Xcloud.id

Blog

  • Sekolah Rakyat di Magelang Terapkan Kebijakan Tanpa Ponsel: Pacu Fokus Belajar Siswa

    Sekolah Rakyat di Magelang Terapkan Kebijakan Tanpa Ponsel: Pacu Fokus Belajar Siswa

    Anisa mengaku, kebijakan ini ternyata efektif meningkatkan fokus dan kreativitas siswa.

    Tidak hanya fokus mengikuti pelajaran, para peserta didik disebut juga jadi aktif membaca buku di perpustakaan.

    “Saya pinjam satu kotak buku untuk satu bulan. Belum sampai satu bulan, sudah selesai baca semua. Kita kontak lagi, pinjam lagi. Jadi karena HP disita itu tadi, jadi mau tidak mau mereka tetap membaca,” kata Anisa.

    Selain itu, evaluasi nilai akademik pada semester pertama siswa juga menunjukkan hasil yang memuaskan, bukan hanya bagi guru tapi juga untuk orang tua.

    Anisa bilang, ada 60 persen siswa mendapatkan nilai yang jauh di atas rata-rata minimal kelulusan yang ditetapkan.

    Selain itu, kegiatan non akademik di sekolah juga diperbanyak, seperti olahraga dan pramuka. Para siswa dinilai jadi lebih aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut.

    “Jadi setelah sore kan ada ekstrakurikuler. Nah itu anak-anak biasanya permainan fisik, olahraga, voli. Ternyata pintar voli, bulu tangkis, tennis meja. Jadi kegiatan fisik yang itu tetap jalan, jadinya nggak gabut,” ucap dia.

  • OTT Bupati Bekasi, Dedi Mulyadi: Saya Sering Ingatkan Soal Kepatutan

    OTT Bupati Bekasi, Dedi Mulyadi: Saya Sering Ingatkan Soal Kepatutan

    Bisnis.com,BANDUNG–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara dan sejumlah pihak terkait dugaan suap proyek. 

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta semua pihak untuk menunggu pernyataan resmi dari KPK terkait kasus tersebut.

    “Kita tunggu pernyataan resminya, kan sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya,” katanya di Bandung, Jumat (19/12/2025).

    Dedi Mulyadi mengaku memiliki kedekatan dengan Ade Kuswara, terutama dalam konteks kebijakan penataan wilayah dan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. 

    Dia menilai selama ini Ade Kuswara menunjukkan perhatian besar terhadap persoalan lingkungan dan kawasan kumuh.

    “Tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh,” katanya.

    Dedi menegaskan di setiap persamuhan dia kerap mengingatkan Ade dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan dan tidak melanggar aturan.

    “Dan selama ini juga kalau bertemu dia, selalu ngingetin, saya bilang gak boleh ada hal-hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dia mengatakan enggak ada pak,” ujar Dedi.

    Terkait OTT yang kini menyeret nama politisi PDIP tersebut, Dedi menyebut kejadian tersebut berada di luar nasihat yang selama sudah ia sampaikan kepada bupati.

    “Tapi kalau sekarang terjadi ya itu di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada bupati,” ujarnya.

    Dedi pun berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di Jawa Barat. Ia menegaskan pentingnya konsistensi seluruh pejabat publik dalam menjalankan roda pemerintahan secara bersih dan bertanggung jawab.

    “Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jabar, semua orang harus konsisten pada upaya-upaya menjalankan pemerintahan secara baik,” pungkasnya.

  • WN Belanda Ancam Warga Pakai Airsoft Gun Hasil Beli Online, Kini Deportasi

    WN Belanda Ancam Warga Pakai Airsoft Gun Hasil Beli Online, Kini Deportasi

    Bogor –

    Warga Negara (WN) Belanda inisial EMVB diamankan petugas Kantor Imigrasi Non TPI Bogor karena mengancam warga menggunakan airsoft gun. Hasil pemeriksaan, EMVB mengaku tidak punya izin dan membeli airsoft gun melalui online.

    “Untuk yang bersangkutan, dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, yang bersangkutan sudah enam bulan memiliki senjata airsoft gun ini. Yang bersangkutan membeli air soft gun ini dari toko online,” kata kata Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Bogor Dani Rachim, Jumat (19/12/2025).

    Pelaku Dideportasi

    Dani menyebut, EMVB tidak punya izin memiliki airsoft dan berdalih membelinya untuk mainan. Akibat perbuatannya, EMVB dijerat undang-undang keimigrasian dengan sanksi dideportasi karena dianggap membahayakan publik.

    “Kalau tujuannya (membeli airsoft gun), yang bersangkutan mengaku untuk mainan. Kemudian yang bersangkutan tidak punya izin yang legal,” kata Dani.

    “Meski izin tinggalnya masih berlaku, WN Belanda tersebut tetap dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian atau TAK sesuai Pasal 75 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 karena tindakannya dinilai membahayakan publik. Selanjutnya kami lakukan tindakan keimigrasian berupa deportasi, sudah dideportasi,” imbuhnya.

    “Tidak ada sih (perselisihan), cuma memang pengaruh alkohol, yang bersangkutan sedang mabuk, dia ngomongnya ngaco, ditanya apa, jadi karena alkohol itu. Jadi tidak ada perselisihan atau apa,” kata Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Bogor Dani Rachim.

    (sol/lir)

  • Cak Imin Klaim Pilkada Langsung Tidak Produktif, PKB Desak Evaluasi Sistem Pemilu

    Cak Imin Klaim Pilkada Langsung Tidak Produktif, PKB Desak Evaluasi Sistem Pemilu

    Bisnis.com, SURABAYA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyebut, partainya bakal mendorong evaluasi terhadap sistem pemilihan umum (Pemilu), khususnya mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang telah berlangsung sejak 2005. Menurut Cak Imin, sistem pemilihan itu tidak berjalan efektif.

    Ihwal itu disampaikan Cak Imin saat menghadiri pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Jawa Timur di Surabaya, Jumat (19/12/2025). Agenda tersebut dihadiri segenap jajaran pengurus PKB dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur, juga sejumlah kepala daerah, serta pengurus struktural PWNU Jawa Timur, termasuk Ketua PWNU Jatim Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.

    “Pilkada langsung tidak produktif dan banyak sistem demokrasi yang tidak efektif, kita akan evaluasi,” jelas Cak Imin.

    Dia pun menegaskan, evaluasi tersebut penting dilakukan sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Menurutnya, wacana tersebut bukan hanya pandangan PKB saja tapi juga menjadi kesadaran bersama di kalangan partai politik lainnya.

    “Ya Alhamdulillah semua partai menyadari banyak sistem pemilihan umum, dalam paket-paket pemilihan umum yang tidak produktif, pilkada langsung tidak produktif,” tegasnya.

    Selain menyoroti sistem pemilu yang diklaim tidak produktif, Cak Imin juga memberikan pesan kepada segenap kader PKB untuk bekerja lebih keras dalam menghadapi kontestasi politik ke depan. Ia meminta seluruh jajaran partai untuk kembali memperkuat basis dukungan dengan cara lebih dekat kepada masyarakat.

    “PKB Jatim saya minta bekerja keras merebut kembali kejayaan PKB tiap pemilu, dan tentu ini tidak bisa gampang-gampangan saja, harus kerja keras. Dekati rakyat, bantu rakyat, selesaikan masalah rakyat, bikin kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Ajak semua pihak kolaborasi, kita tidak mungkin bisa jalan sendiri tanpa kolaborasi,” ujarnya.

    Tak lupa, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam menyeimbangkan agenda politik dan pembangunan. Ia meminta segenap kader PKB untuk dapat fokus dalam upaya pemberantasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup.

    “Niat baik tidak cukup, niat baik harus diikuti dengan ajakan untuk bareng-bareng mengatasi masalah. Lingkungan hidup, kemiskinan, terutama kemiskinan. Saya minta Jawa Timur, PKB bergerak di fokus kemiskinan dan lingkungan hidup,” pungkasnya.

  • Kemandirian Pangan Bagian Upaya Wujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

    Kemandirian Pangan Bagian Upaya Wujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

    Jakarta: Mewujudkan kemandirian pangan masyarakat merupakan bagian dari upaya menjalankan amanah Sila ke-5 Pancasila, mewujudkan Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia.

    “Krisis cuaca yang kita alami saat ini membutuhkan kemampuan adaptasi masyarakat dalam menghadapinya. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat wujudkan kemandirian pangan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI  di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Jumat 19 Desember 2025.

    Hadir pada acara tersebut adalah masyarakat Jepara, para alumnus pelatihan pertanian di IBEKA (Inisiatif Bisnis Ekonomi Kerakyatan) Subang, Jawa Barat. 

    Pelatihan pertanian yang dilaksanakan secara periodik itu diinisiasi oleh Lestari Moerdijat dalam kapasitasnya sebagai legislator dari Dapil II Jawa Tengah. 

    Menurut Lestari, upaya meningkatkan daya adaptasi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mengolah bumi dengan baik dan benar, harus dikedepankan dalam mengantisipasi berbagai ketidakpastian saat ini. 
     

    Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, berbagai keterampilan bertani yang telah didapat dari pelatihan, harus segera diimplementasikan. 

    Karena, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, ancaman terbesar di masa depan bukan lagi semata perang fisik, tetapi adalah kekurangan pangan yang dipicu krisis iklim. 

    Sehingga, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, implementasi keterampilan pertanian yang telah dimiliki dapat segera berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

    Rerie mendorong, para pemangku kepentingan dan masyarakat dapat bersama-sama membangun sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan di wilayahnya masing-masing, sebagai bagian upaya menuju keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.

    Jakarta: Mewujudkan kemandirian pangan masyarakat merupakan bagian dari upaya menjalankan amanah Sila ke-5 Pancasila, mewujudkan Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia.
     
    “Krisis cuaca yang kita alami saat ini membutuhkan kemampuan adaptasi masyarakat dalam menghadapinya. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat wujudkan kemandirian pangan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI  di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Jumat 19 Desember 2025.
     
    Hadir pada acara tersebut adalah masyarakat Jepara, para alumnus pelatihan pertanian di IBEKA (Inisiatif Bisnis Ekonomi Kerakyatan) Subang, Jawa Barat. 

    Pelatihan pertanian yang dilaksanakan secara periodik itu diinisiasi oleh Lestari Moerdijat dalam kapasitasnya sebagai legislator dari Dapil II Jawa Tengah. 
     
    Menurut Lestari, upaya meningkatkan daya adaptasi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mengolah bumi dengan baik dan benar, harus dikedepankan dalam mengantisipasi berbagai ketidakpastian saat ini. 
     

     
    Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, berbagai keterampilan bertani yang telah didapat dari pelatihan, harus segera diimplementasikan. 
     
    Karena, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, ancaman terbesar di masa depan bukan lagi semata perang fisik, tetapi adalah kekurangan pangan yang dipicu krisis iklim. 
     
    Sehingga, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, implementasi keterampilan pertanian yang telah dimiliki dapat segera berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. 
     
    Rerie mendorong, para pemangku kepentingan dan masyarakat dapat bersama-sama membangun sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan di wilayahnya masing-masing, sebagai bagian upaya menuju keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Polisi Selidiki Dugaan Keracunan Massal di Lamongan, Puluhan Orang Harus Dirawat

    Polisi Selidiki Dugaan Keracunan Massal di Lamongan, Puluhan Orang Harus Dirawat

    Lamongan (beritajatim.com) – Polisi tengah menyelidiki dugaan keracunan massal yang dialami warga salah satu desa di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, usai menghadiri hajatan.

    Dugaan sementara, warga mengalami keracunan setelah mengonsumsi nasi berkat dari hajatan yang dibawa pulang. Data sementara menyebutkan, 12 orang menjalani perawatan di puskesmas, sementara 19 orang lainnya menjalani rawat jalan.

    “Kami menerima laporan adanya korban yang diduga mengalami keracunan akibat kegiatan hajatan di salah satu desa di Kecamatan Turi. Kami langsung mengambil langkah dengan mendatangi tempat kejadian perkara dan para korban,” kata Kasatreskrim Polres Lamongan, AKP Rizky Akbar Kurniadi, Jumat (20/12/2025).

    Rizky menjelaskan, hingga kini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut. Polisi juga masih menunggu hasil pemeriksaan medis dari RSUD Dr. Soegiri Lamongan guna memastikan penyebab pasti keracunan.

    “Kami masih melakukan klarifikasi dan mengumpulkan data-data, termasuk hasil medis dari rumah sakit. Semua masih dalam proses pendalaman,” ujarnya.

    Menurut Rizky, berdasarkan keterangan warga, acara hajatan tersebut diketahui sudah berlangsung sejak Selasa (16/12/2025).

    Namun warga tak sampai hati untuk melapor karena tuan rumah tengah berduka dan masih dalam suasana tahlilan 40 hari.

    Para korban baru memutuskan untuk melaporkan peristiwa tersebut setelah kondisi semakin serius, dengan adanya satu korban meninggal dunia.

    “Warga sebenarnya sudah merasakan gejala, tapi enggan menyampaikan karena tidak enak dengan pihak tuan rumah yang sedang berduka. Baru hari ini mereka berani menyampaikan,” ujarnya.

    Sementara itu, Tatik, salah satu korban yang dirawat di Puskesmas Turi, mengaku mulai merasakan gejala tak lama setelah mengonsumsi makanan hajatan tersebut. “Siangnya langsung merasa mual, pusing, dan mencret setelah makan berkat yang dibawa suami,” katanya. (fak/kun)

  • Mereka Punya Potensi untuk Berubah

    Mereka Punya Potensi untuk Berubah

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkolaborasi dengan Indonesia Fashion Chamber (IFC) menghadirkan karya fashion hasil kolaborasi desainer ternama dengan warga binaan dari 24 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hasil desain tersebut dipamerkan dalam ajang Bali Fashion Trend (BFT) 2026 di Onyx Park Resort, Ubud, Gianyar, Jumat (19/12/2025).

    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan kolaborasi ini merupakan bagian dari program program Beyond Beauty sebagai upaya mengubah paradigma pemasyarakatan di Indonesia.

    Menurut Agus, pemasyarakatan tidak lagi dipandang semata sebagai tempat menjalani hukuman, melainkan sebagai ruang pembinaan dan mempersiapkan warga binaan kembali berperan produktif di masyarakat. “Kolaborasi ini bukan hanya tentang fashion atau produk. Ini tentang manusia, tentang harapan, dan tentang masa depan yang lebih baik bagi warga binaan pemasyarakatan,” ujar Agus saat membuka rangkaian kegiatan Bali Fashion Trend 2026.

    Melalui Beyond Beauty, warga binaan dilibatkan sebagai co-creator dalam industri fashion profesional. Beragam produk hasil pembinaan, seperti batik, anyaman, bordir, hingga kerajinan kulit, dikembangkan bersama para desainer Sofie, Lisa Fitria, dan Irmasari menjadi karya fashion kontemporer dengan nilai estetika dan daya saing komersial. Agus menilai, proses kolaboratif tersebut tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi membangun kepercayaan diri serta identitas positif warga binaan. “Ketika karya mereka diapresiasi publik dan pasar, di situlah proses pemulihan harga diri dan kepercayaan diri benar-benar terjadi,” kata Agus.

    Selain mendapatkan apresiasi publik, karya hasil kolaborasi tersebut mulai menarik minat pasar internasional. Salah satu desainer, Sofie, mengungkapkan bahwa dalam rangkaian Bali Fashion Trend 2026 telah diterima permintaan awal (order inquiry) dari buyer yang berasal dari Prancis dan Malaysia.

    Minat tersebut dinilai sebagai sinyal positif atas kualitas dan daya saing produk hasil pembinaan warga binaan pemasyarakatan di pasar global.

  • Viral Band Ternama Hibur Pejabat Pemkab Tangerang di Bandung, Berdalih Sudah Rapat Seharian

    Viral Band Ternama Hibur Pejabat Pemkab Tangerang di Bandung, Berdalih Sudah Rapat Seharian

    Liputan6.com, Jakarta – Beredar di media sosial dan viral sebuah band ternama menghibur sejumlah pejabat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, di salah satu ballroom di Bandung, Jawa Barat. Hal ini kemudian menuai banyak kritikan.

    Terkait hal tersebut, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, Fahmi Faisuri yang juga ketua panitia acara tersebut angkat bicara.

    Menurut dia, acara band ternama tersebut hanya bagian kecil, di mana sebelumnya selama seharian penuh peserta membahas berbagai evaluasi dan koordinasi selama 2025.

    Adapun acara tersebut dilakukan di Holiday Inn Pasteur Bandung, pada Kamis 11 Desember hingga Sabtu, 13 Desember 2025.

    “Acara ini adalah rapat kordinasi kinerja semester II Tahun 2025, dengan menggabungkan giat 4 OPD, yakni Bapedda, BKAD, Inspektorat Daerah dan BKPSDM Kabupaten Tangerang,” kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (19/12/2025).

    Berdasarkan rundown yang dilihat, pada tanggal 11 Desember 2025 membahas pengawasan Inspektorat Daerah Semester II. Sehari berikutnya menggelar rapat evaluasi kinerja perangkat daerah, kemudian disambung dengan

    Musrembang Award dan Awarding ASN Award.

    Disebutkan, band ternama tersebut merupakan bagian dari kontrak dengan event organizer yang telah terdaftar dalam E-Katalog.

     

     

  • Polres Tangsel Gelar Apel Operasi Lilin, Pastikan Kesiapan Pelayanan Nataru

    Polres Tangsel Gelar Apel Operasi Lilin, Pastikan Kesiapan Pelayanan Nataru

    Jakarta –

    Polres Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar apel gelar pasukan Operasi Lilin 2025. Apel dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana dan prasarana dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Apel dipimpin langsung Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Inkiriwang di Lapangan Apel Polres Tangsel, Jumat (19/12/2025). Apel diikuti oleh personel gabungan yang terdiri dari Polres Tangsel, Polisi Militer, TNI, Jasa Raharja, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Pokdarkamtibmas, Saka Bhayangkara, serta unsur potensi masyarakat.

    Foto: Polres Tangsel menggelar apel Operasi Lilin 2025 dalam rangka pengamanan Nataru 2026 (dok. istimewa)

    Dalam kesempatan tersebut, AKBP Victor membacakan amanat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam amanatnya, Kapolri menyampaikan pesan kamtibmas agar perayaan Nataru dapat berjalan baik dan lancar.

    “Pastikan masyarakat dapat mengetahui setiap informasi terkait layanan kepolisian, pesan-pesan kamtibmas, ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama, informasi cuaca, hingga penerapan rekayasa arus lalu lintas, sehingga seluruhnya dapat terlayani dengan baik. Keberhasilan pelayanan Nataru merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, terus tingkatkan soliditas dan sinergisitas dalam pelaksanaan tugas, karena hal tersebut menjadi kunci utama keberhasilan operasi,” ujar AKBP Victor.

    Foto: Polres Tangsel menggelar apel Operasi Lilin 2025 dalam rangka pengamanan Nataru 2026 (dok. istimewa)

    Usai pelaksanaan apel, Kapolres bersama Wakil Wali Kota dan para pejabat terkait melakukan pengecekan kendaraan operasional roda dua dan roda empat yang akan digunakan selama Operasi Lilin 2025. Pada kesempatan tersebut, Kapolres juga menyerahkan dua unit mobil dinas Pamapta kepada Polsek Ciputat Timur dan Polsek Kelapa Dua guna meningkatkan kegiatan patroli serta pelayanan kepada masyarakat.

    (dek/idn)

  • Bahas KUHAP Baru, DPC KAI Malang Kota Dorong Peran Advokat dalam Keadilan Restoratif

    Bahas KUHAP Baru, DPC KAI Malang Kota Dorong Peran Advokat dalam Keadilan Restoratif

    Malang (beritajatim.com) – DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Malang Kota mendorong para advokat menegakkan keadilan restoratif yang diusung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru. Mereka baru saja menggelar Diskusi Keras dengan tema Posisi dan Peran Advokat dalam KUHAP Baru 2026, Jumat (19/12/2025).

    Ketua DPC KAI Malang Kota Agus Sugianto mengatakan bahwa peserta diskusi tidak hanya anggota DPC KAI Kota Malang, namun seluruh anggota di Malang Raya. KAI ingin semua advokat memahami posisi dan peran penting advokat dalam pendampingan hukum yang adil dan berpihak pada masyarakat.

    “Diskusi ini respons advokat di DPC KAI dalam menindaklanjuti UU KUHAP baru yang akan diberlakukan mulai bulan Januari 2026 mendatang. Kami menilai lewat diskusi ini akan menjadi wadah yang baik bagi anggota untuk bertukar pikiran dalam melaksanakan kerja advokasi mencari keadilan yang lebih baik ke depannya untuk masyarakat,” kata Agus.

    Advokat diminta memahami karena ada sejumlah perubahan dalam praktik UU KUHAP baru. Salah satunya adalah peran advokat dalam proses pendampingan hukum di kepolisian. Jika sebelumnya peran advokat lebih pasif, ke depan advokat punya lebih banyak ruang untuk mengadvokasi hak-hak masyarakat sebagai klien.

    “Nanti, advokat akan lebih banyak punya ruang untuk keberatan atau bahkan menolak pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap klien. Ini adalah contoh praktik baik dari UU KUHAP yang baru,” ujar Agus.

    Agus menyebut, dalam KUHAP lama, kewenangan penentuan penahanan seseorang didasarkan pada tiga syarat, yaitu jika seseorang dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, hingga mengulangi perbuatan. Terbaru, kini ada delapan syarat.

    “Nah, sekarang di KUHAP yang baru ini ada delapan syarat seseorang baru bisa ditahan. Contoh, ada pasal pengecualian ketika ancaman hukuman di bawah lima tahun itu tidak wajib ditahan. Nah, tidak wajib ditahan itu asalkan memenuhi delapan syarat tersebut. Adanya KUHAP baru ini ada banyak kemajuan ya dalam sisi penegakan hukum yang adil. Meski tidak sampai mencakup semuanya, saya kira KUHAP baru ini lebih baik dari yang lama,” kata Agus. (luc/kun)