Xcloud.id

Blog

  • Gubernur Aceh Pakai Kaos Tokoh GAM Sayed Adnan Saat Tinjau Bencana

    Gubernur Aceh Pakai Kaos Tokoh GAM Sayed Adnan Saat Tinjau Bencana

    GELORA.CO – Gubernur Aceh Muzakkir Manaf atau Mualem memakai kaos bergambar Gubernur Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Sayed Adnan saat meninjau korban bencana banjir.

    Mualem memposting ini di akun Instagram resminya @muzakirmanaf1964. Sosok Sayed Adnan merupakan Gubernur GAM yang gugur tahun 2004 atau saat masih konflik Aceh.

    Akun resmi Mualem ini dikelola oleh timnya. Selain sebagai Gubernur Aceh, Mualem juga merupakan Ketua Komisi Peralihan Aceh (KPA) Pusat.

    Namun tidak ada penjelasan dari Mualem dan timnya terkait postingan bergambar Gubernur GAM ini. Mualem juga tak menyinggung hal itu dalam unggahannya.

    “Saya tiba di Bandara Alas Lauser, Kabupaten Aceh Tenggara, Sabtu (20/12/2025). Kedatangan saya disambut Wakil Bupati Aceh Tenggara Heri Al Hilal bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat,” kata akun ini.

    Setiba di sana, dia lalu meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak banjir bandang di sana. Di antaranya Jembatan Mbarung di Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam, serta Jembatan Natam di Desa Natam, Kecamatan Badar, yang mengalami kerusakan akibat terjangan banjir.

    “Selain infrastruktur jembatan, saya juga meninjau Pondok Pesantren Badrul Ulum di Desa Seldok, Kecamatan Ketambe, yang turut terdampak bencana banjir bandang,” ujarnya.

    Kunjungan kemudian dilanjutkan ke lokasi pengungsian warga di Desa Lauser, Kecamatan Ketambe. Di sana, Mualem bertemu langsung dengan para pengungsi dan unsur terkait untuk memastikan penanganan darurat berjalan dengan baik serta kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.

    “Saya turut didampingi anggota DPRA Hendri Muliana dan Ketua DPRK Lhokseumawe Faisal Haji Isa,” kata Mualem.

    Sosok Sayed Adnan

    Diketahui, Sayed Adnan merupakan mantan Gubernur GAM wilayah Pase. Ia meninggal dunia pada 16 Januari 2004 di Buket Seuntang, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara, saat Aceh masih dalam suasana konflik.

    Gubernur GAM Wilayah Pase ini mencakup Aceh Utara dan Lhokseumawe.

    Sayed Adnan pernah tinggal sebagai pengungsi di kamp UNHCR Kuala Lumpur, Malaysia, bersama aktivis Aceh lainnya.

    Peran Sayed dalam perjuangan saat itu yaitu memimpin pasukan GAM di wilayah Pase, salah satu basis kuat GAM sebelum Perjanjian Helsinki 2005.

    Sayed Adnan gugur pada 16 Januari 2004 di Buket Seuntang, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara, saat Aceh masih dalam suana konflik.***

  • APPSI apresiasi Kemendagri atas hasil fasilitasi Raperda KTR

    APPSI apresiasi Kemendagri atas hasil fasilitasi Raperda KTR

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR).

    “Kami mengapresiasi Kemendagri atas hasil fasilitasi yang sejalan dengan harapan kami,” kata Sekretaris Jendral (Sekjen) APPSI Mujiburrohman di Jakarta, Rabu.

    Adapun dokumen hasil fasilitasi tersebut, Kemendagri meminta DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyesuaikan beberapa ketentuan. Contohnya, pasal pelarangan pemajangan rokok yang diminta dihapus karena dipandang tidak memiliki dasar hukum.

    Selain itu, Kemendagri juga meminta penetapan pengecualian penjualan dan pembelian produk rokok di tempat-tempat yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi, seperti pasar, restoran atau tempat makan, dan hotel.

    Untuk itu, APPSI berharap aspirasi mereka yakni para pedagang agar benar-benar diakomodir, sehingga ketika Raperda tersebut telah menjadi Perda KTR, hasilnya sesuai dengan hasil fasilitasi Kemendagri tersebut.

    Dia berharap banyak pada rampungnya Raperda KTR DKI Jakarta karena beberapa aturan yang didorong untuk dimasukkan dalam raperda itu seperti larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, larangan pemajangan produk rokok, hingga perluasan area tanpa rokok hingga ke pasar tradisional dinilai dapat mematikan keberadaan pedagang-pedagang kecil.

    “Mengingat, ada ratusan ribu pedagang pasar yang bisa terdampak oleh rancangan aturan tersebut,” kata Mujiburrohman.

    Berdasarkan data APPSI, saat ini Pemda DKI memiliki 153 pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya. Adapun jumlah pedagang tercatat sebanyak 110.480 orang.

    Sementara itu, pengamat Hukum Tata Negara Ali Rido mengingatkan bahwa hasil fasilitasi tersebut perlu ditindaklanjuti karena dalam Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018 mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mematuhi hasil fasilitasi yang dilakukan oleh Kemendagri.

    Apabila tidak dilakukan, maka suatu peraturan daerah tidak dapat ditetapkan dan diundangkan.

    Rido menambahkan, fasilitasi Kemendagri merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan preventif Pemerintah Pusat terhadap pembentukan Peraturan Daerah, yang dilakukan sebelum suatu Raperda ditetapkan.

    Hal tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa Raperda, termasuk Raperda KTR DKI Jakarta, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan, serta selaras dengan kebijakan nasional.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kades dan Perangkat Desa di Mojokerto Ancam Demo yang Lebih Besar

    Kades dan Perangkat Desa di Mojokerto Ancam Demo yang Lebih Besar

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa yang tergabung dalam Pamong Majapahit di Kabupaten Mojokerto mengancan akan menggelar aksi demo lagi dengan membawa Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Ancaman itu dilontarkan karena kecewa audiensi dengan Bupati Mojokerto tak dikabulkan.

    Aksi yang digelar di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto tersebut, Pamong Majapahit membawa dua tuntutan yakni pengembalian Alokasi Dana Desa (ADD) seperti semula dan adanya regulasi Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur Gaji Tetap (Siltap) Kades dan Perangkat Desa.

    Audiensi kedua tersebut digelar setelah audiensi sebelumnya dengan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto, Teguh Gunarko tak membuahkan hasil. Namun lagi-lagi, audiensi kedua yang bertemu langsung dengan Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra tersebut, dua tuntutan juga tak dikabulkan.

    Massa aksi mengancam akan kembali menduduki Kantor Bupati Mojokerto di Jalan A Yani Kota Mojokerto dengan membawa massa lebih banyak yakni dari RT/RW dan Linmas. Usai audiensi bersama Gus Barra (sapaan akrab Bupati Mojokerto, red) tak dikabulkan, ratusan massa aksi membubarkan diri.

    “Audiensi dengan Bupati juga tak dikabulkan. Maka kami akan boikot pungutan PBB dan tidak menerima kunjungan Bupati ke desa. ADD dipangkas 30 persen, mulai dari Rp100 juta sampai Rp150 juta per desa. Kita akan kembali demo membawa RT/RW dan Linmas,” tegas Koordinasi Pamong Majapahit, Sunardi, Rabu (24/12/2025).

    Aksi Pamong Majapahit di depan Kantor Pemkab Mojokerto. [Foto : Misti/beritajatim.com]Sebelumnya, Ratusan Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa yang mengatanamakan Pamong Majapahit di Kabupaten Mojokerto menggelar aksi di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Mereka menuntut pengembalian Alokasi Dana Desa (ADD) seperti semula.

    Selain itu, mereka juga menuntut adanya regulasi Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur Gaji Tetap (Siltap) Kades dan Perangkat Desa. Jika dua tuntutan tersebut tidak dikabulkan maka Pemerintah Desa (Pemdes) tidak akan menjalankan program apapun dari Pemkab Mojokerto termasuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

    Sekedar diketahui, Dana Transfer Pusat (TKD) ke Kabupaten Mojokerto mengalami pemotongan signifikan untuk tahun anggaran 2026 (sekitar Rp316-341 miliar) yang berdampak pada APBD dan ADD yang turun drastis. Penurunan TKD mengakibatkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2026 turun, mempersulit realisasi Siltap (Gaji) Kades dan Perangkat Desa. [tin/but]

     

  • Purbaya Yakin Bisa Tekan Defisit di Bawah 3% meski Penerimaan Pajak Loyo

    Purbaya Yakin Bisa Tekan Defisit di Bawah 3% meski Penerimaan Pajak Loyo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tetap meyakini bisa menjaga defisit APBN tetap berada di bawah 3% terhadap PDB. Hal itu kendati nyatanya penerimaan pajak loyo dan masih kurang Rp442,5 triliun dari target sampai dengan akhir November 2025. 

    Untuk diketahui, outlook defisit APBN 2025 sebesar Rp662 triliun atau 2,78% terhadap PDB. Adapun sampai dengan akhir bulan lalu, defisit APBN telah mencapai Rp560,3 triliun atau 2,35% terhadap PDB.

    Kondisi defisit sampai dengan sekitar 31 hari terakhir 2025 itu disebabkan oleh rendahnya penerimaan negara. Khususnya pajak, yang memberikan sumbangsih terbesar, baru terealisasi Rp1.634,4 triliun atau 78,7% dari outlook Rp2.076,9 triliun. Artinya, otoritas pajak masih harus mengumpulkan Rp442,5 triliun untuk bisa menutup target. 

    Kendati kondisi tersebut, Purbaya masih menyatakan optimistis bisa mempertahankan defisit di bawah target 3% sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) tentang Keuangan Negara. 

    Dia menilai masih ada penerimaan yang masuk dalam satu bulan terakhir, salah satunya setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hasil denda administrasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan rampasan kerugian keuangan negara hasil korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal itu kendati nilainya secara total hanya Rp6,62 triliun. 

    “Kalau memang mepet-mepet ke atas 3%, kami kurangi ke bawah 3%. Tabungan tambahan ini artinya saya punya senjata lebih untuk menekan defisit di bawah 3%,” terangnya kepada wartawan di kantor Kejagung, Jakarta, Rabu (24/12/2025). 

    Purbaya mengaku sampai dengan saat ini pihaknya masih menghitung hasil final penerimaan dan belanja negara jelang tutup buku akhir tahun. Dia hanya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melanggar UU. 

    “Yang jelas kami enggak melanggar undang-undang,” ujar mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

    Secara terperinci, defisit APBN 2025 sampai dengan 30 November lalu tercatat sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35% terhadap PDB. Defisit itu timbul akibat belanja negara yang lebih besar dari pembukuan penerimaan negara. 

    Belanja negara sampai dengan akhir November lalu yakni Rp2.911,8 triliun atau 82,5% dari outlook lapsem I/2025 Rp3.527,5 triliun. 

    Sementara itu, penerimaan negara tercatat terkumpul sebesar Rp2.351,1 triliun atau 82,1% terhadap outlook Rp2.865,5 triliun. Penerimaan pajak yang menyumbang terbesar yakni Rp1.634,4 triliun atau 78,7% terhadap outlook Rp2.076,9 triliun.

    Dengan demikian, keseimbangan primer APBN tercatat sebesar minus Rp82,2 triliun atau 74,8% terhadap outlook yakni minus Rp109,9 triliun. 

    Adapun pada akhir Oktober 2025 lalu, defisit APBN tercatat sebesar Rp479,7 triliun atau 2,02% terhadap PDB. Sebelumnya, berdasarkan UU APBN 2025, pemerintah menargetkan defisit APBN 2025 sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB. 

    Namun, berdasarkan outlook laporan semester I/2025, DPR dan pemerintah menyetujui pelebaran defisit menjadi 2,78% terhadap PDB. 

  • Anggota BPD Grogol Tulangan Sidoarjo Menolak Diberhentikan

    Anggota BPD Grogol Tulangan Sidoarjo Menolak Diberhentikan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, H. Sudarmaji, S.H., M.H., menyatakan menolak diberhentikan. Dia sekaligus meminta pembatalan Surat Keputusan BPD Grogol Nomor 006/BPD-Grogol/XII/2025 tentang usulan pemberhentian dirinya yang diterbitkan pada Jumat (19/12/2025).

    Penolakan tersebut disampaikan melalui surat resmi oleh kuasa hukumnya, Andika Hendrawanto, S.H., M.H., CRA., CLI., CLA. Persoalan ini bermula dari konflik lahan fasilitas umum (fasum) makam milik PT Sarana Djaya Setia selaku pengembang Perumahan Taman Surya Kencana dengan warga Dusun Grogol, Desa Grogol, Kecamatan Tulangan.

    Sudarmaji menjelaskan, warga perumahan mengklaim lahan fasum tersebut masuk dalam wilayah perumahan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan rencana tata ruang. Namun, petani di sekitar lokasi menyatakan tidak pernah menjual tanah di luar kawasan perumahan, sehingga terjadi perbedaan pendapat yang berujung pada penutupan akses jalan menuju lokasi makam.

    “Sebelum ada jalan tembus, warga yang meninggal harus memutar lewat Dusun Bendo dan Grogol. Ketika ada warga perumahan yang akan dimakamkan di makam Paguyuban Taman Surya Kencana yang dibeli secara swadaya, akses jalan justru ditutup oleh sebagian warga dusun. Situasi hampir berujung bentrok, namun berhasil dicegah oleh Koramil dan Polsek. Akhirnya pihak keluarga almarhum mengalah,” ungkap Sudarmaji.

    Persoalan tersebut kemudian menjadi perhatian publik dan viral. Wakil Bupati Sidoarjo menggelar mediasi antara warga kampung dan warga perumahan yang dihadiri Camat Tulangan, Pemerintah Desa Grogol, serta perwakilan perumahan. Mediasi tersebut berakhir dengan kesepakatan saling memaafkan dan saling legawa.

    “Dalam mediasi itu, Wakil Bupati menyampaikan bahwa perkara ini bersifat sepele dan harus diselesaikan dengan cepat,” ujarnya.

    Sebagai tindak lanjut, Sudarmaji menerima undangan musyawarah penyelesaian akses jalan makam sekitar pukul 12.30 WIB. Namun, pertemuan yang digelar di balai desa dan dihadiri massa warga dari Dusun Grogol, Perumahan Harmoni Kota, serta Perumahan Grand Oriental tersebut dinilai bergeser dari tujuan awal.

    Ia mengaku mendapat tekanan untuk mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai anggota BPD dengan alasan melanggar Pasal 25 huruf a peraturan BPD.

    “Rapat maraton malam itu berujung pada musyawarah internal BPD dan keluarnya surat keputusan usulan pemberhentian saya. Padahal, hal itu tidak sesuai dengan arahan Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana yang hanya ingin menyelesaikan persoalan akses jalan,” jelasnya, Rabu (24/12/2025).

    Sudarmaji yang juga merupakan perwakilan Perumahan Taman Surya Kencana menilai akar persoalan sebenarnya adalah usulan pembangunan jalan paving di atas lahan fasum yang proses penyerahannya belum selesai. Oleh karena itu, ia meminta agar rencana tersebut ditangguhkan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2026.

    Ia menegaskan telah memenuhi seluruh persyaratan dan menjalankan tugas sebagai anggota BPD sesuai ketentuan yang berlaku.

    Sementara itu, kuasa hukum Sudarmaji, Andika Hendrawanto, menilai proses usulan pemberhentian kliennya tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 serta peraturan perundang-undangan lainnya.

    “Usulan pemberhentian tersebut cacat prosedural dan patut dipertimbangkan kembali untuk dibatalkan,” tegas Andika.

    Selain itu, dalam surat penolakan juga diminta agar proses pemberhentian dihentikan sementara hingga terdapat kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pertemuan di balai desa tersebut turut dihadiri Camat Tulangan, Kapolsek Tulangan, serta perwakilan Danramil Tulangan. (isa/but)

  • Update BNPB: 17 Jasad Ditemukan, Korban Tewas Banjir Sumatera Menjadi 1.129 Jiwa

    Update BNPB: 17 Jasad Ditemukan, Korban Tewas Banjir Sumatera Menjadi 1.129 Jiwa

    Update BNPB: 17 Jasad Ditemukan, Korban Tewas Banjir Sumatera Menjadi 1.129 Jiwa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera bertambah 17 jiwa.
    “Per hari ini, terdapat penambahan daftar korban meninggal dunia sebanyak 17 jiwa, sehingga total
    korban jiwa
    secara keseluruhan kini mencapai 1.129 orang,” ujar Abdul dalam konferensi pers yang digelar virtual, Rabu (24/12/2025).
    Rincian penambahan korban tersebut berasal dari Aceh Utara sebanyak 14 jiwa, serta masing-masing satu jiwa di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Sumatera Barat.
    Saat ini, Tim SAR Gabungan masih mencari keberadaan 174 korban yang belum ditemukan.
    “Untuk data korban hilang saat ini mengalami penurunan menjadi 174 jiwa, sedangkan jumlah warga yang masih berada di pengungsian tercatat sebanyak 496.293 jiwa,” ucapnya.
    Terkait status kedaruratan wilayah, per hari ini tercatat sebanyak 12 kabupaten dan kota telah mengalami pergeseran status dari masa tanggap darurat menuju status transisi darurat.
    “Daerah tersebut mencakup masing-masing empat kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” kata dia.
    Abdul mengatakan, masih ada beberapa daerah yang memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat hingga tanggal 28 atau 30 Desember mendatang.
    Seluruh pekerjaan lapangan saat ini sudah mulai berjalan bertahap.
    Pemerintah tengah menyiapkan pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap.
    Selain itu, percepatan pemulihan akses jalan dan jembatan juga dilakukan terutama untuk mendukung kelancaran transportasi menjelang libur Natal dan Tahun Baru.
    “Saat ini, pemulihan di Sumatera Barat sudah hampir mencapai 100 persen, sementara di wilayah Tapanuli Raya, Sumatera Utara, progresnya telah mencapai kisaran 80 hingga 90 persen,” ucapnya.
    Untuk wilayah Aceh, jalur Lintas Timur dan Lintas Barat secara umum sudah dapat dilewati, dengan fokus pengerjaan saat ini diarahkan pada titik-titik penghubung Lintas Timur ke arah Tengah melalui pemasangan jembatan Bailey.
    Jembatan Bailey dibangun sementara di beberapa lokasi kritis agar konektivitas wilayah menuju Aceh Tengah tetap terjaga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Di Tengah Kondisi Bencana, Pemkot Malang Pilih Gelar Doa Malam Pergantian Tahun

    Di Tengah Kondisi Bencana, Pemkot Malang Pilih Gelar Doa Malam Pergantian Tahun

    Malang (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Malang memilih hanya menggelar doa bersama pada malam pergantian Tahun Baru 2026 nanti. Acara sederhana ini dipilih sebagai wujud empati atas sejumlah bencana hidrometeorologi di beberapa daerah.

    Seperti banjir bandang di kawasan Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Serta bencana lainnya seperti erupsi di Lumajang. Doa bersama akan dilakukan serentak di 5 kecamatan yang ada di Kota Malang. Mulai dari Klojen, Kedungkandang, Blimbing, Lowokwaru, dan Sukun.

    Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat memastikan, tidak ada pesta kembang api maupun acara hiburan lainnya sebagai wujud empati. Melalui perayaan sederhana ini, diharapkan masyarakat dapat bersama-sama mendoakan mereka yang sedang tertimpa bencana serta menjadikan momentum pergantian tahun sebagai sarana introspeksi diri.

    “Instruksi kepada seluruh jajaran serta mengajak masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun dengan cara yang sederhana, khidmat, dan bermakna. Pergantian tahun seyogianya dimaknai sebagai waktu untuk refleksi dan kontemplasi, bukan sekadar perayaan semata,” kata Wahyu, Rabu, (24/12/2025).

    Wahyu mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan konvoi maupun perayaan secara berlebihan lainnya yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Imbauan ini untuk menjaga keamanan, kenyamanan, serta kondusivitas Kota Malang selama malam pergantian tahun.

    Wahyu mengajak seluruh masyarakat Kota Malang untuk menyambut Tahun Baru 2026 dengan penuh kesederhanaan, empati, serta tetap menjaga ketertiban. Wahyu berharap pergantian tahun dapat dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kualitas diri.

    “Mari kita rayakan Tahun Baru 2026 dengan sederhana, penuh doa untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, tidak merayakan secara berlebihan, sekaligus menjadi sarana refleksi agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik ke depan,” ujar Wahyu. (luc/ian)

  • ​10 Sekolah di Depok Dapat Ancaman Bom, Mana Saja?

    ​10 Sekolah di Depok Dapat Ancaman Bom, Mana Saja?

    Jakarta: Sejumlah sekolah di Depok, Jawa Barat dihebohkan oleh munculnya kotak masuk melalui email dengan alamat surel pribadi berinisial K dan berisikan ancaman akan adanya bom di sejumlah sekolah Kota Depok.

    Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi mengungkapkan bahwa terdapat 10 alamat email sekolah di Depok yang mendapatkan pesan anonim berisi ancaman bom tersebut. Adapun data sekolah yang mendapat pesan tersebut antara lain, SMA Arrahman, SMA Al Mawaddah, SMA 4, SMA PGRI 1, SMA Bintara, SMA Budi Bakti, SMA Cakra Buana, SMA 7 Sawangan, SMA Nururrahman, dan SMAN 6.

    Pihak polisi pun segera mengerahkan tim Gegana untuk bergerak menuju lokasi dan melakukan penyisiran ketika mendapatkan aduan teror bom tersebut. Hal tersebut terekam lewat video amatir yang diunggah di akun instagram @depok24jam.

    “Iya, sudah dilakukan pengecekan. Sudah ada 6 sekolah yang didatangi oleh tim Jibom Gegana Kelapa Dua,” ujar AKP Made Budi.

    Tim Gegana melakukan penelusuran di setiap sekolah, mereka sampai menyusuri kelas-kelas untuk mencari benda yang diduga nom. Tim Gegana tak hanya menyusuri kelas, ruang guru dan kawasan sekolah lainnya juga dilakukan penyisiran.

    Made Budi juga mengatakan bahwa Tim Gegana tidak menemukan adanya bom dari ancaman yang dikirim terduga pelaku pesan email ke 10 sekolah tersebut.

    Berdasarkan foto yang diterima sebelumnya, email tersebut dikirimkan seseorang diduga perempuan yang berinisial K. Terduga pelaku mengirimkan email tersebut ke email 10 sekolah secara langsung di hari Selasa pada dini hari.
     

    Adapun motif pelaku dalam pengiriman surel ancaman bom tersebut, AKP Made Bumi mengatakan bahwa untuk motif masih dalam tahap pengusutan petugas. Secara garis besar, isi ancaman yang dikirim oleh terduga atau peneror merupakan kekesalan pengirim atas kualitas dan pelayanan sekolah dan kepolisian di Kota Depok.

    “Untuk itu tetap terus kami lakukan penyidikan apakah memang benar pelaku yang menyampaikan ancaman tersebut atau orang lain yang mengunggah akun tersebut,” tutur AKP Made Budi.

    (Fany Wirda Putri)

    Jakarta: Sejumlah sekolah di Depok, Jawa Barat dihebohkan oleh munculnya kotak masuk melalui email dengan alamat surel pribadi berinisial K dan berisikan ancaman akan adanya bom di sejumlah sekolah Kota Depok.
     
    Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi mengungkapkan bahwa terdapat 10 alamat email sekolah di Depok yang mendapatkan pesan anonim berisi ancaman bom tersebut. Adapun data sekolah yang mendapat pesan tersebut antara lain, SMA Arrahman, SMA Al Mawaddah, SMA 4, SMA PGRI 1, SMA Bintara, SMA Budi Bakti, SMA Cakra Buana, SMA 7 Sawangan, SMA Nururrahman, dan SMAN 6.
     
    Pihak polisi pun segera mengerahkan tim Gegana untuk bergerak menuju lokasi dan melakukan penyisiran ketika mendapatkan aduan teror bom tersebut. Hal tersebut terekam lewat video amatir yang diunggah di akun instagram @depok24jam.

    “Iya, sudah dilakukan pengecekan. Sudah ada 6 sekolah yang didatangi oleh tim Jibom Gegana Kelapa Dua,” ujar AKP Made Budi.
     
    Tim Gegana melakukan penelusuran di setiap sekolah, mereka sampai menyusuri kelas-kelas untuk mencari benda yang diduga nom. Tim Gegana tak hanya menyusuri kelas, ruang guru dan kawasan sekolah lainnya juga dilakukan penyisiran.
     
    Made Budi juga mengatakan bahwa Tim Gegana tidak menemukan adanya bom dari ancaman yang dikirim terduga pelaku pesan email ke 10 sekolah tersebut.
     
    Berdasarkan foto yang diterima sebelumnya, email tersebut dikirimkan seseorang diduga perempuan yang berinisial K. Terduga pelaku mengirimkan email tersebut ke email 10 sekolah secara langsung di hari Selasa pada dini hari.
     

     
    Adapun motif pelaku dalam pengiriman surel ancaman bom tersebut, AKP Made Bumi mengatakan bahwa untuk motif masih dalam tahap pengusutan petugas. Secara garis besar, isi ancaman yang dikirim oleh terduga atau peneror merupakan kekesalan pengirim atas kualitas dan pelayanan sekolah dan kepolisian di Kota Depok.
     
    “Untuk itu tetap terus kami lakukan penyidikan apakah memang benar pelaku yang menyampaikan ancaman tersebut atau orang lain yang mengunggah akun tersebut,” tutur AKP Made Budi.
     
    (Fany Wirda Putri)

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Satgas PKH Temukan Indikasi Korporasi-Individu Picu Banjir di Sumatra

    Satgas PKH Temukan Indikasi Korporasi-Individu Picu Banjir di Sumatra

    Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH) menemukan indikasi adanya sejumlah entitas korporasi dan perorangan yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir serta longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menindaklanjuti temuan itu, Satgas pun telah meminta keterangan dari 27 perusahaan yang tersebar di tiga provinsi tersebut.

    “Satgas PKH telah melakukan identifikasi dan menemukan indikasi bahwa sejumlah entitas korporasi dan perorangan berkontribusi terhadap terjadinya bencana tersebut,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

    Hasil kajian Satgas PKH dan analisis Pusat Riset Interdisipliner ITB pun menemukan adanya korelasi kuat bahwa banjir bandang di Sumatera bukan semata fenomena alam, melainkan dipicu juga oleh alih fungsi lahan secara masif di hulu daerah aliran sungai. Ini kemudian diperparah oleh curah hujan yang tinggi.

    “Kondisi ini menyebabkan hilangnya tutupan vegetasi, menurunnya daya serap tanah, meningkatnya aliran permukaan, dan terjadinya banjir bandang,” jelas Burhanuddin.

    Burhanuddin melanjutkan, Satgas PKH merekomendasikan agar proses identifikasi terhadap seluruh subjek hukum yang diduga terlibat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus dilanjutkan dengan melibatkan Satgas PKH, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Polri. Hal ini demi menghindari tumpang tindih pemeriksaan serta mempercepat penuntasan perkara secara efektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    Pada kesempatan itu, dia menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga yang telah bekerja keras serta bersinergi dalam upaya penertiban kawasan hutan yang tergabung dalam Satgas PKH bentukan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum yang tegas merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan nasional. Kita pastikan bahwa kehutanan, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dikelola dan dilestarikan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan segelintir kelompok,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Satgas PKH juga menyerahkan 688.427 hektare kawasan hutan konservasi kepada Kementerian Kehutanan. Satgas meminta kawasan hutan yang berada di sembilan provinsi itu dipulihkan kembali. Menurut ST Burhanuddin, Satgas PKH telah menguasai kembali kawasan hutan seluas 4.081.560,58 hektare.

    Dari lahan tersebut, Satgas PKH akan menyerahkan kembali kawasan hutan tahap kelima seluas 896.969,143 hektare, yang merupakan perkebunan kelapa sawit. Lahan tersebut diserahkan ke Kementerian Keuangan, selanjutnya ke Danantara, dan kemudian diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara seluas 240.575,38 hektare.

    “(Lahan) berasal dari 124 subjek hukum dan tersebar di enam provinsi,” kata Burhanudin. [hen/ian]

  • Manfaatkan Merah Putih dengan Tidak Hormat

    Manfaatkan Merah Putih dengan Tidak Hormat

    Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa Kedutaan Besar RI (KBRI) di London telah mengajukan pengaduan resmi kepada otoritas Inggris terkait aksi provokatif yang dilakukan Tia Emma Billinger alias Bonnie Blue di depan gedung kedutaan. Aksi tersebut, yang viral di media sosial, dinilai merendahkan simbol nasional Indonesia, yakni bendera Merah Putih.

    Jubir Kemlu RI Yvonne Mewengkang menegaskan bahwa bendera Merah Putih adalah simbol kedaulatan, kehormatan, dan identitas bangsa yang wajib dihormati oleh siapa pun di mana pun berada.