partai: Demokrat

  • Pansus Panggil PWU, dr Agung Tekankan Konsep 3J di Evaluasi BUMD Jatim

    Pansus Panggil PWU, dr Agung Tekankan Konsep 3J di Evaluasi BUMD Jatim

    Surabaya (beritajstim.com) – Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur kembali melanjutkan rapat kerja hari kedua dengan menghadirkan Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PWU) beserta jajaran anak perusahaannya. Rapat digelar di Kota Batu, Malang, Kamis (18/12/2025).

    Ketua Pansus BUMD DPRD Jawa Timur, dr. Agung Mulyono, menegaskan bahwa pembenahan BUMD harus dilakukan secara serius dan terarah. Menurutnya, BUMD tidak bisa lagi berjalan tanpa arah bisnis yang jelas dan terukur.

    Dokter Agung menilai, setiap BUMD wajib memiliki konsep bisnis yang kuat agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah. Karena itu, Pansus mendorong evaluasi mendalam terhadap perencanaan, program, hingga capaian keuntungan.

    “BUMD harus punya arah yang jelas. Jangan banyak kegiatan tapi tidak menghasilkan apa-apa,” tegas Agung.

    Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim itu menyebutkan konsep 3J dalam evaluasi BUMD Jatim.

    Pertama, jelas performanya, baik dari sisi financial maupun non-financial. Kinerja BUMD tidak hanya diukur dari laba, tetapi juga tata kelola, kontribusi ekonomi, pelayanan publik, serta dampak sosial.

    Kedua, jelas program dan perencanaannya. Setiap BUMD harus memiliki arah usaha yang fokus, terukur, dan berbasis core business, bukan sekadar banyak kegiatan tanpa hasil nyata.

    Ketiga, jelas profitnya. Keuntungan harus konkret, signifikan, dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan sekadar angka kecil yang tidak memberi nilai tambah.

    Menurut dia, tanpa kejelasan perencanaan, BUMD akan kesulitan menentukan fokus usaha. Begitu pula tanpa program dan chord bisnis yang tepat, aktivitas usaha hanya akan berjalan rutinitas tanpa nilai tambah.

    “Yang paling penting itu ujungnya. Harus jelas keuntungannya. Kalau profitnya kecil, ramai tapi tidak berdampak, itu tidak ada artinya bagi BUMD,” ujarnya.

    Dalam rapat tersebut, dokter Agung juga menyoroti data yang disampaikan manajemen PT PWU yang dinilai masih belum lengkap dan belum cukup mendalam. Karena itu, Pansus akan melakukan pendalaman lanjutan dengan memanggil kembali jajaran direksi.

    “Ini masih tahap awal. Rekomendasi Pansus nanti harus konkret, tapi tujuannya jelas, yakni perbaikan seluruh BUMD di Jawa Timur,” katanya.

    Anggota DPRD Jatim tiga periode itu menegaskan, Pansus BUMD tidak bertujuan menghakimi kinerja direksi maupun manajemen. Sebaliknya, Pansus ingin mengarahkan agar BUMD memiliki visi yang jelas, target yang terukur, dan dikelola secara lebih profesional.

    “Kami ingin BUMD Jawa Timur lebih berdaya, lebih fokus, dan lebih profesional, sehingga mampu bersaing dan memberi manfaat nyata bagi daerah,” tukasnya.

    Dengan evaluasi yang lebih mendalam ini, dokter Agung berharap kinerja BUMD Jawa Timur ke depan mampu meningkat secara signifikan dan tidak tertinggal dibandingkan provinsi lain.

    “BUMD Jawa Timur harus lebih berdaya, lebih profesional, dan mampu bersaing. Itu tujuan utama Pansus,” imbuhnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur, Ra Nasih Aschal, menilai kinerja BUMD holding bersama anak perusahaannya masih belum dapat disimpulkan secara utuh.

    Nasih mengatakan, Pansus masih membutuhkan pendalaman dan kajian lanjutan sebelum memberikan penilaian terhadap progres BUMD holding maupun anak usaha.

    “Hari ini kami memanggil PWU dan anak perusahaannya, tapi kami belum bisa menyampaikan seperti apa progresnya karena memang perlu pendalaman,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan, dalam rapat terungkap masih adanya ketidaksinkronan antara holding dan anak perusahaan. Ketidaksinkronan tersebut terlihat pada sejumlah aspek strategis, termasuk pengelolaan aset.

    “Antara holding dan anak perusahaan terkadang masih belum sinkron, terutama soal aset,” kata Nasih.

    Menurutnya, secara ideal holding seharusnya memberikan perhatian dan penguatan kepada anak perusahaan. Namun, tuntutan bisnis yang berorientasi pada profit kerap membuat fokus pengelolaan menjadi tidak seimbang.

    “Karena ini usaha yang profit oriented, tuntutan untuk mendapatkan keuntungan juga tinggi,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Kongres AS Cabut Permanen Sanksi terhadap Suriah

    Kongres AS Cabut Permanen Sanksi terhadap Suriah

    Jakarta

    Kongres Amerika Serikat secara permanen mengakhiri sanksi-sanksi yang dikenakan pada Suriah di bawah pemimpin yang digulingkan, Bashar al-Assad. Langkah ini membuka jalan bagi kembalinya investasi ke negara yang dilanda perang tersebut.

    Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah dua kali menangguhkan pelaksanaan sanksi tersebut. Namun, Presiden baru Suriah, Ahmed al-Sharya menginginkan pengakhiran sanksi secara permanen. Sebabnya, dia khawatir bahwa selama sanksi tersebut masih berlaku, hal itu akan menghambat bisnis di negara tersebut.

    Pada Rabu (17/12) waktu setempat, Senat meloloskan pencabutan Undang-Undang Caesar 2019 sebagai bagian dari paket pertahanan tahunan yang komprehensif. Senat memberikan suara 77 setuju banding 20 suara menolak untuk mendukung undang-undang tersebut, yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diharapkan akan ditandatangani oleh Trump.

    Pencabutan undang-undang tersebut, yang didukung secara luas oleh para anggota parlemen dari kedua partai, “merupakan langkah penting untuk memberikan kesempatan nyata kepada rakyat Suriah untuk membangun kembali setelah puluhan tahun penderitaan yang tak terbayangkan,” kata Senator Jeanne Shaheen, pemimpin Partai Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat.

    Damaskus menyambut keputusan tersebut sebagai titik balik.

    “Kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kami kepada Senat AS atas dukungannya kepada rakyat Suriah dan pemungutan suaranya untuk mencabut Undang-Undang Caesar,” kata Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani.

    Ia menyebut langkah tersebut sebagai “perkembangan positif yang membuka cakrawala baru untuk kerja sama dan kemitraan antara negara kami dan dunia.”

    Undang-Undang Caesar, yang dinamai menurut nama seorang fotografer anonim yang mendokumentasikan kekejaman di penjara-penjara Assad, sangat membatasi investasi dan memutus akses Suriah dari sistem perbankan internasional.

    Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mencegah masuknya bisnis asing untuk membangun kembali Suriah pada saat Assad tampaknya telah menang, setelah lebih dari satu dekade perang saudara.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Rapat Perdana Pansus BUMD DPRD Jatim Soroti JGU: Minim Data dan Paparan Normatif!

    Rapat Perdana Pansus BUMD DPRD Jatim Soroti JGU: Minim Data dan Paparan Normatif!

    Surabaya (beritajatim.com) – Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur kembali menegaskan sikap kritisnya terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Kali ini, sorotan diarahkan kepada PT Jatim Graha Utama (JGU) dan tiga anak perusahaannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Balai Kota Batu, Rabu (17/12/2025).

    Rapat dipimpin Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim dr. Agung Mulyono didampingi Wakil Ketua Pansus Nasih Aschal. Hadir membuka rapat Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf bersama Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni, serta sejumlah anggota Pansus BUMD.

    Sejumlah anggota Pansus tampak mengikuti jalannya rapat, di antaranya Sri Untari Bisowarno, Abdul Qodir, Erick Komala, M. Jairi Irawan, Hadi Setiawan, Fuad Bernardi, Pranaya Yudha Mahardika, Abdul Halim, Iwan Zunaih dan Yordan Batara Goa.

    Dalam forum tersebut, dr. Agung Mulyono menyampaikan kritik cukup tajam. Ia menilai paparan yang disampaikan manajemen JGU belum ditopang data yang lengkap dan terukur, sehingga Pansus belum bisa melakukan pendalaman secara substansial.

    “Ini rapat perdana, memang kami masih banyak mendengarkan. Tapi harus saya sampaikan, data yang disampaikan JGU belum lengkap. Tenaga ahli kami sudah mengecek sejak tadi malam. Tanpa data yang utuh, kami tidak bisa bicara lebih jauh soal revenue, profit, maupun potret keuangan BUMD,” tegas dokter Agung.

    Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim itu menyebut, paparan yang disampaikan masih bersifat normatif dan cenderung janji ke depan. Karena itu, Pansus memberi tenggat waktu dua hari agar seluruh laporan kinerja dan keuangan dilengkapi.

    “Yang kami minta sederhana, laporan itu potret nyata dari masing-masing perusahaan. Bicaranya harus by data, supaya terukur. Kalau hanya normatif, nanti begini, nanti begitu, itu tidak cukup untuk bahan rekomendasi Pansus,” ujarnya.

    Dokter Agung juga menyoroti sejumlah persoalan strategis, salah satunya soal anak usaha JGU yang bergerak di pengelolaan limbah B3. Ia mempertanyakan mengapa rumah sakit milik Pemprov Jawa Timur justru banyak memilih pihak swasta.

    “Pertanyaannya sederhana, why? Kenapa rumah sakit yang notabene satu ekosistem dengan Pemprov tidak memilih BUMD? Apakah kualitasnya, harganya, atau pelayanannya? Ini justru harus jadi bahan koreksi internal, dan itu semua harus dijawab dengan data objektif, termasuk dari sisi pengguna eksternal,” katanya.

    Karena Direktur Utama JGU disebut sedang sakit dan paparan belum maksimal, Pansus sepakat menunda pendalaman rapat ke agenda berikutnya. Meski demikian, Agung menegaskan Pansus BUMD dibentuk bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memperbaiki kinerja BUMD secara menyeluruh.

    “Pansus BUMD ini belum pernah ada sebelumnya. Tujuan kami jelas, memperbaiki performa BUMD Jawa Timur. Kalau kinerjanya bagus, revenue naik, ujungnya PAD Jawa Timur juga naik. Ini masih awal, jadi santai saja, tapi datanya harus lengkap,” tandasnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim Nasih Aschal menegaskan bahwa rapat kali ini belum bisa ditarik kesimpulan karena minimnya data yang disampaikan.

    “Secara kesimpulan memang belum bisa hari ini, karena datanya belum menyeluruh. Tapi sudah ada beberapa catatan penting yang nanti akan kami dalami dalam pembahasan berikutnya,” ujar Nasih. (tok/ted)

  • Pastikan Harga Stabil, Ibas Tinjau dan Dialog dengan Petani Cabai di Ngawi

    Pastikan Harga Stabil, Ibas Tinjau dan Dialog dengan Petani Cabai di Ngawi

    Jakarta

    Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) melaksanakan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) ke Desa Bangunrejo, Ngawi, dalam rangka Dialog Kebangsaan Bersama Wakil Ketua MPR RI bertajuk ‘Kestabilan Harga Pangan sebagai Pilar Ketahanan Nasional’. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Partai Demokrat untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memastikan kebijakan pangan nasional benar-benar berpihak pada rakyat, khususnya petani dan konsumen.

    Dalam rangkaian kegiatan ini, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut menyempatkan diri meninjau langsung kebun cabai di desa setempat, sekaligus berdialog secara terbuka dengan para petani. Dari dialog tersebut, Ibas mendapatkan gambaran nyata mengenai dinamika harga cabai di lapangan, mulai dari biaya produksi, pola panen, hingga fluktuasi harga jual di pasar lokal.

    Petani setempat menjelaskan bahwa harga cabai rawit sempat menembus Rp 100.000 hingga Rp 130.000 per kilogram, sementara di tingkat petani harga ideal berada di kisaran Rp 60.000-Rp 70.000 per kilogram agar tetap menguntungkan namun tidak memberatkan masyarakat. Dengan pola panen dua kali seminggu dan hasil mencapai sekitar 50 kilogram per pekarangan, cabai menjadi komoditas yang menjanjikan jika dikelola dengan baik. Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Penasihat KADIN ini menegaskan bahwa stabilitas harga pangan harus menjadi titik temu antara kepentingan petani dan konsumen.

    “Jika harga terlalu rendah, petani tertekan. Namun jika terlalu tinggi, masyarakat juga kesulitan. Kita harus mencari harga yang adil dan berimbang,” tegas Ibas dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).

    Menurutnya, mekanisme pasar perlu dijaga tetap sehat, dengan pengawasan pemerintah agar tidak terjadi distorsi yang merugikan salah satu pihak. Ibas juga menyoroti pentingnya pemanfaatan lahan pekarangan sebagai solusi nyata menjaga pasokan cabai dan menekan gejolak harga. Ia mengapresiasi petani Bangunrejo yang mampu berinovasi dengan memanfaatkan lahan non-sawah tanpa mengganggu fungsi pertanian pangan utama.

    “Ini contoh berpikir maju, thinking outside the box. Cerita sukses seperti ini harus ditularkan ke desa-desa lain,” ujarnya.

    “Kalau bahan pangan bisa langsung dari petani lokal, kualitas terjaga, harga lebih bersahabat, dan petani juga sejahtera,” jelasnya.

    Dalam kesempatan saat memberikan sambutannya di hadapan warga, anggota Dapil Jawa Timur VII ini menegaskan bahwa desa adalah fondasi kemajuan bangsa. Ia mendorong agar pembangunan pendidikan, pertanian, infrastruktur, dan perumahan layak terus diperkuat hingga ke tingkat desa. Ibas juga membuka ruang aspirasi masyarakat terkait beasiswa pendidikan, program Bedah Rumah (BSPS), serta penguatan irigasi dan alat pertanian, untuk langsung disampaikan ke Partai Demokrat.

    “Ketahanan nasional dimulai dari dapur rakyat. Jika harga pangan stabil, petani sejahtera, dan masyarakat tenang, maka bangsa ini akan kuat,” pungkas Ibas.

    Lebih lanjut, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga optimisme, gotong royong, dan semangat kemandirian desa. Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DPRD dari Partai Demokrat untuk Kabupaten Ngawi, Haris Agus Susilo; Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi; Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ngawi; Kepala UPT Pengelolaan Pasar Daerah; serta Kepala Desa Bangunrejo Lor beserta tokoh masyarakat setempat.

    (akn/ega)

  • UMKM Sidoarjo Dapat Bantuan Modal Rp 3 Juta Lewat Program KIP Jawara Jatim

    UMKM Sidoarjo Dapat Bantuan Modal Rp 3 Juta Lewat Program KIP Jawara Jatim

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Sebanyak lebih dari 250 pelaku usaha mikro dan UMKM di Kabupaten Sidoarjo menerima bantuan modal usaha sebesar Rp 3 juta melalui program Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) KPM Jawa Timur Sejahtera atau Jawara. Bantuan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

    Penyerahan bantuan berlangsung Rabu (17/12/2025) dan dikawal langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa. Ia menegaskan bahwa program ini diprioritaskan bagi perempuan, terutama ibu rumah tangga yang menghadapi tantangan ekonomi namun tetap ingin produktif.

    “Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat,” ujar Dedi Irwansa.

    Menurutnya, program KIP Jawara merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.

    “Pemprov Jatim memandang perlu hadir untuk ibu-ibu yang menghadapi tekanan ekonomi. Harapannya mereka tetap produktif, berdaya, dan mampu menjaga ketahanan keluarganya,” jelas politisi Partai Demokrat itu.

    Bantuan modal Rp 3 juta tersebut diarahkan untuk kebutuhan usaha yang produktif dan berkelanjutan. Selain bantuan dana, para penerima juga akan mendapatkan pendampingan selama enam bulan oleh Dinas Sosial Jawa Timur.

    “Pendampingan diperlukan agar modal tidak segera habis pakai dan benar-benar membantu meningkatkan kualitas usaha, sehingga dapat berkembang secara bertahap,” pungkas Dedi. [isa/but]

     

     

     

     

     

  • Trump Punya Kepribadian seperti Pecandu Alkohol

    Trump Punya Kepribadian seperti Pecandu Alkohol

    Washington DC

    Kepala staf Gedung Putih, Susie Wiles, mengungkapkan ketegangan internal yang terjadi dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Wiles menyebut dirinya beberapa kali berbeda pendapat dengan Trump, namun gagal mengubah pikiran presiden AS tersebut. Wiles bahkan menyebut Trump memiliki “kepribadian seperti pecandu alkohol”.

    Pengakuan Wiles itu, seperti dilansir Reuters, Rabu (17/12/2025), diterbitkan oleh majalah Vanity Fair pada Selasa (16/12) waktu setempat. Pernyataan Wiles mengungkapkan ketegangan terkait berbagai isu, mulai dari penegakan hukum imigrasi hingga pengurangan jumlah pegawai pemerintah.

    Wiles mencetak sejarah sebagai wanita pertama yang menjabat Kepala Staf Gedung Putih. Dia sebelumnya merupakan seorang ahli strategi politik dari Florida yang mengelola kampanye Trump saat pilpres 2024 lalu.

    Dalam wawancara dengan Vanity Fair, Wiles menggambarkan Trump, yang tidak minum alkohol itu, sebagai sosok yang memiliki “kepribadian seperti pecandu alkohol”.

    “Dia (Trump-red) memiliki kepribadian seorang pecandu alkohol,” sebut Wiles, sembari menjelaskan bahwa pengalaman masa kecilnya menghadapi seorang ayah yang pecandu alkohol telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi “kepribadian yang kuat”.

    Trump tidak minum alkohol, kata Wiles, namun beroperasi dengan “pandangan bahwa tidak ada yang tidak bisa dia lakukan”. “Tidak ada, nol, tidak ada,” ucapnya.

    Wiles mengatakan bahwa dirinya telah memperingatkan Trump agar tidak mengampuni para tersangka penyerbuan Gedung Capitol pada 6 Januari 2021 dan mendesaknya untuk menunda keputusan tentang tarif perdagangan yang luas. Namun Wiles mengakui tidak dapat mengubah pikiran Trump untuk kedua isu tersebut.

    Menurut Wiles, Trump juga memiliki keinginan untuk membalas dendam terhadap orang-orang yang dianggapnya sebagai musuh.

    Salah satu contohnya adalah kasus hukum yang menjerat Jaksa Agung New York Letitia James terkait tuduhan penipuan hipotek. Wiles menyebut kasus itu mungkin dimotivasi keinginan balas dendam Trump terhadap pejabat Partai Demokrat itu.

    Wiles menyebut kasus yang menjerat James, seorang pengkritik Trump, “mungkin merupakan salah satu pembalasan”. “Ketika ada kesempatan, dia akan melakukannya,” ucap Wiles merujuk pada keinginan Trump untuk membalas dendam.

    Lebih lanjut, Wiles menyebut pengumuman tarif terhadap mitra-mitra perdagangan AS mengungkap perpecahan di dalam tim Trump, karena para penasihat mendesaknya untuk menunggu konsensus.

    Dalam tanggapannya, Wiles menyebut artikel Vanity Fair “dibuat secara tidak jujur dan bertujuan menyerang saya serta Presiden, staf Gedung Putih, dan kabinet terbaik dalam sejarah”. Dia menuduh Vanity Fair menghilangkan konteks penting dan mengutip dirinya secara selektif untuk menciptakan narasi negatif.

    Sementara Trump, berbicara kepada New York Post, menegaskan dirinya tetap mendukung Wiles setelah artikel Vanity Fair dirilis. “Saya tidak membacanya, tetapi saya tidak membaca Vanity Fair — tetapi dia (Wiles-red) telah melakukan pekerjaan yang fantastis,” ucap Trump.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Sekjen Demokrat: Kita Bukan Pelengkap!

    Sekjen Demokrat: Kita Bukan Pelengkap!

    GELORA.CO -Partai Demokrat mulai memanaskan mesin politik menuju Pemilu 2029. Konsolidasi akbar di Cirebon menjadi penanda keseriusan bintang mercy untuk kembali menjadi kekuatan utama di panggung nasional.

    “Demokrat harus hadir sampai ke akar rumput, dari RW hingga RT. Struktur wajib terbentuk, tidak boleh ada bolong-bolong,” ujar Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, di sela konsolidasi DPD Demokrat Jawa Barat di Hotel Radiant Cirebon.

    Dalam konsolidasi yang dihadiri hampir 800 kader dari seluruh kecamatan itu, Herman bahkan menyampaikan memberi kewenangan DPAC untuk merekrut dan mengesahkan pengurus ranting. Langkah ini disebutnya sebagai strategi penguatan mesin partai dari bawah.

    Herman menekankan Cirebon memiliki nilai historis perjuangan politik sehingga dipilih sebagai titik penguatan semangat kader.

    “Di tanah keramat ini, kita satukan pikiran dan hati. Kita bangun semangat baru, karena kemenangan tidak datang dari retorika, tapi dari soliditas dan kerja keras,” ujarnya dikutip dari RMOLJabar, Rabu, 17 Desember 2025.

    Demokrat, lanjut Herman, juga siap menjadi bagian penting dalam mendukung dan mengawal program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita bukan sekadar pelengkap. Demokrat adalah bagian penting dalam mensejahterakan rakyat. Dari pusat hingga daerah, kita harus jadi motor penggerak,” tukasnya.

  • 9
                    
                        Dukung Aceh Minta Bantuan PBB, Dede Yusuf: Tak Usah Debat, yang Penting Satu Nyawa Tertolong
                        Nasional

    9 Dukung Aceh Minta Bantuan PBB, Dede Yusuf: Tak Usah Debat, yang Penting Satu Nyawa Tertolong Nasional

    Dukung Aceh Minta Bantuan PBB, Dede Yusuf: Tak Usah Debat, yang Penting Satu Nyawa Tertolong
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan Pemprov Aceh boleh menerima bantuan dari siapa saja, termasuk pihak asing, dalam hal ini dua lembaga PBB (UNDP dan UNICEF).
    Menurut dia, hal itu tidak perlu menjadi perdebatan karena tujuannya sama-sama untuk menyelamatkan rakyat. 
    Dede Yusuf
    mengingatkan, pemerintah daerah pasti membutuhkan bantuan dari mana pun, mengingat akses jalan ke tempat mereka sulit dicapai.
    “Dalam kondisi bencana, siapa pun boleh meminta bantuan dari siapa saja. Namun, kondisi medan yang sulit membuat bantuan susah tembus. Artinya, pemda pasti berusaha semaksimal mungkin mendapat bantuan dari mana saja,” ujar Dede kepada Kompas.com, Rabu (16/12/2025).
    “Tidak usah dijadikan perdebatan, yang penting satu nyawa lagi bisa tertolong adalah keharusan,” tambah Dede.
    Dede menjelaskan,
    bantuan asing
    yang diterima Aceh harus dilihat sebagai upaya pertolongan demi mencegah korban lebih banyak.
    Selain itu, Dede meyakini pemerintah pusat dan Presiden Prabowo Subianto telah melakukan berbagai upaya maksimal dalam menangani bencana banjir dan longsor di Sumatera.
    “Kita yakinkan juga bahwa pemerintah dan Presiden sudah melakukan upaya maksimal menangani kondisi. Negara lain pun juga sudah menawarkan bantuan,” ucapnya.
    Dede pun meminta, jika ada pemerintah daerah yang meminta bantuan asing, hal tersebut tidak perlu diperdebatkan.
    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menyurati dua lembaga resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF agar membantu penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh.
    “Secara khusus Pemerintah Aceh resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Muhammad MTA dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/12/2025).
    Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dalam beberapa kesempatan memang selalu berharap agar bantuan internasional harus dibuka, supaya penanganan bencana lebih masif.
    UNDP dan UNICEF telah menerima surat resmi terkait permintaan bantuan tersebut.
    Saat ini, kedua lembaga tengah melakukan peninjauan untuk menentukan bentuk dukungan yang paling tepat, sejalan dengan mandat masing-masing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD Surabaya Kritik Pemkot Belum Maksimal Terapkan Sistem Paperless

    DPRD Surabaya Kritik Pemkot Belum Maksimal Terapkan Sistem Paperless

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto, mengkritisi pola kerja Pemerintah Kota Surabaya yang dinilai belum sepenuhnya menerapkan sistem paperless. Menurut dia, meski digitalisasi arsip sudah berjalan di banyak dinas, penggunaan kertas fisik dalam laporan dan dokumen masih mendominasi.

    “Wis digital, tapi kertasnya masih numpuk di meja. Padahal tujuan paperless itu kan biar kerja makin efisien dan ramah lingkungan,” kata Herlina, Rabu (10/12/2025).

    Dia menilai, kebiasaan mencetak laporan dan berkas untuk rapat justru menambah beban anggaran sekaligus bertentangan dengan semangat efisiensi dan pelestarian lingkungan. Menurut dia, jika sistem digital benar-benar dioptimalkan, Pemkot bisa menekan pengeluaran untuk kertas, tinta, hingga penyimpanan arsip fisik. “Kalau semua masih dicetak, ya ngapain ada sistem digitalisasi? Ini soal mindset,” ujar Herlina.

    Menurut Herlina, secara pengarsipan Surabaya sebenarnya sudah cukup maju dengan sistem digital yang memudahkan pencarian dan penyimpanan dokumen. Namun, pola kerja manual masih sering dijalankan secara bersamaan sehingga menghambat efisiensi birokrasi.

    “Digitalisasi arsip sudah jalan, tapi ya separo-separo. Kadang masih dobel, ada file digitalnya tapi tetap dicetak juga buat arsip fisik,” tutur Herlina.

    Dia menambahkan, format digital seperti PDF sebenarnya jauh lebih praktis dan efisien untuk pelaporan antarinstansi. Selain mudah disimpan, dokumen elektronik juga memudahkan perbandingan data antarlaporan dan mempercepat proses evaluasi kebijakan.

    “Kalau semua laporan dalam bentuk PDF, enak dibaca, gampang dibandingkan, dan nyimpennya juga tinggal klik. Nggak perlu lagi map numpuk sampai lemari penuh,” ucap politisi kawakan ini.

    Politisi Partai Demokrat itu berharap Pemkot Surabaya lebih serius memperkuat budaya kerja digital. Dia menilai, kebijakan paperless bukan hanya urusan teknologi, tapi juga komitmen moral untuk melestarikan lingkungan dan menggunakan anggaran dengan bijak.

    “Kalau serius, anggaran buat kertas, tinta, printer bisa ditekan. Sekalian bantu jaga lingkungan, wong sumber daya alam kita juga terbatas,” tutur mantan Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini.

    Herlina menegaskan, transformasi digital seharusnya membuat sistem administrasi pemerintah semakin cepat, efisien, dan transparan. Dia berharap kebijakan tanpa kertas benar-benar diterapkan secara menyeluruh di semua OPD. “Kita ini kota besar, mestinya bisa jadi contoh. Digitalisasi itu bukan gaya-gayaan, tapi cara kerja yang cerdas dan bisa ngirit,” pungkas dia. [kun]

  • Pemkot Malang Dinilai Gagal Urus Masalah Banjir

    Pemkot Malang Dinilai Gagal Urus Masalah Banjir

     

    Liputan6.com, Malang – Pemerintah Kota Malang dianggap gagal mengatasi persoalan banjir yang terjadi di daerah itu. Hal itu diutarakan DPRD Kota Malang dan meminta pemkot menyusun peta jalan penanggulangan bencana banjir.

    Sebelumnya banjir parah melanda Malang pada 4 Desember 2025 lalu. Saat itu ada 39 titik di tiga kecamatan direndam air setinggi 150 sentimeter-160 sentimeter. Kawasan terdampak mulai jalan raya sampai permukiman warga. Puluhan rumah terdampak akibat banjir Malang tersebut.

    DPRD Kota Malang menggelar Rapat Kerja Evaluasi Penanggulangan Bencana Daerah pada Senin, 8 Desember 2025 sore sampai malam. Raker merespon peristiwa banjir itu. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin dan Sekretaris Daerah (Sekda) Erik Setyo Santoso tak hadir dalam rapat itu.

    Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) hadir sebagai perwakilan Pemkot Malang. Selain itu, Dinas Pengairan Jawa Timur, Dinas Bina Marga Jatim, BMKG dan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS) turut hadir dalam raker itu.

    Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan titik banjir pada tahun ini muncul di wilayah utara dan barat. Sedangkan tahun lalu banjir parah ada di wilayah selatan dan timur.

    “Jangan sampai pada tahun depan banjir merata di semua wilayah,” kata Amithya.

    Menurutnya, Pemkot Malang harus segera menyusun peta jalan penanganan kebencanaan. Menjabarkan detil mitigasi pra sampai pasca bencana. Termasuk melibatkan stakeholder lain, seperti BMKG dan BBWS.

    Amithya menambahkan, tidak cukup bila Pemkot Malang hanya mengandalkan pendekatan infrastruktur. Pembangunan drainase maupun nornalisasi sungai hanya bersifat jangka pendek.

    “Pembangunan itu terkesan sporadis, tapi perencanaan jangka panjang itu harus disiapkan,” katanya.

    Dia juga menyoroti ketidakhadiran Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso. Sebab Erik juga menjabat Ketua Tim Penanggulangan Bencana Daerah. Masalah kebencanaan tidak bisa dibebankan pada BPBD dan Dinas PU saja.

    “Ketua tim mengorkestrasi multi stage holder terkait penanggulangan bencana, sayang tak hadir,” ujarnya.

    Sejumlah fraksi DPRD Kota Malang juga menyoroti kebijakan Pemkot Malang. Fathol Arifin dari Fraksi PKB menyebut Pemkot tidak tegas terkait pencegahan banjir. Misalnya, banyak bangunan berdiri di atas saluran air turut menyebabkan banjir.

    “Harus berani membongkar bangunan yang melanggar peraturan daerah,” ucapnya.

    Selain itu, lanjut Fathol, selama bertahun-tahun Pemkot tidak mampu memenuhi amanat 20 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik. Padahal keberadaan RTH dapat berfungsi menyerap air, meminimalisir terjadinya banjir.

    Eko Hadi Purnomo Fraksi Demokrat PAN, memandang Pemkot Malang tak pernah serius menangani banjir yang tiap tahun selalu terjadi. Padahal sudah diketahui penyebabnya dan rencana penanganannya.

    “Tidak serius urus banjir, tak ada langkah nyata,” ucapnya.