Yogyakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi peningkatan bencana hidrometeorologi seiring datangnya puncak musim hujan di wilayah Indonesia bagian barat pada November hingga Desember 2025. Maka dari itu penting untuk memahami apa saja tanda-tanda awal seperti banjir dan tanah longsor sebagai upaya pencegahan.
Dosen Teknik Geologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Wahyu Wilopo menjelaskan tanda-tanda bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor sebenarnya dapat dikenali lebih awal dengan memperhatikan kondisi sekitar.
Retakan tanah atau bangunan, tiang dan pohon yang miring, serta guguran tanah di lereng merupakan indikasi awal longsor. Sedangkan banjir biasanya diawali dengan hujan deras terus-menerus, naiknya permukaan air sungai, dan genangan di sekitar permukiman.
“Oleh karena itu perlu digalakkan ronda lingkungan, khususnya setelah hujan untuk mengamati tanda-tanda banjir atau longsor di sekitar. Sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat,” ungkap Wahyu, Kamis (6/11/2025).
BMKG mencatat curah hujan tinggi hingga sangat tinggi, di atas 150 milimeter per dasarian, berpotensi terjadi di sejumlah daerah. Kondisi ini dapat memicu banjir dan longsor, terutama di wilayah padat penduduk dan pegunungan. Dalam beberapa pekan terakhir, tercatat 45 kejadian cuaca ekstrem yang didominasi hujan lebat dan angin kencang.
Profesor Wahyu menilai, banjir paling berisiko melanda wilayah dekat sungai atau daerah rendah terutama yang berada di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, dan Palembang. Sementara itu, daerah pegunungan dengan lereng curam dan lapisan tanah lapuk berpotensi mengalami longsor, seperti di kawasan Kalimantan dan Sulawesi.
“Pada prinsipnya, daerah yang rentan longsor aman dari banjir dan yang rentan banjir aman dari longsor,” tambahnya.
Wahyu menegaskan, perubahan iklim global merupakan kondisi yang tak bisa dihindari. Sehingga adaptasi menjadi kunci menghadapi dampaknya, dengan enghindari kawasan rawan bencana, baik secara permanen maupun sementara bisa menjadi langkah bijak untuk meminimalkan risiko terdampak bencana hidrometeorologi.
“Bencana bukan hanya permasalahan pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menghindari dan meminimalkan dampak kejadian bencana tersebut,” tutup Wahyu.