Xcloud.id

Blog

  • Komisi C DPRD Jember Hentikan Proyek Peningkatan Jalan

    Komisi C DPRD Jember Hentikan Proyek Peningkatan Jalan

    Jember (beritajatim.com) – Komisi C DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menghentikan proyek peningkatan Jalan Manggis di Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, senilai Rp 399,135 juta, Rabu (24/12/2025).

    “Kami mendapat informasi bahwa aspal sudah di sana sejak semalam (Selasa malam, 23 Desember 2025) jam delapan. Baru digelar jam tujuh pagi ini. Menurut saya, secara teknis itu sudah tidak layak, karena setelah dicek, suhu aspal hanya 50 derajat celcius,” kata David Handoko Seto, Sekretaris Komisi C.

    David memastikan kualitas pengerjaan jalan itu akan buruk dengan kondisi aspal seperti itu. “Pasti belum satu bulan aspal akan terkelupas, apalagi ini di tengah kota,” katanya.

    David meminta agar aspal tersebut dikembalikan kepada perusahaan penyedia. “Ini harus jadi perhatian,” katanya.

    Penghentian juga mengacu pada jadwal pengerjaan yang terpampang di papan informasi proyek. Di sana disebutkan, proyek dimulai pada 7 November 2025 dan selesai pada 10 Desember 2025. “Ini sudah kelewat masa berlaku proyeknya. Alasan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, ini sudah ada adendum. Memang boleh diadendum, tapi dengan syarat bayar denda selama masa keterlambatan,” kata David.

    Pejabat Pembuat Komitmen Husen tidak mau berkomentar soal inspeksi dadakan itu. David mengingatkan, proyek jalan tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jember. “Kalau dikerjakan asal-asalan pasti rakyat jadi korban, dan saya meyakini bupati pasti akan kena dampak pola pengerjaan dan pengawasan yang buruk,” katanya.

    Komisi C DPRD Jember meminta semua pemangku kepentingan bertanggung jawab di bidang dan kewenangan masing-masing. “Jangan sampai main-main,” kata David. Dia akan melakukan inspeksi dadakan di sejumlah titik lainnya dalam waktu dekat. [wir]

  • Jelang Nataru, Satpol PP Kota Kediri Tertibkan Gangguan K3 Libatkan TNI-Polri

    Jelang Nataru, Satpol PP Kota Kediri Tertibkan Gangguan K3 Libatkan TNI-Polri

    Kediri (beritajatim.com) – Menjelang peringatan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kediri bersama tim gabungan TNI/Polri melaksanakan penertiban gangguan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3), Selasa (23/12/2025) malam.

    Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum selama momentum libur panjang Natal dan Tahun Baru, yang dinilai berpotensi meningkatkan aktivitas masyarakat di sejumlah titik keramaian.

    Kepala Satpol PP Kota Kediri Paulus Luhur Budi menjelaskan, momentum libur akhir tahun dapat memicu gangguan ketertiban apabila tidak diantisipasi sejak dini. Berdasarkan hasil pantauan pada 19–20 Desember 2025, terjadi peningkatan arus kedatangan dan lonjakan penumpang di Terminal Tamanan.

    Kondisi tersebut diperkirakan berdampak pada meningkatnya aktivitas tempat hiburan dan rumah makan di wilayah Kota Kediri.

    “Maka dari itu kita bersama tim gabungan memberikan imbauan kepada pengusaha hiburan dan rumah makan terkait tata cara menerima tamu, jenis sajian yang diperbolehkan, serta larangan kegiatan yang tidak berizin, dengan tujuan menciptakan situasi yang kondusif,” terangnya.

    Sebagai contoh, Paulus menyebut warung makan yang menyediakan fasilitas karaoke diminta membatasi jam operasional, mengurangi tingkat kebisingan, serta tidak menyediakan minuman keras agar tidak mengganggu lingkungan sekitar.

    Selain menyasar tempat usaha, penertiban gangguan K3 juga difokuskan pada pedagang pecel lesehan di Jalan Dhoho. Pada momen libur panjang, kawasan tersebut kerap mengalami lonjakan pengunjung dari luar daerah.

    Para pedagang diminta untuk mencantumkan daftar harga secara jelas guna menghindari potensi keluhan masyarakat dan menjaga citra Kota Kediri sebagai kota yang ramah bagi pendatang.

    “Kita imbau para PKL di momen Nataru ini agar menjaga ketertiban dengan tidak menaikkan harga serta tidak berjualan sampai ke bahu jalan agar tidak mengganggu lalu lintas masyarakat,” imbuhnya.

    Kegiatan penertiban dibagi menjadi dua regu, dengan sasaran wilayah meliputi GOR Jayabaya, Terminal Tamanan, Kelurahan Mrican, Kelurahan Ngronggo, Kelurahan Pesantren, serta sepanjang Jalan Dhoho.

    Pelaksanaan kegiatan berlangsung secara humanis dan mendapat respons positif dari masyarakat. Paulus menambahkan, untuk menjaga keberlanjutan ketertiban pascakegiatan, pihaknya melakukan monitoring melalui paguyuban pengusaha, terutama untuk memastikan pemasangan imbauan.

    Hal serupa juga diterapkan kepada para pedagang di kawasan Jalan Dhoho sebagai bagian dari pengawasan berkelanjutan. “Masyarakat paham bahwa kegiatan yang dilakukan merupakan upaya penegakan ketertiban demi kenyamanan bersama. Penertiban ini merupakan patroli khusus menjelang Natal, namun secara rutin Satpol PP Kota Kediri tetap melaksanakan patroli dari pagi hingga malam hari,” ungkapnya. [nm/kun]

  • Proposal Damai Terbaru dari Ukraina Didominasi Minta Modal

    Proposal Damai Terbaru dari Ukraina Didominasi Minta Modal

    Kyiv –

    Ukraina mengajukan proposal damai ke Rusia untuk mengakhiri perang. Namun proposal tersebut didominasi permintaan modal.

    Dilansir AFP, Rabu (24/12/2025). dokumen tersebut akan dilengkapi dengan perjanjian bilateral tambahan antara Amerika Serikat dan Ukraina mengenai perjanjian keamanan dan rekonstruksi. Zelensky tidak mempublikasikan draf dokumen tersebut, tetapi menguraikan isi rencana tersebut poin demi poin dalam sebuah pengarahan kepada wartawan.

    Berikut 20 poin yang diucapkan Zelensky terkait proposal perdamaian itu:

    1. Kedaulatan Ukraina akan ditegaskan kembali. Kami menyatakan bahwa Ukraina adalah negara berdaulat, dan semua penandatangan perjanjian ini menegaskan hal ini melalui tanda tangan mereka.

    2. Dokumen ini merupakan perjanjian non-agresi penuh dan tanpa syarat antara Rusia dan Ukraina. Untuk mendukung perdamaian jangka panjang, mekanisme pemantauan akan dibentuk untuk mengawasi garis kontak melalui pemantauan tanpa awak berbasis ruang angkasa, untuk memastikan pemberitahuan dini tentang pelanggaran dan untuk menyelesaikan konflik. Tim teknis akan menyepakati semua detailnya.

    3. Ukraina akan menerima jaminan keamanan yang kuat.

    4. Kekuatan Angkatan Bersenjata Ukraina akan tetap 800.000 personel di masa damai.

    5. Amerika Serikat, NATO, dan negara-negara penandatangan Eropa akan memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina yang mencerminkan Pasal 5:
    a. Jika Rusia menyerang Ukraina, selain respons militer terkoordinasi, semua sanksi global terhadap Rusia akan diberlakukan kembali.
    b. Jika Ukraina menyerang Rusia atau melepaskan tembakan ke wilayah Rusia tanpa provokasi, jaminan keamanan akan dianggap batal dan tidak berlaku. Jika Rusia melepaskan tembakan ke Ukraina, jaminan keamanan akan berlaku.
    c. Jaminan keamanan bilateral tidak dikecualikan dalam perjanjian ini.

    6. Rusia akan meresmikan kebijakan non-agresi terhadap Eropa dan Ukraina dalam semua undang-undang yang diperlukan dan semua dokumen ratifikasi yang dibutuhkan.

    7. Ukraina akan menjadi anggota Uni Eropa dalam jangka waktu yang ditentukan secara khusus, dan Ukraina akan menerima akses istimewa jangka pendek ke pasar Eropa.

    8. Paket pembangunan global yang kuat untuk Ukraina, yang akan ditentukan dalam perjanjian terpisah tentang investasi dan kemakmuran masa depan. Ini akan mencakup berbagai bidang ekonomi, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    a. Pembentukan Dana Pembangunan Ukraina untuk berinvestasi di sektor-sektor pertumbuhan tinggi, termasuk teknologi, pusat data, dan kecerdasan buatan.
    b. Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan AS akan bekerja sama dengan Ukraina dan bersama-sama berinvestasi dalam pemulihan, serta dalam pengembangan, modernisasi, dan pengoperasian infrastruktur gas Ukraina, termasuk jalur pipa dan fasilitas penyimpanannya.
    c. Upaya bersama akan dilakukan untuk merekonstruksi daerah-daerah yang terkena dampak perang, dengan tujuan memulihkan, membangun kembali, dan memodernisasi kota-kota dan lingkungan perumahan.
    d. Pengembangan infrastruktur.
    e. Ekstraksi mineral dan sumber daya alam.
    f. Bank Dunia akan menyediakan paket pembiayaan khusus untuk memastikan pendanaan guna mempercepat upaya-upaya ini.
    g. Sebuah kelompok kerja tingkat tinggi akan dibentuk, termasuk penunjukan seorang pemimpin keuangan global terkemuka sebagai administrator kemakmuran untuk mengatur implementasi rencana pemulihan strategis dan memaksimalkan peluang untuk kemakmuran di masa depan.

    Presiden Ukraina Zelensky (Foto: AFP/ANGELA WEISS)

    9. Beberapa pendanaan akan dibentuk untuk menangani pemulihan ekonomi Ukraina, rekonstruksi daerah dan wilayah yang rusak, dan masalah kemanusiaan.
    a. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa akan membentuk dana modal dan hibah dengan target ukuran USD 200 miliar untuk investasi yang transparan dan efektif di Ukraina.
    b. Berbagai macam investasi modal dan instrumen keuangan lainnya akan dikerahkan untuk rekonstruksi pasca-perang Ukraina. Lembaga-lembaga rekonstruksi global akan menggunakan mekanisme untuk memperkuat dan memfasilitasi upaya-upaya ini.
    c. Ukraina akan menerapkan standar global terbaik untuk menarik investasi asing langsung.
    d. Ukraina berhak atas kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan.

    10. Setelah tercapainya kesepakatan ini, Ukraina akan mempercepat proses penyelesaian perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat.

    11. Ukraina menegaskan tetap menjadi negara non-nuklir sesuai dengan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir.

    12. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia akan dioperasikan bersama oleh tiga negara: Ukraina, Amerika Serikat, dan Rusia.

    13. Kedua negara berkomitmen untuk menerapkan program pendidikan di sekolah dan di seluruh masyarakat yang mendorong pemahaman dan toleransi terhadap budaya yang berbeda dan yang menghilangkan rasisme dan prasangka. Ukraina akan menerapkan aturan Uni Eropa tentang toleransi agama dan perlindungan bahasa minoritas.

    14. Di wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson, garis penempatan pasukan pada tanggal perjanjian ini secara de facto diakui sebagai garis kontak:
    a. Kami secara de facto menegaskan sebagai pihak-pihak yang terlibat bahwa ini adalah garis kontak di mana kami saat ini berada.
    b. Kelompok kerja akan berkumpul untuk menentukan penempatan kembali pasukan yang diperlukan untuk mengakhiri konflik, serta untuk menetapkan parameter untuk potensi zona ekonomi khusus di masa mendatang.
    c. Setelah dasar yang setara untuk pergerakan pasukan, pasukan internasional akan ditempatkan di sepanjang garis kontak untuk memantau kepatuhan terhadap perjanjian ini. Jika keputusan dibuat untuk membentuk zona tersebut, hal itu akan memerlukan persetujuan khusus dari parlemen Ukraina atau referendum.
    d. Federasi Rusia harus menarik pasukannya dari wilayah Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy, dan Kharkiv agar perjanjian ini berlaku.
    e. Para pihak setuju untuk mematuhi aturan, jaminan, dan kewajiban Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahannya, yang berlaku sepenuhnya di wilayah tersebut, termasuk hak asasi manusia yang diakui secara universal.

    15. Setelah mencapai kesepakatan tentang pengaturan teritorial di masa mendatang, baik Federasi Rusia maupun Ukraina berjanji untuk tidak mengubah perjanjian ini dengan kekerasan.

    16. Rusia tidak akan menghalangi Ukraina untuk menggunakan Sungai Dnipro dan Laut Hitam untuk tujuan komersial.

    17. Sebuah komite kemanusiaan akan dibentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan.
    a. Semua tawanan perang yang tersisa, termasuk mereka yang dihukum oleh sistem Rusia dari tahun 2014 hingga saat ini, akan ditukar secara menyeluruh.
    b. Semua warga sipil dan sandera yang ditahan, termasuk anak-anak dan tahanan politik, akan dikembalikan.
    c. Langkah-langkah akan diambil untuk mengatasi masalah dan penderitaan para korban konflik.

    18. Ukraina harus mengadakan pemilihan sesegera mungkin setelah perjanjian ditandatangani.

    19. Perjanjian ini mengikat secara hukum. Pelaksanaannya akan dipantau dan dijamin oleh Dewan Perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump. Ukraina, Eropa, NATO, Rusia, dan Amerika Serikat akan menjadi bagian dari mekanisme ini. Sanksi akan diterapkan jika terjadi pelanggaran.

    20. Setelah semua pihak menyetujui perjanjian ini, gencatan senjata penuh akan segera berlaku.

    Halaman 2 dari 4

    (isa/isa)

  • Ucapkan Selamat Natal, Gus Yahya: Selamat Bergembira dalam Kedamaian

    Ucapkan Selamat Natal, Gus Yahya: Selamat Bergembira dalam Kedamaian

    Ucapkan Selamat Natal, Gus Yahya: Selamat Bergembira dalam Kedamaian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya memberikan ucapan selamat Natal kepada umat Kristiani di Indonesia.
    “Saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atas nama
    PBNU
    tentu saja kami mengucapkan selamat bergembira,” kata
    Gus Yahya
    dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2025).
    Gus Yahya berharap, semoga
    Natal
    tahun ini bisa memberikan kedamaian hidup bersama antarumat beragama sesuai dengan kesepakatan para pendiri bangsa.
    “Semoga ya kita semua bisa hidup bersama-sama dalam kedamaian sesuai dengan kesepakatan konsensus kita sebagai satu bangsa untuk bersaudara bersama-sama, lepas dari perbedaan apa pun,” tuturnya.
    Selain itu, ia memberikan pesan agar semua umat manusia bisa saling menjaga dan merawat kebersamaan.
    “Mari kita membangun kedamaian yang sejati di antara kita semua. Terima kasih,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bawa 3 Isu Prioritas, Indonesia Apresiasi Presidensi G20 Amerika Serikat

    Bawa 3 Isu Prioritas, Indonesia Apresiasi Presidensi G20 Amerika Serikat

    Liputan6.com, Jakarta – Pertemuan Sherpa G20 ke-1 telah diselenggarakan di Washington DC, Amerika Serikat (AS) pada 15-16 Desember 2025. Pertemuan ini dipimpin oleh Sherpa G20 AS, Emory Cox yang juga menjabat Special Assistant to the President for International Economic Relations.

    Pada pertemuan tersebut, Sherpa G20 AS menegaskan kembali tiga isu prioritas Presidensi G20 AS. Antara lain, mewujudkan kemakmuran ekonomi dengan membatasi beban regulasi, membuka opsi energi terjangkau, serta mempelopori teknologi dan inovasi baru. 

    Deputi Bidang  Koordinasi Kerja Sama Ekonomi  dan  Investasi Kemenko Perekonomian sekaligus Delegasi  Pemerintah Indonesia di Sherpa G20, Edi  Pambudi, mengapresiasi Presidensi G20 AS atas penekanannya pada ketiga isu prioritas tersebut. 

    “Prioritas-prioritas ini sangat selaras dengan komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan, transisi energi, dan pertumbuhan inklusif,” ujar Edi dalam siaran pers resmi Kemenko Perekonomian, Rabu (24/12/2025).

    AS melalui ketiga  isu  prioritas  tersebut  akan  fokus  pada  solusi  praktis  yang  mendorong pertumbuhan, menciptakan peluang, dan meningkatkan ekonomi global. 

    Negeri Paman Sam juga mengembalikan filosofi back to basic, dimana agenda G20 akan fokus pada isu ekonomi dan memastikan diskusi antar negara anggota. Sejalan dengan tujuan pendirian G20 untuk mempromosikan pertumbuhan dan kestabilan keuangan.

    Komitmen Trump

    Menindaklanjuti arahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Sherpa G20 AS berkomitmen untuk mengembalikan agenda perekonomian utama G20 dan menghasilkan hasil ekonomi yang nyata. 

    “Presiden Trump akan menjamu para leaders pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 14-15 Desember 2026 di Trump National Doral Miami,” kata Sherpa G20 AS.

    Amerika Serikat juga berkomitmen memastikan Presidensi G20 AS result-driven dengan mengupayakan kerja yang efektif dan berdampak. Adapun Presidensi AS di G20 hanya akan menyelenggarakan 4  Working Group (WG), meliputi 3 WG pada Sherpa Track dan 1 WG pada Finance Track.

    Antara lain, Working Group on Growth and Deregulation (WGGD) Finance Track, Working Group on Energy Abundance (WGEA) Sherpa Track, Working Group on Innovation (WGI) Sherpa Track, dan Working Group on Trade (WGT) Sherpa Track.

  • 13 Warga Binaan Rutan Banjarsari Cerme Gresik Menerima Remisi

    13 Warga Binaan Rutan Banjarsari Cerme Gresik Menerima Remisi

    Gresik (beritajatim.com) – Sebanyak 13 warga binaan Rumah Tahanan (Rutan) Banjarsari Kelas IIB Gresik menerima remisi khusus pada Hari Raya Natal tahun 2025.

    Dari jumlah tersebut, rincian warga binaan yang menerima remisi yakni tiga orang memperoleh remisi selama 15 hari, dan 10 orang memperoleh remisi selama satu bulan. Seluruhnya berdasarkan hasil evaluasi pembinaan serta pemenuhan syarat administratif maupun substantif.

    Remisi itu diberikan bagi warga binaan yang beragama Nasrani dan berlangsung khidmat serta penuh sukacita sebagai bagian dari pemenuhan hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Kepala Rutan Kelas IIB Banjarsari Gresik, Eko Widiatmoko, mengatakan penyerahan remisi ini menjadi simbol apresiasi negara atas perubahan sikap, kedisiplinan, serta kesungguhan warga binaan dalam mengikuti seluruh program pembinaan yang telah ditetapkan.

    “Melalui remisi ini, umat Kristiani bisa merasakan perayaan Natal, termasuk narapidana dan warga binaan di Rutan Banjarsari,” katanya, Rabu (24/12/2025).

    Pemerintah, lanjut dia, melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengapresiasi dedikasi dan kedisiplinan warga binaan dalam mengikuti pembinaan. Remisi tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan hanya kepada mereka yang benar-benar memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    “Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kepada narapidana dan anak binaan yang menunjukkan perubahan sikap positif,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, paradigma pidana bagi warga binaan tidak dimaknai sebagai alat pembalasan, melainkan sebagai sarana pembinaan agar warga binaan mampu menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.

    “Momentum Natal 2025 diharapkan menjadi awal baru bagi warga binaan untuk menapaki kehidupan yang lebih baik, damai, dan bermakna,” imbuhnya. (dny/kun)

  • Tersibuk, Stasiun Cikarang Tampung 347 Ribu Orang di Libur Nataru

    Tersibuk, Stasiun Cikarang Tampung 347 Ribu Orang di Libur Nataru

    Liputan6.com, Jakarta – Stasiun Cikarang tercatat menjadi stasiun integrasi tersibuk selama masa Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

    Data yang dihimpun KAI Commuter melaporkan, sejak dimulainya periode Nataru pada 18 Desember hingga 23 Desember 2025, total pergerakan penumpang di Stasiun Cikarang yang terintegrasi dengan berbagai moda transportasi telah mencapai lebih dari 347 ribu orang.

    Tingginya aktivitas ini didorong oleh peran Stasiun Cikarang sebagai titik temu utama yang menghubungkan layanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ), Commuter Line Jabodetabek, serta Commuter Line Walahar/Jatiluhur.

    VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, mengatakan, peningkatan volume pengguna mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan berbagai layanan kereta api untuk perjalanan antar kota dan perjalanan untuk aktivitas harian.

    “Selama masa Nataru ini, pergerakan penumpang di Stasiun Cikarang selama periode 18 hingga 23 Desember 2025 total sebanyak 347.058 orang yang naik dan turun di stasiun ini,” jelas dia, Rabu (24/12/2025).

    “Dengan rincian, sebanyak 256.427 pengguna KRL Commuter Line Jabodetabek, 75.599 pengguna KRL Commuter Line Walahar/Jatiluhur yang naik dan turun, dan sebanyak 15.032 orang pengguna KA Jarak Jauh yang naik dan turun di stasiun ini,” paparnya.

     

  • Wujud Honda Blade 125 dengan Pilihan Warna Baru

    Wujud Honda Blade 125 dengan Pilihan Warna Baru

    Di balik tampilannya yang sporty, Dash 125 tetap mengedepankan kepraktisan. Motor ini dibekali mesin 124,9 cc, 4-tak, SOHC, berpendingin udara. Basis mesinnya serupa dengan milik Honda Supra X yang terkenal bandel, irit, dan mudah perawatannya. Tenaga maksimum diklaim mencapai sekitar 9,8 dk dengan torsi 9,54 Nm, disalurkan ke roda belakang melalui transmisi semi otomatis empat percepatan. Foto: Dok. Honda

  • Cuitan Lama Prabowo Kembali Viral: Rakyat Saat Ini Kecewa

    Cuitan Lama Prabowo Kembali Viral: Rakyat Saat Ini Kecewa

    “Basis pemikirannya adalah ketidakmampuan rezim melakukan perubahan sesuai amanat ideologi dan konstitusi,” ujar Rizal kepada fajar.co.id, Kamis (18/12/2025).

    Ia menganggap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih marak, yang menurutnya merupakan dampak dari pemerintahan sebelumnya.

    Kritik tersebut, lanjut Rizal, juga diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilai belum mampu menangkap aspirasi publik.

    “Prabowo tidak mampu menangkap aspirasi rakyat yang menghendaki perbaikan dan perubahan. Ia lebih banyak omon ketimbang menjalankan,” ucapnya.

    Rizal mengungkapkan, gagasan Reformasi II kembali ditegaskan dalam pertemuan antara Badan Pekerja Petisi 100, Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI), dan Aktivis Poros Jakarta-Bandung (APJB) yang digelar di Jakarta pada 17 Desember 2025.

    Ia menjelaskan, masing-masing kelompok membawa isu berbeda.

    Petisi 100 dikenal dengan agenda pemakzulan Presiden ke-7 Joko Widodo, FPP TNI mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sementara APJB menyerukan adili Jokowi dan makzulkan Gibran.

    Lanjut Rizal, dalam pertemuan tersebut muncul fokus baru, yakni evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan Prabowo.

    Selain isu bencana Sumatra, polemik ijazah, dan dugaan korupsi, kepemimpinan nasional menjadi sorotan utama.

    “Nampak Prabowo tidak mampu menjalankan amanat rakyat dengan baik. Ketergantungan kepada Jokowi masih kuat,” ucapnya.

    Ia juga menuturkan bahwa pemerintahan saat ini belum mandiri dan masih dibayangi pengaruh kekuatan lama, termasuk ketergantungan terhadap pihak asing.

  • Siasat Licik Pengoplos di Jakarta Suntik Gas 3 Kg ke Tabung 50 Kg

    Siasat Licik Pengoplos di Jakarta Suntik Gas 3 Kg ke Tabung 50 Kg

    Jakarta –

    Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menangkap tiga pria PBS, SH, dan JH yang melakukan praktik pengoplosan gas bersubsidi 3 kilogram. Polisi mengungkap para pelaku menyuntikkan atau memindahkan isi gas 3 kg ke dalam gas 12 kg dan 50 kg.

    “Pemindahan yang tadinya gas tersebut gas bersubsidi yang 3 kg kemudian dipindahkan menjadi non-subsidi yaitu ke gas yang tabung 12 kg, termasuk juga tabung gas 50 kg,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Edi Suranta Sitepu dalam jumpa pers, Rabu (24/12/2025).

    Edi mengatakan para tersangka lalu menjual gas hasil oplosan tersebut kepada masyarakat. Para tersangka meraup untung besar dari penjualan satu gas hasil oplosan tersebut.

    “Di mana yang subsidi tersebut bisa dijual yang 12 kg dengan modal Rp 80.000, ini bisa mencapai keuntungan lebih dari Rp 50.000 karena dia dijual di harga Rp 130.000 sampai dengan Rp 200.000. Untuk mengisi tabung gas LPG ukuran 12 kg, ini membutuhkan sekitar 4 tabung gas 3 kg,” kata dia.

    Foto: Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membongkar kasus pengoplosan gas bersubsidi 3 kg yang dipindah ke tabung ukuran 12 kg dan 50 kg. (Wildan N/detikcom)

    “Kemudian kalau yang 50 kg ini membutuhkan 17 sampai dengan 18 tabung gas LPG ukuran 3 kg. Para tersangka, satu tabung yang 50 kg ini bisa mendapatkan keuntungan Rp 480.000 sampai dengan Rp 510.000,” imbuhnya.

    “Para tersangka melakukan pemindahan isi dari tabung gas 3 kg ke 12 kg ini sudah berlangsung selama 18 bulan. Tentunya keuntungannya yang diperoleh oleh para tersangka ini masih dalam proses penghitungan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut,” imbuhnya.

    Para Tersangka dikenakan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    (wnv/mea)