loading…
Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mendukung usulan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD. FOTO/IST
JAKARTA – Partai Ummat yang didirikan oleh tokoh Reformasi Amien Rais mendukung usulan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD. Usulan Presiden Prabowo Subianto itu dinilai sebagai bentuk terobosan bagus untuk menghemat anggaran Pilkada .
“Partai Ummat menyambut baik gagasan ini. Partai Ummat menganggap ide Presiden Prabowo untuk kembali memberikan kewenangan kepada DPRD dalam memilih kepala daerah sebagai terobosan yang bagus untuk menghemat anggaran negara,” kata Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi dalam keterangan tertulis dikutip, Senin (16/12/2024).
Ridho menyinggung Pilkada 2024. Menurutnya, sudah bukan rahasia lagi butuh modal yang tak kecil untuk mengikuti Pilkada. Bila hal itu terus dibiarkan, kata Ridho akan berefek pada gagalnya pembangunan yang bisa mensehjaterahkan rakyat.
“Logika pilkada kita sekarang itu sudah seperti bisnis atau investasi, jika menang bukan rakyat yang untung tapi para bandar pilkada yang untung. Apa kondisi ini mau kita biarkan terus berlarut?” tanya Ridho.
Ridho menjelaskan, bahwa ide one man one vote saat ini cenderung belum bisa diterapkan sepenuhnya. Pasalnya, kata dia, bangunan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia yang relatif di bawah garis kemiskinan dan mayoritas hanya berpendidikan hingga SD saja. Hal tersebut membuka pintu lebar bagi jual beli suara secara masif.
“One man, one vote akan menjadi ide yang relevan kelak ketika masyarakat Indonesia sudah merata dalam hal pendidikan dan ekonomi,” kata Ridho.
Lebih lanjut, Ridho usulkan agar verifikasi faktual bagi parpol yang sudah pernah ikut Pemilu tidak perlu diadakan lagi. Pasalnya, sambung dia, hal iti membebani parp yang juga memerlukan biaya yang tidak sedikit lantaran semua partau dipaksa untuk membuat infrastruktur di daerah yang bukan basis mereka.
“Partai politik itu kan seharusnya menjadi representasi bagi basis basis konstituen mereka yang gak mungkin bisa mewakili seluruh karakteristik demografis masyarakat Indonesia, sehingga verifikasi faktual yang ada sekarang itu seperti memaksa partai politik untuk ‘mengarang’ mewakili karakteristik demografis tertentu,” kata Ridho.
Pada akhirnya, kata Ridho, rakyat juga yang menentukan partai mana yang sesuai dengan pilihan mereka, bagi partai yang terus bekerja akan mendapat imbal suara, sehingga verifikasi faktual sebenarnya nanti bisa diukur dari indikator hasil pemilu.
“Jadi poin Partai Ummat adalah kalau mau membenahi sistem pemilu kita yang berbiaya mahal harus dimulai dari hulu ke hilir, termasuk apakah masih sesuai dengan sistem pemilu legislatif terbuka saat ini yang juga ekuivalen dengan Pilkada yang berbiaya mahal,” kata Ridho.
“Begitu juga Pilpres apa tidak sebaiknya seperti dulu melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, apapun pilihannya, dengan catatan negara kita tidak boleh kembali menganut rezim otoritarianisme apalagi militeristik, seperti masa sebelum Reformasi 1998,” tandasnya
(abd)
