Xcloud.id

Blog

  • BRIN: Efisiensi Belanja Agresif Berisiko Kerek Defisit APBN Tembus 3%

    BRIN: Efisiensi Belanja Agresif Berisiko Kerek Defisit APBN Tembus 3%

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menerapkan kebijakan efisiensi belanja negara atau austerity policy.

    Berdasarkan studi BRIN, alih-alih menyehatkan fiskal, pemotongan anggaran yang terlalu agresif (level tinggi) justru berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi secara dalam dan melebarkan defisit anggaran melampaui ‘batas aman’ 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) seperti yang diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

    Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN, Zamroni Salim menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi belanja, baik melalui pemotongan transfer ke daerah (TKD) maupun belanja kementerian/lembaga (K/L), memiliki dampak ganda terhadap perekonomian nasional dan daerah.

    Dalam simulasi permodelan dampak efisiensi belanja pemerintah terhadap makroekonomi, BRIN membagi proyeksi ke dalam tiga skenario pemotongan anggaran, yakni rendah, moderat, dan tinggi.

    “Secara garis besar, semakin besar pemotongan, maka semakin berat dampaknya terhadap pertumbuhan PDB. Memang secara teori austerity policy diharapkan mengecilkan defisit. Namun, jika pemotongan anggarannya tinggi sementara daerah tidak mampu men-generate pertumbuhan ekonomi, maka ini bisa memberikan dampak pada defisit anggaran yang justru lebih besar,” kata Zamroni dalam paparan Economic Outlook 2026 BRIN, dikutip Sabtu (19/12/2025).

    Berdasarkan data BRIN, pada skenario pemotongan anggaran level tinggi, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tergerus hingga level 4,06% pada 2029. Konsekuensinya, defisit anggaran berisiko melebar ke level 3,21% atau lampaui batas peraturan perundang-undangan.

    Sebaliknya, pada skenario pemotongan rendah dan moderat, defisit anggaran diproyeksikan masih terkendali di kisaran 2,78% hingga 2,99% pada 2029, atau masih sejalan dengan aturan fiskal yang berlaku.

    “Ini yang kita khawatirkan. Jika skenario pemotongan tinggi terjadi, defisit anggaran yang melebar akan dibiayai dari utang. Kami memprediksi rasio utang bisa menyentuh angka 40%—41% pada tahun depan, naik dari posisi saat ini di kisaran 39,8%,” tegasnya.

    Zamroni menambahkan, efisiensi yang terlalu ketat akan memukul sejumlah sektor riil, terutama pengadaan gas, industri pengilangan, industri alat angkutan, hingga jasa perusahaan. Pihaknya mencatat keluhan dari sejumlah daerah, seperti Semarang, yang kesulitan memacu pertumbuhan ekonomi di tengah pemangkasan anggaran pusat.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto melakukan efisien anggaran pada awal tahun ini. Lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025, Prabowo memerintahkan penghematan anggaran hingga toal Rp306,69 triliun di pos belanja K/L dan TKD.

    Pada tahun depan, pemerintah juga menurunkan anggaran TKD Anggaran TKD besar-besaran hingga 24,7% atau setara Rp226,9 triliun dari Rp919,9 triliun (APBN 2025) menjadi Rp692,995 triliun (APBN 2026).

    Strategi Jalan Tengah

    Untuk memitigasi risiko tersebut, BRIN menyusun strategi pertumbuhan ekonomi sektoral di tengah efisiensi menggunakan metode Analytic Network Process (ANP). Zamroni menekankan bahwa kerangka kebijakan nasional sebaiknya tetap berfokus pada peningkatan kinerja ekonomi dengan investasi infrastruktur sebagai motor penggerak utama.

    “Strategi kunci yang harus dijalankan di tengah efisiensi anggaran adalah reformasi birokrasi, yang didukung oleh pendekatan partisipatif masyarakat dan peningkatan kualitas SDM,” katanya.

    Berdasarkan analisis ANP BRIN, terdapat tiga prioritas subkriteria yang harus dikejar pemerintah agar efisiensi tidak mematikan pertumbuhan. Pertama, pemerintah harus fokus pada investasi infrastruktur pendukung serta inovasi berbasis teknologi hijau.

    Kedua, pemerintah harus tingkatkan supremasi hukum dan kualitas regulasi. Ketiga, otoritas perlu reformasi birokrasi menjadi prioritas tertinggi, diikuti oleh optimalisasi potensi lokal untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transformasi digital. 

    “Isu ketahanan pangan dan supremasi hukum juga menjadi area prioritas yang tidak boleh diabaikan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif,” tutup Zamroni.

  • Mau Sewa Kost? Ini Cara Mencari Kost Dekat Transportasi Umum dalam 7 Langkah Mudah

    Mau Sewa Kost? Ini Cara Mencari Kost Dekat Transportasi Umum dalam 7 Langkah Mudah

    Saat ini, mencari tempat tinggal sementara seperti kos menjadi salah satu kebutuhan penting, terutama bagi mahasiswa atau pekerja yang ingin mendapat akses mudah ke fasilitas transportasi umum. Jika Anda sedang mencari kost, kost Pluit, penting untuk memilih lokasi yang tidak hanya nyaman tapi juga strategis dekat dengan halte bus, stasiun KRL, MRT, atau titik ojek online. Dengan begitu, aktivitas harian Anda bisa berjalan lebih efisien tanpa perlu khawatir soal transportasi.

    Untuk mempermudah, website 99.co Indonesia bisa bantu Anda menemukan kost yang sesuai dengan kebutuhan dan budget tanpa kesulitan. Berikut adalah 7 langkah mudah untuk membantu Anda menemukan kost dekat transportasi umum, sehingga Anda bisa lebih fokus menjalani aktivitas harian dan menikmati kenyamanan kos yang ideal.

    Cara Mencari Kost Dekat Transportasi Umum
    Mencari kost dekat transportasi umum memang membutuhkan pendekatan khusus agar lokasi yang dipilih benar-benar praktis dan sesuai harapan. Berikut 7 langkah mudah yang bisa Anda ikuti:

    1. Gunakan Aplikasi dan Situs Pencari Kost dengan Fitur Peta

    Mulailah pencarian dengan menggunakan aplikasi atau situs pencari kost yang menyediakan fitur peta. Fitur ini memungkinkan Anda melihat lokasi kost secara langsung dan jaraknya ke stasiun atau halte transportasi umum. Dengan fitur radius pencarian, Anda bisa menentukan batas jarak yang paling nyaman untuk dijangkau dengan berjalan kaki.

    Manfaatkan filter untuk menyesuaikan harga dan fasilitas kost agar pencarian lebih tepat. Pastikan juga Anda mencatat beberapa pilihan untuk melakukan survei lebih lanjut.

    2. Pertimbangkan Waktu Tempuh Saat Jam Sibuk

    Saat menentukan pilihan, jangan hanya mengandalkan jarak secara kasat mata. Cobalah hitung waktu tempuh nyata dari kost ke titik transportasi umum pada jam sibuk, misalnya jam berangkat kerja atau kuliah. Hal ini penting karena kondisi jalan dan kepadatan bisa mempengaruhi kenyamanan perjalanan Anda setiap hari.

    Jika memungkinkan, lakukan survei langsung di lokasi pada jam-jam tersebut agar Anda mendapatkan gambaran yang akurat.

    3. Perhatikan Keamanan dan Kenyamanan Rute

    Jalan menuju halte atau stasiun perlu aman, terang, dan tidak sepi. Ini terutama jika Anda pulang larut malam. Keamanan dan kenyamanan rute ini memengaruhi rasa aman Anda dalam mobilitas sehari-hari. Jangan ragu untuk bertanya pada warga sekitar atau calon penghuni kost tentang kondisi lingkungan dan keamanan di sekitar.

    4. Cek Fasilitas Kost yang Mendukung Aktivitas Harian

    Selain lokasi, perhatikan juga fasilitas kost yang membantu kebutuhan Anda. WiFi cepat, kamar mandi dalam, keamanan 24 jam, dan kebersihan lingkungan sangat penting bagi kenyamanan tinggal. Kost dengan fasilitas lengkap cenderung membuat aktivitas kerja atau kuliah lebih lancar tanpa hambatan.

    Selain itu, pastikan juga listrik dan air sudah termasuk dalam harga sewa. Tujuannya tentu tidak ada biaya tak terduga yang membebani Anda.

    5. Survei Langsung dan Bandingkan Pilihan

    Jangan hanya puas dengan melihat foto atau deskripsi online. Survei langsung ke lokasi kost adalah langkah penting untuk memastikan kondisi sebenarnya sesuai harapan. Lakukan kunjungan pada waktu berbeda, pagi dan malam hari, untuk menilai suasana dan kenyamanan lingkungan. Selain itu, bandingkan beberapa pilihan, catat kelebihan dan kekurangannya agar Anda dapat membuat keputusan terbaik.

    6. Manfaatkan Rekomendasi dari Teman atau Komunitas

    Minta rekomendasi dari teman, keluarga, atau komunitas yang sudah pernah tinggal di area dekat transportasi umum. Mereka bisa memberikan informasi jujur tentang pengalaman dan tips memilih kost yang cocok. Juga, testimoni dari orang yang Anda percaya dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam memilih kost.

    7. Perhitungkan Total Biaya Transportasi dan Sewa

    Walaupun harga sewa kost dekat transportasi umum mungkin sedikit lebih mahal, perhitungkan juga biaya transportasi yang harus Anda keluarkan setiap bulan. Kost yang dekat moda transportasi akan mengurangi biaya dan waktu perjalanan, sehingga lebih hemat secara total.

    Mencari kost dekat transportasi umum memang membutuhkan riset dan survei yang cukup teliti. Kost yang tepat akan memudahkan aktivitas harian Anda dan menghemat waktu maupun biaya transportasi.

    Jadi, pastikan Anda memanfaatkan aplikasi pencari kost, mempertimbangkan waktu dan keamanan rute, serta membandingkan fasilitas dan harga. Tentu, dengan begitu, Anda bisa mendapatkan kost yang tidak hanya nyaman tapi juga strategis.

    Kalau Anda sedang mencari kost atau hunian yang sesuai dengan kebutuhan, jangan lupa untuk kunjungi 99.co. Di sana, Anda bisa menemukan berbagai pilihan kost dan properti lengkap dengan fitur pencarian yang memudahkan Anda mendapatkan lokasi terbaik dekat transportasi umum.

  • Kisah Rudi, Petugas DLH yang Bersihkan Kali PIK di Tengah Habitat Buaya Megapolitan 20 Desember 2025

    Kisah Rudi, Petugas DLH yang Bersihkan Kali PIK di Tengah Habitat Buaya Megapolitan 20 Desember 2025

    Kisah Rudi, Petugas DLH yang Bersihkan Kali PIK di Tengah Habitat Buaya
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Setiap pagi, petugas berbaju oranye dari Unit Pengelola Sampah (UPS) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyusuri Kali Cengkareng Drain di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Penjaringan, Jakarta Utara.
    Dengan perahu kecil, mereka membersihkan sampah yang mengapung di aliran kali—pekerjaan rutin yang belakangan ini kian berisiko karena keberadaan buaya.
    Salah satu petugas, Rudi (56), mengaku telah hampir enam bulan terakhir bekerja di tengah habitat buaya yang kerap menampakkan diri ke permukaan. Kondisi itu membuat pekerjaannya tak hanya mengandalkan tenaga, tetapi juga kewaspadaan tinggi.
    Menjalani pekerjaan sebagai petugas kebersihan kali, kata Rudi, tidaklah mudah. Risiko keselamatan selalu mengintai, terlebih sejak kemunculan buaya di Kali Cengkareng Drain semakin sering terlihat.
    “Sudah dari enam bulan lalu, dulu masih kecil sekarang kan lama-lama besar,” tutur Rudi saat diwawancarai
    Kompas.com
    di lokasi, Sabtu (20/19/2025).
    Menurut Rudi, buaya yang muncul ke permukaan bukan hanya satu ekor. Ada beberapa dengan ukuran berbeda, meski yang paling sering terlihat adalah buaya kecil dengan panjang sekitar 1,5 meter.
    Rudi menjelaskan, buaya-buaya tersebut umumnya naik ke permukaan untuk berjemur, terutama saat cuaca panas.
    “Sering muncul tapi enggak setiap hari, tapi biasanya kalau udara panas mereka berjemur di sekatan sampah berwarna hijau bernama HDPE,” ungkap Rudi.
    Durasi berjemur pun bervariasi. Terkadang hanya sekitar satu jam, namun tak jarang dari pagi hingga sore hari. Saat berjemur, buaya biasanya hanya diam di atas papan apung penyekat sampah yang membentang di sepanjang kali.
    Fenomena itu kerap menarik perhatian pengguna jalan. Tak sedikit pengendara yang berhenti sejenak hanya untuk melihat atau mengabadikan momen buaya berjemur.
    Kemunculan buaya juga tidak selalu bergantung pada cuaca cerah. Rudi menyebut, saat hujan pun buaya bisa naik ke permukaan.
    “Kadang kalau hujan juga dia naik, jadi semaunya dia aja. Kemarin aja hujan rintik-rintik dia jemur aja,” jelas Rudi.
    Bekerja di perairan yang dihuni buaya tentu membuat rasa takut kerap menghantui. Namun, Rudi tak memiliki pilihan selain menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
    Ia berharap, selama ia tidak mengganggu, buaya-buaya tersebut juga tidak menyerangnya.
    “Cuma kan kita enggak ganggu, mudah-mudahan buayanya enggak menganggu juga,” ungkap dia.
    Sejauh ini, menurut Rudi, buaya di Kali PIK cenderung takut terhadap manusia dan belum pernah menyerang.
    “Enggak pernah dia nyerang, karena ukurannya masih kecil kayak 1,5 meter jadi pas saya samperin juga dia kabur karena takut manusia,” ucap Rudi.
    Ia juga mengatakan, sepanjang yang ia ketahui, belum pernah ada korban jiwa akibat serangan buaya di Kali PIK, meski hewan tersebut telah ada sejak sebelum kawasan elit itu dibangun.
    Meski demikian, kekhawatiran tetap ada. Rudi menyadari, buaya merupakan hewan liar yang berpotensi membahayakan manusia, terutama jika ukurannya semakin besar.
    Di sisi lain, Rudi mengaku memiliki ketertarikan pada satwa liar dan justru merasa senang bisa melihat buaya dari jarak dekat.
    “Sukanya melihat buaya senang karena kan hewan liar saya suka binatang,” tutur Rudi.
    Keberadaan buaya di Kali PIK juga telah menjadi perhatian Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi DKI Jakarta. Sebagai langkah antisipasi, BKSDA memasang dua spanduk peringatan di sekitar lokasi.
    Spanduk tersebut berisi imbauan agar warga tidak beraktivitas di pinggir kali, seperti memancing, berenang, atau mencuci pakaian.
    Selain itu, BKSDA juga memastikan sejauh ini keberadaan buaya belum mengganggu aktivitas petugas UPS Badan Air maupun warga sekitar.
    “BKSDA nanya kira-kira buaya ini udah ganggu belum, saya bilang belum karena masih kecil cuma kan suatu saat nanti gede kalau gede justru mengancam jiwa,” ucap Rudi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Minta Buaya yang Kerap Muncul di Kali PIK Ditangkap dan Dikarantina Megapolitan 20 Desember 2025

    Warga Minta Buaya yang Kerap Muncul di Kali PIK Ditangkap dan Dikarantina Megapolitan 20 Desember 2025

    Warga Minta Buaya yang Kerap Muncul di Kali PIK Ditangkap dan Dikarantina
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kemunculan buaya di
    Kali Cengkareng Drain
    , kawasan
    Pantai Indah Kapuk
    (PIK) 2, Penjaringan, Jakarta Utara, kembali menjadi perhatian warga.
    Dalam beberapa bulan terakhir, reptil tersebut kerap menampakkan diri ke permukaan sehingga memicu kekhawatiran masyarakat yang beraktivitas di sekitar bantaran kali.
    Sejumlah warga berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menangani keberadaan buaya agar tidak membahayakan keselamatan publik.
    “Maunya lebih bagus ditangkap atau dikarantina di mana gitu, supaya enggak meresahkan warga sini,” ungkap Susino (54), warga yang ditemui
    Kompas.com
    di lokasi, Sabtu (20/12/2025).
    Susino mengaku kerap memancing di Kali PIK. Ia merasa khawatir karena buaya sering muncul di sekitar lokasi aktivitas warga.
    Kekhawatiran serupa disampaikan Ridwan (32). Ia meminta pemerintah segera turun tangan untuk mencari solusi yang tepat terkait keberadaan buaya tersebut, mengingat kawasan tersebut ramai dilalui warga.
    “Mendingan untuk pemerintah, buayanya ini benar-benar dicarikan solusi gimana baiknya, karena ini lalu lalang orang banyak banget, takutnya pada enggak tahu mancing di pinggir kali atau bawah, dia (buaya) lagi lapar apesnya enggak tahu dimakan,” tutur Ridwan.
    Ridwan menyebutkan, buaya yang sering terlihat di kali tersebut berukuran relatif kecil, dengan panjang sekitar 1,5 meter.
    Sementara itu, Petugas Keamanan PIK 1, Taufik (27), mengatakan kemunculan
    buaya di Kali
    Cengkareng Drain bukanlah fenomena baru. Menurut dia, kawasan tersebut memang telah menjadi habitat buaya jauh sebelum pembangunan kawasan elit PIK.
    Biasanya, kata Taufik, buaya muncul ke permukaan untuk berjemur saat cuaca panas.
    “Naik ke atas ini dia jemur biasanya jam 10.00 WIB kalau panas. Kemarin baru kali itu muncul setiap hari, cuma kalau airnya hitam enggak mau biasanya dia,” ungkap Taufik.
    Meski kerap terlihat, Taufik menilai keberadaan buaya tersebut sejauh ini belum menimbulkan gangguan serius bagi warga.
    “Kalau meresahkan sih enggak aman-aman aja, cuma para pengendara pada kaget, lihat jadi tontonan karena dinilai hal baru padahal udah lama,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Uni Eropa Kucurkan Pinjaman Militer Rp 1.768 T untuk Ukraina

    Uni Eropa Kucurkan Pinjaman Militer Rp 1.768 T untuk Ukraina

    Brussels –

    Negara-negara Uni Eropa akhirnya mencapai mufakat: Ukraina akan diberi pinjaman militer sebesar €90 miliar — sekitar Rp 1.768 triliun — untuk dua tahun ke depan, 2026–2027. Kabar itu datang dari Antonio Costa, Presiden Dewan Eropa, lewat X, seusai perundingan panjang semalam suntuk di Brussels, Belgia.

    Namun, lembaga tertinggi UE itu memutuskan untuk tidak menyentuh aset Rusia yang dibekukan di Eropa untuk Ukraina. Sebaliknya, pinjaman itu akan dijamin oleh anggaran bersama Uni Eropa.

    Kanselir Jerman Friedrich Merz menyebut keputusan Dewan Eropa untuk memberikan pinjaman €90 miliar kepada Ukraina sebagai “pesan yang menentukan bagi berakhirnya perang.”

    Pinjaman tanpa bunga itu diklaim cukup untuk menutupi kebutuhan militer dan anggaran Ukraina selama dua tahun ke depan, ujarnya dalam sebuah pernyataan.

    Menurut Merz, Presiden Rusia Vladimir Putin “hanya akan membuat kompromi ketika ia menyadari bahwa perangnya tidak akan membuahkan hasil.”

    “Jika Rusia tidak membayar reparasi, maka sesuai dengan hukum internasional, kami akan memanfaatkan aset Rusia yang dibekukan untuk melunasi pinjaman tersebut,” tambah Merz.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menggambarkan kesepakatan pendanaan teranyar untuk Ukraina sebagai sebuah kemajuan besar.

    Macron menambahkan bahwa kesepakatan tersebut mencakup mekanisme untuk melindungi tiga negara, Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko, dari potensi dampak keuangan.

    Ia juga mengatakan bahwa dirinya percaya akan “berguna” bagi Eropa untuk kembali menjalin dialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin “dalam beberapa minggu ke depan.”

    “Saya percaya bahwa demi kepentingan kita sebagai orang Eropa dan Ukraina, kita perlu menemukan kerangka yang tepat untuk kembali membuka diskusi ini,” ujarnya.

    Pembicaraan Amerika Serikat dengan pejabat Rusia dan Ukraina meningkat dalam beberapa pekan terakhir, tetapi sejauh ini belum membawa perubahan substansial terhadap perang di Ukraina, yang dimulai dengan invasi skala penuh Rusia ke negara tetangganya pada Februari 2022.

    Zelenskyy: Pinjaman €90 miliar UE “memperkuat ketahanan Ukraina”

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy juga menyambut keputusan Uni Eropa untuk membiayai negaranya selama dua tahun ke depan saat Ukraina mempertahankan diri dari invasi Rusia.

    “Ini adalah dukungan signifikan yang benar-benar memperkuat ketahanan kami,” tulisnya di X.

    Meski blok tersebut belum mampu menyepakati penggunaan aset Rusia yang dibekukan untuk mendanai pinjaman, Zelenskyy mengatakan: “Penting bahwa aset Rusia tetap diimobilisasi dan bahwa Ukraina telah menerima jaminan keamanan finansial untuk tahun-tahun mendatang.”

    Sementara, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mengkritik keputusan UE terkait pinjaman €90 miliar untuk Ukraina.

    “Itu uang yang hilang,” kata Orban, yang dipandang sebagai salah satu sekutu terdekat Rusia di Eropa.

    “Kabar baiknya adalah kami tidak ikut terlibat,” ujarnya.

    Hungaria, bersama Slovakia dan Republik Ceko, diberikan pengecualian dari komitmen pinjaman tersebut agar tidak memblokir keputusan.

    Setiap keputusan terkait penggunaan keuangan Uni Eropa sendiri memerlukan suara bulat dari seluruh 27 negara anggota.

    UE hindari “kekacauan” dengan menolak penggunaan aset Rusia yang dibekukan

    Para pemimpin UE telah menghindari “kekacauan dan perpecahan” dengan keputusan mereka untuk memberikan pinjaman kepada Ukraina melalui peminjaman dana, alih-alih menggunakan aset Rusia yang dibekukan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Belgia Bart De Wever pada Jumat dini hari.

    “Kami tetap bersatu,” kata De Wever.

    Rencana untuk menggunakan aset negara Rusia yang dibekukan di UE bagi Ukraina telah menjadi perdebatan sengit selama berminggu-minggu.

    Sebanyak €210 miliar atau setara dengan sekitar Rp4.126 triliun aset bank sentral Rusia saat ini masih dibekukan di Uni Eropa.

    Belgia, tempat sebagian besar aset Rusia yang dibekukan di UE disimpan oleh perusahaan berbasis di Brussels, Euroclear, sangat menentang langkah tersebut.

    Belgia menyatakan bahwa usulan itu akan menempatkan negara tersebut pada risiko hukum dan keuangan.

    Utusan khusus Rusia untuk investasi dan kerja sama ekonomi, Kirill Dmitriev, dalam beberapa hal justru menyambut keputusan Uni Eropa untuk tidak menggunakan aset Rusia yang dibekukan guna membiayai pinjaman bagi Ukraina.

    Dalam unggahan di X, Dmitriev menyebut kegagalan mencapai kesepakatan soal aset beku tersebut sebagai “pukulan besar bagi para pengobar perang UE yang dipimpin oleh Ursula von der Leyen yang gagal.”

    Ia menambahkan bahwa “suara-suara kewarasan di UE telah memblokir penggunaan illegal cadangan Rusia untuk mendanai Ukraina.”

    Meski demikian, Uni Eropa tetap menyepakati pembiayaan pinjaman €90 miliar untuk Ukraina, dengan jaminan dari anggaran Uni Eropa.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rahka Susanto
    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • Pemerintah Perluas Program Bedah Rumah Tahun Depan, Targetnya 400.000 Unit

    Pemerintah Perluas Program Bedah Rumah Tahun Depan, Targetnya 400.000 Unit

    Pemerintah Perluas Program Bedah Rumah Tahun Depan, Targetnya 400.000 Unit
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com –
    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memperluas program bedah rumah pada tahun 2026 dengan target merenovasi 450.000 unit rumah, bertambah 8 kali lipat dibandingkan capaian tahun ini.
    Hal ini disampaikan Maruarar dalam acara akad massal 50.030 unit rumah subsidi berskema
    Kredit Perumahan Rakyat
    (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).
    “Ada 26,9 juta rumah rakyat yang punya rumah, tapi tidak layak huni. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih teman-teman DPR menaikkan tahun ini hanya 45.000 tahun depan 400.000. Naiknya 8 kali lipat,” kata Ara, sapaan akrabnya, Sabtu siang.
    Hal ini menyusul kenaikan
    anggaran perumahan
    yang disetujui Presiden Prabowo Subianto senilai Rp 10 triliun di tahun depan, dari semula Rp 5 triliun.
    Sekitar 80 persen dari total anggaran tersebut dialokasikan langsung untuk rakyat, khususnya melalui program Bedah Rumah.
    “Anggaran kami Bapak naikkan, dari Rp 5 triliun tahun ini, tahun depan Rp 10 triliun lebih. Terima kasih, Pak. Dan 80 persen anggaran kami buat rakyat melalui program Bedah Rumah,” kata Maruarar.
    Ara menyampaikan, selama ini, banyak daerah yang belum tersentuh program bedah rumah.
    Sepanjang tahun 2025 saja, ada sekitar 222 kabupaten/kota yang tidak memiliki program tersebut.
    “Tahun ini ada 222 kabupaten/kota yang tidak ada program Bedah Rumah. Bahkan dalam lima tahun terakhir, ada 22 kabupaten yang tidak pernah mendapatkannya,” ujar dia.
    Namun karena anggaran bertambah, program pun akan menyasar penerima lebih banyak.
    Menurutnya, program ini penting karena masih terdapat 26,9 juta rakyat Indonesia yang memiliki rumah tetapi dalam kondisi tidak layak huni.
    Karena itu, peningkatan anggaran diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
    Seiring dengan itu, target jumlah rumah yang direnovasi tahun depan pun meningkat menjadi 400.000 unit dari sebelumnya hanya sekitar 45.000 unit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tok! UMP 2026 Kalteng Resmi Naik 6,12%, Jadi Rp3,68 Juta

    Tok! UMP 2026 Kalteng Resmi Naik 6,12%, Jadi Rp3,68 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 2026.

    Kenaikan UMP dan UMSP Kalteng 2026 ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 188.44/477/2025 tentang Upah Minimum Provinsi Dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang ditandatangani pada 19 Desember 2025. 

    Melansir laman resmi Pemprov Kalteng, Sabtu (20/12/2025), Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menyatakan keputusan ini menjadi landasan hukum bagi pemberlakuan upah minimum di seluruh wilayah Provinsi Kalteng mulai tahun 2026.

    Dalam surat keputusan tersebut, UMP Kalteng Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.686.138 per bulan. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp212.516 dibandingkan UMP Tahun 2025 atau meningkat sebesar 6,12%. Kenaikan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, tingkat inflasi, serta kebutuhan hidup layak pekerja.

    Selain UMP, Pemerintah Provinsi Kalteng juga menetapkan UMSP Tahun 2026 untuk sektor-sektor tertentu. Untuk sektor pertambangan, UMSP ditetapkan sebesar Rp3.714.130 per bulan, naik sebesar Rp214.130 atau 6,12% dari tahun sebelumnya.

    Sementara itu, UMSP sektor perkebunan kelapa sawit ditetapkan sebesar Rp3.692.907 per bulan, meningkat Rp212.906 atau 6,12% dibandingkan tahun 2025.

    Penetapan UMP dan UMSP tersebut didahului oleh Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Kalteng yang dilaksanakan pada Kamis, (18/12/2025). Sidang berlangsung di ruang rapat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalteng dan bertujuan untuk menghitung serta merumuskan usulan besaran upah minimum tahun 2026.

    Sidang Dewan Pengupahan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kalteng. Melalui proses diskusi, koordinasi, dan konsolidasi penghitungan, Dewan Pengupahan memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Kalteng dalam menetapkan UMP dan UMSP Tahun 2026.

    Seluruh proses penetapan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

    Untuk diketahui, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan, yang salah satunya mengatur formula upah minimum. Beleid tersebut diteken Presiden Prabowo Subianto pada 17 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal yang sama.

    Dalam pertimbangannya, pemerintah menyebutkan bahwa perubahan aturan ini dilakukan atas amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 serta untuk menjaga daya beli pekerja/buruh guna penghidupan yang layak, menjaga kelangsungan usaha serta stabilitas ekonomi nasional.

    Perubahan terkait formula upah minimum salah satunya tercantum dalam Pasal 26, yang mana ayat (3) menegaskan bahwa indeks tertentu atau alfa merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja, serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.

    Tak ada perubahan terkait formula upah minimum dalam Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5), yakni nilai penyesuaian upah minimum tetap dihitung dengan rumus inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa).

    Lebih lanjut, ayat (6) pasal yang sama menyatakan bahwa alfa merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,5 sampai dengan 0,9. Rentang ini lebih tinggi dari ketentuan sebelumnya sebesar 0,1 sampai dengan 0,3.

    Sementara itu, pada ayat (7) tertuang bahwa dewan pengupahan provinsi dan dewan pengupahan kabupaten/kota berwenang menentukan besaran alfa dengan mempertimbangkan dua hal, yakni kepentingan keseimbangan pekerja dan perusahaan, serta perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak.

    Berbagai perubahan terkait upah minimum lainnya mencakup Pasal 4 ayat (1a), yang menegaskan peran pemerintah daerah dan Dewan Pengupahan untuk terlibat dalam penetapan kebijakan pengupahan oleh pemerintah pusat.

    Di samping itu, pada Pasal 25 ayat (1) ditambahkan bahwa upah minimum juga mencakup upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) yang diatur dalam bagian terpisah.

  • Pemkab Jember Siapkan Pencetakan 66 Ribu Blangko KTP di Kantor Kecamatan

    Pemkab Jember Siapkan Pencetakan 66 Ribu Blangko KTP di Kantor Kecamatan

    Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyediakan 66 ribu blangko kartu tanda penduduk (KTP) yang bisa dicetak di kantor kecamatan.

    “Dari 2019 sampai 2025, ada 66 ribu masyarakat Jember yang KTP-nya tidak tercetak karena blangkonya enggak ada. Kita itu hanya dapat jatah sekitar empat ribu keping, maka enggak cukup,” kata Bupati Muhammad Fawait, usai acara Gus’e Menyapa di Kecamatan Mumbulsari, Sabtu (20/12/2025).

    Kurang lebih 66 ribu keping blangko KTP itu akan tersedia pada 2 Januari 2026/ “Bikinnya cukup di kantor kecamatan. Nggak perlu lagi dari ujung barat ke kota, dari ujung timur harus ke Jember kota,” kata Fawait.

    Fawait ingin memperlakukan warga desa dan kota setara. “Karena yang bayar pajak di Jember ini bukan cuman orang segelintir orang saja. Ada orang kota juga ada orang desa. Mereka juga punya hak yang sama,” katanta.

    Kebahagiaan dan akses pembangunan, menurut Fawait, harus dirasakan warga desa dan kota. “Mereka juga harus kita pikirkan bagaimana bikin mereka bahagia, bikin tersenyum. Belum lagi PKL dan UMKM,” katanya.

    Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jember Bambang Saputro sebelumnya mengatakan, pihaknya mengajukan tambahan pegawai untuk ditempatkan di setiap kecamatan. Kehadiran mereka akan dilengkapi peralatan pencetakan KTP elektronik yang sudha tersedia di kantor Dispendukcapil Jember.

    Dengan adanya tambahan pegawai dan blangko, Bambang berharap layanan KTP akan semakin lancar. “Insyaallah dalam waktu dekat peralatannya akan didistribusikan ke semua kecamatan, kecuali tiga kecamatan kota yang dekat dengan kantor Dispendukcapil,” katanya. [wir]

  • 9 Juta Hektare Sawit Tidak Bayar Pajak Sejak Era Jokowi

    9 Juta Hektare Sawit Tidak Bayar Pajak Sejak Era Jokowi

    GELORA.CO – Podcast Madilog memotret persoalan kelapa sawit dari pangkal akar: tata kelola yang carut-marut. Dipandu jurnalis senior Margi Syarif, narasumber Uli Arta Siagian dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menguliti data tentang jutaan hektare kebun sawit ilegal yang dibiarkan hidup bebas di negeri sendiri.

    Uli memaparkan temuan mengejutkan: sekitar 9 juta hektare sawit tidak membayar pajak sejak era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Mayoritas karena tidak memiliki dokumen lengkap, terutama HGU. Lebih jauh lagi, 537 perusahaan tercatat tengah diproses untuk memperoleh HGU dalam periode 2024–2025. Ratusan perusahaan itu sudah beroperasi bertahun-tahun tanpa legalitas penuh, bahkan terindikasi menikmati keuntungan tanpa kontribusi balik.

    Dua contoh nyata: PT Ana di Morowali Utara yang beroperasi sejak belasan tahun tanpa HGU, dan PT ABS di Bengkulu Selatan yang membuka lahan sejak 2016 dan baru mengantongi HGU pada 2025. Kedua wilayah itu berkonflik dengan masyarakat, menyisakan kisah tanah yang diklaim perusahaan, warga yang ditembak, dan kehidupan yang terampas.

    Uli menyebut perusahaan-perusahaan ini tak berdiri sendiri. “Ada yang terafiliasi dengan kelompok sawit raksasa nasional, menguasai ribuan hektare, sebagian berada di kawasan hutan, sebagian lagi di wilayah adat maupun tanah masyarakat,” ungkap Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi tersebut.

    Kementerian ATR/BPN sempat menerbitkan surat edaran soal proses HGU pada 2024, disusul Permen LHK Nomor 20 Tahun 2025 tentang penyelesaian sawit ilegal di kawasan hutan. Tetapi di lapangan, kata Uli, proses itu rawan menjadi ruang “pemutihan” lewat administrasi.

    Pertanyaan Margi sederhana, tapi membekas: jutaan hektare, beroperasi belasan tahun—masa tidak ada yang tahu? Uli menjawab pelan: “Harusnya tahu.” Pemerintah daerah, provinsi, kementerian, hingga aparat penegak hukum disebutnya punya tanggung jawab langsung memantau.

    Sorotan kian tajam setelah pernyataan Presiden Prabowo soal rencana penanaman sawit di Papua. Di saat jutaan hektare yang ada saja masih bermasalah, keberanian memperluas tampak seperti langkah tanpa cermin.

    Dalam satu jam percakapan, Madilog menghadirkan fakta yang pada akhirnya lebih bising dari opini: tata kelola sawit Indonesia sedang pincang. Dan negaranya—entah lalai, entah sengaja—membiarkan kebun ilegal tumbuh subur di depan mata. (*)

  • Dana Pusat Seret, Dapur Makan Bergizi Gratis di Blitar Berguguran Satu per Satu

    Dana Pusat Seret, Dapur Makan Bergizi Gratis di Blitar Berguguran Satu per Satu

    Blitar (beritajatim.com) – Realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blitar kembali menghadapi ujian berat. Kali ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, terpaksa berhenti beroperasi total alias “kukut” sementara waktu.

    Penyebab tutupnya SPPG Sumberasri tersebut karena belum adanya aliran dana operasional dari pemerintah pusat di Jakarta. Kondisi ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti.

    “Alasannya masalah administrasi sehingga dana dari pusat belum cair dan sehingga mereka belum bisa belanja,” ungkap Khusna Lindarti, Sabtu (20/12/2025).

    Khusna membenarkan bahwa SPPG Sumberasri sudah tidak lagi memproduksi makanan sejak tanggal 15 Desember 2025 lalu. Pemerintah Kabupaten Blitar pun tidak tahu sampai kapan kondisi ini akan berlangsung. “Tentu kita tidak bisa menjamin sampai proses administrasi itu selesai dan layak untuk dibayarkan,” imbuhnya.

    Pernyataan ini menyingkap fakta tajam mengenai sentralisasi anggaran program MBG. Ketika keran dana dari pusat tersumbat, nasib SPPG di daerah pun menjadi pertaruhan. “SPPG Sumberasri baru akan kembali beroperasi setelah aliran dana kembali lancar,” tambahnya.

    Jumlah SPPG Tutup Terus Bertambah
    Tutupnya SPPG Sumberasri menambah daftar hitam dapur makan bergizi gratis (MBG) di Blitar Raya yang tak kuat beroperasi usai dana dari pusat belum turun. Sebelumnya, ada SPPG Talun 2 yang mengumumkan berhenti beroperasi dengan alasan yang sama.

    Bergeser ke Kota Blitar, kondisinya juga serupa. Ada dua SPPG di Bumi Bung Karno yang kukut. Kedua SPPG yang tidak beroperasi tersebut berada di Pakunden dan Klampok, Kota Blitar. Kondisi ini tentu cukup miris. Di tengah situasi tersebut, masyarakat Blitar masih berharap program ini bisa dijalankan secara berkelanjutan dan bukan sekadar gebrakan semata. (owi/kun)