Blog

  • Menteri di Australia Bela Palestina yang Dinilainya Terima ‘Hukuman Kolektif’

    Menteri di Australia Bela Palestina yang Dinilainya Terima ‘Hukuman Kolektif’

    Menteri Industri dan Sains Australia Ed Husic mengatakan Australia harus lantang menentang “collective punishment” atau “hukuman kolektif” yang dijatuhkan kepada warga Palestina melalui serangan ke Gaza.

    Ed mengecam Hamas, kelompok yang dianggap teroris di Australia, serta mendukung hak Israel untuk membela dirinya sendiri dari serangan kelompok Hamas. Namun ia merasa saat ini Gaza sedang mengalami bencana kemanusiaan.

    “Saya rasa penting bagi kita untuk berkontribusi terhadap suara-suara internasional yang membela warga Palestina, khususnya keluarga-keluarga Palestina yang tidak bersalah, 3.000 orang di antaranya kehilangan nyawa, untuk mengatakan harus ada cara yang lebih strategis dan tepat untuk meminta Hamas bertanggung jawab, tapi tidak dengan cara yang berdampak pada keluarga Palestina yang tidak bersalah,” kata Ed kepada ABC Radio National.

    “Saya sangat yakin bahwa warga Palestina dihukum secara kolektif karena tindakan barbarisme Hamas,” ujar Ed, yang beragama Islam.

    “Ada kewajiban bagi setiap pemerintah, khususnya pemerintah Israel, untuk mengikuti aturan hukum internasional, dan saya sangat ingat kata-kata perdana menteri Australia kalau melindungi nyawa orang yang tidak bersalah bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah tanda kekuatan,” kata Ed.

    Ed memberikan pernyataannya karena khawatir akan adanya perpecahan di Australia dengan meningkatnya konflik Israel-Gaza.

    Sebelumnya Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sudah menyatakan “kami bersama Israel”, yang dikecam banyak warga Australia dan bukan hanya dari kalangan Muslim dan Arab.

    Anne Aly, menteri Muslim lainnya di pemerintahan Australia saat ini, mengatakan kalau ia mendengar jika suara warga Palestina tidak didengarkan.

    Anne juga setuju jika “hukuman kolektif” bagi warga Palestina diberikan dengan “menghentikan penyaluran bahan makanan, air, dan bantuan.”

    Ed mengatakan meski ada korban jiwa, para politisi di Australia belum mengibarkan bendera Palestina di bangunan-bangunan pemerintahan dan gedung-gedung lainnya.

    Gedung-gedung di Australia tidak disinari warna bendera Palestina

    Kemarin Israel dan Hamas saling menyalahkan atas ledakan di sebuah rumah sakit di Gaza yang dilaporkan menewaskan hampir 500 orang.

    Ledakan ini mendapat kecaman internasional, serta seruan untuk meredakan konflik.

    Resolusi PBB yang mengecam kekerasan terhadap warga sipil juga gagal setelah diveto oleh Amerika Serikat.

    Ketika ditanya apakah para politisi di Australia harus lebih menekankan angka kematian warga sipil Palestina, Ed merasa sebagian orang akan merasa tidak nyaman untuk mendengarnya.

    Tapi “kami tidak melihat” gedung-gedung yang disinari cahaya berwarna bendera Palestina, meski banyak warga Palestina yang tewas di Israel-Gaza, ujar Ed.

    “Ada yang mengatakan kalau apa yang terjadi pada 7 Oktober lalu, sama dengan peristiwa 11 September bagi pihak Israel. Jumlah warga Palestina yang terbunuh sejauh ini setara dengan jumlah orang yang kehilangan nyawa dalam 11 September,” katanya.

    “Kami tidak melihat ada landmark di Australia yang menyala dengan warna merah, hitam, putih, dan hijau.”

    Ada orang-orang yang merasa sangat tidak nyaman jika saya melontarkan pernyataan tersebut, namun hal ini menyentuh hati orang-orang Palestina dan warga Australia yang peduli dengan Palestina… hal ini juga menyentuh hati mereka, yakni nyawa orang-orang Palestina dianggap lebih rendah.”

    Ed mengatakan Australia tidak bisa hanya mengatakan mereka mendukung negara Palestina, namun harus mengambil langkah nyata untuk mencapainya. Jika tidak, maka akan lebih banyak generasi yang akan “terluka” oleh konflik.

    Anne mengatakan tindakan Israel memerlukan penyelidikan atas kemungkinan kejahatan perang.

    Menteri Dalam Negeri Australia Clare O’Neil tidak mau mengomentari klaim “hukuman kolektif” dan meminta para politisi di Australia untuk memperhatikan peringatan kepala intelijen Mike Burgess dan berupaya menjaga persatuan di Australia.

    “Saya pikir kita bisa memainkan peran positif dalam menyatukan masyarakat. Kita harus menghindari sikap berpolitik yang berlebihan,” katanya.

    “Saya tidak akan membahas komentar-komentar berbeda yang dibuat dan apa yang dikatakan partai-partai politik mengenai hal ini saat ini, saya rasa ini tidak akan membantu kalau mengubah masalah ini menjadi masalah politik partai,” katanya.

    “Yang paling penting di sini adalah ada komunitas Australia yang berduka atas hilangnya nyawa orang-orang tak berdosa.”

    “Seperti banyak warga Muslim Australia lainnya di negara kami, [Ed Husic] sangat merasakan apa yang terjadi, kenapa tidak?”

    Senin kemarin, pemerintah Australia bersama pihak oposisi mengeluarkan mosi yang secara resmi mengutuk Hamas dan mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri.

  • Temui Kim Jong Un, Menlu Rusia Apresiasi Dukungan Korut di Perang Ukraina

    Temui Kim Jong Un, Menlu Rusia Apresiasi Dukungan Korut di Perang Ukraina

    Pyongyang

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov mengunjungi Korea Utara (Korut) untuk bertemu Kim Jong Un. Pertemuan ini digelar saat kedua negara semakin mempererat hubungan dalam menghadapi apa yang mereka sebut sebagai kubu Barat yang bermusuhan dan agresif.

    Seperti dilansir Reuters, Kamis (19/10/2023), Lavrov tiba di Pyongyang pada Rabu (18/10) dan bertemu Kim Jong Un pada Kamis (19/10) waktu setempat. Kantor berita TASS menyebut pertemuan Lavrov dan Kim Jong Un berlangsung selama satu jam, namun tidak dijelaskan lebih lanjut soal topik pembahasan keduanya.

    Dalam kunjungan ini, Lavrov mengucapkan terima kasih kepada Korut karena mendukung operasi militer Rusia di Ukraina. Lavrov juga menjanjikan ‘dukungan penuh dan solidaritas’ Rusia untuk Kim Jong Un.

    Kunjungan Lavrov ke Pyongyang ini dipandang sebagai persiapan bagi kunjungan resmi oleh Presiden Vladimir Putin, yang meningkatkan kerja sama dengan Korut yang terisolasi secara politik.

    Berbicara dalam acara jamuan Korut pada Rabu (18/10) waktu setempat, Lavrov mengatakan bahwa Rusia sangat menghargai dukungan dari Pyongyang untuk Moskow dalam perang Ukraina, yang disebut Kremlin sebagai ‘operasi militer khusus’.

    “Kami sangat menghargai dukungan berprinsip dan teguh dari Anda terhadap tindakan Rusia sehubungan dengan operasi militer khusus di Ukraina,” ucap Lavrov seperti dikutip kantor berita RIA dan dilansir AFP.

    “Federasi Rusia juga memberikan dukungan penuh dan solidaritas terhadap aspirasi DPRK,” imbuhnya, menggunakan nama resmi Korut, Republik Demokratik Rakyat Korea.

    Kunjungan Lavrov selama dua hari ke Pyongyang ini dilakukan sebulan setelah Kim Jong Un melakukan kunjungan langka ke Rusia, di mana dia mengundang Putin ke Korut dan membahas kerja sama militer.

    (nvc/idh)

  • Pilu, Pengiriman Bantuan Korban Gempa Afghanistan Tertunda

    Pilu, Pengiriman Bantuan Korban Gempa Afghanistan Tertunda

    Kabul

    Rangkaian gempa bumi yang melanda wilayah barat Provinsi Herat di Afghanistan sejak awal Oktober silam sejauh ini sudah menelan 1.384 korban jiwa, menurut kantor koordinasi bantuan PBB, OCHA. Pemerintahan Taliban sebaliknya mencatat kurang lebih 1.000 warga yang tewas.

    “Sembilan anggota keluarga saya meninggal dunia,” kata Mahmud, warga Herat, kepada DW. “Ayah saya, dua puteri saya, dua kakak ipar dan anak-anaknya tewas dalam gempa bumi,” imbuhnya di depan reruntuhan yang dulu merupakan kediamannya.

    Gempa pertama kali mengguncang Herat dengan kekuatan 6,3 pada skala Richter pada 7 Oktober, yang dilanjutkan dengan gempa susulan hingga yang terakhir pada 15 Oktober silam.

    PBB melaporkan, lebih dari 43.000 warga terdampak bencana dan hampir 90 persen korban adalah perempuan dan anak-anak. “Gempa terjadi pada jam ketika para laki-laki biasanya bekerja di luar, untuk misalnya mengurus kebun atau ternak, sementara perempuan dan anak-anak berada di dalam rumah,” kata Lina Haidari, pegiat perempuan Afghanistan di Herat.

    Taliban ingin koordinasikan bantuan

    Bencana menimpa wilayah yang dikenal miskin di Afghanistan. Menurut PBB, dibutuhkan dana senilai USD 93.6 juta untuk membantu korban gempa. Namun sejauh ini belum jelas berapa dana yang sudah terkumpul dan tersalurkan. Selain PBB, sejumlah negara jiran seperti China, Turki, Pakistan, Uzbekistan, Jepang dan Uni Emirat Arab sudah mengirimkan bantuan secara langsung.

    “Untuk mengelola dan mengkoordinasikan penyaluran bantuan, pemerintah Taliban membentuk komisi khusus, yang bertanggung jawab memastikan semua dana bantuan tersalurkan dengan baik dan tidak dikorupsi,” kata Zabiullah Mujahid, juru bicara Taliban dalam wawancara dengan DW.

    “Dua sampai tiga jam setelah gempa tidak ada sedikitpun informasi,” kata Rashid Azimi, sukarelawan asal Herat. Dia menuduh Taliban menjalankan “manajemen krisis yang buruk.”

    Kewalahan negara, kemandirian warga

    Secara umum, Afghanistan tidak lagi memiliki layanan penanggulangan bencana sejak penarikan mundur pasukan NATO, tahun 2021 lalu. Hal ini menyulitkan Taliban yang tidak memiliki banyak pengalaman dalam mengelola negara. Ditambah lagi dengan kerusakan pada infrastruktur dan kemiskinan ekstrem akibat perang.

    Taliban mengakui, pihaknya tidak mampu memberikan semua bantuan yang diperlukan lantaran kas negara yang terbatas. “Afghanistan adalah negara miskin dan tidak mampu menanggulangi sebuah bencana dengan sumber daya sendiri. Sebab itu kita membutuhkan bantuan dan dukungan dari negara lain,” kata juru bicara Taliban, Mujahid.

    Ketika bantuan internasional datang terlambat, sejumlah warga Afghanistan di dalam dan luar negeri giat mengorganisir bantuan.

    Jawid Hazrati, seorang pegiat di Herat, mengaku berhasil mengumpulkan dana sumbangan di timur Provinsi Nangarhar sebesar lebih dari tiga juta Afghani atau sekitar Rp. 600 juta. “Mereka yang menyumbang sendirinya tidak punya banyak uang. Hal ini menunjukkan betapa besarnya solidaritas masyarakat Afghanistan,” kata dia.

    rzn/as

    (nvc/nvc)

  • Gangster kembali Marak di Surabaya, Polisi Lakukan Pembinaan Anak-Anak

    Gangster kembali Marak di Surabaya, Polisi Lakukan Pembinaan Anak-Anak

    Surabaya (beritajatim.com) – Aksi Gangster kembali marak di Surabaya. Selain terus melakukan pengamanan di beberapa titik jalanan, polisi juga melakukan upaya pencegahan dengan melakukan pembinaan anak-anak di rumah mantan gangster yang pernah diamankan.

    Kasat Binmas Polrestabes Surabaya, Kompol Iswahab menjelaskan bahwa pihaknya telah menganalisa setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat Surabaya. Utamanya, masalah gangster. Ia pun telah memerintahkan kepada para Polisi RW dan anggota di satuannya agar melakukan pembinaan remaja di wilayah masing-masing.

    “Jadi upaya pencegahan kita masifkan lagi supaya tidak ada kejadian lagi tawuran antar gangster atau kegiatan remaja yang berpotensi mengganggu situasi kamtibmas,” ujar Iswahab, Kamis (19/10/2023).

    Iswahab telah menyambangi salah satu rumah anggota gangster Fang Feng Fong yang diamankan oleh polisi beberapa waktu lalu. Kepada keluarga SA polisi meminta agar lebih memperhatikan kegiatan anaknya agar tidak sampai terjerumus ke dalam pergaulan yang salah.

    “Kami juga sampaikan kepada orang tua bahwa apabila anaknya kembali terlibat dalam aktivitas gangster maka penangkapan kedua akan diproses hukum,” imbuh Iswahab.

    Dalam beberapa hari kunjungannya, Iswahab bersama dengan Bhabinkamtibmas, Polisi RW dan personil Sat Binmas Polrestabes Surabaya, mendapati kabar duka dari salah satu anggota gangster yang pernah diamankan. Mantan anggota gangster berinisial MF itu kehilangan ayahnya. Polisi pun memberikan sejumlah santunan kepada keluarga MF.

    “Jadi kami berharap dengan pendekatan langsung ke lapisan paling bawah bisa menciptakan situasi yang harmonis dan kondusif di kota Surabaya,” tutup Iswahab. (ang/kun)

    BACA JUGA: Ketua Gangster di Surabaya Cengengesan Saat Dirilis Polisi, Sebut Bawa Sajam untuk Konten

  • AS Jatuhkan Sanksi terhadap 10 Anggota-Penyandang Dana Hamas

    AS Jatuhkan Sanksi terhadap 10 Anggota-Penyandang Dana Hamas

    Washington DC

    Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap 10 anggota dan fasilitator keuangan Hamas, yang menguasai Jalur Gaza dan sedang berperang melawan Israel. Penjatuhan sanksi dilakukan Washington menyusul serangan mengejutkan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu yang menewaskan lebih dari 1.400 orang.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (19/10/2023), Departemen Keuangan AS dalam pernyataannya menyebut sanksi-sanksi terbaru ini menargetkan individu-individu yang berbasis di Gaza dan beberapa lokasi lainnya, seperti Sudan, Turki, Aljazair dan Qatar.

    “Amerika Serikat mengambil tindakan cepat dan tegas untuk menargetkan penyandang dana dan fasilitator Hamas, menyusul pembantaian brutal dan tidak berperikemanusiaan terhadap warga sipil Israel, termasuk anak-anak,” sebut Menteri Keuangan AS Janet Yellen.

    Hamas melancarkan serangan besar-besaran dengan mengirimkan ratusan militer bersenjata yang menyerbu wilayah Israel bagian selatan pada 7 Oktober lalu, dengan rentetan roket ditembakkan dari Jalur Gaza. Tidak hanya menewaskan 1.400 orang, Hamas juga menyandera ratusan orang yang dibawa ke Jalur Gaza.

    Serangan Hamas itu memicu gempuran besar-besaran Israel terhadap Jalur Gaza yang sudah berlangsung selama lebih dari sepekan terakhir. Menurut otoritas kesehatan Gaza, sedikitnya 3.478 orang tewas akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza sejauh ini. Lebih dari 12.000 orang lainnya mengalami luka-luka.

    Penjatuhan sanksi terhadap Hamas itu diumumkan saat Presiden AS Joe Biden mengunjungi Israel pada Rabu (18/10) waktu setempat, untuk bertemu Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

    Dalam pernyataan terpisah, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken menyebut bahwa pihak-pihak yang dikenai sanksi telah membantu dalam memungkinkan Hamas ‘melancarkan tindakan-tindakan seperti serangan keji terhadap Israel’.

  • Sidang Pemeriksaan Setempat di PN Bangil Dibayangi Kontroversi

    Sidang Pemeriksaan Setempat di PN Bangil Dibayangi Kontroversi

    Pasuruan (beritajatim.com) – Sidang pemeriksaan setempat (PS) yang dipimpin oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bangil menuai perselisihan. Pasalnya penggugat menyatakan bahwa pihak tergugat mencoba menghalangi proses sidang PS.

    Nur Khosim, pengacara penggugat, mengungkapkan dugaan bahwa pihak tergugat dan kuasa hukumnya berusaha mengganggu jalannya sidang PS yang sedang digelar oleh hakim. Nur Khosim juga meragukan klaim pengacara tergugat yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki akses ke gudang yang menjadi objek perkara.

    Menurutnya, sebagai kuasa hukum seharusnya dapat mengakses lokasi barang penyimpanan besi freeport tersebut. “Tak masuk akal kalau pengacara tergugat tidak mempunyai akses. Karena pihak tergugat itu kliennya,” kata Nur Khosim, Kamis (19/10/2023).

    Sidang PS ini diselenggarakan untuk memeriksa barang bukti berupa pipa berukuran besar yang berasal dari eks PT Freeport dan disimpan dalam gudang PT Bintang yang dimiliki oleh tergugat. Penggugat telah menyiapkan dokumen manifest mengenai pipa tersebut.

    Nur Khosim menyayangkan sikap pengacara tergugat yang dianggapnya kurang profesional dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, dalam sidang seharusnya kedua belah pihak dapat berkompetisi dengan adu dokumen yang sah.

    “Seharusnya sebagai lawyer (pengacara) pihak tergugat bersikap fair dan profesional. Dipersidangan kita adu dokumen, jika diperbolehkan kita ajukan eksekusi,” ucapnya.

    Usai sidang ini, pihak penggugat berencana untuk mengajukan permohonan eksekusi ke PN Bangil jika ditemukan pelanggaran dalam perkara tersebut.

    Hakim Marthen Bunga, dalam penjelasannya selama sidang, menjelaskan bahwa sidang PS bertujuan untuk mengklarifikasi keberadaan pipa eks PT Freeport di dalam gudang PT Bintang yang menjadi objek perkara. Pihak pengadilan juga mengakui keterbatasan untuk masuk ke dalam perusahaan, sehingga sidang dilanjutkan di pengadilan.

    Gugatan diajukan oleh Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Mimika Papua Tengah melalui kuasa hukum Nur Khosim terhadap Indra Sulistyanto, yang menguasai pipa besi eks PT Freeport. Penggugat juga mencatat bahwa Polikarpus Owemena telah dipecat dari lembaga, dan Gregorius Okoware yang pernah menjadi plt ketua Lemasko dipecat pada 20 Mei 2021. (ada/kun)

    BACA JUGA: Hasil Audit Pasar Wonosari Pasuruan Bukan Kerugian Negara?

  • Apa Perbedaan Antara Antisemitisme dan Anti-Zionisme?

    Apa Perbedaan Antara Antisemitisme dan Anti-Zionisme?

    Jakarta

    Ketika pertikaian Israel-Hamas berkobar, banyak warganet di media sosial mencoba memahami perbedaan antara antisemitisme dan anti-Zionisme.

    Apa arti sebenarnya dari dua istilah ini?Antisemitisme adalah sikap prasangka atau permusuhan terhadap orang Yahudi dan telah ada selama berabad-abad.Anti-Zionisme secara umum dapat didefinisikan sebagai perlawanan terhadap keberadaan negara Israel.

    Bentrokan tahun 2021 di Masjid al-Aqsa, situs tersuci ketiga umat Islam dan juga tempat tersuci bagi umat Yahudi, yang dikenal dengan Temple Mount (Getty Images)

    Apa itu antisemitisme?

    Orang-orang Yahudi telah menghadapi prasangka, permusuhan, dan penganiayaan selama berabad-abad.

    Selama Perang Dunia II, enam juta orang Yahudi dibunuh oleh Nazi atau kaki tangan mereka dalam peristiwa yang dikenal sebagai Holokos.

    Terkadang, orang-orang dengan sudut pandang berbeda mengenai Israel akan tidak setuju apakah komentar atau opini tertentu bersifat antisemit atau tidak.

    Sering kali diskusi-diskusi itu melibatkan Israel dan istilah “Zionisme”.

    Holokos adalah periode dalam sejarah di mana jutaan orang Yahudi dan orang lain dibunuh oleh partai Nazi di Jerman (Getty Images)

    Apa itu Zionisme?

    Zionisme dimulai sebagai sebuah gerakan politik di Eropa pada akhir abad ke-19.

    Gerakan ini berupaya untuk membentuk sebuah negara Yahudi di tanah yang dikenal sebagai Palestina yang juga dikenal oleh orang Yahudi sebagai Tanah Israel kuno.

    PBB merekomendasikan pembagian Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab, dan pada tahun 1948 negara Israel dideklarasikan.

    Namun, banyak orang Arab yang tinggal di Palestina dan sekitarnya menentang pembentukan negara Israel itu, menganggapnya sebagai pengingkaran terhadap hak-hak Arab.

    Baca juga:

    Biasanya di masa sekarang, mereka yang mengidentifikasi diri sebagai bagian dari gerakan Zionis percaya pada perlindungan dan pengembangan Israel sebagai negara Yahudi.

    Terdapat variasi dalam Zionisme – misalnya, beberapa Zionis percaya Israel mempunyai hak atas beberapa area di luar wilayahnya. Zionis lainnya tidak setuju.

    Mayoritas orang Yahudi adalah Zionis, meskipun sebagian kecil menentang Zionisme – baik karena alasan agama maupun politik.

    Orang non-Yahudi juga bisa menjadi Zionis.

    Perdana Menteri Israel David Ben-Gurion mendeklarasikan negara Yahudi Israel yang baru pada tahun 1948 (Getty Images)

    Apa itu anti-Zionisme?

    Anti-Zionisme secara umum didefinisikan sebagai bentuk perlawanan terhadap keberadaan negara Israel.

    Terdapat kritik -kritik Zionis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Israel, seperti pendudukan Tepi Barat, jalur-jalur pembatas (yang dibangun Israel di dalam dan sekitar Tepi Barat, yang disebut bertujuan untuk keamanan dari penyerang Palestina, meskipun para pendukung Palestina melihat itu sebagai alat perampasan tanah) dan pembangunan permukiman.

    Dalam beberapa kasus ketika orang-orang mengkritik Israel dengan tajam, sulit untuk mengetahui apakah kritik tersebut dimotivasi oleh sikap antisemitisme atau tidak.

    Hal ini menimbulkan tuduhan bahwa anti-Zionisme yaitu penolakan terhadap negara Yahudi hanyalah sebuah bentuk antisemitisme modern. Aliansi Peringatan Holokos Internasional mengatakan beberapa klaim dan tuduhan terhadap Israel merupakan antisemitisme.

    Mereka yang menolak gagasan ini mengatakan bahwa argumen ini digunakan sebagai alat oleh para pendukung Israel untuk membungkam kritik yang masuk akal terhadap Israel, dengan menggambarkan kritik tersebut sebagai rasis.

    Beberapa orang mengatakan bahwa “Zionis” dapat digunakan sebagai serangan berkode terhadap orang-orang Yahudi, sementara yang lain mengatakan pemerintah Israel dan para pendukungnya sengaja mengacaukan anti-Zionisme dengan antisemitisme untuk menghindari kritik.

    (nvc/nvc)

  • Israel Izinkan Pengiriman Bantuan ke Gaza Meski Dibatasi

    Israel Izinkan Pengiriman Bantuan ke Gaza Meski Dibatasi

    Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, edisi Kamis 19 Oktober 2023.

    Kami sudah merangkum berita utama yang terjadi dalam 24 jam terakhir untuk Anda.

    Kita awali dengan laporan terkini dari perang di Palestina dan Israel.

    Bantuan untuk warga Gaza

    Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan mengizinkan pengiriman makanan, air dan obat-obatan ke Gaza, selama pasokan tersebut tidak sampai ke Hamas.

    Berikut perkembangan terkini dari Gaza.

    Pelegalan pernikahan sesama gender di India ditolak

    Pengadilan tinggi India menolak melegalkan pernikahan sesama gender, dengan ketua hakim mengatakan wewenangnya ada pada parlemen.

    Abhijit Ghosh, seorang pria gay berusia 45 tahun dan desainer grafis dari kota Ahmedabad di India barat mengatakan “kecewa” dengan keputusan tersebut.

    “Tadinya saya mau memberi tahu keluarga saya kalau hubungan saya diakui oleh hukum India, sehingga keluarga saya bisa menerima saya dan pasangan saya,” ujarnya.

    Meski memutuskan menolaknya, pengadilan mengatakan negara dan pemerintah India mempunyai kewajiban untuk mengakui hubungan LGBTQ dan melindungi mereka dari diskriminasi.

    Aktivis lingkungan ditangkap polisi di London

    Greta Thunberg ditangkap polisi setelah ikut serta dalam protes bersama aktivis iklim lainnya di luar hotel InterContinental di kota London, karena dianggap mengganggu konferensi industri minyak dan gas.

    Greta termasuk di antara ratusan pengunjuk rasa yang meneriakkan “oily money out” dan berusaha memblokir akses ke hotel tempat digelarnya acara Energy Intelligence Forum.

    Greta didakwa melakukan pelanggaran ketertiban umum karena gagal mematuhi ketentuan, yang menurut polisi diberlakukan untuk mencegah “gangguan serius terhadap masyarakat, hotel, dan tamu.”

    Saat ini Greta dibebaskan dengan jaminan dan dijadwalkan hadir di pengadilan pada bulan November.

    Pentagon merilis rekaman ratusan pesawat yang dicegat oleh China

    Rekaman video dan sejumlah foto-foto dirilis Pentagon, menunjukkan lebih dari 180 pencegatan pesawat tempur Amerika Serikat oleh pesawat China dalam dua tahun terakhir.

    Para pejabat militer AS mengatakan jumlah ini lebih besar daripada jumlah total penyadapan selama dekade sebelumnya, dan menyebutnya sebagai bagian dari tren yang mengkhawatirkan.

    Foto dan video tersebut dirilis sebelum laporan tahunan Pentagon yang akan segera diterbitkan soal kekuatan militer China dan ancaman keamanan terhadap mitra-mitranya di Indo-Pasifik.

    Laksamana John Acquilino, kepala Komando Indo-Pasifik AS, mengatakan pada konferensi pers, meski Amerika Serikat menambah kapal induk dan kapal amfibi untuk mendukung Israel, dan sekarang sudah hampir 20 bulan perang di Ukraina, mereka tetap memiliki kemampuan yang diperlukan perlu menghalangi kekuatan China.

  • Presiden Iran Tuding AS Jadi Antek Israel dalam Kejahatan di Gaza

    Presiden Iran Tuding AS Jadi Antek Israel dalam Kejahatan di Gaza

    Teheran

    Presiden Iran Ebrahim Raisi menuduh Amerika Serikat (AS) menjadi antek Israel dalam ‘kejahatan-kejahatan’ yang terjadi di Jalur Gaza. Raisi juga memperingatkan adanya ‘pembalasan kejam’ untuk setiap kejahatan yang terjadi di Palestina dan Jalur Gaza.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya News, Kamis (19/10/2023), tuduhan dan peringatan dari Raisi itu dilontarkan setelah terjadi pengeboman rumah sakit di Jalur Gaza, pada Selasa (17/10) malam, yang menewaskan ratusan orang.

    Hamas yang menguasai Jalur Gaza menuduh Israel sebagai dalangnya, namun Tel Aviv menuding roket Jihad Islam yang salah sasaran sebagai penyebabnya.

    “Dengan adanya serangan terhadap rumah sakit, akhir dari rezim Zionis akan dimulai,” cetus Raisi saat berbicara di hadapan ribuan orang yang berkumpul di pusat kota Teheran dalam aksi solidaritas untuk Palestina.

    “Setiap tetes darah yang tertumpah dari rakyat Palestina membawa rezim Zionis selangkah lebih dekat menuju kejatuhannya,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Raisi menuduh AS sebagai antek ‘kejahatan-kejahatan’ Israel.

    “Masyarakat dunia menganggap Amerika sebagai antek kejahatan rezim Zionis,” sebutnya.

  • Rusia Kirim 27 Ton Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Sipil Gaza

    Rusia Kirim 27 Ton Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Sipil Gaza

    Moskow

    Otoritas Rusia mengumumkan pihaknya telah mengirimkan bantuan kemanusiaan seberat 27 ton untuk warga sipil di Jalur Gaza, yang digempur dan diblokade oleh Israel. Moskow menyatakan bantuan kemanusiaan itu akan dikirimkan melalui Mesir untuk disalurkan ke wilayah Jalur Gaza.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya News, Kamis (19/10/2023), Kementerian Situasi Darurat Rusia dalam pernyataannya menyebut bantuan kemanusiaan itu telah diterbangkan menuju ke Mesir pada Kamis (19/10) waktu setempat.

    “Sebuah pesawat khusus sudah lepas landas dari bandara di Ramenskoe dekat Moskow menuju ke El-Arish di Mesir,” sebut Wakil Menteri Situasi Darurat Rusia Ilya Denisov dalam pernyataannya.

    “Bantuan kemanusiaan dari Rusia akan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Mesir untuk dikirimkan ke Jalur Gaza,” imbuh Denisov.

    El-Arish yang merupakan sebuah kota di wilayah Sinai bagian utara diketahui berjarak sekitar 50 kilometer dari perlintasan perbatasan Rafah yang menghubungkan Jalur Gaza dan Mesir.

    Bantuan kemanusiaan dari Rusia untuk warga Gaza itu disebut sebagian besar merupakan pasokan makanan. Denisov secara detail mengatakan bahwa bantuan itu mencakup ‘gandum, gula, beras dan pasta’.