Xcloud.id

Blog

  • Menkeu AS: Target Inflasi The Fed 2% Perlu Dikaji Ulang

    Menkeu AS: Target Inflasi The Fed 2% Perlu Dikaji Ulang

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent membuka peluang untuk meninjau ulang target inflasi Federal Reserve sebesar 2% setelah laju kenaikan harga berhasil diturunkan secara berkelanjutan ke level tersebut.

    Melansir Bloomberg pada Rabu (24/12/2025) Bessent menyatakan, pembahasan perubahan target inflasi baru relevan dilakukan setelah inflasi kembali terkendali dan kredibilitas kebijakan moneter terjaga.

    “Begitu kita kembali ke level 2%—yang menurut saya akan segera terlihat—barulah kita bisa berdiskusi, apakah lebih bijak menetapkan rentang target. Setelah target kembali terjangkar, kita bisa membicarakan soal rentang,” ujar Bessent dalam wawancara di All-In Podcast.

    Dalam wawancara yang diunggah pada 22 Desember tersebut, Bessent menyebut rentang target inflasi potensial bisa berada di kisaran 1,5%–2,5% atau 1%–3%. Menurutnya, terdapat ruang diskusi yang cukup luas mengenai pendekatan tersebut.

    The Fed secara resmi mengadopsi target inflasi 2% pada 2012, sejalan dengan kebijakan banyak bank sentral global. Namun, Bessent menilai ketepatan hingga satuan desimal dalam kebijakan inflasi tidak realistis. 

    Meski demikian, dia menegaskan perubahan target di tengah inflasi yang masih di atas sasaran berisiko menimbulkan persepsi bahwa otoritas moneter akan selalu melonggarkan target ketika inflasi melampaui batas.

    Wawancara itu dilakukan setelah rilis indeks harga konsumen (CPI) November pada 18 Desember yang menunjukkan inflasi tahunan sebesar 2,7%. The Fed sendiri lebih mengandalkan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (personal consumption expenditures/PCE), yang tercatat naik 2,8% dalam 12 bulan hingga September, berdasarkan data terbaru.

    “Sulit untuk kembali menjangkar ekspektasi inflasi sebelum target tercapai dan kredibilitas terjaga,” ujar Bessent. 

    Dia juga mengakui adanya kekhawatiran rumah tangga terkait keterjangkauan biaya hidup, yang menurutnya tercermin dalam pemilihan sela pada November yang diwarnai kekalahan Partai Republik.

    Bessent menegaskan pemerintah memahami tekanan yang dirasakan masyarakat AS. Dia menilai lonjakan harga dalam beberapa tahun terakhir dipicu oleh kebijakan pemerintahan sebelumnya, meski inflasi kini mulai melandai, salah satunya berkat penurunan biaya sewa.

    Menurutnya, lonjakan sewa sebelumnya turut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah imigran tidak berdokumen.

    Menanggapi pandangan sebagian ekonom yang menilai data CPI terbaru berpotensi terdistorsi akibat penutupan pemerintahan pada Oktober hingga awal November, Bessent menyatakan angka tersebut relatif akurat. Meski beberapa komponen seperti energi sempat naik, data waktu nyata menunjukkan tekanan harga mulai mereda.

    Selain itu, Bessent menilai stabilisasi defisit anggaran dapat menjadi argumen untuk tingkat suku bunga yang lebih rendah. Dia mencontohkan Jerman sebelum era euro, ketika bank sentral Bundesbank menurunkan suku bunga dengan imbalan komitmen pemerintah menjaga keseimbangan fiskal yang wajar.

    “Pendekatan seperti itu juga bisa diterapkan di sini,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa sebelum Perang Dunia II, Departemen Keuangan AS memiliki peran langsung dalam pengambilan keputusan The Fed.

    Menurut Bessent, menurunkan dan menstabilkan defisit anggaran akan berkontribusi terhadap proses disinflasi.

    Bessent, yang saat ini terlibat dalam proses seleksi calon pengganti Ketua The Fed Jerome Powell di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, kembali mengkritik kebijakan bank sentral yang dinilainya terlalu lama dan terlalu besar dalam memperluas neraca pasca-pandemi Covid-19.

    Dia mengakui pembelian aset skala besar merupakan bagian dari perangkat kebijakan bank sentral dan mendukung penggunaan kewenangan darurat The Fed untuk menyelamatkan sektor strategis saat krisis. Namun, terkait kebijakan pelonggaran kuantitatif secara luas, Bessent menilai durasinya terlalu lama.

  • Kenapa Gaji Kita Selalu Terasa Kurang? Cerita Panjang di Balik UMP

    Kenapa Gaji Kita Selalu Terasa Kurang? Cerita Panjang di Balik UMP

    Jakarta –

    Upah minimum rutin naik setiap tahun. Tapi bagi banyak pekerja, gaji tetap terasa kurang. Untuk memahami kenapa, perlu melihat ke belakang-ke awal mula negara menetapkan standar upah di Indonesia, jauh sebelum istilah UMP dikenal luas.

    Melansir dari laporan International Labour Organization (ILO), konsep upah minimum pertama kali diterapkan di Indonesia pada 1969 atau 55 tahun yang lalu. Akan tetapi, saat itu konsep upah minimum dinamakan sebagai Kebutuhan Fisik Minimum (KFM).

    Konsep KFM telah digodok sejak 1956 melalui konsensus tripartit dan para ahli gizi untuk menghitung upah minimum. Barulah kebijakan standar upah pertama Indonesia muncul pada awal 1970-an, setelah dibentuknya Dewan Penelitian Pengupahan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No, 85 Tahun 1969.

    Bersamaan dengan itu para Pemerintah Daerah membentuk Dewan Penelitian Pengupahan Daerah (DPPD). Pembentukan DPPD ini dilakukan agar penetapan standar upah ini sesuai dengan kebutuhan dan wilayahnya masing-masing.

    Kala itu besaran KFM memperhitungkan 48 komponen yang mencakup 17 komponen makanan dan minuman. Kemudian ada bahan bakar, penerangan, penyejuk yang terdiri dari 4 komponen; perumahan dan alat dapur terdiri dari 11 komponen; serta pakaian terdiri dari 10 komponen dan terakhir kelompok lain-lain ada 6 komponen.

    “Penentuan nilai KFM dilakukan oleh DPPD melalui penelitian harga-harga pada pasar-pasar tradisional yang di lakukan sekali dalam sebulan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekali dalam 3 bulan untuk wilayah propinsi lain,” tulis ILO dalam laporannya.

    “DPPD kemudian menyampaikan hasil kajian KFM dan kesimpulannya mengenai upah minimum kepada Gubernur, untuk kemudian direkomendasikan kepada Menteri Tenaga Kerja,” terang serikat buruh internasional itu lagi.

    Konsep kebijakan upah minimum resmi berlaku sejak ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 5 Tahun 1989 tentang upah minimum, yang definisinya sudah dirumuskan sebagai upah pokok terendah belum termasuk tunjangan. Kemudian ada revisi melalui Permenaker Nomor 10 Tahun 1990.

    Seiring berjalannya waktu dan perubahan kondisi ekonomi di Indonesia, pada 1995 muncul perubahan konsep Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang ditetapkan melalui Permenaker Nomor 81 Tahun 1995.

    Dalam hal ini perhitungan upah minimum ditetapkan dari beberapa komponen antara lain kelompok makanan dan minuman ada 11 komponen, perumahan dan fasilitas sebanyak 19 komponen, sandang ada 8 komponen dan aneka kebutuhan 5 komponen sehingga totalnya ada 43 komponen.

    Kemudian muncul Permanaker Nomor 3 Tahun 1997 tentang Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku 2 tahun, dengan terbitnya Permenaker No 1 tahun 1999 tentang upah minimum. Aturan ini merupakan yang pertama menggunakan istilah upah minimum yang saat ini sudah banyak dikenal masyarakat.

    Di mana dalam aturan ini UMR kemudian ditetapkan menjadi tingkat I dan tingkat II, antara lain kebutuhan, indeks harga konsumen, kemampuan perusahaan, kondisi pasar kerja dan tingkat perekonomian.

    “Penetapan besaran upah minimum dilakukan oleh menteri tenaga kerja dan diadakan peninjauan besaran upah minimum selambat-lambatnya 2 tahun sekali. Upah minimum ini hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun,” jelas ILO mengutip Pasal 4 Ayat (1) dan (5) serta Pasal 13 Ayat (12) aturan itu.

    Hingga akhirnya, pada 2006 muncul konsep upah minimum berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2005 tentang Komponen dan Penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Aturan itu berlaku sampai sebelum adanya UU Cipta Kerja.

    Lalu pada tahun 2000, muncul Kemenakertrans Nomor 226 Tahun 2000 tentang perubahan Permenaker No 1 tahun 1999. Semenjak itu UMR tingkat I berubah menjadi UMP, sedangkan UMR tingkat II berubah menjadi Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).

    Pada waktu itu terdapat tujuh kelompok yang mencakup 46 komponen KHL terdiri dari makanan minuman ada 11 komponen, sandang 9 komponen, perumahan 19 komponen, pendidikan 1 komponen, kesehatan 3 komponen, transportasi 1 komponen, dan rekreasi-tabungan ada 2 komponen.

    Kemudian, jumlah komponen KHL direvisi melalui Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012. Jumlah komponen KHL lantas bertambah menjadi 60 komponen terdiri dari makanan minuman 1 komponen, sandang 13 komponen, perumahan 26 komponen, pendidikan 2 komponen, kesehatan 5 komponen, transportasi 1 komponen dan rekreasi-tabungan 2 komponen.

    Lebih dari setengah abad setelah pertama kali dihitung lewat daftar kebutuhan paling dasar, upah minimum di Indonesia terus berubah mengikuti zaman. Istilahnya berganti, komponennya bertambah, aturannya diperbarui.

    Hari ini, Gubernur di seluruh Indonesia wajib mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 selambat-lambatnya hari ini, Rabu 24 Desember 2025. Hal ini seiring dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 Tahun 2025 soal Pengupahan.

    (fdl/fdl)

  • Bos Bulog Temukan Harga Minyakita Rp 16.000/Liter di Pasar Rawamangun

    Bos Bulog Temukan Harga Minyakita Rp 16.000/Liter di Pasar Rawamangun

    Jakarta –

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menemukan harga Minyakita dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Temuannya di dua kios, harga Minyakita dijual Rp 16.000/liter.

    Menurutnya HET Minyakita yang ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Rp 15.700/liter. Rizal pun meminta agar dua kios itu menurunkan harga Minyakita kita seusai HET.

    “Minyakita ini ada temuan, tadi di Pasar Rawamangun termasuk temuan Bapak Menteri Pertanian, selaku Kelapa Bapanas di Pasar Wonokromo menemukan harganya Rp 16.000/liter. Nah ini melebihi HET, yang mana HET dijelaskan sesuai ketentuan dan di sini sudah tertulis Rp 15.700/liter,” kata dia usai melakukan pengecekan harga pangan di Pasar Rawamangun dan Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (24/12/2025).

    Dia pun meminta agar temuan ini ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk menemukan oknum yang menyebabkan kenaikan harga komoditas tersebut.

    “Kalau memang pengecernya yang nakal, ya pengecernya diberikan sanksi. Namun apabila yang nakal itu distributor, ya distributor yang diberikan sanksinya,” tegasnya.

    Saat ditanya mengapa pedagang masih menjual Minyakita di atas HET, Rizal mengatakan berdasarkan hasil dialog, pedagang menjual Rp 16.000/liter untuk memudahkan kembalian uang ke konsumen dibandingkan menjual sesuai HET Rp 15.700/liter.

    “Saya tanya kenapa jualnya Rp 16.000/liter, alasannya cari kembalianya sudah kalau kembali Rp 300. Untuk itu saya bilang nggak boleh, yang namanya HET harus disesuaikan dengan aturan pemerintah yaitu Rp 15.700/liter. Lalu saya bilang, ibu kasih bonus aja, ibu kasih cabai, atau kecap yang harganya Rp 300,” jelasnya.

    Untuk diketahui, mulai tahun depan Perum Bulog mendapatkan penugasan untuk menyalurkan Minyakita langsung ke pengecer. Penugasan dari Kementerian Perdagangan ini menugaskan Perum Bulog dan ID Food untuk menyalurkan Minyakita sebesar 35%.

    Penugasan ini dilakukan untuk menambah intervensi harga langsung ke pasar, sehingga memutus jalur distribusi. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

    (ada/kil)

  • ​Sampah Jadi Prioritas, Pemkot Bandung Tambah 25 Mesin Pengolah dan 1.597 Petugas

    ​Sampah Jadi Prioritas, Pemkot Bandung Tambah 25 Mesin Pengolah dan 1.597 Petugas

    Bandung: Persoalan sampah menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kota Bandung dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. 

    Hal tersebut mengemuka dalam hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap RAPBD Kota Bandung, yang menyoroti kebersihan kota dan sistem pengolahan sampah.

    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, Gubernur Jawa Barat memberikan perhatian khusus terhadap kebersihan Kota Bandung, termasuk penguatan sumber daya manusia dan sarana pendukung pengelolaan sampah.

    “Dalam evaluasi RAPBD 2026, salah satu yang menjadi sorotan Pak Gubernur adalah kebersihan kota. Penekanannya diarahkan pada penambahan jumlah penyapu jalan agar cakupan wilayah yang dibersihkan bisa lebih luas,” ujar Farhan dikutip Rabu, 24 Desember 2025.

    Saat ini, jumlah penyapu jalan di Kota Bandung sekitar 800 orang dan baru mampu menjangkau sekitar 52 persen ruas jalan. Selain itu, sebagian besar kegiatan penyapuan masih dilakukan dalam satu sif, sehingga kebersihan jalan kerap tidak bertahan lama.

    “Ke depan, harapannya jumlah penyapu jalan bisa bertambah sehingga penyapuan tidak hanya satu sif, tapi bisa dua bahkan tiga sif, terutama di pusat kota. Dengan begitu, kebersihan bisa terjaga sepanjang hari,” jelasnya.

    Selain kebersihan jalan, Pemkot Bandung juga menaruh perhatian besar pada penguatan sistem pengolahan sampah. 

    Farhan menyebut, dari sisi armada pengangkutan dan alat berat, kondisi Kota Bandung dinilai cukup memadai. Namun, kemampuan pengolahan sampah masih perlu ditingkatkan.

    “Pengangkutan sudah cukup mumpuni. Hal yang masih kurang adalah pengolahan sampah, sehingga perlu penambahan mesin-mesin pengolahan,” katanya.

    Untuk mendukung upaya tersebut, DLH Kota Bandung mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp96 miliar pada 2026. 

    Anggaran itu mencakup penambahan petugas penyapu jalan, pengadaan mesin pengolahan atau pemusnah sampah, serta penguatan pengelolaan sampah di tingkat kewilayahan.

    “Penambahan Rp96 miliar ini di luar anggaran eksisting persampahan yang sekitar Rp240 miliar,” ungkapnya.

    Pemkot juga akan menempatkan petugas pemilah dan pengolah sampah di kecamatan dan kelurahan. Fokus utamanya adalah pengolahan sampah organik di tingkat RW, dengan jumlah personel yang direncanakan mencapai sekitar 1.597 orang.

    Dari sisi teknologi, DLH Kota Bandung merencanakan penambahan mesin pemusnah sampah yang selama ini dikenal sebagai insinerator. Namun, rencana tersebut masih akan dikaji lebih lanjut.

    “Masukan dari DLH Provinsi Jawa Barat, tidak hanya mengandalkan insinerator. Alternatif seperti optimalisasi TPS 3R, bank sampah, dan metode RDF juga perlu diaktifkan,” jelasnya.
     

    Dalam anggaran 2026, DLH Kota Bandung telah mengalokasikan sembilan unit mesin pengolahan sampah dan mengusulkan tambahan 16 unit, sehingga totalnya mencapai sekitar 25 unit. Jumlah serta metode pengolahannya masih akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan pemerintah provinsi.

    Saat ini, timbulan sampah di Kota Bandung mencapai sekitar 1.500 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 981 ton masih dibuang ke TPA Sarimukti. Kemampuan pengolahan yang ada baru sekitar 350 ton per hari, sehingga masih terdapat selisih sekitar 200 ton.

    “Dengan tambahan mesin pengolahan dan penguatan peran petugas pemilah di kewilayahan, diharapkan gap 200 ton ini bisa tertangani. Targetnya, satu petugas mampu mengolah sekitar 25 kilogram sampah per hari, yang secara total bisa mengurangi timbulan sampah hingga puluhan ton,” ujarnya.

    Farhan menargetkan seluruh fasilitas pengolahan baru dapat terpasang dan beroperasi pada triwulan pertama 2026. Dengan begitu, mulai April 2026 Kota Bandung diharapkan sudah lebih mandiri dalam mengelola sampah dan potensi darurat sampah dapat dihindari.

    Saat ini, seluruh usulan tersebut masih dalam tahap evaluasi gubernur dan penyusunan ulang anggaran. Pemkot Bandung juga akan melakukan efisiensi pada sejumlah pos anggaran yang dinilai kurang optimal, agar fokus pada sektor-sektor prioritas, termasuk persampahan dan kebersihan kota.

    Bandung: Persoalan sampah menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kota Bandung dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. 
     
    Hal tersebut mengemuka dalam hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap RAPBD Kota Bandung, yang menyoroti kebersihan kota dan sistem pengolahan sampah.
     
    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, Gubernur Jawa Barat memberikan perhatian khusus terhadap kebersihan Kota Bandung, termasuk penguatan sumber daya manusia dan sarana pendukung pengelolaan sampah.

    “Dalam evaluasi RAPBD 2026, salah satu yang menjadi sorotan Pak Gubernur adalah kebersihan kota. Penekanannya diarahkan pada penambahan jumlah penyapu jalan agar cakupan wilayah yang dibersihkan bisa lebih luas,” ujar Farhan dikutip Rabu, 24 Desember 2025.
     
    Saat ini, jumlah penyapu jalan di Kota Bandung sekitar 800 orang dan baru mampu menjangkau sekitar 52 persen ruas jalan. Selain itu, sebagian besar kegiatan penyapuan masih dilakukan dalam satu sif, sehingga kebersihan jalan kerap tidak bertahan lama.
     
    “Ke depan, harapannya jumlah penyapu jalan bisa bertambah sehingga penyapuan tidak hanya satu sif, tapi bisa dua bahkan tiga sif, terutama di pusat kota. Dengan begitu, kebersihan bisa terjaga sepanjang hari,” jelasnya.
     
    Selain kebersihan jalan, Pemkot Bandung juga menaruh perhatian besar pada penguatan sistem pengolahan sampah. 
     
    Farhan menyebut, dari sisi armada pengangkutan dan alat berat, kondisi Kota Bandung dinilai cukup memadai. Namun, kemampuan pengolahan sampah masih perlu ditingkatkan.
     
    “Pengangkutan sudah cukup mumpuni. Hal yang masih kurang adalah pengolahan sampah, sehingga perlu penambahan mesin-mesin pengolahan,” katanya.
     
    Untuk mendukung upaya tersebut, DLH Kota Bandung mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp96 miliar pada 2026. 
     
    Anggaran itu mencakup penambahan petugas penyapu jalan, pengadaan mesin pengolahan atau pemusnah sampah, serta penguatan pengelolaan sampah di tingkat kewilayahan.
     
    “Penambahan Rp96 miliar ini di luar anggaran eksisting persampahan yang sekitar Rp240 miliar,” ungkapnya.
     
    Pemkot juga akan menempatkan petugas pemilah dan pengolah sampah di kecamatan dan kelurahan. Fokus utamanya adalah pengolahan sampah organik di tingkat RW, dengan jumlah personel yang direncanakan mencapai sekitar 1.597 orang.
     
    Dari sisi teknologi, DLH Kota Bandung merencanakan penambahan mesin pemusnah sampah yang selama ini dikenal sebagai insinerator. Namun, rencana tersebut masih akan dikaji lebih lanjut.
     
    “Masukan dari DLH Provinsi Jawa Barat, tidak hanya mengandalkan insinerator. Alternatif seperti optimalisasi TPS 3R, bank sampah, dan metode RDF juga perlu diaktifkan,” jelasnya.
     

     
    Dalam anggaran 2026, DLH Kota Bandung telah mengalokasikan sembilan unit mesin pengolahan sampah dan mengusulkan tambahan 16 unit, sehingga totalnya mencapai sekitar 25 unit. Jumlah serta metode pengolahannya masih akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan pemerintah provinsi.
     
    Saat ini, timbulan sampah di Kota Bandung mencapai sekitar 1.500 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 981 ton masih dibuang ke TPA Sarimukti. Kemampuan pengolahan yang ada baru sekitar 350 ton per hari, sehingga masih terdapat selisih sekitar 200 ton.
     
    “Dengan tambahan mesin pengolahan dan penguatan peran petugas pemilah di kewilayahan, diharapkan gap 200 ton ini bisa tertangani. Targetnya, satu petugas mampu mengolah sekitar 25 kilogram sampah per hari, yang secara total bisa mengurangi timbulan sampah hingga puluhan ton,” ujarnya.
     
    Farhan menargetkan seluruh fasilitas pengolahan baru dapat terpasang dan beroperasi pada triwulan pertama 2026. Dengan begitu, mulai April 2026 Kota Bandung diharapkan sudah lebih mandiri dalam mengelola sampah dan potensi darurat sampah dapat dihindari.
     
    Saat ini, seluruh usulan tersebut masih dalam tahap evaluasi gubernur dan penyusunan ulang anggaran. Pemkot Bandung juga akan melakukan efisiensi pada sejumlah pos anggaran yang dinilai kurang optimal, agar fokus pada sektor-sektor prioritas, termasuk persampahan dan kebersihan kota.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Air Mata di Ujung Tahun, Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong Tiba di Blitar

    Air Mata di Ujung Tahun, Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong Tiba di Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Suasana duka menyelimuti Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, menjelang tutup tahun 2025. Isak tangis pecah saat mobil ambulans yang membawa jenazah Sri Wahyuni, Pekerja Migran Indonesia (PMI) korban tragedi kebakaran apartemen di Hong Kong, tiba di rumah duka pada Selasa (23/12/2025).

    Kepulangan jenazah Sri Wahyuni menjadi potret kelam risiko pejuang devisa di negeri orang. Berdasarkan data resmi, Sri merupakan salah satu korban dalam insiden kebakaran hebat di Apartemen Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong, beberapa waktu lalu.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Blitar. Ivong Berttyamto melaporkan bahwa pemulangan jenazah ini merupakan hasil koordinasi ketat antara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, BP3MI Jawa Timur, dan pemerintah daerah.

    “Jenazah tiba di rumah duka sekitar pukul 23.30 WIB setelah menempuh perjalanan udara dari Hongkong menuju Bandara Juanda, dan dilanjutkan jalur darat ke Blitar,” ucap Ivong.

    Ada pemandangan menyentuh sekaligus tragis dalam prosesi ini yakni peti jenazah diputuskan untuk tidak dibuka. Hal ini merujuk pada prosedur penanganan korban kebakaran dan kesepakatan keluarga. Rencananya, almarhumah akan dimakamkan pada pagi ini, Rabu (24/12/2025), di pemakaman setempat.

    Meski terpukul hebat, keluarga almarhumah menunjukkan ketegaran yang luar biasa. Pihak Disnaker mencatat bahwa keluarga telah menerima kejadian ini dengan ikhlas sebagai musibah.

    “Pihak keluarga mengikhlaskan ini menjadi sebuah musibah,” tandasnya. [owi/beq]

  • Pramono Anung Luncurkan JakTirta, Terobosan Baru Pengendalian Banjir Jakarta Senilai Rp 2,6 Triliun

    Pramono Anung Luncurkan JakTirta, Terobosan Baru Pengendalian Banjir Jakarta Senilai Rp 2,6 Triliun

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengebut proyek pengendalian banjir skala menengah bertajuk JakTirta dengan nilai kontrak mencapai Rp2,62 triliun. Proyek ini ditujukan guna memperkuat ketahanan Jakarta terhadap banjir dan rob.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, melalui proyek ini akan dilakukan penguatan sistem pompa, pembangunan embung dan waduk, hingga penguatan tanggul dan kapasitas sungai di wilayah DKI Jakarta. Proyek ini, akan dijalankan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) bersama perusahaan pelaksana.

    “Saya menyaksikan penandatanganan kontrak yang dilakukan Sumber Daya Air dengan para perusahaan yang akan menjalankan di lapangan untuk proyek banjir, penanganan proyek banjir di Jakarta yang kita namakan dengan JakTirta. Kenapa JakTirta? Jak adalah Jakarta dan Tirta adalah air,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/12/2025).

    Ia menjelaskan, proyek JakTirta mencakup empat fokus utama. Pertama, penguatan sistem polder dan pompa pengendali banjir.

    Kedua, terkait pembangunan embung dan waduk sebagai tampungan air. Ketiga, pembangunan dan penguatan tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

    “Dan juga paket-paket penanganan sungai dan kali untuk meningkatkan kapasitas dari sungai dan kali tersebut. Itulah yang kami lakukan,” kata dia.

  • Pelaku Pembalakan Liar Kayu Jati di Hutan Perhutani Grabagan Tuban Ditangkap Polisi

    Pelaku Pembalakan Liar Kayu Jati di Hutan Perhutani Grabagan Tuban Ditangkap Polisi

    Tuban (beritajatim.com) – Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Tuban bersama Polisi Kehutanan (Polhut) Perhutani mengamankan seorang pelaku pembalakan kayu liar di kawasan hutan negara. Penangkapan dilakukan di Petak 7 D2 Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Gesikan, wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Jadi, Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

    Pelaku berinisial W diketahui melakukan penebangan kayu jati secara ilegal pada Senin (22/12/2025) sekitar pukul 17.00 WIB. Dalam aksinya, W dibantu dua orang lain, yakni P alias Grandong serta satu pelaku lain yang hingga kini belum diketahui identitasnya.

    Kanit Tipidter Satreskrim Polres Tuban, IPTU I Made Riandika Darsana, membenarkan pengungkapan kasus tersebut. Peristiwa terungkap setelah pihaknya menerima laporan dari Perhutani KPH Tuban terkait dugaan pembalakan liar di lokasi hutan negara.

    “Awalnya para saksi dari Perhutani sedang melakukan patroli di Petak 7 D2 RPH Gesikan BKPH Jadi KPH Tuban. Saat itu, saksi melihat pelaku membonceng kayu jati keluar dari kawasan hutan,” ujar Riandika, Rabu (24/12/2025).

    Melihat kejadian tersebut, para saksi langsung melakukan pengejaran dan menghadang pelaku W beserta sepeda motor Honda Beat warna merah yang digunakannya. Sementara dua pelaku lain yang turut terlibat berhasil melarikan diri ke dalam kawasan hutan.

    W kemudian diamankan dan diserahkan ke Satreskrim Polres Tuban untuk proses hukum lebih lanjut. “Saat ini pelaku W sudah diamankan dan dibawa ke Mapolres Tuban,” imbuh Riandika.

    Dalam pengungkapan tersebut, polisi dan Polhut Perhutani turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa enam batang kayu jati dengan berbagai ukuran, tiga unit sepeda motor, dua buah gergaji tangan, serta satu senjata tajam jenis bendo.

    Petugas juga meminta pelaku menunjukkan lokasi penebangan. Dari hasil pengecekan di lapangan, ditemukan dua pohon kayu jati yang telah ditebang di kawasan Petak 7 D2 RPH Gesikan, BKPH Jadi, KPH Tuban, turut Desa Waleran, Kecamatan Grabagan.

    Akibat perbuatan tersebut, Perhutani KPH Tuban mengalami kerugian materiil yang ditaksir mencapai Rp5.157.000. “Pelaku bukan residivis. Motifnya mengaku akan menggunakan kayu jati tersebut untuk mengganti tiang penyangga rumahnya,” jelas Riandika.

    Polisi menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon secara ilegal di kawasan hutan negara, termasuk memuat, membongkar, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan tanpa izin resmi.

    Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 82 ayat (1) huruf c atau Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [dya/beq]

  • Paus Leo XIV Serukan Gencatan Senjata Global Saat Natal

    Paus Leo XIV Serukan Gencatan Senjata Global Saat Natal

    Roma –

    Paus Leo XIV menyerukan gencatan senjata global pada Hari Natal 2025. Dia menyatakan kesedihan mendalam karena tampaknya Rusia menolak permintaan untuk itu.

    “Saya memperbarui permintaan saya kepada semua orang yang berkehendak baik untuk menghormati hari perdamaian, setidaknya pada hari raya kelahiran Juru Selamat kita,” kata Leo kepada wartawan di kediamannya di Castel Gandolfo dekat Roma seperti dilansir AFP, Rabu (24/12/2025).

    Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022 dan telah berulang kali menolak seruan untuk gencatan senjata. Rusia kerap berdalih hal itu hanya akan memberikan keuntungan militer kepada Ukraina.

    “Di antara hal-hal yang menyebabkan saya sangat sedih adalah kenyataan bahwa Rusia tampaknya telah menolak permintaan untuk gencatan senjata,” kata Paus.

    Merujuk pada konflik secara umum, Leo berharap mereka akan mendengarkan dan akan ada 24 jam perdamaian di seluruh dunia. Ukraina pada hari Selasa menarik pasukan dari sebuah kota di timur negara itu setelah pertempuran sengit dengan pasukan Rusia.

    Sementara, serangan tanpa henti oleh Moskow menewaskan tiga warga sipil dan memutus aliran listrik ke ribuan orang di tengah suhu musim dingin yang membekukan. Tidak ada tanda-tanda terobosan yang segera terjadi setelah para negosiator utama dari Rusia dan Ukraina berada di Miami akhir pekan lalu untuk pertemuan terpisah dengan para pejabat AS yang berupaya mengakhiri pertempuran itu.

    Dia juga mengatakan mencari perdamaian di Ukraina tanpa keterlibatan diplomatik Eropa adalah ‘tidak realistis’ dan memperingatkan bahwa rencana perdamaian yang diusulkan Presiden AS Donald Trump berisiko menyebabkan ‘perubahan besar’ dalam aliansi transatlantik.

    (haf/dhn)

  • Saya Mohon Ampun Atas Khilaf dan Dosa

    Saya Mohon Ampun Atas Khilaf dan Dosa

    Ridwan Kamil juga meminta maaf kepada Atalia. Dia menyebut perpisahan adalah hak sang istri untuk kembali menemukan kebahagiaan.

    “Permohonan maaf untuk Ibu Atalia dan teriring doa terbaik dari saya,” ujar Ridwan Kamil.

    Dia mengakui, dalam 29 tahun pernikahan, banyak kekhilafan dan dosa yang mungkin telah dia lakukan terhadap sang istri.

    Pernyataan ini menjadi pengakuan terbuka pertama Ridwan Kamil setelah ramainya isu perpisahan, yang sebelumnya hanya menjadi spekulasi publik.

  • Andai Diajak Prabowo Bikin Motor Nasional, Yamaha Mau Nggak?

    Andai Diajak Prabowo Bikin Motor Nasional, Yamaha Mau Nggak?

    Jakarta –

    Selain mobil nasional, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan minatnya memiliki motor nasional atau buatan anak bangsa. Lantas, apakah produsen roda dua ternama seperti Yamaha bersedia jika diajak terlibat dalam proyek besar tersebut?

    Manager Public Relations, YRA & Community, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Rifki Maulana mengatakan, bersedia atau tidaknya Yamaha tergantung keputusan manajemen. Sebab, sekalipun berstatus ‘motor nasional’, pertimbangannya tetap ke arah bisnis.

    “Oh, motor nasional? Ya kita lihat dulu sih bagaimana atau ke arah mana ide itu. Pastinya semua itu bagaimana manajemen kan, karena itu point of view-nya kan bisnis ya,” ujar Rifki Maulana saat dimintai keterangan di Senayan, Jakarta Pusat.

    Rifki tak mengungkap, apakah pemerintah telah menjalin komunikasi dengan Yamaha untuk membuat motor nasional bersama-sama. Namun, intinya, produsen asal Jepang itu tetap mempelajari berbagai kemungkinan.

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya sebelum meluncurkan program Digitalisasi Pembelajaran Untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025). Berdasarkan data Kemendikdasmen per 16 November 2025, Pemerintah telah menyalurkan sebanyak 172.550 interaktif flat panel (IFP) atau papan interaktif digital (PID) ke berbagai sekolah dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Indonesia atau 75 persen dari target keseluruhan 288.865 IFP untuk tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari program digitalisasi pembelajaran. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc. Foto: ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA

    Diberitakan sebelumnya, Prabowo Subianto menyampaikan mimpinya membuat motor nasional saat berkunjung ke Bekasi, Jawa Barat, bulan lalu. Ketika itu, dia mengaku sudah mempersiapkan segalanya.

    “Kita akan mempunyai mobil buatan Indonesia sendiri, motor buatan Indonesia sendiri, saya sudah siapkan,” ujar Prabowo Subianto saat menyampaikan materi di hadapan siswa dan guru di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat.

    Sayangnya, Prabowo tak mengurai lebih detail mengenai model dan waktu peluncuran kendaraan. Dia juga belum mengungkap bagaimana skema produksinya, apakah benar-benar mandiri atau kerja sama dengan pabrikan lain.

    Kehadiran motor nasional tentu dinantikan banyak pihak. Sebab produk tersebut berpeluang dijual dengan banderol terjangkau. Sehingga, membuka kesempatan masyarakat luas memiliki kendaraan roda dua.

    Selain itu, kehadiran motor nasional dipercaya akan menyerap banyak komponen lokal dan membuka lapangan pekerjaan baru di Indonesia.

    (sfn/rgr)