Xcloud.id

Blog

  • Google Photos Tambah Fitur Video Baru, Bikin Momen Natal dan Liburan Lebih Mudah Dibagikan

    Google Photos Tambah Fitur Video Baru, Bikin Momen Natal dan Liburan Lebih Mudah Dibagikan

    Di sisi lain, Google memperluas kemampuan AI Mode dengan menghadirkan fitur baru bernama Create with Canvas. Fitur baru ini memudahkan pengguna membuat rencana perjalanan langsung dari percakapan mereka dengan Gemini.

    Cukup menuliskan deskripso perjalanan, maka Canvas akan langsung menyusung itinerary lengkap menampilkan opsi penerbangan, hotel, restoran, hingga rekomendasi aktivitas.

    Fitur ini bekerja dengan meminta pengguna mendeskripsikan perjalanan yang ingin dilakukan. AI Mode kemudian menyusun dokumen rencana perjalanan di panel samping, termasuk foto dan ulasan di Google Mpas.

    Pengguna juga bisa mempersempit hasil pencarian lewat pertanyaan lanjutan, misalnya hotel dengan batas harga tertentu atau aktivitas dekat dengan tempat menginap.

    Kemampuan membuat itinerary ini masih hanya tersedia bagi pengguna di Amerika Serikat (AS) yang sudah mengaktifkan AI Mode melalui Labs di desktop. Nantinya, seluruh draf rencana yang dihasilkan disimpan otomatis dalam riwayat AI Mode.

    Dilansir The Verge, Senin (8/12/2025), fitur Canvas diluncurkan pada bulan Maret sebagai ruang kerja dinamis untuk Gemini. PAnel ini awalnya dirancang untuk menampilkan kode secara real time dan menyusun rencana belajar.

    Pengembangan ini mendekatkan layanan perencanaan perjalanan Google kepada pengguna mesin pencarian, sekaligus memperketat persaingan dengan platform seperti Kayak dan Expedia yang juga mengembangkan fitur serupa berbasis AI.

    Google menjelaskan, pengguna akan mendapatkan saran sesuai dengan kriteria mereka. Sistem mampu membandingkan hotel berdasarkan harga dan fasilitas, atau ide restoran dan aktivitas dioptimalkan berdasarkan waktu tempuh dari tempat menginap.

  • 11 Provinsi Sudah Umumkan UMP 2026, Ada yang Naik 9%!

    11 Provinsi Sudah Umumkan UMP 2026, Ada yang Naik 9%!

    Jakarta –

    Pemerintah mewajibkan seluruh gubernur mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 selambat-lambatnya hari ini, Rabu 24 Desember 2025. Hal ini seiring dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 Tahun 2025 soal Pengupahan.

    “Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025. Kami berharap kebijakan pengupahan yang dituangkan dalam PP Pengupahan tersebut menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,” kata Kementerian Ketenagakerjaan dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (24/12/2025).

    Beberapa provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat dijadwalkan mengumumkan kenaikan UMP hari ini. Namun, beberapa provinsi seperti Sumatera Utara hingga Bali sudah mengumumkan kenaikan IMP 2026. Berikut daftar lengkapnya:

    1. Sumatera Utara

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengumumkan kenaikan UMP tahun 2026. UMP Sumut tahun depan diputuskan naik sebesar 7,8%.

    Bobby mengatakan UMP Sumut ditetapkan pada 18 Desember 2025 dengan jumlah kenaikan Rp 236.412. Dilansir dari detikSumut, dengan begitu UMP Sumut 2026 naik dari sebelumnya Rp 2.992.559 menjadi Rp 3.228.701.

    2. Sumatera Selatan

    Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru resmi menetapkan UMP Sumatera Selatan untuk tahun 2026 sebesar Rp 3.942.963. Dilansir dari detikSumbagsel, angka ini mengalami kenaikan sebesar 7,10% atau bertambah Rp 261.392 dibandingkan UMP tahun 2025 yang berada di angka Rp 3.681.571.

    Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 963/KPTS/Disnakertrans/2025 yang ditandatangani, Jumat (19/12/2025). Penetapan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi pada 18 Desember 2025 yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh.

    3. Kalimantan Tengah

    Kalimantan Tengah juga sudah menetapkan UMP 2026. Mengutip laman Pemprov Kalteng, Gubernur Agustiar Sabran telah meneken UMP dan UMSP Kalteng Tahun 2026 melalui Surat Keputusan Nomor 188.44/477/2025 yang ditandatangani pada 19 Desember 2025 lalu.

    Dalam surat keputusan tersebut, UMP Kalteng 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.686.138 per bulan. Nominal ini mengalami kenaikan sebesar Rp 212.516 dibandingkan UMP 2025 atau meningkat sebesar 6,12% menjadi Rp 3.686.138

    4. Sulawesi Utara

    Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara UMP tahun 2026 sebesar Rp 4.002.630. Jumlah itu mengalami kenaikan 6,01% atau Rp 227.205 dan akan langsung berlaku pada 1 Januari 2026.

    5. Sulawesi Tengah

    Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tengah (UMP Sulteng) 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp 3.179.565 atau naik 9,08% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut setara Rp 264.565 dibandingkan UMP 2025 yang berada di angka Rp 2.915.000.

    “Alhamdulillah, Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah telah menyepakati UMP dengan nilai tertentu,” ujar Sekretaris Dewan Pengupahan Pemprov Sulteng Firdaus Karim, dilansir dari detikSulsel.

    6. Nusa Tenggara Barat

    UMP Nusa Tenggara Barat (NTB) naik sebesar 2,725% menjadi Rp 2.673.861 pada tahun 2026. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp 70.930 dari UMP tahun 2025 yang sebesar Rp 2.602.931.

    Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan hal paling penting dari penetapan besaran UMP ini adalah pengawasan. “Oleh karena itu, anggaran pengawasan untuk pelaksanaan pembayaran ini sudah diperbesar. Tak ada gunanya berapa pun angkanya jika tidak dibayarkan kepada pekerja,” ujarnya melalui keterangan resmi.

    7. Nusa Tenggara Timur

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan UMP 2026 sebanyak Rp 2,45 juta. Jumlah ini naik Rp 126 ribu dibandingkan UMP 2025, yakni Rp 2,32 juta.

    “UMP NTT tahun 2026 mengalami kenaikan Rp 126 ribu. Artinya, upah tahun 2025 Rp 2.328.969 di tahun depan UMP NTT naik menjadi Rp 2.455.898,” kata Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dilansir dari detikBali.

    8. Sumatera Barat

    Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) secara resmi menetapkan UMP Tahun 2026 sebesar Rp 3.182.955. Jumlah ini naik 6,3% atau Rp 188.761 dibandingkan UMP tahun sebelumnya Rp 2.994.193.

    Dilansir dari detikSumut, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2026 untuk dua sektor usaha juga ditetapkan sebesar Rp3.214.846. UMP baru tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-851-2025, sementara UMSP ditetapkan melalui SK Gubernur Sumbar Nomor 562-853-2025.

    9. Gorontalo

    Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail resmi menetapkan UMP Gorontalo tahun 2026 sebesar Rp 3.405.144. Angka ini mengalami kenaikan 5,7% atau bertambah Rp 183.413 dibandingkan UMP tahun 2025 yang berada di angka Rp 3.221.731.

    “UMP tahun 2026 Provinsi Gorontalo berada pada angka Rp 3.405.144 kenaikan sebesar 5,7 persen,” kata Gusnar Ismail saat dikonfirmasi detikSulsel, Senin (22/12/2025).

    10. Bali

    UMP Bali pada tahun 2026 naik 7,04% menjadi Rp 3.207.459. Penetapan itu berdasarkan hasil Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Bali yang kemudian diajukan kepada Gubernur Bali Wayan Koster.

    “Sepakat untuk merekomendasikan nilai UMP Bali tahun 2026 sebesar Rp 3.207.459 atau naik 7,04 persen dari UMP Bali tahun 2025,” kata Koster melalui keterangan resminya, Selasa (23/12/2025).

    11. Riau

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menetapkan UMP tahun 2026 sebesar Rp 3.780.495,85, naik 7,74% atau Rp 271.719,63 dibanding tahun sebelumnya. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil sidang dewan pengupahan daerah setempat.

    “Kenaikan tersebut dengan persentase kenaikan 7,74%. Hal ini mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah dan kebutuhan hidup layak pekerja,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras Riau Roni Rakhmat, seperti dilansir dari Antara.

    Lihat juga Video: Pramono Sudah Teken Kenaikan UMP Jakarta 2026, Tinggal Diumumkan!

    (acd/acd)

  • Laka Maut Bus Cahaya Trans, Waka Komisi V DPR Sorot Jam Kerja Sopir

    Laka Maut Bus Cahaya Trans, Waka Komisi V DPR Sorot Jam Kerja Sopir

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Syaiful Huda, menyoroti peristiwa kecelakaan bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang yang menyebabkan 16 orang tewas. Huda menegaskan peristiwa tersebut menjadi early warning atau peringatan dini yang tak boleh diabaikan.

    “Tragedi di Tol Krapyak adalah duka mendalam sekaligus peringatan bagi kita semua. Dengan estimasi 119,5 juta orang yang akan bergerak untuk mudik, perayaan tahun baru, dan wisata, pemerintah tidak punya ruang untuk toleransi terhadap kelalaian sekecil apa pun,” ujar Syaiful Huda, Rabu (24/12/2025).

    Huda mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama stakeholders terkait untuk segera mengimplementasikan strategi komprehensif. Hal itu, untuk memastikan keamanan di seluruh lini transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta api.

    Khusus moda transportasi bus, Huda meminta Kemenhub melakukan ramp check atau inspeksi keselamatan secara masif dan menyeluruh. Huda mengaku tak ingin spekulasi mengenai ketidaklayakan armada atau perilaku sopir yang ugal-ugalan akibat tekanan kerja menjadi fenomena umum di masa puncak liburan.

    “Kemenhub harus memastikan seluruh armada PO Bus yang beroperasi untuk angkutan Nataru telah lolos ramp check. Jangan ada bus ‘zombie’ atau bus yang tidak layak jalan tetap dipaksakan beroperasi demi mengejar setoran di tengah tingginya permintaan,” ujarnya.

    Politikus PKB ini juga menyoroti aspek kesehatan dan jam kerja para pengemudi. Dia menilai intensitas kerja tinggi selama masa Natal dan tahun baru, kerap membuat awak bus kelelahan.

    “Kami meminta Kemenhub dan pihak kepolisian memastikan adanya pemeriksaan kesehatan bagi awak bus di terminal-terminal utama. Sopir harus dalam kondisi fit dan tidak di bawah pengaruh zat apa pun. Manajemen waktu kerja juga harus diawasi ketat; jangan biarkan sopir dipaksa bekerja di luar batas kemampuan manusiawi mereka,” ujarnya.

    “Keselamatan 119,5 juta nyawa warga yang bermobilitas adalah tanggung jawab negara. Kita tidak ingin keceriaan liburan berubah menjadi duka akibat kelalaian dalam manajemen transportasi publik,” imbuh Huda.

    Diberitakan sebelumnya, kecelakaan bus terjadi di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang. Dari total 34 orang di dalam bus, sebanyak 16 penumpang meninggal dunia dan 18 lainnya selamat.

    Polisi kemudian menetapkan sopir bus PO Cahaya Trans, Gilang (22), jadi tersangka kecelakaan tersebut. Kepada polisi, Gilang mengaku tidak sempat menginjak rem dan belum paham jalan.

    “Kalau pengakuan dari sopir bus tersebut, yang bersangkutan tidak sempat mengerem. Dia berupaya untuk mengalihkan persneling dari gigi 6 ke gigi 5, namun tidak sampai,” kata Kapolrestabes Semarang Kombes Muhammad Syahduddi. saat jumpa pers di Pos Terpadu Nataru Polrestabes Semarang, Kawasan Simpang Lima Semarang, seperti dilansir detikJateng, Selasa (23/12) malam.

    Setelah mengalihkan persneling, tersangka melakukan manuver dengan membanting kemudi ke arah kiri.

    “Tidak keburu sehingga yang bersangkutan mengambil manuver selanjutnya itu membanting stir ke arah kiri, namun kendaraan sudah terlanjur oleng ke sisi sebelah kanan,” jelas Syahduddi.

    Halaman 2 dari 3

    (amw/isa)

  • Rusia dan China Kompak Sentil Aksi ‘Koboi’ AS ke Venezuela

    Rusia dan China Kompak Sentil Aksi ‘Koboi’ AS ke Venezuela

    New York –

    Rusia dan China mengkritik Amerika Serikat (AS) atas tekanan militer dan ekonominya terhadap Venezuela. Rusia dan China mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa tindakan AS adalah ‘perilaku koboi’ dan ‘intimidasi’.

    Dilansir AFP, Rabu (24/12/2025), Venezuela, yang meminta pertemuan darurat dewan dengan dukungan Moskow dan Beijing, menuduh Washington melakukan ‘pemerasan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah kita’.

    Amerika Serikat telah mengerahkan kekuatan militer besar di Karibia dan baru-baru ini mencegat kapal tanker minyak sebagai bagian dari blokade angkatan laut terhadap kapal-kapal Venezuela yang dianggapnya berada di bawah sanksi. Pada pertemuan hari Selasa (23/12), Duta Besar AS Mike Waltz mengatakan negaranya akan melakukan segala daya untuk melindungi perbatasan dan rakyat AS.

    Presiden AS Donald Trump menuduh Venezuela menggunakan minyak, sumber daya utama negara Amerika Selatan itu, untuk membiayai ‘narkoterorisme, perdagangan manusia, pembunuhan, dan penculikan’. Venezuela telah membantah keras keterlibatannya dalam perdagangan narkoba dan menegaskan Washington berupaya menggulingkan presidennya, Nicolas Maduro, untuk merebut cadangan minyak Venezuela yang merupakan terbesar di dunia.

    “Tindakan pihak AS bertentangan dengan semua norma utama hukum internasional,” kata duta besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, sambil menyebut blokade AS sebagai ‘tindakan agresi’.

    “Tanggung jawab Washington juga terlihat jelas atas konsekuensi bencana yang terus-menerus dari perilaku seperti koboi tersebut,” katanya kepada dewan.

    “China menentang semua tindakan unilateralisme dan intimidasi dan mendukung semua negara dalam membela kedaulatan dan martabat nasional mereka,” kata perwakilan China, Sun Lei.

    Duta Besar Venezuela Samuel Moncada mengatakan AS melakukan pemerasan. Dia mengatakan AS telah menuntut rakyat Venezuela untuk menyerahkan kekayaannya.

    “Kita berada di hadapan kekuatan yang bertindak di luar hukum internasional, menuntut agar warga Venezuela meninggalkan negara kita dan menyerahkannya. Ini adalah pemerasan terbesar yang pernah ada dalam sejarah kita,” ujarnya.

    Dubes AS Waltz kemudian mengulangi tuduhan Trump terhadap pemimpin Venezuela. Dia mengatakan Nicolas Maduro merupakan buronan yang dicari oleh AS dan kepala organisasi teroris asing ‘Cartel de los Soles’.

    Para ahli mengatakan tidak ada bukti keberadaan kelompok terorganisir dengan hierarki yang jelas yang menggunakan nama tersebut. Pemerintah AS telah menawarkan hadiah USD 50 juta untuk informasi apa pun yang mengarah pada penangkapan Maduro, sekutu setia pemimpin Rusia Vladimir Putin.

    Sejak September, pasukan AS telah melancarkan puluhan serangan udara terhadap kapal-kapal yang menurut Washington, tanpa menunjukkan bukti, mengangkut narkoba. Lebih dari 100 orang telah tewas.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

  • 11 OTT KPK Sepanjang 2025: Menjerat Kepala Daerah hingga Jaksa

    11 OTT KPK Sepanjang 2025: Menjerat Kepala Daerah hingga Jaksa

    11 OTT KPK Sepanjang 2025: Menjerat Kepala Daerah hingga Jaksa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 11 Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang tahun 2025.
    Sepanjang 2025, operasi senyap yang dilakukan KPK didominasi dengan penangkapan terhadap pejabat daerah.
    Selain itu, KPK juga menangkap jaksa, wakil menteri, dan direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Kompas.com merangkum 11 operasi senyap yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025, sebagai berikut:
    Pada 15 Maret 2025, KPK melakukan OTT pertama dengan menyeret sejumlah Anggota DPRD dan Kepala Dinas PUPR Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.
    Dalam operasi senyap ini, penyidik menyita uang tunai Rp2,6 miliar.
    Dalam perjalanannya, KPK menetapkan 6 tersangka terkait
    kasus suap proyek
    di Dinas PUPR dan pemotongan anggaran.
    Mereka adalah Ferlan Juliansyah selaku Anggota Komisi III DPRD OKU; M Fahrudin selaku Ketua Komisi III DPRD OKU; Umi Hartati selaku Ketua Komisi II DPRD OKU; Nopriansyah selaku Kepala Dinas PUPR OKU sebagai penerima suap.
    Kemudian dari pihak pemberi suap, yaitu M Fauzi alias Pablo selaku swasta, dan Ahmad Sugeng Santoso selaku swasta.
    Modus yang digunakan antara lain penetapan komitmen
    fee
    sebesar 20-22 persen, yang bermula dari pembagian “jatah” Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, lalu dialihkan ke dalam bentuk proyek fisik.
    Berselang tiga bulan, tepatnya 27 Juni 2025, KPK melakukan OTT kedua di Mandailing Natal, Sumatera Utara.
    Dalam OTT ini, KPK menangkap 6 orang dan menyita uang tunai sebesar Rp231 juta.
    Dalam kurun waktu 1 x 24 jam, KPK menetapkan 5 tersangka terkait kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji dalam dua proyek, yaitu pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan proyek di Satker PJN Wilayah I Sumut.
    Kelima tersangka adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut Topan Obaja Putra Ginting; Kepala UPTD Gn Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut Rasuli Efendi Siregar; PPK pada Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut Heliyanto; Direktur Utama PT DNG M Akhirun Efendi Siregar; dan Direktur PT RN M Raihan Dalusmi Pilang.
    Dalam kasus ini, terjadi modus pengaturan proyek-proyek dalam proses pengadaan barang dan jasa di
    e-catalog
    .
    Pada 8 Agustus 2025, KPK menangkap Bupati Kolaka Timur Abdul Azis dan kawan-kawan dalam OTT di tiga lokasi, Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
    KPK juga menyita uang tunai sekitar Rp200 juta dalam operasi senyap tersebut.
    Dalam perjalanannya, KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
    Kelima tersangka adalah Bupati Koltim Abdul Azis; Andi Lukman Hakim selaku PIC Kemenkes untuk Pembangunan RSUD; Ageng Dermanto selaku PPK proyek pembangunan RSUD di Koltim, sebagai pihak penerima suap.
    Pihak pemberi, yaitu Deddy Karnady selaku pihak swasta-PT PCP; dan Arif Rahman selaku pihak swasta-KSO PT PCP.
    Dalam kasus ini, Abdul Azis meminta
    fee
    8 persen terkait lelang proyek pembangunan RSUD.
    Saat itu, Abdul menerima Rp1,6 miliar yang diberikan melalui Ageng Dermanto.
    Pada 13 Agustus 2025, KPK menangkap Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana dan kawan-kawan dalam OTT yang digelar di Jakarta.
    Selain menangkap Dicky dkk, KPK juga menyita uang tunai Rp2,4 miliar, mobil Rubicon, dan mobil Pajero.
    Selanjutnya, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan di PT Inhutani V.
    Mereka adalah Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana; Djunaidi selaku Direktur PT PML; dan Aditya selaku staf perizinan SB Grup.
    Pada 20 Agustus 2025, KPK menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel dan 9 orang lainnya dalam OTT di Jakarta.
    KPK juga menyita sebanyak 22 kendaraan dalam kegiatan ini yang terdiri dari 15 roda empat dan 7 roda dua.
    Saat itu, KPK memamerkan seluruh kendaraan sehingga membuat Gedung Merah Putih layaknya
    showroom
    dadakan.
    Dalam OTT ini, KPK menetapkan 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.
    Dalam perkara ini, eks Wamenaker Noel dan kawan-kawan diduga menggunakan modus menaikkan biaya penerbitan sertifikat K3.
    Praktik ini sudah berlangsung sejak 2019.
    KPK mengungkap bahwa biaya pengurusan sertifikasi K3 hanya Rp275.000, namun di lapangan biaya naik menjadi Rp6 juta.
    KPK mencatat selisih pembayaran tersebut mencapai Rp81 miliar yang kemudian mengalir kepada para tersangka, termasuk Rp3 miliar yang dinikmati oleh Noel.
    Berikut ini 11 tersangka pada waktu terjadinya perkara:
    • Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025.
    • Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-2025.
    • Subhan selaku Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020-2025.
    • Anitasari Kusumawati selaku Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020-2025.
    • Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI.
    • Fahrurozi selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025.
    • Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025.
    • Sekarsari Kartika Putri selaku Subkoordinator.
    • Supriadi selaku Koordinator.
    • Temurila selaku pihak PT KEM Indonesia.
    • Miki Mahfud selaku pihak PT KEM Indonesia.
    Pada Senin, 3 November 2025, KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid dan kawan-kawan dalam operasi senyap di Riau.
    Dalam OTT ini, KPK juga menyita uang tunai Rp1,6 miliar dalam pecahan Rupiah dan Dolar Amerika Serikat, dan Poundsterling.
    Selanjutnya, KPK resmi mengumumkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan atau penerimaan hadiah atau janji di Pemprov Riau Tahun Anggaran 2025 pada Rabu (5/11/2025).
    KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan dan Dani M. Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur Riau.
    Dalam kasus ini, KPK menemukan modus pemerasan dengan istilah “jatah preman” yang dilakukan Abdul Azis terhadap anak buahnya di Dinas PUPR Riau.
    Abdul Azis diduga menerima setoran dari anak buahnya mencapai Rp4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp7 miliar.
    Pada Jumat (7/11/2025), KPK menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan kawan-kawan dalam OTT di Kabupaten Ponorogo.
    Selain menangkap Sugiri dkk, KPK juga menyita uang tunai Rp500 juta.
    KPK menetapkan Sugiri dan tiga orang lainnya sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi.
    Tiga tersangka lainnya adalah Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono (AGP); Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr Harjono Ponorogo Yunus Mahatma (YUM); dan Sucipto (SC) selaku pihak swasta rekanan RSUD Ponorogo dalam paket pekerjaan di lingkungan Kabupaten Ponorogo.
    Dalam kasus ini, Sugiri diduga menerima suap Rp2,6 miliar dari pengurusan jabatan serta proyek RSUD Ponorogo dan penerimaan lainnya.
    Pada 10 Desember 2025, KPK kembali menangkap kepala daerah.
    Kali ini, komisi antirasuah menangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan kawan-kawan.
    Dalam OTT ini, KPK menyita uang Rp193 juta dari kediaman Ardito Wijaya dan adiknya Ranu Hari.
    Selain itu, penyidik menyita logam mulia seberat 850 gram dari rumah adik Bupati.
    Selanjutnya, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.
    Kelima tersangka adalah Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya; adiknya, Ranu Hari Prasetyo; anggota DPRD Lampung Tengah Riki Hendra Saputra; Plt. Kepala Bapenda Lampung Tengah Anton Wibowo; dan Direktur PT Elkaka Putra Mandiri Mohamad Lukman Sjamsuri.
    Dalam kasus ini, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya menerima suap Rp5,75 miliar.
    Dari jumlah tersebut, sebagian besar digunakan untuk melunasi utang kampanye saat Pilkada 2024.
    Pada Kamis (18/12/2025), KPK juga menangkap jaksa dan empat orang lainnya dalam OTT di wilayah Banten.
    KPK mengatakan, operasi senyap itu terkait dengan kasus pemerasan dalam proses penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Tangerang, Banten.
    Namun, pada Jumat (19/12/2025) malam, berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menyerahkan penanganan perkara.
    Alasannya, Kejagung lebih dulu menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) tersangka terhadap jaksa dan empat orang lainnya.
    Menindaklanjuti hal tersebut, Kejagung menetapkan lima orang tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terkait penanganan perkara tindak pidana umum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang melibatkan warga negara asing.
    Kelima tersangka, yaitu jaksa berinisial HMK selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Tigaraksa, RV selaku Jaksa Penuntut Umum, serta RZ selaku Kepala Subbagian di Kejati Banten.
    Dua tersangka lainnya dari pihak swasta adalah DF yang berprofesi sebagai pengacara dan MS, seorang penerjemah atau ahli bahasa.
    Dalam hari yang sama, KPK juga menangkap dua jaksa dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (Kejari HSU) dalam OTT di Kalimantan Selatan.
    Kedua jaksa tersebut adalah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara, Albertinus P. Napitupulu, dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Asis Budianto.
    Saat itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Tri Taruna Fariadi melarikan diri saat akan ditangkap penyidik.
    Bahkan sempat menabrak petugas KPK.
    Dalam OTT ini, KPK juga menyita uang tunai Rp318 juta.
    Selanjutnya, KPK menetapkan Kajari Kejari HSU Albertinus P. Napitupulu; Kasi Intel HSU Asis Budianto; dan Kasi Datun Kejari HSU Tri Taruna Fariadi sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.
    Modus yang digunakan dalam kasus ini adalah ancaman agar Laporan Pengaduan (Lapdu) dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang masuk ke Kejari HSU tidak ditindaklanjuti proses hukumnya.
    Masih dalam hari yang sama, KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya HM Kunang, dan Sarjan selaku pihak swasta dalam rangkaian OTT di Bekasi.
    KPK juga menyita uang tunai Rp200 juta.
    Uang itu diduga sisa setoran ijon keempat terkait proyek di Pemkab Bekasi yang diberikan Sarjan untuk Ade Kuswara melalui perantara.
    Selanjutnya, KPK menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya HM Kunang, dan Sarjan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap terkait ijon proyek di Pemkab Bekasi pada Sabtu (20/12/2025).
    Ade diduga menerima suap ijon proyek sebesar Rp9,5 miliar dan mendapatkan penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak mencapai Rp4,7 miliar.
    Dengan demikian, total uang yang diterima Bupati Ade mencapai Rp14,2 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mastel Dorong Skema Hybrid untuk Seleksi Frekuensi 5G, Tekan Beban Biaya Operator

    Mastel Dorong Skema Hybrid untuk Seleksi Frekuensi 5G, Tekan Beban Biaya Operator

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mengusulkan terobosan regulasi berupa pendekatan spektrum hybrid guna mengatasi hambatan beban biaya tinggi dalam implementasi teknologi 5G di Indonesia.

    Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional (Infratelnas) Mastel Sigit Jarot menjelaskan bahwa strategi ini dinilai lebih masuk akal untuk memacu akselerasi digital karena menggabungkan berbagai mekanisme alokasi frekuensi, melampaui skema lelang konvensional yang selama ini diterapkan.

    “Konsep hybrid lebih masuk akan dengan mengkombinasi antara lelang atau beauty contest” ujarnya di dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum dengan tajuk “Menanti Frekuensi Baru, Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” Selasa (23/12/2025).

    Sejauh ini, pemerintah dipandang cenderung menggunakan mekanisme lelang yang bersifat mengejar pendapatan negara secara maksimal. Namun, bagi ekosistem 5G, skema lelang murni dinilai terlalu berat bagi ketahanan finansial operator seluler di tanah air.

    Pakar menyarankan agar regulator lebih kreatif dengan tidak menyamakan perlakuan terhadap seluruh blok frekuensi yang tersedia.

    Sebagai ilustrasi, pemerintah dapat tetap menerapkan mekanisme lelang untuk wilayah perkotaan di mana model bisnis telekomunikasi sudah dianggap matang.

    Sementara itu, dia juga menjelaskan untuk daerah rural atau wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), pemerintah disarankan menggunakan skema beauty contest atau kerja sama berbagi infrastruktur.

    “Kita perlu inovasi sedikitlah regulasinya, dibedakan antara penugasan frekuensi untuk daerah perkotaan dengan daerah rural,” tambahnya. 

    Pendekatan hybrid ini juga dapat diterapkan pada manajemen pita frekuensi itu sendiri, yakni dengan menggabungkan pita 2,6 GHz dan 3,5 GHz dalam satu paket kebijakan. Dengan menyatukan dua pita 5G tersebut, operator seluler diharapkan memiliki pilihan yang lebih luas dengan harga spektrum yang lebih kompetitif.

    Selain itu, pemanfaatan frekuensi rendah (low band) seperti 700 MHz harus ditarik ke dalam strategi ini untuk menjamin cakupan jaringan secara nasional. Adapun pita tengah (mid-band) dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas data masyarakat di wilayah padat penduduk.

    Tujuan utama dari inovasi ini adalah mengubah paradigma kebijakan dari sekadar mengejar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di muka.

    Pemerintah didorong untuk lebih fokus pada penciptaan dampak ekonomi digital yang lebih luas bagi masyarakat dalam jangka panjang.

    Melalui strategi hybrid, pemerintah memiliki ruang untuk memberikan insentif berupa pengurangan Biaya Hak Penggunaan (BHP) bagi operator. Insentif ini dikhususkan bagi perusahaan yang berkomitmen membangun infrastruktur di daerah sulit, sehingga beban finansial perusahaan tidak menumpuk di awal investasi. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Viral Foto Aura Kasih dan Ridwan Kamil Liburan Bareng di Luar Negeri? Ini Faktanya!

    Viral Foto Aura Kasih dan Ridwan Kamil Liburan Bareng di Luar Negeri? Ini Faktanya!

    GELORA.CO  – Drama viral yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan artis Aura Kasih masih panas diperbincangkan di media sosial. Informasi terbaru soal foto kebersamaan mereka di luar negeri pun viral. 

    Ya, Aura Kasih dan Ridwan Kamil diduga pelesiran bersama ke luar negeri. Tuduhan ini viral di media sosial, terlebih beredar foto yang memperlihatkan diduga wajah mereka berdua saat menikmati momen bersama. 

    Mengacu pada unggahan akun TikTok @heymilkteaaa, terlihat di konten tersebut momen kebersamaan seorang wanita dan pria saat berada di Milan, Italia. Wanita itu berambut hitam panjang, pasangan sosok pria di foto mengenakan topi fedora krem dipadukan dengan celana pendek putih dan kemeja biru terang. 

    Dari foto tersebut, netizen menduga kalau wanita dan pria itu adalah Aura Kasih dan Ridwan Kamil. Informasi itu tidak dapat dibenarkan, karena hingga saat ini keduanya membantah adanya hubungan spesial. 

    Bahkan, Aura Kasih melalui kuasa hukumnya, Yanti Nurdin, menegaskan kalau kliennya tidak ada hubungan gelap dengan Ridwan Kamil. Dengan kata lain, Aura Kasih bukan wanita simpanan Ridwan Kamil. 

    Yanti juga mengatakan, kliennya tengah mempersiapkan langkah hukum bagi penyebar berita hoax di media sosial.

    “Itu semua enggak benar. Kami sedang kumpulkan semua berita-berita yang enggak benar, nanti kami akan pertimbangkan apakah mau dilaporkan atau gimana. Setelah buktinya sudah cukup. Jadi, kami lagi kumpulin semua berita-berita yang enggak benar itu,” kata Yanti belum lama ini.

    Di momen yang sama, Yanti mengatakan bahwa dengan adanya kabar tersebut, Aura Kasih merasa nama baiknya sudah dicemarkan.

    “Kalau enggak benar kan, ya, benar dong dicemarkan,” ujarnya

  • KPK Duga Lebih dari Satu Perempuan Terima Duit Korupsi Pengadaan Iklan BJB dari Ridwan Kamil

    KPK Duga Lebih dari Satu Perempuan Terima Duit Korupsi Pengadaan Iklan BJB dari Ridwan Kamil

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga terdapat lebih dari satu perempuan yang memiliki keterkaitan dengan mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil (RK), menerima aliran dana dalam perkara dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) periode 2021–2023.

    Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dugaan tersebut masih terus didalami oleh tim penyidik, khususnya terkait aliran dana hasil dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

    “Mungkin ada. Ini masih terus didalami alirannya ke mana saja,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/12).

    Meski demikian, KPK belum dapat mengungkapkan secara rinci kepada publik mengenai pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana tersebut, karena proses penyidikan masih berjalan.

    “Sementara kita ikuti perkembangan penyidikannya. Pasti kami akan sampaikan secara berkala dan transparan terkait progres penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya dalam perkara pengadaan iklan di BJB ini,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, KPK juga membuka peluang untuk memanggil siapa pun yang diduga mengetahui atau menerima aliran dana terkait perkara tersebut, termasuk penyanyi Aura Kasih. Hal itu disampaikan setelah KPK memeriksa Ridwan Kamil dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BJB.

    “Tentu semua terbuka kemungkinan bagi KPK untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui ataupun diduga mendapatkan aliran uang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di BJB ini,” imbuhnya.

    Salah satu perempuan yang pernah dipanggil dalam kasus dugaan korupsi BJB, yakni Lisa Mariana, pada Jumat (22/8). Saat itu, Lisa mengaku mendapat aliran uang dari Ridwan Kamil.

    Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB, pada 13 Maret 2025.

    Mereka di antaranya Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR), Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Widi Hartoto (WH), serta tiga pengendali agensi iklan, yakni Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (SUH), dan Sophan Jaya Kusuma (SJK).

    KPK memperkirakan kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara ini mencapai sekitar Rp 222 miliar

  • Pemkot Madiun Tutup THM Maxy Gold Usai Kasus Dugaan Pemerkosaan Karyawati

    Pemkot Madiun Tutup THM Maxy Gold Usai Kasus Dugaan Pemerkosaan Karyawati

    Madiun (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Madiun menutup operasional tempat hiburan malam (THM) Maxy Gold menyusul mencuatnya kasus dugaan pemerkosaan yang menimpa seorang karyawati berinisial IH (21). Penutupan dilakukan sebagai respons tegas atas peristiwa asusila yang diduga dilakukan oleh dua rekan kerja korban.

    Wali Kota Madiun Maidi menyatakan, penutupan THM yang berlokasi di Jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, itu merupakan bentuk keprihatinan sekaligus peringatan keras agar kejadian serupa tidak terulang di tempat hiburan lain di wilayah Kota Madiun.

    “Supaya tidak terulang, ya ditutup. Tegas saja. Tidak boleh ada kejadian seperti ini lagi,” tegas Maidi, Selasa (23/12/2025).

    Kasus dugaan pemerkosaan tersebut diketahui terjadi pada akhir November 2025 lalu, bertepatan dengan perayaan hari jadi Maxy Gold yang ketiga. Dua terduga pelaku disebut merupakan karyawan di tempat hiburan malam tersebut.

    Maidi mengaku prihatin dengan peristiwa yang menimpa korban, terlebih dugaan pelaku merupakan orang-orang yang dikenal dan bekerja bersama korban. Menurutnya, kejadian tersebut mencerminkan rapuhnya nilai moral di lingkungan kerja.

    “Kami sangat prihatin. Ini masalah karakter. Kalau setiap orang dipagari norma agama, kejadian seperti ini tidak akan muncul,” ujarnya.

    Meski menutup operasional Maxy Gold, Maidi menegaskan Pemerintah Kota Madiun tidak akan mencampuri proses hukum yang tengah berjalan di Polres Madiun Kota. Penutupan dilakukan karena lokasi kejadian berada di wilayah administratif Kota Madiun dan akan berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan.

    “Karena tempatnya di Kota Madiun, sementara kita tutup sampai kasusnya ditangani tuntas,” imbuhnya.

    Tampak depan THM Maxy Gold yang berada di Jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. (Foto : Rendra Bagus Rahadi)

    Maidi juga mengultimatum seluruh pengelola tempat hiburan malam di Kota Madiun. Ia menegaskan Pemkot tidak akan ragu mengambil tindakan serupa apabila ditemukan kasus sejenis di lokasi lain.

    “Kalau ada kejadian seperti ini lagi, akan kami tutup semua,” tandasnya.

    Sementara itu, Kasatreskrim Polres Madiun Kota Iptu Agus Riadi mengatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi terkait laporan dugaan pemerkosaan tersebut. Namun hingga kini, dua terduga pelaku belum berhasil dimintai keterangan.

    “Untuk terduga pelaku sampai saat ini belum kami periksa. Kami datangi ke rumah, yang bersangkutan tidak ada,” kata Agus.

    Menurut Agus, penyidik telah memeriksa sedikitnya tiga saksi yang merupakan rekan kerja korban. Polisi juga tengah mempersiapkan visum terhadap korban sebagai bagian dari penguatan alat bukti.

    “Kami sudah terima laporan korban. Saksi yang kami periksa sekitar tiga orang. Selanjutnya akan dilakukan visum,” jelasnya.

    Selain itu, penyidik telah meminta rekaman kamera pengawas atau CCTV dari pihak manajemen Maxy Gold untuk mendalami kronologi kejadian dugaan pemerkosaan tersebut.

    Terkait penutupan operasional THM Maxy Gold, Agus menegaskan bahwa langkah tersebut bukan kewenangan kepolisian. Polres Madiun Kota fokus pada penanganan laporan pidana yang disampaikan korban.

    “Kami tidak melakukan penutupan atau pemasangan garis polisi. Penutupan bukan kewenangan kami,” tegasnya.

    Peristiwa ini bermula setelah IH mengikuti pesta ulang tahun Maxy Gold pada Sabtu (29/11/2025). Dalam kondisi mabuk akibat mengonsumsi minuman beralkohol, korban menuju toilet. Setelah keluar, korban dibantu sejumlah rekan kerja dan dibawa ke ruang LC, sebelum akhirnya menuju ruang VIP.

    Dalam kondisi tidak sadar, IH diduga diperkosa oleh dua terduga pelaku. Korban baru tersadar saat hendak muntah dan kemudian berusaha melawan hingga berhasil keluar dari ruangan. Hingga kini, kasus dugaan pemerkosaan tersebut masih dalam proses penyelidikan Polres Madiun Kota. [rbr/beq]

  • Rupiah Berhasil Gencet Dolar AS Jelang Natal

    Rupiah Berhasil Gencet Dolar AS Jelang Natal

    Jakarta –

    Dolar Amerika Serikat (AS) melemah di pembukaan perdagangan hari ini, Rabu (24/12/2025). Mata uang Paman Sam itu bergerak di zona merah kendati masih di level 16.700-an.

    Mengutip data Bloomberg, dolar AS melemah 0,10% ke level Rp 16.770. Adapun pada pembukaan perdagangan, dolar AS sempat berada ke level 16.775.

    Pada perdagangan Selasa (23/12) kemarin, diketahui dolar AS ditutup pada level Rp 16.787. Hari ini, dolar AS diperkirakan bergerak pada rentang Rp 16.761 hingga Rp 16.775.

    Dolar AS juga terpantau bergerak variatif terhadap sejumlah mata uang. Terhadap EUR misalnya, menguat 0,08%. Kemudian dolar AS juga menguat 0,09% terhadap mata uang GBP dan mata uang AUD sebesar 0,12%.

    Sementara itu, dolar AS terpantau melemah terhadap mata uang JPY sebesar 0,36%. Nasib serupa dialami dolar AS terhadap mata uang CAD yang melemah 0,07% dan mata uang CHF sebesar 0,15%.

    ⁠Lihat juga Video BI Tahan BI-Rate di Level 4, 75%, Fokus pada Stabilisasi Rupiah

    (ahi/kil)