Blog

Pemerintah Dipastikan Tanggung Biaya Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera

Pemerintah Dipastikan Tanggung Biaya Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan, pemerintah yang sepenuhnya menanggung pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana Sumatera.
Kepastian tersebut disampaikan
Pratikno
dalam konferensi pers perkembangan penanggulangan
bencana Sumatera
, Jumat (19/12/2025).
“Skema hunian tetap itu, adalah hunian tetap dibangun sepenuhnya oleh pemerintah,” ujar Pratikno dalam konferensi pers, Jumat.
Pemerintah dipastikan juga mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap di wilayah terdampak bencana.
Proses pendataan penerima manfaat, penyiapan lahan, hingga konstruksi terus dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, serta pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Pratikno menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras agar wilayah Sumatera yang terdampak bencana banjir dapat segera pulih dan bangkit.
Pratikno mengakui, bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menimbulkan dampak signifikan, mulai dari korban jiwa, pengungsian, hingga kerusakan infrastruktur.
“Kita berusaha keras agar Sumatera bisa segera pulih lebih baik, bangkit lebih tangguh serta tumbuh bersama dengan alam yang lestari dan berkelanjutan,” kata Pratikno.
Pemerintah, kata Pratikno, telah menetapkan penanganan bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional.
Seluruh kementerian/lembaga telah mengerahkan upaya maksimal dalam penanganan bencana di tiga provinsi tersebut.
“Kita menyaksikan kekuatan bangsa Indonesia bersatu padu, solidaritas tinggi membantu masyarakat terdampak untuk segera pulih dan ini adalah kekuatan kita bersama, kolaborasi yang sinergis di internal pemerintah dan juga dengan masyarakat seluruh komponen bangsa,” tutur Pratikno.
ANTARA FOTO/ERLANGGA BREGAS PRAKOSO via BBC INDONESIA Warga merunduk melewati tiang listrik yang roboh akibat banjir bandang di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (6/12/2025).
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyampaikan rencana pemerintah untuk membangun 2.603 hunian tetap bagi korban banjir di Sumatera.
Pembangunan hunian tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada bulan ini.
“Sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita ya di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit. Mohon doanya kita mulai bulan ini membangun hunian tetap,” kata Ara di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).
Rencana pembangunan huntap untuk masyarakat terdampak bencana telah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (
Menko PMK
) Pratikno.
Saat ini, pembahasan masih difokuskan pada penentuan lokasi pembangunan dengan sejumlah kriteria utama.
“Pertama dari aspek hukum, bagaimana itu klir dari aspek hukumnya. Kedua, dari teknikal, artinya jangan memindahkan atau relokasi rakyat ke tempat yang tidak aman,” ujar Ara.
Selain aspek teknis dan hukum, Ara menambahkan bahwa lokasi huntap juga tidak sekadar bersifat fisik semata.
Terkait pendanaan, Ara memastikan pembangunan hunian tetap tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Uangnya non-APBN. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500, dari saya pribadi 103,” ujar Ara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 17:18
Panglima TNI Bakal Tambah Pasukan untuk Percepat Penanganan Banjir Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto melaporkan pengerahan besar-besaran personel TNI dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Sumatra.

Hingga saat ini, sebanyak 36.636 personel TNI telah diterjunkan dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring masuknya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Personel yang sudah eksisting saat ini berjumlah 36.636 orang dan akan ada penambahan personel pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi,” ujar Agus saat Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Lebih lanjut, dia menjelaskan tambahan personel akan berasal dari satuan zeni, Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP), serta tenaga kesehatan. Pasukan tersebut akan difokuskan untuk membantu pemasangan jembatan bailey, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta pembersihan lumpur dan material kayu akibat bencana.

Selain itu, TNI juga melaksanakan normalisasi jalan, melanjutkan distribusi logistik, serta penanganan kesehatan bagi warga terdampak, termasuk layanan trauma healing dan penyiapan air bersih.

Dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, TNI turut mendistribusikan hasil bumi dari daerah terdampak. Agus menyebut, hasil pertanian berupa sayur-mayur dan cabai dari Bener Meriah telah diangkut ke Medan dan Lanud Halim Perdanakusuma dengan total mencapai 52 ton.

“Evakuasi medis warga tetap dilakukan secara berkelanjutan,” kata Agus.

Untuk mendukung distribusi logistik, TNI mengerahkan 84 unit alat utama sistem senjata (alutsista). Dukungan logistik dilakukan melalui pendaratan udara (air landed) dan penerjunan logistik (air drop) setiap hari dalam beberapa sortie.

Alutsista tersebut membawa berbagai kebutuhan penting, mulai dari peralatan PLN dan bahan bakar minyak (BBM), tambahan kendaraan kesehatan dan dapur lapangan, tim tenaga kesehatan, alat berat, hingga beras.

Agus menambahkan, hingga saat ini total logistik yang telah berhasil didistribusikan mencapai 2.428 ton. Penyaluran dilakukan melalui berbagai moda transportasi, baik angkutan udara, airdrop, Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), kapal ADRI, maupun jalur darat.

“TNI akan terus hadir dan mendukung penuh upaya penanggulangan bencana hingga kondisi benar-benar pulih,” tandas Agus.

19/12/2025 17:17
Kebun Kota di Kolong Flyover Jaktim, Panennya Dibagi Warga Bukan Dijual Megapolitan 19 Desember 2025

Kebun Kota di Kolong Flyover Jaktim, Panennya Dibagi Warga Bukan Dijual
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Di bawah deru kendaraan yang melintas di Flyover Jalan Haji Darip, RW 08, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur, terdapat sebuah kebun kota.
Hasil panen dari kebun ini tidak dijual, melainkan dibagikan kepada warga sekitar.
“Dibagikan ke warga sekitar. Tidak dijual,” kata Ajul, petugas PPSU
Cipinang Melayu
, saat ditemui di lokasi Trasa Balong, Kamis (18/12/2025).
Prinsip itu menjadi fondasi pengelolaan
kebun kota
di kolong flyover.
Dalam keterbatasan ruang, kebun ini berfungsi sebagai ruang berbagi, ruang temu, dan ruang belajar bagi warga.
Darma (40), warga RW 08, mengenang kondisi kawasan sebelum ditata.
“Dulu di sini gelap, kotor, orang juga jarang lewat,” ujarnya.
Kini, kolong flyover yang dulunya sepi dan penuh sampah berubah menjadi area hijau rapi.
Bedeng-bedeng tanaman berjajar, jalur paving membelah lahan, dan papan kecil menandai jenis tanaman.
“Sekarang sudah beda. Lebih terang, bersih, dan enak dilihat. Kalau lewat juga rasanya lebih adem karena banyak tanaman,” kata Darma.
Keberadaan kebun membuat warga turut menjaga lingkungan. Kawasannya dibersihkan dan tanamannya disiram.
“Kadang kalau lihat tanaman kering ya disiram. Kalau ada sampah, langsung dibersihin. Soalnya ini kan buat kita juga,” ujarnya.
Hasil panen dibagi
ke warga sehingga semua merasa memiliki.
Risa (38), warga lain, menilai kolong flyover yang sebelumnya identik parkir liar dan sampah kini memiliki fungsi jelas.
“Sekarang anak-anak juga sering lewat sini, lihat tanaman, tanya-tanya. Jadi bukan cuma jalan kosong, tapi ada fungsinya,” kata Risa.
Ajul, 50 tahun, terlibat sejak awal pengelolaan kawasan pada 2016. Aktivitas saat itu belum seperti sekarang.
“Ikut dari awal. Dulu masih jalan biasa, belum seperti sekarang,” ujarnya.
Inisiatif ini melibatkan lurah, organisasi masyarakat seperti NU, petugas PPSU, dan warga.
Tanaman awalnya sayuran, kemudian bertambah menjadi sawi, kangkung, cabai, jagung, tomat, terong, hingga pohon tabebuya.
“Macam-macam. Kadang cari sendiri, kadang minta dari kelurahan. Warga juga ikut kalau ada,” kata Ajul.
Panen dilakukan sekitar sebulan sekali, dihitung per ikat, lalu dibagi ke warga.
Dalam beberapa kesempatan, hasil panen diolah bersama.
“Sering. Kalau dapat sayur, dimasak, lalu dikasih ke petugas,” ujarnya.
Pepohonan dan semak hijau membuat udara di kolong lebih sejuk dibanding jalan di atasnya. Pilar flyover dihiasi mural berwarna cerah, menambah kesan hidup.
Pengamat lingkungan Mahawan Karuniasa menyebut kolong flyover sebagai residual urban space, ruang sisa perkotaan yang masih jarang dimanfaatkan.
“Pemanfaatan ruang sisa menjadi kebun kota bisa jadi solusi berbasis alam (nature-based solution). Tumbuhan bisa menurunkan suhu dan membantu infiltrasi air,” katanya.
Namun, Mahawan menekankan bahwa vegetasi tidak bisa dianggap sebagai solusi tunggal untuk polusi.
Mahawan mengingatkan kehati-hatian menanam tanaman pangan di kolong flyover karena potensi polusi dan logam berat.
“Kalau menanam cabai di kolong tol, polusinya kan luar biasa,” katanya.
Di Trasa Balong, hasil panen lebih dimaknai sebagai simbol kebersamaan dan solidaritas, bukan ketahanan pangan skala besar.
Pengamat perkotaan Universitas Indonesia, Muh Aziz Muslim, menilai kebun kota sebagai model inovasi memanfaatkan keterbatasan ruang terbuka hijau.
“Ini salah satu model inovasi untuk menyiasati keterbatasan ruang terbuka hijau,” kata Aziz.
Jika direncanakan holistik dan melibatkan warga, pemanfaatan kolong flyover bisa meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 17:16
Tangan Penguasa Terlibat Copot Ijeck demi Amankan Bobby Nasution?

GELORA.CO -Penunjukan Ahmad Doli Kurnia sebagai Plt Ketua DPD Golkar Sumut menggantikan Musa Rajekshah alias Ijeck sarat dengan kepentingan penguasa.

Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Sumut, Muhyan Tambuse menduga penunjukan Doli sebagai Plt dikarenakan kepentingan penguasa di Sumut. Ditambah lagi, penunjukan ini diduga untuk menggagalkan Musda yang sudah diusulkan ke DPP beberapa kali.

“Plt ini juga kita mengira untuk menggagalkan proses Musda Golkar Sumut,” kata Muhyan dikutip dari Kantor Berita RMOLSumut, Jumat, 19 Desember 2025.

Ia mengatakan, jauh-jauh hari sudah keluar pemberitahuan bahwa penunjukan Plt Ketua DPD Golkar Sumut tidak dapat terjadi jika jadwal Musda belum keluar.

“Padahal sebelumnya sudah keluar pemberitahuan bahwa Plt tidak dapat dilakukan kalau belum keluar jadwal Musda Golkar,” katanya.

Kejanggalan ini makin terasa karena SK penunjukan Plt Ketua Golkar Sumut hingga kini belum diterima resmi oleh sekretariat DPD Golkar Sumut.

Tak pelak, beragam spekulasi bermunculan di tengah pergantian pimpinan DPD Golkar Sumut yang terkesan tiba-tiba. Gonjang-ganjing ini disebut bukan sekadar urusan internal partai.

Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik menyinggung kedekatan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yang juga mertua Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Pergantian pimpinan DPD Golkar Sumut ini disinyalir untuk mengamankan tiket Bobby di Pilkada 2029. Prestasi Ijeck yang cukup moncer memimpin Golkar Sumut bisa menjadi batu ganjalan bagi Bobby kembali maju di Pilkada 2029.

“Ijeck didepak karena disinyalir kuat mengamankan jalur Bobby menuju Pilkada 2029. Ijeck dianggap sebagai batu sandungan bagi ambisi Bobby untuk mempertahankan kekuasaan,” pungkasnya.

19/12/2025 17:15
Kejagung Nonaktifkan Sementara Tiga Jaksa yang Terjaring OTT pada Kasus Pemerasan WNA Korsel

Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menonaktifkan sementara tiga jaksa yang diduga terlibat kasus pemerasan warga negara asing asal Korea Selatan.

Mereka adalah Kasipidum Kejari Tigaraksa berinisial HMK, Jaksa Penuntut Umum berinisial RV, dan Kasubag Daskrimti Kejati Banten berinisial RZ. Penonaktifan sementara terhitung sejak Jumat (19/12/2025) saat ketiganya ditetapkan sebagai tersangka.

“Ya copot sudah, lepas. Sudah diberhentikan. Diberhentikan sementara itu nanti sampai punya kekuatan hukum yang tetap,” ujarnya di Gedung Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2025).

Termasuk, katanya, menghentikan pemberian gaji kepada para tersangka. Selain itu, Kejagung juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni DF selaku pengacara dan MS selaku penerjemah.

Kelimanya ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung. Anang belum dapat menjelaskan secara rinci konstruksi perkara. Hanya saja, Anang mengatakan kelimanya disangkakan melanggar pasal 12e Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Selain menetapkan tersangka, Kejagung telah menyita Rp941 juta sebagai barang bukti. Adapun perkara ini merupakan pelimpahan dari KPK ke Kejagung.

Anang menyampaikan pada Rabu (17/12/2025) pihaknya telah mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik), di hari yang sama KPK mengamankan RZ dalam giat tertangkap tangan.

Dia menjelaskan bahwa perkara yang ditangani KPK di tahap penyelidikan, sedangkan Kejagung di tahap penyidikan.

Kemudian pada Kamis (18/12/2025), KPK melimpahkan perkara kepada Kejagung untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Pada Jumat (19/12/2025), Kejagung menetapkan 5 tersangka. Dia menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara profesional dan transparan.

Pasalnya, dikhawatirkan kepentingan konflik karena melibatkan pihak jaksa.

“Enggak ada. Kita profesional. Beberapa perkara yang jaksa kita tangani, terbukti semua enggak ada yang kita tutupi, kita buka,” tandasnya.

Sampai saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan secara intensif dan merencanakan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terlibat.

19/12/2025 17:14
Saya tak Bermaksud Mengecilkan Bantuan dari Warga Malaysia

GELORA.CO – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf usai menjadi sorotan publik negara tetangga terkait pernyataannya mengenai bantuan Malaysia untuk korban bencana Aceh.

Klarifikasi itu disampaikan Tito usai menghadiri pelantikan Anggota Komisi Yudisial dan para Duta Besar RI di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025.

Tito mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak bermaksud mengecilkan dukungan Malaysia. Ia memahami bahwa potongan video yang viral telah menimbulkan kesalahpahaman dan sentimen negatif di jagat maya.

“Saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengecilkan bantuan, dukungan dari warga Malaysia kepada Aceh, tidak, sama sekali tidak bermaksud itu. Kalau ada yang salahpaham saya minta maaf,” ujar Tito.

Ia menjelaskan bahwa pernyataannya saat hadir dalam acara Helmy Yahya Bicara pada Sabtu, 13 Desember 2025 lalu, konteksnya terkait mekanisme penerimaan bantuan asing dan perbandingan nilai bantuan terhadap anggaran pemerintah Indonesia.

Tito menilai ada banyak upaya yang telah dikerahkan pemerintah sejak hari pertama bencana, namun tidak seluruhnya terekam media.

Menurut Mendagri, substansi ucapannya justru ingin menegaskan bahwa penghargaan juga perlu diberikan terhadap kerja pemerintah pusat dan daerah yang dinilai tidak terlalu terekspos.

“Tolong juga dihargai, kira-kira gitu, lah tolong juga dihargai, upaya pemerintah pusat, pemerintah daerah para relawan, donatur, daerah dalam negeri yang juga sangat banyak yang saya lihat pemberitaannya kecil,” kata Tito.

Ia menegaskan hubungan erat Indonesia-Malaysia tidak terpengaruh oleh polemik ini. Tito menyebut dirinya memiliki hubungan panjang dengan pejabat Malaysia sejak masa tugasnya di kepolisian.

“Saya sangat menghormati warga Malaysia, pemerintah Malaysia, senior-senior di Malaysia, dan saudara-saudara diaspora. Dari dulu pun hubungan saya baik,” tuturnya.

Sebelumnya dalam acara Helmy Yahya Bicara, Tito menyinggung bantuan obat-obatan dari Malaysia yang nilanya disebut tak lebih dari Rp1 miliar, tetapi lebih disorot dibanding kontribusi pemerintah.

“Itu nilainya nggak sampai Rp1 miliar, kurang lebih Rp1 miliar,” ungkap Tito. Negara kan kalau untuk Rp1 miliar kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu,” kata Tito.

Tito menilai tak seharusnya bantuan asing bernilai kecil dibanding anggaran pemerintah justru menimbulkan kesan negatif bagi Indonesia.

“Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah dapat bantuan dari negara lain, padahal (nilainya) nggak seberapa dibanding dengan kemampuan kita, (Indonesia) lebih dari itu,” kata dia.

19/12/2025 17:14
Wabup Bekasi Belum Terima Informasi Bupati Ade Kuswara Kena OTT KPK Megapolitan 19 Desember 2025

Wabup Bekasi Belum Terima Informasi Bupati Ade Kuswara Kena OTT KPK
Tim Redaksi
KABUPATEN BEKASI, KOMPAS.com –
Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengaku belum menerima informasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Ia mengaku baru mengetahui adanya penyegelan di sejumlah ruang dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.
“Belum bisa bilang apa-apa karena informasinya juga baru, beritanya baru rilis dan masih simpang siur,” kata Asep di Cikarang, Jumat (19/12/2025).
Asep menambahkan, komunikasi terakhirnya dengan Ade terjadi dua hari lalu, yakni Rabu (17/12/2025).
Saat itu, ia menghubungi Ade terkait tugas dan agenda kedinasan rutin sebagai kepala daerah.
“Saya waktu komunikasi itu diberitahukan untuk agenda disposisi ke Babelan karena beliau (Ade) akan ke Bandung,” ucapnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang
dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (18/12/2025).
“Benar, salah satunya (Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dihubungi wartawan, Jumat (19/12/2025) dini hari.
Budi mengatakan, penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut.
Meski demikian, dia belum mengungkapkan identitas sepuluh orang tersebut dan konstruksi perkaranya.
“Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 17:11
Pekerja Kami Dipukul dan Diinjak dalam Truk saat Dibawa ke Imigrasi

GELORA.CO – Manajemen PT Sultan Rafli Mandiri (SRM) versi Li Changjin membantah keras tudingan bahwa 15 pekerja Warga Negara Asing (WNA) asal China menyerang prajurit TNI di area tambang emas PT SRM, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Li Changjin menegaskan isu tersebut merupakan rumor dan informasi menyesatkan yang disebarkan oleh Firman dan Imran, pihak yang mengklaim sebagai manajemen baru PT SRM.

“Firman dan Imran secara ilegal menduduki lokasi pertambangan SRM serta tanah milik Pamar Lubis. Mereka kemudian menggunakan TNI untuk menjaga kawasan SRM,” kata Li Changjin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/12/2025).

Li menyayangkan sikap komandan TNI di Ketapang yang disebutnya langsung mempercayai narasi sepihak tanpa penyelidikan mendalam, hingga mengerahkan tambahan personel TNI untuk mengamankan para pekerja WNA.

Ia mendesak Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes TNI AD) melakukan penyelidikan menyeluruh dan objektif atas insiden tersebut.

“Harus dibuka secara transparan, apakah tentara yang memukul atau pekerja China yang memukul. Kalau memang pekerja kami yang menyerang, mana korbannya? Pekerja China pasti takut pada tentara, mustahil berani menyerang,” ujarnya.

Li Changjin mengungkapkan, justru terdapat sembilan pekerja WNA asal Tiongkok yang menjadi korban penganiayaan.

Seluruhnya merupakan pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) resmi yang diterbitkan Kantor Imigrasi Ketapang.

“Para pekerja kami dipukuli dan diinjak di dalam truk saat dibawa ke kantor imigrasi. Mereka mengalami luka lebam di punggung, dada, dan paha,” ungkap Li.

Terkait tuduhan penyerangan terhadap prajurit TNI, Li menegaskan tidak ada bukti kuat yang mengarah pada keterlibatan pekerja SRM.

“Tidak ada bukti signifikan dalam video yang beredar yang menunjukkan pekerja teknis SRM merusak kendaraan atau menyerang TNI. Sebaliknya, mereka justru menjadi korban kekerasan,” tegasnya.

Menurut Li, konflik yang terjadi sesungguhnya merupakan perselisihan antara Firman dan Imran dengan pekerja SRM.

Keduanya diduga berupaya mengusir pekerja Tiongkok dan memblokir akses mereka ke area pertambangan.

Li juga mempertanyakan keberadaan prajurit TNI di kawasan tambang SRM. Ia meminta kuasa hukum Firman, Muchamad Fadzri, menghentikan penyebaran informasi yang dinilainya menyesatkan, termasuk tudingan latihan militer dan penyerangan terhadap prajurit TNI.

“Mengapa prajurit TNI melakukan latihan dasar militer di wilayah tambang SRM tanpa pemberitahuan? Area tambang adalah wilayah sipil, bukan wilayah militer,” kata Li.

Ia menambahkan, sebagian pekerja Tiongkok telah bekerja di tambang SRM selama bertahun-tahun, jauh sebelum Firman dan Imran mengklaim pengelolaan perusahaan.

“Mereka diusir secara paksa dengan kekerasan setelah terjadi pendudukan ilegal,” ujarnya.

Li Changjin juga menegaskan Firman dan Imran tidak pernah mengeluarkan modal sedikit pun untuk proyek tambang SRM.

Seluruh peralatan, fasilitas, dan teknologi di lokasi merupakan hasil investasi selama lebih dari 10 tahun oleh dirinya bersama Pamar Lubis sebagai pemegang saham mayoritas.

Selain itu, Li mengungkapkan bahwa pada Juli 2025, Firman, Imran, Suandi, dan Muardi diduga membuat Akta Anggaran Dasar palsu yang didaftarkan secara daring melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU).

Akta tersebut diduga digunakan untuk mencopot Li Changjin dari jabatan Direktur Utama dan Pamar Lubis dari jabatan Direktur, yang dinilai melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas.

“Perkara ini saat ini tengah diselidiki Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya,” tutup Li.

Duduk Perkara Bentrokan

Sebelumnya diberitakan, bentrokan antara 15 WNA asal China dengan prajurit TNI dan warga sipil terjadi di area tambang emas PT SRM, Kecamatan Tumbang Titi, Ketapang, Kalbar, pada Minggu (14/12/2025) sekitar pukul 15.40 WIB.

Insiden diduga dipicu konflik klaim kepengurusan perusahaan antara dua kubu manajemen PT SRM, yakni versi lama yang dipimpin Li Changjin dan versi baru yang dipimpin Firman, yang mengklaim telah mengesahkan direksi baru melalui RUPS Juli 2025.

Versi Li Changjin menyebut kericuhan bermula saat staf teknis WNA mengoperasikan drone di area IUP PT SRM, yang kemudian dipersoalkan pihak lain.

Drone dan ponsel staf sempat disita dan data dihapus sebelum dikembalikan.

Sementara itu, direksi PT SRM versi baru menilai pengoperasian drone dilakukan tanpa izin.

Kuasa hukum mereka menyebut insiden terjadi akibat miskomunikasi yang berujung dugaan penyerangan fisik terhadap aparat TNI dan petugas keamanan.

Kodam XII/Tanjungpura membenarkan insiden tersebut terjadi saat prajurit Yonzipur 6/Satya Digdaya melaksanakan latihan dasar.

TNI mengaku menerima laporan adanya drone tak dikenal, yang berujung klarifikasi dan dugaan penyerangan terhadap prajurit menggunakan senjata tajam, airsoft gun, dan alat setrum.

Akibat insiden tersebut, satu unit mobil dan satu sepeda motor dilaporkan rusak.

Sementara Kantor Imigrasi Ketapang mengamankan 15 WNA asal China untuk pemeriksaan keimigrasian.

Seluruh WNA diketahui memegang KITAS yang disponsori PT SRM versi direksi lama.

19/12/2025 17:11
Samsung Mendominasi, Cip dari TSMC

Bisnis.com, JAKARTA — Rantai pasokan iPhone 17 yang diluncurkan Apple pada 2025 melibatkan sejumlah pemain besar global dengan peran strategis berbeda. Mulai dari dominasi Samsung di sektor memori dan layar, inovasi chip, hingga pergeseran manufaktur ke India dan Vietnam.

Berikut pembedahan rantai pasokan iPhone 17 merangkum dari beberapa sumber dan dokumen resmi Jumat (19/12/2025).

Dalam upaya mendorong performa artificial intelligence (AI) pada perangkat, Apple meningkatkan kapasitas DRAM pada model iPhone 17 Pro menjadi 12GB.

Mengutip data TrendForce, Samsung Electronics diperkirakan menjadi pemain kunci dengan menguasai sekitar 70% pangsa pasar pasokan memori tersebut.

Peningkatan kapasitas ini dinilai sangat krusial agar perangkat mampu menjalankan fitur AI canggih dalam ekosistem Apple Intelligence yang memerlukan sumber daya komputasi tinggi.

Selain memori, dominasi Samsung juga merambah ke sektor layar. Apple dilaporkan telah mengalihkan sebagian besar pesanan layar iPhone 17 ke Samsung Display setelah pemasok asal China, BOE, mengalami kendala teknis dalam memproduksi panel OLED dengan teknologi Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO).

Hal ini menempatkan Samsung sebagai pemasok paling dominan untuk komponen inti iPhone generasi terbaru.

Di sektor prosesor, seri iPhone 17 menggunakan chip keluarga A19 yang diproduksi secara eksklusif oleh Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Cip ini menggunakan proses fabrikasi 3-nanometer (N3P) yang dirancang khusus untuk efisiensi termal dan optimalisasi Neural Engine.

Untuk kebutuhan fotografi, LG Innotek asal Korea Selatan masih memegang kendali lebih dari 50% pasokan aktuator Optical Image Stabilization (OIS) untuk lensa periskop.

Menariknya, meski Apple mulai memperkenalkan modem 5G internal (C1X) pada model iPhone 17 Air, model kelas atas seperti iPhone 17 Pro dan Pro Max dipastikan masih menggunakan perangkat keras dari Qualcomm, yakni modem Snapdragon X80.

Apple juga kini secara sistematis mengurangi ketergantungan pada China dalam proses perakitan dan desain awal.

Di India, Tata Group yang kini mengelola fasilitas manufaktur eks-Wistron dan Pegatron memegang peran vital dalam merakit iPhone secara utuh.

Laporan terbaru mengindikasikan bahwa untuk pertama kalinya, Apple melibatkan teknisi lokal di India dalam tahap pengembangan produk awal untuk model dasar iPhone 17.

Sementara itu, Vietnam juga dipercaya untuk memproduksi kategori produk baru Apple yang didorong AI, seperti perangkat rumah pintar, kamera keamanan, hingga robot desktop interaktif.

President dan Principal Analyst di SmartTech Research Mark N. Vena menilai diversifikasi Apple ke negara-negara seperti India dan Vietnam menandakan kalibrasi ulang besar dalam strategi globalnya.

“Ini juga merupakan pengakuan bahwa ketahanan kini sama pentingnya dengan efisiensi dalam rantai pasok,” ujarnya dikutip dari TechNewsWorld. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

19/12/2025 17:04
Bahlil Ancam SPBU Swasta yang Tak Tertib Soal Kuota Impor Tahun Depan

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pihaknya telah menghitung kuota impor BBM tahun depan untuk SPBU swasta yang terbit dan taat dengan aturan negara.

Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tak menyebut rincian angka pasti besaran kuota impor yang diberikan. Untuk diketahui, pemerintah memberikan kenaikan 10% kuota impor dari realisasi tahun sebelumnya.

“Swasta yang tertib kepada negara atau swasta yang mau mengatur negara? Kalau yang tertib kepada peraturan negara, saya sudah menghitung,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).

Sementara itu, Bahlil menerangkan untuk kuota impor untuk SPBU swasta yang tak tertib, pihaknya belum melakukan perhitungan. Namun, Bahlil tak menyebutkan SPBU yang dimaksud.

“Pokoknya gini, badan swasta yang mencoba-coba untuk mengatur dan melawan negara, tidak mentaati aturan negara, ya tunggu tanggal mainnya,” tegasnya.

Sebelumnya, mengultimatum salah satu badan usaha (BU) SPBU swasta lantaran meminta tambahan impor BBM. Bahlil tak secara spesifik menyebut nama perusahaan yang dimaksud.

Namun, dia mengatakan perusahaan itu dinilai keras kepala tetap meminta tambahan impor. Padahal, kuota impor untuk 2025 sudah diberikan kepada perusahaan bersangkutan 10% lebih besar dibanding 2024. Bahlil pun menegaskan, tidak boleh ada pengusaha yang mengatur negara.

“Jadi harus ada pesan tegas gini pada pengusaha. Negara itu mau mengendalikan impor dalam rangka apa? Untuk menjaga neraca dagang, komoditas dan devisa kita,” ucap Bahlil dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Bahlil menjelaskan bahwa yang mengatur pengusaha adalah negara. Sebab, pemerintah memiliki regulasi tersendiri. Namun, dia juga sadar betul kalau negara juga tidak boleh sewenang-wenang pada pengusaha. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara kedua belah pihak.

“Tidak boleh ada pengusaha mengendalikan negara. Yang mengatur pengusaha adalah negara, tapi negara gak boleh sewenang-wenang pada pengusaha,” kata Bahlil.

Untuk diketahui, permasalahan impor BBM untuk SPBU swasta sempat menjadi polemik. Sebab, pemerintah tak memberikan tambahan kuota impor untuk 2025, meski stok BBM di SPBU swasta telah habis pada akhir Agustus 2025.

Sebagai gantinya, pemerintah merekomendasikan SPBU swasta membeli base fuel lewat PT Pertamina Patra Niaga. Pasalnya, perusahaan pelat merah itu masih memiliki jatah impor yang belum digunakan pada tahun ini. Pada pertengahan September 2025, SPBU swasta dan Pertamina disebut telah sepakat membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina.

Namun, dalam perjalanannya, kesepakatan itu lama terealisasi lantaran adanya ketidaksesuaian spesifikasi base fuel yang diminta SPBU swasta.

Hingga akhirnya, pada Oktober 2025, mekanisme negosiasi diubah dari semula dilakukan bersama-sama menjadi dilakukan antarperusahaan.

Alhasil, per Desember 2025 ini SPBU swasta termasuk Shell, BP-AKR, dan Vivo telah sepakat membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga.

19/12/2025 17:01