Blog

Parkir Digital Surabaya: Pemkot Libatkan 1.749 Jukir dan Pengawas Internal

Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan melibatkan 1.749 juru parkir (jukir) resmi yang tersebar di 1.510 titik lokasi. Sistem ini tertera dalam kebijakan baru tentang penataan sistem parkir digital.

Pemkot Surabaya mewajibkan pembayaran non-tunai untuk jenis parkir Tepi Jalan Umum (TJU) yang didukung perangkat Electronic Data Capture (EDC) dan aplikasi ponsel pintar. Mencakup pembayaran via e-toll, QRIS, hingga kartu debit.

Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menjelaskan bahwa pihaknya tengah berupaya intensif melakukan sosialisasi parkir digital sepanjang minggu ini, termasuk menggandeng paguyuban jukir.

“Sosialisasi kami running di minggu ini, kami beri sosialisasi dengan teman-teman PJS (Paguyuban Jukir Surabaya), teman-teman pegiat parkir seperti IPAMA, AMI semuanya,” kata Trio, Jumat (19/12/2025).

Trio juga menyampaikan bahwa terkait kesejahteraan jukir, Pemkot akan menerapkan mekanisme bagi hasil dengan porsi 40% untuk jukir di lapangan dan 60% untuk pemerintah daerah. Dari bagian pemerintah tersebut, sebanyak 10% akan dialokasikan khusus bagi pengawas internal Pemkot.

“Nah, nantinya dari 60% itu kami (Pemkot) akan menggandeng pengawas internal juga, yaitu Kepala Pelataran serta dari teman-teman TNI untuk meningkatkan disiplin serta memudahkan pengawasan di lapangan,” jelas Trio.

Untuk mendukung kelancaran teknis, ia menambahkan, Pemkot Surabaya telah bekerja sama dengan bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI) serta BCA dan Bank Jatim, dan akan diperketat dengan pemasangan 50 unit CCTV portable.

“Setelah uji coba (hingga Januari 2026) ini akan ada evaluasi, tapi evaluasinya tetap terkait teknis saja. (Mungkin) terkait perlu tambahan EDC atau tambahan handphone, atau seperti jaringan Wi-Fi,” pungkasnya.

Untuk diketahui, saat ini, sistem parkir digital TJU tersebut sudah mulai aktif digunakan di beberapa area strategis, termasuk kawasan Balai Kota, Taman Bungkul, serta seluruh gedung tempat khusus parkir milik Pemkot Surabaya. (rma/but)

19/12/2025 14:45
Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Mensesneg Minta Maaf Kalau Ada Kekurangan

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal pengibaran bendera putih di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatra serta permohonan bantuan ke lembaga internasional.

Prasetyo menyatakan pemerintah memahami kritik dan masukan yang disampaikan warga.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat menghadiri Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

“Mengenai pengibaran bendera putih ya. Jadi ini, menurut kami, wujud aspirasi warga dalam menghadapi situasi bencana yang dialami. Kami mendengar, pemerintah mendengar, memahami berbagai kritik, masukan dan sikap masyarakat,” katanya.

Dia menyampaikan permohonan maaf pemerintah apabila dalam penanganan bencana masih terdapat kekurangan.

“Dengan segala kerendahan hati kami meminta maaf bila ada kekurangan yang ada. Memang kendala yang dihadapi cukup besar karena medan yang cukup berat ya,” ujarnya.

Kendati demikian, Prasetyo menegaskan pemerintah terus berupaya memperbaiki kinerja dan mempercepat pemenuhan kebutuhan darurat masyarakat terdampak.

“Namun, pemerintah Indonesia kami berkewajiban untuk terus bekerja mengatasi berbagai kendala, memperbaiki kinerja, dan secepatnya memenuhi kebutuhan darurat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” katanya.

Dia juga mengapresiasi dukungan dan solidaritas masyarakat dalam membantu proses tanggap darurat.

“Uluran tangan dari warga masyarakat telah banyak membantu upaya tanggap darurat di Sumatra. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah tulus membantu masyarakat indonesia atas uluran tangan dan usaha gotong royong yang dilakukan,” ujar Prasetyo.

Terkait surat Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang menyurati lembaga internasional untuk meminta bantuan, Prasetyo menjelaskan pemerintah pusat pun telah melakukan verifikasi dan komunikasi lanjutan.

“Kemudian berkaitan dengan surat yang disampaikan oleh Gubernur Aceh. Kami sudah mengecek yang ke UNDP dan Unicef berkomunikasi dengan pemerintah Aceh,” katanya.

Dia menyebut surat tersebut menggunakan tanda tangan elektronik dan menurut keterangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, pengiriman dilakukan oleh staf.

“Bahwa surat itu sudah kami baca, dan juga ada tembusan ke Kemendagri. Surat itu ditandatangan barcode, jadi tanda tangan elektronik. Dan pak gubernur Muzakir Manaf ini menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui itu,” ujarnya.

Prasetyo menjelaskan bentuk bantuan internasional yang memungkinkan diberikan saat ini lebih difokuskan pada pendampingan psikososial.

“Yang paling mungkin kalau tidak diterapkan dalam status bencana nasional adalah konseling, terutama untuk anak-anak dan wanita,” katanya.

Selain itu, Prasetyo juga meluruskan informasi terkait bantuan beras dari Uni Emirat Arab (UEA).

“Kemudian berkaitan dengan bantuan dari Uni Emirat Arab, kami langsung berhubungan dengan Duta Besar UEA yang menyampaikan kepada kami tadi malam bahwa yang diberikan itulah bantuan 30 ton bukan berasal dari pemerintahan United Arab Emirat,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Prasetyo kembali menegaskan bantuan tersebut berasal dari organisasi kemanusiaan non-pemerintah.

“Tapi melalui red crescent, bulan sabit merah, semacam PMI gitu. Bulan sabit merah United Arab Emirat. Jadi non-government organization,” kata Prasetyo.

Bantuan beras tersebut, lanjutnya, kini telah disalurkan melalui Muhammadiyah Medical Center di Medan untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat terdampak.

“Dan itu berasnya sekarang sudah ada di Muhammadiyah, dan ini nanti Muhammadiyah yang akan bagikan ke masyarakat,” tandas Prasetyo.

19/12/2025 14:43
KAI Tutup 193 Perlintasan Sebidang Demi Keselamatan Angkutan Nataru

Data KAI menunjukkan, jumlah perlintasan sebidang di Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2024, tercatat terdapat 3.896 perlintasan sebidang, terdiri dari 2.803 perlintasan terdaftar dan 1.093 tidak terdaftar. Dari jumlah tersebut, 1.832 perlintasan telah dijaga, sementara 971 lainnya belum dijaga.

Memasuki 2025, jumlah perlintasan sebidang turun menjadi 3.703 titik. Rinciannya, 2.776 perlintasan terdaftar dan 927 perlintasan tidak terdaftar. Pada periode yang sama, jumlah perlintasan tidak dijaga berkurang menjadi 912 titik, sedangkan perlintasan yang dijaga meningkat menjadi 1.864 titik.

Penurunan ini mencerminkan penguatan komitmen KAI dalam meningkatkan keselamatan, keteraturan lalu lintas, serta kenyamanan perjalanan di sekitar jalur kereta api. Penataan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat risiko, kondisi wilayah, serta koordinasi lintas instansi agar hasilnya optimal dan berkelanjutan.

19/12/2025 14:40
Wujud Skutik Honda Bergaya Radikal yang Konsumsi BBM-nya 59 Km/L

FotoOto

Septian Farhan Nurhuda – detikOto

Jumat, 19 Des 2025 14:36 WIB

Jakarta – Honda Square X125 telah meluncur di China. Skuter matik petualang bergaya radikal itu punya konsumsi BBM 59 km/liter. Bagaimana tampangnya dari berbagai sisi?

19/12/2025 14:36
Penyebab Roblox Down Hari Ini Adalah Error 9007, Apa Itu?

Liputan6.com, Jakarta – Roblox down hari ini, Jumat (19/12/2025), secara global. Gangguan ini membuat pengguna tidak dapat masuk ke akun mereka (login failure), terputus dari permainan secara mendadak, hingga munculnya kode Error 9007.

Lantas, apa itu Error 9007? Mengutip Red94, kode Error 9007 yang muncul disertai keterangan “Service Instances Unavailable” pada laman Roblox, secara teknis menunjukkan adanya kegagalan komunikasi antara server backend platform dengan koneksi pengguna.

Kuat dugaan, gangguan sebesar ini biasanya disebabkan oleh beban server yang berlebih (heavy load) atau adanya kegagalan perangkat keras pada infrastruktur utama.

Akibatnya, terjadi penolakan API (Application Programming Interface) yang memutus jalur komunikasi antara platform utama dengan server game, sehingga pemain tidak dapat bergabung ke dalam pengalaman digital apa pun.

API sendiri merupakan alat yang memungkinkan aplikasi perangkat lunak berbeda untuk berkomunikasi, bertukar data, dan berintegrasi satu sama lain secara terstruktur.

Pernyataan Resmi Roblox

Menanggapi situasi tersebut, pihak Roblox segera memperbarui laman status resmi mereka dan mengonfirmasi bahwa investigasi sedang berjalan.

“Roblox menyadari adanya gangguan layanan yang berdampak pada pengguna di seluruh dunia. Tim teknik kami sedang bekerja secara intensif untuk menyelesaikan masalah ini,” tulis pernyataan resmi dalam laman Roblox Status.

Hingga berita ini naik, sebagaimaa dilansir Red94, diskusi di forum pengembang dan Reddit masih terus berlanjut.

Meskipun ada spekulasi mengenai penyebab pastinya, komunitas pengembang mengonfirmasi bahwa masalah ini murni merupakan kendala pada platform pusat yang memengaruhi seluruh basis pengguna secara global.

19/12/2025 14:35
Daftar 10 Tujuan Favorit Selama Nataru 2025/2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat sekitar 3,94 juta orang diprediksi menggunakan kereta api jarak jauh pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Sementara PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyampaikan, Stasiun Pasar Senen dan Yogyakarta menjadi tujuan favorit pada libur Nataru 2025/2026, tercermin dari penjualan tiket.

Total penjualan tiket kereta api jarak jauh tercatat sebanyak 1.765.860 tiket, atau 64% dari kapasitas 2.761.048 tempat duduk per 19 Desember 2025 pukul 08.00 WIB. Sebanyak 183.591 di antaranya akan turun di Stasiun Pasar Senen—jumlahnya berpotensi terus bertambah.

“Dominasi stasiun-stasiun tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat menuju kota-kota wisata, pusat budaya, serta destinasi favorit libur akhir tahun seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang,” tulis KAI dalam keterangan resmi, Jumat (19/12/2025).

Bukan hanya sebagai setasiun tujuan, Stasiun Pasar Senen juga diprediksi menempati peringkat pertama sebagai stasiun asal terpadat dengan prediksi jumlah penumpang sekitar 1,21 juta penumpang.

Adapun Stasiun Yogyakarta menempati peringkat pertama sebagai stasiun tujuan terpadat dengan prediksi total jumlah penumpang sekitar 805.000 penumpang.

Melihat data tersebut, nyatanya bukan hanya warga Jakarta yang akan meninggalkan ibu kota selama Nataru. Namun, juga para perantau memanfaatkan libur Nataru untuk kembali ke Jakarta.

Secara umum, KAI mencatat penjualan tiket pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 periode 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 mencapai 1.923.622 tiket hingga Jumat, 19 Desember 2025 pukul 08.00 WIB.

Penjualan tiket kereta api lokal mencapai 157.762 tiket, setara 21,2% dari total 745.056 tempat duduk. Penjualan ini terpantau meningkat dari hari kemarin, yang mencapai 15,6%.

Sementara untuk tiket diskon, KAI mencatat telah terjual mencapai 726.623 tiket, atau 48% dari total kapasitas yang tersedia untuk kereta api ekonomi komersial.

Berdasarkan pemantauan sementara, tingkat okupansi tertinggi tercatat sebesar 67,9% pada Minggu, 28 Desember 2025. Angka tersebut diperkirakan masih akan meningkat seiring berjalannya proses penjualan tiket.

Selama masa Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, KAI menyediakan 3.506.104 tempat duduk pada layanan kereta api jarak jauh dan kereta api lokal guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, termasuk perjalanan wisata, silaturahmi keluarga, serta aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Adapun, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta PT KAI bersama Ditjen Perkeretaapian Kemenhub agar memberikan perhatian serius terhadap pengamanan dan penataan jalur perlintasan sebidang, baik yang resmi maupun yang masih digunakan masyarakat secara faktual.

Dudy menyatakan bahwa masa angkutan Nataru merupakan salah satu periode paling krusial dalam penyelenggaraan transportasi nasional, salah satunya pada sektor perkeretaapian. Ia menyebut beban layanan perkeretaapian pada masa Nataru tidak hanya tinggi, tetapi juga berlangsung lebih panjang.

“Dengan kondisi seperti ini, saya ingin menegaskan agar manajemen keselamatan perekeretaapian harus ditingkatkan dan dijalankan secara disiplin serta terukur,” ungkap Menhub Dudy dalam Apel Gelar Pasukan Posko Angkutan Nataru 2025/2026 di Stasiun Gambir, Jakarta (18/12).

Berikut 10 Stasiun Tujuan Favorit Kereta Api Jarak Jauh:

Data per 19 Desember 2025 pukul 08.00 WIB untuk keberangkatan 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026

1.⁠ ⁠Pasarsenen –183.591 pelanggan

2.⁠ ⁠Yogyakarta –117.521 pelanggan

3.⁠ ⁠Gambir –108.137 pelanggan

4.⁠ ⁠Lempuyangan –74.325 pelanggan

5.⁠ ⁠Bekasi –66.315 pelanggan

6.⁠ ⁠Bandung –64.545 pelanggan

7.⁠ ⁠Surabaya Pasar Turi –59.996 pelanggan

8.⁠ ⁠Semarang Tawang – 54.063 pelanggan

9.⁠ ⁠Surabaya Gubeng – 53.897 pelanggan

10.⁠ ⁠Jatinegara – 48.702 pelanggan

19/12/2025 14:33
Kena OTT KPK, Bupati Bekasi Punya Harta Rp 79 M

Jakarta –

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). OTT yang dilakukan KPK di Bekasi itu mengamankan total 10 orang.

Dikutip dari detikNews, penyidik juga menyegel ruangan Bupati Bekasi. Hingga saat ini KPK masih memeriksa pihak-pihak yang diamankan tersebut. KPK punya waktu 1 x 24 jam untuk mengumumkan status para pihak yang terjaring OTT.

Lantas, berapa total kekayaan Ade Kuswara Kunang? Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 11 Agustus tahun 2025, Ade Kuswara diketahui memiliki total harta Rp 79,16 miliar, yang terbagi atas tanah dan bangunan, kendaraan, hingga harta bergerak lainnya.

Rincian Harta Bupati Bekasi

A. Tanah dan Bangunan Rp 76.527.000.000

1. Tanah Seluas 4.326 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 600.000.000
2. Tanah Seluas 809 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 609.000.000
3. Tanah Seluas 480 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 408.000.000
4. Tanah Seluas 51.450 m2 di Kab/Kota Cianjur, Rp 4.116.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 364 m2/364 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 3.500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/80 m2 di Kab/Kota Bekasi, Hasil Sendiri Rp 300.000.000
7. Tanah Seluas 225 m2 di Kab/Kota Bekasi, Hasil Sendiri Rp 135.000.000
8. Tanah Seluas 1.100 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 3.300.000.000
9. Tanah Seluas 3.240 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 9.720.000.000
10. Tanah Seluas 1.121 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 2.242.000.000
11. Tanah Seluas 573 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 1.146.000.000
12. Tanah Seluas 268 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 536.000.000
13. Tanah Seluas 4.726 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 14.178.000.000
14. Tanah Seluas 1.435 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 4.305.000.000
15. Tanah Seluas 457 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 914.000.000
16. Tanah Seluas 2.783 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 5.566.000.000
17. Tanah Seluas 556 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 1.112.000.000
18. Tanah Seluas 1.000 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 2.000.000.000
19. Tanah Seluas 310 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 620.000.000
20. Tanah Seluas 34.500 m2 di Kab/Kota Cianjur, Rp 10.350.000.000
21. Tanah Seluas 2 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 567.000.000
22. Tanah Seluas 5.000 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 1.500.000.000
23. Tanah Seluas 2 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 659.400.000
24. Tanah Seluas 1.358 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 407.400.000
25. Tanah Seluas 5.164 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 1.549.200.000
26. Tanah Seluas 4.326 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 1.096.800.000
27. Tanah Seluas 4.326 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 1.297.800.000
28. Tanah Seluas 842 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 168.400.000
29. Tanah Seluas 119 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 357.000.000
30. Tanah Seluas 1.120 m2 di Kab/Kota Karawang, Rp 840.000.000
31. Tanah Seluas 809 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 2.427.000.000

B. Alat Transportasi dan Mesin Rp 2.450.000.000

1. Mobil, Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar-L 4×2 8 AT Tahun 2021, Hadiah Rp 400.000.000
2. Mobil, Jeep Wrangler 3.8 AT Tahun 2011, Warisan Rp 650.000.000
3. Mobil, Ford Mustang 2.3 AT Tahun 2022, Hasil Sendiri Rp 1.400.000.000

C. Harta Bergerak Lainnya Rp 43.092.000
D. Surat Berharga Rp 0
E. Kas dan Setara Kas Rp 147.959.653
F. Harta Lainnya Rp 0
Sub Total Rp 79.168.051.653

Utang Rp 0

Total Harta Kekayaan Rp 79.168.051.653

(ily/ara)

19/12/2025 14:31
Perpol Nomor 10 Bikin Ribut, Jhon Sitorus Minta Polisi Tidak Bikin Aturan Sendiri di Negara Demokrasi

“Negara ini adalah negara demokrasi, bukan semi militeristik apalagi sampai terkesan otoritarian,” kuncinya.

Sebelumnya, Prof. Mahfud MD kembali bicara mengenai Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025.

Berbicara sebagai ahli hukum, Mahfud secara tegas menyebut regulasi tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan hukum.

Mahfud mengawali penjelasannya dengan meluruskan pemahaman publik terkait peran Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Ia menegaskan, komisi tersebut bukan lembaga penanganan kasus hukum.

“Tim Reformasi Polri ini bukan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menilai satu tindakan hukum, untuk meyelesaikan kasus. Kita ini tim untuk menyiapkan kerangka kebijakan baru tentang Polri,” kata Mahfud, Selasa (16/12/2025).

Dikatakan Mahfud, masih banyak masyarakat yang keliru memahami tugas komisi tersebut.

Ia bahkan mencontohkan sejumlah laporan yang masuk namun sama sekali tidak berkaitan dengan agenda reformasi.

“Jadi kalau sifatnya kasus, pembunuhan, korupsi, penganiayaan, banyak tu orang nda ngerti dikira komisi reformasi itu menyelesaikan kasus,” sebutnya.

Mahfud menyebut pernah menerima laporan yang sama sekali tidak relevan dengan mandat komisi.

“Ada seorang ibu-ibu kirim surat bahwa suaminya selingkuh dengan polwan, masa itu urusan reformasi,” Mahfud menuturkan.

Bukan hanya itu, laporan serupa juga datang dari internal kepolisian sendiri.

“Ada seorang polisi misalnya istrinya kepergok dengan ASN di hotel, lapor ke kita, itu bukan tugas kita,” lanjut Mahfud.

19/12/2025 14:31
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Kena OTT KPK, Intip Rincian Kekayaannya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan melakukan OTT di Bekasi, Jawa Barat. OTT KPK ini menjadi yang ke-10 pada tahun 2025.

KPK mulai melakukan OTT pada tahun 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Ketujuh, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Kedelapan, pada 9-10 Desember 2025, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah, Lampung, Ardito Wijaya, terkait kasus dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.

Kesembilan, pada 17-18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Tangerang, dan menangkap seorang jaksa, dua pengacara, dan enam orang pihak swasta. Dalam OTT ini, KPK menyita Rp900 juta.

19/12/2025 14:30
Muhidin Mengaku Belum Tahu Ditunjuk sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Koordinator Golkar Wilayah Sulawesi, Muhidin M Said mengaku belum mengetahui dirinya ditunjuk DPP menjadi Plt Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Belum tahu, saya baru tiba dari Dapil,” tegas Muhidin saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (19/12).

DPP Partai Golkar dilaporkan resmi menunjuk politisi senior Golkar itu sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel menggantikan Taufan Pawe yang telah habis masa jabatannya pada 19 November 2025, atau tepat satu bulan dengan keputusan baru ini dibuat.

Kabar itu turut dibenarkan oleh Sekretaris Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng.

“Betul berita ini bahwa yang menjabat Plt Golkar Sulsel adalah Bapak Muhidin Muhammad Said. Tugas utamanya melaksanakan konsolidasi organisasi, termasuk musda,” kata Marzuki, kepada wartawan

Dijadwalkan, kata Marzuki, peresmian Plt Ketua Golkar Sulsel akan digelar pada saat agenda Rapimnas Partai Golkar yang berlangsung mulai Sabtu (20/12/2025) besok di Jakarta.

“Besok rapimnas SK Plt itu diserahkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Taufan Pawe menerima keputusan dirinya dicopot sebagai Ketua Golkar Sulsel tanpa melalui proses musyawarah daerah.

“Ini sudah keputusan organisasi, tentu sebagai kader yang loyal kepada partai, Pak TP (Taufan Pawe) patuh,” kata Juru Bicara Golkar Sulsel, Zulham Arief, menanggapi kabar penunjukan Plt Ketua Golkar Sulsel.

Menantu Taufan Pawe itu menyebut, penunjukan ini wajar. Sebab, kepengurusan Golkar Sulsel memang sudah berakhir pada 19 November 2025 lalu.

“Sebagai kader golkar yang paham doktrin kekaryaan, masih banyak ladang pengabdian sebagai kader Golkar,” ucapnya.

19/12/2025 14:29