Xcloud.id

Blog

  • KPK Buru Kasi Datun Hulu Sungai Utara yang Kabur Saat OTT

    KPK Buru Kasi Datun Hulu Sungai Utara yang Kabur Saat OTT

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Asis Budianto (ASB); dan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Hulu Sungai Utara, Tri Taruna Fariadi (TAR) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Total keduanya menerima uang hingga Rp 1,1 miliar lebih dari hasil praktik rasuah.

    Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyampaikan, dua jaksa tersebut diduga menerima uang saat menjadi perantara maupun di luar perantara dari Kepala Kejari (Kajari) Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN).

    “ASB (Asis Budianto) yang merupakan perantara APN tersebut, dalam periode Februari-Desember 2025, diduga menerima aliran uang dari sejumlah pihak sebesar Rp63,2 juta,” tutur Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025).

    Sementara tersangka Tri Taruna Fariadi, lanjut dia, menerima uang hingga Rp 1,07 miliar ketika di luar menjadi perantara Albertinus.

    “Rinciannya pada 2022 berasal dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara senilai Rp 930 juta, kemudian pada 2024 yang berasal dari rekanan sebesar Rp 140 juta,” jelas dia.

    Jika angka Rp 63,2 juta ditambahkan dengan Rp 1,07 miliar, maka total penerimaan kedua jaksa tersebut mencapai Rp 1.133.200.000 atau Rp1,133 miliar.

  • Akses Kesehatan Terputus, Pasien Stroke-Hipertensi di Aceh Rawan Putus Obat

    Akses Kesehatan Terputus, Pasien Stroke-Hipertensi di Aceh Rawan Putus Obat

    Jakarta –

    Pasien dengan penyakit kronis seperti stroke, hipertensi, diabetes, hingga penyakit jantung di Aceh berisiko mengalami putus obat selama berada di pengungsian akibat terputusnya akses layanan kesehatan pascabencana. Kondisi ini dinilai sangat berbahaya dan berpotensi memperburuk kondisi pasien.

    Salah seorang dokter neurologi yang tergabung dalam tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr Desin Pambudi Sejahtera, SpN(K) dari RS Dr Sardjito mengatakan, saat bencana terjadi, layanan kesehatan kerap tidak dapat diakses secara optimal. Akibatnya, pasien yang membutuhkan pengobatan rutin tidak mendapatkan obat sesuai jadwal.

    “Ketika ada bencana, akses kesehatan terputus sehingga pasien-pasien dengan pengobatan rutin rawan putus obat. Contohnya pasien dengan stroke, risiko hipertensi, risiko gula, atau penyakit jantung. Maka mereka akan terputus obat rutinnya, dan itu sangat berbahaya sekali,” ujar dr Desin saat pelepasan relawan, di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Sabtu (20/12/2025).

    Ia menyampaikan, Kemenkes bergerak cepat dengan mengerahkan tenaga kesehatan ke wilayah terdampak dan daerah-daerah terisolir untuk memastikan pelayanan medis tetap berjalan, terutama bagi pasien penyakit kronis.

    “Alhamdulillah kami sangat bersyukur Kemenkes bergerak cepat mengajak kami bergabung dalam kegiatan ini untuk menuju daerah-daerah terisolir. Semoga bisa membantu saudara-saudara kita di Sumatera, khususnya Aceh,” lanjutnya.

    Upaya Tim Medis di Pengungsian

    Selain fokus pada penanganan fisik, tim relawan juga akan memberikan perhatian pada kondisi kesehatan mental penyintas bencana. Tenaga kesehatan akan melakukan edukasi serta pendataan kondisi psikologis korban di pengungsian.

    “Persiapannya, kami akan mengedukasi dan mencatat apa yang kami temukan di sana. Apakah ada kecemasan, depresi, atau bahkan halusinasi. Jika ditemukan, kami akan berkoordinasi dengan dokter spesialis untuk penanganan dan pengobatannya,” sambungnya.

    Beberapa perawat yang tergabung dalam tim akan melakukan trauma healing sebagai bagian dari penanganan awal bagi korban bencana. Upaya ini diharapkan dapat membantu pemulihan kondisi mental sekaligus mencegah dampak kesehatan jangka panjang di pengungsi.

    Halaman 2 dari 2

    (rfd/up)

  • Salat Subuh Berjamaah di Balai Kota, Gubernur Pramono Tegaskan Komitmen Kerukunan dan Keberpihakan pada Warga Megapolitan 20 Desember 2025

    Salat Subuh Berjamaah di Balai Kota, Gubernur Pramono Tegaskan Komitmen Kerukunan dan Keberpihakan pada Warga Megapolitan 20 Desember 2025

    Salat Subuh Berjamaah di Balai Kota, Gubernur Pramono Tegaskan Komitmen Kerukunan dan Keberpihakan pada Warga
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melaksanakan salat Subuh berjamaah bersama para habaib dan ulama di Balai Kota Jakarta, Jumat (19/12/2025).
    Pada kesempatan itu, ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperkuat kerukunan umat beragama, menyelesaikan persoalan strategis ibu kota, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan.
    Pramono menekankan pentingnya menjaga harmoni kehidupan beragama di Jakarta. Menurut dia,
    Pemprov DKI Jakarta
    memberikan ruang seluas-luasnya bagi pelaksanaan
    kegiatan keagamaan
    , termasuk pemanfaatan kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk kegiatan salawat dan aktivitas keagamaan lain.
    “Tidak semua orang memiliki kesempatan dan tingkat keimanan yang sama. Karena itu, pemerintah wajib memberikan ruang agar kehidupan beragama di Jakarta dapat berjalan secara harmonis,” ujar Pramono dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (20/12/2025).
    Pada awal masa kepemimpinannya, Pramono menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan penyelesaian sejumlah persoalan strategis yang belum tuntas dari periode sebelumnya.
    Beberapa di antaranya adalah proyek monorel di Jalan HR Rasuna Said, penguatan Lembaga Masyarakat Adat Betawi, penataan kawasan Kali Jodo, serta penyelesaian persoalan Rumah Sakit Sumber Waras.
    Pramono menjelaskan, persoalan monorel di Jalan Rasuna Said telah tuntas dari sisi hukum dan direncanakan mulai dibongkar serta diperbaiki pada Januari mendatang.
    Adapun lahan Rumah Sakit Sumber Waras saat ini sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemprov DKI Jakarta dan akan dikembangkan menjadi rumah sakit bertaraf internasional serta diusulkan sebagai Proyek Strategis Nasional (
    PSN
    ).
    Pramono juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan menyempurnakan pembangunan Jakarta International Stadium (
    JIS
    ). Salah satu fokus utama adalah penyelesaian akses transportasi dengan menghubungkan kawasan Ancol dan JIS melalui pembangunan jembatan sepanjang 350 meter serta integrasi dengan transportasi publik.
    “Dengan akses parkir di Ancol dan dukungan transportasi massal, persoalan kemacetan di sekitar JIS diharapkan dapat teratasi sehingga JIS benar-benar menjadi aset jangka panjang bagi Jakarta,” katanya.
    Selain pembangunan infrastruktur, Pramono menyoroti persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial yang masih menjadi tantangan Jakarta.
    Meski tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan, Pemprov DKI Jakarta, menurut dia, tetap berfokus menekan ketimpangan melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu.
    Ia menyebutkan, terdapat tiga sektor yang anggarannya tidak akan dikurangi, yakni pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), layanan kesehatan, serta program perlindungan sosial.
    Pemprov DKI Jakarta bahkan memperluas cakupan KJMU hingga jenjang Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) serta menyiapkan program beasiswa luar negeri bagi warga dari keluarga tidak mampu.
    “Pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan. Karena itu, keberpihakan kepada warga yang belum beruntung harus terus dijaga,” tegas Pramono.
    Menutup sambutannya, Pramono mengapresiasi kehadiran para ulama dan masyarakat dalam kegiatan
    salat Subuh
    berjamaah tersebut. Ia berharap, kegiatan keagamaan di Balai Kota dapat dilaksanakan secara konsisten sebagai bagian dari upaya memperkuat spiritualitas dan kebersamaan warga Jakarta.
    “Semoga kegiatan ini membawa keberkahan dan semakin mempererat kebersamaan dalam membangun Jakarta yang berkeadilan,” ujar Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Libur Sekolah, BGN Pastikan Ibu Hamil-Menyusui dan Anak Balita Tetap Terima MBG

    Libur Sekolah, BGN Pastikan Ibu Hamil-Menyusui dan Anak Balita Tetap Terima MBG

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan kelompok rentan yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita (Kelompok 3B) tetap menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) enam hari dalam sepekan, meski sekolah memasuki masa libur semester.

    Kebijakan ini merujuk pada Pedoman Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Selama Libur Sekolah yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 52.1 Tahun 2025.

    Dalam pedoman tersebut, BGN memastikan bahwa pelayanan bagi Kelompok 3B tidak mengalami jeda karena mereka merupakan penerima manfaat yang membutuhkan asupan gizi rutin serta terukur. Distribusi MBG bagi kelompok ini dilaksanakan secara reguler dari Senin hingga Sabtu, tanpa penyesuaian jadwal meskipun sekolah libur.

    Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa keberlanjutan layanan ini menjadi prioritas karena risiko kekurangan gizi justru dapat meningkat pada masa libur ketika pola makan keluarga tidak terpantau.

    “Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita adalah kelompok yang paling membutuhkan perhatian. Karena itu, meskipun sekolah libur, distribusi MBG untuk Kelompok 3B tetap berjalan enam hari sepekan. Ini merupakan amanat pedoman resmi dan wujud komitmen negara menjaga gizi sejak dini,” jelas Hida di Jakarta, dilansir pada Sabtu (20/12).

    Hida menjelaskan bahwa pedoman yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BGN tersebut menjadi dasar operasional seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia dalam memastikan distribusi tetap aman, higienis, dan sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG).

  • Simak Jadwal Lengkap KRL Tambahan Saat Malam Tahun Baru

    Simak Jadwal Lengkap KRL Tambahan Saat Malam Tahun Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – KAI Commuter mengumumkan penambahan 45 perjalanan KRL Jabodetabek khusus pada malam Tahun Baru, yakni 31 Desember 2025 – 1 Januari 2026. Penambahan ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk kembali ke rumah usai merayakan Tahun Baru.

    VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menyampaikan pengoperasian kereta luar biasa (KLB) ini dilakukan guna mengakomodasi kebutuhan mobilisasi masyarakat pada malam pergantian tahun.

    “Tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan moda angkutan transportasi umum di malam pergantian tahun,” ujarnya dalam konferensi pers Operasional Angkutan Nataru 2025/2026, Jumat (19/12/2025).

    Adapun masyarakat yang akan pulang menuju arah Bogor, keberangkatan terakhir KRL dari Stasiun Jakarta Kota tercatat pada pukul 01.25 WIB dan akan tiba di Stasiun Bogor pada pukul 02.50 WIB.

    Untuk KRL Cikarang, KAI Commuter menyediakan 13 kereta tambahan. Rute Kampung Bandan–Bekasi, keberangkatan terakhir pada pukul 01.42 WIB dan tiba pada pukul 02.25 WIB. Sementara rute Kampung Bandan–Cikarang, keberangkatan terakhir pada pukul 01.18 WIB dan tiba pada pukul 02.48 WIB.

    Bagi penumpang tujuan Tanjung Priok, KAI Commuter menyediakan 12 KLB. Kereta terakhir dari Stasiun Jakarta Kota tersedia pada pukul 01.44 WIB dan akan tiba di Stasiun Tanjung Priok pada pukul 02.00 WIB.

    Kemudian untuk penumpang tujuan Rangkasbitung, keberangkatan terakhir dari Stasiun Tanah Abang pada pukul 01.15 WIB. Sementara tujuan Parung Panjang tersedia hingga pukul 01.40 WIB.

    Khusus KRL Tangerang, terdapat empat kereta tambahan dengan keberangkatan terakhir dari Stasiun Duri pada pukul 01.30 WIB.

    Adapun KAI Commuter menyiagakan total 6.037 petugas di seluruh wilayah, yang terdiri dari 4.078 petugas pengamanan, 896 petugas operasi KA, 1.336 petugas layanan pengguna, serta 163 petugas kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.

    Berikut Jadwal Lengkap Perjalanan Tambahan Malam Tahun Baru

    Commuter Line Bogor

    Berangkat

    Datang

    Awal

    Jam

    Akhir

    Jam

    Jakarta Kota

    00.30

    Bogor

    01.55

    Depok

    23.27

    Jakarta Kota

    00.23

    Jakarta Kota

    00.45

    Bogor

    02.10

    Jakarta Kota

    01.00

    Bogor

    02.25

    Depok

    23.52

    Jakarta Kota

    00.52

    Jakarta Kota

    01.25

    Bogor

    02.35

    Bogor

    23.50

    Jakarta Kota

    01.17

    Jakarta Kota

    01.25

    Bogor

    02.50

    Depok

    23.30

    Bogor

    23.57

    Bogor

    00.36

    Jakarta Kota

    02.03

    Bogor

    00.10

    Jakarta Kota

    01.37

    Bogor

    01.05

    Depok

    01.32

    Jakarta Kota

    00.20

    Bogor

    01.45

    Commuter Line Cikarang

    Berangkat

    Datang

    Awal

    Jam

    Akhir

    Jam

    Bekasi
    23.33
    Kampung Bandan
    00.17

    Kampung Bandan
    00.18
    Cikarang
    01.44

    Bekasi
    00.09
    Kampung Bandan
    00.52

    Kampung Bandan
    00.53
    Bekasi
    01.26

    Manggarai
    00.47
    Kampung Bandan
    01.17

    Kampung Bandan
    01.18
    Cikarang
    02.48

    Manggarai
    00.15
    Angke
    00.36

    Angke
    00.43
    Tambun
    01.50

    Bekasi
    00.29
    Kampung Bandan
    01.14

    Kampung Bandan
    01.15
    Cikarang
    02.39

    Cikarang
    00.43
    Kampung Bandan
    01.41

    Kampung Bandan
    01.42
    Bekasi
    02.25

    Commuter Line Tanjungpriuk

    Berangkat

    Datang

    Awal 
    Jam
    Akhir
    Jam

    Jakarta Kota
    21.30
    Tanjungpriuk
    21.46

    Tanjungpriuk
    22.00
    Jakarta Kota
    22.16

    Jakarta Kota
    22.30
    Tanjungpriuk
    22.46

    Tanjungpriuk
    23.00
    Jakarta Kota
    23.16

    Jakarta Kota
    23.30
    Tanjungpriuk
    23.46

    Tanjungpriuk
    00.15
    Jakarta Kota
    00.31

    Jakarta Kota
    00.38
    Tanjungpriuk
    00.54

    Tanjungpriuk
    01.00
    Jakarta Kota
    00.16

    Jakarta Kota
    01.22
    Tanjungpriuk
    01.38

    Tanjungpriuk
    01.44
    Jakarta Kota
    02.00

    Commuter Line Rangkasbitung

    Berangkat

    Datang

    Awal
    Jam
    Akhir
    Jam

    Parung Panjang
    23.57
    Tanah Abang
    00.45

    Tanah Abang
    00.55
    Rangkasbitung
    02.33

    Parung Panjang
    00.10
    Tanah Abang
    00.59

    Tanah Abang
    01.15
    Rangkasbitung
    02.53

    Rangkasbitung
    00.40
    Tanah Abang
    01.29

    Tanah Abang
    01.40
    Parung Panjang
    02.29

    Commuter Line Tangerang

    Berangkat

    Datang

    Awal
    Jam
    Akhir 
    Jam

    Tangerang
    00.30
    Duri
    00.56

    Duri
    01.10
    Tangerang
    01.36

    Tangerang
    00.54
    Duri
    01.20

    Duri
    01.30
    Tangerang
    01.56

  • Biaya Logistik Energi Indonesia Mahal, Ini Penyebabnya

    Biaya Logistik Energi Indonesia Mahal, Ini Penyebabnya

     

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO), Anggawira menekankan penguatan rantai pasok energi tidak boleh lagi dipandang sebagai isu teknis logistik semata, melainkan sebagai fondasi utama kedaulatan negara.

    Hal tersebut diungkapkan Anggawira dalam gelaran Indonesia Energy Outlook 2026 yang turut dihadiri oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

    Anggawira memaparkan peta jalan strategis ASPEBINDO. Ia menegaskan bahwa cara pandang terhadap rantai pasok harus berubah total.

    “Energi adalah darah bagi perekonomian. Kami di ASPEBINDO melihat rantai pasok ini dalam tiga dimensi strategis. Pertama, sebagai penjamin ketahanan energi nasional yang memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan aksesibilitas bagi rakyat. Kedua, sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, di mana efisiensi biaya energi akan menentukan apakah industri kita bisa bersaing di pasar global atau tidak. Ketiga, sebagai instrumen kedaulatan untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam geopolitik,” tegas Anggawira, dikutip Sabtu (20/12/2025).

    Namun, Anggawira juga memberikan peringatan dini mengenai empat tantangan besar (Key Challenges) yang akan dihadapi Indonesia pada tahun 2026. Berdasarkan kajian ASPEBINDO, tantangan tersebut datang dari faktor eksternal dan internal yang saling berkaitan.

    “Tahun 2026 kita menghadapi tekanan berlapis. Secara global, terjadi fragmentasi rantai pasok akibat konflik geopolitik yang mengganggu rute perdagangan energi tradisional. Di dalam negeri, kita masih berkutat dengan kesenjangan infrastruktur atau infrastructure gaps. Konektivitas antarwilayah yang belum merata menyebabkan biaya logistik energi kita menjadi salah satu yang termahal di kawasan,” ujarnya.

     

  • Tetapkan Bencana Nasional Sekarang !

    Tetapkan Bencana Nasional Sekarang !

    GELORA.CO -Rentetan bencana hidrometeorologi yang dipicu Siklon Senyar dan diperparah kerusakan ekologis telah mencapai titik kritis sehingga membutuhkan intervensi penuh negara melalui penetapan status Bencana Nasional di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    “Kondisi ini sudah berada di titik nadir. Negara tidak boleh setengah-setengah hadir,” kata Juru Bicara DPP Gerakan Rakyat Robby Kusumalaga melalui keterangan resmi yang dikutip redaksi di Jakarta, Sabtu 20 Desember 2025.

    Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 18 Desember 2025, tercatat 1.068 orang meninggal dunia akibat bencana di tiga provinsi tersebut.

    “Korban bukan sekadar statistik. Jangan ukur keparahan bencana seperti menghitung suara pemilu. Ini adalah nyawa warga negara yang hak hidupnya dijamin konstitusi,” kata Robby.

    Gerakan Rakyat juga menyoroti lumpuhnya infrastruktur kritis, mulai dari jalan lintas provinsi, jembatan, hingga rumah sakit umum daerah (RSUD). 

    Kondisi tersebut menghambat distribusi logistik dan menyebabkan banyak desa terisolasi selama berminggu-minggu, sehingga pemerintah daerah dinilai kewalahan menangani dampak bencana.

    Menurut Robby, merujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, situasi di Sumatera telah memenuhi seluruh indikator penetapan status Bencana Nasional. 

    Indikator tersebut meliputi jumlah korban jiwa yang masif, kerugian harta benda yang besar, kerusakan sarana dan prasarana vital, cakupan wilayah terdampak yang luas di tiga provinsi, serta dampak sosial-ekonomi yang melumpuhkan kawasan pantai barat Sumatera.

    “Status Bencana Nasional bukan kemurahan hati, melainkan kewajiban konstitusional. Menolak status ini berarti mengingkari realitas kemanusiaan di lapangan,” kata Robby.

    Selain faktor cuaca ekstrem, Gerakan Rakyat menilai bencana ini juga dipicu oleh kerusakan lingkungan akibat deforestasi dan alih fungsi lahan. Siklon Senyar disebut hanya sebagai pemantik, sementara tingginya angka korban jiwa dipengaruhi oleh menurunnya daya dukung lingkungan.

    “Alam hanya memicu, namun kerusakan lingkunganlah yang menghilangkan nyawa. Ini adalah dosa ekologis akibat kegagalan negara melindungi ruang hidup rakyat,” kata Robby.

  • WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

    WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

    GELORA.CO –  Insiden penyerangan terhadap lima prajurit TNI dari Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 6/Satya Digdaya dan sejumlah karyawan perusahaan oleh Warga Negara Asing (WNA) asal China di Ketapang, Kalimantan Barat, memicu reaksi keras. 

    Peristiwa ini dinilai bukan sekadar konflik lapangan biasa, melainkan ancaman nyata terhadap otoritas negara.

    Pengamat Politik dan Keamanan Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menyoroti adanya pelanggaran hukum ganda dalam kasus ini.

    “Fakta bahwa para pekerja asing tersebut memiliki izin kerja yang telah berakhir, namun tetap berada dan bekerja di Indonesia, sudah merupakan pelanggaran hukum. Pelanggaran itu menjadi jauh lebih serius ketika mereka melakukan kekerasan bersenjata terhadap warga sipil dan aparat negara,” kata Selamat Ginting pada Jumat, 19 Desember 2025.

    Lanjut Selamat, negara mana pun di dunia tidak akan mentolerir tindakan seperti ini. Apalagi, yang lebih memprihatinkan, penyerangan dilakukan dengan senjata tajam, soft gun, dan benda keras, sementara prajurit TNI yang berada di lokasi tidak membawa senjata dan justru harus menyelamatkan diri karena kalah jumlah. 

    Ini menunjukkan adanya tantangan langsung terhadap otoritas negara, bukan sekadar konflik industrial atau kesalahpahaman di lapangan.

    Kejadian ini juga mengungkap celah besar dalam pengawasan tenaga kerja asing, khususnya di sektor pertambangan. Perusahaan yang mempekerjakan pekerja asing tanpa izin kerja aktif patut dievaluasi secara menyeluruh. 

    Ironisnya, investasi asing seharusnya membawa manfaat ekonomi dan alih teknologi, bukan menciptakan rasa tidak aman dan potensi konflik sosial di daerah.

    Untuk itu, pemerintah perlu bersikap tegas dan jernih terhadap pelaku, dengan memproses hukum tanpa ragu dan tanpa beban politik. 

    “Hubungan diplomatik antarnegara tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pelanggaran hukum oleh individu atau korporasi. Justru ketegasan hukum akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara berdaulat yang ramah investasi, tetapi tidak lemah dalam menjaga aturan. Kasus Ketapang juga menjadi pengingat bahwa ancaman terhadap keamanan nasional tidak selalu datang dalam bentuk agresi militer,” kata Selamat.

    Dikabarkan puluhan WNA asal China kini sudah diamankan di Kantor Imigrasi Ketapang usai diduga menyerang  anggota Batalyon Zeni Tempur 6/Satya Digdaya (Yonzipur 6/SD).

    “Saat ini WNA tersebut sedang dilakukan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi. Imigrasi Pontianak dan Imigrasi pusat juga hadir langsung di Ketapang,” ujar Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Jamalulael, kepada wartawan.

    Dari sini pun, Jamalulael mempercayakan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada pihak imigrasi dan kepolisian. 

  • Saran Agar Dua Orang Aktivis TSK Minta Maaf kepada Jokowi

    Saran Agar Dua Orang Aktivis TSK Minta Maaf kepada Jokowi

    Oleh: Damai Hari Lubis

    Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

    Selasa, 16/12/2025 penulis tiba di Solo, lalu esok harinya penulis berkunjung ke rumah seorang tokoh Solo yang murah hati, yang berani menampung kami para pengacara aktivis Jakarta setiap minggu pada tahun 2023 selama berbulan bulan lamanya, dalam rangka melakukan advokasi di Pengadilan Negeri Surakarta terhadap 2 orang aktivis pejuang Bambang Tri Mulyono/ BTM dan Gus Nur yang mengalami “praktik kriminilisasi saat Jokowi berkuasa,” kemudian lusa sejak kehadiran penulis di solo (Kamis, 18/12/2025) yang juga diteman sang tokoh pemurah, menyempatkan diri ziarah ke Dusun Ngruki, Cemani, Grogol ke kediaman sosok ulama besar dan mashur serta super tabah, Ustad Abu Bakar Ba’asyir.

    Saat berada di Solo penulis dihubungi Ketua TPUA, rekan giat juang senioren tokoh aktivis muslim Eggi Sudjana, yang sebelum menelpon, beliau sempat mengirim gambar foto surat penetapan cekal terhadap dirinya untuk pergi keluar negeri, surat cekal tersebut diterbitkan oleh Ditjen Imigrasi dengan alasan hukum dirinya (Eggi) oleh penyidik reskrimum polda metro jaya ditetapkan menjadi tersangka, gegara TPUA yang diketuainya merepresentasikan tuduhan publik tentang Jokowi pengguna ijazah palsu S-1 UGM lewat upaya hukum gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2023) dan melaporkan Jokowi (2024) melalui DUMAS Mabes Polri yang kedua upaya hukum dimaksud berkebetulan penulis merupakan konseptor (perdata dan pidana).

    Oleh karenanya alasan Eggi menelpon penulis adalah menanyakan, “apakah Penulis (DHL) yang juga salah seorang dari 8 orang TSK mendapatkan surat cekal dimaksud”, maka penulis menjawab, “belum menerima”. 

    Kemudian sang rekan senior menginformasikan “ada 2 (dua) orang oknum yang tidak jelas namun mengaku sebagai aparat menghubunginya by phone, yang isi percakapannya adalah terkait status TSK agar dapat ‘diselesaikan’ maka disarankan untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi”.

    Lalu penulis merespon sang senioren aktivis muslim, “justru penulis pun pernah dihubungi sosok advokat sejenis termul berkali-kali saat jelang pemanggilan kali ke-3 pembuatan BAP di reskrimum polda metro jaya, isi pesannya agar penulis membuat surat pernyataan minta maaf”.

    Maka atas peristiwa ‘saran minta maaf’ yang harus kami berdua lakukan dimaksud, sesaat kami menjadi saling tanya, “apa salah atau keliru yang pernah (kami) berdua lakukan kepada sosok pribadi Jokowi ?

    Sebaliknya menurut kami, andai “saran permintaan maaf” dari para oknum yang tak bertanggung jawab dimaksud arahnya ditujukan kepada Kami (TPUA) terhadap semua “perilaku negatif Jokowi” ketika duduk di kursi Presiden RI ke 7 atau saat ini selaku Jokowi sebagai pejabat publik penyelenggara negara di PT Danantara”, maka saran dimaksud anomali oleh sebab antitesis karena segala upaya hukum “peran serta masyarakat” yang pernah kami (TPUA) tempuh, selain didasari fakta hukum disertai data empirik, juga oleh sebab hak hukum yang dimiliki setiap publik WNI sesuai asas legalitas yang terdapat pada sistematika hukum di tanah air.

    Selanjutnya sebagai penutup pembicaraan kami berdua sepakat, akan saling bertemu, setelah penulis tiba kembali di Jakarta dan pasca penulis melaksanakan amanah dari sang Ustad Kaffah salah seorang tokoh asset muslim dunia, sosok alim yang berdomisili di Ngruki, agar penulis menyampaikan titipan surat dari Beliau untuk diberikan kepada 4 orang tokoh politisi wakil rakyat yang terhormat, seorang diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, dengan alamat sebuah gedung megah di Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. (*)

  • Dukung Nataru, Pemerintah Pastikan Kesiapan Jalan Nasional hingga Tol

    Dukung Nataru, Pemerintah Pastikan Kesiapan Jalan Nasional hingga Tol

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan kesiapan infrastruktur jalan nasional maupun jalan tol guna mendukung kelancaran arus mudik dan balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa meskipun sebagian wilayah masih menghadapi kondisi bencana, Kementerian PU memastikan layanan infrastruktur nasional tetap berjalan optimal. Penanganan darurat bencana dan kesiapan Nataru dilaksanakan secara paralel dan terkoordinasi.

    “Kami memastikan penanganan bencana tidak mengurangi kesiapan infrastruktur untuk melayani masyarakat selama Natal dan Tahun Baru. Ruas-ruas strategis nasional, baik jalan tol maupun non-tol, kami jaga agar tetap aman, mantap, dan fungsional,” ujar Dody dalam keterangan resmi, Sabtu (20/12/2025).

    Lebih lanjut, Dody menuturkan bahwa jaringan jalan nasional non-tol sepanjang 47.603,39 km berada pada tingkat kemantapan 93,65%.

    Sementara itu, jaringan jalan tol sepanjang 3.115,98 km telah beroperasi untuk melayani pergerakan masyarakat selama periode Nataru, didukung 136 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) yang dilengkapi 189 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

    Untuk mengantisipasi potensi gangguan akibat cuaca ekstrem, Kementerian PU menyiapkan sekitar 1.150 unit Disaster Relief Unit (DRU) yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari berbagai alat berat dan peralatan pendukung yang siap dikerahkan sewaktu-waktu.

    “DRU tersebut tersebar di berbagai wilayah, meliputi 331 unit di Pulau Sumatera, 249 unit di Pulau Jawa dan Bali, 121 unit di Pulau Kalimantan, 194 unit di Pulau Sulawesi, 166 unit di Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku, serta 89 unit di Pulau Papua,” kata Menteri Dody.

    Kemudian, sejumlah ruas tol telah dan akan dioperasionalkan, antara lain Jalan Tol Kamal–Teluknaga–Rajeg Seksi 1 sepanjang 4,7 km, penambahan lajur ruas Tangerang–Merak sepanjang 8,738 km, serta penambahan satu junction baru pada Ruas Palembang–Betung sepanjang 7,57 km yang siap operasional pada Desember ini.

    Selain itu, lima ruas jalan tol dengan total panjang 142,587 km akan difungsionalkan, yakni Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 1 sepanjang 24,67 km, Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat Seksi 4 sepanjang 12,86 km, Tol Palembang–Betung Seksi 2 sepanjang 30,75 km, Tol Probolinggo–Banyuwangi Seksi 1 dan 2 sepanjang 24,08 km, serta Tol Ibu Kota Negara (IKN) dan Jembatan Pulau Balang sepanjang 50,227 km.

    “Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, Kementerian PU bersama BUJT juga memberikan diskon tarif tol sebesar 10% hingga 20% pada 26 ruas jalan tol pada tanggal 22, 23, dan 31 Desember 2025, dengan sejumlah pengecualian sesuai ketentuan masing-masing ruas,” pungkas Dody.