Xcloud.id

partai: Demokrat

  • DPRD Surabaya Kritik Pemkot Belum Maksimal Terapkan Sistem Paperless

    DPRD Surabaya Kritik Pemkot Belum Maksimal Terapkan Sistem Paperless

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto, mengkritisi pola kerja Pemerintah Kota Surabaya yang dinilai belum sepenuhnya menerapkan sistem paperless. Menurut dia, meski digitalisasi arsip sudah berjalan di banyak dinas, penggunaan kertas fisik dalam laporan dan dokumen masih mendominasi.

    “Wis digital, tapi kertasnya masih numpuk di meja. Padahal tujuan paperless itu kan biar kerja makin efisien dan ramah lingkungan,” kata Herlina, Rabu (10/12/2025).

    Dia menilai, kebiasaan mencetak laporan dan berkas untuk rapat justru menambah beban anggaran sekaligus bertentangan dengan semangat efisiensi dan pelestarian lingkungan. Menurut dia, jika sistem digital benar-benar dioptimalkan, Pemkot bisa menekan pengeluaran untuk kertas, tinta, hingga penyimpanan arsip fisik. “Kalau semua masih dicetak, ya ngapain ada sistem digitalisasi? Ini soal mindset,” ujar Herlina.

    Menurut Herlina, secara pengarsipan Surabaya sebenarnya sudah cukup maju dengan sistem digital yang memudahkan pencarian dan penyimpanan dokumen. Namun, pola kerja manual masih sering dijalankan secara bersamaan sehingga menghambat efisiensi birokrasi.

    “Digitalisasi arsip sudah jalan, tapi ya separo-separo. Kadang masih dobel, ada file digitalnya tapi tetap dicetak juga buat arsip fisik,” tutur Herlina.

    Dia menambahkan, format digital seperti PDF sebenarnya jauh lebih praktis dan efisien untuk pelaporan antarinstansi. Selain mudah disimpan, dokumen elektronik juga memudahkan perbandingan data antarlaporan dan mempercepat proses evaluasi kebijakan.

    “Kalau semua laporan dalam bentuk PDF, enak dibaca, gampang dibandingkan, dan nyimpennya juga tinggal klik. Nggak perlu lagi map numpuk sampai lemari penuh,” ucap politisi kawakan ini.

    Politisi Partai Demokrat itu berharap Pemkot Surabaya lebih serius memperkuat budaya kerja digital. Dia menilai, kebijakan paperless bukan hanya urusan teknologi, tapi juga komitmen moral untuk melestarikan lingkungan dan menggunakan anggaran dengan bijak.

    “Kalau serius, anggaran buat kertas, tinta, printer bisa ditekan. Sekalian bantu jaga lingkungan, wong sumber daya alam kita juga terbatas,” tutur mantan Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini.

    Herlina menegaskan, transformasi digital seharusnya membuat sistem administrasi pemerintah semakin cepat, efisien, dan transparan. Dia berharap kebijakan tanpa kertas benar-benar diterapkan secara menyeluruh di semua OPD. “Kita ini kota besar, mestinya bisa jadi contoh. Digitalisasi itu bukan gaya-gayaan, tapi cara kerja yang cerdas dan bisa ngirit,” pungkas dia. [kun]

  • Pemkot Malang Dinilai Gagal Urus Masalah Banjir

    Pemkot Malang Dinilai Gagal Urus Masalah Banjir

     

    Liputan6.com, Malang – Pemerintah Kota Malang dianggap gagal mengatasi persoalan banjir yang terjadi di daerah itu. Hal itu diutarakan DPRD Kota Malang dan meminta pemkot menyusun peta jalan penanggulangan bencana banjir.

    Sebelumnya banjir parah melanda Malang pada 4 Desember 2025 lalu. Saat itu ada 39 titik di tiga kecamatan direndam air setinggi 150 sentimeter-160 sentimeter. Kawasan terdampak mulai jalan raya sampai permukiman warga. Puluhan rumah terdampak akibat banjir Malang tersebut.

    DPRD Kota Malang menggelar Rapat Kerja Evaluasi Penanggulangan Bencana Daerah pada Senin, 8 Desember 2025 sore sampai malam. Raker merespon peristiwa banjir itu. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin dan Sekretaris Daerah (Sekda) Erik Setyo Santoso tak hadir dalam rapat itu.

    Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) hadir sebagai perwakilan Pemkot Malang. Selain itu, Dinas Pengairan Jawa Timur, Dinas Bina Marga Jatim, BMKG dan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS) turut hadir dalam raker itu.

    Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan titik banjir pada tahun ini muncul di wilayah utara dan barat. Sedangkan tahun lalu banjir parah ada di wilayah selatan dan timur.

    “Jangan sampai pada tahun depan banjir merata di semua wilayah,” kata Amithya.

    Menurutnya, Pemkot Malang harus segera menyusun peta jalan penanganan kebencanaan. Menjabarkan detil mitigasi pra sampai pasca bencana. Termasuk melibatkan stakeholder lain, seperti BMKG dan BBWS.

    Amithya menambahkan, tidak cukup bila Pemkot Malang hanya mengandalkan pendekatan infrastruktur. Pembangunan drainase maupun nornalisasi sungai hanya bersifat jangka pendek.

    “Pembangunan itu terkesan sporadis, tapi perencanaan jangka panjang itu harus disiapkan,” katanya.

    Dia juga menyoroti ketidakhadiran Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso. Sebab Erik juga menjabat Ketua Tim Penanggulangan Bencana Daerah. Masalah kebencanaan tidak bisa dibebankan pada BPBD dan Dinas PU saja.

    “Ketua tim mengorkestrasi multi stage holder terkait penanggulangan bencana, sayang tak hadir,” ujarnya.

    Sejumlah fraksi DPRD Kota Malang juga menyoroti kebijakan Pemkot Malang. Fathol Arifin dari Fraksi PKB menyebut Pemkot tidak tegas terkait pencegahan banjir. Misalnya, banyak bangunan berdiri di atas saluran air turut menyebabkan banjir.

    “Harus berani membongkar bangunan yang melanggar peraturan daerah,” ucapnya.

    Selain itu, lanjut Fathol, selama bertahun-tahun Pemkot tidak mampu memenuhi amanat 20 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik. Padahal keberadaan RTH dapat berfungsi menyerap air, meminimalisir terjadinya banjir.

    Eko Hadi Purnomo Fraksi Demokrat PAN, memandang Pemkot Malang tak pernah serius menangani banjir yang tiap tahun selalu terjadi. Padahal sudah diketahui penyebabnya dan rencana penanganannya.

    “Tidak serius urus banjir, tak ada langkah nyata,” ucapnya.

     

  • Imam Utomo Turun Gunung, Kuasa Hukum CEO RS Pura Raharja: Kami Siap Kekeluargaan!

    Imam Utomo Turun Gunung, Kuasa Hukum CEO RS Pura Raharja: Kami Siap Kekeluargaan!

    Surabaya (beritajatim.com) – Penasihat Perkumpulan Abdi Negara Jatim sekaligus mantan Gubernur Jatim Imam Utomo ‘turun gunung’ bersama Rasiyo, Fattah Jasin, dan CEO RS Pura Raharja M. Ishaq Jayabrata, MARS. Mereka memberikan kuasa kepada tiga orang untuk menyelesaikan permasalahan RS Pura Raharja Surabaya dengan Ketua Perkumpulan Abdi Negara Jatim, Adhy Karyono (Sekdaprov Jatim saat ini). Di mana dulunya RS Pura Raharja ini adalah milik Korpri Jatim, dan sekarang ini sudah tidak diakui milik Korpri oleh manajemen RS Pura Raharja.

    Salah satu kuasa hukum kubu Ishaq Jayabrata cs, Abdul Mubarok, berharap bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono secara kekeluargaan dan tidak melakukan pendekatan represif, dengan melakukan ancaman pelaporan pidana maupun perdata.

    “Kami inginnya ketemu dulu secara kekeluargaan dan diselesaikan secara baik-baik. Beliau kan Ketua Perkumpulan Abdi Negara Jatim, kan bisa mengundang kami untuk rapat dan bisa datang ke RS Pura Raharja. Insya Allah cepat selesai kalau bisa seperti itu,” kata Abdul Mubarok dalam konferensi pers di RS Pura Raharja, Senin (8/12/2025).

    Menurut dia, RS Pura Raharja bukanlah milik Korpri Jatim. Namun, dia tidak menampik jika RS Pura Raharja dulunya sempat diserahkan ke Korpri Jatim, tapi hanya pengelolaannya saja, bukan beserta asetnya. Saat itu, agar memudahkan urusan pengurusan IMB dengan Pemkot Surabaya. “Kami juga tidak memungkiri kalau RS ini juga pernah mendapatkan hibah dari Pemprov Jatim, saat menjadi milik Korpri Jatim,” tegasnya.

    Sementara untuk operasional dalam keseharian RS Pura Raharja, kata dia, menggunakan biaya secara mandiri. Tanpa ada bantuan dari APBD maupun APBN.

    “Meskipun ada pasien yang menggunakan BPJS di sini, tapi ada juga yang pasien eksekutif. Hampir 50 persen lebih kalau pasien BPJS. Saya khawatir pasien-pasien eksekutif ini lari jika RS Pura Raharja terus-terusan gaduh. Apalagi ratusan karyawan RS bisa terancam PHK massa kalau masalah berlarut-larut,” tegasnya.

    Mubarok sendiri mengaku memiliki kartu AS dari para pihak yang sedang mau memperkarakan RS Pura Raharja saat ini. Termasuk juga bakal menyiapkan langkah hukum, jika memang ada pelaporan pidana maupun perdata. “Ada orang kuat di balik ini semua yang memang menginginkan masalah ini terjadi. Saya nggak berani menyebutkan siapa orangnya,” tuturnya merahasiakan.

    Namun tetap pihaknya ingin menyelesaikan perkara ini di luar hukum. “Sekali lagi, kami tidak ingin perkara ini semakin jalan dan semakin panjang,” tukasnya.

    Bagi Mubarok keberadaan rumah sakit agar tetap beroperasi adalah yang utama. “Ya, walaupun kita agak mangkel gini ya, diperlakukan begini. Tapi okelah kita tahan, mencari mencari jalan yang terbaik penyelamatan rumah sakit,” kata Mubarok.

    Namun, jika Ketua Perkumpulan Abdi Negara Jatim Adhy Karyono tetap akan memilih langkah hukum, Mubarok mengaku siap fight menghadapinya. “Itu nanti kita pikir nanti. Mudah-mudahan ada jalan mau mengundang kita untuk ketemu,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, setelah mengadukan Anggota DPRD Jatim Rasiyo ke Badan Kehormatan (BK) pada Kamis (4/12/2025), kuasa hukum dari Ketua Perkumpulan Abdi Negara Jatim Adhy Karyono, Syaiful Ma’arif kali ini bergerak menuju ke RS Pura Raharja, Jalan Pucang Adi 12-14 Surabaya, Jumat (5/12/2025) siang.

    Syaiful Ma’arif didampingi Wakil Ketua II Korpri Jatim sekaligus Anggota Perkumpulan Abdi Negara Jatim, Anom Surahno. Selain itu, ada Himawan Estu Bagijo yang juga dari Korpri Jatim.

    Kedatangan mereka ke RS Pura Raharja adalah untuk menyerahkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada CEO RS Pura Raharja, M. Ishaq Jayabrata, MARS. Rombongan ditemui Bagian Umum RS Pura Raharja, Eddy dan berjanji akan menyampaikan surat tersebut ke pimpinan RS.

    “Bahwa merujuk dan mendasar pada hasil keputusan Ketua Perkumpulan Abdi Negara No. KEP.01/ANJATIM/IX/2024 tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan Saudara M. Ishaq Jayabrata telah dilakukan pemberhentian dari jabatan CEO RS Pura Raharja, wajib meninggalkan RS Pura Raharja dan tidak melakukan aktivitas yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan rumah sakit,” tegas Syaiful Ma’arif kepada wartawan di RS Pura Raharja.

    “Saya minta Saudara Ishaq untuk menjalankan dan mematuhi isi Keputusan Ketua Abdi Negara Jatim a quo, sejak surat ini diterima dengan tenggat waktu 3×24 jam atau apabila tidak dilaksanakan, maka kami akan melakukan upaya hukum. Yakni, berupa laporan kepada Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jatim,” imbuhnya.

    Wakil Ketua II Korpri Jatim, Anom Surahno didampingi Himawan Estu Bagijo menegaskan, bahwa RS Pura Raharja adalah milik Korpri Jatim. “Saya ingin menunjukkan kepada publik bahwa RS Pura Raharja ini adalah milik Korpri Jatim. Jadi, Korpri Jatim mendapat amanah dari DPP pusat. Oleh karena itu, kami menerima amanah ini untuk dikelola dan kami kembangkan. Untuk mengembangkan, kami membentuk perkumpulan abdi negara. Tapi ternyata perkumpulan rasa-rasanya enggan mengakui bahwa aset RS Pura Raharja ini milik Korpri Jatim. Saya sebagai pengurus Korpri, ingin meluruskan soal itu. RS ini milik Korpri. Kami sudah persuasi selama 2 tahun. Tapi, ternyata dari pihak pengelola RS menyurati kami, mereka bilang bahwa RS Pura Raharja tidak ada hubungannya dengan Korpri. Ini jelas tidak benar,” paparnya.

    Surat pengaduan telah dilayangkan ke Badan Kehormatan DPRD Jatim, karena menduga Rasiyo melakukan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan jabatan yang dimiliki, serta dugaan perbuatan pidana pemalsuan dalam jabatan. Surat pengaduan juga ditembuskan ke Kejati Jatim, Ketua DPRD Jatim, Ketua Fraksi Partai Demokrat, dan Ketua Partai Demokrat Jatim.

    Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat, Rasiyo pun buka suara terkait dirinya yang diadukan kuasa hukum dari Ketua Perkumpulan Abdi Negara Jatim Adhy Karyono, Syaiful Ma’arif ke Badan Kehormatan (BK) pada Kamis (4/12/2025).

    “Kaitannya apa ya kok diadukan ke Badan Kehormatan DPRD Jatim? Saya saat menjadi Ketua Perhimpunan Abdi Negara Jatim itu kan masih belum menjadi anggota DPRD Jatim. Saya nggak bilang salah alamat, tetapi tidak tepat kalau diadukan ke Badan Kehormatan. Ini kan masalah internal perhimpunan abdi negara,” tegas Rasiyo saat menghubungi beritajatim.com untuk menyampaikan klarifikasinya, Kamis (4/12/2025).

    “Yang mempertahankan Bapak Ishak sebagai CEO, yaitu keputusan anggota Perkumpulan Abdi Negara Jatim. Dan ketika itu (2024) saya menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan. Sebagai ketua, saya mendukung keputusan dari anggota Perkumpulan. Bukan (mempertahankan jabatan), bukan keinginan saya pribadi,” imbuhnya.

    Karena persoalan internal, Rasiyo menilai permasalahan tersebut lebih baik diselesaikan pada lingkungan organisasi dan tidak melebar ke instansi lain.

    “Kalau ada masalah ya dibicarakan baik-baik. Apalagi masa jabatan bapak Ishak sampai tahun depan (2026). Jadi kalau beliau ada masalah, ya dikasih tahu. Jangan tiba-tiba dicopot. Kerjanya kan juga bagus, kasihan. Nanti kalau Oktober 2026 memang waktunya habis jabatannya diganti ya tidak masalah diganti. Dalam waktu dekat, saya akan kumpulkan seluruh anggota perhimpunan. Ada Pak Imam Utomo dan Pak Fattah Jasin juga,” ujarnya.

    Kuasa hukum dari Ketua Perkumpulan Abdi Negara Jatim Adhy Karyono, Syaiful Ma’arif mengadukan Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi Partai Demokrat, Rasiyo ke Badan Kehormatan (BK) pada Kamis (4/12/2025).

    “Saya selaku kuasa dari Pak Adhy Karyono, selaku Sekdaprov Jatim yang juga Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim. Hal ini terkait bahwa sudah ada keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Abdi Negara dengan agenda minta pertanggung jawaban Sdr. Muh. Ishaq Jayabrata, MARS selaku CEO RS Pura Raharja pada tanggal 4 September 2024. Namun, yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan. Saat itu, diputuskan untuk dilakukan pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan CEO RS Pura Raharja. Saya juga minta beliau untuk segera meninggalkan tempat,” kata Syaiful Ma’arif kepada wartawan saat konferensi pers di kantornya kawasan Juwingan Surabaya.

    Namun, menurut pengacara senior ini, dari fakta dan dokumen yang ditelusuri, Rasiyo diduga melindungi dan mendukung keberadaan Ishaq sebagai CEO RS Pura Raharja. “Padahal Pak Ishaq itu sudah diberhentikan. Pendapat Pak Rasiyo bahwa Adhy Karyono bukanlah ketua perkumpulan abdi negara, itu tidak benar. Pak Adhy adalah ketua umum perkumpulan abdi negara. Dia bisa membuat keputusan untuk memutus apapun. Salah satunya adalah memberhentikan Pak Ishaq sebagai CEO RS Pura Raharja,” tukasnya.

    Tapi, ternyata Ishaq berkeberatan untuk diberhentikan dari CEO RS Pura Raharja. Dasarnya adalah periode jabatan yang seharusnya berakhir pada 1 Oktober 2026. Ini mengacu pada Keputusan Perkumpulan Abdi Negara Jatim No. 006/AN-JATIM/X/2021 yang ditandatangani Rasiyo dengan titel Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim. Padahal, saat itu Rasiyo sebagai Teradu belum diangkat sebagai pengurus Perkumpulan Abdi Negara Jatim. Pengangkatan Teradu baru tertuang di Akta Notaris pada 15 Oktober 2021 dan dilaporkan pada AHU-0001465.AH.01.08.Tahun 2021 pada tanggal 21 Oktober 2021. Artinya, keputusan pengangkatan Ishaq hingga 1 Oktober 2026 oleh Rasiyo adalah tidak sah.

    “Saya minta Pak Rasiyo agar menarik diri dari RS Pura Raharja. Kalau tidak, kami menganggap Pak Rasiyo memberikan legitimasi dan perlindungan pada orang yang sudah diberhentikan untuk tetap jadi CEO RS Pura Raharja. Perbuatan ini menurut kami sudah melanggar etik. Surat ini akan saya sampaikan pada BK DPRD Jatim dan Ketua DPRD Jatim, serta tembusan ke pihak Demokrat Jatim. Ini karena yang dilakukan sudah menyimpang dari tugas anggota DPRD Jatim,” tuturnya.

    Menurut Syaiful, pihaknya juga mendapat telaah hukum yang dilakukan bagian hukum Kejati Jatim sebagai pengacara negara. Mereka sudah berpendapat bahwa Ishaq itu sudah diberhentikan lewat rapat anggota perkumpulan abdi negara. Lalu, diminta meninggalkan tempat, diminta untuk tidak menggunakan fasilitas dan operasional RS serta tidak boleh menggunakan dana.

    “Sementara yang beredar, dia masih melakukan itu terus menerus. Maka saya melihat Pak Rasiyo masih memback up. Ini bagi saya tidak baik. Padahal Pak Rasiyo juga tidak hadir saat rapat anggota perhimpunan abdi negara. Sudah saya cantumkan di aduan, pertama, saya meminta agar dilakukan pemeriksaan pada Pak Rasiyo selaku anggota DPRD Jatim untuk diperiksa pelanggaran kode etik. Yang kedua, kalau dia mengatakan apa yang dilakukan tidak salah, saya akan laporkan ke kepolisian Polda Jatim. Ini karena orang yang sudah diberhentikan, malah didukung untuk pakai fasilitas menggunakan tempat dan dana. Ini perbuatan melanggar kode etik,” jelasnya. [tok/beq]

  • Banggar DPRD Surabaya Nilai PAD 2025 Tersendat, Strategi Pemungutan Jalan di Tempat

    Banggar DPRD Surabaya Nilai PAD 2025 Tersendat, Strategi Pemungutan Jalan di Tempat

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Anggaran DPRD Surabaya mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah pada 2025 masih belum sesuai harapan hingga akhir November.

    Sejumlah pos utama seperti pajak hotel, reklame, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum mampu menembus angka 80 persen.

    “Strategi pemungutan pendapatan ini dari tahun ke tahun cenderung sama dan tidak ada terobosan,” kata Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya, Mochammad Machmud, Senin (8/12/2025).

    Politisi Demokrat ini menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap kinerja organisasi perangkat daerah penghasil PAD. Evaluasi bukan hanya pada angka realisasi, tetapi juga pada pola kerja dan pengawasan di lapangan.

    “Kalau caranya tetap seperti ini, hasilnya juga tidak akan jauh berbeda. OPD harus berani melakukan improvisasi dan perubahan strategi,” ujar mantan jurnalis kawakan ini.

    Salah satu pos yang dinilai paling memprihatinkan adalah pajak hotel yang realisasinya masih rendah meski aktivitas perhotelan terus berjalan. Menurut Banggar, potensi kebocoran terjadi karena pajak yang dibayarkan konsumen tidak seluruhnya disetorkan ke kas daerah.

    “Saya menginap di hotel, bayar Rp1 juta 100 ribu. Seratus ribu itu pajak yang dititipkan tamu, tapi diputar lagi oleh pengusaha. Itu sudah masuk ranah pidana,” tegas Machmud.

    Kondisi serupa, kata dia, juga terjadi pada sektor restoran yang seharusnya memiliki kontribusi stabil bagi PAD Surabaya. Banggar menilai pengawasan masih lemah sehingga praktik menahan setoran pajak terus berulang.

    “Pola seperti ini tidak bisa dibiarkan karena merugikan daerah,” tutur Machmud.

    Untuk pajak reklame yang baru terealisasi sekitar 71 persen, Banggar melihat adanya perubahan tren promosi yang belum direspons optimal oleh pemerintah kota. Pergeseran dari reklame konvensional ke media digital memengaruhi penerimaan daerah.

    “Sekarang banyak yang beralih ke videotron atau langsung ke media sosial, sementara potensi reklame konvensional justru dikelola pihak swasta,” kata Machmud.

    Sementara itu, realisasi BBNKB yang berada di kisaran 60 persen dinilai dipengaruhi kebijakan pungutan baru yang menambah beban wajib pajak. Kondisi tersebut, kata dia, membuat sebagian masyarakat memilih menunda bahkan tidak membayar.

    “Ada tambahan opsi pungutan yang membuat beban masyarakat naik, akhirnya banyak yang memilih tidak bayar karena merasa berat,” jelas Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya itu.

    Melihat kondisi tersebut, Banggar meminta perubahan menyeluruh dalam sistem pemungutan PAD agar target 2026 tidak kembali tertinggal. Upaya intensifikasi dan pengawasan dinilai harus segera diperbarui.

    “Perlu gerakan yang lebih agresif, sistem pengawasan yang kuat, dan pola kerja yang tidak monoton. Kalau tidak, mengejar target PAD ke depan akan semakin berat,” pungkas Machmud.[asg/ted]

  • Bupati Aceh Selatan Umrah, Komisi II DPR: Sudah Seharusnya Ditegur

    Bupati Aceh Selatan Umrah, Komisi II DPR: Sudah Seharusnya Ditegur

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi menyayangkan tindakan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang melakukan perjalanan umrah saat wilayahnya masih dilanda banjir bandang dan longsor.

    Dede menilai sudah seharusnya pemerintah memberi teguran keras terhadap Mirwan MS buntut tindakannya tersebut.

    “Sudah sangat seharusnya ditegur dan sebagai pembina wilayah yang harus menegur adalah gubernur atau Kemendagri,” kata Dede saat dihubungi Senin (8/12/2025).

    Politisi Demokrat tersebut kini menunggu langkah pemerintah terkait sanksi apa yang bakal diberikan terhadap Mirwan MS.

    Dia lantas menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mencopot Mirwan MS.

    “Apalagi kalau presiden sudah memerintahkan mendagri untuk mencopot jabatan bupati. Tinggal disesuaikan saja mekanisme hukum sesuai UU, sanksi apa yang harus didapat,” kata dia 

    Sebelumnya, Mirwan MS menyatakan tidak sanggup menangani situasi bencana di wilayahnya. Namun pada Selasa (2/12/2025), ia justru berangkat umrah bersama istri, dan menuai kritik luas lantaran daerahnya masih berada dalam masa darurat.

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada Jumat (5/12/2025) menegaskan tidak pernah memberikan izin kepada Mirwan untuk berangkat umrah selama penanganan bencana. Menindaklanjuti polemik tersebut, DPP Partai Gerindra resmi mencopot Mirwan dari jabatan ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

  • Demokrat Pamekasan Doa Bersama untuk Korban Banjir Aceh-Sumatra

    Demokrat Pamekasan Doa Bersama untuk Korban Banjir Aceh-Sumatra

    Pamekasan (beritajatim.com) – Ratusan kader Partai Demokrat Pamekasan, menggelar dzikir dan doa bersama untuk para korban bencana banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara.

    Dzikir dan doa tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan Safari Kecamatan Partai Demokrat Pamekasan, di Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Minggu (7/12/2025). Diikuti jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC), ranting dan kader tersebut sebagai rangkaian dari kegiatan serupa yang dilaksanakan di setiap daerah pemilihan (dapil) berbeda.

    “Dzikir dan doa bersama ini kita laksanakan untuk para korban bencana banjir bandang di Aceh dan Sumatera, sekaligus doa bersama memohon kesehatan, keselamatan, ketabahan dan kesabaran bagi para korban terdampak,” kata Ketua DPC Demokrat Pamekasan, Ismail.

    Bencana nasional yang mengakibatkan rakyat kehilangan tempat tinggal, harta benda hingga mengakibatkan ratusan korban jiwa, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran bersama. “Dari kondisi ini kita berharap semoga penderitaan para korban segera berakhir, serta dapat memulai kembali dengan kehidupan yang lebih baik,” ungkapnya.

    “Kegiatan ini bukan sekedar bentuk ibadah, tetapi wujud nyata sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat Indonesia, khususnya mereka yang sedang dilanda musibah. Kami hadir mengirimkan doa terbaik bagi para korban yang telah mendahului kita semua, serta memohon kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan,” imbuhnya.

    Tidak hanya itu, politisi yang tercatat sebagai Wakil Ketua DPRD Pamekasan, juga sangat berharap doa terbaik kepada Sang Pencipta Alam, Allah Subhanahu wa Ta’ala. “Tentu kita sangat berharap semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan memulihkan daerah-daerah terdampak bencana,” harapnya.

    “Hal ini tentunya menjadi empati bagi kita semua untuk bersatu dalam doa dan aksi kemanusiaan, mari kita bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita agar selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT, mereka yang telah wafat semoga mendapat tempat terbaik di sisi-Nya,” sambung Ismail.

    Selain itu, pihaknya juga memberi perhatian khusus terhadap upaya pencarian, penyelamatan, dan penyaluran bantuan yang sedang dilakukan oleh berbagai unsur, termasuk BNPB, TNI, Polri, pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, dan relawan setempat.

    “Kita doakan agar proses rehabilitasi dan bantuan cepat bagi para korban dapat berjalan lancar. Semoga para petugas yang berada di lapangan diberikan kekuatan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak,” pungkasnya. [pin]

  • Partai Demokrat Bojonegoro Kuatkan Kader, Dampingi Masyarakat Pahami Realitas APBD yang Menyusut

    Partai Demokrat Bojonegoro Kuatkan Kader, Dampingi Masyarakat Pahami Realitas APBD yang Menyusut

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro secara proaktif mempersiapkan kader-kadernya melalui pendidikan politik intensif.

    Fokusnya, membekali mereka dengan pemahaman mendalam tentang program dan kondisi keuangan daerah, untuk kemudian dapat disosialisasikan secara efektif kepada masyarakat.

    Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro, Sukur Priyanto, menekankan pentingnya peran kader sebagai jembatan penjelas antara pemerintah dan rakyat.

    Hal ini dinilai krusial menyusul kondisi fiskal daerah yang sedang tidak mudah. Narasi politik yang realistis dan bertanggung jawab di tengah masyarakat, khususnya dalam memahami kompleksitas pengelolaan anggaran daerah sangat penting.

    “Kami menyadari rakyat sekarang sudah cerdas dan kerap membandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya. Namun, harus dipahami bahwa kemampuan fiskal saat ini berbeda,” ujar Priyanto, Sabtu (6/12/2025).

    Ia merinci sejumlah tantangan anggaran yang dihadapi Pemkab Bojonegoro. Tahun lalu, belanja pegawai mencapai Rp1,3 triliun. Dengan penambahan pegawai P3K, beban ini membengkak menjadi Rp2,4 triliun.

    Ditambah lagi, terdapat kewajiban menganggarkan Dana Abadi Daerah sebesar Rp500 miliar mulai tahun ini, serta pengurangan Transfer Ke Daerah (TKD) dari pusat.

    “Akumulasinya, kemampuan belanja untuk program strategis daerah terkurangi hampir Rp2,5 triliun. Banyak anggaran perangkat daerah (OPD) juga dikurangi,” jelasnya dalam kegiatan Pendidikan Politik yang mengambil Tema Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Struktur Organisasi Partai di Adelia Cafe Bojonegoro.

    Beberapa waktu lalu, DPRD bersama Pemkab Bojonegoro menyepakati jumlah APBD Bojonegoro 2026 ditetapkan sebesar Rp6,51 triliun, turun signifikan dari APBD 2024 sebesar Rp8,2 triliun dan APBD 2025 sebesar Rp7,8 triliun. Sisi pendapatan daerah sendiri hanya Rp4,56 triliun.

    Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Sukur menegaskan komitmen Partai Demokrat untuk mendukung program pembangunan Pemkab.

    “Partai Demokrat akan menjadi garda terdepan dalam mendukung program Bupati. Sebagai bagian dari rezim pemerintahan, kami akan membantu menjembatani penjelasan kepada masyarakat dan membantu pemerintah menentukan program prioritas yang tepat sasaran,” tegasnya.

    Dukungan penuh juga disampaikan oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono. Ia mengapresiasi militansi dan kapasitas kader Demokrat yang dinilainya memiliki pengalaman perjuangan politik yang komprehensif.

    Baik dalam dinamika politik daerah maupun di tingkat pemerintah pusat. “Harapan saya, tentu akan banyak memunculkan program yang menjadi strategi ke depan,” kata Bupati Setyo Wahono. [lus/ian]

  • Kekayaan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang Dicopot Gerindra Gara-gara Umroh saat Wilayahnya Banjir

    Kekayaan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang Dicopot Gerindra Gara-gara Umroh saat Wilayahnya Banjir

    GELORA.CO  – Terungkap harta kekayaan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang dicopot dari kursi ketua DPC Gerindra setelah diketahui melaksanakan ibadah umroh saat daerahnya diterjang bencana banjir bandang. 

    Foto-foto Mirwan MS yang tengah berada di tanah suci Mekkah, Arab Saudi yang sempat dibagikan travel umrah yang memberangkatkannya, viral di media sosial. 

    Mirwan MS diketahui umrah bersama istrinya Devina Fisah Mirwan pada Selasa (2/12/2025) atau setelah wilayahnya diterjang banjir bandang.

    Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, mengatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan keputusan Bupati Aceh Selatan untuk menunaikan ibadah umrah.

    “Tadi saya dilaporkan mengenai bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujarnya dikutip dari Kompas.com, Jumat (5/12/2025).

    “Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” tambahnya.

    Terpisah, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengaku keberatan dan menegaskan bahwa ia tidak menandatangani surat izin perjalanan luar negeri yang diajukan Mirwan.

    “Tidak saya teken (surat izin) untuk sementara waktu jangan pergi. Kalau dia pergi juga terserah sama Mendagri nanti sanksinya apa,” kata Mualem di Lanud SIM Aceh Besar, Jumat (5/12/2025).

    Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa permohonan izin Bupati Aceh Selatan diajukan pada 24 November 2025, namun ditolak karena Aceh sedang berada dalam status darurat bencana hidrometeorologi.

    “Atas dasar pertimbangan yang paling krusial, bahwa Aceh sedang dilanda bencana alam dan Gubernur telah menetapkan Status Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan,” ujar MTA.

    Ia menambahkan bahwa Aceh Selatan termasuk daerah terdampak paling parah, sehingga pihaknya berupaya mengonfirmasi keberangkatan Mirwan.

    “Gubernur telah menegaskan apabila hal tersebut benar adanya, maka beliau akan melakukan teguran kepada Bupati Aceh Selatan,” katanya.

    Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, tidak memiliki izin untuk pergi umrah saat daerahnya dilanda banjir dan longsor.

    “Yang bersangkutan tidak ada izin (untuk pergi umrah),” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada Kompas.com, Jumat (5/12/2025).

    Bima Arya menyampaikan, seharusnya kepala daerah dapat menyesuaikan rencana umrah ketika wilayahnya membutuhkan lebih banyak perhatian khusus. Ia pun meminta kepala daerah untuk fokus sepenuhnya pada penanganan bencana.

    “Seharusnya dalam kondisi seperti ini rencana umrah bisa disesuaikan. Harus fokus pada penanganan bencana,” ucap Bima.

    Lebih lanjut, Bima menyampaikan, Kemendagri akan mengambil tindakan serius atas hal ini.

    “Kemendagri akan mengirimkan Irsus (Inspektur Khusus) besok (Sabtu) ke Aceh. Kita lihat hasil pemeriksaan nanti,” tandasnya.

    Terkait sanksi, Kemendagri akan menunggu dan melihat hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektur Khusus tersebut terlebih dahulu.

    Pembelaan Mirwan MS

    Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, memberikan klarifikasi atas keberangkatannya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah di tengah penanganan bencana banjir dan longsor di wilayahnya.

    Dalam keterangan tertulis pada Jumat (5/12/2025), Mirwan menyatakan bahwa ia telah turun langsung mengecek kondisi banjir sebelum berangkat.

    Ia menyebut telah meninjau pengungsian dan memimpin rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    “Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando. Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” ungkap Mirwan.

    Ia menegaskan bahwa keberangkatannya ke Mekkah merupakan nazar pribadi yang telah lama ia rencanakan.

    Mirwan juga menanggapi surat Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang sebelumnya menolak permohonan izin ke luar negeri. Menurutnya, surat tersebut baru diterima setelah ia berada di Mekkah.

    “Surat dari Gubernur Aceh saya ketahui setelah saya berada di Tanah Suci. Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di Aceh Selatan sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh. Inilah yang menyebabkan adanya miskomunikasi,” jelas Mirwan.

    Ia memastikan bahwa penanganan banjir tetap berlangsung efektif melalui komando posko utama dan OPD terkait.

    “Saya akan segera kembali ke tanah air pada 6 Desember 2025, dan insyaAllah pada hari Minggu sudah tiba kembali di Aceh,” ujarnya.

    Sosok Mirwan MS

    Mirwan Lahir di Peulumat Labuhan Haji, Aceh Selatan pada 19 Maret 1975.

    Ia menempuh Pendidikan SD N 1 Pelumat dan lulus pada 1989, SMP Labuhanhaji Timur dan lulus pada tahun 1992. 

    Dia lalu melanjutkan ke SMA STMN 1 Banda Aceh dan lulus pada tahun 1995. 

    Pendidikan S1 diselesaikan di STIEM ISM Sarjana Ekonomi dan lulus pada tahun 2014, bahkan ia juga melanjutkan S2 di UNNAS Megister Ilmu Politik dan lulus pada tahun 2021.

    Bupati Aceh Selatan ini juga aktif diberbagai organisasi, diantaranya: 

    Ketua Kamomat 2004-2006

    Penasehat Yayasan Panti Asuhan Payung Agung 2013-2016

    Pembina Yayasan Panti Asuhan Mizan 2013-2023

    Pembina Yayasan Panti Asuhan YPI 2019-2023

    Pembina PEPPAS – Jakarta 2022-2025

    Dewan Penasehat PM. LATIM 2019-2023, Pembina IKAMAS Jakarta 2023-2028. 

    Sementara riwayat karirnya sebagai berikut:

    Pelaksana Husni Utama Grub Tahun 1995-1997

    Pelaksana PT Alfindo Jaya Abadi Jakarta Tahun 1998-1999.

    Pengawas PT Lampiri Jakarta Utara Tahun 1999-2021

    Direktur PT Ariesta (APM) Tahun 2002-2011. 

    Direktur PT Desindo Putra Mandiri Tahun 2011-2014 

    Direktur PT Ariesta Motor (Showroom) Tahun 2010-Sekarang.

    Komisaris PT Ariesta Aldundo Venturer Tahun 2011- Sekarang.

    Karir Politik

    Dikutip dari Wikipedia, Mirwan MS merupakan Bupati Aceh Selatan sejak 17 Februari 2025 hingga 2030.

    Mirwan MS merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan.

    Pada Pilbup Aceh Selatan 2024, ia mencalonkan diri sebagai Bupati Aceh Selatan masa jabatan 2025–2030 berpasangan dengan politikus Partai Demokrat, Baital Mukadis. 

    Pasangan calon ini berhasil unggul dengan meraih 51.609 suara atau 36,32 persen dari total suara sah.

    Sebelumnya, Mirwan juga pernah mencalonkan menjadi Bupati pada periode 2018-2023.

    Saat itu Mirwan berpasangan dengan Zirhan yang di usung oleh Partai Aceh (PA) bersama dengan beberapa Partai Koalisinya.

    Namun saat itu Mirwan – Zirhan tak bisa meraih kemenangan, pasangan tersebut finis di posisi ke tiga.

    Akan tetapi, tekad Mirwan untuk membangun daerah kelahirannya tetap tak surut. Hingga hari ini Mirwan-Baital Mukadis telah sah menjadi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Priode 2025-2030.

    Harta Kekayaan Mirwan MS

    Mirwan, yang dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra, memiliki kekayaan senilai Rp 25.958.970.622.

    Jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ia laporkan ketika mencalonkan diri sebagai Bupati Aceh Selatan pada 1 Oktober 2024.

    Kekayaan Mirwan terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, serta harta lainnya.

    1. Tanah dan Bangunan

    Tanah dan bangunan seluas 95 m2/172 m2 di Kota Jakarta Timur, hasil sendiri: Rp 1.450.000.000.

    Tanah seluas 579 m2 di Kabupaten Aceh Barat Daya, hasil sendiri: Rp 868.500.000.

    Tanah dan bangunan seluas 517 m2/312 m2 di Kota Jakarta Timur, hasil sendiri: Rp 13.000.000.000.

    Tanah seluas 4.283 m2 di Kabupaten Aceh Barat Daya, hasil sendiri: Rp 564.055.000.

    Tanah dan bangunan seluas 769 m2/769 m2 di Kabupaten Aceh Barat Daya, hasil sendiri: Rp 6.000.000.000.

    2. Alat Transportasi dan Mesin

    Mobil Toyota Fortuner tahun 2017, hasil sendiri: Rp 435.000.000

    Mobil Daihatsu pick up tahun 2014, hasil sendiri: Rp 72.000.000

    Komatsu Hydraulic Excavator PC 200-6 tahun 2007, hasil sendiri: Rp 450.000.000

    Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck FE 74 tahun 2008, hasil sendiri: Rp 185.000.000

    Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck FE SHD tahun 2009, hasil sendiri: Rp 195.000.000

    Komatsu Excavator VC 200/5 tahun 2004, hasil sendiri: Rp 260.000.000

    Mobil Toyota Fortuner VRZ 4X2 tahun 2021, hasil sendiri: Rp 450.000.000

    Mobil Toyota Rush 1.5S AT tahun 2020, hasil sendiri: Rp 200.000.000

    Mobil, Toyota Rush 1.5S AT tahun 2020, hasil sendiri: Rp 200.000.000

    Mobil Toyota Rush 1.5S AT tahun 2020, hasil sendiri: Rp 200.000.000

    Mobil Toyota Camry 2.5V AT tahun 2019, hasil sendiri: Rp 400.000.000.

    3. Harta Lainnya

    Harta bergerak lainnya: Rp 321.400.000

    Kas dan setara kas: Rp 223.015.622

    Harta lainnya: Rp 710.000.000.

    4. Utang

    Utang: Rp 225.000.000.

  • Kenapa Trump Cawe-cawe Melulu Urusan Negara Lain?

    Kenapa Trump Cawe-cawe Melulu Urusan Negara Lain?

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengecam kebijakan migrasi Eropa, mendukung kandidat-kandidat presiden sayap kanan, dan mengutuk upaya perlindungan iklim global. Kelanjutan dari perang budaya nasional, dia bawa ke panggung internasional.

    Dalam pemilihan presiden di Honduras, terlihat pertarungan yang sangat ketat. Pada satu titik dalam penghitungan, hanya sekitar 500 suara yang memisahkan dua kandidat terkuat: Salvador Nasralla dari kubu sentris dan Nasry Asfura dari kubu konservatif kanan.

    Bagi Trump, hal itu sudah cukup menjadi alasan untuk kembali membela Asfura secara terang-terangan. Ia menuduh otoritas pemilu menguntungkan lawan Asfura.

    “Kelihatannya Honduras sedang mencoba memanipulasi hasil pemilihan presiden,” tulis Donald Trump di platform daringnya, Truth Social.

    Jika hal itu terjadi, ia mengancam akan memberikan konsekuensi serius. “Jika mereka melakukannya, mereka akan menanggung akibatnya dengan pahit!”

    Memang, sudah beredar rumor selama berhari-hari tentang kecurangan pemilu — dari kedua belah pihak. Di Honduras, hal semacam ini bukan hal baru: Pemilu tahun 2013 dan 2017 pun dibayangi tuduhan penipuan serius. Selain itu, Honduras adalah negara kecil yang secara geopolitik relatif tidak signifikan. Mengapa reaksi Presiden AS kali ini begitu keras?

    Berpikir dalam “lingkup kepentingan”

    Donald Trump tampaknya menyukai gagasan tentang zona pengaruh politik, ujar Cathryn Clver-Ashbrook, pakar transatlantik dari Yayasan Bertelsmann-Stiftung: “Ia memahami perannya di Gedung Putih hampir secara imperial, dan ia senang ketika dunia bergerak sesuai kepentingannya — khususnya di belahan bumi Barat. Dan perlu ditekankan bahwa itu adalah kepentingannya pribadi, bukan kepentingan klasik kebijakan luar negeri Amerika.”

    Ia juga merujuk pada pertukaran mata uang senilai 20 miliar dolar AS dengan Argentina yang diprakarsai Trump untuk membantu Presiden Javier Milei keluar dari krisis likuiditas. “Ini menunjukkan munculnya kebijakan baru yang sudah lama tidak dilakukan AS terhadap negara-negara tetangganya di Amerika Latin dan Selatan.”

    Campur tangan juga di Eropa

    Dan tidak hanya di sana. Di Polandia, Trump secara terbuka mendukung Karol Nawrocki, seorang nasional-konservatif yang skeptis terhadap Uni Eropa. Di Hungaria ia mendukung Viktor Orbn.

    Di Jerman, hubungan antara pemerintah AS dan partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) belakangan semakin intens. Beberapa hari lalu, AS bahkan menginstruksikan para diplomatnya di Eropa untuk mendorong kebijakan migrasi yang lebih ketat.

    Organisasi-organisasi yang dekat dengan gerakan “Make America Great Again”- MAGA, seperti Heritage Foundation, melakukan lobi melawan kebijakan iklim Uni Eropa. Ini adalah organisasi yang menerbitkan “Project 2025”, sebuah dokumen yang dipandang sebagai skenario perombakan negara Amerika Serikat.

    Pada tahun pertama masa jabatan keduanya, Presiden AS telah mengubah kebijakan luar negerinya secara drastis; lebih radikal dibanding banyak pendahulunya. Ia meninggalkan prinsip tak tertulis untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara sekutu.

    Tujuan: Membawa perang budaya Amerika ke luar negeri

    Menurut sebuah studi dari European Council on Foreign Relations (ECFR), bagi Presiden AS, kebijakan dalam negeri dan luar negeri pada dasarnya adalah satu hal yang sama. Ia memahami kebijakan luar negerinya sebagai perpanjangan internasional dari perang budaya yang sedang berlangsung di dalam negeri.

    “Kaum kiri dan Demokrat adalah musuh di dalam; terutama orang Eropa dianggap sebagai kelanjutan mereka di luar negeri,” tulis penulis studi tersebut, Celia Belin.

    Trump memandang Uni Eropa (UE) sebagai “parasit” yang memanfaatkan Amerika, sama seperti ia menuduh kubu Demokrat di AS melemahkan negara.

    Clver-Ashbrook menjelaskan bahwa “pengideologian kebijakan luar negeri Amerika dapat ditemukan di seluruh dokumen inti Project 2025”. Menurut dokumen tersebut, kebijakan luar negeri AS harus jauh lebih didasarkan pada nilai-nilai konservatif yang ketat.

    Hal ini sejalan dengan pernyataan Steve Bannon — mantan penasihat kampanye Trump dan tokoh penting gerakan MAGA — yang baru-baru ini menyebut Rusia sebagai “bangsa Kristen yang saleh” dan “sekutu tradisional” AS.

    Dengan itu, menurutnya, pemerintahan Trump benar-benar meninggalkan fondasi utama kebijakan luar negeri Amerika dan melakukan “pergeseran ideologis besar” yang didorong oleh “ambisi geopolitik yang sangat strategis.”

    Penghinaan terbuka terhadap Eropa

    Menurut Clver-Ashbrook, orang Eropa tidak hanya kerap dibuat tersinggung dalam perundingan mengenai Ukraina. Ketidaksukaan sebagian anggota pemerintahan AS terhadap kaum Eropa yang berhaluan liberal kiri sudah berkali-kali terlihat. Ia mencontohkan sebuah percakapan yang bocor melalui majalah AS The Atlantic mengenai serangan AS di Yaman.

    Dalam chat tersebut, Wakil Presiden AS JD Vance dikabarkan mengatakan bahwa orang Eropa akan terlalu banyak diuntungkan dari serangan itu, dan Menteri Perang Pete Hegseth membalas: “Saya sepenuhnya berbagi kebencian Anda terhadap sifat Eropa yang selalu menumpang. Itu menyedihkan.”

    Perang ideologi melalui kebijakan luar negeri

    Menurut Pawel Zerka dari ECFR, Eropa kini berada di tengah sebuah panggung perang budaya yang diimpor Amerika. Pemerintah AS sedang melancarkan pertarungan ideologis terbuka mengenai isu migrasi, iklim, wokeisme, dan kebebasan berpendapat.

    Pada saat yang bersamaan, Trump mendukung kelompok “Kanan Baru” di mana pun ia bisa, dan menormalkan posisi-posisi radikal mereka. Strategi yang didorong ideologi MAGA ini juga mencakup campur tangan aktif dalam pemilu untuk mendukung kandidat-kandidat konservatif, serta membangun semacam “MAGA International” melalui jaringan sayap kanan, serta mempromosikan media dan konferensi kanan seperti CPAC.

    Bisakah Eropa melawan?

    Menurut Zerka, Eropa sebaiknya tidak membiarkan pemerintahan Trump mengendalikan arah kebijakannya. Alih-alih terus melihat diri sebagai pihak yang bergantung pada AS, Eropa perlu bersama-sama menegaskan kepentingannya secara berdaulat — bahkan jika itu berarti menghadapi tekanan Washington.

    Mayoritas negara UE masih dipimpin oleh pemerintahan yang pro-Eropa. Potensi itu harus dimanfaatkan untuk tampil lebih bersatu, bukan terpecah oleh kepentingan nasional atau partai politik.

    Clver-Ashbrook melihat ancaman tambahan bagi Eropa: “Organisasi dengan kekuatan finansial besar — termasuk yang berada di belakang Heritage Foundation dan Project 2025 — kini bersiap mempengaruhi Eropa, termasuk melalui sumbangan kepada partai-partai politik.”

    Seperti yang juga diperingatkan oleh lembaga pengawas Lobbycontrol, aturan pendanaan partai di Jerman dan banyak negara Eropa dinilai terlalu lemah dan dapat menjadi “pintu masuk untuk campur tangan asing, termasuk dari dana negara atau dana yang dikendalikan pemerintah AS.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jernman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Trump Ketiduran Pas Menterinya Lagi Pada Ngomong”

    (nvc/nvc)

  • AS Akan Pasok 3 Kapal Selam Nuklir ke Australia

    AS Akan Pasok 3 Kapal Selam Nuklir ke Australia

    Washington DC –

    Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa pihaknya telah menyetujui pakta keamanan tripartit AUKUS dengan Inggris dan Australia. Berdasarkan pakta keamanan itu, Canberra akan mengakuisisi setidaknya tiga kapal selam nuklir kelas Virginia buatan Washington dalam waktu 15 tahun.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump mengatakan awal tahun ini bahwa pihaknya sedang meninjau kesepakatan tahun 2021 untuk kapal selam tempur bertenaga nuklir yang ditandatangani di bawah pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden.

    Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, seperti dilansir AFP, Jumat (5/12/2025), mengumumkan pada Kamis (4/12) bahwa pihaknya telah menyelesaikan peninjauan yang prosesnya berlangsung selama lima bulan, yang hasilnya menyetujui perjanjian AUKUS.

    Parnell juga mengatakan bahwa hasil peninjauan itu menetapkan jika perjanjian AUKUS tersebut “sejalan dengan agenda America First Presiden Trump”.

    “Sesuai dengan arahan Presiden Trump bahwa AUKUS harus bergerak ‘dengan kecepatan penuh’, dengan peninjauan tersebut mengidentifikasi peluang untuk menempatkan AUKUS pada posisi sekuat mungkin,” sebutnya.

    Anggota Kongres AS, Joe Courtney, dari Partai Demokrat yang merupakan anggota subkomite kekuatan laut, mengatakan secara terpisah bahwa penyelesaian peninjauan itu memastikan “kerangka kerja pakta tersebut selaras dengan kepentingan keamanan nasional negara kita”.

    Courtney yang pendukung vokal AUKUS ini mewakili distrik di Connecticut yang menjadi lokasi fasilitas manufaktur kapal selam utama di AS.

    Pakta AUKUS bertujuan untuk mempersenjatai Australia dengan armada kapal selam mutakhir dari AS dan akan menyediakan kerja sama dalam mengembangkan berbagai teknologi peperangan.

    Kapal selam tersebut, yang penjualannya akan dimulai pada tahun 2032 mendatang, merupakan inti dari strategi Australia untuk meningkatkan kemampuan serangan jarak jauh di kawasan Pasifik, terutama terhadap China.

    Kesepakatan ini dapat memakan biaya hingga US$ 235 miliar (Rp 3.915 triliun) selama 30 tahun ke depan bagi Canberra, dan juga akan mencakup teknologi untuk membangun kapal selam sendiri di masa mendatang.

    Menteri Pertahanan Australia, Pat Conroy, dalam tanggapannya pada Jumat (5/12) mengatakan bahwa dirinya senang hasil peninjauan AS telah mengonfirmasi AUKUS “berjalan dengan kecepatan penuh”.

    “Kami akan terlibat secara konstruktif dengan temuan dan rekomendasinya tentang cara meningkatkan AUKUS lebih lanjut,” ucapnya.

    Pakta AUKUS ini sempat membuat Australia berselisih besar dengan Prancis pada tahun 2021, ketika Canberra membatalkan kesepakatan bernilai miliaran dolar untuk membeli armada kapal selam bertenaga diesel dari Paris dan memilih AUKUS sebagai gantinya.

    Tonton juga video “Penjaga Pantai AS Ungkap Hasil Investigasi Tragedi Kapal Selam Titan”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)