Xcloud.id

Blog

  • Bea Keluar Batu Bara Berlaku saat Harga Tinggi, Formulasi Masih Disusun

    Bea Keluar Batu Bara Berlaku saat Harga Tinggi, Formulasi Masih Disusun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, pemerintah akan menerapkan bea keluar batu bara dengan melihat kondisi harga komoditas tersebut di pasar global. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah memberlakukan bea keluar batu bara dengan melihat kondisi perusahaan batu bara. Bahlil memastikan pengenaan bea keluar hanya berlaku pada perusahaan yang memang layak dikenakan. 

    “Gimana caranya agar layak atau tidak? Kita akan kenakan biaya atau bea ekspor apabila harga pasarnya itu sudah mencapai angka tertentu. Formulasinya kami lagi buat,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (19/12/2025). 

    Kendati demikian, Bahlil belum dapat memberikan perincian formulasi tarif bea keluar tersebut. Hingga saat ini, pihaknya masih menggodok formulasi yang tepat untuk diterapkan. 

    Dia memastikan jika harga komoditas emas hitam tersebut dalam kondisi melemah maka perusahaan yang mengekspor batu bara tidak dikenakan karena akan merugikan perusahaan tersebut. 

    “Jadi kalau harganya rendah, perusahaan kan profitnya kan kecil. Kalau kita kenakan bea keluar, itu bukan kita membantu dia. Syukur kalau untungnya masih ada. Kalau rugi, apa, kan negara juga harus fair,” jelasnya. 

    Namun, ketika harga batu bara melambung dan nilai jual ekspornya meningkat, maka menurut Bahlil wajar jika pemerintah atau negara memungut bea keluar pada perusahaan tersebut. 

    Dalam hal ini, dia menegaskan bahwa pengenaan bea keluar juga merupakan bagian dari amanah Pasal 33 dalam UUD 1945 tentang penggunaan sumber daya alam untuk kepentingan negara. 

    “Dan kami menteri ini semua harus ikut apa yang diperintahkan. Nah, pasal 33 itu di mana kita harus mampu memanfaatkan semua potensi dan peningkatan pendapatan negara, termasuk dalamnya adalah bea keluar,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengenaan bea keluar batu bara untuk berlaku mulai 1 Januari 2026. 

    Dengan demikian, pemerintah mengupayakan agar pengenaan bea keluar untuk komoditas batu bara sekaligus emas mulai berlaku awal tahun depan. 

    “Kami sedang siapkan. Sesuai dengan DPR juga kan kemarin arahannya demikian,” terang Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025). 

    Namun demikian, Febrio masih belum membeberkan berapa besaran tarif yang akan berlaku untuk bea keluar emas hitam itu. 

    Hal ini berbeda dengan bea keluar komoditas emas yang sudah ditetapkan besaran tarifnya sebesar 7,5% sampai dengan 15% untuk dors, granules, casted bars dan minted bars.

    Aturan terkait dengan kisaran tarif ekspor empat jenis produk emas itu sudah tertuang di PMK No.80/2025 yang mulai berlaku 23 Desember 2025. 

  • Viral Pengakuan Wanita Dinikahi Ustaz Jebolan Ajang TV, Kesal Diporoti untuk Operasi Perbesar Kelamin

    Viral Pengakuan Wanita Dinikahi Ustaz Jebolan Ajang TV, Kesal Diporoti untuk Operasi Perbesar Kelamin

    GELORA.CO – Media sosial dihebohkan oleh pengakuan seorang jemaah wanita yang mengaku mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari seorang ustaz bernama Zaky.

    Sosok ustaz tersebut disebut pernah dikenal publik setelah tampil dalam ajang pencarian bakat dakwah yang disiarkan di televisi.

    Kisah ini mencuat setelah wanita bercadar itu menyampaikan pengalamannya dalam sebuah perbincangan bersama dokter sekaligus kreator konten, Richard Lee.

    Tayangan yang diunggah ke platform YouTube pada Kamis (18/12/2025) itu dengan cepat menyita perhatian warganet dan memicu berbagai reaksi.

    Seiring viralnya video tersebut, publik pun mulai menelusuri identitas ustaz Zaky yang disebut dalam pengakuan tersebut.

    Mengaku Dipaksa Berhubungan di Kasur

    Dalam keterangannya, wanita itu mengaku kerap diperlakukan layaknya pasangan suami istri, meski hubungan mereka disebut belum sah secara hukum maupun agama. Ia menyebut tindakan tersebut terjadi berulang kali dan membuatnya merasa tertekan.

    Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa dirinya sering dimintai bantuan finansial oleh sang ustaz.

    Menurut pengakuannya, permintaan uang tersebut berkaitan dengan berbagai kebutuhan pribadi, mulai dari pembayaran listrik hingga layanan internet.

    “Dia menghubungi saya kalau ada maunya saja. Minta uang untuk bayar listrik, wifi, dan keperluan lain,” ujarnya.

    Meski sempat merasa ada kejanggalan, wanita tersebut mengaku tetap memberikan bantuan karena percaya pada janji pernikahan yang disampaikan kepadanya.

    “Saya berpikir waktu itu dia akan menjadi calon suami saya,” tuturnya.

    Permintaan Uang hingga Alasan Operasi Pribadi

    Wanita itu mengklaim telah meminjamkan uang untuk berbagai kebutuhan, mulai dari keperluan sehari-hari hingga pembelian barang elektronik.

    Bahkan, ia menyebut sang ustaz sempat meminta dana untuk keperluan operasi pembesaran alat kelamin.

    “Dia minta uang Rp10 juta atau Rp15 juta, itu ada di chat,” katanya menegaskan.

    Namun, untuk permintaan tersebut, ia mengaku menolak memberikan uang.

    Menurut pengakuannya, total uang yang telah dipinjamkan mencapai Rp97 juta.

    Sayangnya, janji pernikahan yang diharapkan tak pernah terealisasi.

    Lebih mengejutkan lagi, setelah komunikasi terputus, ia mendapati dirinya telah diblokir dan sang ustaz justru menikah dengan wanita lain.

    Total Kerugian Hampir Rp100 Juta

    Merasa dirugikan, wanita tersebut berusaha menagih utang melalui istri baru sang ustaz.

    Namun, jawaban yang diterimanya dinilai tidak memberikan solusi.

    “Istrinya bilang kenapa nggak datang langsung atau hubungi suaminya,” ujarnya.

    “Padahal saya sudah diblokir,” tambahnya.

    Karena tidak ada kejelasan, ia sempat meminta bantuan orang lain untuk menagih langsung. 

    Hasilnya, sang ustaz mengembalikan barang-barang yang dibeli dari uang pinjaman, berupa televisi dan kulkas.

    “Katanya daripada bayar uangnya, ambil saja barangnya,” jelasnya.

    Sementara untuk uang tunai, ustaz tersebut disebut hanya sanggup mengembalikan Rp10 juta dari total Rp97 juta.

  • KPK OTT Kajari dan Kasintel HSU: Dugaan Awal Pemerasan

    KPK OTT Kajari dan Kasintel HSU: Dugaan Awal Pemerasan

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan pada Kamis, 18 Desember. Kegiatan ini terjadi karena diduga ada penyerahan uang yang berkaitan dengan pemerasan.

    “Dugaan awalnya adalah tindak pemerasan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 19 Desember.

    Pihak yang diamankan saat ini sudah berada di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Budi bilang, mereka di antaranya Albertinus P. Napitulu yang merupakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara dan Asis Budianto selaku Kasintel Kejari Hulu Sungai Utara.

    “Dan swasta yang diduga sebagai perantara,” ungkapnya.

    Dalam operasi senyap, komisi antirasuah juga menemukan uang ratusan juta rupiah. Tapi, Budi tak memerinci berapa jumlahnya.

    Adapun komisi antirasuah punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status pihak yang diamankan melalui OTT. Status hukum maupun konstruksi perkaranya akan disampaikan melalui konferensi pers.

    Sebagai informasi, KPK terhitung menggelar tiga OTT sejak Rabu malam, 17 Desember. Pertama, kegiatan dilaksanakan di Tangerang, Banten dan Jakarta.

    Dari operasi ini, ada sembilan orang diamankan dan salah satunya adalah jaksa. Pemeriksaan masih dilakukan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

    Setelah pemeriksaan dilakukan, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengambil alih kasus tersebut karena sudah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) pada 17 Desember atau bertepatan saat operasi senyap dilakukan.

    Berikutnya, KPK juga menggelar OTT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ada 10 orang yang sudah diamankan.

    Kemudian, komisi antirasuah menginformasikan adanya OTT di Hulu Sungai Tengah, Kalsel. Enam orang diamankan dalam kegiatan pada Kamis malam.

  • Belajar Adab Dulu Sebelum Bicara!

    Belajar Adab Dulu Sebelum Bicara!

    GELORA.CO – Eks Menteri Luar Negeri Malaysia, Tan Sri Rais Yatim, melontarkan kritik tajam terhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian.

    Kritik tersebut muncul menyusul pernyataan Tito yang membandingkan nilai bantuan Malaysia dengan bantuan pemerintah Indonesia untuk korban bencana di Sumatera dan Aceh.

    Rais Yatim menilai pernyataan Tito tidak mencerminkan etika komunikasi pejabat publik, terlebih menyangkut isu kemanusiaan dan hubungan antarnegara.

    Ia bahkan menyarankan agar Tito terlebih dahulu mempelajari adab dan budi bahasa sebelum menyampaikan pernyataan ke ruang publik.

    Seorang menteri seharusnya tahu adab dan budi bahasa. Tito perlu disekolahkan dahulu

    Menurut Rais, membandingkan bantuan kemanusiaan dalam bentuk angka berpotensi menyinggung perasaan dan merusak hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia.

    Ia menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan seharusnya dilihat dari niat dan manfaatnya, bukan semata nilai nominal.

    Polemik ini bermula dari reaksi warganet Malaysia terhadap pernyataan Tito Karnavian yang menyebut nilai bantuan Malaysia setara Rp1 miliar.

    Sejumlah warganet menilai perbandingan tersebut tidak sesuai dengan nilai kurs dan konteks bantuan yang diberikan.

    Kritik dari Malaysia juga mendapat perhatian pegiat media sosial Indonesia, Chusnul Chotimah.

    Ia mengaku prihatin karena pernyataan pejabat Indonesia justru menuai kecaman dari negara tetangga.

    Chusnul turut mengaitkan Tito Karnavian sebagai bagian dari warisan pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Ia menilai polemik ini kembali membuka perdebatan soal cara komunikasi pejabat publik di era sebelumnya.

    Sebelumnya, Tito Karnavian telah memberikan klarifikasi melalui podcast SLM – Suara Lokal Mengglobal.

    Ia menyebut bantuan yang ramai diperbincangkan tersebut bukan berasal dari pemerintah Malaysia, melainkan dari pihak swasta, sehingga menurutnya tidak tepat disebut sebagai bantuan antarnegara.

    Meski sudah dijelaskan, polemik belum mereda.

    Pernyataan Tan Sri Rais Yatim justru mempertegas sorotan publik terhadap pentingnya etika, kehati-hatian, serta sensitivitas diplomasi dalam penyampaian pernyataan pejabat negara.

  • Sepanjang 2025, Kasus Narkoba, Curat dan Curanmor Mendominasi di Gresik

    Sepanjang 2025, Kasus Narkoba, Curat dan Curanmor Mendominasi di Gresik

    Gresik (beritajatim.com)- Sepanjang tahun 2025, kasus narkoba dan pencurian dengan pemberatan (Curat) tercatat yang paling mendominasi di wilayah hukum Polres Gresik. Data tahunan menunjukkan, dua kasus tersebut masih menjadi ancaman utama terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

    Berdasarkan data institusi setempat selama Januari hingga Desember 2025, kasus narkoba menempati urutan teratas dengan jumlah 147 kasus, dan mengamankan 204 tersangka. Disusul curat 24 kasus dengan 37 tersangka. Serta curanmor 23 kasus, dan 36 tersangka.

    Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, selain mengungkap ratusan kasus. Jajarannya juga meringkus ratusan tersangka selama satu tahun. “Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh personel Polres Gresik yang didukung lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kamtibmas,” katanya, Jumat (19/12/2025).

    Pama Polres Gresik ini menambahkan, rincian kasus yang ditangani satreskrim selama satu tahun sebanyak 92 kasus dan mengamankan 136 tersangka. “Yang terbaru kami meringkus komplotan curanmor dengan menggunakan senjata air shoft gun. Dua diantaranya ditindak dengan tegas terukur dari empat tersangka,” imbuhnya.

    Sementara kasus narkoba lanjut dia, pihaknya mengamankan 204 tersangka dengan 147 kasus. “Dari kasus tersebut juga disita barang bukti 807,062 gram. Dengan rincian ekstasi 172 butir, ganja 32,681 gram serta pil koplo 8.149 butir,” ungkap Rovan.

    Menjelang tutup tahun 2025, Polres Gresik menghimbau masyarakat berperan aktif menjaga kamtibmas, dan segera melapor bila di sekitar lingkungan masing-masing ada yang mencurigakan. [dny/suf]

  • Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera

    Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera

    Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kehadiran pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
    Pemerintah hadir melalui penyaluran anggaran,
    bantuan logistik
    , hingga percepatan pembangunan
    hunian
    tetap bagi masyarakat terdampak.
    Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan
    anggaran belanja tidak terduga
    (BTT) sebesar Rp 268 miliar atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dana ini diberikan kepada tiga provinsi serta 52 kabupaten/kota terdampak bencana.
    “Kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi masing-masing Rp 20 miliar, sementara setiap kabupaten/kota mendapat Rp 4 miliar, dan sudah digunakan sesuai arahan yang kami sampaikan,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (19/12/2025).
    Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Konferensi Pers Bencana Sumatera bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), di Posko Bencana Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.
    Dalam kesempatan tersebut, Tito turut mengapresiasi solidaritas antardaerah yang berkontribusi menyalurkan bantuan anggaran maupun logistik.
    Sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang telah menyalurkan dukungan, antara lain Kalimantan Timur (Kaltim) Rp 7,5 miliar, Jawa Barat (Jabar) Rp 7 miliar, Sulawesi Utara (Sulut) Rp 1,5 miliar, Kalimantan Utara (Kaltara) Rp 1 miliar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Rp 4 miliar, Jawa Tengah (Jateng) Rp 1,3 miliar, dan Jawa Timur (Jatim) Rp 5 miliar.
    Tito menyebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ikut turun langsung ke lapangan untuk menyerahkan bantuan.
    Selain itu, bantuan juga datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp 1,5 miliar, Sumatera Selatan (Sumsel) berupa barang senilai Rp 2,6 miliar, Banten Rp 3 miliar, Kalimantan Tengah (Kalteng) Rp3 miliar, Sulawesi Barat (Sulbar) Rp 1 miliar, Maluku Utara Rp 2 miliar, Bengkulu Rp 4,3 miliar, dan Gorontalo Rp 1 miliar.
    Sementara itu, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta telah menyalurkan bantuan senilai Rp 3 miliar serta bantuan logistik secara langsung ke Kota Lhokseumawe, Aceh. 
    “Total Rp 43 miliar ditambah dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang dipimpin oleh Bupati Lahat, Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana (menyalurkan bantuan) Rp 5 miliar. Jadi, lebih kurang Rp 48 miliar,” jelas Tito.
    Untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana, Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) telah membentuk sembilan tim, termasuk tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diturunkan ke tiga provinsi sejak 10 Desember 2025.
    Tim tersebut bertugas mempercepat pengurusan dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran yang hilang.
    Tito juga menyampaikan rencana
    groundbreaking
    pembangunan hunian melalui kolaborasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.
    Pembangunan hunian tetap tersebut mencakup 2.600 unit, dengan rincian 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumut, dan 600 unit di Sumbar, yang didukung oleh sejumlah yayasan.
    “Akan ada
    groundbreaking
    di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung ke sana,” kata Tito.
    Lebih lanjut, ia mengapresiasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Ditjen Bea dan Cukai serta Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang telah mempercepat proses pengeluaran bantuan pakaian dari kawasan ekonomi untuk keperluan penanganan bencana.
    Pengiriman bantuan tersebut dilakukan dalam beberapa gelombang dan akan diserahkan kepada masyarakat terdampak.
    Terkait infrastruktur pemerintahan desa, Tito menyebutkan bahwa 360 kantor desa mengalami kerusakan ringan, sedangkan 25 kantor desa rusak berat di tiga provinsi terdampak bencana.
    Untuk kerusakan ringan, penanganan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jika ternyata tidak memadai, akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Adapun penanganan kantor desa yang rusak berat akan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
    “Kami mengucapkan terima kasih atas kekompakan semua pemda dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), serta semua pihak yang telah bergerak sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan kita sudah lihat banyak hasilnya,” tegas Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Contraflow di Tol Japek-Jagorawi Mulai Hari Ini, Catat Waktunya

    Contraflow di Tol Japek-Jagorawi Mulai Hari Ini, Catat Waktunya

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas tol Jagorawi dan Jakarta-Cikampek (Japek) jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Simak jadwalnya!

    Rekayasa lalu lintas dimulai hari ini. Penerapan contraflow disesuaikan dengan kondisi jalan, serta berdasarkan pertimbangan Korlantas Polri.

    Berikut ini jadwal penerapan contraflow, seperti dikutip dari akun instagram @kemenhub151.

    Tol Jakarta-Cikampek (Arah Cikampek KM 47 – KM 70)

    19 Desember 2025: 16.00-24.00 WIB23 Desember 2025: 16.00-24.00 WIB24 Desember 2025: 16.00-24.00 WIB26 Desember 2025: 06.00-14.00 WIB28 Desember 2025: 06.00-14.00 WIB

    Tol Jakarta-Cikampek (Arah Jakarta KM 70 – KM 47)

    21 Desember 2025: 18.00-24.00 WIB26 Desember 2025: 18.00-24.00 WIB27 Desember 2025: 18.00-24.00 WIB28 Desember 2025: 18.00-24.00 WIB29 Desember 2025 – 1 Januari 2026: 00.00-08.00 WIB dan 18.00-24.00 WIB

    Tol Jagorawi (Arah Jakarta KM 21 – KM 8)

    21 Desember 2025: 14.00-19.00 WIB23-26 Desember 2025: 14.00-19.00 WIB2-4 Januari 2026: 14.00-19.00 WIB

    Puncak arus mudik

    Plt Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Ahmad Yani, menyampaikan prediksi puncak arus mudik libur Natal dan tahun baru 2025. Dia mengatakan ada dua kali puncak arus mudik pada Natal dan tahun baru.

    “Kemudian puncak mudik di darat diperkirakan antara tanggal 24 dan 25 (Desember 2024), itu puncak pertama. Puncak keduanya tanggal 30 dan 31 (Desember 2024),” kata Ahmad Yani saat jumpa pers di kantornya, Kamis (12/12/2024).

    Ahmad juga mengatakan 45 persen masyarakat diprediksi melakukan perjalanan ke tempat wisata saat akhir tahun. Dia mengatakan pemerintah sudah mengantisipasi kepadatan lalin di sejumlah tempat wisata.

    “Hasil survei yang dilakukan BKT lebih dari 45 persen di Nataru ini melakukan perjalanan ke tempat wisata. Kita harus mewaspadai lokasi yang dominan di setiap daerah,” jelasnya.

    “Contoh di Jabar ada dua paling menarik untuk orang bepergian di sana, Puncak, kedua Lembang. Ketiga di Jateng ada Dieng, di Jatim ada Batu, di Jogja ada Bantul tempat wisata baru,” imbuhnya.

    Ahmad juga menyampaikan prediksi arus balik. Dia mengatakan puncak arus balik akan terjadi pada awal Januari 2025.

    “Arus baliknya perkiraan kita mulai tanggal 1 dan 2 (Januari 2025),” ujarnya.

    (riar/din)

  • Pramono Minta Sopir Bus Natal-Tahun Baru Cek Darah-Urine Sebelum Berangkat

    Pramono Minta Sopir Bus Natal-Tahun Baru Cek Darah-Urine Sebelum Berangkat

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta sopir bus untuk melakukan cek kesehatan menjelang membawa pemudik Natal dan Tahun Baru. Pramono juga mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dan mematuhi peraturan selama perjalanan.

    “Untuk penumpang menjadi nyaman, semua sopir yang berangkat dilakukan pengecekan secara menyeluruh mulai dari darah, urine, dan sebagainya. Baik sopir utama maupun sopir cadangan karena untuk menjaga keselamatan penumpang,” kata Pramono usai meninjau kesiapan angkutan Nataru di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).

    Selain itu, Pramono menekankan bahwa Dishub DKI Jakarta juga akan melakukan pengecekan kondisi bus selam periode Nataru. Hal itu, kata dia, agar bus aman selama perjalanan.

    “Dan yang paling penting adalah selama menyambut Natal dan Tahun Baru ini, Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan melakukan pelaksanaan ramp check secara terus-menerus dari tanggal 19 November sampai dengan 5 Januari di terminal-terminal utama,” ujar dia.

    Selain itu, Pramono juga mengimbau warga mengikuti aturan dan berhati-hati selama perjalanan. Dia menyebut Jakarta juga terbuka untuk warga yang berkunjung.

    “Bagi warga yang akan memanfaatkan liburan Natal dan Tahun Baru, yang pertama tentu harus berhati-hati, yang kedua mentaati peraturan, dan yang ketiga menikmati perjalanan. Dan secara khusus sebagai Gubernur Jakarta, Jakarta menerima siapa pun yang akan berkunjung ke Jakarta,” kata Pramono.

    Sementara itu, dalam peninjauan tersebut Pramono menyebut lonjakan penumpang bus antarkota mulai terjadi seiring dimulainya libur Nataru. Berdasarkan laporan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada Sabtu (20/12) dengan jumlah penumpang mencapai sekitar 5.000 orang per hari atau meningkat hampir 100 persen.

    “Diperkirakan salah satu puncaknya itu besok. Tanggal 20 Desember akan terjadi lonjakan penumpang yang cukup tinggi, hampir 5.000 penumpang per hari atau meningkat hampir 100 persen,” tuturnya.

    (bel/lir)

  • Video: Ngerasa Lelah Mental Mikirin Kondisi Negara, Harus Gimana Dong?

    Video: Ngerasa Lelah Mental Mikirin Kondisi Negara, Harus Gimana Dong?

    Video: Ngerasa Lelah Mental Mikirin Kondisi Negara, Harus Gimana Dong?

  • Revitalisasi Pasar Sayur Masih Panjang, Disperindag Magetan Fokus Lengkapi Dokumen Usulan

    Revitalisasi Pasar Sayur Masih Panjang, Disperindag Magetan Fokus Lengkapi Dokumen Usulan

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terus mematangkan rencana revitalisasi Pasar Sayur. Namun, proses tersebut masih membutuhkan waktu cukup panjang karena harus melalui sejumlah tahapan administratif dan teknis.

    Kepala Bidang Pasar Disperindag Magetan, Kiki Indriyani, mengatakan saat ini pihaknya masih fokus pada penyusunan dokumen pendukung sebagai syarat utama pengusulan anggaran pusat. Salah satunya melalui penyusunan Detail Engineering Design (DED) yang dikerjakan secara swakelola bersama Universitas Brawijaya.

    “Progres revitalisasi Pasar Sayur masih panjang. Saat ini kami sedang mengerjakan DED secara swakelola dengan Universitas Brawijaya, sekaligus melakukan asistensi dengan balai-balai di bawah Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang ada di Surabaya,” jelasnya, Jumat (19/12/2025)

    Selain DED, Disperindag juga tengah melengkapi dokumen Readiness Criteria (RC) sebagai syarat kelayakan pengusulan program pembangunan. Menurut Kiki, kelengkapan RC menjadi faktor krusial agar revitalisasi pasar dapat masuk dalam skema pendanaan nasional.

    Disperindag Magetan juga telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Perdagangan terkait peluang pendanaan. Namun, pengusulan baru dapat dilakukan setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap.

    “Kalau RC baru bisa lengkap sekitar Maret atau April 2026, maka usulan revitalisasi Pasar Sayur baru bisa masuk APBN tahun 2027,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, pembangunan pasar rakyat termasuk dalam kewenangan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Melalui mekanisme pengusulan bottom-up, pembangunan dimungkinkan direalisasikan sepanjang seluruh persyaratan administrasi terpenuhi, bahkan dapat didukung dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

    “Kuncinya di kelengkapan usulan. Kalau semua siap, secara regulasi memungkinkan dikeluarkan Perpres untuk pembangunannya. Mudah-mudahan semua bisa segera kami selesaikan,” pungkas Kiki. [fiq/suf]