Blog

  • Ciputra (CTRA) Kembangkan The Forestine di CitraGarden City

    Ciputra (CTRA) Kembangkan The Forestine di CitraGarden City

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) atau Ciputra Group berencana mengembangkan kawasan hunian The Forestine di CitraGarden City, Jakarta Barat.

    Edwin Hari Wardhana, Direktur Ciputra Group, menyampaikan The Forestine dirancang dengan konsep hunian bernuansa alam yang didukung oleh ruang terbuka hijau seluas 3,6 hektare, termasuk taman sentral The Everwood Art Park sebagai pusat aktivitas dan interaksi sosial.

    “The Forestine merupakan bagian dari pengembangan kota mandiri CitraGarden City seluas 465 hektare,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (20/12/2025).

    Pada Sabtu (20/12/2025), Ciputra Group menggelar seremoni pembukaan marketing gallery The Forestine, bertempat di The Treehouse Club, CitraGarden City, Jakarta Barat. Peresmian ini menandai hadirnya Marketing Gallery sebagai ruang representasi utama The Forestine, kawasan hunian terbaru Ciputra Group yang mengusung konsep forest home dengan arsitektur tropical modern.

    Marketing Gallery The Forestine dihadirkan sebagai sebuah experience center yang memungkinkan pengunjung memahami secara menyeluruh konsep kawasan, filosofi hunian, serta nilai yang diusung

    “Peresmian Marketing Gallery The Forestine merupakan momen penting bagi kami. Galeri ini kami hadirkan sebagai ruang komunikasi yang tidak hanya menampilkan produk, tetapi juga menyampaikan cerita, visi, dan karakter kawasan secara utuh kepada masyarakat,” ujar Edwin Hari Wardhana.

    Melalui Marketing Gallery ini, pengunjung dapat memperoleh gambaran mengenai perencanaan kawasan yang mengedepankan keseimbangan antara alam dan kehidupan modern.

    “Kami ingin Marketing Gallery ini menjadi titik awal bagi pengunjung untuk merasakan pengalaman The Forestine. Mulai dari konsep forest home, tata kawasan, hingga kualitas lingkungan yang ingin kami hadirkan,” kata Jimmy Soh, General Manager Sales & Marketing The Forestine.

    Dari sisi lokasi, The Forestine memiliki akses strategis dengan jarak sekitar 5 menit menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, 5 menit menuju Tol JORR 2, serta 10 menit ke Tol Prof. Dr. Sedyatmo. Kawasan ini juga berdampingan langsung dengan Sunset Avenue, area komersial dan lifestyle berkonsep lakefront seluas 10 hektare yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki.

    Marketing Gallery The Forestine juga menampilkan integrasi kawasan dengan berbagai fasilitas unggulan CitraGarden City, seperti Sekolah Citra Kasih, Ciputra Hospital, Citra Premier, Citra Interactive Zoo, hingga Farmers Market, yang menunjang gaya hidup praktis dan terintegrasi di dalam kota mandiri.

  • Terpilih Jadi Ketua DPD PDIP Jatim, Ini Pesan Said Abdullah ke Kader

    Terpilih Jadi Ketua DPD PDIP Jatim, Ini Pesan Said Abdullah ke Kader

    Jakarta

    Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur periode 2025-2030 Said Abdullah meminta kader PDIP Jatim bersama gotong royong untuk membesarkan partai. Sebab tantangan politik ke depan dinilainya sangat dinamis.

    Hal tersebut diungkapkan olehnya saat pidato usai ditetapkan sebagai Ketua DPD PDIP Jatim periode 2025-2030 dalam Konferda PDIP Jatim di Surabaya, hari ini. Turut hadir dalam acara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dan sejumlah kader PDIP lainnya.

    “Hari ini, saya diberikan tanggung jawab untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur periode 2025-2030. Amanah ini tidak mudah untuk emban, tantangan politik kedepan pastilah sangat dinamis.Jika amanah ini saya pikul sendirian, tentu tidak akan sanggup. Kita, seluruh kader PDI Perjuangan memiliki common bonding yakni jiwa gotong royong,” kata Said dalam keterangannya, Sabtu (20/12/2025).

    “Hanya dengan gotong royong tugas sebesar apapun akan terasa ringan kita jalani. Oleh sebab itu, saya memohon kesediaan kawan-kawan yang telah dilantik menjadi Pengurus DPD PDI Perjuangan 2025-2030 untuk all out membesarkan partai,” sambungnya.

    Dia pun meminta agar para kader untuk mengenal dan mengetahui demografi Jawa Timur serta membaca tren di masa depan. Menurutnya, hal tersebut mampu membuat partai tersebut bisa lebih besar.

    “Syarat dasar PDI Perjuangan besar di Jawa Timur yakni kita harus mengetahui demografi Jawa Timur, dan tren tren ke depan. Kita harus punya mimpi yang tidak menggantung di langit, tetapi menjadi kenyataan politik yang ada di bumi,” ungkapnya.

    “Partai besar jika anggotanya berjumlah banyak, terdidik lebih ideologis, loyal dan militan. PDI Perjuangan Timur mengajak seluruh jajaran pengurus, mulai dari ranting sampai DPD, lima tahun ke depan kita harus mampu merekrut anggota secara besar besaran. Jika anggota PDI Perjuangan Jawa Timur saat ini lebih dari 500 ribu, dalam lima tahun kedepan kita harus punya target menambah anggota 1 – 1,5 juta anggota,” ungkapnya.

    “Agar mereka sukarela menjadi anggota PDI Perjuangan, tentu mereka harus merasakan manfaat kehadiran PDI Perjuangan. Manfaat tidak harus diartikan timbal balik yang bersifat pragmatis-transaksional,” sambungnya.

    “Demografi terbesar Jawa Timur di usia produktif. Gen Z dan Alpha pada pemilu 2029 akan cukup besar porsinya sebagai pemilih di Jawa Timur. Data BPS Jatim, porsi mereka mencapai 11,7 juta orang atau 27,8% dari keseluruhan penduduk Jatim, sebagian dari mereka pemilih pemula. Mereka bagian dari digital native generation,” tuturnya.

    “Terhadap kelompok ini, Bidang Kerakyatan DPD, dan DPC, kita harapkan mampu merancang inisiatif program baru seperti Youth Venture Fund (YVF), sederhananya, kita ingin membentuk modal abadi untuk bantuan usaha anak-anak Gen Z dan Alpa di Jawa Timur. Program ini kita harapkan mampu merekrut setidaknya 50 ribu generasi muda yang digunakan untuk membangun 50.000 start up baru hingga 2030,” tambahnya.

    Dia mengatakan kader juga perlu untuk memahami ‘Bahasa Gen Z dan Alpha’ di media sosial. Hal itu dibutuhkan agar setiap informasi yang diberikan bisa diserap dan dirasakan manfaatnya oleh generasi tersebut.

    “Pintunya mereka harus mendapatkan akses modal tanpa jaminan dan skill upgrade melalui YVF. Program ini harus inline dengan Bidang Ekonomi Kreatif agar menyediakan digital skill program untuk mereka bisa membangun digital asset yang layak,” ungkapnya.

    “Bidang komunikasi DPD dan DPC harus mampu menguasai dan mengikuti ‘bahasa prokem’ Gen Z dan Alpha melalui komunikasi via media sosial. Jika ekosistem ini terbentuk, kita mampu membangun entrepreneur, sekaligus jangkauan keanggotaan yang semakin luas,” sambungnya.

    Khusus untuk generasi Alpha, dia mengatakan kader PDIP Jatim di DPRD harus bisa menghadirkan kebijakan yang dirasakan langsung oleh generasi tersebut.

    Sejalan dengan agenda tadi, Gen Alpha harus merasakan kehadiran kebijakan kader- kader partai yang ada di DPR, DPRD, dan kepala daerah. Ia mengharapkan APBD lebih inklusif untuk Gen A masuk perguruan tinggi, bagi yang terbatas fiskalnya bisa membuat inisiatif baru dengan para pelaku usaha di daerah, termasuk berbagai donor internasional, baik melalui program peduli sosial, maupun beasiswa untuk calon tenaga kerja terdidik di daerah.

    Said Abdullah juga meminta para kader PDIP Jatim untuk memahami apa yang dirasakan oleh generasi Milenial atau Gen Y. Apalagi, generasi tersebut saat ini sudah memasuki usia kerja dan tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban PHK.

    “Untuk segmen generasi milenial atau Gen Y, di Jawa Timur berjumlah 9,3 juta orang. Mereka inilah yang telah masuk usia kerja, namun dari sebagian mereka menganggur, ada pula yang turun kelas, dari pekerja formal menjadi informal karena dampak kebijakan layoff perusahaan,” jelasnya.

    Dia mengatakan salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut yakni dengan terus menjaga iklim investasi agar tumbuh di Jawa Timur. Menurutnya, dengan iklim investasi terjaga maka bisa memberikan dampak positif terhadap pembukaan lapangan pekerjaan.

    “Terhadap Gen Y ini, program partai harus hadir, sebagian dari mereka bisa ikut Youth Fund Venture, tetapi negara harus hadir setidaknya melalui pemerintah daerah. Para kepala daerah, kader PDI Perjuangan perlu melakukan reformasi struktural daerah. Permudah investasi masuk, terutama manufaktur/ industri, apalagi perluasan industri di Jatim mulai bergeser ke wilayah tengah (Jombang, Nganjuk, Ngawi, dan sekitarnya),” jelasnya.

    Said pun optimis jika hal tersebut dilakukan maka bisa memberikan pengaruh positif terhadap angka penurunan pengangguran di Jawa Timur.

    “Pertumbuhan industri akan menampung mereka yang terkena layoff, serta menyerap angkatan kerja baru. Pertumbuhan industri di daerah menjadi kunci penyelamat terhadap para pengangguran yang sesungguhnya sebagian dari mereka punya skil, hanya karena ekosistemnya kurang mendukung,” tutupnya.

    (anl/ega)

  • Satsamapta Polres Mojokerto Kota Sterilisasi Gereja Jelang Ibadah Natal

    Satsamapta Polres Mojokerto Kota Sterilisasi Gereja Jelang Ibadah Natal

    Mojokerto (beritajatim.com) — Guna memastikan keamanan dan kondusivitas pelaksanaan ibadah Natal 2025, Satsamapta Polres Mojokerto Kota menggelar sterilisasi di sejumlah gereja di wilayah Kota Mojokerto. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengamanan Operasi Lilin 2025.

    Kapolres Mojokerto Kota AKBP Herdiawan Arifianto mengatakan, sterilisasi dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, khususnya pada kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak jemaat.

    “Sterilisasi ini kami lakukan sebagai upaya pencegahan guna memastikan seluruh rangkaian ibadah Natal dapat berlangsung aman dan kondusif,” ungkap AKBP Herdiawan, Sabtu (20/12/2025).

    Ia menambahkan, sterilisasi gereja menjadi bagian dari rangkaian pengamanan Operasi Lilin 2025 yang difokuskan pada pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Sejumlah tempat ibadah yang dilakukan sterilisasi di antaranya Gereja Royal Regency dan Gereja Allah Baik.

    AKBP Herdiawan menegaskan, langkah ini merupakan wujud komitmen Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Kristiani yang akan melaksanakan ibadah Natal di Kota Mojokerto. Pengamanan tempat ibadah juga menjadi bagian dari upaya menjaga toleransi dan mempererat hubungan antarumat beragama.

    “Dengan adanya kegiatan sterilisasi ini, diharapkan pelaksanaan ibadah Natal serta perayaan Tahun Baru 2026 di Kota Mojokerto dapat berjalan aman, lancar, dan penuh khidmat,” harapnya.

    Dalam kegiatan tersebut, personel Satsamapta melakukan penyisiran secara menyeluruh, baik di dalam maupun di luar area gereja. Pemeriksaan meliputi ruang ibadah, altar, halaman, area parkir, hingga fasilitas penunjang lainnya. Selain itu, petugas juga memeriksa barang dan area yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

    Dalam Operasi Lilin 2025, Polres Mojokerto Kota menerjunkan sebanyak 308 personel untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru. Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2025 telah dilaksanakan di Lapangan Patih Gajah Mada Mapolres Mojokerto Kota pada Jumat (19/12/2025) kemarin. [tin/kun]

  • Tiga Pekan Pascabencana, 6 Desa di Kecamatan Sekrak Aceh Tamiang Masih Terisolasi
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        20 Desember 2025

    Tiga Pekan Pascabencana, 6 Desa di Kecamatan Sekrak Aceh Tamiang Masih Terisolasi Regional 20 Desember 2025

    Tiga Pekan Pascabencana, 6 Desa di Kecamatan Sekrak Aceh Tamiang Masih Terisolasi
    Tim Redaksi
    ACEH TAMIANG, KOMPAS.com
    – Sebanyak enam desa yaitu Desa Baling Karang, Suka Makmur, Sulum, Juar, Sekumur dan Desa Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekrak, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, hingga Sabtu (20/12/2025) masih terisolasi.
    Amiruddin salah seorang warga Desa Pahlawan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten
    Aceh Tamiang
    , dihubungi per telepon, menyebutkan akses ke pedalaman itu belum bisa dilalui kendaraan roda dua.
    “Butuh tambahan alat berat untuk membersihkan jalan di pedalaman Kecamatan Sekrak. Kita minta, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (
    BNPB
    ) mendatangkan alat berat dalam jumlah besar,” sebut Amiruddin.
    Dia menambahkan, suplai bahan pangan dilakukan dengan motor trail dalam jumlah terbatas. Sehingga, korban banjir di pedalaman masih kekurangan bahan pangan, air bersih dan obat-obatan.
    “Listrik menyala pada malam hari. Kalau pagi ke sore itu masih padam di pusat kota. Kalau di pedalaman, masih padam seluruhnya,’ terang Amiruddin.
    Dia mendesak BNPB dan Kementerian Sosial RI untuk mempercepat distribusi bahan pangan dan air bersih.
    “Air bersih masih sangat dibutuhkan. Masih sangat terkendala saat ini,” terangnya.
    Sisi lain, sambungnya, pemulihan pascabanjir untuk anak dan kaum ibu berupa trauma healing. “Anak-anak dan kaum ibu paling trauma, butuh pemulihan segera, bukan sebatas bahan pangan saja,” pungkasnya.
    Sekadar diketahui, banjir merendam Aceh Tamiang sejak 26 November 2025 lalu. Dampaknya, 208.163 pengungsi tersebar di 209 desa dalam 12 kecamatan. Tercatat 85 korban meninggal dunia. 
    Sementara itu PT
    PLN
    (Persero) melaporkan telah memulihkan kelistrikan di Aceh secara bertahap setelah kembali terhubung dengan jaringan sistem besar Sumatera. 
    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, setelah jaringan transmisi berhasil tersambung, PLN memasuki tahap pengoperasian kembali pembangkit listrik, proses inilah yang membuat sistem kelistrikan Aceh berangsur pulih. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov Jateng Pulangkan 100 Warga Terdampak Banjir Sumatera, Dapat Bantuan Modal Usaha
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        20 Desember 2025

    Pemprov Jateng Pulangkan 100 Warga Terdampak Banjir Sumatera, Dapat Bantuan Modal Usaha Regional 20 Desember 2025

    Pemprov Jateng Pulangkan 100 Warga Terdampak Banjir Sumatera, Dapat Bantuan Modal Usaha
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) memulangkan 100 warganya yang terdampak banjir di Sumatera, khususnya di Bener Meriah, Aceh. Para warga telah berada di pengungsian selama sekitar tiga pekan.
    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyatakan, pemulangan ini merupakan bentuk komitmen
    Pemprov Jateng
    untuk memastikan perlindungan dan keselamatan warganya di mana pun berada.
    Proses pemulangan dilakukan setelah koordinasi antara Pemprov Jateng, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemprov Aceh, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah terkait pendataan warga terdampak.
    “Sudah diberangkatkan dan sudah dijemput oleh sekretariat daerah (Setda) Provinsi Jateng, berikut para bupati kami,” kata Luthfi saat kegiatan di Semarang, Sabtu (20/12/2025).
    Rinciannya, warga tersebut terdiri dari 54 orang asal Cilacap, 34 orang asal Brebes, 7 orang asal Pemalang, 3 orang asal Kebumen, dan masing-masing satu orang asal Pekalongan dan Grobogan.
    “Paling banyak ada Brebes dan Cilacap, kemudian Pemalang. Semua sudah dihubungi keluarganya,” ungkap Luthfi.
    Para warga dipulangkan menggunakan pesawat Hercules Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) dari Bandara Takengon, Aceh, pada Sabtu sekitar pukul 11.00 WIB, transit di Medan, dan tiba di Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekira pukul 14.15 WIB.
    Setibanya di Jakarta, Pemprov Jateng melalui Badan Penghubung menyediakan fasilitas istirahat dan konsumsi, serta transportasi lanjutan: dua bus ke Cilacap, satu bus ke Brebes, dan travel bagi warga asal Grobogan dan Kebumen.
    Selain transportasi, warga juga menerima modal sementara untuk melanjutkan hidup dan memulai usaha di kampung halaman. Bantuan ini disalurkan bekerja sama dengan Baznas Jateng.
    “Semuanya dari segi transportasi kita bantu, bahkan nanti kembali ke daerahnya kita kasih modal usaha supaya bisa berusaha. Minimal mereka pulang ke kampung bisa
    recovery
    di wilayah masing-masing,” pungkas Luthfi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kalau Ketum Partai Lain Cuma Angkut Beras Aja, Megawati Kirim Kapal

    Kalau Ketum Partai Lain Cuma Angkut Beras Aja, Megawati Kirim Kapal

    GELORA.CO – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri berpesan agar kader partai yang dipimpinnya melakukan tugas kemanusiaan di daerah bencana tanpa melihat latar belakang warga terdampak. Kader PDIP harus peduli menolong rakyat.

    Demikian disampaikan Ketua DPP PDIP bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning. Menurut dia, pesan Megawati selalu mengingatkan pentingnya tugas kemanusiaan.

    “Mau separtai, mau tim sukses, mau siapa, semua harus ditolong tanpa melihat latar belakang orang itu,” kata Ribka di Jakarta, Jumat, (19/12/2025.

    Ribka bilang Megawati selalu mengingatkan agar kader PDIP selalu menangis dan tertawa bersama rakyat. Pun, ia menyebut PDIP memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) yang sigap dalam membantu penanganan darurat di daerah bencana.

    Kata dia, Baguna PDIP memiliki struktur sampai tingkat ranting sehingga sigap saat menghadapi bencana dan menolong korban bencana.

    “Kalau ada bencana, mungkin pemerintah masih rapat, ‘Mau ngapain nih kita?’ Tapi kalau Baguna sudah datang ke tempat bencana itu. Meskipun hanya membawa mie dan aqua,” jelas Ribka.

    Dia menuturkan kepedulian kader PDIP itu karena perintah Megawati. Menurut dia, setiap ada bencana, kader PDIP terutama Baguna langsung gerak cepat beri bantuan.

    “Begitu ada bencana, lari dia buru-buru, apapun yang dibawa. Mie, aqua, duluan datang,” tutur Ribka.

    Lebih lanjut, dia mengatakan Baguna setiap melaksanakan tugas kemanusiaan selalu koordinasi dengan lembaga pemerintah seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan juga Basarnas.

    Lebih lanjut, dia menuturkan Baguna bersama tim kesehatan PDIP juga terjun langsung di tiga provinsi di Sumatra yang terkena bencana.

    “Kita ini di Ring of Fire. Jadi kita ini daerah Indonesia yang rawan bencana. Ya, mau daerah bencana tsunami lah, air bah, segala tanah longsor, puting beliung, semua ada di Indonesia ini,” kata Ribka.

    Pun, dia menuturkan Baguna juga diberi pelatihan tentang penyelamatan korban. Setiap kader punya pembekalan khusus disertai kemampuan. Ribka menceritakan saat tugas kemanusiaan di tiga provinsi, Baguna juga dapat bantuan dari dokter-dokter diaspora lulusan China.

    Dia mengklaim alasan dokter-dokter lulusan China itu mau bantu PDIP di daerah bencana yaitu salah satunya kepedulian Megawati selaku Ketum PDIP.

    “Saya tanya, ‘Kenapa kamu mau bantu PDI Perjuangan?’ Karena saya lihat, Dok—manggil saya Dok gitu—kalau Ketua Umum partai lain itu cuma angkut-angkut beras saja ya. Tapi Ibu Megawati tanpa bersuara, menyuruh mengirim Kapal Malahayati, Rumah Sakit Apung-nya, dengan dokter-dokter tim kesehatannya untuk berkeliling di daerah bencana, ketiga bencana itu,” tuturnya.

  • Habib Rizieq Soroti Sikap Prabowo soal Bencana Nasional, Bandingkan Pernyataan 2015 dan Kebijakan Saat Ini

    Habib Rizieq Soroti Sikap Prabowo soal Bencana Nasional, Bandingkan Pernyataan 2015 dan Kebijakan Saat Ini

    GELORA.CO –  Habib Rizieq Shihab menyinggung pernyataan Prabowo Subianto pada tahun 2015 terkait penetapan bencana nasional, yang dinilainya berbeda dengan sikap pemerintah saat ini dalam menangani bencana di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra.

    Dalam keterangannya kepada publik, Habib Rizieq mengingatkan bahwa Prabowo, ketika belum menjabat sebagai presiden, pernah secara terbuka mendesak pemerintahan Joko Widodo untuk menetapkan bencana besar sebagai bencana nasional demi percepatan penanganan dan terbukanya akses bantuan internasional.

    Ia merujuk pada unggahan Prabowo di media sosial pada 13 Oktober 2015, saat terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau.

    Dalam unggahan tersebut, Prabowo menulis agar pemerintah segera menetapkan bencana nasional agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan bantuan luar negeri dapat segera masuk.

    “Artinya, sejak dulu Presiden kita sebenarnya memiliki pandangan bahwa jika terjadi bencana besar, seharusnya ditetapkan sebagai bencana nasional. Namun, ketika sekarang beliau menjabat sebagai presiden, sikap tersebut dinilai tidak terlihat dalam kasus bencana Aceh dan Sumatra,” ujar Habib Rizieq dikutip dari kanal Youtube pecinta ulama, Sabtu 20 Desember 2025.

    Habib Rizieq mengungkapkan bahwa dirinya telah menyampaikan permintaan kepada pemerintah agar bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ditetapkan sebagai bencana nasional.

    Menurutnya, status tersebut penting agar seluruh elemen negara dapat fokus, pengalokasian anggaran menjadi lebih besar, serta bantuan internasional dapat masuk secara optimal.

    Ia membandingkan situasi saat ini dengan penanganan bencana besar di masa lalu.

    Menurut Habib Rizieq, pada tsunami Nusa Tenggara Timur tahun 1992, Presiden Soeharto langsung menetapkan status bencana nasional sehingga bantuan dari dalam dan luar negeri dapat segera terkoordinasi.

    Hal serupa juga dilakukan pada tsunami Aceh tahun 2004 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    “Begitu dinyatakan bencana nasional, semua bergerak. Pemerintah pusat, daerah, organisasi masyarakat, hingga komunitas internasional. Aceh bisa dibangun kembali dalam waktu relatif singkat,” katanya.

    Habib Rizieq juga menyampaikan kekhawatirannya terkait kemungkinan adanya laporan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan kepada Presiden.

    Ia menuding ada pejabat yang melaporkan situasi seolah-olah telah tertangani dengan baik, padahal kenyataannya belum demikian.

    Ia mencontohkan laporan mengenai pemulihan listrik di Aceh yang disebut telah normal, namun menurutnya masih banyak wilayah yang mengalami pemadaman.

    Ia menilai kondisi tersebut berbahaya karena dapat membuat pengambilan kebijakan tidak berdasarkan fakta sebenarnya.

    “Saya yakin Presidennya orang baik. Tapi kalau laporan yang diterima hanya yang menyenangkan, itu bisa menyesatkan,” ujarnya.

    Meski mengkritik, Habib Rizieq mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang beberapa kali turun langsung ke Aceh dan Sumatra Barat untuk meninjau lokasi bencana.

    Namun, ia mengingatkan agar kunjungan tersebut benar-benar memperlihatkan kondisi nyata di lapangan, bukan hanya area yang telah dipersiapkan secara khusus.

    Menurutnya, hingga saat ini pemerintah masih memiliki waktu untuk menetapkan bencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional demi efektivitas penanganan dan pemulihan.

    Habib Rizieq juga menyampaikan bahwa Front Persaudaraan Islam (FPI) telah mengerahkan relawan dan bantuan sejak hari pertama bencana.

    Sebanyak 25 relawan diberangkatkan, disertai pengiriman sekitar 20 ton bantuan melalui jalur laut.

    Selain itu, FPI menghimpun bantuan dalam bentuk dana yang kemudian disalurkan ke posko-posko di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk memenuhi kebutuhan logistik dan mendirikan dapur umum.

    Ia menegaskan bahwa bantuan diberikan tanpa memandang latar belakang agama, suku, organisasi, maupun afiliasi politik.

    “Dalam kondisi bencana, yang utama adalah kemanusiaan. Semua dibantu tanpa melihat perbedaan,” ujarnya.

    Habib Rizieq berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali penetapan status bencana nasional serta memastikan penanganan dilakukan secara transparan dan sesuai kondisi di lapangan, demi keselamatan dan pemulihan para korban bencana di Sumatra.

  • Sakit Hati Ibunya Dianiaya, Pemuda di Medan Bunuh Ayah Kandung yang Merupakan Dosen USU
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        20 Desember 2025

    Sakit Hati Ibunya Dianiaya, Pemuda di Medan Bunuh Ayah Kandung yang Merupakan Dosen USU Medan 20 Desember 2025

    Sakit Hati Ibunya Dianiaya, Pemuda di Medan Bunuh Ayah Kandung yang Merupakan Dosen USU
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com 
    – Seorang remaja di Kota Medan, inisial OK (18), nekat menghabisi ayah kandungnya, Hasnanda, karena sakit hati.
    Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, Iptu Agus Purnomo mengatakan, peristiwa itu terjadi di rumahnya, di Jalan Aluminium, Kecamatan
    Medan
    Deli, pada Minggu (30/11/2025) sekitar pukul 09.00 WIB.
    “Pada saat itu, korban sedang cekcok dengan istrinya. Korban sampai memukuli istrinya,” kata Agus kepada Kompas.com melalui saluran telepon pada Sabtu (20/12/2025).
    “Lalu, pelaku tersulut emosi melihat tindakan pelaku dan mengambil pisau dapur. Pelaku menusuk korban hingga meninggal dunia,” tambahnya.
    Agus menerangkan, korban menderita lebih dari tujuh tusukan di bagian dada, punggung, perut, dan lainnya.
    Mendapati informasi itu, petugas lekas ke lokasi dan menangkap pelaku. Sejauh ini, hasil penyelidikan korban kerap kali melakukan kekerasan terhadap keluarganya.
    “Pelaku mengaku beberapa kali dianiaya korban sehingga sakit hati,” ucap Agus.
    Diketahui, korban sehari-hari bekerja sebagai dosen di Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara (
    USU
    ). Sementara pelaku adalah mahasiswa Fakultas Teknik Komputer USU.
    Kini, pelaku telah ditahan. Dia disangkakan Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sub Pasal 338 dari KUHPidana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kadis PMD Magetan: Pengunduran Diri Kades Taji Belum Sah, Hanya Berupa Fotokopi

    Kadis PMD Magetan: Pengunduran Diri Kades Taji Belum Sah, Hanya Berupa Fotokopi

    Magetan (beritajatim.com) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Magetan, Eko Muryanto, menegaskan bahwa kabar pengunduran diri Kepala Desa Taji, Kecamatan Sukomoro, atas nama Sigit Supriyadi, hingga kini belum dapat ditindaklanjuti secara administratif.

    Eko menjelaskan, PMD Magetan baru menerima fotokopi surat pernyataan pengunduran diri pada Jumat (19/12/2025). Surat tersebut diterima tanpa pengantar resmi dan bukan dokumen asli.

    “Yang masuk ke meja saya hanya fotokopi surat pernyataan. Katanya diantar oleh Pak Carik (Sekretaris Desa), tapi karena hanya fotokopi dan tanpa pengantar resmi, secara administrasi kami belum bisa memproses,” ujar Eko, Sabtu (20/12/2025).

    Ia menyebut informasi pengunduran diri tersebut juga telah beredar luas di media sosial. Namun, menurutnya, dokumen formal tetap menjadi dasar utama dalam setiap tahapan pemerintahan desa.

    Eko menegaskan, surat pengunduran diri kepala desa dinyatakan sah apabila berbentuk asli serta disampaikan kepada bupati dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah itu, BPD wajib menggelar rapat dan melakukan klarifikasi sebelum mengusulkan pemberhentian kepada camat.

    “Alurnya jelas. Setelah surat asli diterima, BPD rapat, kemudian mengusulkan ke camat. Camat melakukan klarifikasi, lalu diteruskan ke bupati. Jika sudah dilengkapi berita acara rapat dan pengantar camat, barulah kami di PMD memproses,” jelasnya.

    Saat ini, lanjut Eko, pihaknya telah berkoordinasi dengan Plt Camat Sukomoro untuk mendalami kebenaran informasi tersebut. Hingga tahapan administrasi itu terpenuhi, PMD belum dapat mengambil keputusan.

    “Selama belum ada surat pemberhentian dari bupati, meskipun ada kabar pengunduran diri, yang bersangkutan tetap sah menjalankan tugas sebagai Kepala Desa,” tegasnya. [fiq/kun]

  • Gelombang Penolakan Menguat, Seruan Prabowo Tanam Sawit di Papua Dinilai Ancam Hutan Adat

    Gelombang Penolakan Menguat, Seruan Prabowo Tanam Sawit di Papua Dinilai Ancam Hutan Adat

    GELORA.CO – Wacana menjadikan Tanah Papua sebagai lumbung energi dan pangan nasional kembali memicu polemik. 

    Seruan Presiden Prabowo Subianto agar Papua ditanami kelapa sawit, tebu, dan singkong menuai penolakan luas dari masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil yang menilai kebijakan tersebut berisiko besar terhadap kelestarian hutan dan ruang hidup Orang Asli Papua.

    Presiden Prabowo menyampaikan gagasan tersebut saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Tanah Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). 

    Dalam arahannya, Prabowo menargetkan Papua mampu mencapai swasembada energi dan pangan dalam lima tahun ke depan, termasuk memproduksi bahan bakar minyak (BBM) berbasis sawit serta etanol dari tebu dan singkong guna menekan ketergantungan impor energi nasional.

    Namun, rencana ambisius tersebut langsung memantik kekhawatiran berbagai pihak. Koalisi Masyarakat Adat Papua menegaskan bahwa Papua bukanlah tanah kosong yang bisa dibuka secara masif untuk kepentingan investasi.

    Ketua Anak Muda Adat Knasaimos (AMAK), Nabot Sreklefat, menyatakan bahwa Papua memiliki sekitar 33–34 juta hektare hutan yang menjadi sumber kehidupan manusia, habitat satwa liar, sekaligus fondasi identitas budaya Orang Asli Papua.

    “Pembukaan hutan untuk sawit dan proyek berskala besar lainnya jelas mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat,” tegas Nabot dalam pernyataannya yang beredar hari ini, Sabtu (20/12/2025).

    Penolakan tersebut juga diperkuat oleh data lapangan. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat mencatat sedikitnya 94 perusahaan perkebunan sawit telah beroperasi di Papua. 

    Akibatnya, lebih dari 1,33 juta hektare hutan dilaporkan telah terbuka, memicu deforestasi masif, konflik agraria, serta perampasan tanah adat.

    Situasi serupa terjadi di Merauke. Proyek swasembada pangan dan energi di wilayah tersebut dilaporkan berjalan tanpa persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) dari masyarakat adat, serta minim izin lingkungan. 

    Dalam kurun hampir dua tahun, lebih dari 22.680 hektare hutan alam hilang, yang berdampak pada meningkatnya banjir di sejumlah distrik akibat rusaknya kawasan hulu.

    Greenpeace Indonesia menilai rencana tersebut sebagai kelanjutan dari pola lama eksploitasi sumber daya alam. Ekspansi perkebunan sawit disebut sebagai penyumbang utama deforestasi, degradasi lahan gambut, dan lonjakan emisi karbon

    sebuah pola yang sebelumnya telah meninggalkan jejak kerusakan serius di Sumatra dan Kalimantan.

    Sementara itu, Walhi Papua bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menegaskan penolakan tegas terhadap pembukaan hutan adat di Papua. 

    Mereka menilai kebijakan swasembada pangan dan energi berpotensi memperkuat dominasi korporasi atas lahan skala luas, sekaligus mengancam keberlanjutan lingkungan, kedaulatan pangan lokal, dan hak-hak masyarakat adat.

    Gelombang penolakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan di Papua menuntut pendekatan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada perlindungan lingkungan serta hak Orang Asli Papua. *** (Guffe)