Xcloud.id

partai: Berkarya

  • Mendiktisaintek: Penerima LPDP dari Ikatan Dinas Wajib Pulang

    Mendiktisaintek: Penerima LPDP dari Ikatan Dinas Wajib Pulang

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menjelaskan, penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) saat ini diperbolehkan untuk tetap tinggal di luar negeri.  Namun, bagi yang memiliki ikatan dinas di Indonesia harus tetap kembali ke Tanah Air.

    “Kalau mereka yang awalnya dari instansi, harus pulang. Namun, kalau dia tidak ada instansinya, bebas mau mengajar atau bekerja. Memang kalau dari sisi kepatutan harus pulang, tetapi kan kita tahu juga kalau pulang enggak punya kerjaan juga enggak baik,” usar Satryo di kompleks parlemen Seayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Satryo menjelaskan, perubahan kebijakan ini akan menguntungkan negara dalam mengurangi pengangguran di Indonesia mengingat lapangan pekerjaan dalam negeri terbatas.

    “Kalau pemerintah memang tidak mampu memberikan pekerjaan, juga sulit, kita kasih waktu mereka. Oke bisa teruskan dahulu di sana, cari kerjaan, perdalami ilmunya, dan nanti kalau sudah (bekerja), pulang,” jelasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyebut akan mengkaji ulang pemanfaatan beasiswa LPDP untuk memaksimalkan program swasembada dan hilirisasi.

    Satryo Soemantri Brodjonegoro memiliki sejumlah alasan mengizinkan alumni penerima beasiswa LPDP dari universitas luar negeri tak diwajibkan kembali ke Tanah Air untuk mengabdi.

    Pertama, alumni LPDP bisa berkarya di mana saja, selama memiliki prestasi yang dapat menunjang kariernya untuk bekerja di perusahaan top global atau melakukan penelitian di laboratorium yang bagus di luar negeri.

    Kedua, prestasi para alumni LPDP yang berkarya di luar negeri bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

    Ketiga, Indonesia belum memiliki wadah yang cukup untuk memanfaatkan potensi para alumni LPDP. Banyak negara yang dapat memberikan kesempatan yang lebih luas untuk mereka.
     

  • Menko Praktino Sebut Alumni LPDP Lebih Baik Bangun Bangsa dan Negara

    Menko Praktino Sebut Alumni LPDP Lebih Baik Bangun Bangsa dan Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyebut alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk pulang ke Tanah Air demi membangun bangsa dan negara.

    Pratikno menilai program LPDP merupakan investasi besar dari pemerintah untuk pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

    “Negara berinvestasi besar untuk pengembangan SDM sejak awal mulai dari sekolah dasar, menengah, tinggi, dan lain-lain,” ujar Pratikno kepada wartawan seusai acara “D-Futuro Futurist Summit 2024 (DFFS)” di The Kasablanka Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

    “Oleh karena itu negara berhaklah untuk mendapatkan return dari investasi itu. Investasi itukan dimaksudkan untuk membangun bangsa dan negara, menyejahterakan masyarakat,” sambungnya.

    Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan alumni LPDP dari universitas luar negeri tak diwajibkan kembali ke Tanah Air untuk mengabdi.

    Pertama, Satryo mengatakan, bahwa alumni LPDP bisa berkarya di mana saja, selama memiliki prestasi yang dapat menunjang kariernya untuk bekerja di perusahaan top global atau melakukan penelitian di laboratorium yang bagus di luar negeri.

    Kedua, Satryo menilai, prestasi para alumni LPDP yang berkarya di luar negeri bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

    “Suatu hari menemukan inovasi. Kita bilang, Indonesia yang menemukan inovasi. Meskipun di luar negeri, kan masih Merah Putih,” ungkapnya, saat ditemui di kantor Kemenko PMK, Selasa (5/11/2024).

    Ketiga, menurut Satryo, Indonesia belum memiliki wadah yang cukup untuk memanfaatkan potensi para alumni LPDP. Dia menilai, banyak negara yang dapat memberikan kesempatan lebih luas untuk mereka.

    “Tidak harus (pulang ke Indonesia), karena kita tidak bisa memaksa dia pulang. Pasalnya, kita belum punya cukup tempat untuk mereka berkarya. Kasihan dia nanti, ilmunya tinggi, di sini tidak ada wadahnya. Lebih baik kamu teruskan ke sana saja, yang penting Merah Putih,” ujarnya.

  • Pemerintah Kaji Ulang Beasiswa LPDP untuk Maksimalkan Program Swasembada dan Hilirisasi

    Pemerintah Kaji Ulang Beasiswa LPDP untuk Maksimalkan Program Swasembada dan Hilirisasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyebut akan melakukan pengkajian ulang pemanfaatan Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) atau beasiswa LPDP untuk memaksimalkan program swasembada dan hilirisasi.

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menjelaskan, pemerintah akan fokus memberikan kesempatan yang luas bagi mereka yang bergelut di bidang pangan dan energi.

    “Presiden sudah mencanangkan program swasembada pangan, swasembada energi, ketersediaan air, hilirisasi. Nah, ke depan kita arahkan LPDP untuk bidang-bidang itu,” ungkapnya, saat ditemui di Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Menurut Satryo, hal ini guna menunjang target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan hilirisasi.

    “Supaya ketika dia lulus dan berkarya di mana pun, sehingga bisa membangun Indonesia, memenuhi pangan, energi, air, hilirisasi, dan sebagainya,” tuturnya.

    Di samping itu, Satryo mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah berupaya membangun industri yang kuat di Indonesia, sehingga ke depannya dapat mewadahi potensi para alumni LPDP untuk bekerja dan berkarya di Indonesia.

    “Kalau kita punya industri yang cukup kuat, mereka yang punya beasiswa LPDP bisa pulang bekerja di kita. Sementara mereka di sana dahulu, syukur-syukur dia di sana bisa bantu kita membangun industri di sini atau mereka yang di luar negeri masuk ke startup yang kelas dunia, bisa bikin di sini cabangnya, atau pabriknya di sini, kan tidak ada masalah,” tuturnya.

  • Mendikti: Penerima Beasiswa LPDP Tak Harus ke Indonesia, yang Penting Merah Putih – Page 3

    Mendikti: Penerima Beasiswa LPDP Tak Harus ke Indonesia, yang Penting Merah Putih – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari universitas luar negeri dapat berkarya di mana saja sehingga tidak harus kembali ke tanah air untuk mengabdi.

    “Kami memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja. Meskipun tidak pulang, tapi dia punya prestasi yang bagus, bekerja di perusahaan yang juga baik di luar negeri, atau menemukan inovasi. Kita bilang, Indonesia yang menemukan inovasi itu. Jadi meskipun di luar negeri, kan masih Merah Putih,” ujar Satryo usai Rapat Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat pada Selasa, 5 November 2024.

    Dia menambahkan ketidakharusan penerima beasiswa LPDP untuk kembali mengabdi di tanah air dikarenakan kondisi dalam negeri yang menurutnya belum optimal dalam menyediakan wadah sekaligus peluang untuk berkarya dan mengabdi sesuai keahlian masing-masing.

    Meski begitu, ia mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen untuk bersinergi membangun industri dalam negeri yang nantinya mampu menampung keahlian serta gelar pendidikan para alumni LPDP dari universitas luar negeri.

    Dia juga berpesan kepada masyarakat agar tidak menganggap pemberian beasiswa pendidikan tinggi hingga ke luar negeri, seperti Program LPDP sebagai sesuatu yang merugikan, sebab investasi dalam bidang pendidikan tidak pernah memberikan kerugian.

    “Memang menghabiskan duit? Tidak juga. Investasi pendidikan tidak pernah rugi. Jangan dihitung pulang atau tidak. Dia punya karir, punya prestasi kan tidak menganggur, dia bekerja, punya pengetahuan, penghasilan yang baik. Kenapa tidak?” imbuhnya.

     

    Para penerima beasiswa LPDP di AS dan Kanada, yang tergabung dalam komunitas Mata Garuda Amerika, berkumpul di Washington, D.C. untuk ber-networking, alias berjejaring. Acara itu digelar untuk meningkatkan kolaborasi demi kontribusi positif bagi tana…

  • 6 Mendikti: Penerima Beasiswa LPDP Tak Harus Pulang ke Indonesia Nasional

    6 Mendikti: Penerima Beasiswa LPDP Tak Harus Pulang ke Indonesia Nasional

    Mendikti: Penerima Beasiswa LPDP Tak Harus Pulang ke Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan, penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (
    LPDP
    ) tidak harus pulang ke Indonesia usai lulus kuliah.
    Menurut Satryo, pemerintah memberi kebebasan bagi peraih
    beasiswa LPDP
    untuk berkarya di mana pun.
    Termasuk, jika ingin bekerja pada perusahaan yang baik yang berada di luar negeri.
    “Enggak (harus pulang), kita memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja,” kata Satryo saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Jakarta, Selasa (5/11/2024).
    Satryo mengatakan, pemerintah tidak bisa memaksa penerima LPDP untuk bekerja di Tanah Air.
    Terlebih, Indonesia belum memiliki tempat yang baik bagi para penerima LPDP untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki.
    “Kita belum punya cukup tempat untuk mereka berkarya. Kasihan dia (penerima LPDP) nanti, ilmunya tinggi, di sini tidak ada wadahnya. Lebih baik kamu (penerima LPDP) teruskan ke sana saja. Yang penting (jiwanya) merah putih,” kata Satryo.
    Ia pun menjamin tidak akan ada sanksi bagi para penerima beasiswa LPDP yang tidak kembali ke Indonesia.
    Ia turut memastikan bahwa tidak ada aturan dari LPDP yang mengharuskan mahasiswa untuk pulang ke Indonesia setelah lulus menempuh pendidikan di luar negeri.
    “Suatu hari siapa tahu ada peraih Nobel orang Indonesia, tapi di Amerika. Tidak apa-apa, kan? Itu yang positif. Berkarya bisa di mana-mana, untuk Merah-Putih,” kata Satryo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dewan Oligarki Sang Presiden

    Dewan Oligarki Sang Presiden

    GELORA.CO – PRESIDEN Prabowo Subianto adalah pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Ada 17 partai politik yang bergabung dalam koalisi ini. Ada yang bergabung sejak proses pencalonan, dan ada pula yang bergabung setelah Presiden 08 menang.

    Partai koalisi Prabowo terdiri dari partai parlemen dan nonparlemen. Yang parlemen meliputi 7 partai, antara lain Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Sedangkan nonparlemen meliputi 10 partai, yaitu PPP, PSI, Perindo, PBB, Gelora, Garuda, Buruh, Berkarya, Prima, dan PA.

    Prabowo adalah pimpinan eksekutif yang menguasai 470 kursi dari 580 anggota parlemen di Senayan. Dia presiden powerfull yang memegang 81 persen lebih kekuatan politik saat ini.

    Apa saja bisa dilakukan oleh Prabowo sebagai episentrum kekuatan politik lima tahun ke depan. Namun begitu, ia merasa masih perlu menjaga hubungan baik dan memelihara hubungan dengan partai-partai pendukung. 

    Pertemuan dengan para ketua umum dan sekretaris jenderal partai pada Jumat, 1 November 2024, di Istana Negara, harus dibaca dalam relasi kuasa.

    Apalagi Prabowo yang menginginkan pertemuan rutin antara para pimpinan partai setiap habis salat Jumat, sekadar makan siang dan bertukar pikiran. Di sinilah sebenarnya kendali negara berada di tangan pimpinan partai parlemen.

    Mereka adalah Bahlil Lahadalia, Surya Paloh, Abdul Muhaimin Iskandar, Ahmad Syaikhu, Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Prabowo sendiri. Orang-orang tersebutlah yang sesungguhnya dewan oligarki politik Indonesia kontemporer.

    Para anggota Kabinet Merah Putih dan anggota DPR RI adalah wayang yang menjalankan arah keputusan partai dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah. Mereka tak cukup nyali melawan arah keputusan ketua umum, bila tidak, malah jabatannya menjadi taruhan.

    Pada dekade terakhir, sulit menjumpai anggota dewan yang berani melawan keputusan partai, semacam tokoh Sri Bintang Pamungkas, atau Matori Abdul Jalil, atau Effendy Choirie, Fahri Hamzah dan lain sebagainya.

    Dengan sistem suara terbanyak dan kewenangan partai yang kuat, anggota dewan itu rerata memilih berdamai dengan pimpinan partai, walau terkadang bertentangan dengan common sense dan kepentingan publik. Mereka pasti ditertibkan melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

    Sementara, para politisi yang terpilih menjadi anggota dewan, mayoritas pengusaha yang lazim berhitung untung rugi. Arus pragmatis telah menjadi arus utama yang melumpuhkan idealisme di lembaga perwakilan sekarang.

    Kondisi ini yang telah mendorong segelintir orang memegang kendali kekuasaan. Mereka adalah pimpinan partai yang punya agenda Jumatan dengan presiden. Mereka pulah yang menentukan hitam putihnya negeri ini.

    Taklah salah, bila perkembangan demokrasi Indonesia pascareformasi dikritik semakin oligarkis. Memang faktanya, kata Jimly Asshiddiqie, partai kian membiru dan dinasti politik kian berkuasa.

    Prabowo pasti tak terlalu merisaukan perkembangan demokrasi oligarki. Asal seseorang yang berkuasa atas izin rakyat melalui pemilu yang demokratis. Ia tak mempermasalahkan. Bahkan, ia tak mau cawe-cawe terhadap hasil Pilkada Serentak pada 27 November 2024 mendatang.

    Sebagai presiden yang punya relasi kuasa dengan 7 presiden sebelumnya, Prabowo mengerti betul hakikat kekuasaan itu. Dan ia telah membuktikan di depan mahkamah sejarah memperoleh kekuasaan dengan halal.

    Jadi, adanya dewan oligarki memang dibutuhkan. Dalam istilah Pak Surya, dewan itu semacam forum konsultasi presiden dengan pimpinan partai koalisi. Ini bertujuan membangun sinergi dan kolaborasi dengan kekuatan politik yang ada dalam orkestrasi kepemimpinan demi mewujudkan simfoni kebangsaan.

    Kendati forum itu tak dilembagakan secara formal, sesungguhnya kekuasaannya mirip dengan konsep ahlul halli wal’aqdi dalam khazanah politik Islam pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Atau serupa dewan Walisongo dalam pembentukan Kerajaan Islam Demak Bintoro. Ataupun sejenis dengan konsep wilayatul faqih dalam Republik Islam Iran, dan seterusnya.

    Mereka para tokoh setengah dewa yang punya otoritas moral politik untuk menentukan pemimpin. Mereka adalah para tokoh nasional yang sangat dihormati oleh sang khalifah atau sultan atau presiden yang berkuasa.

    Barangtentu, bangsa ini menaruh harapan besar terhadap kearifan dan kebijakan para pemimpin partai di atas. Dan dari 7 pimpinan partai koalisi, Pak Suryalah yang paling tak punya beban politis dan psikologis sebagai tokoh yang bukan anak buah presiden dalam kabinet.

    Publik boleh berharap pada Ketum Nasdem ini untuk bicara terbuka dan apa adanya mengenai aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Meski publik juga tetap harus mengkonsolidasi kekuatan masyarakat sipil dari ormas yang telah dilumpuhkan melalui konsesi tambang oleh pemerintah. Semoga!

  • Presiden Prabowo Subianto resmikan Gerakan Solidaritas Nasional

    Presiden Prabowo Subianto resmikan Gerakan Solidaritas Nasional

    Presiden Prabowo Subianto meresmikan hadirnya Gerakan Solidaritas Nasional. (foto: ist)

    Presiden Prabowo Subianto resmikan Gerakan Solidaritas Nasional
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Sabtu, 02 November 2024 – 19:55 WIB

    Elshinta.com – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meresmikan hadirnya Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024). Peresmian GSN ini disaksikan oleh 16 ribu masyarakat Indonesia yang mewakili seluruh golongan masyarakat dari Sabang hingga Merauke.

    Dalam peresmian ini, Presiden Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hadir juga, Ketua GSN Rosan Perkasa Roeslani, beserta pimpinan GSN dan sejumlah tokoh elite politik Indonesia.

    Pada kesempatan ini, Ketua Umum GSN, Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan terima kasih pada Presiden Prabowo atas kepercayaannya kepada GSN dalam menyatukan dan mengoptimalkan kekuatan seluruh rakyat Indonesia. 

    Ini adalah bagian dari upaya dalam mendorong Indonesia menjadi bangsa yang maju di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

    Rosan mengatakan bahwa Indonesia sedang bersemangat tinggi dan berenergi positif. Hal ini disebabkan oleh pergantian pimpinan nasional dan pemerintah, sehingga ke depan Indonesia bisa lebih berharap dan berkarya. 

    Selain itu, kondisi Indonesia saat ini dapat dikatakan lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya.
    “Namun, ternyata ketika kita berkaca lebih lama, masih ada perang-perang lokal di dalam negeri yang harus segera kita menangkan. Seperti yang berulang kali diserukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, masih ada perang melawan kemiskinan, korupsi, ketidakadilan, kesenjangan, dan yang palingutama adalah perang melawan ketidakpedulian terhadap sesama rakyat Indonesia.”

    Ia mengungkapkan, hal itulah yang menjadi latar belakang GSN didirikan. 

    “Dari persatuan dan kolaborasiyang begitu solid antara Bapak Presiden Prabowo dengan Mantan Presiden Jokowi, kita belajar bukan saja nilai-nilai solidaritas nasional, tapi juga dampaknya yang begitu baik dan besar,” katanya.

    “Visi GSN adalah menjadi organisasi yang merekatkan seluruh rakyat Indonesia. Dengan cara menampung dan mewujudkan gagasan-gagasan besar menjadi solusi-solusi konkrit bagi kehidupanmasyarakat dan kemajuan bangsa. Baik rakyat Indonesia di dalam negeri maupun yang menjadi diaspora di seluruh dunia,” tambah Rosan yang sekaligus adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kabinet Merah Putih.

    Rosan kemudian mencontohkan gagasan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dalam proses singkat sejak Pilpres 2024, dapat langsung diwujudkan menjadi sebuah kebijakan nyata, sekaligus gebrakan dalam pemerintahan Prabowo – Gibran. 

    Itu adalah gagasan yang tidak lain berangkat dari hasil dialog antara para ahli  Tim Kampanye Nasional (TKN). Demikian juga gagasan untuk membebaskan jutaan petani dan nelayan dari hutang yang sudah terbebani selama bertahun-tahun. 

    “Kita saksikan sendiri bagaimana proses yang dilalui bisa sangat singkat. Dari gagasan, menjadi dialog para ahli, hingga akhirnya dituangkan dalam kebijakan nyata pemerintah yang didukung penuh sumber daya, kelembagaan, dan anggaran yang dibutuhkan,” kata Rosan.

    Saat ini sudah didirikan Badan Gizi Nasional dalam waktu tidak sampai satu tahun sejak gagasan Makan Bergizi Gratis diusulkan. Hal ini menginspirasi Presiden Prabowo Subianto untuk melembagakan proses identifikasi dan realisasi gagasan itu sendiri dalam satu paguyuban yang disebut GSN.

    “Misi GSN adalah menghasilkan resolusi-resolusi serupa untuk direalisasikan secara nyata oleh pemerintah, dengan dukungan pemerintah, atau melalui sumber daya GSN sendiri. Supaya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung dan cepat oleh masyarakat,” terang Rosan Perkasa Roeslani.

    Tegas Rosan, ada tiga keunikan dan keunggulan GSN yang akan membuat GSN tumbuh dan berkembang pesat, serta berdampak nyata dan positif bagi masyarakat dan negara.

    Pertama, GSN disusun sedemikian rupa untuk punya kemampuan dan kekuatan besar untuk mewujudkan gagasan-gagasan besar dari Putra Putri terbaik bangsa. Selain karen dibina langsung olehPresiden RI ke-8, juga karena GSN berisi seluruh eleman kekuatan bangsa. “Melalui GSN, kekuasan menjadi kekuatan baik dan besar bagi kehidupan masyarakat dan kemajuan bangsa,” jelas Rosan.

    Kedua, kekuatan utama GSN ada pada kekuatan gagasan, karenanya membutuhkan lingkungan yang mengedepankan kebebasan berpikir dan bersuara.

     “Karena prinsip utama GSN adalah kekuatan gagasan dan jaringan, kami berharap GSN dengan sendirinya menjadi organisasi yang bersifat otonomdalam menyuarakan dan memperjuangkan kebutuhan dan harapan masyarakat,” kata Rosan.

    Ketiga, GSN akan tumbuh mengakar dan tersebar. Artinya GSN akan memperjuangkan gagasan yang mengakar kepada kearifan budaya, sejarah dan tradisi lokal yang notabene sangat beragam dan tersebar di seluruh Indonesia.

    “Hal ini penting untuk memastikan gagasan dan inisiatif GSN ke depan akan didukung partisipasi masyarakat dan dampaknya berkesinambungan (sustainable),” tambah Rosan.

    Perihal alasan pemberian nama Gerakan Solidaritas Nasional, Rosan menjelaskan bahwa Solidaritas Nasional bukan terdiri dari dua kata melainkan satu frase. Solidaritas Nasional bukan sekadar rekonsiliasisetelah pemilu, namun bergerak dan berkarya bersama demi kepentingan Indonesia. (Dd)

    Sumber : Sumber Lain

  • 5 Tips Atur Keuangan Buat Sandwich Generation yang Punya Bisnis – Page 3

    5 Tips Atur Keuangan Buat Sandwich Generation yang Punya Bisnis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Indonesia dipenuhi dengan sandwich generation atau generasi sandwich. Ini adalah generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup 3 generasi yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan anaknya. Tentu saja, mengelola keuangan bukanlah tugas yang mudah bagi generasi sandwich. 

    Dewasa ini banyak anak muda, yang juga bagian dari Sandwich Generation, memiliki mimpi untuk membangun usahanya sendiri, baik dalam skala kecil hingga besar. Ini mereka lakukan untuk mengembangkan kondisi finansialnya, karena ingin berkarya secara independen, atau mempunyai passion yang ingin mereka kejar.

    Hal ini sejalan dengan data oleh Kadin Indonesia yang menunjukkan jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia per tahun 2023 telah mencapai 66 juta dan berkontribusi sebesar 61 persen pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

    Nah, pertanyaan selanjutnya: bagaimana generasi sandwich dapat menyeimbangkan kebutuhan pribadi, keluarga, dan membangun bisnis secara bersamaan?

    Bertepatan dengan Bulan Inklusi Keuangan serta mendukung Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) oleh OJK, Bank DBS Indonesia menghadirkan lima tips yang bisa kamu coba. Yuk, cek kiat-kiatnya di bawah ini!

    Analisis kondisi keuangan 

    Siapa bilang sandwich generation tidak bisa punya bisnis sendiri? Dengan perencanaan keuangan yang konsisten dan detil, bukan tidak mungkin kita juga bisa mengembangkan bisnis kita! Namun, sebelum kamu membuat rencana keuangan dan rencana bisnis, penting untuk memahami kondisi keuangan diri sendiri dan keluarga secara detil.

    Mulai dari mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, mengidentifikasi sumber utang, hingga menghitung persentase utang terhadap pendapatan. Dengan pemahaman yang komprehensif ini, kamu dapat membuat keputusan finansial yang lebih baik dan merencanakan bisnis dengan lebih realistis.

    Dalam menilai kesehatan nilai utang kamu atau keluarga kamu, coba gunakan metode debt to income ratio, yaitu cicilan bulanan dibagi pendapatan kotor dikali 100 persen. Idealnya, debt to income ratio adalah di bawah 35 persen, menandakan kondisi keuangan yang sehat dan memudahkan kamu ketika mengajukan pinjaman/kredit/cicilan kepada bank.

    Sedangkan rasio 36-49 persen masih termasuk nilai yang bisa ditoleransi, namun kamu perlu lebih ketat mengatur pengeluaran. Apabila rasio utang terhadap pendapatan kamu sudah mencapai 50 persen bahkan lebih, sebaiknya kamu mempertimbangkan cara-cara untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi utang sebelum membangun bisnis, ya!

     

  • Wamentan: Petani muda diperlukan dalam mewujudkan swasembada pangan

    Wamentan: Petani muda diperlukan dalam mewujudkan swasembada pangan

    Peran petani milenial sangat diperlukan dalam mewujudkan swasembada pangan nasionalJakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam mengembangkan sektor pertanian sebagai langkah strategis mencapai swasembada pangan nasional yang berkelanjutan dan inovatif.

    “Peran petani milenial sangat diperlukan dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” kata Wamentan saat menghadiri Konsolidasi Nasional Duta Petani Milenial/Duta Petani Andalan (DPM/DPA) yang dihadiri oleh ratusan petani muda serta organisasi kepemudaan lainnya di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu.

    Wamentan menyampaikan, peran petani muda penting mewujudkan swasembada pangan nasional dengan memperkenalkan teknologi pertanian modern dan praktik pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas.

    “Sektor pertanian sangat membutuhkan kontribusi anak muda karena dinilai memiliki sifat inovatif, adaptif, kreatif, dan memiliki kemampuan untuk membawa perubahan melalui teknologi,” ujar Wamentan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Sudaryono, peran petani muda menjadi kunci utama dalam membawa perubahan positif melalui pengenalan teknologi pertanian modern yang mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian nasional.

    Selain itu, sektor pertanian membutuhkan kontribusi generasi muda karena dinilai lebih adaptif dan kreatif.

    Untuk itu, pemerintah berkomitmen mendukung penuh petani muda yang ingin berkarya di sektor pertanian, dengan menyediakan akses teknologi dan pelatihan yang dibutuhkan.

    “Karena pembangunan pertanian ini membutuhkan anak-anak muda, milenial, termasuk dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” ujarnya.

    Sudaryono menegaskan, generasi milenial harus memiliki pandangan holistik dalam pertanian, tidak hanya di sektor hulu, tetapi juga di hilir dan menciptakan produk turunan.

    Dengan mengembangkan produk turunan, sektor pertanian dapat lebih berkelanjutan dan menciptakan peluang usaha baru yang mampu mendorong peningkatan nilai tambah komoditas.

    Menurutnya, hal ini penting agar sektor pertanian tidak sekadar berfokus pada produksi, tetapi juga pada pengembangan bisnis di sepanjang rantai nilai.

    “Dan saya perlu untuk memberikan dukungan strategis kepada para petani milenial yang hadir di sini agar kalian dapat memahami pentingnya kontribusi petani milenial dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan secara komprehensif,” tuturnya.

    Dalam Konsolidasi Nasional Duta Petani Milenial/Duta Petani Andalan (DPM/DPA) yang dihadiri oleh ratusan petani muda serta organisasi kepemudaan lainnya, Wamentan telah dinobatkan sebagai “Bapak Pembina Petani Milenial”.

    Baca juga: Wamentan Sudaryono dinobatkan menjadi “Bapak Pembina Petani Milenial”
    Baca juga: Wamentan: Optimalisasi lahan rawa Merauke tunjukkan hasil signifikan
    Baca juga: Wamentan ajak milenial berperan pada ketahanan pangan di era digital
     

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Bertekad Memimpin Pemerintahan Bersih: Yang Tidak Mau Bersama Saya Minggir

    Prabowo Bertekad Memimpin Pemerintahan Bersih: Yang Tidak Mau Bersama Saya Minggir

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto bertekad memimpin pemerintahannya selama lima tahun mendatang dengan bersih. Jika ada yang tidak mau bersama membangun pemerintahan bersih, dia meminta untuk keluar dalam barisan.

    “Saya bertekad memimpin pemerintahan yang bersih. Yang mau bersama saya ayo, yang tidak mau bersama saya minggir,” ujarnya dalam pidato deklarasi gerakan solidaritas nasional (GSN) di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

    Prabowo menjelaskan, tidak ada negara yang berhasil kalau rakyatnya tidak bahagia. Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih.

    “Mari kita amankan kekayaan bangsa Indonesia. Mari kita wujudkan cita-cita pendiri bangsa kita, cita-cita Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, Sudirman. Semua pendiri-pendiri bangsa Indonesia ingin rakyatnya hidup sejahtera,” tuturnya.

    Mengenai GSN, Prabowo meminta langsung melakukan aksi nyata tanpa banyak bicara. “Mungkin acara seperti ini sekali lima tahun saja,” ucapnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum GSN Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo atas kepercayaannya kepada GSN dalam menyatukan dan mengoptimalkan kekuatan seluruh rakyat Indonesia.

    Ia menyampaikan GSN adalah upaya dalam mendorong Indonesia menjadi bangsa yang maju di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

    Rosan menuturkan Indonesia sedang bersemangat tinggi dan berenergi positif. Hal ini disebabkan oleh pergantian pimpinan nasional dan pemerintah sehingga ke depan Indonesia bisa lebih berharap dan berkarya.

    Selain itu, kondisi Indonesia saat ini dapat dikatakan lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya. Dia pun menyampaikan pesan Prabowo, yaitu masih ada perang melawan kemiskinan, korupsi, ketidakadilan, dan kesenjangan.

    “Yang paling utama adalah perang melawan ketidakpedulian terhadap sesama rakyat Indonesia,” ujar Rosan dalam keterangan tertulis kepada wartawan.

    Ia mengungkapkan, hal itulah yang menjadi latar belakang GSN didirikan. “Dari persatuan dan kolaborasi yang begitu solid antara Bapak Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi, kita belajar bukan saja nilai-nilai solidaritas nasional, tetapi juga dampaknya yang begitu baik dan besar,” kata Rosan.