Xcloud.id

Blog

  • Hingga 23 Desember 2025, Pertamina Tebar 100 Ribu LPG 3 kg di Aceh

    Hingga 23 Desember 2025, Pertamina Tebar 100 Ribu LPG 3 kg di Aceh

    Bisnis.com, BANDA ACEH – PT Pertamina (Persero) terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat, khususnya di wilayah terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh. Salah satu fokus yang dilakukan adalah memastikan ketersediaan LPG subsidi 3 kg agar tetap dapat diakses masyarakat secara tepat sasaran.

    Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga melaksanakan operasi pasar LPG 3 kg dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Perdagangan di masing-masing wilayah. Langkah ini dilakukan untuk membantu menjaga stabilitas pasokan sekaligus meredakan potensi panic buying di tengah masyarakat.

    “Pada periode 6 hingga 23 Desember 2025, Pertamina telah melaksanakan 169 kali operasi pasar LPG 3 kg yang tersebar di 9 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, dengan total penyaluran mencapai 102.480 tabung LPG 3 kg,” ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Fahrougi Andriani Sumampouw.

    Adapun wilayah pelaksanaan operasi pasar tersebut meliputi Kabupaten Aceh Barat Daya (5.040 tabung), Kabupaten Aceh Besar (66.640 tabung), Kabupaten Aceh Tamiang (2.800 tabung), Kabupaten Aceh Tengah (6.720 tabung), Kabupaten Aceh Utara (7.840 tabung), Kabupaten Bener Meriah (1.680 tabung), Kabupaten Gayo Lues (2.800 tabung), Kota Banda Aceh (8.400 tabung), serta Kota Subulussalam (560 tabung).

    Fahrougi menambahkan, penyaluran LPG 3 kg ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina untuk terus hadir dan mengupayakan pasokan energi tetap tersedia bagi masyarakat Aceh, meskipun dihadapkan pada tantangan kerusakan infrastruktur pascabencana.

    “Distribusi LPG subsidi ini kami lakukan melalui koordinasi erat dengan pemerintah daerah agar penyalurannya tepat sasaran dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan,” jelas Fahrougi.

    Pertamina bersama pemerintah daerah akan terus memantau kondisi di lapangan dan menyiapkan langkah-langkah lanjutan apabila diperlukan, guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

    Senada, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menyampaikan bahwa Pertamina fokus pada pendistribusian energi, terutama BBM dan LPG, serta penyaluran bantuan kemanusiaan di wilayah terdampak bencana di Sumatra.

    “Hal ini merupakan wujud komitmen Pertamina dalam mendukung percepatan penanggulangan bencana serta memastikan kehadiran energi bagi masyarakat tetap terjaga,” tutup Baron.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

    Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

  • 2 Prabowo Tahu Ada yang Hambat Penyelidikan Kawasan Hutan: Rakyat Dihasut, Preman Dibayar Nasional

    2 Prabowo Tahu Ada yang Hambat Penyelidikan Kawasan Hutan: Rakyat Dihasut, Preman Dibayar Nasional

    Prabowo Tahu Ada yang Hambat Penyelidikan Kawasan Hutan: Rakyat Dihasut, Preman Dibayar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto mengetahui banyak pihak yang menghambat proses verifikasi dan penyelidikan penerbitan kawasan hutan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
    Hal ini disampaikannya saat menyaksikan penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2025).
    “Tidak sedikit luas lahan, jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya-upaya korporasi-korporasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat menyelidikan, menghambat investigasi, upaya-upaya perlawanan, yang kita mengerti dan kita paham,” kata Prabowo, Selasa.
    Ia menjelaskan, upaya itu meliputi banyak hal.
    Mereka menghasut rakyat, membayar preman, hingga melawan petugas di tempat yang jauh dan tidak tersorot oleh media dan
    influencer
    .
    “Rakyat yang dihasut, preman-preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas ini, di tempat yang jauh tidak terlihat oleh media, tidak terlihat oleh kamera, tidak terlihat oleh
    influencer-influencer
    ,
    vlogger-vlogger
    dan sebagainya,” ucap Prabowo.
    Namun, tantangan tersebut tidak menyurutkan semangat para penegak hukum.
    Oleh karenanya, Prabowo berterima kasih kepada para penegak hukum hingga berhasil mengambil alih hutan yang sebelumnya dimanfaatkan perusahaan pelanggar hukum.
    “Saudara bekerja terus tanpa ragu-ragu. Karena kesetiaan saudara-saudara kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena cinta saudara kepada bangsa dan rakyat Indonesia,” tandas Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Tetapkan UMP Papua 2026 Naik Menjadi Rp 4,4 Juta Regional 24 Desember 2025

    Gubernur Tetapkan UMP Papua 2026 Naik Menjadi Rp 4,4 Juta Regional 24 Desember 2025

    Gubernur Tetapkan UMP Papua 2026 Naik Menjadi Rp 4,4 Juta
    Tim Redaksi
    JAYAPURA, KOMPAS.com
    – Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, secara resmi mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua untuk tahun 2026 sebesar Rp 4.436.283.
    Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 3,51 persen atau bertambah Rp 150.433 dari UMP tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp 4.285.850. UMP ini akan mulai berlaku efektif per 1 Januari 2026 mendatang.
    Mathius Fakhiri
    menjelaskan, kenaikan UMP secara nasional berada di kisaran 5,9 persen sehingga Pemerintah Provinsi
    Papua
    harus melakukan penyesuaian yang realistis dengan kondisi dan standar ekonomi daerah saat ini.
    “Secara nasional memang acuannya sekitar 5,9 persen, namun Papua menyesuaikan dengan kondisi serta standar ekonomi daerah. Setelah melalui berbagai pertimbangan, tahun ini kita naikkan 3,51 persen,” ujar Mathius kepada awak media, Rabu (24/12/2025).
    Gubernur menekankan bahwa penetapan ini bersifat mengikat sehingga seluruh sektor usaha, mulai dari instansi pemerintah hingga perusahaan swasta di seluruh wilayah Provinsi Papua, wajib mematuhi standar upah terbaru tersebut.
    “Patokannya sudah jelas, semua pelaku usaha di Provinsi Papua harus mengikuti ketetapan gubernur. Tidak boleh lagi ada pihak yang menetapkan upah sesuka hati. Ini perintah undang-undang dan wajib dipatuhi tanpa pengecualian,” tegas mantan Kapolda Papua tersebut.
    Kebijakan kenaikan upah ini tidak hanya dipandang sebagai upaya perlindungan buruh, tetapi juga sebagai mesin penggerak ekonomi daerah. Gubernur meyakini bahwa dengan bertambahnya pendapatan para pekerja, daya beli masyarakat akan meningkat secara signifikan.
    “Kalau pendapatan pekerja naik, daya beli juga meningkat. Ini menjadi siklus ekonomi yang saling mendukung antara masyarakat dan dunia usaha. Perputaran uang di pasar akan lebih cepat, dan yang paling merasakan dampaknya adalah pelaku UMKM kita,” ungkapnya.
    Gubernur Mathius Fakhiri memberikan peringatan keras kepada para pengusaha yang berniat mengabaikan aturan ini. Pemerintah Provinsi melalui Dinas Tenaga Kerja akan melakukan pemantauan di lapangan guna memastikan implementasi UMP 2026 berjalan mulus.
    “Kalau ada pelaku usaha yang tidak menjalankan ketetapan ini, pasti akan kami sasar dan tindak tegas. Aturan sudah jelas, mekanisme sanksi sudah ada, dan kami tidak akan ragu untuk melaksanakannya demi kesejahteraan pekerja di Papua,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Gudang Beku-Bengkel Kapal di KNMP, Ini Menko Zulhas ke Nelayan

    Ada Gudang Beku-Bengkel Kapal di KNMP, Ini Menko Zulhas ke Nelayan

    Beragam fasilitas perikanan yang disiapkan memang sangat diharapkan oleh nelayan setempat. Selama ini, nelayan mengandalkan es yang dibeli dari luar daerah saat akan melaut.

    Hasil-hasil tangkapan juga langsung dijual meski harga sedang turun ketika musim tangkap datang. Padahal jika ada cold storage ikan dapat disimpan lebih dulu tanpa khawatir kualitasnya menurun.

    “Insya Allah nanti desa ini bisa maju, ibaratnya di sini jadi bisa jalan semua, ada pabrik es, komplitlah. Ini bisa mencukup nelayan, kami pulang ada es ikan enggak busuk, ada pasarnya juga. Desa ini harapan kami bisa lebih maju, dan lebih ramai, apalagi jalan sekarang sudah bagus dibangun KNMP,” ungkap Jumari, nelayan Kertojayan.

    Senada disampaikan Warsito, nelayan di Desa Jatimalang. Menurutnya, nelayan selama ini punya keinginan untuk maju dan modern. Program KNMP diharapkannya menjadi pendukung tercapainya harapan tersebut.

    “Ke depannya kalau hasil tangkapan melimpah sudah aman karena ada cold storage. Kemarin-kemarin kami harus mencari es sampai keluar supaya ikan tetap bagus, tapi sekarang di sini sudah ada pabrik sendiri, cold storage sendiri jadi cepat penanganannya,” beber Warsito.

     

  • UMP Hanya Naik Rp 153.000, MPBI: Ini Ketimpangan Serius dengan Tingginya Biaya Hidup di Yogyakarta Yogyakarta 24 Desember 2025

    UMP Hanya Naik Rp 153.000, MPBI: Ini Ketimpangan Serius dengan Tingginya Biaya Hidup di Yogyakarta Yogyakarta 24 Desember 2025

    UMP Hanya Naik Rp 153.000, MPBI: Ini Ketimpangan Serius dengan Tingginya Biaya Hidup di Yogyakarta
    Editor
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menilai kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2026 belum menyentuh persoalan mendasar pemenuhan hak pekerja atas penghidupan yang layak.
    Kenaikan UMK di seluruh wilayah DIY yang berada di kisaran 6 persen dinilai masih bersifat administratif dan belum mencerminkan realitas biaya hidup buruh.
    MPBI DIY
    menyatakan, meskipun besaran kenaikan UMK 2026 telah mengikuti formula pengupahan nasional, pendekatan tersebut belum memadai jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia (HAM).
    Upah, menurut MPBI, tidak dapat diposisikan semata sebagai instrumen ekonomi atau stabilitas pasar tenaga kerja.
    Konstitusi secara tegas menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
    Hak ini juga ditegaskan dalam berbagai instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
    “Oleh karena itu, upah tidak boleh dipahami semata sebagai variabel ekonomi atau instrumen stabilitas pasar tenaga kerja, melainkan sebagai hak dasar yang berkaitan langsung dengan martabat manusia,” kata Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan, Rabu (24/12/2025).
    MPBI DIY menyoroti adanya ketimpangan serius antara kenaikan upah dan lonjakan biaya hidup riil di Yogyakarta.
    Dalam beberapa tahun terakhir, harga pangan, sewa hunian, transportasi, pendidikan, hingga layanan kesehatan terus mengalami peningkatan.
    Kondisi tersebut mempertegas paradoks struktural DIY sebagai daerah yang selama ini dilabeli berupah murah, tetapi memiliki biaya hidup tinggi.
    Tingginya biaya hidup di Yogyakarta, menurut MPBI DIY, terkonfirmasi melalui data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) nasional yang baru dirilis Kementerian Ketenagakerjaan.
    Dalam data tersebut, angka KHL Yogyakarta mencapai Rp 4,6 juta.
    “Realitas di DIY menunjukkan adanya ketimpangan serius antara kenaikan upah dan biaya hidup riil. DIY juga menghadapi paradoks struktural sebagai daerah dengan label upah murah tetapi biaya hidup tinggi. Tingginya biaya hidup di Yogyakarta justru terkonfirmasi data KHL se-Indonesia yang baru saja dirilis oleh Kemnaker. Angka KHL Yogyakarta mencapai Rp 4,6 juta,” ujar Irsad.
    Dengan kondisi tersebut, MPBI DIY menilai UMK 2026 belum mampu menjamin pekerja dan keluarganya keluar dari kerentanan ekonomi maupun kemiskinan struktural.
    Penerapan formula pengupahan nasional yang dinilai kaku dianggap mengabaikan konteks pemenuhan KHL di DIY.
    “Kebijakan yang tampak adil secara prosedural namun menghasilkan ketidakadilan substantif tetap merupakan pelanggaran terhadap prinsip upah layak,” kata dia.
    Negara dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas upah layak.
    “Ketika kebijakan pengupahan tidak cukup untuk menopang kehidupan layak, maka kewajiban tersebut belum dijalankan secara utuh,” kata Irsad.
    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan
    Upah Minimum Provinsi
    (UMP) Tahun 2026 sebesar Rp 2.417.495 atau naik 6,78 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 153.414,05.
    Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti saat konferensi pers di Kepatihan, Yogyakarta, Rabu, menyampaikan penetapan tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
    “Upah minimum provinsi tahun 2026 ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY, yang terdiri atas unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah, dan unsur akademisi,” kata Ni Made.
    Selain itu, lanjutnya, Gubernur DIY juga menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) DIY 2026 berdasarkan rekomendasi bupati dan wali kota atas usulan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
    Rinciannya, UMK Kota Yogyakarta naik 6,50 persen atau Rp 172.551 menjadi Rp 2.827.593, Kabupaten Sleman naik 6,4 persen atau Rp 157.872 menjadi Rp 2.624.387, dan Kabupaten Bantul naik 6,29 persen atau Rp148.468 menjadi Rp 2.591.000.
    Selanjutnya, Kabupaten Kulon Progo naik 6,52 persen atau Rp 153.280 menjadi Rp 2.504.520, Kabupaten Gunungkidul naik 5,93 persen atau Rp 138.115 menjadi Rp 2.468.378.
    Artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul
    MPBI DIY Nilai Kenaikan UMK 2026 Belum Penuhi Hak Hidup Layak Buruh
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tanggapi Gelar Perkara Ijazah Palsu di Polda Metro Jaya, Jokowi: Keterbukaan Kepolisian Sangat Bagus Regional 24 Desember 2025

    Tanggapi Gelar Perkara Ijazah Palsu di Polda Metro Jaya, Jokowi: Keterbukaan Kepolisian Sangat Bagus Regional 24 Desember 2025

    Tanggapi Gelar Perkara Ijazah Palsu di Polda Metro Jaya, Jokowi: Keterbukaan Kepolisian Sangat Bagus
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi gelar perkara yang digelar Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan ijazah palsu.
    Dalam gelar perkara tersebut, Roy Suryo cs telah melihat langsung ijazah
    Jokowi
    .
    “Ya, itu kan memang yang diminta oleh mereka,” kata Jokowi saat ditemui di kawasan Sumber, Banjarsari, Rabu (24/12/2025).
    Usai gelar perkara, Jokowi mengapresiasi langkah
    Polda Metro Jaya
    yang dinilainya sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi dalam penanganan perkara.
    “Saya Melihat keterbukaan, transparansi dari Kepolisian dari Polda Metro, saya kira sangat bagus,” jelasnya.
    Sebelumnya, Polda Metro Jaya menggelar gelar perkara khusus terkait kasus tersebut pada Senin (15/12/2025), menyusul permintaan para tersangka.
    Gelar perkara ini menghadirkan pelapor, kuasa hukum, tersangka, serta pengawas eksternal dari
    Kompolnas
    ,
    Ombudsman
    ,
    Komnas HAM
    , dan Komnas Perempuan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyidikan.
    Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan, kehadiran berbagai pihak dalam gelar perkara khusus ini bertujuan untuk menjamin transparansi, profesionalitas, dan proporsionalitas proses penyidikan.
    “Untuk menjamin transparansi, profesionalitas, dan proporsionalitas, kami telah mengundang peserta gelar perkara, baik itu dari pengawas eksternal, pengawas internal, para prinsipal,” ujar Iman di Mapolda Metro Jaya, Kamis (18/12/2025).
    Iman menjelaskan, gelar perkara ini melengkapi rangkaian penyidikan yang telah berjalan, termasuk pemeriksaan terhadap 130 saksi dan 22 ahli, penyitaan 17 barang bukti dan 709 dokumen, serta dua kali gelar perkara dan dua asistensi dengan pengawasan internal dan eksternal.
    Dalam gelar perkara tersebut, penyidik turut menunjukkan ijazah yang diklaim asli milik Jokowi. Dokumen itu diperoleh setelah dilakukan konfirmasi ke Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
    Menurut Iman, penyidik telah menyampaikan dan menunjukkan dokumen tersebut kepada para tersangka dan peserta forum gelar perkara khusus.
    “Di mana pelaksanaannya, ijazah tersebut sama-sama dibuka dari dokumen yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik tersebut. Dan ijazah tersebut adalah ijazah yang kami sita dari pelapor,” tutur Iman.
    Polisi menyebut tidak terjadi perdebatan terkait dokumen ijazah tersebut. Para tersangka justru mengajukan tambahan ahli untuk dimintai keterangan, yakni Dr. Ing. Ridho Rahmadi, Prof. Dr. Ir. Tono Saksono, dan Dr. Kandidat Didit Wijayanto.
    “Kami akan segera melakukan permintaan keterangan terhadap para ahli yang diajukan tersebut dan kami juga sedang menunggu saksi a de charge yang diajukan oleh para tersangka,” kata Iman.
    Selain itu, lima tersangka klaster pertama, yakni Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis, juga akan kembali dipanggil untuk diperiksa.
    “Tentunya kami sudah membuat proses perencanaan penyidikan. Kami akan berpedoman pada perencanaan penyidikan yang sudah dibuat oleh penyidik untuk sesegera mungkin melakukan pemberkasan terhadap semua klaster yang ada,” jelas Iman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cuaca Buruk di Selat Bali, Penyeberangan Ketapang–Gilimanuk Ditutup 40 Menit Regional 24 Desember 2025

    Cuaca Buruk di Selat Bali, Penyeberangan Ketapang–Gilimanuk Ditutup 40 Menit Regional 24 Desember 2025

    Cuaca Buruk di Selat Bali, Penyeberangan Ketapang–Gilimanuk Ditutup 40 Menit
    Tim Redaksi

    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Penyebrangan dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk sempat ditutup akibat cuaca buruk di Selat Bali pada Rabu (24/12/2025).
    Penutupan berlangsung sekitar 40 menit. Kini, penyeberangan telah dibuka kembali, namun sempat terjadi kepadatan antrean kendaraan.
    Cuaca buruk
    ini berdampak pada jarak pandang yang hanya terlihat dalam 50 meter.
    Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Satuan Pelayanan
    Pelabuhan Ketapang
    , Bayu Kusumo Nugroho, mengatakan bahwa penutupan penyeberangan terjadi pukul 14.15 WIB dan dibuka kembali pada pukul 14.55 WIB.
    Penutupan penyeberangan itu dilakukan dengan mempertimbangkan jarak pandang yang rendah akibat cuaca buruk.
    “Pertimbangan ditutup karena jarak pandang maksimal 50 meter,” kata Bayu.
    Jarak pandang rendah
    diakibatkan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Sementara itu, kecepatan angin berkisar 27-30 knot.
    Meski demikian, gelombang di
    Selat Bali
    dinilai tidak terlalu tinggi, berada di kisaran 0,1 hingga 0,8 meter.
    Ia menjelaskan, penutupan
    penyeberangan Ketapang-Gilimanuk
    itu sudah sesuai dengan standar operasional prosedur.
    Sehingga kapal yang beroperasi harus melakukan bongkar muat di pelabuhan terdekat. Hal ini dilakukan karena mempertimbangkan keselamatan.
    “Kapal mempertimbangkan keselamatan sehingga harus merapat ke pelabuhan terdekat untuk melakukan bongkar,” tuturnya.
    Setelah sempat ditutup, kondisi Pelabuhan Ketapang,
    Banyuwangi
    , saat ini mulai mengalami kepadatan karena antrean kendaraan yang hendak masuk ke kapal.
    Perlahan kepadatan terurai seiring dibukanya penyeberangan dan membaiknya cuaca di sekitar pelabuhan.
    Ia mengimbau kepada pengguna jasa agar bersabar demi kenyamanan dan keselamatan bersama.
    “Bagi pengguna jasa, kami mohon bersabar untuk kenyamanan dan keselamatan kita bersama,” katanya.
    Sementara itu, menurut data ASDP Banyuwangi, di momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada 18-23 Desember 2025, total kendaraan yang telah menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali tercatat ada 38.185 kendaraan, didominasi truk dan kendaraan pribadi.
    Sementara dari arah sebaliknya, total kendaraan yang menyeberang sebanyak 37.888 kendaraan, didominasi truk dan kendaraan kecil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ditertawakan saat Bahas Antek Asing, Prabowo: Saya Tidak Peduli

    Ditertawakan saat Bahas Antek Asing, Prabowo: Saya Tidak Peduli

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa dirinya kerap ditertawakan ketika berbicara mengenai keberadaan kekuatan asing dan antek-anteknya yang merugikan Indonesia. Kendati demikian, Prabowo menegaskan tidak gentar dan akan terus melawan segala bentuk perampokan kekayaan negara.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato usai menyaksikan Penyerahan Uang Rp6,62 triliun Hasil Penyitaan Lahan dan Tindak Pidana Korupsi, di Gedung Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

    “Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia,” tegas Prabowo di hadapan jajaran Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

    Dalam kesempatan itu, Kepala negara menyebut nilai Rp6,6 triliun yang berhasil diselamatkan negara merupakan “baru ujung” dari kerugian besar yang dialami Indonesia akibat penyimpangan, pelanggaran hukum, dan praktik korupsi yang telah berlangsung selama belasan hingga puluhan tahun.

    Dia menyoroti perilaku korporasi yang dianggap menganut paham “serakah-nomik”, yang meremehkan negara dan menganggap pejabat bisa dibeli serta disogok.

    “Mereka menganggap sepele pemerintah Republik Indonesia, menganggap pejabat tiap eselon bisa dibeli. Kita buktikan hari ini bahwa kita tidak main-main,” ujarnya.

    “Jika diteliti secara menyeluruh, potensi denda yang seharusnya dibayarkan korporasi pelanggar bisa mencapai ratusan triliun rupiah,” pungkas Prabowo.

    Menurut pantauan Bisnis, orang nomor satu di Indonesia itu tiba dengan didampingi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Mengenakan safari berwarna coklat, Kepala negara pun melihat penampakan tumpukan uang tunai bernilai triliunan rupiah tersusun rapi dan memenuhi area Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Rabu (24/12/2025).

    Penampakan ini menjadi simbol hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan Kejaksaan RI dalam menguasai kembali kawasan hutan serta menyelamatkan keuangan negara.

    Uang pecahan berwarna merah muda itu dipajang dalam balutan plastik transparan, ditumpuk tinggi membentuk dinding di sekitar ruangan. Di bagian tengah, sebuah papan informasi berbingkai emas menampilkan angka fantastis, yaitu Rp6,6 triliun atau tepatnya Rp6.625.294.190.469,74, yang mencerminkan total dana hasil penegakan hukum kehutanan dan tindak pidana korupsi.

    Penyerahan tersebut dilakukan dalam agenda Penyerahan Laporan Capaian Penguasaan Kembali 4 Juta Hektare Kawasan Hutan, yang digelar di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Rabu (24/12/2025).

  • Awas Macet! Puncak Arus Mudik Nataru Diprediksi Terjadi Hari Ini

    Awas Macet! Puncak Arus Mudik Nataru Diprediksi Terjadi Hari Ini

    Jakarta –

    Jutaan orang diprediksi akan melakukan perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) ini. Mayoritas menggunakan kendaraan pribadi. Awas macet, prediksinya hari ini akan menjadi puncak arus mudik Natal 2025.

    Pada libur Nataru ini, mobil pribadi diperkirakan masih menjadi pilihan utama. Setidaknya sebanyak 51,12 juta orang atau 42,78 persen akan menggunakan mobil pribadi untuk liburan akhir tahun. Kemudian disusul sepeda motor, bus, mobil sewa, travel, moda udara, dan kereta api.

    Pemerintah telah memprediksi hari ini, Rabu (24/12/2025) akan menjadi puncak arus mudik Natal 2025. Jutaan orang diperkirakan melakukan pergerakan pada puncak arus mudik ini.

    “Kami memprediksi puncak arus mudik masa libur Nataru 2025/2026 akan terjadi pada Rabu, 24 Desember 2025 dengan perkiraan pergerakan 17,18 juta orang, sementara puncak arus balik diprediksi terjadi Jumat, 2 Januari 2026 dengan perkiraan pergerakan sebanyak 20,81 juta orang,” ujar Menhub Dudy Purwagandhi belum lama ini.

    Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menjelaskan volume kendaraan yang meninggalkan wilayah Jakarta mulai meningkat menjelang puncak arus yang diprediksi terjadi pada Rabu, 24 Desember. Menurut Agus, dari proyeksi 2,9 juta kendaraan yang keluar Jakarta, sampai kemarin sudah terealisasi sekitar 28,5 persen. Agus melanjutkan, potensi arus lalu lintas diperkirakaan lebih tinggi mulai pagi hingga sore hari ini.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penerapan contraflow satu lajur akan dilakukan ketika traffic counting di KM 70 menunjukkan volume kendaraan mencapai 5.500 unit secara berturut-turut.

    “Parameter sudah jelas, ketika di KM 70 berturut-turut tercatat 5.500 kendaraan, maka akan dilakukan eksekusi contraflow satu lajur,” kata Agus dikutip Korlantas Polri.

    Selain itu, Kakorlantas menegaskan ada penerapan pembatasan kendaraan angkutan barang sesuai kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB). Kendaraan sumbu tiga dilarang melintas di jalan tol selama masa Operasi Lilin, sementara di jalan arteri masih diperbolehkan melintas pada pukul 17.00 hingga dini hari.

    “Kami mengimbau masyarakat agar mengatur manajemen perjalanan dengan baik, memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan, mematuhi aturan lalu lintas, dan menikmati perjalanan Nataru dengan aman dan riang gembira.” sebutnya.

    (rgr/dry)

  • 10 4 Kritik dan Saran Dino Patti Djalal untuk Menlu Sugiono Nasional

    10 4 Kritik dan Saran Dino Patti Djalal untuk Menlu Sugiono Nasional

    4 Kritik dan Saran Dino Patti Djalal untuk Menlu Sugiono
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal memberikan kritik dan saran kepada Menteri Luar Negeri RI, Sugiono.
    ”
    This is a message of love and support for you 
    (Ini adalah pesan cinta dan dukungan untuk Anda),” kata
    Dino Patti Djalal
    melalui video berdurasi 9 menit 12 detik di akun media sosialnya, Instagram dan X, 21 Desember 2025.
    Video itu dia beri judul “4 Kritik dan Saran untuk
    Menlu Sugiono
    dari Masyarakat Hubungan Internasional”. 
    Kompas.com
    juga telah mendapatkan respons dari
    Kemlu RI
    mengenai kritik dan saran dari Dino. 
    Dino berharap agar Menlu Sugiono mengalokasikan lebih banyak waktu untuk Kemlu agar Kemlu yang diibaratkannya seperti mobil Ferrari berperforma tinggi dapat melaju dengan optimal.
    “Mohon luangkan waktu lebih banyak untuk memimpin Kementerian Luar Negeri,” kata Dino di poin pertamanya.
    Dia mengungkapkan laporan yang dia dapat bahwa duta besar mengalami penurunan kinerja karena pemotongan anggaran, demoralisasi, dan tidak terdorong berinisiatif.
    Dia juga mendapat kabar bahwa banyak duta besar yang sulit menemui Menlu Sugiono saat duta besar itu pulang ke Indonesia.
    “Dan risikonya banyak kesempatan di tingkat tinggi yang tidak akan ada tindak lanjutnya atau tidak tertindaklanjuti dengan baik. Dan juga ada risiko hubungan bilateral Indonesia dengan negara sahabat menjadi tidak berimbang dan lebih banyak dikendarai oleh mitra kita,” kata Dino dalam video tersebut.
    Dino berharap masalah ini bisa diperbaiki agar tidak menjadi penyesalan di masa mendatang.
    Dino juga mengulas komunikasi publik Menlu Sugiono di dalam negeri.
    “(Poin nomor) Dua, mohon Menlu Sugiono dapat berkomunikasi dengan publik mengenai langkah-langkah
    politik luar negeri
    Indonesia. Ada ilmu dari Menlu Ali Alatas bahwa
    foreign policy begins at home
    , yang berarti segala langkah diplomasi di luar negeri akan percuma kalau tidak dijelaskan, dipahami, dan didukung publik di dalam negeri,” tutur Dino.
    Dia memberikan contoh Menteri Keuangan Purbaya yang dinilainya rajin memberikan penjelasan mengenai kebijakan kementerian yang dipimpin.
    “Dalam satu tahun terakhir, Menlu Sugiono belum pernah sekalipun memberikan
    policy speech
    baik di dalam maupun di luar negeri. Juga tidak pernah melakukan wawancara khusus dengan media mengenai substansi politik luar negeri baik di dalam maupun di luar negeri,” katanya.
    Dino juga menyebut dalam satu tahun terakhir, jarang sekali ada penjelasan publik dari Menlu mengenai langkah-langkah politik luar negeri Indonesia selain pidato awal tahun yang telah menjadi tradisi Kemlu RI.
    Dia ingin Sugiono berbicara rutin kepada publik lewat pidato minimal sepekan sekali.
    Poin ketiga, Dino berharap dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan pelbagai pihak dalam hubungan internasional.
    “Tiga, mohon Menlu Sugiono dapat engage dengan stakeholders atau pemangku kepentingan hubungan internasional, baik yang mendukung maupun yang kritis,” kata Dino.
    Dino juga mendorong agar Menlu Sugiono membuka kerja sama dengan organisasi masyarakat internasional.
    “Empat, Menlu Sugiono dapat bersikap terbuka, welcoming, untuk bekerja sama dengan akar rumput hubungan internasional,” kata dia
    Menurut Dino, tugas utama Menlu adalah untuk membantu Presiden, tapi tidak berarti ini memunggungi rakyatnya
    Ketua ormas hubungan internasional Foreign Policy Community of Indonesia (
    FPCI
    ) ini mengatakan bahwa dia terpaksa mengkritik dari video sosial media karena jalur komunikasi ke Menlu Sugiono terblokir selama berbulan-bulan.
    Kementerian Luar Negeri RI menjawab kritik yang disampaikan Dino melalui Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mawengkang.
    Kepada
    Kompas.com
    , Yvonne mengatakan Kemlu RI memberikan atensi terhadap pandangan dan kritik yang disampaikan Dino terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang diamanatkan kepada Menlu Sugiono.
    “Kemlu RI senantiasa menghargai masukan yang konstruktif dan meyakini bahwa beragam pandangan dapat memperluas perspektif dalam melihat suatu isu,” ucapnya saat ditemui di Kantor Kemlu RI, Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2025).

    Walakin, Kemlu RI telah memastikan setiap kebijakan luar negeri Indonesia dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri bebas aktif, juga perhitungan yang matang dan komprehensif.
    Selain itu, Menlu Sugiono juga disebut secara konsisten membuka ruang dialog dan masukan dari berbagai pihak, termasuk dengan organisasi masyarakat.
    “Komunikasi publik secara konsisten dilaksanakan antara lain melalui berbagai sarana seperti portal/website, media sosial, rilis,
    press conference
    ,
    press briefing
    , media
    gathering
    , wawancara terjadwal dan
    doorstop interview
    ,” imbuhnya.
    Dia juga menjelaskan, pemerintah akan terus fokus menjalankan mandat konstitusionalnya untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia termasuk dalam perlindungan WNI, penguatan kerja sama ekonomi, serta berkontribusi secara aktif di dunia internasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.