan pemungutan suara di sembilan TPS dinyatakan tidak sah.

    Berikut TPS yang Harus PSU di Pulau Taliabu: TPS 02 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu BaratTPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat LautTPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu BaratTPS 01 Desa Bua Mbono, Kecamatan Taliabu UtaraTPS 01 Desa Lede, Kecamatan LedeTPS 01 Desa Malui, Kecamatan Taliabu SelatanTPS 01 Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu SelatanTPS 02 Desa Malui, Kecamatan Taliabu Selatan TPS 02 Desa Langganu, Kecamatan Lede.

    Putusan MK untuk PSU sembilan TPS di Pulau Taliabu sekaligus menunda kemenangan pasangan nomor urut 1 Salsabila L Mus–La Ode Yasir yang diusung koalisi Partai Demokrat.

    KPU Pulau Taliabu sebelumnya menetapkan pasangan Salsabila L Mus–La Ode Yasir sebagai pemenang Pilkada Pulau Taliabu 2024 dengan 14.769 suara atau 41,66%, disusul paslon nomor urut 2 Citra Puspasari Mus-La Utu Ahmadi dengan 13.546 suara atau 38,21%, dan paslon nomor urut 3 Abidin Jaaba–Dedy Mirzan dengan 6.438 suara atau 18,6%.

  • Ahok Senang Jika Dipanggil Kejagung Soal Pertamina, Jhon Sitorus Ungkit Saat Jadi Saksi Kasus Suap Reklamasi oleh Sanusi

    Ahok Senang Jika Dipanggil Kejagung Soal Pertamina, Jhon Sitorus Ungkit Saat Jadi Saksi Kasus Suap Reklamasi oleh Sanusi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus mendukung jika Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai Mega korupsi yang terjadi di Pertamina Patra Niaga.

    Sebagai mantan Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Ahok dinilai memiliki pengetahuan luas terkait apa yang selama ini terjadi di Pertamina.

    “Saya juga senang jika Ahok diperiksa oleh Kejaksaan Agung, apalagi kalau pemeriksaannya secara terbuka,” ujar Jhon di X @JhonSitorus18 (1/3/2025).

    Dikatakan Jhon, dirinya mengingat ketika Ahok dipanggil menjadi saksi di sidang kasus suap Reklamasi oleh mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi.

    Saat itu, Sanusi didakwa menerima suap Rp2 miliar terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai zonasi pesisir untuk proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

    “Kita disuguhkan dengan tontonan gratis dan penuh daging soal ilmu hukum dan logika di depan pengadilan,” terangnya.

    Jhon menuturkan bahwa Ahok paham mengenai detil soal apa yang dia kerjakan dalam ranah komisaris Pertamina.

    “Yang jelas, Ahok tidak pernah lari atau mangkir. Ahok selalu hadir dengan tegak kepala,” tandasnya.

    Terpisah, Elite Partai Demokrat, Andi Arief, menyoroti polemik dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga dan mempertanyakan kinerja Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

    Andi Arief menyinggung pembangunan kilang minyak yang sudah lama menjadi isu publik.

    Ia mempertanyakan berapa banyak kilang yang telah dibangun selama Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

  • Zelensky dan Trump Terlibat Adu Mulut, Presiden AS Sebut Ukraina Berjudi dengan Perang Dunia III – Halaman all

    Zelensky dan Trump Terlibat Adu Mulut, Presiden AS Sebut Ukraina Berjudi dengan Perang Dunia III – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Debat panas terjadi antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Wapres JD Vance.

    Perang kata tersebut terjadi saat Volodymyr Zelensky melakukan kunjungan ke Gedung Putih untuk membahas perdamaian Ukraina dengan Donald Trump, Jumat (28/2/2025).

    Dalam adu mulut tersebut, Donald Trump memperingatkan Volodymyr Zelensky bahwa ia telah “berjudi dengan Perang Dunia Ketiga”.

    Trump memperingatkan Zelensky untuk kembali “ketika ia sudah siap untuk perdamaian”.

    Dalam momen adu mulut itu, Wapres AS JD Vance juga ikut menyerang Zelensky terkait perang dengan Rusia. Trump dan Vance bergantian mencaci maki Zelensky.

    Bahkan, Vance menuduh Zelensky melakukan “tur publisitas dan Trump mengatakan bahwa ia tidak dalam posisi yang baik saat ini.

    “Apakah kamu pernah mengucapkan ‘terima kasih’ sekali?” tanya Vance, dikutip dari The Guardian.

    “Menurutmu, apakah tindakan yang terhormat untuk datang ke Ruang Oval Amerika Serikat dan menyerang pemerintahan yang berusaha mencegah kehancuran negaramu?” cecar Trump.

    Trump kemudian menyampaikan ultimatum kepada Zelensky, dengan mengatakan kepadanya bahwa Ukraina harus “membuat kesepakatan atau kita keluar”.

    Ultimatum itu mengisyaratkan bahwa AS dapat meninggalkan negosiasi dan menghentikan dukungan kepada Kyiv.

    “Jangan beri tahu kami apa yang akan kami rasakan. Kami sedang mencoba memecahkan masalah,” ungkap Trump.

    “Anda tidak dalam posisi untuk mendikte apa yang akan kami rasakan. Kami akan merasa sangat baik. Anda tidak memiliki kartu saat ini bersama kami, Anda akan mulai mengalami masalah saat ini,” lanjutnya.

    Trump pun mengakhiri pertemuan tersebut dengan mengatakan bahwa Zelensky tidak “bertindak penuh rasa terima kasih” dan “itu bukan hal yang baik”.

    “Ini akan menjadi acara televisi yang hebat,” pungkasnya.

    Kepala angkatan bersenjata Ukraina, Oleksandr Syrskyi, mengunggah pernyataan di Telegram yang menegaskan bahwa pasukannya mendukung Zelensky.

    Warga Ukraina yang cemas mengikuti dari jauh sebagian besar berkumpul di sekitar pemimpin mereka, tetapi khawatir tentang prospek kelanjutan aliran bantuan militer AS yang diandalkan negara tersebut.

    Para pemimpin Eropa, yang merasa khawatir akan dampak perang di seluruh benua, berlomba-lomba membela Zelensky.

    Dikutip dari Reuters, Presiden Prancis Emmanuel Macron hingga kandidat kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan “kita tidak boleh mencampuradukkan antara agresor dan korban dalam perang yang mengerikan ini”.

    Di Kongres AS, reaksi dari Partai Republik Trump beragam, sementara Demokrat mengecam penanganannya terhadap pertemuan tersebut.

    Kepala kebijakan luar negeri Eropa, Kaja Kallas mengatakan bahwa Eropa akan meningkatkan dukungannya terhadap Ukraina “agar mereka dapat terus melawan agresor tersebut”.

    “Hari ini, menjadi jelas bahwa dunia bebas membutuhkan pemimpin baru. Terserah kepada kita, orang Eropa, untuk menerima tantangan ini,” kata Kallas.

    Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen ikut memuji Zelensky setelah melihat adu mulut tersebut.

    “Martabat Anda menghormati keberanian rakyat Ukraina. Jadilah kuat, jadilah pemberani, jadilah tak kenal takut,” tulisnya di media sosial X.

    “Kami akan terus bekerja sama dengan Anda untuk perdamaian yang adil dan abadi,” lanjutnya.

    (*)

  • Raperda Pembinaan BUMD Bakal Dikebut Pansus Jika Sudah Dapat Lampu Hijau Kemendagri

    Raperda Pembinaan BUMD Bakal Dikebut Pansus Jika Sudah Dapat Lampu Hijau Kemendagri

    JABAR EKSPRES – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jabar serius untuk menggarap Raperda tentang Pengelolaan dan Pembinaan BUMD. Kini usulan itu masih menunggu evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Ketua Bapemperda DPRD Jabar Sugianto Nangolah menuturkan, usulan mengenai pembahasan raperda itu tentu bukan tanpa alasan. Tapi ada persoalan serius terkait kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jabar.

    Dari 41 BUMD yang dimiliki Pemprov Jabar, hanya segelintir yang kinerjanya memuaskan. Padahal peran BUMD cukup dibutuhkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Peran BUMD itu penting, jadi agar tidak mengandalkan pajak kendaraan saja untuk PAD,” cetusnya.

    BACA JUGA: Pastikan Stok dan Harga Pangan Stabil, Pemkot Bogor Janji Bakal Monitor Harga Selama Ramadan

    Politikus Partai Demokrat itu melanjutkan, regulasi yang akan disusun itu diharapkan bisa meningkatkan kinerja dari BUMD. Makanya bakal ada sejumlah aturan penting dalam raperda. Salah satunya terkait sanksi tegas bagi dirut BUMD untuk mundur jika tidak stor dividen.

    Pihaknya telah berkomunikasi dengan Kemendagri mengenai usulan pembahasan raperda itu. “Ini masih menunggu Kemendagri. Kalau selesai akan dikebut pansus,” bebernya.

    Sejumlah Direktur BUMD juga merespon rencana itu. Misalnya Plt Direktur Utama PT Jamkrida Jabar Agus Subrata. Pihaknya sepakat bahwa BUMD harus berkinerja baik. Aturan itu bakal menjadi tantangan bagi pimpinan BUMD. “BUMD hadir untuk mensejahterakan masyarakat juga,” jelasnya.

    PT Jamkrida Jabar sendiri termasuk BUMD yang mencatatkan kinerja positif. Pada tahun buku 2023. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu berhasil mencatatkan setoran dividen sebesar Rp 5,585 Miliar.

    BACA JUGA: Efisiensi Anggaran Tak akan Ganggu Pembangunan Gedung DPRD KBB

    Desakan untuk evaluasi atau perbaikan terhadap kinerja BUMD memang muncul dari berbagai pihak. Mulai dari suara-suara fraksi dalam kesempatan pandangan umum. Ataupun kelompok masyarakat hingga mahasiswa. Misalnya perwakilan Gerakan Pemuda Mahasiswa Peduli Bangsa, Kamis (13/2) lalu.

    Ketua Komisi III DPRD Jabar, Jajang Rohana, mengungkapkan bahwa usulan untuk pembentukan Pansus BUMD sudah banyak dibicarakan. Selain desakan dari mahasiswa, sejumlah wakil rakyat lainnya juga telah menyuarakan hal yang sama.

  • 5 Eks Menhan AS Kecam Trump karena Pecat Massal Pejabat Militer

    5 Eks Menhan AS Kecam Trump karena Pecat Massal Pejabat Militer

    Washington DC

    Lima mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) kompak mengecam pemecatan massal yang dilakukan Presiden Donald Trump terhadap jajaran pejabat senior militer negara itu, termasuk Kepala Staf Gabungan AS, beberapa waktu terakhir.

    Pemecatan semacam itu dianggap sebagai tindakan “sembrono” oleh kelima mantan Menhan AS tersebut.

    Kecaman itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (28/2/2025), disampaikan lewat surat gabungan yang isinya mengecam keras kebijakan Trump memecat para pejabat militer AS dan menyerukan Kongres AS untuk menghentikan konfirmasi apa pun terhadap pengganti-pengganti mereka.

    Surat gabungan itu ditulis oleh empat mantan Menhan yang bertugas di bawah pemerintahan Partai Demokrat, yakni William Perry, Leon Panetta, Chuck Hagel dan Lloyd Austin, serta satu mantan Menhan bernama James Mattis, pensiunan jenderal Marinir AS, yang menjabat pada periode pertama Trump tahun 2017-2019 lalu.

    Keempat mantan Menhan AS di bawah pemerintahan Partai Demokrat itu menjabat pada era Presiden Bill Clinton, Barack Obama dan Joe Biden.

    Dalam suratnya, kelima mantan Menhan itu menuduh Trump berusaha menjadikan militer AS yang apolitis — tidak berminat pada politik — sebagai instrumen politik partisan.

    Mereka juga menuduh menggunakan pemecatan, yang juga dilakukan terhadap para pengacara tingkat tinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, untuk “menghilangkan batasan hukum terhadap kekuasaan presiden”.

    “Tindakan Presiden Trump melemahkan kekuatan para relawan kita dan melemahkan keamanan nasional kita,” sebut kelima mantan Menhan AS itu dalam suratnya.

    Trump pekan lalu mengumumkan pemecatan Jenderal Angkatan Udara Charles “CQ” Brown sebagai Kepala Staf Gabungan AS. Brown sebelumnya mencetak sejarah sebagai perwira kulit hitam kedua yang memegang jabatan tinggi itu di AS. Dia baru menjalani setengah masa jabatan empat tahunnya.

    Sejumlah pejabat tinggi militer AS lainnya juga dipecat, salah satunya Laksamana Lisa Franchetti dari jabatan Panglima Angkatan Laut AS. Franchetti menjadi perwira wanita pertama yang memimpin cabang militer tersebut di AS.

    “Pemecatan oleh Trump itu menimbulkan pertanyaan meresahkan tentang keinginan pemerintah untuk mempolitisasi militer. Kami, seperti banyak warga Amerika — termasuk banyak tentara — menyimpulkan bahwa para pemimpin ini dipecat semata-mata karena alasan partisan,” imbuh surat tersebut.

    Gedung Putih belum mengomentari surat kelima mantan Menhan AS tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • SBY di Acara Retret: Presidennya Prabowo, Tidak Boleh Ada Matahari Kembar!

    SBY di Acara Retret: Presidennya Prabowo, Tidak Boleh Ada Matahari Kembar!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menyinggung tentang ‘Matahari Kembar’ saat memberikan materi dalam acara retret Kepala Daerah di Akademi Militer alias Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Kamis kemarin.

    SBY semula bercerita tentang pengalamannya mengenyam pendidikan di Akmil bersama Prabowo. Dia menuturkan memiliki banyak persamaan dengan Prabowo. Keduanya juga berkompetisi dalam meniti karier di militer pada waktu itu.

    Ayah dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY itu kemudian mengungkap alasan mengenakan pakaian serba loreng yang dia kenakan. Menurutnya, pakaian yang dia kenakan adalah bentuk penghormatan dan bukan berarti ingin menjadi presiden.

    “Saya sudah pensiun, presidennya pak Prabowo Subianto dan saya mengatakan tidak boleh ada matahari kembar,” ujar SBY dalam sebuah video yang dikutip dari @presidenyudhoyonoalbum.

    SBY tidak menjelaskan secara perinci mengenai matahari kembar. Dia hanya bercerita tentang awal mula diminta untuk menjadi pembicara dalam acara retret. Selain itu, dia juga lebih banyak menceritakan pengalamannya di kemiliteran, mulai dari Akmil, berperang di Timor-timur kini Timor Leste, hingga menjadi presiden selama 10 tahun.

    Dalam catatan Bisnis, SBY telah menjabat sebagai presiden selama 10 tahun dari tahun dimulai dari tahun 2004 dan berakhir pada tahun 2014. SBY adalah presiden pertama yang dipilih rakyat secara langsung. Dia mengalahkan Presiden ke 5 Megawati Soekarnoputri.

    Parade Senja

    Adapun Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Ke-7 Joko Widodo menghadiri Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera retret kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (27/2/2025).
    Ketiga tokoh negara itu terlihat menaiki kendaraan taktis Maung untuk memeriksa pasukan dalam agenda yang merupakan rangkaian dari kegiatan retret kepala daerah.

    Di tengah hujan, ketiganya melihat kesiapan para taruna yang juga telah berbaris dengan menumpang di atas Maung buatan PT Pindad, Prabowo terlihat berdiri di depan. Di belakangnya, terlihat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

    Kemudian, di belakang ketiga tokoh ini juga terlihat ada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Lalu, ada rombongan menteri-menteri, dan rombongan pimpinan lembaga negara, yang berjalan beriringan saat inspeksi pasukan.

    Kemudian, di kendaraan selanjutnya terlihat Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin. Dan, di Maung ketiga mengangkut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Kegiatan pemeriksaan pasukan itu berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Selepas itu, Prabowo kembali posisinya sebagai inspektur upacara, sementara tamu kehormatan seperti SBY dan Jokowi, pimpinan lembaga, serta menteri-menteri kembali ke mimbar tempat mereka duduk semula.

    Presiden Ke-8 RI itu kemudian memimpin sesi mengheningkan cipta. Seluruh peserta upacara berdiri dan menundukkan kepala untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan.

    “Mengenang jasa dan arwah para pahlawan kita, mengheningkan cipta mulai,” ujar Prabowo.

    Selanjutnya, Presiden duduk di barisan yang sama dengan tamu-tamu kehormatan, para mantan-mantan Presiden, dan menyaksikan aksi marching band Akmil Genderang Suling Canka Lokananta (GSCL).

    Ada yang menarik dalam parade tersebut, lantaran hanya Jokowi yang tak terlihat menghormati taruna yang sedang menampilkan atraksi bagi para pejabat negara. 

    Ribuan Taruna

    Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera sore ini diikuti oleh seribuan lebih taruna dari tiga matra TNI dan para kepala daerah peserta retret.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah memang mengundang sejumlah Presiden terdahulu, termasuk Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

    Saat ini, yang terkonfirmasi hadir hanya dua presiden terdahulu, yakni SBY dan Jokowi.

    “Yang saya dengar, yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir Pak Jokowi,” ujarnya kepada wartawan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025). 

    Selesai parade, acara dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Husein, Akmil Magelang.

    Setelah itu, para kepala daerah beristirahat malam untuk bersiap melaksanakan kegiatan terakhir keesokan harinya, yakni pengarahan Presiden Prabowo Subianto pukul 08.30 WIB, Jumat (28/2/2025).

    “Esok hari, Jumat, 28 Februari 2025, Presiden Prabowo akan memberikan pengarahan dalam rangka Pembelajaran Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah Seluruh Indonesia,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

  • Publik AS Dihebohkan Langkah Fraksi Partai Demokrat di Maryland yang Legalkan Penjualan Kondom di TK – Halaman all

    Publik AS Dihebohkan Langkah Fraksi Partai Demokrat di Maryland yang Legalkan Penjualan Kondom di TK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdebatan panas kembali terjadi di antara masyarakat Amerika Serikat (AS) setelah fraksi Partai Demokrat meloloskan aturan yang melegalkan penjualan kondom di lingkungan Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah ke Atas (SMA).

    Kebijakan ini diajukan di negara bagian Maryland setelah RUU 380, yang diperkenalkan oleh anggota legislatif Demokrat Nicole Williams dari Kabupaten Prince George, berhasil mendapatkan persetujuan dalam pemungutan suara di Dewan Perwakilan Maryland Jumat lalu (21/2/2025)

    Dari pemungutan suara tersebut, Dewan Perwakilan Maryland mengesahkan RUU tersebut dengan hasil 89 mendukung dibandingkan 41 pihak yang menolak.

    Dikutip dari Dailymail, melalui pengesahan RUU tersebut, peraturan yang melarang penjualan kondom dan alat kontrasepsi lainnya di mesin penjual otomatis di lingkungan sekolah pun dicabut.

    Hingga saat ini, Maryland tetap menjadi salah satu dari sedikit negara bagian di mana penjualan kondom melalui mesin penjual otomatis yang disediakan sekolah merupakan tindakan kriminal.

    Menurut Undang-Undang Pidana seksi 10-105, tindakan ini merupakan pelanggaran ringan yang dapat dihukum dengan denda hingga $1.000 atau sekitar Rp 16,4 Juta, seperti dilaporkan The Baynet

    Langkah Maryland yang akhirnya mengikuti negara bagian lainnya untuk menyediakan kondom di sekolah ini kemudian menuai kontroversi karena satu detail yang membuat banyak pihak geram.

    Hal ini terjadi lantaran RUU 380 mengikutsertakan taman kanak-kanak sebagai salah satu lingkungan sekolah di mana penjualan kondom atau alat kontrasepsi diperbolehkan.

    Kebijakan ini pun menuai kecaman keras salah satunya datang dari anggota legislatif dari fraksi Partai Republik di Maryland, Kathy Szeliga .

    Szeliga mengecam pengesahan RUU ini, dan menyatakan program “Kondom untuk anak-anak” menunjukkan bahwa para pembuat undang-undang telah “kehilangan akal sehatnya”

    Anggota legislatif asal dapil Kabupaten Baltimore ini pun memperingatkan para orang tua di Maryland untuk “bangun” dan memprotes keputusan tersebut.

    “Anggota legislatif Maryland benar-benar telah kehilangan akal sehat. Mesin penjual kondom di sekolah — mulai dari pra-sekolah hingga sekolah menengah? Ya, Anda membacanya dengan benar,” kata Szeliga setelah pengesahan RUU tersebut pada Kamis (26/2/2025) waktu setempat, seperti dilaporkan oleh WMAR.

    “Terima kasih kepada HB 380, RUU ‘Kondom untuk Anak-Anak,’ sekolah anak Anda segera menjadi toko serba ada untuk alat kontrasepsi,” tambahnya.

    “Apa lagi selanjutnya, terapi hormon di waktu istirahat?” tanyanya.

    “Inilah yang terjadi ketika orang-orang yang berkuasa meletakkan ideologi di atas akal sehat.” pungkasnya.

    Szeliga sebelumnya juga muncul di acara America Reports di Fox News pada hari Rabu (25/2/2025) untuk membahas polemik aturan tersebut.

    Sosok yang memiliki dua cucu perempuan berusia tujuh tahun ini mengaku sedari awal menentang langkah Demokrat yang memasukkan TK dan SD dalam tingkatan lingkungan sekolah yang diperbolehkan untuk menjual kondom.

    Szeliga mengaku sebelumnya telah mencari jalan tengah dengan mendorong agar RUU ini hanya mencakup sekolah menengah saja.

    Namun, usulan perubahan ini ditolak dua kali di Dewan Perwakilan Baltimore yang dikuasai fraksi Partai Demokrat.

    “Ketika mereka menolak usulan kami untuk hanya membatasi ini pada sekolah menengah, saya, seperti Anda, akan berkata, Anda sedang mendiskriminasi keluarga tradisional yang tidak ingin putri mereka yang berusia 14 tahun pergi ke sekolah menengah dan berjalan menyusuri lorong di depan mesin penjual alat seks,” katanya.

    “Tapi menempatkan ini di pusat penitipan anak, taman kanak-kanak, atau pra-sekolah… Saya tidak bisa membayangkan cucu saya berjalan menyusuri lorong dan melihat mesin penjual warna-warni.” ungkapnya.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • Komisi II DPR Enggan Tanggapi Terlalu Jauh Soal Wacana Omnibus Law RUU Politik

    Komisi II DPR Enggan Tanggapi Terlalu Jauh Soal Wacana Omnibus Law RUU Politik

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi II DPR enggan menanggapi terlalu jauh terkait dengan wacana pembahasan revisi Undang-Undang terkait politik yang menggunakan metode Omnibus Law.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf mengatakan proses Pilkada pun saat ini masih terjadi dan pemerintahan baru berjalan sekitar empat bulan, sehingga masih melakukan penataan-penataan yang diperlukan.

    Hal tersebut Dede sampaikan seusai menggelar rapat kerja dengan Kemendagri, KPU, dan Bawaslu dengan agenda mengenai pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    “Kalau mau berbicara tentang revisi Undang-Undang Pemilu, saat ini terlalu terburu-buru, sementara proses Pilkada masih terjadi, kita sebutlah pemerintah yang baru berjalan empat bulan ini sedang melakukan pentaan demi penataan, rasanya kurang pas,” tuturnya.

    Legislator Demokrat ini turut berujar pihaknya akan memberi ruang bagi stakeholder terkait seperti pengamat, peninjau, dan akademisi untuk mendengarkan masukannya untuk revisi UU Politik.

    “Dalam 6 bulan sampai 1 tahun ke depan ini, kita akan terus membuat panja [panitia kerja] untuk mendengarkan masukan-masukan. Kita belum akan mungkin melakukan keputusan,” jelasnya.

    Keputusan itu, imbuh Dede, baru bisa dilakukan pada 2026 mendatang. Hal ini karena tahapan Pemilu sudah mulai dilangsungkan pada 2027, sehingga sudah dengan proses yang baru.

    Eks Wakil Gubernur Jawa Barat ini mengaku pihaknya sudah mulai melakukan pendalaman tentang revisi UU Politik, tetapi tidak sampai membuat naskah akademik.

    “Karena kalau kita buat naskah akademik saat ini di mana pemerintah baru berjalan, kelihatannya belum pas. Kita sekarang masih harus berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana mengembalikan investasi anggaran, dan sebagainya,” ucapnya.

    Akan tetapi, dia kembali menegaskan pihaknya mendengar masukan-masukan dari eksternal dengan sebanyak-banyaknya, karena teori tentang Pemilu banyak sekali.

  • Elon Musk Akui DOGE ‘Grasak-grusuk’, Tak Sengaja Pangkas Bantuan Penanganan Ebola di Uganda – Halaman all

    Elon Musk Akui DOGE ‘Grasak-grusuk’, Tak Sengaja Pangkas Bantuan Penanganan Ebola di Uganda – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Elon Musk menegaskan pandangannya, pribahasa “tiada gading yang tak retak” juga terjadi pada kinerja Departemen Efisiensi Pemerintah AS (DOGE) yang  dipimpinnya.

    Dikutip dari Washington Post, pada Rabu (26/2/2025), Musk menyampaikan ketidaksempurnaaan kantor DOGE yang dipimpinnya tersebut.

    Hal ini diutarakan Musk setelah Trump meminta dirinya untuk berbicara tentang upaya DOGE selama pertemuan kabinet pertama masa jabatan keduanya.

    Di dalam konferensi pers di Gedung Putih tersebut, Elon Musk mengakui DOGE yang dipimpinnya berbuat salah dengan melakukan pemangkasan pada beberapa sektor penting secara tidak sengaja,

    “Saya juga harus mengatakan bahwa kami akan membuat kesalahan. Kami tidak akan sempurna,” kata Musk kepada kabinet Presiden Donald Trump.

    Musk menyatakan stafnya sempat “tidak sengaja” ikut memotong pendanaan pencegahan Ebola.

    “Ketika kami membuat kesalahan, kami akan segera memperbaikinya. Sebagai contoh, dengan USAID, salah satu hal yang secara tidak sengaja kami batalkan untuk sementara waktu adalah pencegahan Ebola.” terang Musk.

    Parahnya lagi, hal itu terjadi saat wabah Ebola tersebut sedang berkecamuk di Uganda.

    “Saya pikir kita semua menginginkan pencegahan Ebola,” ujarnya.

    Namun demikian, Musk menyatakan “tidak ada gangguan” dalam upaya pencegahan Ebola meskipun kesalahpahaman tersebut sempat terjadi.

    Ia menjelaskan, DOGE perlu bergerak “sangat cepat” untuk tetap sesuai jalur guna mencapai tujuan utamanya yakni memotong anggaran pengeluaran setidaknya hingga $1 triliun.

    Ini bukan pertama kalinya Musk menyatakan DOGE mungkin melakukan kesalahan.

    Selama penampilannya sebagai anggota pemerintahan bersama Trump di Ruang Oval, Musk mengatakan ia “tidak akan mencapai akurasi 100 persen” dalam menjalankan program pemangkasan DOGE.

    Satu kasus di antaranya yang menjadi sorotan adalah klaim DOGE yang mengaku telah melakukan efisiensi dengan membatalkan kontrak senilai $8 miliar, sedangkan data di lapangan menunjukkan kontrak tersebut sebenarnya bernilai $8 juta.

    Ebola Mewabah di Uganda

    Penyakit Ebola menjadi perhatian utama setelah terungkap, Kantor DOGE memangkas anggaran Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), yang sebelumnya menjalankan berbagai program kesehatan global, termasuk penanganan wabah tersebut di Uganda.

    Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) sebelumnya telah mengeluarkan peringatan perjalanan pada awal bulan ini, dengan menegaskan tidak ada kasus Ebola yang dilaporkan di Amerika Serikat.

    Namun demikian, penyakit tersebut sedang mewabah di Uganda, salah satu negara yang sebelumnya mendapat bantuan dari USAID.

    Pada 29 Januari, pejabat Kementerian Kesehatan Uganda menyatakan wabah Ebola yang terjadi di negara tersebut disebabkan oleh virus Sudan.
     
    Penyebaran virus di Uganda semakin meluas karena pemerintah setempat mengalami kesulitan dalam menanganinya.

    Hal ini disebabkan oleh terhentinya bantuan tenaga medis dan prasarana dari USAID, yang membuat upaya pengendalian wabah semakin terhambat.

    Penyebarannya di Uganda pun kian menjadi-jadi setelah pemerintah Uganda merasa kewalahan lantaran mandeknya bantuan tenaga dan prasarana dari USAID.

    Anggota Kongres Don Beyer dari Virginia, seorang anggota fraksi Demokrat pun mengkritik pengakuan Musk atas kelalaian terhadap pemangkasan bantuan USAID di Uganda tersebut.

    “Orang biasa yang melakukan sesuatu yang sekonyol ‘secara tidak sengaja membatalkan pencegahan Ebola’ tidak akan dipuji, melainkan akan dipecat,” tulis Beyer di platform X.

    “Musk terus naik dalam pemerintahan ini bukan karena ia mendapatkan pekerjaannya, tetapi karena ia membelinya. Ini adalah bentuk korupsi, dan membahayakan kesehatan serta keselamatan rakyat Amerika.” lanjut Beyer.

    (Tribunnews.com/Bobby)