Xcloud.id

Blog

  • UMP 2026 Papua Barat Daya Naik jadi Rp 3,7 Juta

    UMP 2026 Papua Barat Daya Naik jadi Rp 3,7 Juta

    Liputan6.com, Jakarta – Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 atau UMP 2026 di Papua Barat Daya ditetapkan sebesar Rp 3.766.000. Penetapan UMP 2026 itu sebagai upaya menjaga daya beli pekerja/buruh, menjamin penghidupan yang layak sekaligus mendukung keberlangsungan usaha dan stabilitas ekonomi daerah.

    Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menuturkan, penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2026 telah melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Demikian mengutip Antara, Rabu (24/12/2025).

    Ia menuturkan, kebijakan itu ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, serta rekomendasi Dewan Pengupahan Papua Barat Daya.

    “Penetapan ini merupakan hasil kesepakatan bersama untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha,” ujar Gubernur Elisa Kambu.

    Dia mengatakan penetapan UMP dan UMSP tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 100.3.3.1/266/12/2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026.

    Selain UMP, Pemprov Papua Barat Daya juga menetapkan UMSP untuk sejumlah sektor, yakni Sektor pertambangan minyak dan gas bumi (migas) sebesar Rp 5.549.000, serta sektor pertambangan umum selain galian C sebesar Rp 3.837.000.

    Sementara itu sektor konstruksi (khusus belanja pemerintah) sebesar Rp 3.784.000, Sektor perikanan sebesar Rp3.784.000, sektor kehutanan sebesar Rp3.802.000, dan sektor perkebunan sebesar Rp 3.802.000.

    “UMP dan UMSP Tahun 2026 ini mengalami kenaikan 4,2 persen dibandingkan tahun 2025,” kata dia.

    Dalam keputusan itu, dia menuturkan, juga ditegaskan larangan bagi perusahaan atau badan usaha untuk membayar upah lebih rendah dari ketentuan UMP dan UMSP yang telah ditetapkan.

    “UMP dan UMSP Papua Barat Daya Tahun 2026 berlaku di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat Daya bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun,” ujar dia.

    Sementara bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengupahan berpedoman pada struktur dan skala upah yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan. “Kebijakan ini mulai berlaku efektif 1 Januari 2026,” kata Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu.

  • Prabowo Tiba di Kejagung, Didampingi Menkeu Purbaya dan Menhan Sjafrie

    Prabowo Tiba di Kejagung, Didampingi Menkeu Purbaya dan Menhan Sjafrie

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara langsung menghadiri Kegiatan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Penyerahan Hasil Penyelamatan Keuangan Negara, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

    Menurut pantauan Bisnis, orang nomor satu di Indonesia itu tiba dengan didampingi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Mengenakan safari berwarna coklat, Kepala negara pun melihat penampakan tumpukan uang tunai bernilai triliunan rupiah tersusun rapi dan memenuhi area Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Rabu (24/12/2025).

    Penampakan ini menjadi simbol hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan Kejaksaan RI dalam menguasai kembali kawasan hutan serta menyelamatkan keuangan negara.

    Uang pecahan berwarna merah muda itu dipajang dalam balutan plastik transparan, ditumpuk tinggi membentuk dinding di sekitar ruangan. Di bagian tengah, sebuah papan informasi berbingkai emas menampilkan angka fantastis, yaitu Rp6,6 triliun atau tepatnya Rp6.625.294.190.469,74, yang mencerminkan total dana hasil penegakan hukum kehutanan dan tindak pidana korupsi.

    Penyerahan tersebut dilakukan dalam agenda Penyerahan Laporan Capaian Penguasaan Kembali 4 Juta Hektare Kawasan Hutan, yang digelar di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Rabu (24/12/2025).

    Rincian Penyerahan Tahap V

    Dalam kegiatan tersebut, diserahkan tiga capaian utama, yakni Hasil Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap V dengan total luasan mencapai 896.969,143 hektare; Lalu, uang hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH sebesar Rp2.344.965.750.000; dan uang hasil penyelamatan keuangan negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI sebesar
    Rp4.280.328.440.469,74.

    Jika digabungkan, total dana yang diserahkan mencapai lebih dari Rp6,6 triliun, sebagaimana tercantum dalam papan informasi yang dipamerkan di lokasi acara.

    Dalam kurun waktu 10 bulan, Satgas PKH mencatat capaian signifikan. Pencapaian itu antara lain, penguasaan kembali lahan perkebunan seluas 4.081.560,58 hektare, atau lebih dari 400 persen dari target awal yang ditetapkan.

    Adapun, nilai indikasi ekonomi lahan yang berhasil dikuasai kembali ditaksir mencapai lebih dari Rp150 triliun. Selain itu, lahan hasil penguasaan kembali telah diserahkan kepada kementerian dan lembaga terkait dengan total 2.482.220,343 hektare.

    Rinciannya mulai dari 1.708.033,583 hektare lahan perkebunan kelapa sawit diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara; 688.427 hektare lahan kawasan hutan konservasi diserahkan untuk dilakukan pemulihan ekosistem; 81.793 hektare lahan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo diserahkan untuk kembali dihutankan.

  • Imbas Kecelakaan Maut, PO Cahaya Trans Berhenti Beroperasi Sementara

    Imbas Kecelakaan Maut, PO Cahaya Trans Berhenti Beroperasi Sementara

    Jakarta –

    PO Cahaya Trans mengumumkan pemberhentian operasional untuk sementara waktu. Kebijakan tersebut diputuskan menyusul tragedi kecelakaan maut di ruas simpang susun exit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah, belum lama ini.

    Dalam pengumumannya di Instagram @buscahayatrans, PO Cahaya Trans menginformasikan bahwa seluruh operasional dan keberangkatan bus Cahaya Trans Antar Kota Antar Provinsi (reguler) akan dihentikan sementara mulai tanggal 26 Desember 2025 hingga batas waktu yang belum ditentukan.

    “Keputusan sulit ini kami ambil karena saat ini manajemen berfokus penuh pada penanganan dan penyelesaian musibah kecelakaan, yang menimpa armada kami di Semarang. Kami berkomitmen untuk memberikan perhatian penuh bagi seluruh pihak yang terdampak, serta memastikan proses penyelesaian berjalan dengan sebaik-baiknya,” tulis PO Cahaya Trans dikutip detikOto, Rabu (24/12/2025).

    Diberitakan sebelumnya, bus PO Cahaya Trans berpenumpang 34 orang mengalami kecelakaan di simpang susun exit Tol Krapyak, Semarang. Akibat kecelakaan itu, 16 orang dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi dini hari, tanggal 22 Desember 2025. Bus tersebut memiliki trayek Jatiasih-Yogyakarta dengan nomor polisi B 7201 IV.

    Bus kecelakaan setelah melaju dengan kecepatan tinggi di tol dan menabrak pembatas jalan di tikungan jalur penghubung RAM 3, exit Tol Krapyak. Saat itu bus dikemudikan oleh sopir cadangan.

    Pernyataan Kementerian Perhubungan

    Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan hasil ramp check PO Cahaya Trans tersebut mengindikasikan bahwa bus tersebut tidak layak jalan. Berdasarkan pengecekan pada aplikasi MitraDarat, kendaraan tersebut tidak terdaftar sebagai angkutan pariwisata maupun Antar Kota Antar Provinsi.

    “Adapun untuk data BLU-e, ditemukan data kendaraan tersebut terakhir melakukan uji berkala pada 3 Juli 2025. Sedangkan hasil ramp check kendaraan yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2025 dinyatakan tidak laik jalan dan dilarang operasional,” kata Aan dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara.

    Kata Aan, bus itu melaju kencang dan diduga hilang kendali, sehingga menabrak pembatas jalan dan akhirnya terguling. Hal itu diduga karena kurangnya konsentrasi dari si pengemudi dan tidak paham medan jalan saat menuruni simpang susun krapyak. Akibatnya, lanjut Aan, bus mengalami kerusakan cukup parah pada bagian belakang dan samping akibat benturan keras dengan pembatas jalan.

    Untuk mendalami penyebab kecelakaan tersebut, tambah Aan, saat ini pihaknya telah menerjunkan petugas ke lapangan dan aktif berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Jasa Marga, serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

    (lua/dry)

  • Terungkap, Konflik Mata Elang di Jalan Justru Tak Melibatkan Debitur Megapolitan 24 Desember 2025

    Terungkap, Konflik Mata Elang di Jalan Justru Tak Melibatkan Debitur Megapolitan 24 Desember 2025

    Terungkap, Konflik Mata Elang di Jalan Justru Tak Melibatkan Debitur
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
     – Industri pembiayaan kendaraan bermotor menegaskan konflik antara mata elang (matel) dengan masyarakat di jalan bukan paling sering terjadi dengan debitur aktif, melainkan dengan pihak ketiga yang menguasai kendaraan.
    Berdasarkan data dan pengalaman pelaku industri pembiayaan, lebih dari 95 persen kendaraan yang ditindak di jalan telah berpindah kepemilikan ke tangan kepada pihak ketiga.
    “Ada 95 persen lebih eksekusi terjadi karena kendaraannya sudah bukan di tangan debitur, tetapi di tangan pihak ketiga,” ujar Salah satu direktur perusahaan leasing, Ronald (bukan nama sebenarnya), kepada
    Kompas.com
    , Senin (22/12/2025).
    Kondisi tersebut menjadi akar utama ketegangan di lapangan, sekaligus menjelaskan mengapa praktik penelusuran
    kendaraan kredit bermasalah
    masih terus berlangsung.
    Menurut Ronald, pihak ketiga yang menguasai kendaraan justru kerap bersikap lebih agresif saat berhadapan dengan penagih.
    Sementara itu, debitur awal kerap merasa tidak lagi memiliki kewajiban setelah kendaraan tersebut dijual.
    “Pihak ketiga ini yang sering kali lebih agresif di lapangan. Sementara debiturnya sudah merasa tidak punya kewajiban,” kata Ronald.
    Penjualan kendaraan bermotor yang masih berstatus kredit umumnya dilakukan hanya bermodalkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
    Praktik tersebut marak ditemukan melalui berbagai kanal media sosial.
    Akibatnya, kendaraan berpindah tangan secara ilegal, cicilan tidak lagi dibayarkan, dan perusahaan pembiayaan kehilangan akses untuk menagih kewajiban kepada debitur awal.
    “Kendaraan masih status kredit, tapi dijual begitu saja. Ini melawan hukum. Ketika kemudian dicari dan ditemukan, yang memegang unit merasa sebagai korban. Padahal akar masalahnya ada di penjualan ilegal itu,” ujar Ronald.
    Fenomena tersebut berdampak langsung pada kebijakan pembiayaan.
    Sepanjang 2025, perusahaan leasing memperketat proses persetujuan kredit, mulai dari survei lapangan hingga verifikasi data calon debitur.
    “Kalau dulu dari sepuluh aplikasi bisa disetujui tujuh atau delapan, sekarang mungkin hanya empat atau lima. Survei lebih ketat, verifikasi lebih detail,” kata Ronald.
    Meski demikian, ia menegaskan proses penagihan tetap harus mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Hukum dan HAM.
    Penagih resmi wajib memiliki surat kuasa, sertifikat fidusia, SPPI (Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia), serta bertindak sesuai standar operasional prosedur.
    “Debt collector resmi itu harus punya surat kuasa, sertifikat fidusia, SPPI, dan bertindak sopan. Kalau tidak ada dasar hukum dan melakukan intimidasi, itu jelas salah,” ujarnya.
    Ronald juga membedakan penagih resmi dengan oknum atau debt collector gadungan yang melakukan eksekusi sepihak tanpa dasar hukum.
    “Kalau diajak ke kantor polisi lalu dia gagap, itu tanda-tanda tidak benar,” kata dia.
    Sementara itu, polisi menyebut
    perampasan kendaraan di jalan
    oleh mata elang, tidak dibenarkan.
    Oknum yang melakukan perampasan dapat dijerat Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, pasal penganiayaan, atau pasal lain sesuai perbuatannya.
    Sementara itu, seorang mata elang bernama Putra (bukan nama sebenarnya) yang telah bekerja lebih dari lima tahun mengakui stigma negatif terhadap profesinya.
    Namun, ia menegaskan bahwa penarikan kendaraan secara paksa di jalan bukan bagian dari SOP.
    “Kalau langsung ambil unit di jalan, itu oknum. SOP tidak membenarkan,” ujar Putra.
    Menurut dia, mayoritas kendaraan bermasalah yang ditemukan di lapangan memang sudah berpindah tangan. Proses penindakan, kata Putra, selalu diawali dengan konfirmasi ke kantor perusahaan pembiayaan.
    “Kalau orangnya kooperatif dan tunggakannya kecil, masih bisa diselesaikan. Tidak langsung diambil,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Rp 6,6 Triliun Hasil Denda Pelanggaran Kawasan Hutan di Kejagung

    Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Rp 6,6 Triliun Hasil Denda Pelanggaran Kawasan Hutan di Kejagung

    Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Rp 6,6 Triliun Hasil Denda Pelanggaran Kawasan Hutan di Kejagung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2025).
    Pantauan Kompas.com, Presiden Prabowo hadir sekitar pukul 02.56 WIB.
    Ia terlihat mengenakan baju safari berwarna krem dan segera menuju lobi untuk meninjau uang-uang yang dipertontonkan.
    Adapun uang-uang pecahan Rp100.000 hasil denda dan sitaan itu dipajang setinggi sekitar 1,5 meter, memenuhi lobi Gedung Bundar.
    Jumlahnya mencapai Rp6,62 triliun, yang terdiri dari Rp2,34 triliun hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), dan Rp4,28 triliun hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI.
    Setelahnya, Prabowo berkeliling menyalami tamu dan aparat penegak hukum yang hadir.
    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dalam acara tersebut.
    Mereka adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPKM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, dan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.
    Kemudian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala BPKP Yusuf Ateh, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
    Sebagai informasi, penyerahan ini merupakan bagian dari hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap V dengan total luasan 896.969,143 hektar.
    Tercatat dalam kurun waktu 10 bulan, Satgas PKH telah menguasai kembali lahan perkebunan seluas 4.081.560,58 hektar atau mencapai lebih dari 400 persen dari target yang ditetapkan, dengan nilai indikasi lahan yang telah dikuasai kembali mencapai lebih dari Rp150 triliun.
    Satgas juga telah menyerahkan lahan kawasan hutan hasil Penguasaan Kembali kepada kementerian terkait seluas 2.482.220,343 hektar, dengan rincian sebagai berikut: Diserahkan pengelolaan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, seluas 1.708.033,583 Ha, lahan perkebunan kelapa sawit;
    Diserahkan kepada kementerian terkait untuk dilakukan pemulihan kembali, seluas 688.427 Ha yang merupakan lahan kawasan hutan konservasi;
    Diserahkan kepada kementerian terkait untuk dihutankan 81.793,00 yang merupakan lahan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kronologi Kebakaran Pasar Pagi Pemalang Hanguskan Ratusan Kios, Api Baru Bisa Padam Rabu Pagi

    Kronologi Kebakaran Pasar Pagi Pemalang Hanguskan Ratusan Kios, Api Baru Bisa Padam Rabu Pagi

    Saat kejadian, kepolisian juga turut membantu para pedagang untuk mengevakuasi barang dagangannya. Dia memastikan tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

    “Dan untuk kerugian materiil, sampai saat ini masih dilakukan pendataan bersama pihak terkait,” kata dia.

    Menurut dia, personel Polres Pemalang bergerak cepat mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran yang terjadi di Komplek Pasar Pagi Pemalang, serta bahu membahu bersama masyarakat membantu petugas pemadam kebakaran (Damkar) dalam memadamkan api.

    Sesampainya di TKP, Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana mengatakan, personilnya langsung melaksanakan pengaturan lalu lintas, mengalihkan arus kendaraan yang akan melintas di sekitar TKP ke jalur alternatif.

  • Nyaris Separuh Jalan Kabupaten Pacitan Rusak, Pemprov Jatim Kucurkan 500 Drum Aspal

    Nyaris Separuh Jalan Kabupaten Pacitan Rusak, Pemprov Jatim Kucurkan 500 Drum Aspal

    Pacitan (beritajatim.com) – Hampir separuh kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Pacitan mengalami kerusakan. Dari total panjang jalan kabupaten mencapai 1.374 kilometer, sekitar 49 persen di antaranya tercatat dalam kondisi rusak, mulai rusak ringan, sedang, hingga rusak berat. Kondisi tersebut pun kerap dikeluhkan masyarakat melalui berbagai platform media sosial.

    Sebagai upaya mempercepat penanganan kerusakan infrastruktur jalan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan sebanyak 500 drum aspal untuk rehabilitasi jalan kabupaten di Pacitan. Bantuan tersebut diserahkan bertepatan dengan kunjungan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke Pacitan.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pacitan, Suparlan, mengatakan ratusan drum aspal itu nantinya akan didistribusikan ke desa-desa yang membutuhkan. Namun demikian, desa penerima bantuan diwajibkan menyiapkan material pendukung secara swadaya.

    “Desa harus menyiapkan batu, pasir, koral, alat berat, serta biaya operasional kendaraan berat. Aspalnya disediakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” kata Suparlan, Rabu (24/12/2025).

    Menurutnya, skema tersebut diterapkan untuk mendorong keterlibatan masyarakat sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap infrastruktur jalan yang diperbaiki. Dengan demikian, masyarakat diharapkan turut menjaga dan merawat jalan agar usia manfaatnya lebih panjang.

    Proses pengajuan bantuan dilakukan oleh pemerintah desa melalui surat permohonan kepada bupati yang dilengkapi dengan dokumentasi foto kondisi jalan rusak. Jalan yang diusulkan juga harus berstatus sebagai jalan kabupaten dan berada di wilayah desa pemohon. “Setelah pengajuan masuk, dinas terkait akan melakukan verifikasi administrasi dan pengecekan lapangan,” terangnya.

    Suparlan memperkirakan, 500 drum aspal tersebut mampu merehabilitasi sekitar 7,5 kilometer jalan kabupaten dengan lebar aspal tiga meter. Ia berharap bantuan ini dapat mempercepat perbaikan jalan sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur di Kabupaten Pacitan. “Harapannya, kondisi jalan kabupaten semakin membaik dan aktivitas ekonomi serta mobilitas masyarakat bisa berjalan lebih lancar,” pungkasnya. (tri/kun)

  • Kondisi Faskes di Aceh-Sumatera Pascabencana, RS-Puskesmas Mayoritas Pulih

    Kondisi Faskes di Aceh-Sumatera Pascabencana, RS-Puskesmas Mayoritas Pulih

    Jakarta –

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan seluruh rumah sakit daerah yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sudah beroperasi. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan tenaga kesehatan juga ditambah untuk meningkatkan layanan.

    Sebagai salah satu contoh, ada 23 rumah sakit pemerintah di Aceh dan semuanya sudah beroperasi. Namun, memang ada ada satu yaitu RSUD Aceh Tamiang yang saat ini masih terdapat material sisa banjir.

    Proses pembersihan terus dilakukan dengan melibatkan TNI, Polri, dan relawan yang ada. Abdul menambahkan peralatan medis yang terdampak banjir mulai diperbaiki dan diganti.

    “Satu rumah sakit di Aceh Tamiang masih melakukan pembersihan ruang rawat inap lantai satu, serta penggantian alat kesehatan yang rusak,” kata Abdul dikutip dari Antara News, Kamis (24/12/2025).

    Terdapat 288 puskesmas di Aceh yang sudah beroperasi dan 19 lainnya belum beroperasi. Menurut laporan, sebanyak 30 puskesmas masuk kategori rusak berat.

    Sementara itu, di Sumut terdapat 35 rumah sakit pemerintah yang secara keseluruhan sudah beroperasi. Sebanyak 325 puskesmas sudah beroperasi dengan 36 puskesmas sempat masuk dalam kategori rusak berat.

    Lalu di Sumbar seluruh rumah sakit pemerintah yang berjumlah 29 juga sudah beroperasi. Seluruh puskesmas sebanyak 233 sudah beroperasi, dengan dua puskesmas sempat masuk kategori rusak berat.

    Abdul mengungkapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga rutin mengirimkan bantuan berupa alat medis dan obat-obatan. Selain itu, mereka juga mengirimkan bantuan tenaga kesehatan untuk memastikan layanan tetap berjalan optimal.

    “Kemenkes telah mengirimkan tambahan tenaga kesehatan untuk memperkuat layanan, khususnya di wilayah dengan akses darat yang masih terbatas,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/kna)

  • ​Sambut Suka Cita Natal dengan Twibbon Estetik untuk Hiasi Foto Media Sosial Kamu

    ​Sambut Suka Cita Natal dengan Twibbon Estetik untuk Hiasi Foto Media Sosial Kamu

    Jakarta: Berbagi kebahagiaan dan hangatnya Natal tidak hanya dilakukan melalui tatap muka atau pesan singkat, tetapi juga melalui unggahan foto profil yang menarik di media sosial. Salah satu cara paling populer untuk memeriahkan suasana adalah dengan menggunakan twibbon Natal.

    Hari Natal 2025 yang jatuh pada esok hari atau lebih tepatnya hari Kamis, 25 Desember 2025, menjadi momen perayaan yang paling penting bagi umat Kristiani di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

    Salah satu bentuk ekspresi kebahagiaan yang paling populer di media sosial saat ini adalah penggunaan Twibbon. Lebih dari sekadar bingkai foto, Twibbon telah menjadi simbol kebersamaan dan cara modern untuk menyebarkan pesan kedamaian kepada kerabat yang jauh di mata. Dengan hanya beberapa kali klik, foto profil atau unggahan status kita bisa berubah seketika menjadi lebih meriah dan penuh warna. 

    Penggunaan twibbon juga dapat menciptakan suasana Natal menjadi lebih meriah di linimasa media sosial. Berikut ini merupakan link twibbon bertemakan Natal yang gratis dan mudah di akses.
     
    Kumpulan Link Twibbon Natal 2025

    Link twibbon Natal 2025
    Link twibbon Natal 2025
    Link twibbon Natal 2025
    Link twibbon Natal 2025  
    Link twibbon Natal 2025 
    Link twibbon Natal 2025
    Link twibbon Natal 2025 
    Link twibbon Natal 2025 
    Link twibbon Natal 2025
    Link twibbon Natal 2025
    Link twibbon Natal 2025 
    Link twibbon Natal 2025 
    Link twibbon Natal 2025 
    Link twibbon Natal 2025 
    Link twibbon Natal 2025
    Link twibbon Natal 2025 
    Link twibbon Natal 2025 
    Link twibbon Natal 2025 
    Link twibbon Natal 2025 
    Link twibbon Natal 2025 

     

     

    Cara Menggunakan Twibbon

    Pilih dan klik salah satu link di atas
    Unggah foto dengan klik pilih foto, atur foto (crop) atau geser foto agar pas dengan frame yang disediakan. Apabila posisi terbalik bisa pakai fitur putar yang tersedia.
    Setelah foto dirasa pas, pilih unduh atau download.
    Tunggu hingga proses unduh selesai.
    Unggah Twibbon tadi ke akun media sosial kamu, mulai dari status Whatsapp hingga Instagram.

    (Fany Wirda Putri)

    Jakarta: Berbagi kebahagiaan dan hangatnya Natal tidak hanya dilakukan melalui tatap muka atau pesan singkat, tetapi juga melalui unggahan foto profil yang menarik di media sosial. Salah satu cara paling populer untuk memeriahkan suasana adalah dengan menggunakan twibbon Natal.
     
    Hari Natal 2025 yang jatuh pada esok hari atau lebih tepatnya hari Kamis, 25 Desember 2025, menjadi momen perayaan yang paling penting bagi umat Kristiani di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
     
    Salah satu bentuk ekspresi kebahagiaan yang paling populer di media sosial saat ini adalah penggunaan Twibbon. Lebih dari sekadar bingkai foto, Twibbon telah menjadi simbol kebersamaan dan cara modern untuk menyebarkan pesan kedamaian kepada kerabat yang jauh di mata. Dengan hanya beberapa kali klik, foto profil atau unggahan status kita bisa berubah seketika menjadi lebih meriah dan penuh warna. 

    Penggunaan twibbon juga dapat menciptakan suasana Natal menjadi lebih meriah di linimasa media sosial. Berikut ini merupakan link twibbon bertemakan Natal yang gratis dan mudah di akses.
     

    Kumpulan Link Twibbon Natal 2025

    Link twibbon Natal 2025
    Link twibbon Natal 2025
    Link twibbon Natal 2025
    Link twibbon Natal 2025  
    Link twibbon Natal 2025 
    Link twibbon Natal 2025
    Link twibbon Natal 2025 
    Link twibbon Natal 2025 
    Link twibbon Natal 2025
    Link twibbon Natal 2025
    Link twibbon Natal 2025 
    Link twibbon Natal 2025 
    Link twibbon Natal 2025 
    Link twibbon Natal 2025 
    Link twibbon Natal 2025
    Link twibbon Natal 2025 
    Link twibbon Natal 2025 
    Link twibbon Natal 2025 
    Link twibbon Natal 2025 
    Link twibbon Natal 2025 

     

     

    Cara Menggunakan Twibbon

    Pilih dan klik salah satu link di atas
    Unggah foto dengan klik pilih foto, atur foto (crop) atau geser foto agar pas dengan frame yang disediakan. Apabila posisi terbalik bisa pakai fitur putar yang tersedia.
    Setelah foto dirasa pas, pilih unduh atau download.
    Tunggu hingga proses unduh selesai.
    Unggah Twibbon tadi ke akun media sosial kamu, mulai dari status Whatsapp hingga Instagram.

    (Fany Wirda Putri)

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Penampakan Tumpukan Rp6,6 Triliun yang Bakal Diserahkan Kejagung ke Prabowo

    Penampakan Tumpukan Rp6,6 Triliun yang Bakal Diserahkan Kejagung ke Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Tumpukan uang tunai bernilai triliunan rupiah tersusun rapi dan memenuhi area Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Rabu (24/12/2025).

    Penampakan ini menjadi simbol hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan Kejaksaan RI dalam menguasai kembali kawasan hutan serta menyelamatkan keuangan negara.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, uang pecahan berwarna merah muda itu dipajang dalam balutan plastik transparan, ditumpuk tinggi membentuk dinding di sekitar ruangan. Di bagian tengah, sebuah papan informasi berbingkai emas menampilkan angka fantastis, yaitu Rp6.625.294.190.469,74 atau Rp6,6 triliun. 

    Uang tersebut merupakan total dana hasil penegakan hukum kehutanan dan tindak pidana korupsi.

    Penyerahan tersebut dilakukan dalam agenda Penyerahan Laporan Capaian Penguasaan Kembali 4 Juta Hektare Kawasan Hutan, yang digelar di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Rabu (24/12/2025).

    Rincian Penyerahan Tahap V

    Dalam kegiatan tersebut, diserahkan tiga capaian utama, yakni Hasil Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap V dengan total luasan mencapai 896.969,143 hektare; Lalu, uang hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH sebesar Rp2.344.965.750.000; dan uang hasil penyelamatan keuangan negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI sebesar
    Rp4.280.328.440.469,74.

    Jika digabungkan, total dana yang diserahkan mencapai lebih dari Rp6,6 triliun, sebagaimana tercantum dalam papan informasi yang dipamerkan di lokasi acara.

    Dalam kurun waktu 10 bulan, Satgas PKH mencatat capaian signifikan. Pencapaian itu antara lain, penguasaan kembali lahan perkebunan seluas 4.081.560,58 hektare, atau lebih dari 400% dari target awal yang ditetapkan.

    Adapun, nilai indikasi ekonomi lahan yang berhasil dikuasai kembali ditaksir mencapai lebih dari Rp150 triliun. Selain itu, lahan hasil penguasaan kembali telah diserahkan kepada kementerian dan lembaga terkait dengan total 2.482.220,343 hektare.

    Adapun, rinciannya mulai dari 1.708.033,583 hektare lahan perkebunan kelapa sawit diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara; 688.427 hektare lahan kawasan hutan konservasi diserahkan untuk dilakukan pemulihan ekosistem; 81.793 hektare lahan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo diserahkan untuk kembali dihutankan.