Blog

  • Rokok Ilegal Dominasi Barang Bukti yang Dimusnahkan Kejari Bojonegoro

    Rokok Ilegal Dominasi Barang Bukti yang Dimusnahkan Kejari Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Rokok tanpa pita cukai mendominasi barang bukti hasil pengungkapan kasus tindak pidana yang dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Kamis (14/12/2023). Rokok ilegal yang dimusnahkan itu jumlahnya 1.107.200 batang.

    Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro Muji Martopo mengatakan, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan hasil dari pengungkapan kasus pidana yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dengan rentang waktu satu tahun.

    “Berbagai macam barang bukti yang dimusnahkan itu dari putusan hukum yang terkumpul mulai dari November 2022 hingga November 2023,” ujarnya.

    Selain rokok ilegal, barang bukti yang dimusnahkan diantara juga narkotika jenis sabu seberat 97,85 gram, pil dobel L sebanyak 5.352 butir, pil karnopen 25 butir, pil Y 768 butir, dan pil inex jenis ekstasi 3 butir.

    Selanjutnya ada 10 unit handphone, 4 buah senjata tajam berupa gergaji, gunting 3 buah, kapak 2 buah. Ditambah kartu remi 1 set dan kartu ceki 1 set, serta beragam jenis minuman keras hasil tindak pidana ringan.

    Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan di halaman kantor Kejari Bojonegoro dan di tempat pembuangan akhir sampah (TPA) Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. [lus/suf]

  • Menteri-menteri Undur Diri Usai Jepang Diguncang Skandal Korupsi

    Menteri-menteri Undur Diri Usai Jepang Diguncang Skandal Korupsi

    Jakarta

    Para menteri di Jepang mundur dari jabatannya gara-gara isu korupsi. Padahal isu korupsi ini masih diselidiki alias belum ada putusan inkrah. Menurut Anda, sikap pejabat Jepang itu baik atau buruk untuk diteladani?

    Sebelum beropini, simak dulu berita yang dilansir AFP, Kamis (14/12/2023) ini.

    Kasus heboh di Negeri Matahari Terbit ini menyeret nama besar di pemerintahan yakni Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida. Fumio adalah politikus dari Partai Demokrat Liberal (LDP).

    Skandal korupsi terbaru ini melibatkan faksi terbesar dalam LDP, yang sebelumnya dipimpin oleh mendiang mantan PM Shinzo Abe sebelum dia tewas dibunuh tahun lalu. Faksi yang sama dipimpin oleh Kishida pada saat ini.

    Laporan harian terkemuka Jepang, Asahi Shimbun, menyebut Kishida diduga gagal mendeklarasikan lebih dari 20 juta Yen dalam tiga tahun hingga tahun 2020 lalu. Kishida, dalam pernyataan yang disampaikan sehari sebelumnya, menyebut dirinya akan menangani tuduhan-tuduhan itu ‘secara langsung’.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    “Saya melakukan upaya-upaya bersemangat dan memimpin LDP untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat,” tegasnya kepada wartawan setempat.

    Lantas apa sih kasus korupsi terbaru yang bikin banyak menteri di Jepang mundur? Memalukan banget kah? Simak halaman selanjutnya:

    Lihat juga Video: Proyek Ambisius Jepang ke Bulan Pakai Roket Bertenaga Kotoran Sapi

    Suap untuk dongkrak penjualan tiket

    Kasus terbaru kali ini mencuat. Ada kasus korupsi mengenai suap sebagai hadiah bagi orang yang berhasil menjual jumlah tiket melampaui target. Tiket yang dijual adalah tiket acar partaii politik.

    Duit suap itu bukan main, yakni sebesar 500 juta Yen atau sekitar Rp 54,7 miliar. Skandal ini menjerat para anggota LDP, partai tempat PM Fumio Kishida berasal. Padahal, LDP telah menguasai pemerintahan Jepang selama beberapa dekade tanpa adanya gangguan.

    Laporan media lokal menyebut jaksa akan mulai menggeledah kantor-kantor dan menginterogasi puluhan anggota parlemen Jepang pada akhir pekan ini.

    Dalam kasus yang sedang diselidiki ini, uang suap diduga diberikan kepada beberapa anggota partai yang mampu melebihi kuota penjualan tiket untuk acara penggalangan dana partai.

    “Jika Anda yakin mampu menjual (tiket), jika Anda bisa menjual lebih dari yang diwajibkan, itu semuanya menjadi pemasukan Anda, jadi mudah dan hebat,” tutur seorang pejabat senior yang pernah bekerja di kantor salah satu anggota parlemen dari LDP saat berbicara kepada televisi lokal ANN.

    Identitas pejabat senior itu dirahasiakan, dengan wajahnya disensor dan suaranya disamarkan.

    Namun pemerintahan PM Fumio Kishida bukannya tanpa cela. Hasil jajak pendapat terbaru terhadap Kishida tercatat sebagai yang terburuk di antara PM Jepang mana pun sejak LDP berkuasa lagi tahun 2012 lalu, dengan adanya kemarahan pemilih terhadap inflasi dan cara pemerintahannya menangani serentetan skandal sebelumnya.

    Kishida yang berusia 66 tahun ini sebenarnya bisa memimpin hingga tahun 2025 mendatang, namun ada spekulasi bahwa dirinya mungkin akan menyerukan digelarnya pemilu lebih awal menjelang pemilihan pemimpin LDP secara internal tahun depan.

    Selanjutnya, daftar menteri-menteri yang mundur gara-gara skandal korupsi tersebut:

    Daftar menteri-menteri yang mundur

    Seperti dilansir AFP, Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengonfirmasi dirinya mengundurkan diri dari jabatannya. Berikut adalah daftar menteri-menteri dan pejabat terkemuka yang mundur:

    – Kepala Sekretaris Kabinet, Hirokazu Matsuno
    – Menteri Ekonomi dan Industri, Yasutoshi Nishimura
    – Menteri Dalam Negeri, Junji Suzuki
    – Menteri Pertahanan, Ichiro Miyashita
    – Penasihat khusus PM sekaligus kepala jubir pemerintahan, Michiko Ueno
    – Lima wakil menteri

    Menteri Ekonomi dan Industri, Yasutoshi Nishimura, menilai tengah dikerubungi keraguan publik. Di tengah atmosfer itu, dia menilai langkah mundur lebih baik ketimbang bertahan di jabatannya.

    “Keraguan masyarakat ada di sekitar saya mengenai dana politik, yang menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ketika penyelidikan sedang berlangsung, saya pikir saya akan memperbaiki keadaan,” ucap Menteri Ekonomi dan Industri, Nishimura, saat berbicara kepada wartawan setempat.

    Fenomena pejabat mundur gara-gara isu kasus korupsi atau sorotan publik ini agaknya menjadi kekhasan negara-negara maju. Banyak pula menteri dan pejabat di Indonesia yang mundur setelah menjadi tersangka korupsi. Anda punya komentar terhadap cara pejabat Jepang menghadapi kasus seperti itu?

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tersangka Korupsi APBDes Deling Bojonegoro Siap Ikuti Prosedur Hukum

    Tersangka Korupsi APBDes Deling Bojonegoro Siap Ikuti Prosedur Hukum

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Agus Susanto Rismanto, Penasihat Hukum (PH) tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Deling Kecamatan Sekar, Ratemi akan mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro terhadap kliennya.

    “Pada prinsipnya, kami ikuti prosesnya, karena kewenangan penyidikan dan penahanan ada di kejaksaan,” ujarnya, Kamis (14/12/2023).

    Tetapi, lanjut Agus Susanto Rismanto, sebagai penasihat hukum pihaknya punya argumentasi yang akan disampaikan pada persidangan. Kedua, pihaknya akan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dengan cara pembuktian yang akan sampaikan dalam persidangan.

    “Kami juga punya argumentasi sendiri, sehingga bisa dibuktikan dalam pengadilan, apakah tersangka Ratemi ini bersalah atau tidak,” terang pria yang akrab disapa Gus Ris.

    Untuk diketahui, hari ini Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro telah menahan tersangka Sekdes Deling Kecamatan Sekar, Ratemi. Ratemi ditetapkan sebagai tersangka kedua, setelah sebelumnya Kepala Desa (Kades) Deling Netty Herawati yang kini sudah menjalani masa penahanan.

    Ratemi diduga telah melanggar Pasal 2 Subsider Pasal 3 dan lebih subsider Pasal 9 Jo Pasal 55 UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    “Peran tersangka ini membantu kepala desa yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan sekarang sudah terpidana dalam memasukkan dokumen-dokumen,” ujar Kasi Pidana Khusus Kejari Bojonegoro, Aditia Sulaeman.

    Dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Deling tahun anggaran 2021 senilai Rp 3,37 miliar ini dilakukan tersangka dengan modus memalsukan dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ).

    Sedikitnya ada sebanyak 16 kegiatan pembangunan fisik bersama pihak lain, dengan cara melakukan manipulasi surat pertanggungjawaban (SPJ) baik sepenuhnya maupun sebagian. Sehingga negara diduga mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp480 juta. [lus/suf]

  • Kejari Bojonegoro Akan Kembangkan Kasus Korupsi APBDes Deling dari Fakta Persidangan

    Kejari Bojonegoro Akan Kembangkan Kasus Korupsi APBDes Deling dari Fakta Persidangan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kasi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Aditia Sulaeman mengaku akan mencari lebih dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

    “Sejauh ini baru dua tersangka. Tapi kami akan melakukan pendalaman lagi dalam pemeriksaan persidangan,” ujar Aditia, Kamis (14/12/2023).

    Dua tersangka adalah, Kepala Desa (Kades) Deling Netty Herawati yang sekarang statusnya sudah menjadi terpidana. Sedangkan tersangka kedua, Sekretaris Desa (Sekdes) Deling, Ratemi. Tersangka Ratemi mulai ditahan jaksa penyidik Kejari Bojonegoro hari ini.

    Ratemi diduga telah melanggar Pasal 2 Subsider Pasal 3 dan lebih subsider Pasal 9 Jo Pasal 55 UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    “Peran tersangka ini membantu kepala desa yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan sekarang sudah terpidana dalam memasukkan dokumen-dokumen,” ujar Aditia.

    Dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Deling tahun anggaran 2021 senilai Rp 3,37 miliar ini dilakukan tersangka dengan modus memalsukan dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ).

    Sedikitnya ada sebanyak 16 kegiatan pembangunan fisik bersama pihak lain, dengan cara melakukan manipulasi surat pertanggungjawaban (SPJ) baik sepenuhnya maupun sebagian. Sehingga negara diduga mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp480 juta. [lus/suf]

  • Israel Terus Gempur Gaza, Hamas Kian Didukung di Tepi Barat

    Israel Terus Gempur Gaza, Hamas Kian Didukung di Tepi Barat

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, mengatakan negaranya akan meneruskan perang di Gaza “dengan atau tanpa dukungan internasional.”

    Sebab, menurutnya, gencatan senjata pada tahap konflik sekarang merupakan “hadiah” untuk Hamas dan sama saja mengizinkan mereka kembali menyusun kekuatan.

    Tekanan internasional yang dihadapi Israel semakin meningkat seiring dengan terus bertambahnya korban warga sipil Palestina akibat gempuran militer Israel di Gaza dan kian memburuknya krisis kemanusiaan di sana.

    Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas menyebut jumlah korban tewas di Gaza telah melampaui 18.600 orang.

    Pada Selasa (12/12) lalu, Sidang Umum PBB dengan tegas mengadopsi resolusi yang menuntut gencatan senjata sesegera mungkin.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Kemudian, dalam komentar terkuatnya sejauh ini, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengatakan Israel sudah kehilangan dukungan di dunia akibat “pengeboman tanpa pandang bulu” di Gaza.

    Ketika Israel menggencarkan serangan ke Gaza, operasi militer Israel di Tepi Barat juga semakin sering dan bertambah parah.

    Jenin, sebuah kota di bagian utara Tepi Barat – menjadi medan pertempuran setiap pekan.

    Korban sipil juga berjatuhan di Tepi Barat

    Koresponden BBC News di Jenin, Lucy Williamson, mewawancarai sejumlah remaja Palestina yang lari dari pasukan Israel di Tepi Barat, Selasa (12/12) lalu.

    Dia melaporkan remaja-remaja ini punya sikap yang skeptis terhadap orang-orang yang jauh lebih tua.

    Remaja-remaja ini mengolok-olok presiden Palestina yang memohon perlindungan kepada dunia dari pendudukan Israel.

    ReutersPasukan Israel terus melancarkan serangan di Jalur Gaza.

    Di belakang mereka, buldoser-buldoser bersenjata dan jip-jip militer Israel bergerak di sekitar pintu masuk kamp pengungsi Jenin. Ledakan-ledakan dan tembakan senjata dari penjuru kota bergema di sepanjang jalan-jalan nan sepi.

    Dinding-dinding kota ini dipenuhi foto-foto remaja-remaja pria yang dibunuh oleh pasukan Israel – beberapa dari mereka adalah anggota berbagai kelompok bersenjata seperti Hamas, yang telah dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Inggris dan negara-negara lainnya. Poster-poster dan wajah-wajah itu terus diperbarui, tahun demi tahun.

    Pada Selasa (12/12) saja, sebanyak enam laki-laki terbunuh dalam sebuah operasi militer Israel – empat dari mereka menjadi korban serangan pesawat nirawak, menurut pernyataan saksi-saksi mata.

    Israel mengatakan operasi-operasi mereka di Tepi Barat menyasar anggota-anggota kelompok bersenjata, yang mereka klaim terlibat dalam pembunuhan warga Israel.

    Namun, direktur rumah sakit Jenin, Wissam Bakr, mengatakan seorang anak berusia 13 tahun yang menderita sakit kronis juga meregang nyawa setelah dihadang masuk ke rumah sakit untuk memperoleh perawatan.

    “Serangan terus-menerus terhadap Jenin, dan pembunuhan orang-orang muda – ini akan membuat orang-orang semakin marah, sebab setiap hari kita kehilangan satu dari teman kita,” ujarnya.

    “Ini tidak akan mendatangkan perdamaian kepada Israel – ini hanya akan semakin menimbulkan perlawanan.”

    Baca juga:

    Pada 7 Oktober, pasukan bersenjata Hamas dari Gaza menyerang Israel, membunuh 1.200 orang dan menyandera 240 orang. Israel kemudian melancarkan serangan balasan yang hingga kini telah menewaskan lebih dari 18.600 orang di Gaza.

    Di Tepi Barat, sebanyak 271 orang Palestina, termasuk 69 anak, terbunuh sejak serangan tersebut – lebih dari setengah dari jumlah total tahun ini. Hampir semuanya dibunuh oleh pasukan Israel, menurut PBB.

    Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober, dukungan terhadap perlawanan bersenjata telah meningkat di sejumlah wilayah Tepi Barat – seperti Nablus dan Jenin.

    “Saya melihatnya dari suara-suara orang-orang, dari musik yang mereka putar di mobil-mobil mereka, dari Facebook, dan unggahan-unggahan media sosial, dari debat-debat saya dengan murid-murid saya,” tutur Raed Debiy, ahli politik dan ketua bidang anak muda dari partai berkuasa Fatah di Tepi Barat, yang mendominasi Otoritas Palestina (PA).

    Dukungan terhadap Hamas menguat di Tepi Barat

    Debiy mengatakan serangan Hamas merupakan “titik balik” bagi bangsa Palestina.

    “Orang-orang ini, terutama generasi muda, kini mendukung Hamas, lebih dari sebelum-sebelumnya,” ucap Debiy.

    “Dalam 30 tahun sebelumnya, tidak ada model, tidak ada idola bagi generasi muda; sekarang mereka melihat sesuatu yang berbeda, sebuah cerita yang berbeda kini tengah dibuat.”

    Bahkan keponakan Debiy yang baru berusia 11 tahun menunjukkan sikap kurang hormat terhadap Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.

    Bocah itu justru mengidolakan juru bicara militer Hamas, Abu Ubaida – “sebab dia melindungi kita.”

    “Generasi muda Palestina memiliki prioritas-prioritas dan harapan-harapan tentang membangun rumah atau meraih gelar sarjana,” ujar ahli politik Tepi Barat, Amjad Bushkar.

    “Tetapi setelah 7 Oktober, saya rasa prioritas-prioritas ini telah berubah sepenuhnya. Ada suara-suara dukungan yang meningkat untuk kemerdekaan sepenuhnya untuk tanah air melalui perlawanan – apakah itu dengan jalan damai atau dengan senjata.”

    Bushkar menambahkan dia sudah menghabiskan sembilan tahun di penjara Israel, dan pernah menjadi anggota sayap kelompok pelajar Hamas. Dia menambahkan tujuh anggota keluarganya telah ditangkap setelah serangan 7 Oktober.

    Anggota-anggota Hamas di Tepi Barat secara rutin disasar pasukan keamanan Palestina – bukan hanya pasukan Israel – sejak Hamas mengambil kendali Gaza pada 2007, setahun setelah memenangi pemilu legislatif.

    Baca juga:

    Tetapi sekarang, menurut Bushkar, sesuatu sudah berubah.

    “Baik Fatah maupun Hamas menyadari bahwa mereka saling melengkapi satu sama lain, dan saya rasa kita akan melihat integrasi yang sesungguhnya di antara kedua gerakan.”

    “Otoritas Palestina menyadari bahwa menyasar Hamas tidak akan memusnahkannya sebab ini adalah gerakan ideologis yang berakar di dalam orang-orang Palestina; dan Hamas sepenuhnya sadar bahwa mereka tidak dapat mendirikan negara [Palestina] merdeka tanpa bantuan Fatah.”

    Beberapa tokoh senior di pemerintahan Palestina – walaupun bukan Presiden Abbas – sekarang secara terbuka berbicara tentang manfaat-manfaat persatuan politik.

    Awal bulan ini, Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, mengatakan dalam wawancaranya dengan media Bloomberg bahwa Otoritas Palestina mengharapkan Hamas bergabung ke dalam pemerintahan persatuan pimpinan Otoritas Palestina setelah perang di Gaza berakhir.

    Qossay Ahmed, seorang ahli Hamas dari Universitas Terbuka Al-Quds di Ramallah, mengatakan krisis di Gaza dapat menguatkan sayap politik Hamas, tapi dengan mengorbankan sayap militernya.

    “Dalam gerakan revolusi apa pun, harus ada panen politik dari hasil aksi [militer],” ujarnya.

    “Ada banyak tren di dalam Hamas. Dan ada bentrokan-bentrokan internal. Saya rasa akan ada ruang untuk tren politis di dalam Hamas, terutama setelah perang ini, ketika seluruh dunia tidak akan toleran terhadap mereka.”

    Pemerintah Israel mengatakan tujuan mereka di Gaza adalah untuk menghancurkan Hamas serta menolak peran Hamas ataupun Fatah dalam pemerintahan Gaza nanti.

    “Saya tidak akan mengizinkan masuknya mereka yang mengajarkan terorisme, mendukung terorisme, dan membiayai terorisme ke dalam Gaza,” ujar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Selasa (12/12) silam.

    “Gaza tidak akan menjadi Hamas-stan ataupun Fatah-stan.”

    Beberapa orang Palestina secara tertutup mengatakan harga yang harus dibayar oleh Gaza atas serangan Hamas ke Israel terlalu mahal.

    Namun kalangan lainnya mengatakan taktik brutal kelompok tersebut ampuh dalam memaksa Israel untuk melepas tahanan-tahanan Palestina. Mereka membandingkan dengan pencapaian Otoritas Palestina, yang dibentuk 30 tahun lalu setelah Perjanjian Oslo untuk bekerja sama dengan Israel untuk membentuk Negara Palestina di masa depan.

    Jajak pendapat yang dilangsungkan antara 22 November dan 2 Desember oleh Pusat Kajian Palestina untuk Kebijakan dan Riset Survei (PSR), menemukan bahwa dukungan terhadap Hamas meningkat tiga kali lipat di Tepi Barat dibandingkan tiga bulan sebelumnya.

    Pendukung Hamas di Tepi Barat masih minoritas, tetapi 70% responden menyatakan perlawanan bersenjata adalah upaya terbaik untuk menghentikan pendudukan Israel.

    Sebaliknya, dukungan terhadap Presiden Abbas turun tajam menyusul serangan Hamas, menurut survei. Bahkan, lebih dari 90% warga Palestina di Tepi Barat meneriakkan supaya dirinya mundur.

    Sejak serangan Hamas, menurut Amjad Bushkar, “dunia dan komunitas internasional telah menempatkan Palestina ke dalam prioritas mereka.”

    Dipandang luas sebagai korup dan tidak efektif, Otoritas Palestina juga tidak mampu membayar pegawai sipil ataupun polisi sejak serangan Hamas, sebab perang di Gaza membuat mandek pemasukan pajak yang ditransfer Israel setiap bulan.

    Ketika bendera-bendera dan slogan-slogan Hamas bertambah di Jenin menyusul dilepaskannya tahanan Palestina dalam bus-bus untuk ditukar dengan sejumlah sandera Israel yang ditahan di Gaza, Presiden Mahmoud Abbas dan pasukan keamanan Tepi Barat tidak tampak.

    Israel bertekad untuk mencegah Hamas menguasai Gaza, tetapi di Tepi Barat pengaruh Hamas malah sudah menyebar.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Dua Pemuda Tandes Pukuli Pelajar Surabaya Gara-gara Dibleyer

    Dua Pemuda Tandes Pukuli Pelajar Surabaya Gara-gara Dibleyer

    Surabaya (beritajatim.com) – Dua pemuda asal Kecamatan Tandes memukuli pelajar Surabaya berinisial SA (16) di Jalan HR. Muhammad, Minggu (10/12/2023). Dua pelaku itu adalah Erga Kurniawan (25) dan Rian Dani (18). Kini keduanya diamankan di Polsek Dukuhpakis.

    Kapolsek Dukuhpakis Kompol Achmadi mengatakan bahwa pemukulan itu dipicu karena dua tersangka tidak terima dibleyer oleh korban saat melintas di Jalan Mayjend Sungkono.

    “Tersangka EK dan RD ini kemudian emosi dan menendang korban yang berboncengan dengan temannya, sehingga jatuh saat di Jalan HR. Muhammad,” katanya, Kamis (14/12/2023).

    Setelah korban terjatuh dari atas motor, kedua tersangka langsung memukuli korban dengan tangan kosong. Warga yang melihat lantas melerai pertengkaran itu. Ada juga warga yang geram dan memukuli kedua tersangka.

    “Kejadian tersebut kemudian mengundang warga yang ada di lokasi. Untuk korban ada luka di pelipis dan luka lainnya,” imbuh Achmadi.

    Polisi yang menerima informasi akhirnya mendatangi lokasi untuk mengevakuasi ketiga orang tersebut. Sesampainya di Mapolsek Dukuhpakis, korban akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada petugas.

    Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 170 KUHP terkait tindak pidana melakukan kekerasan bersama-sama di muka umum, dan terancam penjara selama 5 tahun. [ang/suf]

  • UB dan Polisi Belum Ketahui Identitas Wanita yang Diduga Bunuh Diri di Filkom

    UB dan Polisi Belum Ketahui Identitas Wanita yang Diduga Bunuh Diri di Filkom

    Malang(beritajatim.com) – Universitas Brawijaya sampai saat ini masih belum mengetahui secara jelas identitas wanita yang diduga bunuh diri. Wanita itu meninggal dunia usai jatuh dari lantai 12 ke balkon lantai 4 gedung Fakultas Ilmu Komputer UB pada Kamis (14/12/2023) pagi. Baik UB maupun pihak polisi sama sama belum mengetahui secara pasti.

    Bahkan, UB masih ragu menyebut wanita itu sebagai mahasiswi Filkom. Meski mereka melalui Kepala Divisi Informasi dan Kehumasan UB, Zulfaidah Penata Gama membenarkan peristiwa itu.

    “Saat ini sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Kami belum bisa mengkonfirmasi apakah yang jatuh itu mahasiswa atau bukan,” ujar Zulfaidah saat dikonfirmasi wartawan.

    Di Filkom UB terdapat kamera pengintai atau CCTV. Tetapi rekaman CCTV belum mereka lihat. Jajaran rektorat masih akan mendiskusikan langkah lebih lanjut jika wanita yang jatuh itu adalah mahasiswinya.

    “Ada CCTV, tapi belum kami lihat. Kalau benar mahasiswa UB, kami akan diskusikan dengan pimpinan,” ujar Zulfaidah.

    Sementara Kapolsek Lowokwaru, AKP Anton Widodo mengungkapkan mereka sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas korban. Polisi masih bekerja untuk mengungkap motif dan kronologis jatuhnya wanita itu.

    “Kami masih lakukan penyelidikan, kami juga belum mengetahui identitas korban,” ujar Anton. (Luc/Aje)

  • Kejaksaan Limpahkan Penyelidikan Kasus Pungli di Bawaslu Surabaya

    Kejaksaan Limpahkan Penyelidikan Kasus Pungli di Bawaslu Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) –  Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya melimpahkan penyelidikan kasus pungli (pungutan liar) oleh Bawaslu dalam perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pilkada Surabaya 2020   ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    Putu Arya Wibisana, Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Surabaya mengatakan bahwa kasus tersebut telah diserahkan ke DKPP. “Diserahkan ke majelis kode etik DKPP,” ujarnya saat dikonfirmasi via nomor Whatsapp-nya, Kamis (14/12/2023).

    Ia menjelaskan alasan yang mendasari pihaknya tak melanjutkan penyelidikan kasus tersebut, meski sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Agil Akbar selaku Ketua Bawaslu Surabaya saat itu. “(Kasus) sudah diputus oleh majelis kode etik DKPP,” paparnya.

    Sebelumnya, Agil selaku Ketua Bawaslu Surabaya diadukan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 112-PKE-DKPP/IX/2023 terkait pungli penerimaan anggota Panwascam Sukolilo.

    Mendengar kasus tersebut, tim Pidana Khusus Kejari Surabaya lantas melakukan penyelidikan. Dalam penyelidikan yang dilakukannya, Korps Adhyaksa yang dikepalai oleh Joko Budi Pramono ini merespon cepat dengan memanggil Agil selaku Ketua Bawaslu Surabaya. Dalam pemanggilan tersebut, Agil dimintai klarifikasi atas kasus pungli.

    Namun saat menjalani sidang kode etik DKPP di Jakarta, Agil dinyatakan tidak terbukti menerima sejumlah uang dalam rekrutmen Panwascam untuk Pilkada Surabaya 2020. Meski begitu, majelis hakim DKPP dalam putusannya tetap menilai Agil bersalah.

    Selain itu dalam putusan DKPP, Agil juga diberikan peringatan keras dan dijatuhi hukuman pencopotan jabatan sebagai ketua Bawaslu Surabaya. Majelis hakim DKPP menilai, Agil mengetahui proses transaksi pungli tersebut dan membiarkannya terjadi. Padahal, dia memiliki kesempatan untuk melaporkan praktik pungli itu. [uci/suf]

  • PM Jepang Rombak Kabinet karena Skandal Keuangan

    PM Jepang Rombak Kabinet karena Skandal Keuangan

    Jakarta

    Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada hari Rabu (13/12) malam waktu setempat mengatakan bahwa ia sedang menyelesaikan perombakan kabinet menyusul skandal penggalangan dana kampanye partai berkuasa di Jepang.

    Tidak lama berselang pada hari Kamis (14/12), Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno dan Menteri Perindustrian Yasutoshi Nishimura mengatakan bahwa ia telah mengundurkan diri. Sementara mantan Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi mengonfirmasi bahwa ia telah diminta untuk bergabung kembali dengan kabinet menggantikan Matsuno.

    “Mengingat berbagai tuduhan terkait dana politik yang menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap politik dan berbagai tuduhan terkait dana politik saya sendiri, saya telah mengajukan pengunduran diri,” kata Matsuno dalam konferensi pers, Kamis (14/12).

    Empat menteri dan beberapa wakil menteri lainnya juga akan diganti, menurut laporan media lokal. Perombakan kabinet ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan PM Kishida sejak menjabat lebih dari dua tahun yang lalu. Keempat menteri tersebut berasal dari faksi terbesar dan terkuat dalam Partai Demokratik Liberal, LDP, yang secara resmi dipimpin oleh mantan PM Shinzo Abe.

    Penyelidikan terhadap LDP

    Jaksa penuntut telah menyampaikan penyelidikan kriminal terhadap fraksi tersebut dan mulai hari Kamis (14/12), pihaknya akan meminta keterangan dari puluhan anggota parlemen atas tuduhan suap sekitar 500 juta yen dalam bentuk penggalangan dana yang hilang dari rekening resmi partai, demikian dilaporkan berbagai media.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Kantor kejaksaan mengatakan bahwa mereka belum dapat mengomentari investigasi yang sedang berlangsung ketika dihubungi Reuters.

    Beberapa pengamat politik telah membandingkan skandal ini dengan apa yang disebut “skandal rekrut” pada akhir 1980-an ketika tuduhan perdagangan orang dalam membuat PM Noboru Takeshita dan beberapa pejabat tinggi pemerintah lainnya mengundurkan diri.

    Sejak berita tentang skandal terbaru ini merebak beberapa minggu yang lalu, dukungan publik terhadap Kishida turun menjadi sekitar 23%, terendah sejak ia menjabat pada Oktober 2021, demikian hasil jajak pendapat terbaru.

    Dukungan untuk LDP juga turun di bawah 30% untuk pertama kalinya sejak 2012, ketika LDP kembali berkuasa setelah hampir mendominasi politik Jepang.

    Perdana menteri tidak perlu mengadakan pemilihan umum hingga Oktober 2025 dan oposisi yang terpecah secara historis telah berjuang untuk membuat terobosan yang berkelanjutan terhadap cengkeraman kekuasaan LDP. Namun, para analis mengatakan masih harus dilihat berapa lama Kishida dapat bertahan pada jabatan puncak tersebut karena skandal itu membuat pemerintahannya berantakan.

  • Tersangka Korupsi APBDes Deling Bojonegoro Siap Ikuti Prosedur Hukum

    Tersangka Kedua, Sekdes Deling Ditahan Kejari Bojonegoro Dugaan Korupsi APBDes

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sekretaris Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Ratemi ditahan penyidik Kejari Bojonegoro. Tersangka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro, Kamis (14/12/2023).

    Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bojonegoro Aditia Sulaeman mengatakan, penahanan terhadap tersangka ini dilakukan selama 20 hari sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

    “Peran tersangka ini membantu kepala desa yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan sekarang sudah terpidana dalam memasukkan dokumen-dokumen,” ujar Aditia.

    Dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ini, Kejari Bojonegoro telah menetapkan dua orang tersangka. Tersangka kedua ini, diduga tidak menerima aliran dana, hanya membantu dalam pembuatan dokumen laporan pertanggungjawaban. “Tersangka tidak menerima aliran uang, hanya membantu dalam penyusunan dokumen yang ada,” lanjutnya.

    Terhadap kasus tersebut, penyidik menyangka tersangka melanggar Pasal 2 Subsider Pasal 3 dan lebih subsider Pasal 9 Jo Pasal 55 UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Sementara, penyidik sebelumnya telah menetapkan Kepala Desa (Kades) Deling Kecamatan Sekar, Netty Herawati sebagai tersangka. Kini statusnya sebagai terpidana karena sudah divonis bersalah oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) selama 3 tahun 6 bulan penjara dipotong masa tahanan yang sudah dijalani.

    Selain itu terdakwa Netty Herawati juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp480.507.351,71, subsider pidana penjara selama 2 tahun.

    Dalam kasus tersebut, sedikitnya ada sebanyak 16 kegiatan pembangunan fisik bersama pihak lain, dengan cara melakukan manipulasi surat pertanggungjawaban (SPJ) baik sepenuhnya maupun sebagian. Sehingga negara diduga mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp480 juta. Jumlah tersebut dari pengelolaan keuangan APBDes 2021 senilai Rp 3,37 miliar. [lus/kun]